MATRIK SYLABUS PELATIHAN SETRAWAN

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

MATRIK SYLABUS PELATIHAN SETRAWAN Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa


Kata Pengantar Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya bahwa Modul Pelatihan Setrawan Program Pendampingan Desa dalam rangka fasilitasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah hadir dihadapan pembaca. Secara umum modul pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan setrawan dalam melaksanakan tugas fasilitasi implementasi Undang Undang Desa di lokasi pilot project Program Pendampingan Desa di 5 Provinsi yaitu : Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), tugas yang wajib diemban adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Pasal 2). Harapan dari kehadiran modul pelatihan ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas setrawan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mampu melakukan fasilitasi pendampingan desa sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat dan peraturan yang berlaku. Selain itu harapannya Modul Pelatihan ini bisa menjadi bahan referensi bagi pelaku pemerintahan baik di nasional, provinsi, kabupaten, desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam upaya memfasilitasi implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika i


DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

A.

LATAR BELAKANG

1

B.

1. Tujuan Intruksional Umum (TIU) 2. Tujuan Intruksional Khusus (TIK) RUANG LINGKUP

C.

TUJUAN PELATIHAN

D.

STRUKTUR PELATIHAN

E.

SUSUNAN MATERI PELATIHAN

F.

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN Pokok Bahasan 1 : UU Desa Sebagai Jalan Transformasi Sosial Desa

2 3 4 5 7

Pokok Bahasan 2 : Konsep Inklusi dan Optimasi Peran Kelompok Marginal Pokok Bahasan 3 : Desa Adat Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia Pokok Bahasan 4 : Optimasii hak Asal-Usul & Kewenangan Lokal Skala Desa Pokok Bahasan 5 : Demokratisasi Tata Kelola Kelembagaan Desa Pokok Bahasan 6 : Orientasi dan Tujuan Pembangunan Desa Pokok Bahasan 7 : Pengembangan Aset dan Ekonomi Desa Pokok Bahasan 8 : Citra Diri Setrawan

ii


MATRIKS KURIKULUM PELATIHAN SETRAWAN DALAM PROGRAM PENDAMPINGAN DESA A.

LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan kesiapan pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan pendamping agar berjalan secara efektif. Peningkatan kapasitas setrawan ( PNS) sebagai akseletator pembangunan dan pendampingan desa menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu pencapai tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Kapasitas setrawan selaku pendampingan desa yang dimaksud mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan UU Desa; (2) keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong tatakelola pemerintah desa yang baik; (3) keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; dan (4) sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi pendampingan dan tuntutan UU Desa. Dalam meningkatkan kinerja pendampingan tercermin dari komitmen, tanggung jawab dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 128 huruf dijelaskan bahwa pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten / kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Terkait pendampingan tersebut dapat dijelasakan sebagai berikut : (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya. Selanjutnya dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Pasal 10 huruf (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, 1


pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang terkait langsung dengan pengelolaan proses pelatihan atau pembelajaran (latar belakang peserta, materi, metode, media dan penilaian pembelajaran) maupun pengelolaan kegiatan (manajemen) dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini tercermin dalam kurikulum (Garis-Garis Besar Program Pelatihan) yang dirancang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas Setrawan pendamping desa. Persoalan kualitas pelatih dan penyelenggraan termasuk manajemen pelatihan seringkali menjadi penting dalam mendukung pencapian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, keseluruhan unsur dalam pembelajaran harus diperhatikan secara seksama dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan pelatihan khususnya oleh penyelenggara pelatihan. Atas dasar hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menginisiasi penyelenggaraan pelatihan setrawan dalam rangka pendampingan desa untuk mendorong mendukung implementasi UU Desa. Diharapkan dalam pelatihan ini dapat menghasilkan setrawan pendampingan desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara profesional, efektif dan efisien, akuntabel, terbuka dan bertanggungjawab. B.

RUANG LINGKUP

Kurikulum Pelatihan Setrawan disusun dengan maksud memberikan kerangka acuan dalam penyelenggaraan pelatihan Setrawan sebagai Pendampingan Desa agar siap mengawal pendampingan implementasi UU Desa. Selanjutnya, dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Setrawan Pendamping Desa maka disusun paket pelatihan yang terdiri dari: (1)

Petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan Setrawan;

(2)

Matrik Kurikulum Pelatihan Setrawan; 2


(3)

Panduan Pelatih dalam memfasilitasi proses pembelajaran bagi Setrawan.

C.

TUJUAN PELATIHAN

Tujuan Pelatihan Setrawan dalam Implementasi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 1.

Tujuan Instruksional Umum (TIU) Peserta memiliki kompetensi Sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: (1)

Memahami perspektif dan semangat Implementasi Undang-Undang Desa;

(2)

Memahami peran fungsi setrawan selaku PNS dalam Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;

(3)

Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan kabupaten dalam implementasi Undang-Undang Desa;

(4)

Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan desa dan masyarakat mengelola pembangunan desa;

(5)

Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan desa dan masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa;

(6)

Terampil dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa;

(7)

Terampil dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa;

(8)

Terampil menyusun langkah strategis untuk transformasi desa

3


D.

STRUKTUR PELATIHAN Bagian I Persfektif Undang Undang Desa

Bagian II Implementasi Undang Undang Desa

Bagian III Pendampingan Desa

PB.1. UU Desa sebagai jalan Transformasi Sosial Desa

PB.4. Optimalisasi Hak Asal-Usul & Kewenangan Lokal Skala Desa

PB.8. Citra Diri Setrawan

PB.2. Promosi Inklusi Sosial dan Optimas Peran Kelompok Termarjinalkan

PB.3. Desa Adat dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia

PB.5. Demokratisasi dan Tata Kelola Kelembagaan Desa PB.6. Orientasi dan Tujuan Pembangunan Desa

PEMBULATAN & RKTL

PB.7. Pengembangan Ekonomi Desa

UMPAN BALIK

4


E.

SUSUNAN MATERI PELATIHAN

No

POKOK BAHASAN

SUBPOKOK BAHASAN

1

2

3

Dinamika Kelompok dan Pengorganisasian Peserta

Kegiatan Pre-Test Perkenalan Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan Diri Peserta

UU Desa Sebagai Jalan Menuju Transformasi Sosial Desa

1.1

UU Desa: Syarat Transformasi Desa





90

1.2

Perkembangan paradigma tentang





90





45





90

2.2. Analisa sosial untuk Optimasi Ruang Inklusi Kelompok Marginal Nomenklatur pengakuan desa adat





90





135’

4.1. Pemetaan hak bawaan sesuai asalusul dan urusan lokal berskala desa





90

Pengetahuan

1.

KOMPETENSI Keterampilan 4

Sikap

JAMPEL (menit) 5

Tdk dihitung sebagai materi

desa 1.3 2.

UU Desa dalam Promosi Inklusi Sosial

3.

Desa Adat Dalam Bingkai Kebhinekaan

4

Optimasii hak Asal-Usul &

Ruang-ruang strategis untuk mengoptimalisasi UU Desa 2.1. Konsep Inklusi sosial dalam konteks implementasi UU Desa.



5


No

POKOK BAHASAN

SUBPOKOK BAHASAN

1

2

3

Pengetahuan

5

6

Kewenangan Lokal Skala Desa Demokratisasi Tata Kelola Kelembagaan Desa

4.2. 4.3.

5.2. Tata Kelola dan Kelengkapan Peraturan Desa



Orientasi dan Tujuan Pembangunan Desa

6.1. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa 6.2. Peran Pendampingan Dalam Pengelolaan Anggaran Desa 6.3. Mengawal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 7.1. Potensi dan aset ekonomi desa 7.2. BUMDesa sebagai pendorong pengembangan ekonomi desa 8.1. Identifikasi Citra Diri Setrrawan





8.2.



7

Pengembangan Ekonomi Desa

8

Citra Diri setrawan

Wrap Up dan Post Test

Kewenangan tugas dari supra desa Pelembagaan Kewenangan desa.


Sikap

 

45 45 90



45





90







90







45

 

90 90





45





45

 

 

5.1. Demokratisasi Tata Kelola Kelembagaan Desa

Teknik mengembangkan citra diri sebagai coomunity organizer sesui dengan kebutuhan visoning desa yang mengacu pada mandat UU Desa. Peyimpulan pokok pokok materi sebelum Post test

JAMPEL (menit) 5

 

Tdk dihitung sebagai 6


No

POKOK BAHASAN

SUBPOKOK BAHASAN

1

2

3

Pengetahuan

JUMLAH JAM PELAJARAN (Menit)

F.


Sikap

JAMPEL (menit) 5

materi 1350

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN (SILABUS)

Alur pelatihan Setrawan Pendampingan Desa dimulai dengan meletakkan Perspektif kepada para calon setrawan pendamping desa tentang UU Desa sebagai sebagai jalan masuk dan prasarat terwujudnya keselamatan hidup rakyat di perdesaan. Untuk melakukan hal tersebut, paling tidak ada 5 syarat perubahan yang harus dilakukan oleh calon setrawan pendamping desa untuk mendorong terjadinya transformasi di desa. Langkah berikutnya calon setrawan pendamping desa diberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mengimplementasikan UU Desa, serta perannya sebagai fasilitator dan pengorganisir masyarakat yang secara bertahap ditumbuhkan melalui materi Citra Diri seorang pendamping desa. Tumbuhnya kesadaran dan komitmen Setrawan Pendamping Desa akan tugasnya mendorong dan mewujudkan desa sebagai self governing community melalui proses village driven development harus dibarengi dengan Pengetahuan ,ketrampilan dan sikap yang memadai dalam memfasilitasi implementasi UU Desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Oleh karenanya calon Setrawan Pendamping desa diberikan materi yang bersifat teknis terkait implementasi UU Desa, seperti keuangan, RPJMDesa, RKP Desa, Bumdes, Peraturan di Desa dll. Secara keseluruhan dalam kurikulum Pelatihan Setrawan Pendampingan Desa seluruh materi yang diberikan dibingkai dengan perspektif POD, Pengorganisasian masyarakat (CO), deliberatif, dan Advokasi dalam pembahasan dan analisa materinya. Adapun secara rinci keseluruhan materi tersebut dituangkan dalam matrik kurikulum pelatihan setrawan sebagai berikut; 7


No 1 1.

Materi Pelatihan (Pokok Bahasan) 2 UU Desa sebagai jalan Transformasi Sosial Desa

Kompetensi Dasar 3 Mampu memahami struktur UU Desa, asas prinsip dasar UU desa. Mampu memahami dan merumuskan strategi kebijakan UU Desa dan perubahan-perubahan kebijakan yang ada.

Indikator keberhasilan 4 1.

Mampu menjelaskan latar belakang dan visi terbitnya UU Desa No.6 Tahun 2014

2.

Sub Pokok Bahasan 5 1.1. UUDesa : Syarat penting terjadinya transformasi desa

Metode 6  Curah Pendapat & pemantulan

Media 7  hand out

Waktu (menit) 8 90’

 Bahan Bacaan

 Pemaparan  Tanya-jawab

Mampu menjelaskan

 Wrap up

pengertian azas rekognisi dan subsidiaritas dan implementasinya dalam kehidupan berdesa 3.

Mampu menganalisa perubahan kebijakan dan merumuskan strategi kebijakan terkait implementasi UU desa.

Mampu mengenali dan memahami paradigma desa baru sebagai self governing community dan local self government .

1.2. UUDesa, Paradigma Baru 1

Mampu menjelaskan

90’

tentang Desa

paradigma desa baru sesuai dengan UU Desa 2

Mampu enemukenaIi praktek-praktek terbaik perkembangan desa berdasarkan paradigma

8


No 1

Materi Pelatihan (Pokok Bahasan) 2

Kompetensi Dasar

Indikator keberhasilan

3

Sub Pokok Bahasan 5

4 desa baru sesuai Undang-

Metode

Media

6

7

Waktu (menit) 8

undang Desa Mampu menemu kenali ruang-ruang strategis dan rumusan strategi untuk mengoptimalisasi UU Desa

1

Mampu menemu kenali

1.3. Ruang-ruang strategis

45’

Implementasi UU Desa

dan menjelaskan ruangruang strategis untuk mengoptimalisasi UU Desa 2

Mampu menjelaskan langkah transformasi sosial di tingkat desa yang bisa dilakukan.

3

Merumuskan rencana tindak lanjut dalam kerangka strategi mewujudkan transformasi desa.

2

Inklusi Sosial dan Optimasi Peran Kelompok Rentan Desa

Mampu menjelasakan persepktif dan konsep inklusi sosial yang terkait dengan UU Desa

1.

Menjelaskan konsep dasar,

2.1. Inklusi Sosial dalam Implementasi UUDesa

prinsip dan indikator inklusi sosial 2.

Menjelaskan pasal-pasal

 Ceramah,  Curah pendapat  Permainan

 Media

90’

tayang  Lembar infromasi

dalam UU Desa yang terkait dengan Inklusi sosial 1.

Mampu identifikasi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya yang ada

3.

Analisa Sosial untuk Optimasi Ruang Inklusi untuk Kelompok Marjinal

 Curah pendapat  Diskusi

9


No 1


Kompetensi Dasar


3

4 di desa dan faktor-faktor penyebabnya. 2.

Sub Pokok Bahasan 5

Metode 6 kelompok

Media 7

Waktu (menit) 8

 Pemaparan

Mampu identifikasi keterlibatan (partisipasi) warga desa perempuan, anak, kelompok adat dan kelompok rentan dalam perencanaan desa.

3.

Mampu merancang strategi optimasi ruangruang keterlibatan permempuan, anak, kelompok adat dan kelompok rentan (termajinalkan) dalam proses perencanaan, pengawasan pembangunan desa.

3

Desa Adat Dalam Bingkai Kebhinekaan

Mampu menjelasakan landasan filosofis, sosiologis-historis, dan yuridis nomenklatur desa adat

1.

Mampu menjelaskan dasar pemikiran dan arti strategis munculnya nomenklatur desa adat bagi kelangsungan hidup

 Curah

90’

pendapat  Diskusi kelompok  pemaparan

masyarakat hukum adat di Indonesia

10


No 1


Kompetensi Dasar


3 2.

4 Mampu menjelaskan

Sub Pokok Bahasan 5

Metode

Media

6

7

4.1 Pemetaan hak bawaan sesuai asal-usul dan urusan lokal berskala desa

 Pemaparan  Disko  Pleno

Waktu (menit) 8

persamaan dan perbedaan nomenklatur desa dan desa adat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 3.

Mampu menjelaskan faktor faktor penyebab belum optimalnya implementasi nomenklatur desa adat

4.

Mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan nomenklatur desa adat

4

Optimalisasi hak asal-usul & kewenangan lokal skala desa

Mampu memahami esensi dan ruang lingkup kewenangan desa (hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa) sebagai perangkat membangun desa yang

1.

Dapat mengidentifikasi dan merumuskan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

 Meta Plan  Kertas Plano  Cerita kasus

45’

desa

11


No 1


Kompetensi Dasar 3 kuat, maju, mandiri dan demokratis

Indikator keberhasilan 4 1.

Mampu identifikasi dan merumuskan kewenangan

Sub Pokok Bahasan 5 4.2 Kewenangan tugas dari supra desa

supra desa berdasarkan

Metode

Media

6  Pemaparan  Disko  Pleno

7  Meta Plan  Kertas Plano  Cerita kasus


 Power Point  Meta Plan  Kertas Plano  Cerita kasus

UU Desa dan di regulasi


lainnya. 2.

Mampu menemukan praktek kewenangan supra desa berdasarkan UU Desa dan peluang menata kembali pola relasi desasupra desa yang akan dijalanakan

3.

Mampu merumuskan strategi pola relasi desasupra desa yang akan dijalanakan

1. Dapat menjelaskan pentingnya pelembagaan kewenangan desa (regulasi desa) dalam perspektif azas UU Desa 2. Dapat menjelaskan tahapan pelembagaan kewenangan desa

4.3 Pelembagaan Kewenangan Desa.

45’

12


No 1 5.

Materi Pelatihan (Pokok Bahasan) 2 Demokratisasi dan Tata Kelola Kelembagaan Desa

Kompetensi Dasar 3 Mampu memahami Kelembagaan Desa sebagai Tata Kelola yang Demokratis.


1.

4 Mampu menjelaskan tentang hakekat

Sub Pokok Bahasan 5 5.1. Demokratisasi tata kelola kelembagaan desa

kelembagaan desa yang demokratis dan sistem

6  Pemaparan, Tanya Jawab,  Curah pendapat

kepemimpinan desa; 2.

Metode

Media 7  Meta Plan


 Kertas Plano  Cerita kasus

Mampu mengidentifikasi bentuk/sosok demokrasi desa yang tepat dengan konteks kekinian dan konteks local.

3.

Mampu mengenal relasi yang demokratis dalam hubungan antara kepala desa, BPD, dan masyarat

4.

Mampu mengenali expresi dan wahana ruang publik sebagai meanifestasi dari demokrasi deliberatif

1.

Mampu menjelaskan pengertian, jenis dan kedudukan Peraturan di

2.

5.2. Tata Kelola dan Kelengkapan Peraturan Desa

 Pemaparan  Tanya Jawab,

Desa;

 Disko

Mampu menjelaskan

 Curah pendapat

kewenangan, fungsi dan

45’

cakupan materi Peraturan

13


No 1


Kompetensi Dasar


3

4

Sub Pokok Bahasan 5

Metode

Media

6

7

Waktu (menit) 8

Desa; 3.

Mampu menjelaskan landasan, tahap dan tata cara penyusunan Peratun Desa

6

Orientasi dan Tujuan Pembangunan Desa

Memahami hubungan antara Azas (Rekognisi dan Subsidiaritas), Kewenangan Desa, Tujuan Pembangunan Desa dengan Perencanaan Pembangunan Desa

1.

Mampu menjelaskan pokok penting Pedoman Pembangunan Desa terkait

6.1. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa


90’

dengan Perencanaan Pembangunan Desa sebagai tahapan proses Pembagunan Desa yang partisipatif. 2.

Mampu menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi dan keswadayaan masyararakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagai wujud nyata pengakuan hak-hak rakyat atas pembanguan Desa

3.

Mampu menjelaskan halhal strategis pendampingan dan

14


No 1


Kompetensi Dasar


3

4 fasilitasi Perencanaan

Sub Pokok Bahasan 5

Metode

Media

6

7

Waktu (menit) 8

Pembangunan Desa yang harus dilakukan Setrawan 1.

Mampu mengemukakan pokok-pokok penting terkati ketentuan

6.2. Peran Pendampingan dalam Pengelolaan Anggaran Desa


90’

pengelolaan keuangan Desa sesuai peraturan dan regulasi yang ada 2.

Mampu menjelaskan APB Desa sebagai hulu kebijakan pembangunan Desa

3.

Menjelaskan aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai basis legitimasi APB Desa

4.

Mampu menemukenali potensi konflik terkait anggaran dan keuangan Desa

5.

Mampu menjelaskan langkah taktis Setrategis dalam fasilitasi proses Penganggaran dan pengelolaan keuangan Desa

15


No 1


Kompetensi Dasar


3

4

1.

Dapat menjelaskan tahaptahap Pelaksanaan

Sub Pokok Bahasan 5

6.3. Mengawal Pelaksanaan Pembangunan Desa

Metode

Media

6

7

Waktu (menit) 8

45’

 Brainstromin g  Pleno Curah

Kegiatan Pembangunan

Pendapat

Desa sebagai mekanisme

 Pemaparan

untuk mewujudkan

 Disko

prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik 2.

Bisa menjelaskan peran Setrawan dalam ikut mengawal Pelaksanaan Pembangunan Desa

3.

Mampu mengetahui cara dan tindakan yang tepat dalam melaksanakan misi strategis pengawalan Pelaksanaan Pembangunan Desa

7

Pembangunan Ekonomi Desa

Memahami Perencanaan Pembangunan Desa sebagai sarana keberpihakan terhadap rakyat. Memahami Kaitan Perencanaan

1.

Menjelaskan keterkaitan partisipasi warga pada perencanaan pembangunan desa merupakan peluang warga

7.1. Potensi dan Aset Ekonomi Desa

 Simulasi  Disko

Kertas plano

90’

dan alat tulis

 Curah ide  Pemaparan  pleno

untuk menentukan tujuan

16


No 1


Kompetensi Dasar 3 Pembangunan Desa dengan partisipasi dan keswadayaan warga aktif

Indikator keberhasilan 4 pengembangan aset dan

Sub Pokok Bahasan 5

Metode

Media

6

7

Waktu (menit) 8

potensi ekonomi desa. 2.

Mengidentifakasi asset potensial desa dan memetakan potensi ekonomi desa

3.

Menganalisis peluang pengembangan kegiatan ekonomi desa

1.

Mampu menjelaskan azas, peran dan fungsi BUMDesa dalam kerangka visi UU Desa

2.

7.2. BUMDesa sebagai pendorong pengembangan ekonomi desa.

90’

 Brainstromin g  Pleno Curah Pendapat  Pemaparan

Bisa merumuskan peran

Disko

dan langkah strategis dalam mendorong masyarakat dan para pihak untuk pengembangan ekonomi desa 8

Citra Diri Setrawan

Memahami tugas pokok akselerasi perubahan mental di lingkungan pemerintahan maupun perubahan masyarakat

1.

Mampu mengenali dan menjelaskan fungsi dan peran Setrawan dalam rangka implementasi UU

8.1. Identifikasi Citra Diri Setrawan

 Pleno  Curah Pendapat

 Meta plan

90’

 Plano  Alat tulis

 Pemaparan

17


No 1


Kompetensi Dasar


3 dalam mewujudkan visi UUDesa. Memahami makna citra diri Setrawan dalam kaitannya dengan tugas khusus untuk mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam rangka menuju transformasi desa

4

Sub Pokok Bahasan 5

Desa. 2.

Metode 6  Disko

Media 7

Waktu (menit) 8

Mampu merumuskan media atau alat ukur untuk mengidentifikasi citra diri Setrawan yang sesuai dengan visi dan semangat perubahan desa sebagaimana diamanatkan UU Desa.

1.

Mengenal dan memahami arti dan peran Community

8.2. Citra Setrawan Sebagai Community Organizer

45’

Organizer dalam kerangka visi perubahan desa sebagaimana diamanatkan UUDesa 2.

Mengenal dan memahami tugas dan tanggungjawab Setrawan dalam perspektif Community Organizer

3.

Menemukan langkahlangkah pengembangan citra diri Setrawan dalam perspektif Community Organizer sejalan dengan visi dan mandat UU Desa

18


19

MATRIK SYLABUS PELATIHAN SETRAWAN

Recommend Documents