Mega Septyaputri 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga ABSTRACT

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

Studi Tentang Dampak Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah Sidoarjo (SIMPEGDA) Pada Kepuasan Karir Guru Sekolah Dasar Mega Septyaputri1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT Information technology (IT) is the important aspect in every state for managing the organization and implementation of the bureaucracy, including Indonesia. One of development of IT which developed at Indonesia’s bureaucracy is the management of information systems personnel policies which are useful for storing data of civil servants in general.The policy of information system of personnel management runs on the Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo is proof of successful implementation. The object in this research are teachers as most civil servants in Indonesia. In addition, the updated personnel management information system in BKD Sidoarjo will answer whether a significant impact to the satisfaction of the teacher's career or not.The research method is a qualitative one with evaluation type. The data itself was collected through in-depth interviews and documentation techniques. The process of data analysis was done by grouping and combining the data obtained, and to determine the relationship between a set of data. The results of this research indicate that the success of management information systems personnel in Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo has a positive and negative impact on career satisfaction of primary school teachers.

Key word: Information Technology, Information System of Personnel Management, Career Satisfaction, Impact of Policy Success.

Pendahuluan Pengaruh teknologi informasi pada beberapa negara saat ini telah memberikan dampak tersendiri dalam mengelola suatu organisasi dan penerapan pada birokrasinya. Perkembangan teknologi informasi telah merubah cara pandang pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya dan dalam membantu memberi peluang untuk memperbaiki efisiensi organisasi operasional kinerjanya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Selama bertahun-tahun teknologi informasi dinilai sepenuhnya berdasarkan kemampuannya dalam mengurangi biaya operasional melalui otomasi pekerjaan dan dalam membantu pembuatan keputusan. Teknologi informasi yang berbasis komputerisasi saat ini telah bisa untuk menyederhanakan pekerjaan dalam menganalisis jumlah data yang luas dan juga dapat memudahkan dalam membuat manajemen sumber daya aparatur. Dengan adanya pengembangan E-Gov, dilakukan penataan pada sistem manajemen dan juga pada proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Langkah nyata dalam pengimplementasian E-Gov adalah dengan menyelesaikan permasalahan kepegawaian dengan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dimana pokok-pokok pelaksanaannya telah tercantum dalam Keputusan Mendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo juga mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 32 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, perlu diselenggarakan dan dipelihara sistem informasi yang dikembangkan dan dioperasikan melalui SIMPEG Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Peraturan Bupati Sidoarjo). Berangkat dari pentingnya Sistem Informasi Kepegawaian bagi suatu organisasi maupun pada birokrasi, implementasi pada sistem tersebut harus berhasil diterapkan. Badan Kepegawaian Sidoarjo merupakan salah satu diantara banyaknya dinas yang berhasil menerapkan simpeg dalam mengelola data pegawai. Hal tersebut ditinjau dari penuturan yang disampaikan oleh Ibu Ira Krisnawati selaku staf subbidang perencanaan dan pengembangan informasi pegawai mengenai pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian di BKD “Kalau pengumpulan data simpeg disini sudah berhasil dan selalu update hanya saja kita selalu menghindari adanya human error

1


ISSN 2303 - 341X


karena akan berpengaruh terhadap pencatatan data nantinya”. Adapun keberhasilan lain berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan sistem informasi manajemen kepegawaian di BKD Sidoarjo yaitu program simpeg BKD Sidoarjo tergolong up to date karena menurut laporan akhir BKD Sidoarjo tahun 2012 mencatat bahwa banyaknya data PNS yang berubah. Seperti pada gambar dibawah ini : Gambar 1.1 Laporan Simpeg Akhir BKD Sidoarjo Tahun 2012 LAPORAN SIMPEG AKHIR BKD SIDOARJO TAHUN 2012

Bidang Pengembangan Bidang Mutasi Bidang Diklat

Sumber : Laporan Kegiatan SIMPEG BKD Sidoarjo Tahun 2012

Dari gambar 1.1 diatas dijelaskan bahwa pada Bidang Pengembangan terdapat 3096 data, Bidang Mutasi 7559 data dan pada Bidang Diklat terdapat 551 data yang berubah pada akhir tahun 2012. Data ini termasuk banyak dengan melihat dari jumlah PNS di Kabupaten Sidoarjo yang totalnya 14970 orang PNS. Kelancaran pada proses pengembangan sumberdaya manusia di sektor publik tidak terlepas dari efektivitas dalam bidang administrasi kepegawaian yang kaitannya dengan sistem informasi manajemen kepegawaian. Proses administrasi bagi pegawai negeri sipil yang jumlahnya cukup besar, memerlukan dukungan sistem informasi yang memadai. Tujuan dari pengembangan sumberdaya manusia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, meningkatkan motivasi yang positif dimana para pegawai menjadi lebih bergairah, bersemangat tinggi dan merasakan bahwa bekerja adalah hal-hal yang menantang atau menyenangkan dan bukan merupakan beban. Hal ini dapat tercapai apabila para pegawai dapat mengetahui jalur karir dan sistem imbalan yang dapat mereka peroleh dengan sistem promosi dan penentuan jabatan yang transparan (Kumorotomo,1998:327). Berangkat dari kepuasan pada karir pegawai, guru yang merupakan pegawai negeri sipil yang jumlahnya terbanyak diantara pns

lainnya yang dulunya kurang mendapat respon dari pemerintah masalah gaji namun sekarang telah mendapatkan tambahan gaji melalui sertifikasi. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang dampak keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian BKD Sidoarjo terhadap kepuasan karir guru sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive pada key informan yang kemudian berkembang menjadi teknik snowball. Pihak informan kunci yang telah dipilih adalah BKD Sidoarjo dan juga informan pada target sasaran yaitu Guru di SDN Keboansikep I, SDN Ketajen II dan SDN Punggul II. Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Implementasi kebijakan jika dipandang dengan pengertian yang luas merupakan suatu tahap dari kebijakan setelah penetapan undang-undang. Yangmana mempunyai makna bahwa implementasi adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program. Pada sisi lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (Lester, James P and Stewart Jr, Joseph, 2000:104-105). Keberhasilan implementasi kebijakan pada penelitian ini dapat dikembangkan melalui model Direct and Indirect Impact on Implementation yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yaitu : “Selain langsung mempengaruhi implementasi, bagaimanapun, mereka juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. dampaknya terhadap masing-masing dengan kata lain komunikasi mempengaruhi disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi yang pada gilirannya berpengaruh pada implementasi”( Edwards III, George, 1980:147). Variabel Kejelasan Komunikasi Komunikasi merupakan salah satu bagian dari variabel penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya kekeliruan atas kebijakan dan program. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran terhadap program maka akan dapat mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan yang sesungguhnya.

2


ISSN 2303 - 341X


Komunikasi menurut George C. Edwards III adalah syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus dikirimkan ke individu yang tepat sebelum mereka dapat mengikuti. Komunikasi pelaksana harus akurat, dapat dimengerti oleh mereka. Banyak kendala dalam implementasi yang terdapat pada jalur komunikasi transmisi kebijakan (Edwards III, George, 1980:17). Terwujudnya Implementor

Komunikasi

Antar

Pihak

Dalam pelaksanaan kebijakan, variabel komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya komunikasi, kebijakan yang akan dilaksanakan memiliki kejelasan standar, sasaran, dan tujuan. Kebijakan akan mampu diinformasikan kepada atasan dan bawahan, juga kepada kelompok sasaran. Komunikasi merupakan instrumen kebijakan yang memiliki fungsi mengalirkan perintah arahan dari pembuat kebijakan yang berwenang mengarahkan proses implementasi kepada lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kebijakan. Begitu juga lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang berwenang menginformasikan dan melaksanakan kebijakan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi organisasi menurut Katz dan Kahn adalah komunikasi yang di dalamnya terdapat arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. Terdapat beberapa hal mengenai komunikasi organisasi, yaitu : a. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal. b. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah dan media. c. Komunikasi organisasi meliputi orang, sikap, perasaan, hubungan dan keterampilan/skill(Arni,

yang diharapkan dan pengetahuan sosial untuk dapat berperan dalam organisasi dan berpartisipasi sebagai anggota organisasi. Menurut Slameto, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dimana belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto,2003:3). Menurut Charlotte Buhler, sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya (Susanto, Astrid S,1977:16). Sosialisasi simpeg dari pihak bkd kepada target sasaran dimana pada penelitian ini adalah guru sekolah dasar, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu informan memberitahukan mengetahui tentang simpeg melalui peraturan bupati yang diperolehnya melalui media internet. Pada kejelasan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bkd kepada guru, dilakukan dengan tidak begitu menyeluruh karena hanya beberapa guru yang terkait dengan bagian penanganan komputer yang hanya mengetahui mengenai kebijakan simpeg tersebut. Variabel Kemampuan Implementor Kemampuan Implementor mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun jelas dan konsistensi ketentuanketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan. Jika para implementor mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Faktorfaktor yang terkait dalam sumberdaya menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy yaitu aparatur, informasi, wewenang dan fasilitas.

Muhammad,2004:65).

Kemampuan Operator Teknik Sistem

Komunikasi antar pihak implementor pada pengelolaan simpeg pada penelitian ini dilakukan secara langsung, yang artinya bahwa komunikasi yang terjalin berupa komunikasi secara personal dan dilakukan dengan cukup jelas. Komunikasi dilakukan secara langsung dan personal oleh pihak bkd sidoarjo pengelola simpeg karena dengan demikian akan meminimalisir adanya kesalahpahaman yang terjadi. Kejelasan Sosialisasi Sistem Informasi Pada Target Sasaran

Kemampuan operator teknik sistem merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Seringnya kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya karena jumlah para aparatur yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Implementasi kebijakan sangat tergantung kepada kemampuan operator teknik sistem yang dalam implementasinya harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari pimpinan.

Sosialisasi merupakan proses dimana individu dapat menghargai nilai-nilai, kemampuan, perilaku

Kemampuan operator teknik sistem ini lebih ditekankan kepada bagaimana para operator / pegawai

3


ISSN 2303 - 341X


yang mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian dapat mengaplikasikan kemampuannya pada jaringan atau masukan data sistem informasi tersebut dan juga dapat menyelesaikan masalahmasalah yang timbul mengenai informasi dan data yang salah. Maka dari itu disini tidak diperkenankan adanya human error pada operator teknik sistem. Kemampuan operator teknik sistem pada penelitian ini secara kuantitas maupun kualitas operator teknik sistem sudah cukup memadai. Dari penyajian data yang diperoleh dari dokumentasi pendidikan terakhir pegawai bkd sendiri juga sudah cukup bagus. Kecukupan Sarana Operasional Kecukupan sarana operasional juga merupakan variabel penting yang harus ada untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Karena dengan adanya kecukupan pada sarana operasional (fasilitas) akan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan oleh aparat yang berwenang sehingga dapat mencapai keberhasilan kebijakan. Begitu pula sebaliknya, dengan terbatasnya sarana operasional yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan akan menyebabkan kegagalan pelaksanakan kebijakan tersebut (Edwards III, George, 1980:104). Kecukupan sarana operasional pada pelaksanaan kebijakan simpeg di bkd sidoarjo sudah cukup memadai. Fasilitas tersebut yang tidak lain adalah konfigurasi jaringan sistem komputer yang dimiliki oleh bkd sidoarjo yang memang sudah berhubungan secara langsung dengan jaringan pemerintah kota sidoarjo, dan juga sering terdapat pengembangan pengembangan yang dilakukan terkait sistem tersebut. Variabel Implementasi Kebijakan Otoritas Variabel implementasi kebijakan otoritas disini dimaksudkan sebagai komponen kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguhsungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai atau bisa disebut sebagai disposisi (sikap pelaksana). Apabila implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Variabel implementasi kebijakan otoritas dalam penelitian ini adalah kesediaan, keinginan atau kemauan implementor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Variabel tersebut terdiri dari pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman aparat pelaksana terhadap program

kebijakan, Arah respon aparat pelaksana terhadap program, Intensitas aparat pelaksana terhadap program. Pemahaman Implementor Pada Kebijakan Kebijakan yang dijalankan oleh para implementor merupakan suatu proses dalam menentukan apakah kebijakan yang telah ada dapat berhasil atau tidak. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila implementasi kebijakan yang didukung oleh berbagai pihak yang terkait termasuk pada implementor kebijakan dapat memahami konsep, teori dan perencanaan implementasi kebijakan yang sistematis, relevan, praktis dan berkualitas. Proses pemahaman terhadap implementor kebijakan tersebut salah satunya melalui pelaksanaan diklat (pelatihan dan pengembangan). Wexley dan Yukl mengemukakan: “training and development are terms reffering to planned efforts designed facilitate the acquisiton of relevan skills, knowledge, and attitudes by organizational members”. Selanjutnya Wexley dan Yukl menjelaskan pula: “development focusses more on improving the decision making and human relation skills of middle and upper level management, while training involves lower level employees and the presentation of more factual and narrow subject matter” (Wexley, K.N., Yukl, G.A,1977:282). Penjelasan Wexley dan Yukl tersebut lebih memperjelas penggunaan istilah pelatihan dan pengembangan. Mereka berpendapat bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan dan sikap para pegawai. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan juga memperluas human relation (hubungan manusia) bagi manajemen tingkatan atas dan manajemen tingkat menengah, sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa “Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil”. Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian juga merupakan bagian dari sebuah sistem pembinaan karier pegawai Negeri Sipil yang bermakna pada pengembangan kepegawaian (UndangUndang Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil). Pengetahuan dan pemahaman implementor teknik sistem di bkd sidoarjo sudah cukup baik, para implementor sudah mengetahui dan memahami secara jelas tentang pelaksanaan kebijakan simpeg. Kemampuan pada pengetahuan dan pemahaman para

4


ISSN 2303 - 341X


teknik sistem yaitu operator simpeg di bkd sidoarjo diperoleh melalui diklat. Diklat tersebut adalah dasardasar pengelolaan sistem jaringan komputer, latihan kemampuan dasar pengelolaan administrasi sistem dan juga kemampuan dasar pemeliharaan database. Kejelasan Kinerja Implementor Pada Kebijakan Menurut Hasibuan, Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu (Hasibuan, M,2003:94). Dari hasil penelitian ini, pihak implementor dalam memberi kejelasan terkait simpeg kepada guru memberikan respon yang positif, hal tersebut diketahui dari adanya pihak informan yang memberikan keluhan dan ditanggapi dengan baik oleh pihak implementor kebijakan. Kejelasan Struktur Birokrasi Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu : 1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair). 2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. (Winarno, Budi,2005:149-160). Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks membentuk adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu faktor kejelasan pada struktur birokrasi sangat penting dan merupakan salah satu variabel dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Struktur Birokrasi adalah suatu badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan, ada dua hal penting dalam struktur birokrasi yang dapat mempengaruhi salah satu aspeknya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard operating procedurs) atau SOP dan fragmentation (fragmentasi) yaitu penyebaran tanggung jawab atas suatu kebijakan antara beberapa

unit organisasi oleh pelaksana kebijakan (Edwards III, George,1980:11-12). Kejelasan Standar Operasional Menurut Syamsi, Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. Sementara itu menurut Terry, prosedur kerja adalah serangkaian tugas yang saling berkaitan dan yang secara kronologis berurutan dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka secara singkat dikatakan bahwa prosedur kerja itu merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu (Syamsi, Ibnu,1994:16). Manfaat yang ada dari penggunaan SOP yaitu agar pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari anggota organisasi-organisasi yang sangat kompleks dan tersebar. Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, akan dapat memudahkan pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil apa yang dapat dicapai atau dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Kejelasan ini akan memudahkan seseorang dalam menetapkan disposisi diri dan organisasinya dalam mengimplementasikan kebijakan. Pada saat pemimpin daerah menetapkan kebijakan untuk daerahnya, sedangkan SOP tentang pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan tidak dibuat maka akan berdampak buruk pada pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena masingmasing pihak pelaksana kurang memahami bahkan tidak mengerti pasti tugas yang harus dikerjakan dan akan mengalami kegagalan dalam implementasinya. Oleh karena itu keberadaan SOP mutlak dibutuhkan agar kebijakan yang diimplementasikan konsisten dan tidak menyimpang dari tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut. Pada hasil penelitian, standar operasional yang digunakan oleh pihak bkd mengacu pada keputusan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2000, prosedur kerja tersebut digunakan agar simpeg dioperasikan dengan benar dan juga terarah. Menyangkut koordinasi standar operasional yang dilakukan oleh bkd sidoarjo sendiri kepada para guru tidak memiliki kendala, koordinasi tersebut berjalan secara lancar. Kepuasan Karir Guru Kepuasan kerja merupakan orientasi individu yang berpengaruh terhadap peran dalam bekerja dan karakteristik dari pekerjaannya. Menurut Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para pegawai memandang pekerjaan mereka. Teori-

5


ISSN 2303 - 341X


teori pada kepuasan kerja telah banyak dijelaskan oleh para ahli sebelumnya. Menurut Wexley dan Yukl kepuasan kerja adalah apa yang dirasakan karyawan menyangkut pekerjaannya. Perasaan itu merupakan sikap umum (generalized attitude) seseorang terhadap pekerjaannya, yang didasarkan atas penilaiannya terhadap aspek pekerjaannya (Wexley, K.N., Yukl, G.A,1977:109). Kepangkatan dan Karir Guru Karir menurut Hidayat dapat dipandang dari perspektif individu yang berbeda. Tinjauan umum karir dipandangnya sebagai urutan-urutan posisi yang diduduki oleh sesorang selama jangka waktu hidupnya (karir obyektif). Dari perspektif lain karir sendiri terdiri dari perubahan-perubahan dalam nilai, sikap dan motivasi yang terjadi karena seseorang menjadi semakin tua (Hidayat, Arif,2001:1). Sedangkan Rivai mendefinisikan karir yaitu terdiri atas pengalaman yang diurutkan secara tepat menuju pada peningkatan aspek tanggungjawab, status jabatan, wewenang dan kompensasi pegawai pada sebuah organisasi. Karir merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya manusia dan erat kaitannya dengan motivasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai (Rivai, H.A,2000:28). Maka dari itu untuk melihat tingkat kepangkatan dan karir pegawai ini digunakan teori kepuasan kerja merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg (Teori Dua Faktor). Berdasarkan penelitiannya, Herzberg mengambil kesimpulan bahwa ada dua kelompok faktor dalam kepuasan kerja seseorang dalam organisasi, yang berkaitan dengan isi pekerjaan (job content), ini disebut sebagai Motivator. Kelompok yang lain adalah faktorfaktor yang membuat orang merasa tidak puas yang disebut faktor-faktor Higienis. Dalam tabel 1.2 dibawah dapat dilihat rincian dari faktor-faktor tersebut: Tabel 1.2 Teori Dua Faktor Herzberg Faktor-Faktor Higienis

Faktor-Faktor Motivator

1. Kondisi Kerja 1. Prestasi 2. Gaji 2. Pekerjaan itu sendiri 3. Jaminan Kesejahteraan 3. Tanggung Jawab 4. Keamanan Kerja Sumber : Luthans, Fred. (1995). Organizations Behavior. New York : McGraw – Hill Company

Kecukupan Gaji Pokok Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1, gaji merupakan hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru (guru PNS) diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau

golongan dan masa kerja (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1). Kecukupan gaji pokok oleh para guru sekolah dasar pada penelitian ini sudah mencukupi. Gaji pokok yang mereka terima memang terkait dengan masa kerja para guru tersebut. Pada penelitian ini, informan guru yang diteliti semuanya adalah golongan 4 yang mana memang sudah mendapat gaji pokok lebih dari cukup dari pemerintah. Kecukupan Penerimaan Gaji Insentif Pegawai selain telah mendapatkan gaji pokok sebagai imbalan atas kewajibannya juga menerima kompensasi lain yaitu insentif sebagai balas jasa yang diterima oleh setiap pegawai. Dengan adanya kecukupan dalam penerimaan gaji insentif, akan membuat para pegawai lebih semangat dan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Panggabean mendefinisikan insentif sebagai imbalan langsung yang diberikan kepada pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan (Panggabean, Mutiara, S,2002:77). Begitu juga menurut Mangkunegara yang mendefinisikan insentif sebagai suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin organisasi kepada pegawai agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Mangkunegara, Prabu Anwar,2002:89). Kecukupan pada penerimaan gaji insentif oleh para guru sekolah dasar pada penelitian ini sudah mencukupi. Gaji insentif tersebut berupa tunjungantunjangan yang diterima para guru. Tunjangan tersebut adalah tunjangan fungsional dan tunjangan profesi pendidik. Kecukupan Tunjangan Jaminan Hari Tua Pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah guna melayani masyarakat berhak mendapatkan balas jasa atas pengabdian yang telah diberikannya kepada masyarakat. Balas jasa atas pengabdian para pegawai selama rentang waktu tertentu dinamakan pensiun, dimana para pegawai diberhentikan secara hormat oleh pemerintah berdasarkan usia pegawai tidak produktif lagi dengan diberikan imbalan dari pemerintah selama sisa hidupnya. Pensiun menurut Hendriksen dan Michael adalah janji untuk membayar jumlah-jumlah tertentu kepada para pensiunan (Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda,2002:307). Pada hasil penelitian ini, kecukupan tunjangan jaminan hari tua yang tidak lain adalah pensiun yang akan diperoleh guru sekolah dasar, para guru mengakui bahwa pensiun yang akan diberikan sudah mencukupi untuk kebutuhan hari tua mereka nanti. Kejelasan Penghargaan Sertifikasi Guru

6


ISSN 2303 - 341X


Istilah sertifikasi berasal dari surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang di berikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan (Trianto., Titik,2007:11). Menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas (Jalal, Fasli,2007:1). Pada hasil penelitian, penghargaan sertifikasi yang telah ada diakui oleh para guru sekolah dasar sangat berguna selain untuk mengangkat kompetensi para guru juga untuk menambah pendapatan mereka. Kejelasan pada sertifikasi guru sendiri tidak masuk dalam pendataan simpeg yang memang secara umum simpeg hanya mendata dan menyimpan data pegawai secara umum. Kesesuaian Kenyamanan Penataan Lingkungan Kerja Davis menyatakan lingkungan kerja pada suatu organisasi mempunyai arti penting bagi individu yang bekerja didalamnya, karena lingkungan akan mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung pegawai yang ada didalamnya (Davis K, Newstrom, JW,1993:147). Kinerja setiap pegawai juga tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja (Simanjuntak, P.J,2005:12). Lingkungan kerja para guru yang mengajar di sekolah dasar bisa dikatakan cukup nyaman karena para guru mengakui lingkungan tempat kerjanya selalu bersih dan terdapat taman untuk menambah kenyamanan pada proses belajar mengajar. Kejelasan Penerimaan Asuransi Kesehatan Guru Asuransi Kesehatan sendiri adalah suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari uang iuran secara teratur oleh anggota, suatu bentuk organisasi guna membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan anggota (Prodjodikoro,Wirjono,1986:

12). Asuransi kesehatan yang diterima oleh guru adalah askes yang mana masuk di dalam data input simpeg. Kejelasan pada asuransi kesehatan yang diterima sebelum dan sesudah adanya simpeg tidak begitu berpengaruh, karena memang simpeg yang hanya berfungsi sebagai pencatatan data secara

administratif tidak memberikan pegawai melainkan sebaliknya.

laporan

kepada

Dampak Kebijakan Dampak merupakan perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Dampak juga merupakan akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan) dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact), juga akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak dan apakah akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects) (Triana, W.R, 2011:120). Dampak Keberhasilan Implementasi Kebijakan Simpeg Pada Kepuasan Karir Guru Sekolah Dasar Kejelasan Promosi Jabatan Kejelasan pada proses promosi jabatan dirasa penting melihat banyaknya para pegawai yang berlomba-lomba untuk dipromosikan dalam suatu jabatan tertentu. Dengan adanya kejelasan pada promosi jabatan ini, guru tidak lagi dipusingkan dengan hal yang berkaitan dengan promosi jabatan tersebut. Seperti misalnya berkaitan dengan seorang guru yang akan dipromosikan untuk menjadi seorang kepala sekolah, maka guru tersebut harus mempunyai track record yang jelas, penghargaan yang diterima, begitupun juga masa kerja yang telah dicapainya yang kesemuanya itu masuk ke dalam simpeg sebagai data pengumpul kepegawaian. Dampak akan keberhasilan sistem informasi manajemen kepegawaian berpengaruh terhadap kejelasan pada promosi jabatan guru karena dengan guru bisa mengetahui sejarah jabatannya secara jelas maka akan bisa mengajukan promosi jabatan sebagai kepala sekolah pada misalnya. Kejelasan Prestasi Kerja Guru Di dalam input simpeg, prestasi sebagai suatu penghargaan yang diperoleh oleh para guru masuk sebagai salah satu input sistem kepegawaian bkd yang mana dipergunakan untuk mengetahui prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh para guru semenjak menjadi pegawai negeri sipil yang suatu saat bisa digunakan untuk suatu informasi naik jabatan pegawai tersebut. Dengan keberhasilan simpeg yang pasti akan membuat data selalu update mempengaruhi data prestasi guru tersebut. Para guru yang membutuhkan informasi mengenai prestasinya selama menjadi pegawai untuk digunakan dalam naik jabatan bisa diketahui melalui simpeg di bkd sidoarjo. Tetapi sayangnya data yang ada di simpeg bkd masih belum bisa diakses secara online oleh para pegawai negeri sipil khususnya oleh para guru tersebut.

7


ISSN 2303 - 341X


Kejelasan Pada Arah Perencanaan Karir Perencanaan karir merupakan hal yang selalu ada dalam pekerjaan apapun sesuai dengan keinginan karir dari seorang guru. Dengan mengetahui arah perencanaan karir yang jelas, karir guru jadi dapat terorientasi dengan baik sesuai keinginan dan kemauan oleh guru tersebut. Adanya data-data mengenai diklat, riwayat kepangkatan, penghargaan dan juga sanksi pegawai yang dicatat pada simpeg akan membantu para pegawai untuk arah perencanaan karirnya secara jelas. Keberhasilan simpeg yang dimaknai dengan terupdatenya data yang ada, akan memberikan pedoman yang jelas kepada para pegawai khususnya para guru untuk digunakan dalam perencanaan karir mereka. Kejelasan Pada Manajemen Karir Manajemen karir pada guru bisa digunakan oleh seorang guru untuk memanajemen karirnya dengan baik. Dimana simpeg juga bisa digunakan dalam memanajemen karir pegawai tersebut. Keberhasilan simpeg berdampak positif pada manajemen karir karena dengan begitu akan dapat membantu para pegawai khususnya guru untuk mengetahui lebih jelas data mereka dan dari simpeg tersebut para guru dapat memanajemen karirnya secara jelas. Kesimpulan Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif terkait dengan keberhasilan simpeg di bkd sidoarjo pada kepuasan karir guru sekolah dasar. 1.

2.

Dampak positifnya adalah dengan keberhasilan simpeg dapat membantu para guru untuk mengetahui secara jelas data dan informasi secara umum mengenai karir mereka. Dampak negatifnya adalah ternyata dapat disimpulkan bahwa tidak begitu banyak para guru yang mengetahui tentang kebijakan simpeg secara mendalam kecuali para guru yang memang merangkap jabatan sebagai pegawai tata usaha yang selalu berhubungan dengan komputer.

Daftar Pustaka Amsyah, Zulkifli. (1997). Manajemen Sistem Informasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. AR, Musthopadijya (2003). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta : LAN. Adams, J.S. (1965). “Inequity in Social Exchanges”. Advances in Experimental Social Psychology.

Arni, Muhammad. (2004). Komunikasi Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara. Chrisyanti, Irra. (2011). Manajemen Perkantoran. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Davis K, Newstrom, JW. (1993). Human Behavior at work. 8rd Edition, Singapore: MC Graw Hill International Edition. Edwards III, George. (1980). Implementing Public Policy. Washington : Congressional Quarterly, Inc. Hasibuan, M. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda. (2002). Teori Akuntansi. Edisi Kedua. Jakarta : Interaksara. Hidayat, Arif. (2001)."Manajemen Karir dan Pengembangannya". Jurnal of Human Resources Management. Jalal, Fasli. (2007). Tanya Jawab Tentang Sertifikasi Guru. Jakarta : Dirjen PMPTK. Kumorotomo, Wahyudi dan Margono, Agus Subandono. (1998). Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik. Cetakan Keempat.Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Lester, James P and Stewart Jr, Joseph. (2000). Public Policy: An Evolutionary Approach. Belmont : Wadsworth. Luthans, Fred. (1995). Organizations Behavior. New York : McGraw – Hill Company Mangkunegara, Anwar Prabu. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Prodjodikoro,Wirjono. (1986). Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta: PT. Intermasa. Rivai, H.A. (2000). Career Resilience : Paradigma Baru Dalam Pengembangan Karir. Majalah Usahawan, No.1. Edisi Suplemen Liputan Karir. Agustus. Susanto, Astrid S. (1977). Komunikasi Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Bina Cipta. Slameto. (2003). Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. Syamsi, Ibnu. (1994). Sistem dan Prosedur Kerja. Jakarta: Bumi Aksara. Simanjuntak, P.J. (2005). Manajemen Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI. Triana, W.R. (2011). IMPLEMENTASI dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya : Revka Petra Media. Trianto., Titik. (2007). Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejateraan. Jakarta: Prestasi Pustaka. Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000, Diunduh melalui http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_17_2 000.pdf pada 4 September 2013. Tentang Peraturan Bupati Nomer 6 Tahun 2009, Diakses melalui http://dprd-

8


ISSN 2303 - 341X


sidoarjokab.go.id/tentang-dprd/produk-hukum pada 4 September 2013. Wayne, R. Pace dan Don F. Faules. (2005). Komunikasi Organisasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Wexley, K.N., Yukl, G.A. (1977). Organizational Behavior and Personal Psychology. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc.

9

Mega Septyaputri 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga ABSTRACT

Recommend Documents