AIPEG digest Berita Kegiatan
Edisi 1 / Mei 2011
PERDAGANGAN Kementerian Perdagangan Mendiskusikan Pengembangan Standar Kompetensi Bersamasama dengan AIPEG Kementerian Perdagangan menyelenggarakan lokakarya pada 31 Maret 2011 untuk memahami dan membahas penggunaan standar-standar kompetensi di dalam suatu kerangka kerja Manajemen Sumber Daya Manusia yang terpadu. Lokakarya dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Roganpeg), Bapak Makbullah Pasinringi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Perdagangan, Bapak Rahayubudi. Lebih dari 60 peserta dari Roganpeg dan Pusdiklat terlibat dalam lokakarya ini. Lokakarya difasilitasi oleh para Adviser dari AIPEG, Ibu Carolina Lasambouw dan Ibu Prastati Sasongko. Pengembangan standar kompetensi adalah bagian penting dari Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan dan menjadi prasyarat bagi Rancangan Besar Reformasi Birokrasi MenPAN (PerMen No. 20/2010 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 81/2010 tanggal 21/12/2010).
Lokakarya ini memandang pengembangan standar kompetensi sebagai bagian yang mendasar dari suatu sistem Manajemen SDM terpadu serta menumbuhkan pembahasan akan pentingnya penerapan standar kompetensi pada lingkup Kemendag. Roganpeg dan Pusdiklat masingmasing telah membentuk sebuah tim inti yang akan menjalani pelatihan intensif mengenai metodologi pengembangan standar kompetensi. Pelatihan dan pembimbingan awal oleh para Adviser dari AIPEG selama tahun 2011 hingga 2012 akan memungkinkan Roganpeg mengembangkan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola pengembangan standar kompetensi di seluruh bagian Kementerian dan memperkuat pengembangan lebih lanjut dari kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi terkait (perekrutan, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, uraian jabatan). Keterlibatan Pusdiklat juga akan memungkinkan revisi kursuskursus pelatihan Kemendag guna memastikan bahwa kursus-kursus ini memenuhi berbagai persyaratan penilaian kompetensi.
Memfasilitasi Liberalisasi Perdagangan dan Investasi Bidang Jasa
Adviser AIPEG, Ibu Prastati Sasongko, menjelaskan sistem Manajemen SDM berbasiskan kompetensi
AIPEG Trade Sub-Facility membantu Kementerian Perdagangan untuk bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait bidang jasa dan berbagai asosiasi bidang jasa dalam mencapai liberalisasi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor jasa penting Indonesia. Indonesia berupaya mencapai pertumbuhan yang pesat pada sektor jasa di dalam negeri dan yang
1
diperdagangkan, serta melakukan reformasi dan liberalisasi peraturan yang diperlukan untuk mencapainya. Selain itu, Indonesia juga berada dalam tekanan pada forum WTO dan ASEAN – serta di berbagai perundingan bilateral– untuk membuat tawaran (offers) lebih jauh lagi untuk liberalisasi jasa. AIPEG bekerja sama erat dengan Tim Koordinasi Bidang Jasa (TKBJ), yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, untuk mengembangkan kasus perekonomian nasional serta kasus-kasus bisnis sektoral bagi reformasi dan liberalisasi peraturan guna memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi asing yang lebih intensif dalam sektor-sektor jasa. Dipimpin oleh Menteri Perdagangan, Dr. Mari Pangestu, TKBJ telah mengadakan rangkaian pertemuan dengan beberapa menteri dan berbagai kementerian sektoral untuk mengidentifikasi berbagai manfaat liberalisasi serta merancang jalan guna mencapai perubahan. AIPEG Trade Sub-Facility juga telah melakukan analisis ekonomi dan perdagangan untuk memberikan bukti adanya berbagai manfaat tersebut yang dapat dirasakan baik oleh industri-industri jasa maupun perekonomian Indonesia. AIPEG Trade Sub-Facility, bekerja sama dengan Ketua TKBJ, menyiapkan sebuah presentasi rinci kepada Menteri Perdagangan untuk digunakan dalam roundtable discussions dengan rekan sejawat dan para sekretaris jenderal. Presentasi menggunakan hasilhasil berbagai Policy Advice Reports dari AIPEG dan TAMF yang telah disiapkan antara tahun 2008 dan 2011.
Ketua TKBJ menggunakan data yang lebih terperinci dari laporanlaporan AIPEG sebelum dan sesudah roundtable meetings untuk mencapai tawaran (offers) yang substantif oleh kementeriankementerian sektoral. Hasilhasilnya telah dipuji oleh Ketua TKBJ sebagai sebuah terobosan yang akan memungkinkan Indonesia membuat tawaran (offers) yang substantif pada berbagai perundingan jasa di WTO dan ASEAN. --------- ------- ------ ------ ------ ------
PAJAK Pelatihan Pemantauan & Evaluasi (M&E) untuk Pegawai Ditjen Pajak, 2-3 Mei 2011 Fiona Kotvojs, M&E Adviser AIPEG memberikan pelatihan dua hari pada 2-3 Mei 2011. Pelatihan ini berfokus pada dasar-dasar M&E yang baik beserta penyampaiannya, sebagai hasil dari permintaan Direktorat KITSDA terhadap AIPEG untuk membantu mereka mengevaluasi dua bidang kerja mereka yang penting – pemberian pelayanan dan kegiatan pelatihan. Direktorat KITSDA, yang terutama menangani aspek-aspek transformasi lembaga memerlukan suatu perangkat pemantauan dan evaluasi untuk program-program pelatihan Ditjen Pajak. Direktorat ini menghadapi suatu tugas yang menantang karena harus mengelola dana sekitar Rp 5 milyar per tahunnya untuk programprogram pelatihan Ditjen Pajak bagi lebih dari 30.000 pegawai dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi. Dengan kemampuan untuk mengembangkan kerangka kerja M&E yang baik, Ditjen Pajak berharap untuk menjaring para peserta pelatihan
yang tepat, menyelaraskan antara pelatihan dan kebutuhan dengan lebih baik, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh pelatihan Ditjen Pajak. Dengan membawa berbagai studi kasus dan rancangan rencana evaluasi model mereka masingmasing ke kursus ini, memberikan peluang kepada para peserta untuk menguji rancangan kerangka kerja mereka. Mereka juga berkesempatan menerima petunjuk dari Adviser bersangkutan, serta umpan balik satu sama lain mengenai bagaimana cara mereka memperbaiki model-model ini dan melakukan pengumpulan data yang lebih tepat sasaran guna mendukung evaluasi yang lebih baik. Untuk pelatihan ini, mereka menerapkan Model Empat Tingkatan (Four Level Model) Kirkpatrick yang digunakan untuk menilai penerapan pelatihan oleh para peserta di tempat kerja mereka, serta dampak organisasional yang muncul dari pelaksanaan latihan ini. Pelatihan dihadiri 15 peserta dari Ditjen Pajak dan 3 pegawai AIPEG. Kegiatan ini membantu peserta untuk membedakan antara pemantauan dan evaluasi, bagaimana merencanakan suatu evaluasi, mengevaluasi pelatihan, dan menyiapkan suatu survei sederhana.
Pegawai Ditjen Pajak dan Ms. Fiona Kotvojs pada Lokakarya Pelatihan M&E
Umpan balik pada pelatihan ini sangat positif di mana seluruh peserta memperoleh tingkat kesadaran (awareness) yang baru mengenai apa yang diperlukan bagi efektivitas kegiatan pelatihan M&E. Para peserta memberikan penghargaan terhadap dukungan yang diberikan oleh AIPEG dalam bidang yang sedang berkembang ini, dan meminta lebih lanjut dukungan AIPEG yang didanai oleh AusAID untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan ini di tempat kerja mereka.
Perluasan Dukungan Ditjen Pajak Disetujui
bagi
Menyusul permintaan dari Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bapak Fuad Rahmany, AusAID telah menyetujui untuk memberikan dukungan tambahan melalui AIPEG Facility. Pemerintah Australia melalui Technical Assistance Management Facility pada masa lalu dan saat ini melalui AIPEG telah menjadi pendukung kuat bagi program-program transformasi Ditjen Pajak. Dukungan baru ini akan menempatkan para Adviser jangka panjang lebih banyak lagi di Ditjen Pajak untuk mendukung pengembangan kapasitas meliputi bidang-bidang yang luas dimana lembaga yang bersangkutan terus bergerak menuju tujuannya, yaitu menerapkan praktik terbaik internasional di dalam pelaksanaan tugas perpajakannya. Salah satu bidang kunci untuk dukungan baru ini adalah perluasan basis pajak (tax base broadening), sejalan dengan upaya Ditjen Pajak dalam meningkatkan jumlah wajib pajak. AIPEG juga akan mendukung pengembangan kapasitas dalam audit wajib pajak, investigasi internal, dan komunikasi. --------- ------- ------ ------ ------ ------
2
KEUANGAN Lokakarya “Penyelesaian Sengketa Eksternal dalam Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank” (Hotel Borobudur, 28 April 2011) Bapepam-LK, Pasar Modal Indonesia dan Otoritas Lembaga Keuangan Non-Bank, menggagas lokakarya ini sebagai wujud keinginan untuk memastikan bahwa telah terdapat pengaturan yang memadai dalam pasar keuangan Indonesia guna menangani berbagai kasus sengketa dengan baik pada saat kasus-kasus ini muncul. Adalah penting bagi Indonesia yang mengetuai komisi ASEAN Capital Markets Forums yang diberi mandat untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem penyelesaian sengketa untuk mencakup pula sengketa lintas batas di dalam ASEAN. Lokakarya ini menjadi sebuah peluang untuk mengkaji kemampuan Penyelesaian Sengketa Eksternal (External Dispute Resolution/EDR) domestik, berbagai peraturan yang menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan skema luas ASEAN yang diusulkan. Kepala Bapepam-LK, Ibu Ir. Nurhaida, membuka acara dan menekankan pentingnya sistem EDR untuk mengembangkan lebih maju lagi Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank di Indonesia. Ia mengakui adanya tantangantantangan yang dihadapi dan menyampaikan penghargaannya atas bantuan Pemerintah Australia melalui AusAID untuk mendukung prakarsa ini, yang diharapkan memberi kontribusi terhadap kukuh dan dinamisnya Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank di Indonesia.
Peserta Lokakarya Penyelesaian Sengketa Eksternal Para pembicara dalam lokakarya ini, Mr. Malcolm Rodgers, Mantan Direktur Eksekutif untuk Strategi, Australian Securities and Investment Commissions (ASIC) dan Ms. Joanna Bird, Associate Professor University of Sydney Law School, dilibatkan oleh AIPEG untuk membantu Bapepam-LK dalam mengembangkan “Proses Pengembangan Kebijakan” dan “Pengembangan EDR”. Lokakarya juga dihadiri Ms. Alison Maynard, seorang Ombudsman dari Financial Ombudsman Service (FOS), yang membagi pengalaman dan pengetahuannya mengenai Sistem EDR di Australia. Presentasi Joanna dan Malcolm menjelaskan peran EDR dalam struktur peraturan Australia, serta menjelaskan berbagai peraturan yang menyatakan dan mendukung EDR di Australia. Presentasi Alison, “How EDR Actually Operates in Australia” memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai ruang lingkup dan kerumitan pelaksanaan FOS di Australia. Pelatihan ini memperoleh manfaat signifikan dari presentasi dan keterlibatan para perwakilan dari dua lembaga EDR yang aktif di Indonesia.
3
Bapak Frans Lamury, Ketua BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) dan Bapak Tri Legono Yanuarrachmadi, Wakil Sekretaris Jenderal BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) berbagi pengalaman organisasi mereka dan mengemukakan berbagai hambatan EDR yang ada di Indonesia pada saat ini. Seluruh penyaji mengikuti sesi tanya jawab yang ternyata berjalan secara aktif dimana sejumlah pertanyaan ditujukan ke Panel. Jumlah peserta dari kalangan industri diperkirakan berjumlah 100 orang dan dari pihak regulator 25 orang. Tinjauan EDR lintas berbagai sektor sedang berjalan dengan dukungan yang berlanjut dari AusAID melalui AIPEG. Lokakarya dan dukungan tersebut hingga saat ini telah menghasilkan ketertarikan dari seluruh sektor, khususnya industri dana pensiun beserta para regulatornya, yang antusias untuk melaksanakan proses-proses EDR dan telah meminta bantuan untuk prakarsa ini. Kami berharap untuk dapat melaporkan perkembangan positif prakarsa ini pada penerbitan Digest selanjutnya. --------- ------- ------ ------ ------ ------
PROYEK-PROYEK MENDATANG Finance Education & Training Agency (FETA) FETA kembali dikukuhkan oleh Menteri Keuangan sebagai lembaga pelatihan utama bagi kementerian. Dengan peningkatan tanggung jawab ini dan adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa FETA dapat memberikan pelatihan yang efektif dengan cara yang paling efisien dan menggunakan praktik terbaik, FETA
n
telah meminta dukungan AIPEG untuk melakukan kajian serta membuat rekomendasi untuk peningkatan. Melalui persetujuan Advisory Board, Tim HR/OD AIPEG telah melaksanakan suatu scoping study terhadap FETA dengan sejumlah hasil yang telah dipaparkan di hadapan Sekretaris Badan. Suatu pendekatan yang bersifat kolaboratif diterapkan dalam pelaksanaan studi, dengan melibatkan sejumlah perwakilan lembaga dan pemangku kepentingan. Pendekatan seperti ini perlu ditekankan pada seluruh kegiatan AIPEG. Hasil awal dari FETA bersifat positif dan kami menunggu adanya komunikasi formal dari FETA terhadap dukungan AIPEG selanjutnya untuk melaksanakan hasil-hasil studi ini. Dengan dikukuhkannya kembali FETA oleh Menteri Keuangan sebagai pemegang kewenangan khususnya dalam pelaksanaan pelatihan di dalam lingkungan kementerian, maka pengembangan kapasitas FETA untuk memberikan pelatihan yang lebih efektif di keseluruhan kementerian, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap sejumlah kegiatan untuk unit-unit kementerian lainnya yang juga didukung oleh AIPEG. Dengan berkomunikasi dengan FETA, suatu usulan Rancangan Kegiatan akan disampaikan dalam pertemuan JAP/AB selanjutnya.
Dukungan Beasiswa ADS – Kementerian Perdagangan Setiap tahun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya menyajikan sejumlah kandidat berkualitas untuk beasiswa ADS. Untuk mendukung persiapan para kandidat, AIPEG Trade Sub-Facility dan Central HR/
OD Team telah membantu dengan memberikan berbagai bentuk dukungannya. Dalam upaya mempertahankan tingkat kapasitas kementerian, para HR/OD Adviser AIPEG memberikan sesi Training-ofTrainersbagi Biro Organisasi dan Kepegawaian (Roganpeg) Kementerian Perdagangan. Pelatihan telah berjalan baik dan membantu mempersiapkan Roganpeg untuk dapat menjadi fasilitator yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dewasa (adult learning principles), mampu mengelola kegiatan assessment, dan dapat memberikan pelatihan keterampilan wawancara kepada para kandidat.
Gender Matters Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diwakili Ibu Huda Bahweres, menyelenggarakan pertemuan AIPEG Gender Reference Group (GRG) ke-3 pada bulan Maret 2011. Para anggota terlibat dalam diskusi aktif dalam mencari informasi lebih lanjut mengenai masalah gender. AIPEG akan segera menerbitkan versi Bahasa Indonesia dari buletin Gender Matters. Manual Pelatihan Gender AIPEG juga segera diselesaikan.
Pelatihan Manajemen Proyek Berbagai Proses manajemen proyek pada Pemerintah Indonesia ditujukan pada sasaran untuk memastikan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan yang berkualitas tinggi. Pada kenyataannya, sebagian besar pegawai proyek pemerintah lebih fokus pada ketaatan administratif terhadap berbagai peraturan yang terperinci, daripada berupaya mencapai hasil dari proyek yang bersangkutan. Pendekatan yang strategis dan sistematis terhadap pelaksanaan proyek juga tidak terdapat. Proyek seringkali dianggap sebagai kegiatan ad-hoc di mana para pegawai proyek diharuskan untuk tetap melaksanakan tugas rutin di samping tugas-tugas proyek. Tenggat waktu proyek sering kali terlampaui dan hasil yang dicapai seringkali kurang optimal. Sistem manajemen proyek yang efektif, dengan para pegawai proyek yang memiliki kemampuan, merupakan prasyarat utama bagi sebuah proyek untuk dapat meraih tujuan yang ditetapkannya. Hal ini relevan khususnya bagi lembagalembaga mitra AIPEG yang akan melaksanakan program-program reformasi birokrasi.
Tinjauan Perekrutan AIPEG Fokus AIPEG atas Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi pada bulan Mei 2011 adalah tinjauan terhadap prosedur perekrutan dan seleksi guna memastikan adanya mekanisme proses yang tepat waktu dan efisien terhadap pengadaan jasa Adviser yang berkualitas, dan mematuhi ketaatan akan berbagai kebijakan, termasuk yang baru-baru ini ditetapkan oleh AusAID mengenai Use of Advisers in the Australian Aid Program.
4
Merencanakan Rencana – para peserta mengerjakan rencana kelompok mereka
Sebagai tanggapan atas hal ini, AIPEG mengembangkan dan memberikan enam kursus pelatihan manajemen proyek dengan durasi 4 hari pada masingmasing pelatihan. Lebih dari 120 pejabat lembaga mitra dari Kementerian Perdagangan, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan, mengikuti pelatihan ini. Pelatihan ini didasarkan pada standar manajemen proyek yang diakui dunia internasional yaitu PMBOK - Project Management Body of Knowledge, dan kemudian disesuaikan bagi manajemen proyek-proyek reformasi birokrasi. Para peserta, yang diwajibkan memiliki tanggung jawab manajemen proyek, memperoleh keterampilan, pengetahuan dan perangkat pelaksanaan yang baru untuk melaksanakan manajemen proyek yang efektif melalui pelatihan ini. Para peserta kini dapat menggunakan pelatihan ini sebagai langkah awal untuk meraih sertifikasi manajemen proyek yang diakui secara internasional. Dukungan lanjutan dari AIPEG kini tengah disiapkan guna membantu peserta melaksanakan rencana tindakan mereka yang dikembangkan dalam kursus ini. Para peserta juga dimasukkan kedalam daftar jaringan alumni yang memungkinkan mereka untuk meminta nasihat dari para pakar manajemen proyek, dan mengadakan diskusi-diskusi kelompok mengenai isu-isu manajemen proyek dengan para peserta lainnya.
Tujuan dukungan lanjutan ini adalah memastikan bahwa pembelajaran partisipatif dapat digunakan di tempat kerja. Evaluasi terhadap hasil-hasil pelatihan juga telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil tersebut, dukungan pembangunan kapasitas tambahan untuk bidang-bidang manajemen proyek tingkat lanjut dapat diberikan kepada para peserta tertentu.
Proyek ADS & Dialog AIPEG Pada 4 Mei 2011 lalu, AIPEG Facility Director dan Tim HR/OD bertemu dengan Team Leader dan staf Proyek ADS untuk berbagi informasi mengenai kegiatan terkait serta membahas bidangbidang kerja sama yang potensial. Pertemuan ini dilakukan sebagai lanjutan pertemuan serupa di akhir tahun 2010, yang berfokus pada dampak program reformasi birokrasi Pemerintah RI. Fokus khusus pertemuan ini adalah potensi dukungan AIPEG terhadap Kementerian Perdagangan (Kemendag) bagi para pelamar ADS, dan mengenai rencana dukungan ADS terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam diskusi, AIPEG menekankan bahwa dukungan yang diberikan kepada Kemendag dan DJP untuk kepentingan ADS adalah untuk mengembangkan kapasitas lembaga-lembaga mitra dalam mengelola persiapan awal (preparatory work) ADS mulai tahun 2012. Diskusi yang lebih luas mencakup fokus bantuan saat ini dan yang direncanakan dalam bidang Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRM/HRD) pada lembaga-lembaga mitra AIPEG dengan membantu staff proyek ADS memahami pendekatan dan tujuan dukungan HRM/HRD.
5
AIPEG dan ADS saling berbagi contact details tentang lembagalembaga utama dalam bidang HRD dan saling berkomitmen mempertahankan kerjasama dan dialog mengenai status kegiatan ini. Dalam pertemuan ini, AIPEG turut mengundang staf ADS untuk dapat mengikuti program pelatihan “Mengembangkan Standar Kompetensi” di Kemendag yang nantinya diharapkan dapat membangun sistem standar kompetensi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemendag. --------- ------- ------ ------ ------ ------
BERITA AIPEG LAINNYA Pamarta – artikel yang lebih mendalam mengenai berbagai kegiatan tertentu. Edisi 2 akan segera terbit.
Gender Matters – lembar berita (newsletter) yang khusus menyoroti pengarusutamaan gender. Edisi 2 akan segera terbit.
Gender Occasional Papers – rangkaian makalah yang ditulis oleh para pakar gender Indonesia mengenai persepsi mereka terhadap kondisi gender dalam masyarakat dan birokrasi Indonesia. --------- ------- ------ ------ ------ ------
