KEMENTERIAN ESDM. Program dan Kegiatan KESDM 2017 Sidang Kabinet Paripurna. Jakarta, 3 Januari 2017 KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN

ESDM Program dan Kegiatan KESDM 2017 Sidang Kabinet Paripurna

Jakarta, 3 Januari 2017

KEMENTERIAN

ESDM

1

Outline 1

Capaian Kinerja 2015-2016 dan Outlook 2017 • Midterm Review RPJMN 2015-2019 • Kinerja KESDM 2015-2016 dan Outlook 2017 • Realisasi Anggaran KESDM 2015-2016 dan Outlook 2017

2

Program dan Kegiatan APBN dan RKP 2017 • Postur Anggaran 2017 menurut Prioritas Pembangunan, Unit Organisasi dan Kelompok Keluaran • Ringkasan Prioritas Nasional Kedaulatan Energi RKP 2017 Lampiran • Rincian Program dan Kegiatan APBN dan RKP 2017

KEMENTERIAN

ESDM

3 4 6-10 11 12 13 14

16-47

2

Capaian Kinerja 2015, 2016 dan Outlook 2017

KEMENTERIAN

ESDM

3

Midterm Review RPJMN 2015-2019 (1/2)

7 . 15

Ukuran Kinerja Sektor ESDM sangat memerlukan kerja keras untuk mencapainya

Produksi Sumber Daya Energi

Minyak Bumi (MBOPD) Gas Bumi (MBOEPD) Batubara (Juta Ton) Penggunaan Dalam Negeri

(2016)

1.181,5 (2016)

434

(2016)

59

Gas Bumi (%)

(2016)

Batubara (%)

(2016)

Intensitas Energi Primer

(Penurunan 1%/tahun; SBM/miliar Rp)

Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) KEMENTERIAN

Pencapaian 2015 - 2016 820,3

ESDM

20,8 440

(2016)

8,1

(2016)

8 indikator on-track/on-trend (>90%) 3 indikator perlu kerja keras (60-90%) 4 indikator sangat sulit tercapai (<60%)

Outlook Target 2017 2019 815

700

1.150

1.295

413

400

62

64

29

60

472,6

463,2

11

16/12,9

(RUEN)

(RPJMN/RUEN)

Tantangan dan Upaya Perbaikan ke Depan • Perbaikan skema Kontrak Bagi Hasil Skema Gross Split:  Mempercepat & mengefektifkan eksplorasi & eksploitasi  Mendorong pengembangan/penguatan industri DN  Mendorong efisiensi pengelolaan biaya • Pengendalian produksi batubara dan pemanfaatan domestik untuk peningkatan kedaulatan energi • Beberapa konsumen dalam negeri mengambil alokasi dibawah kontrak • Mempercepat pembangunan infrastruktur penyaluran gas domestik: Pipa Gas Bumi, LNG Terminal • Penerbitan perizinan pengendalian ekspor bahan tambang • Pemanfaatan untuk meningkatkan perekonomian nasional • Penerapan manajemen energi di berbagai sektor • Implementasi teknologi bersih dan efisien • Evaluasi feed in tarif yang lebih kompetitif dan mencerminkan efektifitas biaya dengan regionalisasi • Fasilitasi Pembangunan PLTP • Pengembangan PLT-Surya, Hidro, Bayu, Arus Laut & Nuklir • Pengembangan bioenergi (listrik dan bahan bakar)

4

Midterm Review RPJMN 2015-2019 (2/2) Pencapaian 2015-2016

Pengembangan Kelistrikan

Rasio Elektrifikasi (%) Konsumsi listrik per kapita (kWh) Kapasitas Pembangkit (MW)

90,35

(2016)

956

(2016)

59,6

(2016)

Outlook 2017 92,75 1.058 64,1

Tantangan dan Upaya Perbaikan ke Depan

Target 2019 96,6 1.200 86,6/80,4 (RPJMN/Evaluasi)

Infrastruktur Migas

Kilang Minyak (unit)

Perpres Kilang, Pra-FS (2016)

FSRU/Regasifikasi/LNG Recieving Terminal (unit)

(2015-2016)

Jaringan Pipa Gas (km,

10.296

kumulatif)

(2015-2016)

SPBG (unit)

(2015-2016)

Jaringan Gas Kota (SR) KEMENTERIAN

2

ESDM

22

323.863

(kumulatif s.d. 2016 APBN & Non APBN)

EPC & PMC

1 7

1

(kumulatif)

12.598

18.322/15.664 (RPJMN/Evaluasi)

1

118

• Konsumsi listrik terus meningkat seiring peningkatan akses/ elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi • Penyelesaian permasalahan penyediaan lahan dan perizinan • Perbaikan pengaturan pokok-pokok PPA • Pengawasan dan monitoring ketepatan pelaksanaan pembangunan • 10 tahun ke depan:  Revitalisasi Kilang eksisting  Terbangun 6 kilang baru oleh Pertamina dan Swasta  Produk BBM diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

• Tumpang tindih pipa, toll fee distribusi yg mahal, perlunya penyempurnaan birokrasi/peraturan • Kedepan: Usaha niaga gas bumi melalui pipa perlu dilaksanakan per wilayah (sesuai peraturan yg berlaku); toll fee distribusi dihitung per wilayah niaga dgn formula; harmonisasi peraturan

konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan program (kumulatif) • Program jaringan distribusi gas kota selain dibiayai dari APBN didorong

1,1 jt/0,5 jt

APBN & Non 53.700 kumulatifAPBN s.d. 2019

(APBN)

• Penyediaan listrik melalui sinergi APBN, CSR BUMN dan mengundang partisipasi swasta memanfaatkan sumber EBT • Pelaksanaan program 35.000 MW

agar Badan Usaha Niaga Umum Gas Bumi dapat turut serta mengembangkan SPBG dan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga

(RPJMN/Evaluasi)

5

Kinerja KESDM 2015-2016 dan Outlook 2017 - Subsektor Minyak dan Gas Bumi (1/2) No

Indikator Kinerja

1

Produksi Minyak dan Gas Bumi a. Produksi Minyak Bumi (MBOPD) b. Produksi Gas Bumi (MBOEPD)

Capaian 2015

Target Prognosa Target 2016 2016 2017

779 1.189

820 1.150

820,3 1.181,5

1.169

1.167

1.169

2

Kapasitas Kilang (Ribu Barel Per Hari)

3

Alokasi Gas Domestik (% dan BBTUD)

56% (3.882)

61% (4.828)

4

Program Jaringan Gas Kota (Tambahan sambungan Rumah Tangga,SR)

7.636 (APBN)

88.000 (APBN)

KEMENTERIAN

ESDM

Hal-hal yang menjadi perhatian (Identifikasi Hambatan, alternatif, Solusi)

Untuk mendorong tumbuhnya investasi, disiapkan 815 perbaikan skema Kontrak Bagi Hasil Migas seperti Skema 1.150 Gross Split: − Mempercepat dan mengefektifkan eksplorasi dan eksploitasi − Mendorong pengembangan dan penguatan industri dalam negeri − Mendorong efisiensi pengelolaan biaya 1.169 10 tahun ke depan: − Revitalisasi Kilang eksisting − Terbangun 6 kilang baru oleh Pertamina & Swasta − Produk BBM diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri

59% 62% Mempercepat pembangunan infrastruktur penyaluran gas (4.062) (4.917) domestik: Pipa Gas Bumi, LNG Terminal Beberapa konsumen dalam negeri mengambil alokasi dibawah kontrak Program Jargas selain dibiayai dari APBN didorong agar 88.915 53.700 Badan Usaha Niaga Umum Gas Bumi dapat turut serta (APBN) (APBN) mengembangkan jaringan gas kota 6

Kinerja KESDM 2015-2016 dan Outlook 2017 - Subsektor Minyak dan Gas Bumi (2/2) No

Indikator Kinerja

5

Pengalihan Subsidi BBM (Rp Triliun)

6

Penetapan Wilayah Kerja a. WK Migas b. WK Perpanjangan/Alih Kelola

7

8

Penerimaan Negara Subsektor Minyak dan Gas Bumi (Rp Triliun)

Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi (Rp Triliun)

KEMENTERIAN

ESDM

Capaian 2015 186,3

12 3

Target Prognosa Target 2016 2016 2017 5,8

8

7,5

1 2

136,1

110,5

110,5

242

276

276


1,9 − Subsidi BBM diupayakan untuk dialihkan ke subsidi langsung sebagai bagian dari program keluarga sejahtera − Subsidi BBM 2017 sudah sudah mendekati kondisi ideal, hanya pada minyak tanah untuk daerah yang belum terkonversi ke LPG (sebesar 0,6 juta KL) dan minyak solar untuk non industri Untuk mendorong tumbuhnya investasi: − Sedang disiapkan perbaikan skema Kontrak Bagi Hasil 10 Migas seperti Skema Gross Split 2 − Penataan dan penyederhanaan proses/perizinan − Penerimaan rendah akibat harga minyak dunia 105,5 − Menjaga pencapaian lifting migas 299

− Rendahnya harga minyak menyebabkan operator menunda rencana investasi

7

Kinerja KESDM 2015-2016 dan Outlook 2017 - Subsektor Ketenagalistrikan No 1

Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi (%)

Capaian 2015 88,30

Target 2016 90,15

Prognosa 2016 90,35

Target 2017


92.75 − −

2

Konsumsi Listrik (kWh/kapita)

918,6

985

956

3

Pangsa BBM pada Pembangkit (%)

8,58

6,97

6,97

4

Tambahan Pembangkit (MW)

2.464

4.212

4.128

5

Subsidi Listrik (Rp. Triliun)

56,55

65,15

59,23

6

Susut Jaringan (%)

8,87

8,70

8,68

7

Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (Rp Triliun)

KEMENTERIAN

ESDM

1.058 Konsumsi listrik terus meningkat seiring peningkatan akses/ elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi 4,66

Percepatan pembangunan pembangkit EBT dan peningkatan pasokan gas

4.487 − − −

109

220

109,6

Pelaksanaan program 35.000 MW (pembangkit, transmisi dan gardu induk) Mempercepat program penyediaan listrik melalui sinergi APBN, CSR BUMN dan mengundang partisipasi swasta dengan mengoptimalkan sumber EBT setempat

Diperlukan dukungan penyelesaian permasalahan penyediaan lahan dan perizinan Perbaikan pengaturan pokok-pokok PPA Pengawasan dan monitoring ketepatan pelaksanaan pembangunan

44,98 Mengintegrasikan subsidi listrik dengan program keluarga sejahtera 8,55 − −

Modernisasi sistem penyaluran dan metering Peningkatan pengawasan untuk mencegah pencurian listrik

Penyebab masih kecilnya realisasi investasi: − Beberapa proyek IPP masih proses pengadaan dan sebagian 166,2 proyek yang sudah tahap kontrak belum PPA atau financing close − Hambatan dalam pembebasan lahan (penetapan lokasi, tumpang tindih lahan, penolakan warga) 8

Kinerja KESDM 2015-2016 dan Outlook 2017 - Subsektor Mineral dan Batubara No 1 2 3

4 5 6

7 8

Indikator Kinerja Produksi Batubara (Juta Ton) Alokasi Batubara Domestik (Juta Ton) Jumlah Amandemen Kontrak (kontrak) - PKP2B - KK Penataan IUP - CNC (Clear and Clean) - Total IUP Pembangunan Smelter (unit per tahun) Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang (Ha)

Penerimaan Negara Subsektor Mineral dan Batubara (Rp. Triliun) Investasi Subsektor Mineral dan Batubara (Rp Triliun)

KEMENTERIAN

ESDM

Capaian 2015

Target Prognosa Target 2016 2016 2017

461

419

434

86,81

86,00

90,55

22 9

---

11 11

6.370 10.339 5

4

6.444 9.721 3

6.732

6.700

6.700

29,63

30,1

27,0

71,15

78,00

91,07


413 Pengendalian produksi batubara dan pemanfaatan domestik untuk peningkatan kedaulatan energi 121,00 − Penerbitan perizinan pengendalian ekspor bahan tambang − Pemanfaatan batubara untuk meningkatkan perekonomian nasional Amandemen kontrak dengan mempertimbangkan penerimaan negara, divestasi saham, kelanjutan operasi pertambangan dan 36 kewajiban pengolahan dan pemurnian 14 Evaluasi penerbitan IUP mengacu pada peraturan yang berlaku Ditargetkan CNC seluruh IUP selesai tahun 2017 4 Peningkatan kepatuhan terhadap komitmen pembangunan smelter melalui evaluasi izin ekspor 6.800 − Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang menjadi kesatuan proses kegiatan pertambangan yang wajib dilaksanakan − Setiap pemegang izin pertambangan wajib untuk menyerahkan dana jaminan reklamasi sebagai salah satu syarat CNC 45,2 Peningkatan kepatuhan pembayaran kewajiban perusahaan 82,00 Kepastian usaha melalui revisi UU Minerba dan revisi peraturan terkait hilirisasi 9

Kinerja KESDM 2015-2016 dan Outlook 2017 - Subsektor EBTKE No

Indikator Kinerja

1

Pembangunan PLT Panas Bumi (MW)

2

Capaian 2015

Target 2016

Prognosa Target 2016 2017


1.438,5

1.635,5

Pembangunan PLTS dan PLTM/MH (MW)

273,1

282,5

3

Pembangunan PLT Bioenergi (MW)

1.767,1

2.069,4

1.757,4

4

Pemakaian Bahan Bakar Nabati (Juta KL)

1,65

3,60

3,58

4,60 Rendahnya harga minyak

5

Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton CO2)

29,6

39,3

39,3

45,1 − Target 23% bauran energi primer EBT pada tahun 2025 − Pengelolaan sampah untuk energi listrik − Penerapan konservasi energi di sektor industri, bangunan gedung dan rumah tangga

6

Penerimaan Negara Subsektor EBT (Rp. Triliun)

0,88

0,63

0,76

0,65

7

Investasi (Rp Triliun)

30,10

18,49

16,47

KEMENTERIAN

ESDM

1.643,5 1.858,5 Evaluasi feed in tarif yang lebih kompetitif dan 282,5 291,7 mencerminkan efektifitas biaya dengan regionalisasi

2.093

21,06 Untuk menarik investasi dilakukan: − Pemberian kemudahan dan/atau insentif − Menyediakan mekanisme feed in tariff dalam penetapan harga jual energi terbarukan − Dukungan pemberian insentif fiskal 10

Realisasi Anggaran Kementerian ESDM 2016 (SPAN Kemenkeu: 3 Jan 2017 pkl 05.00 WIB) 92%

100

80

Realisasi 70

75,3% SP2D

(Target 2017) (per 3 Jan ’16)

Hasil kerja bersama:

Pagu 90 APBN-P 2016: Rp.7,74T 75,6% SPM

Rencana 2017

Kurva penyerapan anggaran TA 2016 lebih baik dibandingkan periode yang 2016 sama TA 2015 (Setelah

76,1% Target

95,7%

75,3% (per 3 Jan ’16)

63,9% (Realisasi 2015)

Self-Block)

60

Pagu Setelah Self-Blocking 2016: Rp.6,09T 50 40 Realisasi

95,7% SP2D

96,1% SPM

2016

96,8% Target

30 20

2015

10 0

Jan RENC 2017 REAL APBNP 2016 REAL Pmotongan 2016 REAL KEU 2015

KEMENTERIAN

ESDM

3 0 0 0

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

6 9 15 23 30 36 44 53 63 75 92 3 5 13 18 23 27 34 43 48 55 75 3 5 13 18 23 27 34 55 61 69 96 0 0 0 4 7 11 14 21 27 36 64 Catatan: Terdapat Pagu Self Blocking Kementerian ESDM sebesar Rp.1,65 triliun (22% terhadap alokasi APBN-P) 11

Program dan Kegiatan APBN dan RKP 2017

KEMENTERIAN

ESDM

12

Kelompok Keluaran

Total Anggaran

Prioritas Pembangunan

Postur Anggaran 2017 menurut Prioritas Pembangunan, Unit Organisasi dan Kelompok Keluaran 51,6% 0,1% 0,7%

19,9% 100%

100%

80,1%

47,6%

22,4% 90,6% 9,4%

Priornas Kedaulatan Energi

98,7%

98,9%

1,3%

1,1%

Priornas Pelayanan Pendidikan

81,5% 18,5%

91,3%

83,3%

8,7%

0,7% 16,0%

Priornas Pembangunan Pariwisata

85,1% 77,6% 14,9% Prioritas K/L

100% Rp7.027,2 Rp390,5 Miliar Miliar 1,3% 20,7% 47,3% 30,7%

Rp79,7 Miliar

Rp2.540,1 Miliar

Rp175,4 Miliar

Rp319,5 Miliar

Rp63,9 Miliar

Rp597,2 Miliar

Rp.557,7 Miliar

Rp775,5 Miliar

Rp206,9 Miliar

Rp1.320,8 Miliar

3,2%

3,2%

5,9%

2,5%

2,7%

1,2%

9,4%

26,1%

36,0%

27,8%

33,8%

51,7%

0,6% 24,4%

0,7%

38,5%

0,5% 6,8%

36,9%

69,7%

63,5%

31,3% 21,5%

1,2% 12,9%

46,5%

53,8%

58,3%

70,7%

8,4%

Setjen KESDM

58,1%

Belanja Publik Fisik

Belanja Aparatur Total KESDM

84,3%

Itjen KESDM

Ditjen Migas

Ditjen Gatrik

Belanja Publik Non-Fisik Ditjen Minerba

Setjen DEN

 Belanja Aparatur: output tidak secara langsung dinikmati stakeholder di luar unit organisasi (pelayanan internal unit organisasi);  Belanja Publik Fisik: infrastruktur migas, EBT, dan sumur air tanah;

KEMENTERIAN

ESDM

47,0%

75,0%

Balitbang ESDM

77,1%

9,2%

Output Cadangan BPSDM ESDM

Badan Geologi

BPH Migas

Ditjen EBTKE

 Belanja Publik Non-Fisik: bimbingan teknis, penyuluhan, pendampingan, sosialisasi, regulasi, perizinan, rekomendasi dan fasilitasi lainnya kepada masyarakat/stakeholder eksternal unit organisasi;  Output Cadangan: hasil efisiensi

13

Ringkasan Prioritas Nasional Kedaulatan Energi RKP 2017 1 Kegiatan Prioritas 6: 1. Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel 2. Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik

Rp. 0,01 Triliun

6 Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan dan Tepat Sasaran

Kegiatan Prioritas 5: 1. Penerapan Manajemen Energi di Berbagai Sektor 2. Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien 3. Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi

Rp. 0,05 Triliun

5

Efisiensi dan Konservasi Energi

Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi

Pengembangan Lapangan Migas Baru Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Perbaikan Tata Kelola Migas Pengendalian Produksi Batubara

Rp. 0,05 Triliun KEMENTERIAN

ESDM

1. 2. 3. 4.

Pembangunan Bioenergi Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus Laut dan Nuklir Penyempurnan Feed In Tariff dan Subsidi EBT Pembangunan PLTP

Rp. 0,99 Triliun

2 Kegiatan Prioritas 2:

Peningkatan Aksesibilitas Energi

1. Fasilitasi Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik 2. Konversi BBM ke BBG untuk Rumah Tangga dan Transportasi 3. Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas dalam Negeri 4. Fasilitasi Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit dan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

KEDAULATAN ENERGI

Rp.3,35 Triliun

4

Kegiatan Prioritas 4: 1. 2. 3. 4.

Kegiatan Prioritas 1:

Penyediaan Energi Primer

3

Rp. 1,88 Triliun

Pengembang an Cadangan Energi

Kegiatan Prioritas 3: 1. 2. 3. 4.

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM & LPG Pembentukan Cadangan Penyangga Energi

Rp. 0,36 Triliun 14

KEMENTERIAN

ESDM

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN

ESDM

Rincian Program dan Kegiatan APBN dan RKP 2017 Prioritas Kedaulatan Energi

KEMENTERIAN

ESDM

16

Prioritas Nasional Kedaulatan Energi RKP 2017 1

LEVEL 1

6 Kemen ESDM, Kemenkeu

Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan dan Tepat Sasaran

Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi (Rp.994,2M)

Kemen ESDM, Kementan,KUKM, KemendesPDT, BPPT, Kemen PUPR, Kemen BUMN, Kemenkeu, KLHK, Pemda, BMKG, LIPI, DEN, Pemda, BPDP, BSN, Batan, Bappeten, BKPM

2 Peningkatan Aksesibilitas Energi

Kemen ESDM, Kemenkeu, KKP, BPPT, Kemen Hub, Kemenperin, Kemen BUMN (PLN, PGN, Pertamina), Pemda, Swasta, Kemendes-PDT, BPPT, KLHK, Kemen ATR, BNPB, LIPI,

(Rp.1.878,1M)

(Rp.9,8M)

PRIORITAS NASIONAL

KEDAULATAN ENERGI

PROGRAM PRIORITAS Kemen ESDM, Kemenperin, BUMN, BPPT, Kemenhub, Pemda, Swasta

5 Efisiensi dan Konservasi Energi (Rp. 50,7M)

• Koordinasi Perencanaan: Kemen PPN/Bappenas • Koordinasi Pelaksanaan: Kemenko Kemaritiman

KEMENTERIAN

ESDM

(Rp.3.346,1M)

3 Pengembangan Cadangan Energi

4

(Rp.359,6M)

Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemen ATR, Swasta, Pemda, DEN

Penyediaan Energi Primer (Rp.53,8M)

Kemen ESDM, Kemenkeu, BPPT, Kemen BUMN, KLHK, Pemda, Swasta, BNPB

17

Program Prioritas 1

Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi

KEMENTERIAN

ESDM

18

Program Prioritas 1: Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi 1

LEVEL 2

Pembangunan Bioenergi (Rp.45,8M)

Kemen BUMN

Kemen ESDM, Kemen Pertanian, Kemen KUKM, Kemen Desa PDT, KLHK, BPPT, Kemen BUMN, BMKG, LIPI, DEN, Kemen PUPERA, PEMDA

5

2

Pengembangan Industri Penunjang EBT

Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus Laut dan Nuklir

PENINGKATAN PERANAN EBT DALAM BAURAN ENERGI

(Rp.916,4M)

Kemen ESDM, Kemen PUPERA, Kemen Desa-PDT, KLHK, Kemen KUKM, BMKG, BPPT, LIPI, DEN, BATAN, PEMDA, BAPETEN

(Rp.994,2M)

4 Kemen ESDM, Kemen BUMN, BKPM, KLHK, DEN, BPPT, Kemen ATR, PEMDA

KEMENTERIAN

ESDM

3

Pembangunan PLTP

Penyempurnan Feed In Tariff dan Subsidi EBT

(Rp.30,0M)

(Rp.1,9M)

Kemen ESDM, BKPM, Kemenkeu, Kemen BUMN, DEN

19

Program Prioritas 1: Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi LEVEL 3

Kegiatan Prioritas 1: Pembangunan Bioenergi Monitoring Produksi Biofuel (4,6 Juta KL)

Pembangunan Biogas Komunal (48 M3/Hari)

Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Bioenergi (1.000 kW)

------------ Proyek Prioritas ------------



•

•

•

Layanan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel

•

Pembangunan Biogas Komunal Pondok Pesantren I (Jateng) Pembangunan Biogas Komunal Pondok Pesantren II (Jatim)

Pembangunan PLT Biomassa (NTT)

Kegiatan Prioritas 2: Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus Laut dan Nuklir Pembangunan Pembangkit Listrik dari Aneka EBT (128 Unit) ------------------------------------------------------------------ Proyek Prioritas -----------------------------------------------------------------• • • • •

Pembangunan PLTS Terpusat (22 Provinsi) Pembangunan PLTB (1 Provinsi) Pembangunan PLTM/H (19 Provinsi) Penyusunan Pra FS/FS/DED/BED Pembangunan Infrastruktur Aneka EBT dan Konservasi Energi (15 Provinsi) Penyusunan Pra FS/FS/DED/BED Pembangunan Infrastruktur Bioenergi

KEMENTERIAN

ESDM

20

Program Prioritas 1: Peningkatan Peranan EBT dalam Bauran Energi LEVEL 3

Kegiatan Prioritas 3: Penyempurnan Feed In Tariff dan Subsidi EBT Penyusunan Regulasi di Bidang Aneka EBT (3 Dokumen) ------------------------------------------------------------------ Proyek Prioritas -----------------------------------------------------------------• •

Penyusunan Konsep, Review dan Implementasi Peraturan Terkait Energi Baru dan Terbarukan Penyusunan Konsep Juknis Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil

Kegiatan Prioritas 4: Pembangunan PLTP Pelelangan WKP (5 Dokumen) dan Penetapan WKP (3 Dokumen)

Fasilitasi Pembangunan PLTP (215 MW) (3 propinsi)

Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi (14 Provinsi)


--------- Proyek Prioritas ---------


• Menyusun Task Force Pencapaian Target Road Map Pabum • Melakukan Monitoring dan Evaluasi Isu Strategis Pabum • Melakukan Monitoring Pelaksanaan Crash Program Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II yang Berasal dari Tenaga Pabum

• Melakukan Evaluasi RKAB Eksplorasi Pengusahaan Pabum • Melakukan Evaluasi RKAB Eksploitasi Pengusahaan Pabum • Melakukan Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Pabum • Melakukan Pengawasan Kegiatan Eksploitasi Pabum • Melakukan Verifikasi Masterlist Pabum • Melakukan Pengawasan Realisasi Impor Barang Pengusahaan Pabum

• Melakukan Pelelangan Wilayah Kerja Pabum (5 lokasi) • Melakukan Perencanaan dan Penetapan Wilayah Kerja Pabum

KEMENTERIAN

ESDM

21

Program Prioritas 2

Peningkatan Aksesibilitas Energi

KEMENTERIAN

ESDM

22

Program Prioritas 2: Peningkatan Aksesibilitas Energi 1

LEVEL 2

Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik (Rp. 12,3M)

4

Kemen ESDM

Fasilitasi Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit dan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

Kemen ESDM, Kemen BUMN, BKPM, Kemenkeu, Kemen Desa-PDT, BPPT, PLN, KLHK, Kemen ATR, PEMDA, BNPB, LIPI

2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS ENERGI (Rp.1.878,1M)

Konversi BBM ke BBG untuk Rumah Tangga dan Transportasi

Kemenperin, Kemen ESDM, Kemen KP, Kemenhub, BPPT

(Rp. 1.816.9M)

(Rp.4,8M)

3 Kemen ESDM, Kemen BUMN, BPPT

Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas dalam Negeri (Rp.44,0M)

KEMENTERIAN

ESDM

23

Program Prioritas 1: Peningkatan Aksesibilitas Energi LEVEL 3

Kegiatan Prioritas 1: Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Peningkatan Rasio Elektrifikasi (92,75%)

Fasilitasi Pembangunan Gardu Induk (35.688 MVA) (Seluruh Provinsi)

--------------------------------------- Proyek Prioritas ---------------------------------------


• • • •

• Penyusunan Data dan Informasi Peta Geospasial Gardu Induk

• •

• • • •

Monitoring pengembangan jaringan dan Gardu Distribusi bidang lisdes Evaluasi Kinerja Percepatan Pengembangan Infrastruktur lisdes Monitoring Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Daerah Perbatasan/Pulau Terluar Pembinaan dan Koordinasi Dengan Pemda/Instansi Terkait Dalam Pengambangan lisdes Indonesia Bagian Barat Pembinaan dan Koordinasi Dengan Pemda/Instansi Terkait Dalam Pengembangan lisdes Indonesia Bagian Tengah Koordinasi Usulan Dengan PLN Wilayah/Cabang/Ranting, Stakeholder dan Instansi Terkait Lainnya Dalam Perencanaan Pengembangan lisdes Koordinasi Program Prioritas Nasional Dalam Rangka Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Daerah Kawasan Nelayan Pembinaan dan Koordinasi Dengan Pemda/Instansi Terkait Dalam Pengembangan lisdes Indonesia Bagian Timur Penyusunan Pedoman Pengembangan lisdes Penyusunan Data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik

KEMENTERIAN

ESDM

24


Kegiatan Prioritas 1: Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Pembangunan Jaringan Transmisi (16.080 KMS) (29 Provinsi)

Fasilitasi Penambahan Kapasitas Pembangkit Listrik (4.487 MW) (31 Provinsi)

Peningkatan Konsumsi Listrik (1.058 kWh/kapita)



--------- Proyek Prioritas ---------

• Pemantauan status pengadaan tanah transmisi dan Gardu Induk • Pemantauan perkembangan investasi pembangunan transmisi dan Gardu Induk pada wilayah kerja PT. PLN • Penyelenggaraan pertemuan pembahasan perkembangan investasi pembangunan transmisi dan Gardu Induk pada WK PT. PLN

• Evaluasi Kemajuan Dan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Program 35GW • Penyelenggaraan Evaluasi Kemajuan dan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Program 35GW • Evaluasi Kemampuan Pasokan Pembangkit Tenaga Listrik Nasional • Monitoring Data dan Informasi Kondisi Operasi dan Pembebanan Pembangkit FTP-1 dan FTP-2 • Penyusunan Data Dan Informasi Peta Geospasial Pembangkit Listrik

KEMENTERIAN

ESDM

• Penyusunan Data Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional

25


Kegiatan Prioritas 2: Konversi BBM ke BBG untuk Rumah Tangga dan Transportasi Pendataan Calon Penerima Paket Perdana 3 KG (100.000 paket)

Penyusunan FS Pembangunan Stasiun LNG Perkapalan (6 Lokasi)

Distribusi Paket Perdana LPG 3 KG (517.630 Paket)




•

•

•

Pendataan Pengguna dan Pengendalian LPG 3 KG (2 Provinsi)

Perencanaan, Pembangunan Stasiun LCNG/LNG (6 Provinsi)

•

Perencanaan, Pengadaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 KG Paket Perdana konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 KG (5 Provinsi)

Relokasi Subsidi Solar Menjadi Subsidi LPG Untuk Nelayan (24.000 Paket) ---------------------------------------------------------------- Proyek Prioritas ---------------------------------------------------------------• • • •

Perencanaan pengadaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Pilot Project Konversi BBM ke BBG untuk nelayan (20 Provinsi) Sosialisasi verifikasi dan pengawasan pilot project konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Survei pendataan kapal nelayan pilot project konversi BBM ke BBG untuk nelayan

KEMENTERIAN

ESDM

26


Kegiatan Prioritas 2: Konversi BBM ke BBG untuk Rumah Tangga dan Transportasi Pembangunan SPBG (1 Lokasi)

Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Rumah Tangga (53.700 SR)

Fasilitasi Penyediaan BBG Dan CNG (10 MMSCFD)




•

•

•

• •

Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Pembangunan Infratsruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi (1 Provinsi) PMC Pembangunan Infratsruktr Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi

KEMENTERIAN

ESDM

• •

Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah tangga (5 Provinsi) PMC Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah tangga

•

Koordinasi dan Evaluasi Teknis Perizinan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir, Niaga LPG, Niaga LNG, dan Niaga CNG Koordinasi dan Evaluasi Teknis terkait Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Ekspor dan Impor Gas Bumi

27


Kegiatan Prioritas 3: Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas dalam Negeri Monitoring Alokasi Gas Domestik (62 %)

Monitoring Alokasi Batubara Domestik (29 %)

-------------------------- Proyek Prioritas --------------------------


• • •

•

Penyusunan rencana alokasi dan neraca gas bumi Indonesia Penilaian dan Pemantauan Harga Gas Bumi Evaluasi kebijakan gas bumi nasional

Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri

Kegiatan Prioritas 4: Fasilitasi Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit dan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Fasilitasi Pembangunan Pipa Transmisi dan Distribusi (12.597 Km)

Fasilitasi Pembangunan Terminal LNG (1 Unit) (Sulsel)



• •

• •

Fasilitasi pembangunan pipa transmisi dan distribusi (6 Provinsi) Menyusun Pemukhtahiran data infrastruktur pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa

KEMENTERIAN

ESDM

Evaluasi kebijakan pengembangan infrastruktur migas Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional 28

Program Prioritas 3

Pengembangan Cadangan Energi

KEMENTERIAN

ESDM

29

Program Prioritas 3: Pengembangan Cadangan Energi 1

LEVEL 2

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Kemen ESDM

(Rp.121,4M)

2

4 Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemen ESDM, DEN

Pembentukan Cadangan Penyangga Energi

PENGEMBANGAN CADANGAN ENERGI

Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak

(Rp.359,6M)

(Rp.7,5M)

(Rp.0,9M)

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemen ATR, Kemenko Perekonomian

3 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG

Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu

(Rp.229,9) KEMENTERIAN

ESDM

30

Program Prioritas 3: Pengembangan Cadangan Energi LEVEL 3

Kegiatan Prioritas 1: Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Cadangan Minyak Bumi (6.714 MMSTB)

Peningkatan Cadangan Gas Bumi (146 TSCF)

Peningkatan Eksplorasi Migas Konvensional Baru (9 Lokasi)




• Evaluasi data cadangan minyak dan gas bumi • Pemantauan dan Evaluasi Hasil Produksi serta Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi • Pemantauan pengelolaan Sumur Tua

• Evaluasi data cadangan minyak dan gas bumi • Pemantauan dan Evaluasi Hasil Produksi serta Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi

• Survey Passive Seismic Tomography • Data Akuisisi Seismik

Kegiatan Prioritas 2: Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak Pelaksanaan FEED dan DEDC Pembangunan Kilang Minyak (30 %) ----------------------------------------------------------------- Proyek Prioritas ----------------------------------------------------------------• Fasilitasi rencana pembangunan dan pengembangan kilang minyak grass rout dan RDMP (Kaltim)

KEMENTERIAN

ESDM

31

Program Prioritas 3: Pengembangan Cadangan Energi LEVEL 3

Kegiatan Prioritas 3: Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG Peningkatan Kapasitas Tangki Penyimpanan LPG (6.000 MT)

Peningkatan Kapasitas Tangki Penyimpanan BBM (23.000 KL)

------------------------- Proyek Prioritas -------------------------


• Perencanaan, Pengadaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kontruksi tangki penyimpanan LPG (4 Provinsi)

• Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan kontruksi tangki penyimpanan BBM • Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM (3 Provinsi)

Kegiatan Prioritas 4: Pembentukan Cadangan Penyangga Energi Penyusunan Regulasi Cadangan Penyangga Energi (1 Peraturan) ----------------------------------------------------------------- Proyek Prioritas ----------------------------------------------------------------• Menyusun Strategi dan Kebijakan Penyediaan Cadangan Penyangga Energi

KEMENTERIAN

ESDM

32

Program Prioritas 4

Penyediaan Energi Primer

KEMENTERIAN

ESDM

33

Program Prioritas 4: Penyediaan Energi Primer 1

LEVEL 2

Pengembangan Lapangan Migas Baru (Rp.9,9M)

2

4 Kemen ESDM, KLHK, Kemenkeu

Kemen ESDM, Kemen BUMN, BPPT, BNPB

Pengendalian Produksi Batubara

PENYEDIAAN ENERGI PRIMER

(Rp.2,8M)

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

(Rp.53,8M)

(Rp.10,6M)

Kemen ESDM (termasuk SKK Migas), Kemen BUMN

3 Perbaikan Tata Kelola Migas (Rp.30,5M) KEMENTERIAN

ESDM

Kemen ESDM (termasuk BPH Migas), Kemenkeu, Kemen BUMN

34

Program Prioritas 4: Penyediaan Energi Primer LEVEL 3

Kegiatan Prioritas 1: Pengembangan Lapangan Migas Baru Survey Seismik 2D (3,848 Km) dan Survey Seismik 3D (2,723 Km)  Non APBN

Penawaran WK Konvensional Baru (8 Lokasi) dan Penawaran WK Non Konvensional Baru (2 Lokasi)



• Monitoring dan Penilaian Kinerja Kontraktor Kerja Sama Eksplorasi • Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan komitmen pasti eksplorasi Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional dan Non Konvensional • Evaluasi dan Verifikasi Temuan Hidrokarbon

• Penawaran wilayah kerja migas konvensional • Koordinasi kegiatan penyiapan dan penawaran serta promosi wilayah kerja konvensional • Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional • Penyiapan Draft Kontrak WK Migas Non Konvensional • Penyiapan Term & Conditions WK Migas Non Konvensional • Penyiapan lelang reguler dan penawaran langsung WK Migas non konvensional

Fasilitasi Eksplorasi Sumur Migas Baru (44 Sumur) ----------------------------------------------------------------- Proyek Prioritas ----------------------------------------------------------------• Monitoring dan Penilaian Kinerja Kontraktor Kerja Sama Eksplorasi • Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan komitmen pasti eksplorasi Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional dan Non Konvensional • Evaluasi dan Verifikasi Temuan Hidrokarbon KEMENTERIAN

ESDM

35


Kegiatan Prioritas 1: Pengembangan Lapangan Migas Baru Penandatanganan KKS Migas Konvesional (4 KKS) dan Penandatanganan KKS Migas Non Konvesional (2 KKS)

Reserve Replacement Ratio Migas Conventional and Unconventional (89,89 BBOE)



• Penyiapan wilayah kerja migas konvensional melalui lelang reguler dan penawaran langsung • Penyusunan term and condition wilayah kerja migas konvensional • Evaluasi dan penyiapan draft kontrak kerja sama migas konvensional • Penawaran wilayah kerja migas konvensional • Koordinasi kegiatan penyiapan dan penawaran serta promosi wilayah kerja konvensional • Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional • Penyiapan Draft Kontrak WK Migas Non Konvensional • Penyiapan Term & Conditions WK Migas Non Konvensional • Penyiapan lelang reguler dan penawaran langsung WK Migas non konvensional KEMENTERIAN

ESDM

• Evaluasi dan Verifikasi Temuan Hidrokarbon • Evaluasi dan Pemantauan Pemanfaatan Hasil Studi Geologi dan Geofisika Kontraktor Kerja Sama • Evaluasi dan pemantauan pelaksanaan komitmen pasti eksplorasi Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional dan Non Konvensional

36


Kegiatan Prioritas 2: Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Pemantauan, Evaluasi dan Fasilitasi Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (1.965 MBOEPD)

Intensifikasi Eksplorasi Migas di Indonesia (7 WK)



• Inventarisasi Lapangan Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak/Belum Diproduksikan • Pemantauan dan Evaluasi Hasil Produksi serta Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi • Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Produksi Minyak Bumi dengan Metode EOR • Pemantauan Pelaksanaan Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu • Pemantauan Pengelolaan Sumur Tua • Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas

KEMENTERIAN

ESDM

• Intensifikasi Eksplorasi Migas di Indonesia

37


Kegiatan Prioritas 3: Perbaikan Tata Kelola Migas

Revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001 (1 revisi UU Migas dan 5 RPP)

Pemantauan Ketersediaan Jenis BBM tertentu (JBT) sejumlah (16,2 juta kL) dan Jenis BBM khusus Penugasan (JBKP) sejumlah (13,5 juta kL)



• Penyusunan Revisi Undang-Undang Migas • Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

KEMENTERIAN

ESDM

• Melakukan Supervisi Implementasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Melalui Sub Penyalur • Menyusun Alokasi Kuota JBT dan JBKP setiap Kabupaten/Kota di Seluruh Wilayah NKRI • Menyusun Alokasi Kuota JBT untuk Konsumen Pengguna Sektor Transportasi

38


Kegiatan Prioritas 4: Pengendalian Produksi Batubara Pengendalian Produksi Batubara untuk Menjaga Pasokan yang Sustainable (413 Juta Ton) ----------------------------------------------------------------- Proyek Prioritas ----------------------------------------------------------------• • • • •

Pengawasan PKP2B Tahap Kegiatan Konstruksi dan Operasi Produksi Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PKP2B Tahap Konstruksi dan Operasi Produksi Evaluasi Harga Batubara Acuan Rekonsiliasi Data Produksi dan Penjualan Batubara Pembangunan Sistem Pelaporan Perusahaan Pertambangan Batubara Berbasis Online

KEMENTERIAN

ESDM

39

Program Prioritas 5

Efisiensi dan Konservasi Energi

KEMENTERIAN

ESDM

40

Program Prioritas 5: Efisiensi dan Konservasi Energi 1

LEVEL 2

Penerapan Manajemen Energi di Berbagai Sektor

Kemen ESDM, Kemenperin, Kemen BUMN, BPPT

(Rp.3,1M)

3

Kemen ESDM

Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi (Rp.3,7M)

KEMENTERIAN

ESDM

EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI (Rp.50,7M)

2 Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien (Rp.43,9M)

Kemen ESDM, Kemen BUMN, Kemenhub, Kemenperin

41

Program Prioritas 5: Efisiensi dan Konservasi Energi LEVEL 3

Kegiatan Prioritas 1: Penerapan Manajemen Energi di Berbagai Sektor Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penghematan Energi (68 instansi pemerintah)

Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Energi (100 Perusahaan dengan Konsumsi Energi > 6000 MTOE/Tahun Melapor)



• Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penghematan Energi di Instansi Pemerintah

• Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Manajemen Energi di Industri dan Bangunan

Kegiatan Prioritas 2: Implementasi Teknologi Bersih Dan Efisien Retrofiting lampu penerangan lampu PJU (3 Daerah)

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Cerdas (Menggunakan PV) (3 Daerah)



• Pemasangan Retrofiting lampu penerangan jalan umum (3 Provinsi) • Pemasangan Retrofiting lampu penerangan jalan umum tahap II

KEMENTERIAN

ESDM

• Penerangan Jalan Umum (PJU) Pintar dengan PV (3 Provinsi)

42

Program Prioritas 5: Efisiensi dan Konservasi Energi LEVEL 3

Kegiatan Prioritas 2: Implementasi Teknologi Bersih Dan Efisien Monitoring Terhadap Pencapaian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) RAN-RAD (1 Laporan)

Pembangunan Sistem Monitoring Konsumsi Energi: 6 Gedung Lingkungan KESDM



• Melakukan Monitoring terhadap Pencapaian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) RAN-RAD

• Pemasangan Sistem Monitoring Konsumsi Energi dan Penggantian Lampu di Lingkungan Kementerian ESDM (3 Provinsi)

Kegiatan Prioritas 3: Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi Penyusunan Pedoman Pembiayaan Investasi Efisiensi Energi (1 Dok)

Penyusunan Mekanisme DKE untuk Penerapan Efisiensi Energi (1 paket)

Pelaksanaan Kegiatan Sektor Industri Dasar Teraudit IGA (6 Objek)




• Penyusunan Pedoman Pembiayaan Investasi Efisiensi Energi

• Menyusun Mekanisme Dana Ketahanan Energi untuk Penerapan Efisiensi Energi

• Melakukan Investment Grade Energi Audit (2 Provinsi)

KEMENTERIAN

ESDM

43

Program Prioritas 6

Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan dan Tepat Sasaran

KEMENTERIAN

ESDM

44

Program Prioritas 6: Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan & Tepat Sasaran LEVEL 2

1

Kemen ESDM

Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel (Rp.5,0M)

KEMENTERIAN

ESDM

2 PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN, TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN

Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik

(Rp. 9,8M)

(Rp.4,8M)

Kemen ESDM

45


Kegiatan Prioritas 1: Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel

Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel (640 sampel uji) ----------------------------------------------------------------- Proyek Prioritas ----------------------------------------------------------------• Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel

Kegiatan Prioritas 2: Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik Formulasi Harga Dan Besaran Subsidi Listrik ----------------------------------------------------------------- Proyek Prioritas ----------------------------------------------------------------• • • • • • • •

Penyusunan Pedoman Evaluasi Perhitungan Harga Jual Tenaga Listrik Pembangkit Peaker Koordinasi Dalam Rangka Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Koordinasi Penyiapan Regulasi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Koordinasi dan Verifikasi Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik Verifikasi dan Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik PT PLN (Persero) Monitoring dan Evaluasi Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik Penyusunan Pedoman Verifikasi dan Penerapan Pelanggan Rumah Tangga Penerima Subsidi Listrik Pemantauan dan Verifikasi Penggunaan BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik

KEMENTERIAN

ESDM

46


Kegiatan Prioritas 2: Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik Pelaksanaan Subsidi Listrik yang Tepat Sasaran

Penyediaan Subsidi / Insentif Pengembangan EBT (100 %)



• Koordinasi Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi Listrik • Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Feed in Tariff Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

• Monitoring pelaksanaan penetapan harga listrik dari pembangkit energi baru terbarukan

KEMENTERIAN

ESDM

47

Peta Sebaran Lokasi

KEMENTERIAN

ESDM

48

Sebaran Lokasi Pra FS/FS/DED/BED Infrastruktur Aneka EBT (15 Provinsi) & Pembangunan Bioenergi (3 Unit)

Pembangunan PLT Biomassa (1) Pembangunan Biogas Komunal (2) Rincian Lokasi KEMENTERIAN

ESDM

Pra FS/FS/DED/BED (21 Paket) 49

Sebaran Lokasi Pembangunan PLT Aneka EBT (128 Unit)

Pembangunan PLTS Terpusat (108) Pembangunan PLTM/H (19) Rincian Lokasi KEMENTERIAN

ESDM

Pembangunan PLTB (1) 50

Sebaran Lokasi Pembangunan Pembangkit, Transmisi & Distribusi Tenaga Listrik

Pembangunan Jaringan Transmisi (16.080 MVA) Fasilitasi Penambahan Kapasitas Pembangkit (4.487 MW) KEMENTERIAN

ESDM

51

Sebaran Lokasi Fasilitasi Pembangunan PLT Panas Bumi

Pelelangan WKP (5 Dokumen) Fasilitasi Pembangunan PLTP (4 Unit) Pengawasan Ekplor/Eksploit Pabum (30 lokasi) KEMENTERIAN

ESDM

52

Sebaran Lokasi Program Konversi BBM ke BBG untuk RT & Transportasi

KEMENTERIAN

Pendataan Calon Penerima Paket Perdana 3 kg (100rb pkt)

Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan (24.000 paket)

Perencanaan, Pembangunan Stasiun LCNG/LNG (6 Provinsi)

Pembangunan SPBG (1 Lokasi)

Distribusi paket perdana LPG 3 kg (517.630 paket)

Pembangunan Jargas (53.700 SR)

ESDM

53

Sebaran Lokasi Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit dan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

Fasilitasi Pembangunan Pipa Transmisi Dan Distribusi (12.597 Km) Fasilitasi Pembangunan Terminal LNG (1 Unit) KEMENTERIAN

ESDM

54

Sebaran Lokasi Peningkatan Eksplorasi Migas Konvensional Baru (9 Lokasi), Pelaksanaan FEED & DEDC Pembangunan Kilang Minyak (30 %) & Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG

Pelaksanaan FEED dan DEDC Pembangunan Kilang Minyak (30 %) Peningkatan Eksplorasi Migas Konvensional Baru (9 Lokasi)

Peningkatan kapasitas Infrastruktur BBM (23.000 KL) Peningkatan kapasitas Infrastruktur LPG (6.000 MT) KEMENTERIAN

ESDM

55

Sebaran Lokasi Pengembangan Lapangan Migas Baru dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

Intensifikasi Eksplorasi Migas di Indonesia (7 WK) Penawaran Wilayah Kerja Non-Konvensional Baru (2 Lokasi) Penawaran Wilayah Kerja Konvensional Baru (8 Lokasi) KEMENTERIAN

ESDM

56

Sebaran Lokasi Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien dan Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi

Lampu PJU Cerdas (Menggunakan PV) (3 Lokasi) Retrofiting lampu penerangan lampu PJU (3 Lokasi) Pembangunan Sistem Monitoring Konsumsi Energi (3 Lokasi) Pelaksanaan kegiatan sektor industri dasar teraudit IGA (6 Objek) KEMENTERIAN

ESDM

57

Rincian Lokasi

KEMENTERIAN

ESDM

58

Rincian Pra FS/FS/DED/BED Infrastruktur Aneka EBT (15 Provinsi) & Pembangunan Bioenergi (3 Unit) Pembangunan PLT Biomassa No

1

PROPINSI

KABUPATEN

Nusa Tenggara Timur

KECAMATAN

Manggarai Timur

DESA

Kota Komba

Gunung

back ANGGARAN

41.911.039.000

UNIT

KAP

1

1.000

SAMBUNGAN

Pembangunan Biogas Komunal No

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

1

Jawa Tengah

Rembang

Sulang

Kemadu (Alhamdulilah)

1.500.000.000

2

24

2

Jawa Timur

Pasuruan

Wonorejo

Areng - areng (Ponpes Al Yasini)

1.500.000.000

2

24

3.000.000.000

4

TOTAL

SAMBUNGAN

48

0

Penyusunan Pra FS/FS DED bidang Aneka EBT No

PROPINSI

KABUPATEN

No

PROPINSI

KABUPATEN

No

PROPINSI

KABUPATEN

1

Maluku

Maluku Barat Daya

10

NTT

Timor Tengah Utara

21

Riau

Dumai

2

Maluku

Maluku Tenggara Barat

11

NTT

Belu

22

Riau

Bengkalis

3

Maluku

Kepulauan Aru

12

NTT

Sabu Raijua

23

Riau

Meranti

4

Papua

Supiori

13

NTT

Rote Ndao

24

Riau

Pelalawan

5

Papua

Keerom

14

NTT

Alor

25

Riau

Karimun

6

Papua

Merauke

15

Kaltara

Malinau

26

Riau

Bintan

7

Papua

Pegunungan Bintang

16

Sulut

Kep. Sangihe

27

Riau

Indragiri Hilir

8

Papua

Boven Digoel

17

Malut

Morotai

28

Riau

Anambas

9

NTB

Malaka

18

Pabar

Raja Ampat

29

Riau

Natuna

19

Aceh

Aceh Besar

30

Kaltim

Bengkayang

20

Riau

Rokan Hilir

31

Kaltim

Kapuas Hulu

KEMENTERIAN

ESDM

59

Rincian Pembangunan PLT Aneka EBT (128 Unit) (1/7) Pembangunan PLTS Terpusat No

PROPINSI

KABUPATEN

back KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

SAMBUNGAN

1

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Pagai Selatan

Sinaka (Matobat)

3.802.311.000

1

30

86

2

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Sipora Selatan

Bosua (Bosua)

5.703.298.000

1

50

158

3

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Siberut Utara

Malancan/Malancan

9.860.694.000

1

100

246

4

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Sikakap

Matobe (Matobe Tunang-Sarenebubuakat)

10.076.839.000

1

100

303

5

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Siberut Barat Daya

Katurai/Malilimok

5.670.013.000

1

50

130

6

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Siberut Barat Daya

Katurai/Tololagok

6.011.299.000

1

50

158

7

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Pagai Selatan

Sinaka (Aban-baga-bubuget)

5.563.550.000

1

50

143

8

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Pagai Utara

Saumangaya (Pasapuat)

8.186.096.000

1

50

205

9

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Siberut Utara

Mongan Poula (Mongan Poula)

9.267.681.000

1

100

247

10

Sumatera Barat

Kep. Mentawai

Pagai Utara

Saumangaya (Mabulau Buggei)

6.049.886.000

1

75

168

11

Sumatera Utara

Nias Barat

Sirombu

Bawasawa, Tuwa-tuwa,Kafo-Kafo (P. Bawa)

4.427.141.000

1

30

95

12

Sumatera Barat

Pasaman Barat

Sungai Beremas

Nagari Air Bangis (Jorong Ranah Panantian)

5.537.862.000

1

30

118

13

Jambi

Tanjung Jabung Timur Nipah Panjang

P. Burung/Pantai Galang

2.491.033.000

1

15

30

14

Riau

Siak

Sungai Mandau

Teluk Lancang

4.402.992.000

1

30

86

15

Riau

Siak

Sungai Mandau

Bencah Umbai

5.339.173.000

1

50

160

16

Kalimantan Barat

Landak

Kuala Behe

Bengawan Ampar

2.746.894.000

1

20

56

17

Kalimantan Barat

Landak

Kuala Behe

Sejowet

2.751.864.000

1

20

53

KEMENTERIAN

ESDM

60


PROPINSI

KABUPATEN

back KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

SAMBUNGAN

18

Kalimantan Barat

Landak

Kuala Behe

kuala Behe ( Dusun Senuang dan RT Bago)

5.655.650.000

1

50

157

19

Kalimantan Barat

Landak

Kuala Behe

Angkanyar (Dusun Lumar dan Dusun Reo Behe)

7.600.983.000

1

75

220

20

Kalimantan Barat

Landak

Kuala Behe

Tanjung Balai (Kampung Sebangar da Kmapung Ensiit)

7.693.883.000

1

75

184

21

Kalimantan Barat

Kayong Utara

Kep. Karimata

Betok Jaya (P. Serutu)

5.221.691.000

1

50

121

22

Kalimantan Barat

Kayong Utara

Kep. Karimata

Pelapis Genting (P. Pelapis Genting)

5.407.958.000

1

50

137

23

Kalimantan Barat

Sintang

Ketungau Tengah

Kayu Dujung

13.036.505.000

1

150

438

24

Kalimantan Barat

Sintang

Ketungau Tengah

Wana Bhakti

12.903.801.000

1

150

387

25

Kalimantan Barat

Sintang

Ketungau Hulu

Sebuluh

3.760.251.000

1

30

95

26

Kalimantan Barat

Sintang

Ketungau Hulu

Engkeruh

3.728.189.000

1

30

76

27

Kalimantan Barat

Sintang

Ketungau Hulu

Rasau

3.745.180.000

1

30

89

28

Kalimantan Barat

Sanggau

Jangkang

Terati (Dasan)

4.014.834.000

1

30

104

29

Kalimantan Barat

Sanggau

Jangkang

Balai Sebut (Emporas)

2.400.363.000

1

15

40

30

Kalimantan Barat

Sanggau

Jangkang

Balai Sebut (Muara Tingan)

2.864.928.000

1

20

52

31

Kalimantan Barat

Kubu Raya

Batu Ampar

Muara Tiga

7.566.323.000

1

75

215

KEMENTERIAN

ESDM

61


PROPINSI

KABUPATEN

back KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

SAMBUNGAN

13.752.930.000

1

150

410

32

Kalimantan Barat

Kubu Raya

Batu Ampar

Sungai Kerawang

33

Kalimantan Barat

Kubu Raya

Batu Ampar

Sumber Agung

9.995.717.000

1

100

316

34

Kalimantan Selatan

Kotabaru

Pulau Laut Selatan

Labuan Mas

9.310.260.000

1

100

318

35

Kalimantan Selatan

Hulu Sungai Tengah

Batang Alai Timur

Datar Batung Rt 02&03

2.714.293.000

1

20

59

36

Kalimantan Utara

Nunukan

Sembakung

Tepian

7.202.897.000

1

75

200

37

Kalimantan Timur

Kutai Timur

Sangkulirang

P. Minang

5.184.209.000

1

50

116

38

Kalimantan Timur

Berau

Batu Putih

Balikukup (P. Balikukup)

9.233.745.000

1

100

275

39

Kalimantan Tengah

Lamandau

Lamandau

Karang Taba

5.496.770.000

1

50

139

40

Kalimantan Tengah

Lamandau

Lamandau

Kawar

5.517.474.000

1

50

139

41

Kalimantan Tengah

Lamandau

Lamandau

Penopa

7.715.463.000

1

75

205

42

Kalimantan Tengah

Kapuas

Mandau Talawang

Lawang Tamang

5.199.655.000

1

50

118

43

Sulawesi Tengah

Buol

Paleleh

Umu

3.782.301.000

1

30

103

44

Sulawesi Utara

Siau Tagulandang Biaro

Siau Timur Selatan

Matole

7.241.798.000

1

75

215

45

Sulawesi Tenggara

Kolaka Timur

Ueesi

Puurau

2.208.775.000

1

15

35

46

Sulawesi Tenggara

Kolaka Timur

Ueesi

Konawendepiha

2.179.975.000

1

15

23

KEMENTERIAN

ESDM

62


PROPINSI

KABUPATEN

back KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

SAMBUNGAN

47

Sulawesi Tenggara

Kolaka Timur

Uluiwoi

Pehanggo

3.761.938.000

1

30

96

48

Sulawesi Tenggara

Muna

Towea

Moasi

7.265.930.000

1

75

212

49

Sulawesi Tenggara

Muna Barat

Tiworo Utara

Mandike (P. Bero)

3.857.267.000

1

30

105

50

Sulawesi Tenggara

Muna Barat

Maginti

Pasipandangan

5.294.291.000

1

50

164

51

Sulawesi Tenggara

Muna Barat

Tiworo Utara

Santigi

3.831.955.000

1

30

90

52

Sulawesi Selatan

Takalar

Mappakasunggu

Rewataya (Dusun Lantang Peo)

5.235.147.000

1

50

129

53

Sulawesi Selatan

Wajo

Majauleng

Macanang, Lingkungan Waji

4.009.772.000

1

30

101

54

Sulawesi Selatan

Wajo

Gilireng

Paselloreng (UPT Bekkae)

13.988.660.000

1

150

464

55

Sulawesi Selatan

Wajo

Keera

Awo, Dusun Mappalaring

3.976.023.000

1

30

81

56

Sulawesi Selatan

Pangkajene Kepulauan

Liukang Tupabbiring

Mattiro Ujung (Pulau Kapoposang)

5.257.719.000

1

50

124

57

Sulawesi Selatan


Liukang Tupabbiring Utara

Mattiro Baji (Pulau Saugi)

5.237.417.000

1

50

110

58

Sulawesi Selatan


Liukang Tupabbiring Utara

Mattiro Walie (Pulau Smatellu Lompo)

9.187.007.000

1

100

298

59

Sulawesi Selatan


Liukang Kalmas

Kalu-kalukuang (P. Kalukuang II)

7.281.717.000

1

75

176

60

Sulawesi Selatan


Liukang Kalmas

Kalu-kalukuang (P. Kalukuang I)

7.356.654.000

1

75

182

KEMENTERIAN

ESDM

63


PROPINSI

KABUPATEN

back KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

SAMBUNGAN

61

Sulawesi Selatan

Pangkajenen Kepulauan

Liukang Tangaya

Sabalana (Pulau Sabalana)

5.238.512.000

1

50

151

62

Sulawesi Selatan

Pangkajenen Kepulauan

Liukang Tangaya

Sabalana (Pulau Sanane)

7.296.380.000

1

75

220

63

Sulawesi Selatan

Kepulauan Selayar

Bontosikuyu

Polassi

9.379.946.000

1

100

331

64

Sulawesi Selatan

Kepulauan Selayar

Pasimarannu

Batu Bingkung

13.111.937.000

1

150

420

65

Sulawesi Selatan

Kepulauan Selayar

Pasimarannu

Bonea

9.436.145.000

1

100

332

66

Sulawesi Selatan

Kepulauan Selayar

Pasimarannu

Sambali

9.292.685.000

1

100

343

67

Sulawesi Selatan

Kepulauan Selayar

Takabonerate

Latondu

7.397.072.000

1

75

226

68

Sulawesi Selatan

Kepulauan Selayar

Takabonerate

Khusus Pasitallu

7.223.756.000

1

75

187

69

Nusa Tenggara Timur

Alor

Mataru

Mataru Selatan

5.184.069.000

1

50

131

70

Nusa Tenggara Timur

Alor

Alor Barat Daya

Tribur

7.192.329.000

1

75

199

71

Nusa Tenggara Timur

Alor

Alor Barat Laut

Pulau Buaya (P. Buaya)

9.268.586.000

1

100

265

72

Nusa Tenggara Timur

Manggarai Barat

Komodo

Papagarang (P. Papagarang)

13.014.849.000

1

150

365

73

Papua Barat

Fak-Fak

Karas

Maas

3.817.517.000

1

30

85

KEMENTERIAN

ESDM

64


PROPINSI

KABUPATEN

back KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

SAMBUNGAN

74

Papua Barat

Fak-Fak

Fakfak Timur

Urat

3.829.329.000

1

30

92

75

Papua Barat

Fak-Fak

Furwagi

Rumbati

3.829.329.000

1

30

92

76

Papua

Mimika

Amar

Kawar

2.883.715.000

1

20

53

77

Papua Barat

Raja Ampat

Batanta Selatan

Amdui

3.938.977.000

1

30

101

78

Papua Barat

Raja Ampat

Waigeo Barat Daratan

Mutus

5.328.055.000

1

50

115

492.430.112.000

78

4.700

TOTAL

13.468

Pembangunan PLT Mini Hidro No

PROPINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

SAMBUNGAN

1

Papua

Pegunungan Bintang

Oksibil

Oksibil

32.235.608.000

1

1000

Interkoneksi

2

Papua

Supiori

Supiori

Supiori

20.482.930.000

1

3000

Interkoneksi

3

Papua

Puncak

Ilaga

48.381.568.000

1

700

Interkoneksi

TOTAL

KEMENTERIAN

ESDM

101.100.106.000

3

4.700

65

Rincian Pembangunan PLT Aneka EBT (128 Unit) (7/7) Pembangunan PLT Mikro Hidro No

PROPINSI

back

KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

ANGGARAN

UNIT

KAP

SAMBUNGAN

1

Kalimantan Barat

Landak

Air Besar

Tengon

2.260.122.000

1

17

59

2

Kalimantan Barat

Landak

Air Besar

Sempatung/ Kuningan

2.432.862.000

1

20

55

3

Kalimantan Barat

Landak

Air Besar

Sekendal/ Engketip

3.490.882.000

1

90

32

4

Sulawesi Selatan

Sinjai

Sinjai Borong

Batu Belerang

3.006.792.000

1

35

59

5

Sulawesi Barat

Mamasa

Bambang

Saluassing

2.962.710.000

1

87

90

6

Sumatera Utara

Padang Lawas Utara

Dolok

Binanga Gumbot

4.801.499.000

1

100

367

7

Sumatera Utara

Toba Samosir

Silaen

Natolu Tali

6.676.090.000

1

48

50

8

Sumatera Utara

Toba Samosir

Nassau

Rau Timur

5.249.599.000

1

48

80

9

Sumatera Utara

Toba Samosir

Silaen

Meranti Barat

12.071.996.000

1

230

200

10

Sumatera Barat

Solok

Tigo Lurah

Nagari Garabak Data/Jorong Satu Garabak

3.315.317.000

1

50

183

11

Aceh

Pidie Jaya

Meureudu

Alue Demam

8.903.297.000

1

160

400

12

Sumatera Barat

Pasaman

Mapat Tunggul Selatan

Muaro Sungai Lolo

1.609.562.000

1

41

55

13

Sumatera Barat

50 Kota

Bukit Barisan

Jorong Koto Tinggi

4.500.000.000

1

50

70

14

Sumatera Barat

Pasaman

Rao Utara

Jorong Simamonen Hilir

4.500.000.000

1

50

70

15

Sumatera Barat

Pasaman

Rao Utara

Jorong Simamonen Mudiak

4.500.000.000

1

50

70

16

Sumatera Barat

Pasaman Barat

Kinali

Jorong Enam Koto Utara

4.500.000.000

1

50

70

74.780.728.000

16

1126

TOTAL

KEMENTERIAN

ESDM

1.816

66

KEMENTERIAN ESDM. Program dan Kegiatan KESDM 2017 Sidang Kabinet Paripurna. Jakarta, 3 Januari 2017 KEMENTERIAN ESDM

Recommend Documents