Modul ke:
Manajemen Perpajakan Konsep manajemen & perencanaan stratejik, tujuan perusahaan, risiko & pengaruh pajak atas perusahaan, konsep manajemen pajak & motivasi mgt pajak.
Fakultas
FEB
Program Studi
Akuntansi
www.mercubuana.ac.id
Suri Mahrani, S.Sos, M.Ak.
Point of the Study 1. 2. 3. 4. 5.
Konsep manajemen & perencanaan stratejik Tujuan perusahaan Risiko dan pengaruh pajak atas perusahaan Konsep manajemen pajak Motivasi dilakukannya manajemen pajak
PERENCANAAN PAJAK Perencanaan Pajak: Merupakan tindakan penstruk
turan yang terkait dengan konskuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah: Bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak, bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi
KAPAN MANAJEMEN PERPAJAKAN DILAKUKAN: ¾
Saat akan mendirikan perusahaan: * Memilih bentuk usaha : Perseorangan, Persekutuan, Fa,CV, PT dll. * Memilih metode pembukuan; metode penyusutan; metode penilaian persediaan, dll
¾ Saat menjalankan usaha: * Pilihan alternatif transaksi * Tanggungjawab terhadap stakeholders (Perusahaan, konsumen, karyawan, kreditur, Pemerintah, Pemasok, investor, dll) ¾ Saat akan menutup Usaha: Perhatikan dampak perpajakan pada saat akan menutup perusahaan, baik karena likuidasi, merger, pemekaran dll.
Perencanaan Pajak Dalam Rangka Mengefisienkan PPh Badan Diupayakan melalui: 1.
Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tata cara pembukuan
2.
Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan
3.
Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud
4.
Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax ( pemungutan pajak kepada pihak ketiga)
5.
Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam negeri
6.
Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
7.
Permohonan penurunan pembayaran lumpsum (angsuran PPh Ps 25 bulanan)
8.
Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Psl 22 dan Pasal 23
9.
PPh atas transaksi tertentu
1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tata cara pembukuan Dasar pembukuan : - Cash Basis - Acrual Basis Kebijakan Akuntansi: - Metode Pencatatan - Metode Penilaian Persediaan (Perusahaan dagang)
2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dgn kesejahteraan karyawan a)
Jika perusahaan yang PPh badannya Final, upayakan pemberian kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura.
b)
Jika perusahaan rugi, hindari pemberian natura menjadi tunjangan karena dapat menaikkan PPh Pasal 21, sementara PPh badan tetap nihil.
2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dgn kesejahteraan karyawan Peluang-peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan: a. PPh Pasal 21 karyawan ¾ PPh Psl 21 dapat berupa beban bagi pegawai dalam hal ini perusahaan hanya sebagai pemotong PPh Psl 21 ¾ Karyawan diberi tunjangan PPh Psl 21. tunjangan tersebut menjadi penghasilan bagi karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan. ¾ PPh Psl 21 ditanggung perusahaan PPh tersebut bukan penghasilan bagi karyawan dan tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan, karena merupakan kenikmatan bagi karyawan. b. Pengobatan/Kesehatan Karyawan: ¾ Perusahaan mendirikan rumah sakit / klinik berikut dokter ¾ Pegawai berobat dan mengambil obat di RS/dokter langganan, seluruh biaya akan ditagih oleh RS/dokter/apotik langsung ke perusahaan ¾ Karyawan diberi tunjangan kesehatan, sakit maupun tidak sakit ¾ Karyawan diperkenankan berobat di RS/dokter atas nama karyawan, membayar lebih dahulu kemudian diberikan penggantian (bukti asli diserahkan pada perusahaan) Alt 1 & 2 merupakan natura/kenikmatan sehingga boleh dibebankan sebagai biaya Alt 3 & 4 boleh dibiayakan tetapi merupakan penghasilan bagi karyawan
lanjutan 2…….. Peluang-peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan: c. Pembayaran Premi Asuransi: ¾ Premi asuransi yang dibayarkan perusahaan dapat dibiayakan, tetapi merupakan penghasilan bagi karyawan. d. Iuran Pensiun & JHT: ¾ Iuran pensiun & JHT yang dibayarkan perusahaan merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan (dana pensiun telah disahkan Menteri Keuangan) e. Perumahan untuk karyawan: ¾ Perusahaan menyediakan rumah dinas yang dibuat atau dibeli oleh perusahaan ¾ Perusahaan menyediakan rumah dinas yang disewa oleh perusahaan ¾ Perusahaan memberikan penggantian sewa rumah dinas yang dibayar oleh karyawan, penggantian ini dimasukkan ke dalam tunjangan perumahan bagi karyawan ¾ Perusahaan memberikan tunjangan perumahan kepada karyawan
Lanjutan 2 …………….. Peluang-peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan: c. Pembayaran Premi Asuransi: ¾ Premi asuransi yang dibayarkan perusahaan dapat dibiayakan, tetapi merupakan penghasilan bagi karyawan. d. Iuran Pensiun & JHT: ¾ Iuran pensiun & JHT yang dibayarkan perusahaan merupakan biaya perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan (dana pensiun telah disahkan Menteri Keuangan) e. Perumahan untuk karyawan: ¾ Perusahaan menyediakan rumah dinas yang dibuat atau dibeli oleh perusahaan ¾ Perusahaan menyediakan rumah dinas yang disewa oleh perusahaan ¾ Perusahaan memberikan penggantian sewa rumah dinas yang dibayar oleh karyawan, penggantian ini dimasukkan ke dalam tunjangan perumahan bagi karyawan ¾ Perusahaan memberikan tunjangan perumahan kepada karyawan
Lanjutan 2…….. Peluang-peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan: f. Transportasi untuk karyawan: ¾ Diantar jemput khusus dgn mobil perusahaan (biaya eksploitasi dan penyusutan kendaraan dapat dibiayakan) ¾ Tunjangan transport; dapat dibiayakan oleh perusahaan, tetapi penghasilan bagi karyawan, ¾ Kendaraan dinas karyawan tertentu; biaya eksploitasi & penyusutan boleh dibiayakan 50% (Kep. DJP No.KEP-220/PJ/2002 tgl 18 April 2002) g. Pakaian seragam untuk karyawan: ¾ Dapat dibiayakan bagi perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan ¾ Karena merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan dan situasi lingkungan kerja dapat dibiayakan dan bukan penghasilan bagi karyawan (Diatur dalam Kep.DJP No.Kep-213/ PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001).
Lanjutan 2…… Peluang-peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan: h. Pemberian natura lainnya untuk karyawan yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh perusahaan: ¾ Dapat diupayakan sebagai biaya oleh perusahaan dengan diberikan tunjangan, ¾ Tunjangan merupakan pengh. karyawan & dikenakan PPh Psl 21 ¾ Dapat ditempuh jika tarif PPh Psl 21 lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan. i. Perjalanan dinas karyawan: ¾ Biaya dalam rangka menjalankan tugas perusahaan (transport, hotel dll) merupakan biaya bagi perusahaan, bukan penghasilan bagi karyawan, ¾ Sepanjang jumlahnya tidak mengandung unsur-unsur keperluan pribadi (diatur dalam surat DJP No. S-1215/PJ.23/1984 butir 5.4)
Lanjutan 2 ……… Peluang-peluang efisiensi beban pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan: j. Bonus, tantiem dan jasa produksi karyawan dan direksi: ¾ Bonus & jasa produksi, merupakan biaya perusahaan jika dibebankan dalam biaya tahun berjalan, ¾ Bonus, gratifikasi, jasa produksi, bukan biaya jika dibebankan ke laba ditahan, ¾ Tantiem; bukan biaya bagi perusahaan (mengurangi laba ditahan), dan merupakan penghasilan bagi penerimanya Pembayaran gaji, bonus, jasa produksi yang melebih kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham, komisaris, direksi atau pengawai, tidak boleh dibiayakan. Pembayaran ini merupakan deviden dipotong PPh 23/26 (SE DJP No. SE-16/PJ.44/1992 tanggal 12 Mei1992)
3. Pemilihan Metode Penyusutan Pemilihan metode penyusutan yang cocok tergantung pada jenis usaha, jangka waktu pengembalian modal, pengenaan pajak pada bidang usaha tersebut dsb. Jika secara akuntansi, perusahaan tidak memiliki tujuan lain, maka menyamakan pengelompokkan, penentuan masa manfaat dan metode penyusutan dengan ketentuan fiskal akan relatif memudahkan bagi perusahaan.
4. Transaksi yang berhubungan dengan withholding tax • Apabila perusahaan tidak memotong PPh Psl 21, 22, 23, 26 & PPh Final, maka jika diperiksa oleh fiskus, perusahaan akan dikenakan kewajiban membayar denda keterlambatan penyetoran 2% sebulan dari pokok pajak. • Untuk mengatasi hal tersebut: ¾ Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya, ¾ Nilai transaksi digross-up, sehingga jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut. Jumlah pajak yang dibayarkan boleh dibiayakan kecuali PPh final dan deviden.
5. Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri dapat dilakukan atas nama PT atau Perorangan • Modal saham atas nama perorangan, devidennya merupakan objek PPh Psl 23, • Modal saham atas nama PT, Koperasi, BUMN, BUMD, devidennya bukan merupakan objek PPh Psl 23, dengan syarat: ¾ Deviden berasal dari cadangan laba ditahan, ¾ Bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima deviden: • Kepemilikan sahamnya paling rendah 25 % dari modal saham disetor, • Mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
6. Optimalisasi Pengkreditan PPh yang telah dibayar PPh yang dapat dikreditkan: a. PPh pengalihan tanah/bangunan bagi perusahaan, b. PPh Psl 22 atas import, c. PPh Psl 22 atas pembelian BBM dari pertamina untuk selain penyalur, d. PPh fiskal luar negeri karyawan, e. PPh 23 atas bunga non bank, royalti, f. PPh 24 yang dipotong di luar negeri, g. Setiap pemotongan pajak pihak lain langsung dilengkapi dengan bukti pemotongan PPh-nya.
7. Pengajuan Penurunan Angsuran PPh Pasal 25 a.
Kenaikan pembayaran angsuran PPh Psl 25 disebabkan adanya SKPKB karena pemeriksaan tahun lalu,
b.
Jika terjadi penurunan laba tahun berjalan, dapat mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh 25 disertai proyeksi laba akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan,
c.
Dimungkinkan penurunan laba usaha sampai minimum 25% dari laba fiskal tahun lalu (lihat KEP-537/PJ/2000)
8. Pengajuan SKB PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23 • Dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas PPh Psl 22,23 (tidak termasuk PPh Final) • Beberapa kriteria yang harus dipenuhi: ¾ WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, ¾ WP berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, ¾ PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.
9. PPh Atas Transaksi Tertentu 1.
Penilaian Aktiva Tertentu: Dasar Hukum Revaluasi Aktiva Tetap adalah Kep.Menkeu No.486/KMK.03/2002 tgl 20 Nov.2002 jo.KEP-519/PJ/2002 jo.SE-03/PJ.31/2002 Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur: a. WP Badan DN & BUT dapat melakukan penilaian aktiva tetap perusahaan yang berada di Indonesia, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak diberlakukannya penilaian kembali dan mengajukan permohonan di Dirjen Pajak, b. Aktiva Tetap berupa tanah, bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dijual c. Dilakukan oleh perusahaan penilai yang diakui oleh pemerintah. Apabila nilainya tidak mencerminkan nilai sebenarnya, Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva ybs,
Lanjutan 9 ………... d.
e. f.
g. h.
Selisih nilai pasar/nilai wajar dengan nilai buku fiskal, dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya dan dikenakan PPh final sebesar 10%, Bagi WP yang mengalami kesulitan keuangan PPh terutang 10 % tersebut dapat diangsur selama 12bulan, Jika PPh terutang lebih dari Rp. 2 trilyun WP dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran 1 - 5 tahun kepada Dirjen pajak Penilaian kembali dilakukan paling banyak 1 kali dalam tahun buku yang sama Jika PPh terutang lebih dari Rp. 2 trilyun WP dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran 1 – 5 tahun kepada Dirjen Pajak
Lanjutan 9 ………. i.
Penilaian kembali dilakukan paling banyak 1kali dalam tahun buku yang sama, j. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru, k. Penjualan AT yang telah direvaluasi dikenakan PPh 20 % dari selisih lebih penilaian kembali tanpa dikurangi dengan kompensasi kerugian dan bersifat final, l. Selisih lebih penilaian kembali AT dpt dikapitalisasi menjadi modal saham, dan saham tersebut dpt diberikan kpd pemegang saham berupa saham bonus. Saham bonus tsb bukan merupakan deviden sehingga tidak dikenakan PPh (Psl 1 PP 138/2000)
Lanjutan 9 ……. 4. Bunga Pinjaman:
a. b.
c.
Sepanjang digunakan untuk opersional maka bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya, Jika perusahaan mempunyai pinjaman dari pihak ketiga disisi lain perusahaan mempunyai deposito, maka yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah proporsi rata-rata nilai pinjaman dikurangi rata-rata nilai deposito, karena bunga deposito telah dikenakan PPh Final (SE Dirjen Pajak No. SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995) Pemberian pinjaman pada karyawan dengan suku bunga lebih rendah dari suku bunga yang berlaku dipasar, maka selisih bunga yang dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain dengan bunga yang dibebankan kepada karyawan merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan yang memberikan pinjaman karenatidak dapat dibiayakan (SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ.43/1999)
Lanjutan 9 …….. 5. Pencadangan/Penghapusan Piutang Tak Tertagih:
a.
Jenis-jenis perusahaan yang dapat melakukan hal ini adalah Bank, Sewa Guna Usaha (leasing) dengan hak opsi, asuransi kerugian, asuransi jiwa, pertambangan, Jenis usaha lain dapat melakukannya dengan syarat:
b. – – – –
Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba/rugi komersial, Telah diserahkan perkara penagihan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau adanya perjanjian tertulis antara kreditur dandebitur ybs, Telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus WP harus menyerahkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada DJP (KEP-238/PJ/2001)
Lanjutan 9 …….. 6. Pemberian imbalan bunga kepada WP: • •
Imbalan bunga akibat keputusan keberatan/ banding merupakan objek PPh Pengembalian sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) : Bukan Objek PPh
7. Biaya kendaraan & Telpon Seluler: • •
50 % dapat dibiayakan (penyusutan & pemeliharaan) 50 % bukan penghasilan bagi karyawan
Lanjutan 9 ……. 8. Penyusutan Aktiva Leasing dengan Hak Opsi: • Komersial : dilakukan penyusutan • Fiskal : tidak diperkenankan: - Diperkenankan jika telah menggunakan hak opsi (membeli) - Jumlah pembayaran atas leasing bisa dibiayakan 9. THT dan Uang Pensiun: • Dipotong PPh Final • Rp. 0 – Rp. 50 jt bebas • Rp. 50 jt – Rp. 250 jt 5 % dst 10. Keuntungan penjualan saham: • WPLN = 20 % x 25 % = 5 %
Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Ketentuan Perpajakan Di PPN 1.
Perlu diperhatikan persyaratan format Faktur Pajak (FP) yang dapat dikreditkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Cek dan teliti Faktur Pajak yang diterima sebelum dilakukan pembayaran
2.
Berkaitan dengan batas waktu tiga bulan, makin cepat menerima Faktur Pajak, maka akan lebih baik bagi perusahaan karena perusahaan sudah dapat mengkreditkannya walaupun belum melakukan pembayaran. Usahakan FP sudah diterima sebelum lewat tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak, kecuali untuk Pemungut PPN agar perusahaan tidak disibukkan oleh pembetulan SPT Masa PPN.
3.
Jika PM lebih besar daripada PK, maka kelebihan PPN tersebut dapat dimintakan restitusi atau kompensasi. Pemilihan alternatif ini sangat bergantung pada kondisi masing-masing PKP. Kapan kelebihan PPN harus direstitusi ditentukan oleh opportunity cost yang timbul dari kelebihan yang ada dinegara. Sedangkan cost dari restitusi adalah tenaga, waktu, biaya yang diperlukan didalam menyelesaikan permohonan restitusi. Jika cost restitusi lebih rendah dibanding opportunity costnya, maka perusahaan dapat mengajukan restitusi.
4.
PKP perlu memperhatikan tata cara saat pembuatan FP agar tidak dikenakan sanski perpajakan. Keterlambatan atau kekeliruan dalam pembuatan FP dapat dikenakan sanksi 2 % dari DPP.
5.
Dalam kaitan dengan saat pembuatan FP, makin lambat PKP membuat FP, maka akan lebih baik karena PKP tidak perlu menalangi pembayaran PPN.
6.
Jika memungkinkan perusahaan dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat terutangnya PPN dengan mengusahakan persyaratan yang harus dipenuhi.
Tugas : Untuk dikerjakan 1. Jelaskan apa yang dimaksud : a. Tax planning untuk PPh Badan. b. Tax implemantition seandainya terjadi penyimpangan c. Tax evasion berikut contohnya. 2. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang cash basis dan acrual basis dan mana yang lebih baik diterapkan pada ASP atau Akuntansi komersil jelaskan. 3. Jelaskan peluang-peluang yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. 4. Jelaskan apakah natura dan tunjangan sebagai obyek pajak, jelaskan. 5. Bagaimana membuat perencanaan pajak bagi WP Badan agar supaya tidak dianggap menyimpang dari undang-undang perpajakan.
Terima Kasih Suri Mahrani, S.Sos, M.Ak.
