MAULANA YUSUF BANTEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH Oleh : Prof. Drs. Robinson Tarigan, M.R.P.

RESUME Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Semester Genap Pada Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan

Disusun oleh : LALAN RAYATULLAH NPM : 0943102010028

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

MAULANA YUSUF BANTEN 2012 1

KATA PENGANTAR Perencanaan Pembangunan Wilayah adalah perencanaan aktivitas pada ruang wilayah terutama aktivitas ekonomi. Perencanaan Pembangunan Wilayah tidak bisa terlepas dari Perencanaan Penggunaan Ruang Wilayah, kalau perencanaan itu ingin dibuat terpadu. Buku ini menjelaskan Perencanaan Pembangunan Wilayah yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah, sehingga perncanaan itu lebih komperehensif dan terpadu. Berbagai alat analisis yang dikemukakan, dapat dipakai dalam Perencanaa Pembangunan Wilayah maupun dalam menyusun Tata Ruang Wilayah. Buku ini direncanakan untuk dua kelompok pembaca sekaligus yaitu para akademisi dan para praktisi. Untuk setiap rumus, ada uraian yang menggunakan kalimat biasa untuk menerangkan isi dan kegunaan rumus tersebut. Dengan demikian para praktisi dapat menangkap makna yang terkandung pada tiap topik yang dibahas dan terangsang untuk menerapkannya. Buku ini bersama-sama dengan buku “Ilmu Ekonomi Regional” yang diterbitkan brsamaan, juga dapat menuntun para pejabat di daerah untuk mengatur berbagai kebijakan pembangunan (misalnya menetapkan skala prioritas), maupun sebagai petunjuk dalam menyusun Rencana Pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

2

BAB 1 ARTI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN A. Apakah Yang Dimaksud dengan Perencanaan Definisi perencanaan yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian Perencanaan dapat pula didefinisikan menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuantersebut memilih serta mentapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, dapat kita katakan perencanaan ialah menetapkan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, memilih, serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Namun definisi ini belum memasukkan pengertian perencanaan yang rumit karena yang diramalkan bukan faktor eksternal saja akan tetapi faktor internalpun harus menjadi perhatian. Dengan demikian perencanaan dapat berarti : mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian definisi Perencanaan Wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan definisi diatas, terdapat empat elemen dasar perencanaan, yaitu : 1.

Merencanakan berarti memilih

3

2.

Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

3.

Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan

4.

Perencanaan berorientasi ke masa depan.

B. Kaitan Perencanaan dengan Pengambilan Keputusan Perencanaan terkait dengan penyelesaian permasalahan dimasa yang akan datang sehingga berisikan tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dan dampaknya juga baru terlihat dimasa depan. Hal ini tidak berarti perencanaan tidak memperhatikan apa yang terjadi saat ini, karena permasalahan dimasa yang akan datang adalah produk dari apa yang terjadi saat ini dan pengaruh dari faktor luar. Secara

singkat,

pengambilan

keputusan

ditujukan

untuk

menyelesaikan suatu masalah sedangkan perencanaan ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dimasa yang akan datang. Bahwasanya tujuan dalam perencanaan untuk menyelesaikan masalah, hanya pada umumnya masalah bersifat jangka panjang. Oleh karena itu faktor-faktor yang harus diperhatikan pun menjadi lebih banyak. C. Urutan Langkah-langkah Dalam Perencanaan Wilayah Langkah-langkah dalam perencanaan wilayah menurut Glasson sebagai berikut : 1. The identification of the problem 2. The formulation of general goals and more sfecific and measurable objectives relating to the problem 3. The identification of possible constraints 4. Projection of the future situation 5. The generation and evaluation of alternative courses of action and the production of a refered plan, wich in generic form may include and policy statement or strategy as well as a definitive plan. Sedangkan untuk kebutuhan perencanaan wilayah di Indonesia perlu diperluas lagi, setidaknya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

4

1.

Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

2.

Tetapkan visi, misi dan tujuan umum yang didasarkan pada kesepakatan bersama,

3.

Identifikasi pembatas dan kendala.

4.

Proyeksikan berbagai variabel terkait.

5.

Tetapkan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

6.

Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif.

7.

Memilih alternatif yang terbaik.

8.

Menyusun strategi dan dan kebijakan agar perencanaan tetap berjalan sesuai yang diharapkan.

D. Mengapa Perencanaan Wilayah Diperlukan Dalam hal perencanaan wilayah, pentingya perencanaan dikuatkan oleh berbagai faktor sebagai berikut : 1.

Potensi wilayah

2.

Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.

3.

Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi dilapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali.

4.

Kebutuhan lahan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya.

5.

Tatanan wilayah yang bersangkutan.

6.

Potensi alam.

E. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Wilayah Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut dimasa yang akan datang.

5

2. Dapat memandu atau membantu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang. 3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengndalikan dan mengawasi arah pertukbuhan ekonomi dan penmanfaatan lahan. 4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya. 5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan haruslah bernilai tambah bagi masyarakat. F. Bidang-Bidang yang Tercakup Dalam Perencanaan Wilayah Melihat luasnya bidang yang tercakup didalam perencanaan wilayah maka ilmu perencanaan wilayah dapat dibagi atas berbagai sub bidang seperti berikut ini : 1. Subbidang perencanaan ekonomi sosial wilayah, dapat diperinci lagi atas : a. Ekonomi sosial wilayah b. Ekonomi sosial perkotaan c. Ekonomi sosial perdesaan 2.

Subbidang perencanaan tata ruang, dapat diperinci lagi atas : a. Tata ruang tingkat nasional b. Tata ruang tingkat provinsi c. Tata ruang tingkat kabupaten/kota d. Tata ruang tingkat kecamatan atau desa e. Detailed design penggunaan lahan untuk wilayah yag lebih sempit.

3. Subbidang perencanaan khusus seperti : a. Perencanaan lingkungan b. Perencanaan pemukiman atau perumahan c. Perencanaan transportasi 4. Subbidang perencanaan proyek a. Perencanaan lokasi proyek pasar b. Perencanaan lokasi proyek pendidikan c. Perencanaan lokasi proyek rumah sakit d. Perencanaan lokasi proyek real esteat

6

e. Perencanaan lokasi proyek pertanian f. Dan lain sebagainya. G. Jenis-Jenis Perencanaan Dalam suatu negara terdapat berbagai jeni perencanaan tergantung kondisi lingkungan dimana perencanaan tersebut diterapkan. Glasson (1974) menyebutkan tipe-tipe perencanaan adalah : 1. Physical planning and economic planning 2. Allocative and innovative planning 3. Multi or single objective planning 4. Indicative or imperative planning Di Indonesia juga dikenal jenis top-down and bottom-up planning, vertical and horizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan dan atau tanpa masyarakat secara langsung. 1. Perencanaan Fisik versus Perencanaan Ekonomi 2. Perencanaan Alokatif versus Perencanaan Inovatif 3. Perencanaan Bertujuan Jamak versus Perencanaan Bertujuan Tunggal 4. Perencanaan bertujuan Jelas versus Perencanaan Bertujuan Laten 5. Perencanaan Indikatif versus Perencanaan imperative 6. Top Down versus Bottom up Planning 7. Vertical versus Horizontal Planning 8. Perencanaan yang melibatkan masyarakat Secara Langsung versus Perencanaan yang Tidak Melibatkan Masyarakat Secara langsung. H. Tingkat-Tingkat Perencanaan Wilayah 1. Tingkat Perencanaan dan Sumber Dana 2. Perencanaan Wilayah Tingkat Provinsi 3. Perencanaan Wilayah Tingkat Kabupaten atau Kota 4. Perencanaan Wilayah Tingkat Kecamatan 5. Perencanaan Pada Level Proyek

7

I.

Kelompok Permasalah yang Dihadapi Perencanaan Wilayah Perencanaan yang terkandung dalam perencanaan wilayah utamanya penentuan kegiatan apa dan dimana lokasinya, dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Permasalahan Mikro Permasalahan mikro adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek itu sendiri, baik ditinjau dari sudut pandang pengelola maupun dari pemberi izin proyek. Permasalahan mikro dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Permasalahan teknis b. Permasalahan manjerial (pengelolaan) c. Permasalahan finasial (keuangan) d. Permasalahan ekonomi e. Permasalahan dampak lingkungan f. Sikap sosial masyarakat g. Permasalahan keamanan 2. Permasalahan Makro Permaslahan makro adalah murni permasalahan pemerintah untuk melihat kegiatan proyek dengan program pemerintah secara keseluruhan (makro). Dan dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Kesesuaian lokasi b. Strategi pengembangan ekonomi wilayah 3. Sistem Transportasi 4. Sistem Pembangunan di Daerah

J.

Keahlian yang Dibutuhkan untuk Menjadi Perencanaan wilayah Keahlian dalam perencanaan wilayah dapat diabagi atas dua kelompok, yaitu : a. Keahlian dibidang substansi/metode/teknik dalam perencanaan wilayah b. Kelahlian dibidang ilmu sektoral sesuai dengan bidang/sektor yang ikut direncanakan.

8

Dengan demikian, perencana wilayah harus menguasai substansi (materi)/metode/teknik analisis perencanaan wilayah dan satu atau lebih ilmu sektoral, yang diantaranya adalah : a. Teori lokasi b. Dasar-dasar ekonomi c. Teknik analisis d. Metode perencanaan wilayah e. Menguasai peralatan analisis f. Menguasai penegtahuan system dan pengelolaan ekonomi g. Pengetahuan tentang keuangan daerah h. Pengatahuan tentang kelembagaan daerah i. Memahami karakteristik dan sikap sosial masyarakat j. Rencana tata ruang/wilayah.

9

BAB 2 PENDEKATAN SEKTORAL DAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH A. Pendahuluan Perencanaan wilayah merupakan perencanaan penggunaan wilayah (termasuk perencanaan pergerakkan didaalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Dalam perencanaan daerah maupun nasional terdapat dua arah pendekatan yang dapat ditempuh, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Dalam pendekatan sektoral, pengelompokkan sektor-sektor dapat dilakukan berdasarkan kegiatan yang seragam yang lazim dipakai dalam literatur atau pengelompokkan berdasarkan administrasi pemerintahan yang mengenai sektor tersebut. Sedangkan, dalam pendekatan regional (wilayah) pengelompokkan dapat dilakaukan atas dasar batas administrasi pemerintahan, seperti kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, atas dasar wilayah dari suatu pusat pertimbuhan (growth centre). B. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Wilayah Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral biasanya less-spatial (kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan), sedangkan pendekatan regional lebih bersifat spatial dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang berisikan kondisi ruang/penggunaan lahan saat ini (saat penyusutan) dan kondisi ruang yang dituju, misalnya 25 tahun yang akan datang.

10

C. Pendekatan Sektoral Pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi didalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu persatu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari peningkatan tersebut. Dalam pendekatan sektoral, untuk setiap sektor/komoditi, semestinya dibuat analisis sehingga dapat member jawaban tentang : 1.

Sektor/komoditi apa yang memiliki competitive advantage diwilayah tersebut, artinya komoditi tersebut dapat bersaing di pasar global;

2.

Sektor/komoditi apa yang basis dan non basis;

3.

Sektor/komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi;

4.

Sektor/komoditi apa yang memiliki forward linkage dan backward linkage yang tinggi;

5.

Sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut;

6.

Sektor/komoditi apa yang dapat menyerap tenaga kerja.

D. Pendekatan Regional Pendekatan regional sangat berbeda dengan pendekatan sektoral walaupun tujuan akhirnya adalah sama. Dalam pendekatan sektoral terlebih dahulu memperhatikan sektor/komoditi yang kemudian setelah dianalisis, menghasilkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan. Pendekatan regional dalam pengertian lebih luas, selain memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi/jasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi serta merencanakan jaringan-jaringan penghubung sehingga berbagai konsentrasi kegiatan dapat dihubungkan secara efisien. Pendekatan regional semestinya diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang belum terjawab diantaranya sebagai berikut : 1.

Lokasi yang akan berkembang

11

2.

Penyebaran penduduk dimasa yang akan dating

3.

Adanya struktur perubahan ruang wilayah tersebut

4.

Perlunya penyediaan fasilitas sosial.

5.

Perencanaan jaringan penghubung.

E. Memedukan Pendekatan sektoral dan Regional dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Atas dasar pertimbangan pendekatan regional dan pendekatan sektoral, pendekatan pembnagunan wilayah haruslah gabungan antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Langkah-langkah penggabungan kedua pendekatan tersebut, misalnya dalam penyusunan RPJM secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut : 1.

Tetapkan visi misi serta tujuan umum

2.

Lakukan pendekatan sektoral

3.

Uraian komoditi

4.

Tentukan parameter setiap komoditi tersebut

5.

Proyeksi kebutuhan dan pemasaran

6.

Minat investor

7.

Perubahan produktifitas pertahun

8.

Rekapitulasi kebutuhan lahan

9.

Gabungkan setiap input kebutuhan komoditi

10. Kebutuhan sumber daya 11. Penetapan lokasi untuk setiap komoditi 12. Spesialisasi komoditi untuk menghindari tumpang tindih komoditi 13. Volume realisitis komoditi dan lahan 14. Proyeksi dalam lima tahun kedepan 15. Perkiraan pertumbuhan sektor lainnya 16. Pertumbuhan PDRB dimasa yang akan datang 17. Proyeksi jumlah penduduk masa akan dating 18. Proyeksi penggunaan lahan mendatang 19. Perkembangan wilayah kedepan

12

20. Kebutuhan berbagai fasilitas 21. Perluasan lokasi 22. Total kebutuhan investasi 23. Proyeksi kekampuan keuangan pemerintah 24. Perbandingan anggaran tersedia dengan rencana pembangunan 25. Perencanaan jangka menengah 26. Evaluasi kemampuan kelembagaan pemerintah.

13

BAB 3 DASAR-DASAR PERENCANAAN RUANG WILAYAH A. Arti dan Ruang Lingkup Perencanaan Ruang Lingkup Wilayah Dalam pelaksanaannya, perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil taksir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Dengan demikian kegiatan itu disebut perencanaan atau penyusunan tata ruang wilayah. Berdasarkan materi yang dicakup, perencanaan ruang wilayah ataupun penyusunan tata ruang wilayah dapat dibagi menjadi kedalam dua katergori, yaitu perencanaan yang mencakup keseluruhan wilayah perkotaan dan non perkotaan. Perencanaan yang menyangkut keseluruhan wilayah perkotaan dan non perkotaan (wilayah belakang) dan perencanaan yang khusus untuk wilayah perkotaan. B. Landasan dan Manfaat Pengaturan Penggunaan Ruang Di wilayah Republik Indonesia hak negara jelas diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk campur tangan dalam pengaturan lahan

dengan beberapa alas an

diantaranya yang dikemukakan oleh Whitehead sebagai berikut : 1.

Perlu tersedianya lahan untuk kepentingan umum

2.

Adanya faktor eksternalitas

3.

Informasi yang tidak sempurna

4.

Daya beli masyaralat yang tidak merata

5.

Perbedaan penilaian masyarakat antara manfaat jangka pendek dengan manfaat jangka panjang.

C. Bentuk Campur Tangan Pemerintah Bentuk campur tangan pemerintah dapat dikategorikan atas kebijakan yang bersifat :

14

1. Menetapkan atau mengatur Kebijakan ini bersifat menetapkan atau mengatur, artinya pemerintah menetapkan penggunaan lahan pada suatu wilayah (zona) atau lokasi hanya boleh untuk kegiatan/penggunaan tertentu (kegiatan tersebut bias hanya satu atau lebih), yang dinyatakan secara sfesifik. 2. Mengarahkan dan, Kebijakan yang bersifat menagrahkan adalah apabila pemerintah tidak menetapkan ketentuan yang ketat tetapi mengeluarjan kebijakan yang bersifat mendorong masyarakat kearah penggunaan lahan yang diinginkan pemerintah. 3. Membebaskan Kebijakan yang bersifat membebaskan, artinya penggunaan lahan pada lokasi tersebut tidak diatur atau diarahkan. Dalam hal ini pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja untuk menentukan kepemilikan dan penggunaan lahan tersebut, misalnya untuk persawahan irigasi atau kawasan peternakan. D. Gambaran Umum Perencanaan Tata Ruang Wilayah Dalam setiap rencana tata ruang harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa : 1. Tujuan pemanfaatan ruang 2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan 3. Pola pengendalian pemanfaatan ruang Tingkat kedalaman dan kerincian dari ketiga perencanaan tersebut berbeda, perencanaan ruang pada tingkat nasional hanya mencapai kedalaman penetapan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional, yang berisikan antara lain : 1.

Penggambaran ruang struktur tata ruang nasional

2.

Penetapan kawasan yang perlu dilindungi

3.

Pemberian indikasi penggunaan ruang

4.

Penentuan kawasan prioritas

15

5.

Penentuan kawasan tertentu yang memiliki bobot nasional

6.

Perencanaan jaringan penghubung dalam skala nasional. Sedangkan perencanaan ruang pada tingkat provinsi adalah penjabaran

RTRWN berupa : 1. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budi daya 2. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu 3. Arahan

kawasan

pemukiman,

pertanian,

perhutanan,

pariwisata,

partambangan, perindustrian, dan kawasan lainnya 4. Arahan pengembahan sistem prasarana wilayah 5. Sistem pemukiman 6. Kawasan prioritas 7. Arahan kebijakan penggunaan ruang. Selanjutnya, pada tingkat kabupaten/kota adalah penjabaran dari penggunaan tata ruang wilayah pada tingkat provinsi, disertai strategi pengelolaan kawasan tersebut. E. Gambaran Umum Perencanaan Tata Ruang Perkotaan Perencanaan tata ruang perkotaan berbeda dengan perencanaan tata ruang wilayah karena intensitas kegiatan diperkotaan jauh lebih tinggi dan lebih cepat berubah dibanding dengan intensitas wilayah diluar perkotaan, dengan maksud dan tujuan penegmbangan kota dalam jangka panjang yang diantaranya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Kebijaksanaan pengembangan penduduk kota

2.

Rencana pemanfaatan ruang kota

3.

Rencana struktur pelayanan kegiatan kota

4.

Rencana sistem transportasi

5.

Rencana sistem utilitas kota

6.

Rencana kepadatan bangunan

7.

Rencana ketinggian bangunan

8.

Rencana pemanfaatan air baku

9.

Rencana penanganan lingkungan kota

16

10. Tahapan pelaksanaan pembangunan 11. Indikasi unit pelayana kota. F. Langkah-Langkah dalam Pelaksanaan Perencanaan Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Dengan demikian harus melibatkan banyak pihak yang berkompeten diantaranya para tokoh masyarakat, pemerintah, para ahli dan disetujui oleh DPRD.

17

BAB 4 BERBAGAI TEORI LOKASI A. Pendahuluan Teori lokasi adalah teori yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi atau atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. B. Sistem K=3 Dari Christaller Christaller mengembangkan model untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1. Wilayahnya adalah dataran tanpa roman, semua adalah datar dan sama 2. Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah 3. Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata 4. Konsumen bertindak rasional. Berdasarkan model K-3, pusat hierarki yang lebih rendah pada sudut hierarki yang lebih tinggi sehingga pusat yang lebih rendah berada pada pengaruh dari tiga hierarki yang lebih tinggi darinya. Christaller melihat ini tidak realistis kemudian dia menggunakan K=7 dimana pusat dari beberapa wilayah yang lebih rendah berada didalam heksagonal dari pusat yang lebih tinggi. Walaupun heksagonalnya hanya menggambarkan wilayah pemasaran dari barang dari orde yang berbeda teapai Christaller mengaitkan teorinya dengan susunan orde perkotaan. C. Terjadinya Konsentrasi Produsen/Pedagang Dari Berbagi Jenis Barang Dalam hal ini bahwa barang apapun yang diproduksi atau dijual maka apabila produsen hanya menghasilkan satu jenis barang yang biaya tetap dan biaya variabelnya untuk setiap barang adalah sama seperti telur. Apabila setiap produsen menjualnya satu jenus barang adalah sama maka threshold

18

dari komoditas itu tidak berubah. Akan tetapi threshold akan berubah apabila seorang produsen menjual lebih dari satu komoditas. D. Terjadinya Konsentrasi Produsen/Pedagang Dari barang Sejenis Uraian tentang range and threshold dapat menjelaskan mengapa terjadi konsentrasi dari berbagai jenis usaha pada satu lokasi tetapi konsep itu tidak dapat menjelaskan mengapa di pasar juga ada kecenderungan bahwa pedagang dari komoditas sejenis juga memilih untuk berlokasi secara berkonsentrasi/berdekatan. Konsep threshold tidak memungkinkan produsen/pedagang sejenis berada berdekatan karena pada satu ruang threshold hanya boleh ada satu produsen/pedagang. Untuk dapat menjelaskan adanya kecenderungan di kota bahwa pedagang sejenis juga memilih lokasi berdekatan perlu pendekatan makro. Dalam kosep kota, untuk kegiatan yang memiliki pasar sempurna maka range and threshold seluruh kota. Range and threshold mikro (individual) bergabung dan berubah menjadi range and threshold makro. E. Terjadinya Orde Produsen/Penjual Dalam hal ini jenis barang dikelompokan menjadi : 1.

Yaitu barang kebutuhan sehari-hari atas dibeli setiap hari/hamper setiap hari.

2.

Yang dibeli rata rata setiap 3 bulan sekali,

3.

Rata rata dibeli harganya mahal atau barang mewah. Dari susunan seperti ini masing masing jenis barang memiliki orde

sesuai dengan kelompoknya . makin tinggi ordenya, range pemasaranya makin luas dan threshold nya juga makin luas. Pengelompokan seperti ini seakan-akan mengatakan bahwa komoditi itu tidak mungkin berubah orde. Range dan threshold nya karena terkait dengan jenis barangnya, tidak bisa berubah. Ditinjau dari jenis barangnya, ordenya tidak berubah, artinya barang itu tetap masuk kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya akan tetapi, apabila ditinjau dari produsennya maka orde produsen dapat berubah caranya adalah

19

apabila produsen memproduksi seccara besar-besaran dan menjual barangnya untuk pasar yang lebih luas. Dalam dunia nyata harga pokok masih dapat diturunkan dengan menerapkan teknologi produksi yang lebih efisien atau jumlah produksi mencapai skala berproduksi yang ekonomis (economic of scale). Economi of scale mendorong terciptanya specialisasi dna sebaliknya. Specialisasi menciptakan

efisiensi

dalam

meningkatkan jumlah produksi

berproduksi.

Walaupun

udaha

untuk

dan menggunakan distributor

dapat

memperluas jangkauan pemaaran (range), tetapi jangkauan pemasaran tetap ada batasanya. Range pemasaran dibatasi oleh berbagai faktor seperti ongkos transportasi yang semakin mahal, barang yang tidak tahan lama diperjalanan, terbatasnya jumalh yang dapat diangkut dalam sekali jalan, dan adanya pkrodusen/distributor ditempat lain yang melakukan hal yang sama. Hubungan perdagangan antara kota dengan orde yang sama atau kota orde lebih tinggi membeli dari kota orde lebih rendah (untuk produsen tertentu) mungkin terjadi, karena perbedaan konsentrasi/specialisasi produk dimasing-masing kota. Hal ini dijelaskan oleh A. Losch dalam bukunya (setelah diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Gustav Fischer) the economics of location. Losch menjelaskan dengan cara yang sangat rumit dan sulit dimengerti karena menggunakan gambar abstrak (mengikuti cara Christaller). Kesimpulanya sama dengan yang dikemukakan diatas yaitu selain perdagangan mengikuti model Christaller juga aka nada perdagangan antar kota pada haeraki yang sama dan bahwa kota dengan hieraki lebih tinggi terkadang juga membeli produk yang dihasilkan oleh kota dengan hierarki lebih rendah. F. Bentuk Kurva Permintaan Sebagai Akibat Faktor jarak Teori ekonomi murni mengajarkan bahwa bentuk kurve permintaan berbeda untuk jenis pasar yang berbeda. Jenis pasar utama adalah monopoli, oligopoly, dan pasar sempurna.

20

Faktor lain menyebabkan dapat terjadi perbedaan harga adalah jarak. Apabila antara lokasi satu pedagang dengan pedagang lainnya terdapat jarak dan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya maka salah satu pedagang dapat menaikan sedikit harga tanpa kehilangan seluruh pembelinya. pelanggan yang terjauh darinya akan beralih ke pedagang lainnya yang tidak menaikan harga tetapi pelanggan yang dekat dengannya tidak akan beralih karena waktu dan biaya untuk menempuh jarak tersebut masih lebih besar dari pada perbedaan harga jual diantara pedagang. Dengan demikian bentuk kurve permintaan adalah mirip kurve permintaan pasar monopoli atau oligopoly tetapi lebih datar. Dan faktor lain yang menyebabkan perbedaan harga adalah product differentiation. Termasuk pelayanan, promosi, pelayanan purna jual dan pembelian secara kredit. G. Model Von Thunen Johann heinrich von thunen seorang ekonom dan tuan tanah di jerman menulis buku berjudul der isolierta staat in beziehung auf land wirtschaft pada tahun 1826, ia mengupas tentang perbedaan loksi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah ( pertimbangan ekonomi ). Von thunen membuat asumsi sebagai berikut. 1.

Wilayah analisis bersifat terisolir (isolated state) sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain.

2.

Tipe pemukiman adalah padat dipusat wilayah (pusat pasar) dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah

3.

Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam

4.

Fasilitas pengangkutan adalah primitive (sesuai dengan zaman) dan relative seragam.

5.

Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa.

6.

Kecuali

perbedaan

jarak

pasar,

semua

faktor

alamiah

mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan.

21

yang

Berdasarkan asumsi diatas von thunen membuat kurve hubungan sewa tanah dengan jarak kepasar sebagai berikut : Perkembangan teori von thunen adalah selain harga tanah tinggi dipusat kota dan akan makin menurun apabila makin menjauh dari pusat kota: harga tanah adalah tinggi pada jalan-jalan utama (akses keluar kota) dan akan makin rendah bila menjauh dari jalan utama. Makin tinggi kelas jalan utama itu, makin mahal sewa tanah disekitarnya. H. Teori Lokasi Biaya Minimum Weber Alfred weber seorang ahli ekonomi jerman menulis buku berjudul uberden standort der industrien pada tahun 1909. Weber menganalisis lokasi kegiatan industry. Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industry didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industry tergantung pada totoal biaya transportasi dan tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Weber bertitik tolak pada asumsi bahwa : 1.

Unit telahan adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna.

2.

Beberapa sumber daya alam seperti air, pasir dan batu tersedia dimanamana dalam jumlah yang memadai.

3.

Material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadic dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas.

4.

Tenaga kerja tidak ubiquitous (tidak menyebar secara merata) tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitas yang terbatas. Menurut weber dari ketiga asumsi diatas ada tiga faktor yang

mempengaruhi lokasi industri yaitu biaya transportasi, biaya upah tenaga kerja, dan kekuatan agglomerasi atau deagglomerasi. Weber memberi contoh 3 arah sebagai berikut. Konsep ini dinyatakan sebagai segitiga lokasi atau locational triangle seperti gambar :

22

Untuk menunjukan lokasi optimum tersebut lebih dekat kelokasi bahan baku atau pasar, weber merumuskan indeks material (IM) sebagai berikut. IM = bobot bahan baku local/ Bobot produk akhir Apabila IM >1, perusahanan akan berlokasi dekat ke bahan baku dan apabila IM < 1 perusahan akan berlokasi dekat pasar. I.

Teori Lokasi Pendekatan Pasar Losch Losch melihat persoalan dari sis permintaan (pasar). Lorch mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumalah konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Pandangan ini adalah mengikuti pandangan Christaller seperti diuraikan terdahulu. Atas dasar pandangan diatas Losch cendrung menyarankan agar lokasi produksi berada dipasar atau didekat pasar.

J.

Teori Lokasi Memaksimumkan Laba D.M. Smith (dikutip dari glasoon, 1974) dengan menitrodusir konsep average cost (biaya rata-rata) dan average revenue (penerimaan rata-rata) yang terkait dengan lokasi. Dengan asumsi jumalah produksi adalah sama maka dapat dibuat kurve average cost (per unit produksi) yang bervariasi dengan lokasi. Dilain sisi dapat pula dibuat kurve average revenue yang terkait dengan lokasi . kemudian kedua kurve itu digabung dan dimana terdapat selisih average revenue dikurngi average cost adalah tertinggi maka itulah lokasi yang memberikan keuntungan maksimal. Mr. grone (1969) berpendapat bahwa teori lokasi dengan tujuan memaksimumkan keuntungan sulit ditangani dalam keadaan ketidak pastian yang tinggi dan dalam analisis dinamik. Menurut isard (1956) masalah lokasi merupakan penyeimbang antara biaya dengan pendapatan yang diharapkan

23

pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda. Keuntungan relative dari lokasi bisa saja sangat dipengaruhi pada tiap waktu oleh faktor dasar : a.

Biaya input atau bahan baku

b.

Biaya transportasi

c.

Keuntungan agglomerasi Richardson (1969) mengemukakan bahwa aktifitas ekonomi atau

perusahaan cendrung untuk berlokasi pada pusat kegiatan sebagai usaha mengurangi ketidakpastian dalam keputusan yang diambil guna meminumkan resiko. Dan sedangkan Klaasen (1972) menekankan peranan preferensi lokasi seperti peranan amenitas dama menarik industry-industri saling mendekat dimana lokasi perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan penyediaan input dan besarnya pasar yang dihadapi. Ia menyatakan bahwa semakin besar suatu kota, tidak hanya penyediaan input yang semakin besar melainkan juga daerah pasarnya pun lebih besar. K. Model Gravitasi untuk Menaksir Kecendrungan Lokasi Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Pada abad ke-19 Carey dan Ravenstein (dikutip dari Lioyd, 1977) melihat bahwa jumlah migrasi ke suatu kota sangat erat terkait dengan hukum gravitasi newton. Artinya banyak nya migrasi masuk kesuatu kota sangat terkait dengan besarnya kota tersebut dan jauhnya tempat asal migrant tersebut. Barulah pada abad ke -20 John Q. Stewart dan kelompoknya pada school of social physics menerapkan secara sistematik model grafitasi untuk menganalisis interakasi social ekonomi. Rumusan grafitasi secaram umum : Keterangan I

= jumlah trip antara kota I dengan kota j

Pi

= penduduk kota i

24

Pj

= penduduk kota j

dij

= jarak antara kota I dengan kota j

b

= pangat dari dij menggambarkan cepatnya jumlah trip menurun seiiring dengan pertambahan jarak, nilai b dapat dihitung tetapi apa bila tidak maka yang sering digunakan b = 2

k

= sebuah bilangan konstranta berdasrkan pengalaman, juga dapat di hitung seperti b

L. Teori Pemilihan Lokasi secara Komprehensif Tidak ada sebuah teiru yang bisa menetapkan dimana lokasi suatu kegiatan produksi (industry) itu sebaiknya dipilih. Untuk menentukan lokasi suatu industry (skala besar) secara komprehensif, diperlukan gabungan dari berbagai pengetahuan dan disiplin. Pengusaha bertarap internasional pada umumnya memilih lokasi yang memungkinkan menjangkau pasar yang seluas mungkin. Namun, mereka tidak bisa lepas dari tindakan para pengusaha lain yang telah atau akan beroperasi pada lokasi tertentu. Para pengusaha internasional mempertimbangkan beberapa faktor antara lain adalah ketersediaan bahan baku, upah buruh, jaminan keamanan, pasilitas penunjang, daya serap pasar local, dan aksebilitas dari tempat produksi ke wilayah pemasaran yang dituju (terutama aksesibilitas pemasaran ke luar negeri). Dan belakangan ini faktor stabilitas politik juga penting. Pada tingkat pemilihan lokasi, penetapan lokasi industry terkait dengan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pengusaha dan sudut pandang pemerintah. Pengusaha melihat lokasi di situ juga memperhatikan efisiensi pemakian ruang, artinya untuk setiap lahan yang tersedia, dipilih kegiatan apa yang paling cocok di situ yang menjamin keserasian pemakaian lahan yang secara nasional akan memberikan nilai tambah yang optimal. Dari kacamata perusahaan, perusahaan harus menetapkan lokasi industrinya

melalui

berbagai pertimbangan.

Sehingga memanfaatkan

beberapa keahlian, mulai dari keahlian yang menyangkit teknis, seperti ahli dibidang teknis banguanan, ahli daya dukung lahan, ahli permesinan, dan

25

beberapa ahli lain-lainnya. Sehinggap apabila hendak membangun atau mengembangkan sebuah usaha baru pada lokasi tertentu, pengusaha harus melakukan apa yang dinamakan studi kelayakan finansial. Menetapkan lokasi sebuah usaha, pertama-tama harus mempelajari peraturan yang ada, yaitu di mana saja usaha seperti itu boleh dibangun. Terkadang ada pilihan antara berlokasi pada industrial estate (kawasan industry) yang sudah mendapakan izin dari pemerintah atau luar industrial estate. Kedua pilihan itu harus dihitung terlebih dahulu kerugian dan keuntungannya, bukan hanya dari sudut keuangan tapi juga dari sudut keamanan/sikap masyarakat. Dalam menganalisi masing-mansing faktor diatas, tidak cukup hanya berdasarkan pada keadaan masa kini. Artinya harus dapat diramalkan perubahan yang bakal terjadi dimasa yang akan dating, baik perubahan yang disebabkan oleh faktor yang dating dari luar maupun perubahan karena perusahaan mulai beroperasi didaerah tersebut. Hal ini terutama penting diperhatikan oleh perusahaan yang bersekala besar karena akan

langsung

mengubah

kondisi

ekonomi

dari

social

disekitar

lingkungannya. Contoh perubahan yang berasal dari luar, termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Jadi diperlukan kerja sama antara berbagai keahlian untuk dapat membuat suatu perhitungan yang tepat.

26

BAB 5 RUANG DAN PERWILAYAHAN A. Pengertian Wilayah Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi, pengertian permukaan bumi menunjuk pada suatu tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Wilayah sering dibedakan artinya dengan kata daerah atau kawasan. Wilayah dapat diartikan sebagai satu kesatuan ruang yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya. Atau juga wilayah dapat diartikan, suatu areal yang memiliki karakteristik arela bisa sangat kecil maupun sangat besar, suatu wilayah diklasifikasikan berdasarkan satu atau beberapa karekteristik, misalnya berdasarkan iklim, relief dipebatuan, pola pertanian, tumbuhan alami, kegiatan ekonomi dan sebagainya. 1.

Purnomo Sidi (1981) mengatakan bahwa wilayah adalah sebutan untuk lingkungan permukaan bumi yang jelas batasannya.

2.

Imanuel Kaant (1982) mengatakan wilayah adalah sesuatu ruang di permukaan bumi yang mempunyai spesifik dan dalam aspek tertentu berbeda antara dua titik dalam garis lurus.

B. Wilayah Formal dan Wilayah Fungsional Glasson (1974), Budi Harsono (1996), dan Huesmen (1986) mengatakan bahwa wilayah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu wilayah formal (formal region atau mogenous regoins) dan wilayah fungsional (Functional region atau nodul region). a.

Wilayah formal adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek tertentu yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang relatif sama. Kriteria pokok yang digunakan antar wilayah dapat berbeda tergantung dasar atau tujuan pengelompokannya. Kriteria tersebut dapat berupa aspek fisik seperti ketinggian, bentuk lahan, dan curah hujan, kegiatan ekonomi (daerah

27

pertanian), peternakan, industri dan sebagainya. Jadi pada wilayah seragam terdapat keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. b.

Wilayah

fungsional

adalah

suatu

wilayah

yang

mempunyai

ketergantungan antara daerah pusat dengan daerah belakangnya atau suatu wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis melingkar (daerah belakangnya). Oleh karena itu, pada wilayah gundul terdapat pengertian tentang kaitan fungsional antara pusat kegiatan. Wilayah seperti ini disebut wilayah fungsional. Contohnya wilayah kota dengan wilayah belakangnya. Lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan dan jalur transportasi. C. Perwilayahan secara Formal dan Fungsional Perwilayahan ialah suatu proses dilineasi atau pembatasan suatu wilayah. Apabila kriteria yang dijasikan dasar mendelineasi sederhana misalnya kepadatan penduduk, maka pendelineasian akan mudah. Jika kriteria yang digunakan berpariasi, perwilayahan menjadi agak rumit. Perwilayahan dibagi menjadi dua : a.

Perwilayahan secara formal Tujuan perwilayahan formal adalah untuk mengetahui wilayah mana yang homogen atau seragam. Teknik yang bisa digunakan pendelineasian wilayah formal adalah metode nilai bobot indeks. Metode ini digunakan untuk mendelineasi wilayah berdasarkan lebih dari satu criteria

b.

Perwilayah secara fungsional Pembatas suatu wilayah secara fungsional menyangkut pengelompokan beberapa unit wilayah yang memiliki tingkat kepentingan hubungan. Dengan demikian wilayah fungsionallebih menekankan pada arus hubungan dengan titik pusat. Pendekatan untuk perwilayah fungsional dilakukan dengan analisis aliran barang atau orang. Pada analisis ini wilayah fungsional berdasar pada arah dan intensitas aliran barang atau orang antara titik pusat dan wilayah sekitarnya. Pada umumnya aliran

28

lebih intensif untuk wilayah yang jauh dari pusat. Luas daerah pengaruh pusat adalah sampai pada tempat arus aliran. Aliran itu bisa dalam beberapa bentuk. Dalam bidang ekonomi bisa berupa barang, penumpang atau jalan. Dalam bidang sosial seperti arus siswa atau pasien di rumah sakit. Bidang politik terutama arus belanja negara. Bidang informasi seperti surat telegram, surat kabar, telepon dan lain-lain. Variasi dari analisis aliran barang atau orang adalah teori grafik. Pendekatan ini masih sederhana tapi merupakan cara yang lebih berstruktur dan sistematis untuk identifikasi wilayah fungsional atau wilayah modal. D. Contoh Menidentifikasi Wilayah Formal dan Fungsional a.

Contoh mengidentifikasi wilayah formal Sesuai dengan pengertian di atas, wilayah formal adalah wilayah yang dipandang dari suatu aspek tertentu mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang relatif sama. Kriteria pokok yang digunakan antar wilayah dapat berbeda bisa berupa spek fisik, iklim dan ekonomi, untuk membuat perwilayahan diperlukan data atau atlas dengan data tertentu dari wilayah tersebut. Hal ini desibebkan peta tanpa disertai suatu data tidak akan dapat untuk membuat peta tematik perwilayahan. Misalnya untuk dapat membuat peta ekonomi wilayah diperlukan data kegiatan ekonomi. Demikian pula untuk membuat peta topografi wilayah diperlukan data kantor.

b.

Contoh mengidentifikasi wilayah fungsional Wilayah

fungsional

adalah

suatu

wilayah

yang

memopunyai

ketergantungan antara daerah pusat dengan daerah belakangnya. Dengan kata lain, suatu wilayah fungsional dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis melingkar. Contohnya wilayah kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya dan sebagainya.

29

E. Perwilayahan

Berdasarkan

Penomena

Geografis

di

Lingkungan

Setempat Perwilayahan berdasarkan penomena geografis dapat dilihat dari beberapa aspek : a. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia dikenal pembagian wilayah kekuasaan pemerintahan, seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan dusun. b. Berdasarkan kesamaan kondisi di sini yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik. Contohnya Jawa Tengah di bagian atas pantai timur pegunungan dan pantai barat. c. Berdasarkan ruang limgkup pengaruh ekonomi perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang ciri-ciri sama besarnya dan rankingnya. Kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Contohnya batas pengaruh satu kota dengan kota lainnya hanya dapat dilakukan untuk kota yang sama rankingnya. d. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program dalam pembagian ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek. Contohnya DAS Bengawan Solo, DAS Berantas dan DAS Serayu.

30

BAB 6 MODEL GRAVITASI A. Pendahuluan Suatu sistem wilayah merupakan sistem yang rumit, hanya sebagian saja parameter-parameter yang dapat diamati oleh manusia, atau yang mampu diamati dengan "mikroskop" perencana. Beberapa parameter yang dapat diamati antara lain: hubungan antar manusia atau masyarakat, perusahaan industri, aparat pemerintahan dan lainnya. Berbagai sistem pendekatan telah dilakukan dalam usaha menghayati

sistem wilayah yang rumit tersebut.

Misalnya dengan pendekatan analisis kependudukan, analisis ekonomi, analisis input-output, program linear dan lainnya. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk melihat atau menilai hubungan antar daerah adalah Model Gravitasi. Dalam model ini, daerah dianggap sebagai suatu massa. Huungan antar daerah disamakan dengan hubungan antar massa. Massa wilayah juga mempunyai daya tarik, sehingga terjadi pengaruh mempe ngaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik-menarik antar daerah. Karena kenyataan ini maka model gravitasi dapat diterapkan sebagai salah satu model analisis. Sudah barang tentu dengan modifikasi tertentu sesuai dengan karakter massa yang dihadapi.

Model

graviotasi diambil dari konsepsi fisika yang menyatakan daya tarik-menarik antar dua kutub magnet. Dalam analisis daerah, pengemolpokkan penduduk, pemusatan kegiatan, atau potensi sumberdaya alam, dianggap mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan dengan daya tarik magnet. Penggunaan model ini dalam analisis daerah tentu saja mengandung beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Model ini lebih banyak digunakan dalam analisis pengangkutan untuk menilai besarnya interaksi antar dua kutub yang diukur melalui besarnya arus lalu lintas. Kelemahan model ini dalam analisis daerah terutama terletak pada variabel yang digunakan sebagai ukuran. Dalam ilmu fisika, setiap molekul suatu zat mempunyai sifat homogen, tetapi tidak demikian halnya unsur

31

(yang dianalogikan dengan molekul zat) pembentuk suatu daerah, misalnya unsur penduduk. Untuk menutupi kelemahan ini

model gravitasi telah

banyak dikem-bangkan dengan memasukkan tidak hanya variabel massa, tetapi juga gejala sosial sebagai faktor yang disebut "bobot". B. Asal Mula dan alur Pikir model Gravitasi Dalam mdoel gravitasi, daerah dimisalkan sebagai suatu massa. Massa tersebut dibentuk sesuai dengan beberapa prinsip yang menentukan bentuk keseluruhan (Isard, 1969). Sebagai ilustrasi sederhana adalah berikut ini. Suatu daerah X terbagi menjadi beberapa sub daerah. Jumlah penduduk daerah X, yaitu P jiwa. Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk X ialah T. Perbedaan yang ada dalam setiap subdaerah (pendapatan, pembagian penduduk berdasarkan umur, dan lainnya) diabaikan. Pembagian daerah X menjadi sub daerah i, j, k dan seterusnya disesuaikan dengan kepentingan analisis. Jumlah perjalanan (trips) yang dimulai dari sub daerah i dan berakhir di sub daerah j, secara teori atau harapan hipotetis adalah Pj/P (jarak, waktu dan biaya diabaikan). Jumlah perjalanan rata-rata yang dilakukan oleh setiap individu yang mewakili daerah adalah T/P = k (yaitu angka jumlah perjalanan rata-rata). Jadi jumlah eperjalanan yang dilakukan oleh individu yang berakhir di j adalah k . Pj/P per individu. Apabila Pi merupakan jumlah penduduk sub daerah i, jumlah perjalanan secara teori yang dilaukan penduduk sub-daerah i ke j adalah: Pi . Pj Tij = k . ----------- , ini disebut perjalanan hipotetis. P Tij Sub daerah i Til

-------------------->-

sub daerah j

Tik

Sub daerah l

Sub daerah k

32

Apabila diketahui jumlah perjalanan dari i ke j ialah Iij (diperoleh dari hasil survei), dan jarak dari i ke j adalah dij, maka dari ketiga faktor tersebut di atas, Iij, Tij, dan dij dapat dicari hubungan fungsinya dalam bentuk model matematika. Hubungan ini diperoleh dengan mencari hubungan

fungsi antara

Iij/Tij dengan dij, yang disusun dalam sumbu Cartesius. Sumbu tegaknya adalah log (Iij/Tij), sedangkan sumbu mendatarnya adalah dij. Dengan persamaan regresi linear diperoleh hubungan: log (Iij/Tij) = a - b . log dij. apabila a = log c, maka log (Iij/Tij) = log c - b. log dij Iij/Tij = c/(dij)b -------> Iij = (c.Tij)/(dij)b c.k.Pi.Pj Iij = -------------------- apabila (c.k) / p = G, P.(dij)b Pi. Pj maka: Ij = G . ---------------(dij)b C. Pengembangan Model Gravitasi Penerapan model Gravitasi ini untuk kepentingan analisis daerah mengharuskan kita untuk memperhatikan beberapa masalah yang muncul. Masalah pertama, ialah masalah pengukuran variabel massa dan jarak. Berdasarkan pengalaman, pengukuran massa dilakuan dengan berbagai cara. Dalam perumusan di depan, massa yang digunakan sebagai ukuran adalah jumlah penduduk. Tetapi dalam studi migrasi metropolitan, jumlah tenaga kerja atau pendapatan daerah lebih tepat digunakan sebagai ukuran massa daripada ukuran jumlah penduduk. Kalau masalah pemasaran yang akan dikaji maka jumlah arus uang lebih tepat digunakan sebagai ukuran.

33

Jarak dapat diukur dengan beberapa cara, jarak yang dimaksud adalah jarak geografis. Cara lain untuk menyatakan jarak adalah dengan satuan waktu, misalnya apabila yang ditelaah adalah lalu lintas dalam kota metropolitan.

Kalau yang ditelaah adalah masalah lokasi industri, maka

satuan ongkos angkutan akan lebih tepat untuk menyatakan ukuran jarak. Seperti halnya ukuran atau satuan massa, maka ukuran atau satuan jarak yang digunakan tergantung pada masalah yang ditelaah, data yang tersedia, dan kepentingan kajian. Ukuran lain yang mungkin dipakai sebagai satuan jarak ialah penggunaan bahan bakar, jumlah pergantian gigi (persneling) atau berhenti, dan banyaknya pengaruh berbagai kesempatan, dan bentuk "jarak sosial" yang lain (Isard, 1969). Masalah dasar yang lain ialah pemberian "bobot" pada massa. Dalam perumusan Iij = G (Pi.Pj)/(dijb), anasir massa dianggap homogen, sedang pada kenyataannya tidak demikian. Anasir dalam sub daerah i tidak sama dengan anasir dalam sub daerah j, oleh karena itu pemberian bobot yang berbeda bagi sub daerah i dan j patutu dilakukan. Bobot yang dapat dipakai, misalnya pendapatan rata-rata per kapita di setiap sub daerah. Salah satu cara untuk menyempurnakan rumus model gravitasi adalah menggunakan massa dengan bobot. Jadi model gravitasi menjadi: (wi.Pi)(wj.Pj) Iij = G -------------------, dan potensi kependudukan menjadi (dij)b wj.Pj V = G  -------(dij)b wi, wj adalah pendapatan per kapita rata-rata di sub daerah i dan j. Penggunaan bobot pendapatan ini misalnya apabila volume lalu lintas masyarakat golongan atas ingin ditelaah. Selain itu, tingkat pendidikan atau besarnya keluarga rata-rata dapat pula dipakai sebagai bobot.

34

Masalah pokok lainnya yang lebih sulit daripada penentuan bobot atau ukuran massa dan jarak, ialah penentuan pangkat bagi variabel, baik dalam konsepsi potensial demografi maupun dalam konsepsi potensial energi demografi. Stewart menggunakan pangkat 1 atau 2 untuk jarak, tetapi banyak studi empiris menolaknya. Misalnya, Carroll mendapatkan angka pangkat 3, Ikle memperoleh angka pangkat berkisar antara 0.689 hingga 2.6. Hammer dan Ikle dalam studi hubungan telepon dan perjalanan udara mendapatkan batas 1.3 - 1.8 untuk pangkat jarak (Isard, 1969). Kesukaran lainnya ialah pemberian pangkat untuk mengukur massa. Pada model gravitasi yang sudah diberikan, pangkat massa adalah satu. Tetapi dalam studi lain, Anderson dan Carrothers mencatat bahwa pangkat massa mungkin lebih besar dari satu. Carrothers mencatat bahwa beberapa faktor seperti aglomerasi atau deglomerasi ekonomi, integrasi sosial dan kemantapan politik mempengaruhi pangkat massa. D. Transisi Model Gravitasi Model gravitasi memberi gambaran pola perjalanan di daerah tertentu pada saat tertentu. Oleh karena itu tidak dapat dipastikan bahwa model yang sama, dengan parameyter yang sama, dapat diterapkan bagi daerah lain atau pada saat lain, misalnya untuk peramalan. Jika jumlah penghuni dipakai untuk menyatakan ukuran massa suatu zone, model gravitasi ialah : Ii . I Tij = k . ------------(dij) Model ini menunjukkan bahwa peningkatan penghuni duakali lipat di kedua daerah berarti meningkatkan perjalanan sebanyak 400%, yang pada kenyataannya mungkin tidak sebesar itu. Dalam hal ini mungkin nilai k harus menjadi lebih kecil.

35

Perkiraan lalu-lintas jalan raya menunjukkan daftar angka rasio (tij)/(Ii.Ij) dari 19 kota di USA. ti-j merupakan jumlah perjalanan menuju pusat kota, dan Ii, Ij adalah jumlah penghuni di daerah pinggiran dan di pusat kota. Nilai rasio ini disajikan dalam Tabel 1. Tabel ini disusun dengna anggapan bahwa pengaruh jarak di semua kota relatif sama. Kolom ke dua pada Tabel 1 menunjukkan bahwa frekuensi ti-j tidak proporsional terhadap Ii.Ij. Dengan perhitungan lain, kolom ketiga memberikan ko-efisien variasi 28%, dibandingkan dengna kolom ke dua yang memberikan koefisien variasi 104%. Penyelesaian di atas menurunkan model gravitasi versi lain, yaitu : Ii . Ij Ti-j = k . -----------------(Ii + Ij) (dij) Ii + Ij = jumlah penghuni seluruh kota yang dikaji. Kalau kota dibagi menjadi beberapa zone, maka: Ii . Ij Ti-j = k . -----------------(dij)  Ix Rumus ini memberikan petunjuk perlunya memperhitungkan daerah sekeliling kota kalau kita menghitung jumlah perjalanan antara dua zone, dengan anggapan bahwa kualitas penghuninya sama.

36

BAB 7 PROYEKSI PENDUDUK A. Pendahuluan Dalam rangka perencanaan pembangunan di segala bidang, diperlukan informasi mengenai keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan susunan penduduk menurut umur. Informasi yang harus tersedia tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini sudah tersedia dari hasil sensus dan survei-survei, sedangkan untuk masa yang akan datang, informasi tersebut perlu dibuat suatu proyeksi yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang. B. Pengertian proyeksi penduduk Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk (menurut komposisis umur dan jenis kelmain) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas dan migrasi. Data penduduk Indonesia yang dapat dipakai dan dipercaya untuk keperluan proyeksi adalah berasal dari sensus penduduk (SP) yang diselenggarakn pada tahun yang berakhir “0” dan survei antar sensus (SUPAS) pada tahun yang berakhir “S”. C. Kegunaan Proyeksi Penduduk Hasil proyeksi penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan penyediaan

beras,

fasilitas

kesehatan,

fasilitas

pendidikan,

perumahan, dan fasilitas kesempatan kerja. D. Publikasi BPS tentang Proyeksi Penduduk Indonesia : a.

Proyeksi Penduduk Indonesia 1971-1980

b.

Proyeksi penduduk Indonesia 1980-1990

c.

Proyeksi Penduduk Indonesia per Propinsi 1990-2000

d.

Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi 1995-2005

37

fasilitas

E. Sumber Data a. Sensus Penduduk (SP71, SP80, SP90, SP2000). b. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS70, SUPAS85, dan SUPAS95). F. Metode Proyeksi Ada beberapa cara untuk memproyeksikan jumlah penduduk masa yang akan datang antara lain : 1. Metode Matematik, ada 2 cara, yaitu: 1) Linear Rate of Growth, ada 2 cara yaitu : a) Arithmathic Rate of Growth(Pertumbuhan Penduduk Aritmatik rata-rata): pertumbuhan penduduk dengan jumlah yang sama setiap tahun Pn= P0(1+rn). b) Geometric Rate of Growth(Pertumbuhan Penduduk Geometrik rata-rata): pertumbuhan penduduk menggunakan dasar bungan berbunga (bunga majemuk) Pn=P0 (1+r)n. 2) Eksponential

Rate

of

Growth(Pertumbuhan

Penduduk

Eksponensial rata-rata) : Pertumbuhan penduduk secara terus menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan penduduk yang konstan Pn= P0 ern Dimana P0 : jumlah penduduk pada tahun awal Pn : jumlah penduduk pada tahun ke-n r : tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun awal ke tahun ke-n. n : banyak perubahan tahun. 2. Metode Komponen Metode ini sering digunakan dalam penghitunag proyeksi penduduk. Metode ini melakukan tiap komponen penduduk secara terpisah dan untuk mendapat proyeksi jumlah penduduk total, hasil proyeksi tiap komponen digabungkan. Metode ini membutuhkan data-data sebagai berikut : 1) Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan perapihan (smothing).

38

a) Pola mortalitas menurut umur. b) Pola fertilitas menurut umur. c) Rasio jenis kelamin saat lahir. d) Proporsi migrasi menurut umur. G. Rumus proyeksi penduduk :

Pn = Po ( 1 + r )n Keterangan : Pn = jumlah penduduk pada tahun n (ditanyakan) Po = jumlah penduduk pada tahun 0/tahun dasar (diketahui) n = jumlah tahun antara 0 hingga n r

= tingkat pertumbuhan penduduk pertahun ( dalam % ) Contoh soal : Misalkan pada tahun 2000 jumlah penduduk indonesia tercatat 205

juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk pertahun adalah 1,5 %. Berapakah proyeksi penduduk indonesia pada tahun 2005? Jawab : Pn = Po ( 1 + r )n = 205 juta ( 1 + 1,5% )5 = 205 juta ( 1 + 0,015 )5 = 205 juta ( 1,015 )5 = 205 juta ( 1,0773 ) = 220 juta Jadi poyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2005,dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,5% pertahun,adalah 220 juta. H. Sumber dan data metodologi Proyeksi penduduk menurut propinsi, umur, dan jenis kelamin dihitung dengan tehnik komponen. Jenis data yang dibutuhkan untuk keperluan ini adalah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk, yang diperoleh dari hasil sensus 39

penduduk dan survei rumah tangga. Semua data yang dipakai perlu dievaluasi secara cermat, dan kalau perlu diadakan adjustment dengan maksud untuk menghapus kelemahan yang ditemukan. Proyeksi penduduk menurut kotamadya yang disajikan di sini tidak dapat dilakukan dengan teknik komponen seperti diuraikan di atas, karena data untuk keperluan itu yakni fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk tidak dapat diperoleh dari hasil sensus. Di negara-negara maju, data ini

diperoleh

dari

hasil

registrasi

vital

yang

diadakan

secara

berkesinambungan pada setiap wilayah administrasi. Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan penduduk hasil sensus yang terdahulu, dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk tersebut juga berlaku pada masa yang akan datang. Tehnik ini kurang tepat diterapkan untuk menghitung proyeksi yang jangka waktunya cukup panjang pada masa yang akan datang, karena asumsi yang dipakai biasanya tidak sesuai lagi. Perbaikan proyeksi selalu dilakukan, karena sering terjadi asumsiasumsi yang dibuat mengenai fertilitas (fertility), mortalitas (mortality), dan migrasi (migration) tidak sesuai lagi dengan keadaan data yang baru.

40