PEMBAGIAN KEKUASAAN ( HORIZONTAL DAN VERTIKAL )
Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP. blog.unila.ac.id/maulana
Pengantar
Pembagian Kekuasaan
Dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat Mencegah kesewenang-wenangan (Fungsi Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara)
Hubungan Kekuasaan
Horisontal Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Vertikal Hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah
1
TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN JOHN LOCKE “ TWO TREATIES ON CIVIL GOVERNMENT”
MONTESQIEU “ l ‘Esprit des Lois” TRIAS POLITICA Ajaran ini mempengaruhi banyak negara, meski tidak dianut sepenuhnya. USA : Check and balances. Indonesia : bukan separation of power, tetapi distribution of function.
2
KONSEP CATURPRAJA dari Van Vollenhoven : Staatsrecht Ocerzee
Bestuur ( Pemerintahan dalam arti sempit) – ajaran ini sering disebut teori residu (sisa), karena tidak termasuk politie, rechtspraak dan regeling. Politie, kekuasaan yang memaksa penduduk taat pada tata tertib hukum, serta preventieve rechtszorg mengadakan pencegahan supaya tata tertib masyarakat tetap terpelihara ; Rechtspraak (Peradilan) Regeling ( Pengaturan)
Lemaire : Panca Praja
Bestuurszorg ( melaksanakan kesejahteraan umum ) Bestuur ( menjalankan undang-undang); Kepolisian Mengadili Membuat Peraturan
3
Wilson dan Goodnow ( dalam Ermaya, 2004:140) Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara, dijalankan oleh dua golongan/badan pemerintahan negara : KEKUASAAN POLITICS : MENETAPKAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN NEGARA ; ADMINISTRATION = BADAN-BADAN PEMERINTAH YANG MELAKSANAKAN TUJUAN DAN KEBIJAKSANAAN NEGARA.
AM. DONNER, HANS KELSEN
AM DONNER :Nederlands Bestuursrecht
Politiek (menentukan tujuan/tugas) Bestuur ( mengimplementasikan) : POLITIEK ALS ETHIEK – Menetapkan haluan negara (politik sebagai etik) POLITIEK ALS TECHNIK – Melaksanakan haluan negara ( Politik sebagai teknik)
4
Struktur Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945 UUD 1945
BPK Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif)
MPR DPR
DPD
Kekuasaan Legislatif
PRESIDEN Kekuasaan Pemerintahan Negara (kekuasaan Eksekuitif)
KONSTITUTIF
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
LEGISLATIF
AUDITIF
MA
KY
MK
Kekuasaan Kehakiman
?
YUDIKATIF
Struktur Kelembagaan Negara Sebelum Perubahan UUD 1945 MPR UUD 1945
DPR
BPK
PRESIDEN
DPA
MA
Kekuasaan legislatif
Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif)
Kekuasaan Pemerintahan Negara (kekuasaan Eksekuitif)
Kekuasaan Konsultatif
Kekuasaan Yudikatif
5
34 LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA
Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK
LEMBAGA NEGARA
KY, TNI, KPU, KNRI, Menteri Negara, KHN
LEMBAGA DAERAH
Pemda Prov, DPRD, Pemda Kab/Kota
Pembagian Kekuasaan secara Vertikal:
Pembagian Kekuasaan menurut tingkatnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pembagian Kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrich memakai istilah Pembagian Kekuasaan secara Teritorial (Territorial Division of Power). Pembagian Kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita melakukan perbandingan antara negara KESATUAN, negara FEDERAL serta KONFEDERASI.
Dalam negara Kesatuan jelas sekali terlihat bahwa Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem : 1. Desentralisasi 2. Dekonsentrasi 3. Medebewind
6
1. Desentralisasi :
Pasal 1 Butir 7 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:
“Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”
2. Dekonsentrasi :
Pasal 1 Butir 8 UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
“Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.”
7
3. Medebewind (Tugas Pembantuan):
Pasal 1 Butir 9 UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
“Penugasan dari Pemerintah kepada daerah* dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu”
(* daerah = Provinsi, Kabupaten, Kota)
8
