MANAJEMEN PERPAJAKAN
MODUL 9 Dosen
: Jemmi Sutiono
Ruang
: B-305
Hari
: Minggu
Jam
: 13:30 – 16:00
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2011
Manajemen Perpajakan Jemmi Sutiono
Pusat Bahan Ajar dan Elearning http://www.mercubuana.ac.id
KETETAPAN PAJAK Fungsi Surat Ketetapan Pajak Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai : 1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyatanyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. 3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. 4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. 5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Jenis-Jenis Ketetapan Pajak : 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal : 1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung; 2. WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga; 3. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 4. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak; 5. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak;
1
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi; 7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Kekurangan
pembayaran
pajak
yang
terutang
berdasarkan
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung
2
penuh 1 (satu) bulan. Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan setelah
ditegur
secara
tertulis
tidak
disampaikan
pada
waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f.
Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Terhadap Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
4
Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Daluwarsa Penetapan Pajak Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Pembetulan Ketetapan Pajak Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan Ruang
lingkup
pembetulan
ketetapan
pajak,
terbatas
pada
kesalahan atau kekeliruan dari :
5
1. Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo; 2. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; 3. Kekeliruan
dalam
penerapan
tarif,
penerapan
persentase
Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak.
Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); 5. Surat Tagihan Pajak (STP); 6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; 7. Surat Keputusan Keberatan; 8. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; 9. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak Jangka
waktu
penyelesaian
permohonan
pembetulan
Wajib
Pajak
harus
diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.
6
2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan : a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan; b. Disampaikan
kepada
Direktur
Jenderal
Pajak
melalui
Kantor
Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut; c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; d. Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP, suatu SKPKB atau suatu SKPKBT. 3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; 2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan: a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak; b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang. 3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh dari pihak lain, dalam hal : Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, disebabkan : 1. Wajib pajak baru berdiri dan masih dalam tahap investasi.
7
2. Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial. 3. Kerugian yang diderita oleh wajib pajak akibat peristiwa yang berada di luar kemampuannya (force majeur). Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugiannya lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang. Syarat-syarat
yang
harus
dipenuhi
wajib
pajak
yang
mengajukan
permohonan SKB : 1. Menyampaikan perkiraan penghasilan neto tahun berjalan. 2. Menyampaikan daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilai transaksi yang diperkirakan akan diterima/diperoleh. Kerugian tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan adalah kerugian yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau SPT Tahunan PPh apabila belum ditetapkan/tidak ada Surat Ketetapan Pajak. Permohonan SKB diajukan kepada Kepala KPP di tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan formulir permohonan SKB pemotongan/pemungutan PPh. Kepala KPP akan melakukan pengkajian atas perkiraan penghasilan neto dalam tahun berjalan yang disampaikan oleh wajib pajak dengan cara : 1. Membandingkan unsur penghasilan dan biaya yang tercantum dalam perkiraan penghasilan neto dalam tahun berjalan dengan unsur penghasilan dan biaya yang menjadi dasar penerbitan SKP atau yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. 2. Meneliti kewajaran unsur penghasilan dan biaya dalam perkiraan penghasilan neto tahun berjalan. 3. Meneliti dan mempertimbangkan data lain serta prospek usaha wajib pajak.
Kepala KPP akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah permohonan wajib pajak diterima lengkap Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah permohonan diterima Kepala KPP belum memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak diangap diterima. Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam hal permohonan diterima. SKB diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga),yaitu : 1. Lembar ke-1 untuk WP; 2. Lembar ke-2 untuk Pemotong/pemungut; 3. Lembar ke-3 untuk Arsip KPP. SKB berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak.
8
Daftar Pustaka Agoes, Sukrisno dan Estralia Trisnawati, 2007, Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.
Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2004, Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, andi Yogyakarta, Yogyakarta.
Pardiat. 2005, Akuntansi Pajak, Mitra Wacana Media, Jakarta.
Suandy, Erly, 2008, Perencanaan Pajak, Salemba Empat.
Undang-undang
Republik
Indonesia.
2008,
Nomor
36,
Tentang
Pajak
Penghasilan.
Undang-undang Republik Indonesia. 2007, Nomor 28, Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
Waluyo. 2009, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
Zain, Mohammad, DR. Drs. Ak., 2003, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat.
9
