Rencana Strategis Kementerian ESDM dan Percepatan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW
Oleh: Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Disampaikan Dalam Seminar: “Optimalisasi Pengelolaan Energi Untuk Menjamin Ketahanan Energi Nasional”
Solo, 9 November 2015
I.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 II. 9 Program Strategis, Capaian dan Target Kementerian ESDM III. Progres Pembangunan 35.000 MW IV. Kesimpulan
I. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
Sasaran Kedaulatan Energi Pada RPJMN INDIKATOR
2015-2019
Satuan
2014
2019
ribu bpd ribu boepd Juta ton
789 1.221 435
700 1.295 400
% %
53 17
64 60
- Kapasitas Pembangkit - Rasio Elektrifikasi 4. Infrastruktur Energi
GW %
53,5 84,35
86,6** 97
- Kilang Minyak - FSRU/Regasification unit/LNG Terminal - Pipa Gas - SPBG - Jaringan gas kota 5. Intensitas Energi Primer (penurunan 1 %/tahun)
unit unit
1. Produksi - Minyak Bumi - Gas Bumi - Batubara 2. Penggunaan dalam negeri - Gas Bumi - Batubara 3. Listrik
6. Elastisitas Energi * Tambahan untuk 5 tahun
** minimal
1* 7*
km 11.960 unit 40 SR 188 ribu SR SBM/miliar Rp 487
-
18.322 118* 1,1 jt SR* 463,2
1,3
Konten Renstra KESDM 2015-2019 Bab I
Bab II
Bab III & IV
Proyek Visi, Misi Nawacita
• Capaia n 2010-2014
• Potensi
Sasara n Sektor ESDM
Arah kebijaka n
Strateg i
& Tantangan
Mapping
Mau kemana?
APB N Proyek Non-
APB N
How to achieve?
concret e
Cara atau alat untuk Mengukur kinerja 5 tahun Kondisi yang diinginkan tahun 2019. mencapai sasaran dan terakhir, tantangan dan Sasaran angka kuantitatif. menjawab tantangan potensi yang dimiliki
Polic y 5
II. 9 Program Strategis, Capaian dan Target Kementerian ESDM
Rumah Kedaulatan Energi Membangun Kedaulatan Energi dan Sumber Daya Mineral Akses Menangani Krisis 1. Subsidi BBM 2. Efisiensi pasokan 3. Keputusan penting yang tertunda 4. Kick off Program 35.000MW
Ketersediaan
Kemampuan
9 Program Strategis 1. Perbaikan bauran energi25% @2025 2. Pembudayaan Konservasi Energi 3. Eksplorasi migas secara agresif 4. Peningkatan produksi dan lifting migas 5. Pembangunan infrastruktur migas 6. Pembangunan pembangkit 35.000 MW
Daya saing Sinergi & Penguatan Kelembagaan
1. Penguatan KESDM 2. Perbaikan regulasi 3. Sinergi BUMN sektor energi 4. Transformasi PLN dan Pertamina
5. Konsolidasi Organisasi
7. Pembangunan industri penunjang sektor energi
6. Stakeholder Manajemen
8. Hilirisasi industri mineral dan batubara
5. Kerjasama PemerintahSwasta
9. Konsolidasi industri tambang
6. Kerjasama Internasional
Kepemimpinan & sumber daya manusia: Peningkatan kepemimpinan dan profesionalitas SDM National Capacity Building: alih teknologi, keterlibatan industri nasional, informasi Tata kelola: Transparansi, akuntabilitas, fairness dan independensi
Capaian dan Target Investasi Sektor ESDM 2015
Izin prinsip penanaman modal Sektor kelistrikan di PTSP BKPM Penanaman Modal Asing:
31,6 $ miliar
Penanaman Modal Dalam Negeri:
126,3 Rp Triliun
Total Target Investasi Sektor ESDM Tahun 2019 : 57,3 Miliar US$ •Migas : 29,9 •Listrik : 15,9 •Minerba : 7,8 •EBTKE : 3,7 (dalam miliar US$) 60 % Izin telah dipangkas dalam 6 bulan dan akan terus dirampingkan
III. Progres Pembangunan 35.000 MW
Kebijakan Pemerintah Dalam Sektor Ketenagalistrikan [Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan] Menyediakan dana untuk: • Kelompok masyarakat tidak mampu; • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; • Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan • Pembangunan listrik perdesaan.
Regulasi
Standar
Kebijakan
PENGUASAAN
NEGARA Pemerintah
Pemda
PENGUSAHAAN BUMN* BUMD
SWASTA KOPERASI SWADAYA MASYARAKAT * : Prioritas Pertama
Kebijakan Energi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Nasional UUD 1945
UU No 30/2007 Tentang Energi
UU No 30/2007 Tentang Energi
PP No 79/ 2014 Tentang KEN
PP No 12/2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Draft RUKN
Draft RUEN
RUED RUPTL
RUKD
Keterangan: • KEN: Kebijakan Energi Nasional • RUEN: Rencana Umum Energi Nasional • RUED: Rencana Umum Energi Daerah • RUKN: Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional • RUKD: Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah • RUPTL: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga LIstrik
Kondisi Ketenagalistrikan Saat Ini Saat ini kapasitas terpasang hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik sebesar 86,39%, lebih rendah dari Singapura (100,0%), Brunei (99,7%), Thailand (99,3%), Malaysia (99,0%), Vietnam(98,0%)
Total Kapasitas Terpasang Pembangkit: 53.535 MW (PLN: 37.280 MW, IPP: 10.995 MW, PPU: 2.634 MW, IO Non BBM: 2.677 MW)
Panjang Jaringan Transmisi
Listrik Pedesaan
40.838 kms, Tambahan Tahun 2014 1.443 kms
Distribusi 9.543 kms, Instalasi Listrik Gratis 117.548 RTS
Konsumsi Energi Listrik
Kondisi Saat Ini
199 TWh
Produksi Tenaga Listrik
KWH Per Kapita
865 kWh/kapita
228 TWh
Kondisi Ketenagalistrikan Nasional (2 November 2015) Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan target rasio elektrifikasi,diperlukan kapasitas tambahan sekitar 35 GW periode 2015-2019 (diluar 7,4 GW pada proyek yang sedang berjalan)
Program 35.000 MW
Total Sistem di Indonesia = 23 Sistem 3 Normal; 11 Siaga ; and 9 Defisit) Note : Normal= cadangan> 20%; Siaga= cadangan < 1 unit pembangkit terbesar; Defisit
Rasio Elektrifikasi Nasional
86,39% Fast Track Program (FTP) I dan II FTP I (10.000 MW) 2009-2014 : 24 Proyek (7.401 MW) sd Akhir 2016 : 19 Proyek (2.526 MW)
FTP II (17.428 MW) PLN : 16 Proyek (5.799 MW) IPP : 58 Proyek (11.629 MW) Realisasi PLTP Patuha 55 MW
Dalam 5 tahun kedepan, kebutuhan listrik akan meningkat dengan pertumbuhan ratarata 8.7% per tahun, dan target rasio elektrifikasi sebesar 97.4% pada tahun 2019
Prakiraan Kebutuhan Listrik 2015-2024
23 Twh
324
464
57
Twh
Twh
Twh
31
83
INDONESIA TIMUR 11,1%
KALIMANTAN
Twh
10,4%
Twh
10,3%
12,4%
165
219
MALUKU
SULAWESI
Twh
Twh
SUMATERA 11,6%
PAPUA
9,4% NUSA TENGGARA
9,6% JAWA - BALI 7,8%
2015 2024
Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Kebutuhan (TWh)
202
219
239
260
283
307
332
361
392
427
464
Rasio Elektrifikasi (PLN & Non PLN)
84.3 5
87.35
90,15
92,75
95,15
97,35
99,35
99,99
99,99
99,99
99,99
Rasio Elektrifikasi (PLN)
84.1
87.5
91.0
93.4
95.4
97.2
98.3
98.8
99.1
99.2
99.4
Sumber: RUPTL PLN 2015-2024
INDONESIA 8,7%
13
Rencana Penambahan Pembangkit (2015-2019) FTP I 9927 MW
7.401 MW
2015
2.526 MW
INVESTMENT: 20 Mbillion US$ atau sekitar Rp. 260 Triliun (for NRE power plant)
2019
COD FTP II 17.458 MW
55 MW
Proyek FTP II COD 20202024:
7,4 GW
695 MW
REGUL ER
7.298 MW
ON GOING Project (Konstruksi)
840 MW
42,9 GW 2.503 917 MW
Keterangan:
5.931 MW
IPP
2.639 MW
PLN 14.250 MW
PLN
Pembangkit No
Bahan Bakar
1
Fossil
2
NRE
REGUL ER
15.383 MW 11.611 MW
35,5 GW IPP 21.314 MW
Tahun dan Kapasitas
2014 2019 Tambahan 40.675 35 GW dlm 5 69.987 MW Tahun MW (78%) (80%) 11.306 16.993 MW MW (22%) (20%)
Committed:
Pengadaan:
Plan:
7.153 MW
13.596 MW
14.815 MW
Jumlah dan Kapasitas Pembangkit, Transmisi, Substation dan Prakiraan Sulawesi & Million Pendanaan Sumatera Million USD 11.327 MW
76 Power Plant 14.282
19.305 kms 210 Transmission 3.840 32.406 MVA
398 Substation 2.475
Kalimantan 2.852 MW
Million USD
40 Power Plant
4.000
7.883 kms 68 Transmission
1.122
3.910 MVA
115 Substation
324
Nusa Tenggara USD 83 Power 4.159 MW 5.434 Plantt 90 7.207 kms 1.169 Transmission 5.620 MVA 165 Substation 412
TENAGA KERJA LANGSUNG: 650 RIBU TAK LANGSUNG : 3 JUTA
Sumatera
TKDN: ~40% DARI INVESTASI (~29,2 JUTA USD) Total Indonesia
Kalimantan Sulawesi
Investasi : 72.942 Juta USD**
Millon USD
42.940 MW 291 Power Plant 53.663 732 46.597 kms 10.893 Transmission 108.789 1.375 Substation 8.386 MVA 72.942 Total *
Total Capacity: 35,5 GW PLN : 5,0 GW IPP : 30,5 GW Legenda:**) belum termasuk kebutuhan pendanaan, Interest During Construction (IDC) dan pajak
Maluku
Papua
(301.300 km konduktor aluminium; 2.600 set trafo; 3,5 juta ton baja)
Jawa
Nusa Tenggara Maluku & Papua
Jawa-Bali 23.863 MW
Million USD
49 Power Plant
28.955
11.185 kms 349 Transmission
4.615
66.083 MVA
5.114
672 Substation
739 MW 43 Power Plant 15 1.017 kms Transmission 770 MVA 25 Substation
Sources By: PT PLN (Persero)
Million USD 992 148 61
8 Langkah Percepatan Pembangunan 35.000 MW No
Masalah
Solusi
1.
Penyediaan Lahan
Memberlakukan UU No 2/2012
2.
Negosiasi Harga
Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk IPP dan Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)
3.
Proses Penunjukan dan Pemilihan IPP
Percepatan dengan Tunjuk Langsung dan Pemilihan Langsung untuk EBT, Mulut Tambang, Gas Marginal, Ekspansi, dan Excess Power (Permen ESDM No. 3/2015)
4.
Pengurusan Izin
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5.
Kinerja Developer dan Kontraktor
Melakukan Due Dilligence (uji tuntas) – Permen ESDM No. 3/2015
6.
Kapasitas Manajemen Proyek
Membentuk PMO (Project Management Office) dan menunjuk Independent Procurement Agent
7.
Koordinasi Lintas Sektor
Membentuk Tim Nasional Lintas Kementerian
8.
Permasalahan Hukum
Menerbitkan Perpres (Ketentuan yang bersifat khusus) 18
Status Proyek- proyek PLN dan IPP Pembangkit (MW)
Transmisi (kms)
Gardu Induk (MVA) 28% 28.784
PLN
10% 10.563
62% 64.492
27% 7.855
IPP
72% 20.662
Sumber: Evaluasi Q2 RUPTL PT PLN (Persero )2015-2024
Perencanaan
Pengadaan
Konstruksi 17
Status Kemajuan Pembangkit 7.000 MW (Realisasi Dan Target 2015) KOMPOSISI KEPEMILIKAN
KOMPOSISI PEMBANGKIT
REALISASI DAN TARGET COD PEMBANGKIT 2015
KINERJ A 9 BULAN
SEDANG DIKERJAKA N
RENCANA
CATATAN : Realisasi COD : PLTU Pangkalan Susu 440 MW, PLTMG Pesanggaran 200 MW, PLTU Belitung Baru #1 16,5 MW, PLTU Celukan Bawang 390 MW, PLTP Kamojang 5 30 MW, PLTM Tersebar (Siteba, Segara, Tombolo Pao, Timbangreja, Lokomboro 6 dan 7) 17,8 MW, PLTU Banjarsari 220 MW, PLTD Perbatasan 68 MW, PLTMG Musi Rawas 8 MW, sehingga total capai dalam 9 Bulan pertama : 1.390,3 MW Sumber: Evaluasi Q2 RUPTL PT PLN (Persero )2015-2024
18
Status Kemajuan Pembangkit Program 35.000 MW Komposisi Kepemilikan berdasarkan Kapasitas (35.000 MW)
Kemajuan Berdasarkan Fase 1,815 5%
Terkontrak / PPA : 5.317 MW PLN 680 13%
5,317 15%
IPP 4.637 87%
28,397 80% Konstruksi
Pengadaan
Perencanaan
Akumulasi Capaian Kontrak/PPA s.d. Agst 2015 40,000
35,529
Rencana s/d 1 Tahun
35,000 30,000 25,000 20,000
15,000 10,000
26,316
s.d. Sedang dikerjakan Agustus 2015 7,832
22,703
13,167
9,067 5,317
5,000 Aug-15 Sumber: Evaluasi Q2 RUPTL PT PLN (Persero )2015-2024
28
Sep-15
Oct-15 Target
Nov-15 Realisasi
Dec-15
2016
Status Kemajuan Pembangunan Transmisi Dan Gardu Induk Komposisi Transmisi (kms)
5000
4717
Capain 8 Bulan pertama : penambahan COD saluran transmisi : 735 kms
4500 4000 3500 3000
PLN 43.284 93%
IPP 3.313 7%
2500 2000 1500
1033
735
1000 500 0
target 2015 Komposisi Gardu Induk (MVA) IPP 4.950 5% PLN 103.83 9 95%
Realisasi s.d. Agst 2015
Status Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk Status Tahap Jenis Aset
Perencanaan
Pengadaan
Pelaksanaan/ Konstruksi
kms/MVA
Proyek
kms/MVA
Proyek
kms/MVA
Proyek
Transmisi
25.155
434
3.872
68
17.570
230
Gardu Induk
69.352
821
10.563
168
28.874
386
Sumber: Evaluasi Q2 RUPTL PT PLN (Persero )2015-2024
20
Target s.d. Agst 2015
IV. Kesimpulan
Kesimpulan 1 Sumber daya alam 2 digunakan untuk 3 Program 35.000 keamanan energi MW diharapkan dan modal untuk Untuk mencukupi menjadi solusi pembangunan kebutuhan listrik, untuk mengatasi ekonomi nasional dikembangkan krisis listrik di pembangkit EBT sejumlah daerah di yang juga Indonesia bertujuan untuk menurunkan emisi CO2
Ministry of Energy and Mineral Resources| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat
www.esdm.go.id
1. Perbaikan Bauran Energi Jadi 25% Pada Tahun 2025 Upaya yang diperlukan: • Subsidi energi fosil dikurangi
• Mengarusutamakan energi terbarukan PLTA/Hydro 75 GW
Angin 950 MW
Surya 112 GWp
Biomassa 32 GW
Panas Bumi 28,8 GW
Biofuel 32 GW
Energi Laut 60 GW
• Mengeluarkan peraturan feed in tariff untuk penerapan harga beli listrik dari pembangkit EBT • Mendorong pembangunan kawasan nasional energi bersih
2.Pembudayaan Konservasi Energi Latar Belakang: • Pemerintah berkewajiban menyediakan energi melalui diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi • Konservasi Energi menjadi tanggung jawab semua pihak
Status saat ini: • • • •
Kurangnya kesadaran untuk melakukan penghematan atau efisiensi energi Harga peralatan/teknologi yang efisien energi relatif lebih mahal Insentif dan penyediaan pendanaan khusus bagi efisiensi energi masih minim Implementasi Konservasi Energi terhambat oleh belum adanya pembiayaan efisiensi energi
Tindak Lanjut: • Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis • Menerapkan Permen ESDM No 18/2014 tentang pembubuhan label tanda hemat energi pada lampu swabalast • Melakukan verifikasi perusahaan yang mengajukan penerapan labelisasi • Melaksanakan audit energi dan perlunya Manager Energi di setiap gedung • Mengintensifkan Sistem Manajemen Energi pada Industri
3. Eksplorasi Migas Secara Agresif NAD
NAD 124,90
311,23
115,43
NATUNA
7,51
NATUNA
SUMATERA UTARA
50,84
1,15
SUMATERA UTARA KALIMANTAN
KALIMANTAN SUMATERA TENGAH
3308,64
PAPUA
541,41
PAPUA
13,99
SUMATERA TENGAH 7,06
MALUKU
SUMATERA SELATAN
MALUKU
1097,03
99,09
17,90
47,31
SULAWESI
JAWA BARAT
TERBUKTI = 3.624,26 MMSTB POTENSIAL = 3.750,88 MMSTB TOTAL = 7.375,14 MMSTB 479,41
1226,09
1. Cadangan terbukti migas • Minyak bumi 3,7 miliar barel (0,2% cadangan dunia) • Gas bumi 103 TCF (1,6% cadangan dunia) 2. Laju penemuan cadangan lebih kecil daripada laju pengurasan cadangan (60%) 3. Tidak ada temuan cadangan besar baru Minyak dalam 12 tahun terakhir kecuali Blok Cepu. 4. Tantangan: • Eksplorasi lebih ke wilayah timur, dan berada di remote area (laut dalam) • Regulasi belum mendukung eksplorasi masif • Kualitas data migas minim
SULAWESI
JAWA BARAT
24,61
JAWA TIMUR
TERBUKTI TSCF POTENSIAL TSCF TOTAL TSCF
23,42
2,56
SUMATERA SELATAN
=
15,21
100,26
JAWA TIMUR
3,22
6,44
=
49,04
=
149,30
Usulan Komite Eksplorasi Nasional 1. UU Migas yang memprioritaskan eksplorasi 2. Revisi Kontrak Non-konvensional 3. Kegiatan Eksplorasi di Wilayah Kerja Produksi atas biaya negara 4. Keterbukaan data dan transfer data riset menjadi data migas 5. Perubahan Perpajakan dan Pungutan Eksplorasi Migas 6. Perubahan proses perijinan eksplorasi migas 7. Riset-riset dasar 'Petroleum System'
4. Peningkatan Produksi Dan Lifting Migas
Diperlukan: • Perbaikan regulasi untuk menarik investor, a.l. penyelesaian Revisi RUU Migas • Memberikan fiscal term and condition yang lebih baik, terutama untuk wilayah frontier, laut dalam, dan unconventional • Penyederhanaan perizinan melalui PTSP daerah
• Puncak produksi minyak Indonesia: 1977 dan 1995 sebesar 1,68 juta bpd dan 1,62 juta bpd • Setelah 1995 menurun dengan natural decline rate sekitar 12% (do nothing). • Sejak 2004 decline rate dapat ditahan menjadi sekitar 3% per tahun. • Kendala-kendala: o Lapangan dan infrastruktur migas sudah tua o Tidak adanya penemuan lapangan migas baru o Produksi migas terus menurun, realisasi selalu lebih rendah dari target. o Kendala perizinan dan lahan
5. Pembangunan Infrastruktur Migas
Kilang minyak
Jaringan gas kota
Saat ini
Tahun 2025
1,17
2,46
Juta bpd
- RDMP 4 Kilang : Balikpapan, Cilacap, Dumai, Balongan - 4 Kilang Baru: Bontang, PT IKP, West I (Tuban), West II Rancangan Perpres Penugasan Pembangunan Kilang dalam tahap finalisasi.
Saat ini
Tahun 2019
179
1,32
Ribu SR
Saat ini
SPBG
Juta bpd
Tambahan 1,3 juta bpd s.d. Thn 2025
55 unit SPBG
Juta SR
Tahun 2019
173 Unit SPBG
Tambahan 1,14 juta SR s.d. Tahun 2019 Pendanaan dari APBN dan BUMN
Tambahan 118 unit SPBG s.d. tahun 2019 Pendanaan dari APBN dan BUMN
Rencana Pembangunan Kilang Tersedianya Roadmap Kilang Minyak Bumi Indonesia Lokasi
Kapasitas (MBCD)
Medan
Sumber Crude Oil
6 Domestik
Operator
PT. Indo Kilang Prima
Bontang
300 Impor
PT Pertamina (Persero)
Cilacap
62 Impor
PT Pertamina (Persero)
Tuban
300 Impor
PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco
Total
668
Perkiraan Nilai Investasi (juta $)
Tahun 2016-2020
Tahun 20212025
200 EPC dan Produksi 10,000 EPC
EPC dan Produksi
1,400 Produksi 12,000 EPC
EPC dan Produksi
23,600
Rencana Lokasi Kilang Baru Pada tahun 2025, kapasitas kilang minyak Indonesia mencapai 1737,1 MBCD Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Pengolahan (MBCD) 1.231,1 1.231,1 1.231,1 1.231,1 1.381,1 1.381,1 1.381,1 1.381,1 1.381,1 1.737,1 Infrastruktur
6. Rencana Pembangunan Pembangkit 35.000 MW
Sumber: RUPTL 2015-2024 PT PLN, dapat diunduh di www.pln.co.id
7. Pembangunan Industri Penunjang Sektor Energi Latar Belakang: • Investasi sektor ESDM yang besar menjadi modal untuk mengembangkan kapabilitas industri nasional dan insinyur Indonesia • Peran industri dalam negeri yang masih kurang dalam mendukung sektor ESDM
Status saat ini: • Kedalaman struktur industri dasar yang masih rendah
Tindak Lanjut: • Komitmen pemenuhan TKDN sesuai dengan sertifikat TKDN/Kontrak perlu ditingkatkan • Perlu kebijakan fiskal yang mendukung investasi sekaligus berpihak kepada produk dalam negeri • Peningkatan standarisasi komponen yang dihasilkan di dalam negeri • Penguatan peran lembaga litbang untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri • Komitmen pembangunan industri di dalam negeri untuk komponen yang mendukung program pembangunan 35 GW
8. Hilirisasi Industri Mineral Dan Batubara Latar Belakang: • Amanat UU No 4/2009 tentang peningkatan nilai tambah mineral dan batubara • Mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pertambangan tidak diekspor raw material
Status saat ini: • Progres pengolahan dan pemurnian mineral : No
Progress (%)
1
0–5
2
Capaian Kegiatan
Jumlah IUP Jun 2014
Jul 2015
Mencapai Studi Kelayakan
102
97
6 – 10
Mencapai AMDAL
14
12
3
11 – 30
Mencapai Ground Breaking dan Awal Konstruksi
12
18
4
31 – 50
Mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi
21
18
5
51 – 80
Mencapai Akhir Tahap Konstruksi
4
9
6
81 – 100
Mencapai Tahap Commissioning/ Produksi
25
28
Tindak Lanjut: • • • •
Pemberian insentif fiskal (tax holiday/allowance) Pembebasan bea masuk barang modal Memperjelas batasan kewenangan pemberi izin Pembebasan PPn pembelian emas di dalam negeri
Progres Pembangunan Fasilitas Pengolahan Dan Pemurnian
NO
PROGRES (%)
1.
6 – 10
2.
11 - 30
CAPAIAN KEGIATAN
JUMLAH IUP (Juli 2015)
JUMLAH SMELTER
Progres mencapai AMDAL
14
Progres mencapai Ground Breaking dan Awal Konstruksi Pabrik
19
18
13
9
16
31-50
Progres mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi Pabrik
4.
51-80
Progres mencapai Akhir Tahap Konstruksi
9
Progres mencapai tahap commissioning/Produksi
28
25
88
72
81-100
Total
NO
KOMODITAS
1.
Nikel
44
35
2.
Bauksit
12
7
3.
Besi
8
8
4.
Mangan
3
3
5.
Zirkon
13
11
6.
Timbal dan Seng
4
4
7.
Kaolin dan Zeolit
4
4
88
72
9
3.
5.
JUMLAH IUP
JUMLAH FAS. PENGOLAHAN /PEMURNIAN
Total
Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Yang Beroperasi Tahun 2015 No. Komoditas
Nama perusahaan
% Total Target Kapasitas Produk Smelter (tpy) progres Penyelesai Input (tpy) (Apr-15) an Proyek
1
Nikel
PT Sambas Mineral Mining
180,000
NPI
12,000
12%
Q4-2015
2
Nikel
PT Karyatama Konawe Utara
500,000
NPI (810%Ni)
50,000
49%
Q3-2015
3
Nikel
PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara
348,000
NPI (1016%Ni)
50,000
59%
15-Aug
4
Nikel
PT Macika Mada Madana
360,000
NPI
53,680
62%
Q2-2015
5
Nikel
PT Gebe Industry Nikel
1,100,000
NiOH (99%Ni)
24,000
75%
Q2-2015
6
Nikel
PT Antam Pomala (Ekspansi)
800,000
FeNi
10,000
80%
Q4-2015
9. Konsolidasi Industri Pertambangan
Tindak Lanjut:
Status
Mineral Batubara Jumlah
C&C
3.787
2.477
6.264
Non C&C
3.151
1.412
4.563
Total
6.938
3.889
10.827
Ditjen Minerba bersama KPK meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian IUP Non CnC.
Landasan Hukum Perencanaan Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan [2/2]
KEN • Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam penggunaan dan pemanfaatan energi; • Mengacu pada UU 30/2007 tentang Energi & UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan; • Target bauran energi adalah 23% porsi energi baru terbarukan pada tahun 2025;
• Ditetap oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR (Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014)
RUEN •Rencana umum yang disusun Pemerintah tentang penggunaan dan pemanfaatan energi (termasuk tenaga listrik); •Mengacu pada UU No. 30/2007 tentang Energi dan KEN •Target bauran energi adalah 23% porsi energi baru terbarukan pada tahun 2025;
•Disusun oleh Menteri ESDM dan ditetap oleh Dewan Energi Nasional (DEN)
• Rencana umum yang disusun Pemerintah tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik; • Mengacu pada UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan dan KEN • Target bauran energi adalah sekitar 1% porsi energi fosil dari BBM pada tahun 2025;
• Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemegang Izin Usaha Peneyediaan Tenaga Listrik IUPL (PLN dan non-PLN); • Mengacu pada PP 14/2012 junto PP 23/2014 dan RUKN • Target bauran energi adalah dibawah 2% porsi energi fosil dari BBM pada tahun 2024 RUPTL PT PLN (Persero);
• Disusun dan ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah berkonsultasi dengan DPR
• Disusun oleh pemegang IUPL yang memiliki wilayah usaha dan disah oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya. (untuk PLN karena bersifat Nasional, ditetapkan oleh MESDM
RUKN
RUPTL
2020: 290 MTOE
2015: 215 MTOE Gas Bumi 22.0%
Minyak Bumi 39.3%
EBT Lainnya 0.0% Bioenergi 4.7%
Batubara 29.0%
Hidro 0.9%
EBT: 16.9%
Gas Bumi 22.1%
Batubara 29.0%
Minyak Bumi 32.1%
Panas Bumi 7.9%
Panas Bumi 4.2%
EBT Lainnya 1.7%
Hidro Bioenergi 1.7% 5.5%
EBT: 9.8% Gas Bumi 22.0% Minyak Bumi 25.0%
Batubara 30.0%
2025: 400 MTOE EBT: 23.0%
EBT Lainnya 3.3%
Bioenergi 9.8%
Hidro 2.8%
Panas Bumi 7.3%
KEMENTERIAN
ESDM Aceh Sumut (SBU) 1.852 MW -6,42 % Batam 284 MW 1,62 %
KONDISI SISTEM KELISTRIKAN NASIONAL 2 NOVEMBER 2015 STATUS:
Kaltim 490 MW 0,30 %
Tj. Pinang 52 MW 16,86 %
: 3 Normal (Cadangan cukup) : 11 Siaga (Cad. lebih kecil dr pembangkit terbesar) : 9 Defisit (Pemadaman sebagian bergilir)
Bangka 126 MW 12,95 %
Palu 100 MW 2,90 % Kalbar 357 MW -8,40 %
Sulutgo 293 MW -16,43 %
Ternate + Maluku Isolated 92 MW 10,37 %
Jayapura 69 MW 2,25 %
Kendari 70 MW -21,75 % Sumbar Riau Jambi (SBT) 1.284 MW -7,19 %
Belitung 35 MW -9,86 %
Kalselteng 547 MW -12,74 %
Sumsel Bengkulu Lampung (SBS) 1.681 MW -7,60 % Jawa Bali 24.066 MW 0,24 %
Lombok 208 MW -10,87 %
Sulawesi Selatan + Poso-Tentena 928 MW 5,26 %
Sorong + Papua Isolated 137 MW 16,27 %
Ambon 52 MW 29,37 %
Kupang 55 MW 0,49 % Bima Sumbawa 75 MW 9,89 %
NTT Isolated 87 MW 10,04 %
38
RASIO ELEKTRIFIKASI 2014
Aceh
92,31%
Sumut
> 70 %
Kaltara
91,03%
KATEGORI
Kaltim
69,64%
50 - 70 %
91,71%
< 50 %
Riau
Sulut
Kalbar
84,54%
Gorontalo
79,77%
Kepri
85,53%
74,65%
74,06%
Malut
90,52%
Papua Barat
77,81% Sumbar
Sumsel
80,14%
76,38%
Kalteng
67,23%
Sulteng
75,58% Jambi
80,70%
Babel
Sulbar
95,53%
74,11%
Papua
43,46%
Sultra
Bengkulu
83,47%
Jakarta
Jateng
99,61%
88,04%
Kalsel
Banten
Maluku
82,22%
83,75%
Lampung
81,27%
66,78%
Bali
Sulsel
85,17%
85,05%
92,93% Jabar
86,04%
DIY
Jatim
NTB
NTT
82,26%
83,55%
68,05%
58,91%
RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
72.95 67.15
76.56
80.51
84.35
87.35 90.15
92.75
95.15 97.35
REALISASI
TARGET BERDASARKAN DRAFT RUKN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 67.15 72.95 76.56 80.51 84.35 87.35 90.15 92.75 95.15 97.35 % % % % % % % % % %
Kementerian/Lembaga Terkait Dalam Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional KEMENTERIAN KEUANGAN Jaminan Pemerintah & Multiyears contract KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan AMDAL
Izin prinsip PMA & Kelancaran PTSP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Izin jetty, jalur pelayaran batubara dan penggunaan jalur KA
Kebijakan dan Regulasi Teknis Sektor
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Penerbitan Bluebook
Pengadaan lahan
PEMERINTAH DAERAH (GUBERNUR DAN WALIKOTA/BUPATI)
40
Izin usaha, IMB, Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan dukungan pengadaan lahan
