Materi Paparan Menteri ESDM
“Strategi dan Implementasi Program 35.000 MW: Progres dan Tantangannya” Bandung, 3 Agustus 2015
Kementerian ESDM Republik Indonesia
1
Gambaran Umum Kondisi Ketenagalistrikan Nasional 2014 Persentase Kapasitas Pembangkit
Total Kapasitas Terpasang Pembangkit:
53.585 MW (PLN: 37.280 MW, IPP: 10.995 MW, PPU: 2.634 MW, IO Non BBM: 2.677 MW)
Konsumsi Energi Listrik
Persentase Pemakaian Listrik Per-golongan
Produksi Tenaga Listrik*)
199 TWh
228 TWh
Rasio Elektrifikasi Nasional
84,35% Persentase Energy Mix Lain-Lain Air, 6.5% 0.4% Panas Bumi 4.4%
*)
Gas 24.2%
Kondisi Kelistrikan (29 Juli 2015) BBM 11.7%
Total Sistem Indonesia = 23 Sistem (11 Normal; 6 Siaga; dan 6 Defisit)
Batubara , 52.8%
Catatan: Normal = Cadangan > 20%; Siaga = Cadangan < 1 Unit Tebesar; Defisit = Pemadaman Sebagian
Hanya PLN dan IPP
Kementerian ESDM Republik Indonesia
2
Perkembangan Rasio Elektrifikasi 100
96.61
90
84.12
85.15
2014
2015
80 70
66.00
%
60 50 40 30 20 10 0 2009
2010
2011
2012
Realisasi Kementerian ESDM Republik Indonesia
2013
2016
2017
2018
2019
Rencana 3
Kemajuan Proyek FTP I dan II FTP I (MW)
Kapasitas Terpasang (MW)
FTP II (MW)
8,000 2,439
55 17,403
7,368
42,000
PLN
IPP
COD
In Progress
120
Terkendala
• Program dimulai pada tahun 2006 • Perkiraan seluruh pembangkit selesai pada 2016
COD
Terkendala
• Program dimulai pada tahun 2010 • Perkiraan seluruh pembangkit selesai pada 2025
Perpres No. 71/2006 jo 59/2009 jo 47/2011 jo 45/2014 jo 193/2014 tentang FTP I Perpres No. 04/2010 jo 194 Tahun 2014 tentang Program FTP II Kementerian ESDM Republik Indonesia
4
Belajar dari FTP I dan FTP II Penyebab Keterlambatan 1. Pembebasan dan Penyediaan Lahan;
2. Proses Negosiasi Harga antara PLN dan IPP; 3. Proses Penunjukan dan Pemilihan IPP; 4. Pengurusan Izin di Tingkat Nasional dan Daerah; 5. Kinerja (sebagian) Developer dan Kontraktor tidak sesuai target; 6. Kapasitas Manajemen Proyek;
7. Koordinasi Lintas Sektor (Ego Sektoral); 8. Permasalahan Hukum.
Kementerian ESDM Republik Indonesia
5
Kronologis Program 35.000 MW Pertumbuhan 6% membutuhkan 7.000 MW/tahun atau 35.000 MW/ 5 tahun (Kepmen ESDM No. 0074/2015 Tentang RUPTL 2015-2024)
17 Des ‘14
Launching PTSP di BKPM
Sidang Kabinet Progress 35.000 MW
4 Mei ‘15
Jan ‘15 Jan ‘15
Sidang Kabinet “Indonesia krisis listrik, diperlukan pembangunan pembangkit kapasitas besar”
Jan ‘15
16 Mar ‘15
Debottlenecking melalui peraturan: 1. Permen No. 1/2015 tentang kerjasama penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringan listrik antar pemegang izin.
Launching 35.000 MW oleh Presiden RI di Pantai Goa Sanden DIY.
2. Permen No. 3/2015, tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik & Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik melalui Pemilihan Langsung & Penunjukan Langsung. 3. Pembentukan UP3KN guna memastikan pembangunan proyek IPP mencapai 30 GW di akhir 2019, dan untuk melakukan manajemen program dan reporting, manajemen data, analisa dan rekomendasi peraturan, pengawasan operasional, serta pengelolaan keuangan dan SDM
Kementerian ESDM Republik Indonesia
6
Sebaran Jumlah dan Kapasitas Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Perkiraan Kebutuhan Pendanaan Sumatera 11.327 MW
Juta USD
76 Pembangkit 14.282
Kalimantan
Juta USD
2.852 MW
40 Pembangkit
4.000
Sulawesi & Nusa Tenggara
Juta USD
210 Transmisi
3.840
7.883 kms
68 Transmisi
1.122
4.159 MW
83 Pembangkit
5.434
32.406 MVA 398 Gardu Induk
2.475
3.910 MVA 115 Gardu Induk
324
7.207 kms
90 Transmisi
1.169
5.620 MVA 165 Gardu Induk
412
19.305 kms
Total Indonesia
Juta USD
42.940 MW
291 Pembangkit 53.663
46.597 kms
732 Transmisi 10.893
108.789 MVA 1.375 Gardu Induk Total
8.386
Jawa-Bali
Juta USD
Maluku & Papua
Juta USD
72.942*
23.863 MW
49 Pembangkit
28.955
739 MW
43 Pembangkit
992
*belum termasuk kebutuhan dana untuk tanah, Interest During Construction (IDC) dan pajak-pajak
11.185 kms
349 Transmisi
4.615
1.017 kms
15 Transmisi
148
66.083 MVA 672 Gardu Induk
5.114
770 MVA
25 Gardu Induk
61
Legenda: Kementerian ESDM Republik Indonesia
MW: Megawatt
kms: Kilometer-sirkuit
MVA: Mega-volt ampere 7
Bauran Energi Bauran Energi Final Nasional (sesuai PP No 79/2014)
EBT, 6%
BBM, 41%
Batubara, 30%
BBM, 25%
Batubara, 30%
EBT, 23%
Gas, 23%
Gas, 22%
Target Tahun 2025 sesuai dengan KEN
Realisasi 2013
Bauran Energi Pembangkit Listrik Nasional (Draft RUKN 2015-2034) Tenaga Air, 6.70%
Panas Bumi, 4.40%
EBT Lain, 0.43%
BBM, 1%
BBM, 11.49%
EBT, 25%
Gas, 24.07%
Batubara, 52.87%
Realisasi Tahun 2014
Batubara, 50%
Gas, 24%
Bauran Energi Program 35.000 MW EBT, 25% Gas, 25%
Target Bauran Energi Pembangkit Tahun 2025
Batubara, 50%
Target Bauran Energi Pembangkit Program 35.000 MW Kementerian ESDM Republik Indonesia
8
Progress Program 35.000 MW (Proyek baru) Pembangkit PLN: 9.945 MW
Pembangkit-Swasta: 25.584 MW Pengadaan
70%
Pengadaan
81% Perencanaan Perencanaan
29%
Konstruksi
1%
1%
Konstruksi
18% Transmisi (PLN+Swasta): 46.597 kms
Gardu Induk (PLN+Swasta): 108.789 MVA Konstruksi
26%
Konstruksi Perencanaan
38%
54%
Perencanaan
64% Pengadaan
10% Pengadaan
8% Kementerian ESDM Republik Indonesia
9
Progress Program 35.000 MW (Proyek on-going): 7.000 MW Pembangkit PLN: 4.193 MW
Pembangkit-Swasta: 3.218 MW Kemajuan (0-25%):
Kemajuan (0-25%):
20%
14%
Kemajuan (25-50%):
Kemajuan (25-50%):
4% Kemajuan (75-100%):
61%
Kemajuan (50-75%):
15%
14% Kemajuan (75-100%):
51%
Kemajuan (50-75%):
21%
Kementerian ESDM Republik Indonesia
10
8 Langkah Percepatan Pembangunan 35.000 MW No
Masalah
Solusi
1.
Penyediaan Lahan
Memberlakukan UU No 2/2012
2.
Negosiasi Harga
Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)
3.
Proses Penunjukan dan Pemilihan IPP
Percepatan dengan Tunjuk Langsung dan Pemilihan Langsung untuk EBT, Mulut Tambang, Gas Marginal, Ekspansi, dan Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)
4.
Pengurusan Izin
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5.
Kinerja Developer dan Kontraktor
Melakukan Due Dilligence (uji tuntas) – Permen ESDM No. 3/2015
6.
Kapasitas Manajemen Proyek
Membentuk PMO (Project Management Office) dan menunjuk Independent Procurement Agent
7.
Koordinasi Lintas Sektor
Membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian disatukan dengan KPPIP*)
8.
Permasalahan Hukum Menerbitkan Perpres (Ketentuan yang bersifat khusus)
*) KPPIP
Status
: Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas
Kementerian ESDM Republik Indonesia
11
Transmisi dan Gardu Induk • Swasta diperbolehkan untuk melakukan pembangunan jaringan transmisi. • Pengoperasian jaringan transmisi harus bersifat open access dan pengaturannya dilakukan oleh operator yang mengoperasikan sistem paling besar pada sistem setempat. • PT PLN diharapkan berperan lebih besar dalam pembangunan transmisi dan gardu induk untuk memberikan kepastian pembangunan. • Untuk Program 35 Ribu MW diperlukan pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk sepanjang 46 Ribu kms dan 108 Ribu MVA dengan total nilai investasi sebesar 19,3 Miliar USD ( Rp. 250,63 Triliun).
Kementerian ESDM Republik Indonesia
12
Isu Strategis • Program 35 Ribu MW dimasukkan sebagai salah satu proyek strategis
dalam
Rancangan
Perpres
mengenai
Percepatan
Pembangunan Proyek Strategis Pemerintah; • Pembangunan transmisi harus lebih cepat atau paling tidak bersamaan dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik;
• Kandungan lokal diupayakan semaksimal mungkin; • PT PLN melakukan kontrak dengan penyedia baja, pabrikasi tower, dan kontraktor pembangun tower untuk memastikan terlaksananya pembangunan tower sesuai dengan spesifikasi. Kementerian ESDM Republik Indonesia
13
Membangun Kedaulatan Energi Dan Sumber Daya Mineral • • • •
Akses Ketercukupan Kemampuan Kompetitif
Menangani Krisis
9 Program Strategis
Sinergi & Penguatan Kelembagaan
Subsidi BBM Efisiensi pasokan Blok Mahakam Kick off Program 35.000MW 5. Konsolidasi Organisasi 6. Stakeholder Manajemen
1. Perbaikan bauran energi menjadi 25% pada tahun 2025 2. Pembudayaan Konservasi Energi 3. Eksplorasi migas secara agresif 4. Peningkatan produksi dan lifting migas 5. Pembangunan infrastruktur migas 6. Pembangunan pembangkit 35.000 MW beserta transmisi dan gardu induk 7. Pembangunan industri penunjang sektor energi 8. Hilirisasi industri mineral dan batubara 9. Konsolidasi industri tambang
1. Penguatan ESDM (termasuk BPH dan SKK Migas) 2. Perbaikan regulasi (UU, PP, Permen) 3. BUMN sektor energi 4. Transformasi PLN dan Pertamina 5. Kerjasama Pemerintah-Swasta 6. Kerjasama Internasional
1. 2. 3. 4.
Kepemimpinan & sumber daya manusia: Peningkatan kepemimpinan dan profesionalitas SDM National Capacity Building: alih teknologi, keterlibatan industri nasional, database Tata kelola: Transparansi, akuntabilitas, fairness dan independensi Kementerian ESDM Republik Indonesia
14
www.esdm.go.id
Kementerian ESDM Republik Indonesia
15
