Istilah-Istilah dalam Perpajakan

PAJAKPEDIA

PAJAKPEDIA

Istilah-Istilah dalam Perpajakan Wajib Pajak Orang pribadi atau badan (usaha), meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Utang Pajak Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanan perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Penanggung Pajak Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai perundangundangan perpajakan. Surat Setoran Pajak Bukti pembayaran atau penyetiran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat penyaran yang telah ditunjuk. Surat Tagihan Pajak Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Paksa Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kredit Pajak Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Faktur Pajak Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi nilai jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak.

Kata Pengantar Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan rahmat-Nya Direktorat Jenderal Pajak sampai saat ini masih dapat melaksanakan tugas menghimpun penerimaan negara dari pajak dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tujuan negara antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam membiayai pemerintahan dan program-program pembangunan yang ditetapkan. Sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan. Selain itu, Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan Negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan semua warga negara demi keberlangsungan bangsa dan negara. Dengan membayar pajak, maka uang pajak akan masuk ke negara untuk kemudian dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya. Jadi pajak berasal dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku “Pajakpedia” ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan perpajakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta,

November 2014

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Daftar Isi

BAB 1

Pajak dari Masa ke Masa Hal 7

BAB 2

Mengenal Pajak hal 12

BAB 3

Manfaat Pajak untuk Kemandirian Bangsa hal 20

BAB 4

Sistem Pemungutan Pajak dan Pengawasannya hal 29

BAB 5 Mari Taat Pajak hal 37

Bab 1 : Pajak dari Masa ke Masa Pajak ternyata sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Kalian pasti mengenal Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar dan pertama di Nusantara ini mampu bertahan selama lebih dari seribu tahun karena pengelolaan uang pajak yang baik oleh kerajaan. Begitu juga dengan Kerajaan Mataram Kuno. Dari prasasti-prasasti abad kesepuluh warisan Kerajaan Mataram Kuno diketahui bahwa pajak merupakan modal utama untuk pembiayaan negara dan menjalankan roda pemerintahan. Pajak yang dikenal pada masa itu antara lain pajak hasil sawah, pagangan, kebun sirih, tepiantepian, sungai, dan rawa. Pajak ini digunakan untuk kepentingan pemeliharaan bendung-an yang sangat bermanfaat untuk mengantisipasi jika musim kering tiba.

Kerajaan-kerajaan maritim di pesisir pantai juga mengenakan pajak atas kegiatan perdagangan, termasuk ekspor dan impor yang menjadi sumber penghasilan yang amat penting bagi kerajaan. Setidaknya ada tujuh jenis pajak yang disebutkan dalam adat Aceh, selain dikenal pula perbedaan bentuk pembayaran pajak yang dibagi menjadi emas atau barang. Kekuatan pengelolaan pajak inilah yang membuat Aceh dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda menjadi maju pesat. Begitu juga dengan Kerajaan Banten dan kerajaan-kerajaan tepi pantai lainnya seperti Jepara, Gresik, Timor, Maluku, dan TernateTidore.

Di Kerajaan Banten pemungutan pajak dengan sangat rinci, termasuk penentuan pajak barang sejenis dari dalam dan luar banten yang dibedakan besarannya

Pajakpedia

1

Di masa penjajahan, pajak tetap menjadi prioritas untuk mendanai pemerintah kolonial Belanda agar dapat tetap bertahan di Indonesia. Karena beban pajak yang sangat tinggi sehingga membuat rakyat menderita, Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda (19251930). Perang Diponegoro ini menjadi salah satu pemicu Belanda menerapkan sistem Tanam Paksa (1830-1870). Pemungutan ini telah menimbulkan kemelaratan hebat dan kegelisahan sosial yang berujung pada pemberontakan sosial yang luas dari rakyat pribumi. Meski masa pendudukan Jepang relatif pendek, tidak berarti pajak tanah di Indonesia menjadi terhambat. Pada era ini, tanah lebih ditujukan untuk pelipatgandaan hasil bumi yang penting bagi Jepang. Jepang meneruskan Land Rente (yang diubah menjadi Land Tax) yang dikenalkan Inggris dan Kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan. Rakyat diwajibkan melakukan sistem wajib serah padi, pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas seperti jalan raya dan jembatan, juga wajib membayar pajak sepeda. Saat Perang Dunia II meletus, Pajak Perang diberlakukan.

2

Daendels memegang peranan penting dalam membawa sistem sentral ke Hindia. Raffles juga menjadi tokoh penting yang menemukan sistem pajak tanah (landrentestelsel) dan menjadikan pajak menjadi tanggung jawab pribadi.

Pajakpedia

Reformasi Perpajakan Perjuangan kemerdekaan pun menempatkan pajak sebagai hal yang sangat penting sebab ia menjadi tumpuan utama negara yang berdiri dan mempertahankan kedaulatannya. Kemudian, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa ini menuangkan masalah pajak ke dalam UndangUndang Dasar 1945 Hal Keuangan. Dengan diaturnya pajak dalam Pasal 23 UUD 1945, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi diatur dalam konstitusi negara. Setelah Indonesia merdeka, pajak ditetapkan dan dipungut oleh negara bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya. Namun pajak merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini sebagai bentuk dari komitmen rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Membayar pajak juga merupakan bentuk dari partisipasi warga dalam mengisi kemerdekaan.

Pada awal-awal masa kemerdekaan, negara masih kesulitan mengelola pendapatan negara dari pajak. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih dipergunakan. Namun seiring berjalannya pembangunan, peraturan mengenai perpajakan terus diperbaharui. Perubahan paling signifikan terjadi pada tahun 1983 dimana Pemerintah saat itu bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan dengan membuat lima paket undang-undang perpajakan yang menghapus semua undang-undang yang ada. Kelima undang-undang tersebut adalah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai. Reformasi pajak ini disebut juga sebagai Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN).

Pajakpedia

3

Sistem pemungutan pajak Indonesia yang semula official assessment diubah menjadi self assessment. Sistem self assessment ini merupakan sistem pemungutan pajak Indonesia yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Seiring berjalannya waktu, penerimaan negara dari sektor sektor minyak dan gas bumi bukan lagi menjadi primadona karena penerimaannya semakin berkurang. Dengan demikian pajak memiliki peran yang semakin signifikan. Lebih 70% penerimaan negara ditopang dari sektor perpajakan. Pemerintah terus memperbaiki kebijakan di sektor pajak, termasuk institusi perpajakannya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak tahun 2002 hingga sekarang, DJP terus melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi jilid I dilaksanakan dengan melakukan perubahan pada bidang peraturan, adminstrasi, dan pengawasan. Reformasi

4

Pajakpedia

berlanjut dengan jilid II, dimana dilakukan reformasi di bidang sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi. Sekarang di kantor-kantor pelayanan pajak, kita bisa menemukan model kantor modern yang menerapkan pelayanan prima bagi masyarakat. Wajib Pajak juga dapat menemui Account Representative (AR) yang membimbing wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Mengikuti perkembangan teknologi, kini Wajib Pajak semakin dimudahkan dalam melakukan kewajibannya. Adanya call center pajak (yang dikenal dengan nama Kring Pajak 500200) yang melayani informasi dan konsultasi perpajakan melalui telepon, pendaftaran NPWP secara elektronik (e-Registration), pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sistem pembayaran pajak secara elektronik (Billing System), dan juga penyampaian laporan pajak secara elektronik (e-SPT dan e-Filing). Dengan dukungan dari semua pihak, semoga kelak Indonesia akan semakin mampu menjadi negara yang mandiri melalui pajak.

Kemajuan pembangunan di negara kita tentunya semakin mendorong Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan terus berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam menghimpun penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Tridharma Perpajakan. Apa itu Tridharma Perpajakan? Tridharma Perpajakan merupakan suatu pedoman bagi para petugas pajak dalam menjalankan tugas untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak serta membantu para Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tiga pokok yang terkandung dalam Tridharma Perpajakan yaitu: a. Pemungutan pajak meliputi segenap Wajib Pajak Makna yang terkandung adalah semua pemungutan pajak dilakukan kepada seluruh Wajib Pajak yang terdaftar baik orang pribadi maupun badan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial, status ekonomi, dan jenis kelamin. Semua orang pribadi atau badan yang seharusnya dikenakan pajak haruslah membayar pajak. Jumlah pajak yang dikenakan dihitung berdasarkan besar kecilnya penghasilan Wajib Pajak sehingga dapat terwujud asas keadilan.

b. Pemungutan pajak meliputi objek yang semestinya Hal ini memiliki makna bahwa dalam pemungutan pajak, objek yang dikenakan pajak haruslah dikenakan sebagaimana mestinya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tidak dikurangkan dari semestinya, dan tidak pula dilebihkan dari yang semestinya. c. Pemungutan pajak tepat pada waktunya Pelaksanaan kewajiban perpajakan haruslah tepat waktu dan tepat jumlah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini meliputi tiga unsur, yaitu: 1. Pelayanan yang cepat; 2. Pelayanan yang menyenangkan; 3. Efektivitas. Untuk memenuhi Tridharma Perpajakan diperlukan dukungan dari semua pihak, baik dari petugas pajak maupun Wajib Pajak. Kerjasama dan hubungan yang harmonis antara petugas pajak dan Wajib Pajak merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Tridharma Perpajakan. Semoga dengan terpenuhinya Tridharma Perpajakan maka penerimaaan negara akan tercapai dan pembangunan negara juga akan semakin maju.

Pajakpedia

5

Bab 2 : Mengenal Pajak

6

Pajakpedia

Pajak ternyata sudah ada sejak zaman dahulu ya. Jadi apa sebenarnya pajak itu? Pengertian pajak dapat kita lihat dalam Undang-Undang. Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut definisi di atas, pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan lainnya. Jika kita membayar pajak, maka uang pajak akan masuk ke negara untuk kemudian dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya. Jadi pajak itu ya dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi ke masyarakat.

Pajak berbeda dengan retribusi. Jika kamu membayar retribusi, maka kamu akan mendapatkan kontraprestasi langsung sedangkan pajak tidak. Setiap warga negara wajib membayar pajak. Pajak apa saja, bagaimana cara pembayarannya, berapa besarnya, diatur dalam peraturan perpajakan. Imbalannya akan kita nikmati melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, gedung, dan sebagainya.

Pajakpedia

7

Siapa yang mengumpulkan uang pajak dari rakyat? Pajak dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu dikenal pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat (Presiden RI), dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah dikelola Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) oleh institusi yang menangani pemungutan pajak di daerahnya masing-masing.

8

Pajakpedia

Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat biasa disebut Pajak Pusat. Pajak apa saja yang termasuk pajak pusat? Pajak pusat ada 5 macam, yaitu: 1. Pajak Penghasilan (PPh); 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM); 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3); 5. Bea Meterai.

PBB untuk semua sektor dulu adalah pajak pusat, namun sejak tahun 2012 dan 2013, PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) dipindahkan ke Pemerintah Daerah. Pemindahan ini dilakukan dengan harapan pengelolaan PBB sektor ini dapat dilakukan secara optimal dan bermanfaat langsung untuk daerah dimana tanah/bangunan itu berada. Sedangkan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) tetap dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pajakpedia

9

Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, hasil sewa rumah, bunga, dividen, royalti, komisi, gratifikasi, bonus, dan lain sebagainya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri. Pada prinsipnya setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras.

Pajak Penjualan atas Barang yang tergolong Mewah (PPnBM)

Pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barangbarang yang tergolong mewah. Barang yang tergolong mewah adalah:

10

Pajakpedia

1. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok; 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 3. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/ atau 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Contoh: apabila A memiliki tanah perkebunan, dan tanah tersebut disewakan kepada PT X maka dalam hal ini PT X yang mendapat manfaat langsung dari tanah tadi wajib membayar PBB-nya, kecuali perjanjian menentukan lain.

Bea Meterai

Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumendokumen tertentu. Contoh: surat berharga, kuitansi pembayaran yang menyebutkan jumlah uang, surat perjanjian, akta-akta notaris, termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, surat-surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian di depan pengadilan, dan sebagainya.

Pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pelayanan Pajak atau institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pajak di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). UU ini mengatur tarif tertinggi dari tiap jenis pajak, objek pemungutan, dan lainnya. Dalam pengelolaan pajaknya, tiap-tiap daerah dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Pajak-pajak apa saja yang dikelola oleh Pemerintah Daerah? Karena berbeda pengelolanya, pajak daerah juga dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Pajak Provinsi, terdiri atas: -Pajak Kendaraan Bermotor -Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -Pajak Air Permukaan -Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: -Pajak hotel -Pajak restoran -Pajak hiburan -Pajak reklame -Pajak penerangan jalan -Pajak mineral bukan logam dan batuan -Pajak parkir -Pajak air tanah -Pajak sarang burung walet -Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) -Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan Jenis pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerahnya. Namun, daerah dilarang memungut pajak selain jenis-jenis pajak di atas.

Selain pajak, di daerah kita juga mengenal istilah Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ada 3 jenis, yaitu retribusi atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Pajakpedia

11

Wajib pajak itu siapa aja sih? Wajib Pajak ada dua macam, yaitu orang pribadi termasuk warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dan badan. Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Orang pribadi baru akan dikenai kewajiban membayar pajak jika dia memiliki penghasilan atau saat melakukan transaksi. Atas penghasilannya ia akan dikenai PPh, sedangkan untuk transaksi (penyerahan) Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan, wajib pajak akan dikenai PPN. Jika ia membeli barang yang masuk dalam kategori barang mewah, maka ia harus membayar PPnBM. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan walaupun pewaris telah meninggal dunia.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga Wajib Pajak lho. Apa itu BUT? BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

12

Pajakpedia

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak dimaksud meliputi: -Pembayar pajak; -Pemotong pajak; dan/atau -Pemungut pajak.

Pajakpedia

13

Bab 3 : Manfaat Pajak untuk Kemandirian Bangsa Tadi kita sudah mengenal jenis-jenis pajak dan siapa saja yang menjadi wajib pajak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja manfaat dari pajak. Seperti yang sudah kita ketahui, pajak dikelola oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tentu saja memerlukan dana. Apalagi untuk negara sebesar Indonesia, tentunya banyak sekali dana yang dibutuhkan demi menyejahterakan lebih dari 250 juta penduduknya. Nah, bagaimana ya caranya pemerintah bisa membiayai itu semua? Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik dari pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Kita bisa saja menjual sumber daya alam kita sebagai sumber pendapatan negara. Akan tetapi, karena keterbatasan jumlahnya, maka kita tidak bisa semata-mata bergantung pada sumber daya alam. Kita juga bisa meminjam dari luar negeri, tapi nanti utang kita jadi banyak. Kasihan anakcucu kita yang nanti harus membayar utang-utang kita.

14

Pajakpedia

Ada satu sumber pendapatan lagi yang jumlahnya besar dan kita tidak harus menguras alam atau memperbanyak utang ke luar negeri, yaitu pajak. Pajak dibayarkan oleh masyarakat sebagai bentuk kepeduliannya kepada negara. Hingga saat ini, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara (yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN) lebih kurang 70% dari seluruh pendapatan negara. Artinya, 70% dana yang digunakan pemerintah untuk pembangunan dan untuk menyejahterakan rakyat adalah dari pajak. Pajak merupakan solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan keuangan negara. Pajak merupakan cerminan kemandirian bangsa. Hanya dengan pajak, negara bisa membiayai pemerintahan dan pembangunan tanpa harus bergantung atau terikat dengan apapun. Meminjam dari negara lain tidak hanya mengakibatkan tumpukan jumlah utang dan bunganya yang besar yang harus dibayar dikemudian hari, tetapi juga menimbulkan keterikatan/ketergantungan yang menyebabkan kita tidak bisa bebas memutuskan suatu kebijakan. Pemberian dari luar negeri baik berupa utang maupun hibah biasanya akan disertai dengan beberapa persyaratan baik di bidang ekonomi, politik, maupun bidang lainnya. Untuk menjadi negara yang mandiri dan maju, indonesia harus bisa membiayai pengeluarannya sendiri dan terus mengurangi utang luar negeri.

Pajakpedia

15

Pajak ternyata memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan Bagaimana uang pajak dari masyarakat bisa kembali ke masyarakat lagi? Mari kita lihat alur berikut ini.

Dari gambar di atas kita bisa mengetahui bahwa ketika masyarakat/Wajib Pajak membayarkan pajaknya, uang tersebut akan masuk ke kas negara melalui Bank atau Kantor Pos. Seluruh dana yang terkumpul akan masuk ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan jajarannya, beserta DPR akan berkumpul dan mengadakan rapat untuk menentukan kepada Kementerian, Lembaga, Badan, Instansi, dan Pemerintah Daerah mana saja dana ini akan diberikan dan berapa besarnya. Setelah Undang-Undang APBN disahkan, dana tersebut akan didistribusikan kepada Kementerian, Lembaga, Badan, Instansi, dan Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Semua akan dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk bantuan/dana sosial, fasilitas umum/publik dan kemudahankemudahan yang disediakan oleh pemerintah.

16

Pajakpedia

Penggunaan dana APBN ini diharapkan menunjang pertumbuhan ekonomi negara, sehingga penghasilan rakyat meningkat. Masyarakat wajib pajak yang memiliki penghasilan kemudian membayarkan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku kepada negara. Pajak yang telah disetorkan akan digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran lainnya. Peran dari Direktorat Jenderal Pajak penyaluran dana APBN yaitu mengadministasikan sekaligus mengawasi kegiatan terkait pembayaran pajak dari masyarakat ini. Pembayaran pajak yang disetorkan masyarakat ini masuk ke kas negara dan terkumpul dalam APBN untuk kemudian dialokasikan kembali bagi Kementerian, Lembaga, Badan, Instansi, dan Pemerintah Daerah agar dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat. Begitulah seterusnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pajak merupakan unsur terbesar dalam APBN. Itulah sebabnya mengapa pajak menjadi sangat penting dalam keberlangsungan hidup negara kita. Pada dasarnya, dana yang ada dalam APBN akan digunakan untuk hal-hal berikut ini: 1. Pembangunan Infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu: a. Infrastruktur perhubungan: mendukung keterhubungan antar wilayah, b. Infrastruktur energi dan lainnya: menunjuang ketahanan energi, c. Infrastruktur perumahan dan pemukiman.

2. Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat, yaitu: a. Pendidikan murah, terjangkau, dan berkualitas, b. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan, c. Kesehatan murah untuk masyarakat, d. Ketahanan pangan untuk stabilisasi harga dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat. 3. Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik, yaitu: a. Peningkatan kemampuan pertahanan dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI, b. Pemantapan keamanan dalam negeri.

Dalam APBN, pendapatan perpajakan terdiri dari dua bagian, yaitu pendapatan pajak dalam negeri, yang terdiri dari, PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan cukai; dan pendapatan pajak internasional, yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Pajakpedia

17

Selain tiga hal di atas, dana APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah, yaitu alokasi dana untuk pemerintah daerah. Pemerintah telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah dapat membelanjakan sumber-sumber dana yang dimiliki untuk melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber keuangan daerah yang berasal dari APBN disebut Dana Perimbangan.

Dana tersebut dialokasikan kepada daerah bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah; 2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah; 4. Meningkatkan perhatian terhadap pem- bangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Selain dana perimbangan, daerah tertentu juga mendapatkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Daerah-daerah yang mendapatkan Dana Otonomi Khusus adalah Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Dana Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai program yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

18

Pajakpedia

Pajak memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat, antara lain: 1. Manfaat pajak untuk menyejahterakan rakyat Uang pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, contohnya: a. Pendidikan yang murah dan terjangkau Uang pajak digunakan untuk membiayai pendidikan di sekolah berupa pembangunan gedung, buku gratis, beasiswa, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan sebagainya. b. Biaya kesehatan yang murah untuk masyarakat Uang pajak digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan ibu, anak, dan rakyat miskin.

c. Penanggulangan kemiskinan Uang pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin agar hidup layak. d. Penyediaan beras murah Uang pajak digunakan untuk membantu rakyat miskin membeli beras.

e. Program-program lain yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajakpedia

19

2. Manfaat pajak untuk pembangunan Uang pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu: a. Pembangunan perumahan dan permukiman Uang pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat berupa rumah sejahtera dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). b. Pembangunan infrastruktur perhubungan Uang pajak digunakan untuk memperlancar perpindahan masyarakat, distribusi barang dan jasa serta menjalin keterhubungan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur perhubungan dapat berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, bandar udara, dermaga, dan sebagainya. c. Irigasi Uang pajak digunakan untuk membangun saluran irigasi agar hasil pertanian meningkat. d. Pembangunan infrastruktur lain yang diprogramkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

20

Pajakpedia

3. Manfaat pajak untuk subsidi Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi tersebut antara lain: a. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Uang pajak digunakan untuk meringankan masyarakat dalam membeli BBM. b. Subsidi listrik Uang pajak digunakan untuk meringankan masyarakat dalam menggunakan listrik dengan murah. c. Subsidi pangan Uang pajak digunakan untuk meringankan masyarakat dalam membeli bahan makanan pokok. d. Subsidi pupuk dan benih Uang pajak digunakan untuk meringankan petani dalam membeli pupuk dan benih untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. e. Subsidi pelayanan publik Uang pajak digunakan untuk meringankan masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan penumpang dengan murah berupa angkutan penumpang kereta api dan kapal laut kelas ekonomi.

Pajakpedia

21

3. Manfaat pajak untuk pertahanan dan keamanan Uang pajak digunakan untuk membiayai segala keperluan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya yang datang dari dalam maupun luar negara Indonesia, antara lain: a. Pembelian alat pertahanan Uang pajak digunakan untuk membeli peralatan pertahanan negara berupa pesawat tempur, helikopter serang, kapal tempur, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya. b. Pembelian mobil dan peralatan polisi Uang pajak digunakan untuk membeli perlengkapan kepolisian dalam membantu polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Melindungi masyarakat dari ancaman teroris Uang pajak digunakan untuk meningkatkan kemampuan memantau dan mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme demi menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.

d. Pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

22

Uang pajak digunakan untuk meningkatkan strategi keamanan kewilayahan dan ancaman bahaya lain. Pajakpedia

Bab 4 : Sistem Pemungutan Pajak dan Pengawasannya Ada dua macam sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment dan self assessment. Dengan sistem official assessment, yaitu petugas pajak menentukan jumlah pajak yang harus bayarkan oleh wajib pajak. Berbeda dengan official assessment, sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayarkan pajak terutangnya. Institusi pajak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan ini agar sesuai dengan peraturan perpajakan. Kedua macam sistem pemungutan pajak ini pernah dan masih berlaku di Indonesia. Sebelum tahun 1983, sistem pemungutan seluruh jenis pajak dilakukan dengan official assessment. Namun sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia beralih

menjadi sistem self assessment. Meskipun demikian, masih ada jenis pajak yang menganut sistem official assessment, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk pajak ini, wajib pajak tinggal menunggu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga wajib pajak tinggal membayarkan PBB sejumlah yang tertera sebelum jatuh tempo. Dalam sistem self assessment, petugas pajak tidak lagi menghitung pajak setiap wajib pajak. Wajib pajak sendiri adalah pihak yang dianggap paling mengetahui berapa besar penghasilan yang ia terima, transaksi yang ia lakukan, dan kegiatan ekonomi lain yang dilakukan yang berhubungan dengan pajak.

Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung pajak yang harus ia bayarkan, menyetorkan pajaknya ke bank atau kantor pos, hingga melaporkan pajak-pajaknya.

Pajakpedia

23

Hak-hak Wajib Pajak Setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban. Apa saja hak-hak wajib pajak? Hak-hak wajib pajak antara lain: 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak Jika pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, antara lain: -Meminta Surat Perintah Pemeriksaan -Melihat tanda pengenal pemeriksa -Mendapatkan penjelasan -Meminta rincian -Hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan

24

Pajakpedia

3. Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Apabila belum puas dengan keputusan keberatan, dapat mengajukan banding. Jika masih belum puas, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Hak-hak wajib pajak lainnya adalah: 1. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak, Berlaku untuk: Surat Pemberitahuan, Laporan Keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan WP; data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dan dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya. 2. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. Contohnya: penundaan pembayaran pajak penghasilan yang masih harus dibayar dalam laporan SPT Tahunan. 3. Hak untuk menundaan pelaporan SPT Tahunan, Dengan alasan tertentu, WP dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, misalnya karena laporan keuangan belum selesai. 4. Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25, Dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25, misalnya karena wajib pajak mengalami penurunan usaha. 5. Hak untuk pengurangan PBB, Wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan PBB disebabkan kondisi tertentu, misalnya terkena bencana alam. 6. Hak untuk pembebasan pajak, Dengan alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan pajak penghasilan, dengan cara meminta surat keterangan Bebas (SKB). Wajib pajak dengan kondisi tertentu juga berhak mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan, misalnya dalam kebijakan perpajakan di bidang penanaman modal. 7. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 8. Hak untuk mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah, Pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dari hibah atau dana pinjaman luar negeri maka pajak penghasilan yang diterima ditanggung oleh pemerintah. 9. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan, Contohnya insentif perpajakan dibidang PPN untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut.

PENUNDAAN PELAPORAN

Pajakpedia

25



Kewajiban Wajib Pajak Selain hak, wajib pajak juga tentunya memiliki kewajiban perpajakan. Apa saja kewajibannya? 1. Mendaftarkan diri, Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pengusaha, selain mempunyai NPWP dia juga wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika telah memenuhi persyaratan tertentu. 2. Membayarkan pajak yang terutang, Setelah menghitung pajaknya, wajib pajak harus menyetorkan pajak yang terutang melalui bank atau kantor pos. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). 3. Melaporkan pajak, Setelah membayarkan pajaknya, wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak. Laporan pajak merupakan sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajaknya. Pelaporan terdiri dari 2 macam, yaitu pelaporan pajak masa (bulanan) dan tahunan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Semua wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak tahunan, namun tidak semua wajib melapor bulanan. Bagaimana cara mendaftar untuk mendapatkan NPWP?NPWP dapat dibuat dengan cara: 1. Datang langsung ke kantor pelayanan pajak; 2. Melakukan e-registration yaitu pendaftaran NPWP secara elektronik melalui situs pajak; 3. Melalui pojok pajak atau mobil pajak keliling.

Tahukah kamu, NPWP berlaku seumur hidup? NPWP hanya dapat dihapus karena hal-hal berikut: a. OP telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; b. Bendahara Pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai WP; c. OP yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

26

Pajakpedia

d. WP badan kantor perwakilan perusahaan asing yg tidak mempunyai kewajiban PPh Badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya; e. Warisan yang sudah selesai dibagi; f. Wanita yang menikah tanpa perjanjian pisah harta; g. WP BUT yg telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; h. WP lainnya.

Selain kewajiban di atas, ada juga kewajiban lainnya, seperti: - Pemotongan/pemungutan pajak, Selain pembayaran yang dilakukan sendiri, ada juga kewajiban melakukan mekanisme pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Misalnya, pembayaran pajak penghasilan karyawan dilakukan melalui pemotongan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja, sehingga karyawan tidak perlu lagi menyetorkan pajak penghasilannya ke bank. - Kewajiban menyelenggarakan pembukuan, Wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan berbeda dengan pencatatan. Pembukuan akan menghasilkan Laporan Keuangan yang nantinya akan dilampirkan dalam laporan pajak setiap tahunnya (Surat Pemberitahuan Tahunan) Jika tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, maka wajib pajak akan dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda (membayar sejumlah uang kepada negara) maupun sanksi pidana (penjara).

gaji kamu sudah dipotong pajak penghasilan

oke, terima kasih pak

Wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan bisa melakukan pencatatan. Transaksi keuangan yang terjadi tetap dicatat, namun tidak menghasilkan laporan keuangan. Wajib pajak seperti ini dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, artinya jumlah penghasilan perbulan akan dicatat dan dalam penghitungan pajaknya seluruh penghasilan akan dikalikan dengan persentase tertentu sesuai tarif yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan sehingga didapatkan jumlah pajak terutang. Misalnya untuk daerah jakarta profesi dokter 45% dan notaris 55%.

Pajakpedia

27

Siapa yang mengawasi dan bagaimana pengawasannya? Wajib pajak telah diberi kepercayaan yang besar untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri hingga melaporkan pajak yang telah ia bayarkan. Pada dasarnya pemerintah percaya terhadap apa-apa yang dilaporkan oleh wajib pajak. Tapi pada kenyataannya pasti ada orang-orang yang mencoba tidak membayar pajak atau mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan kepada negara. Nah, siapa yang bertugas mengawasinya? Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bertugas mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak agar penerimaan negara dari pajak dapat terhimpun dengan baik. Tidak semua wajib pajak patuh dalam membayar pajak, oleh karena itu DJP memastikan wajib pajak telah membayar pajak dengan benar. DJP bertanggung jawab mulai dari mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak dan bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, melayani wajib pajak, mengawasi pelaksanaan kewajiban, memeriksa kebenaran pelaporan pajak, memberikan sanksi jika melaporkan pajak dengan tidak benar, hingga menindak wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Saat mendaftar NPWP, wajib pajak akan diberitahukan mengenai hak dan kewajibannya. Ia akan diberikan buku panduan dan pengarahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya, wajib pajak dapat menghadiri penyuluhan pajak yang dilaksanakan oleh kantor pajak. Selain itu, jika ingin menanyakan masalah perpajakan melalui telepon, call center pajak siap melayani konsultasi melalui telepon dari seluruh Indonesia. Untuk informasi melalui web, wajib pajak dapat mengakses situs pajak di www.pajak.go.id

28

Pajakpedia

Proses Pemeriksaan dan Penagihan Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, DJP bertugas untuk melakukan pengawasan, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, wajib pajak dapat diperiksa laporan dan pembayaran pajaknya untuk memastikan apakah kewajiban perpajakan dari wajib pajak telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan benar. Jika diperiksa, wajib pajak berkewajiban untuk: - Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan; - Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen berhubungan dengan penghasilan; - Memberi kesempatan memasuki tempat/ ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; - Memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran maka kekurangannya akan ditagih sesuai UndangUndang. Penagihan pajak adalah rangkaian kegiatan fiskus (petugas pajak) yang dilakukan kepada penanggung pajak (wajib pajak yang mempunyai utang pajak) agar melunasi utang pajaknya berikut biaya penagihan yang timbul dengan: - Menegur atau memperingatkan; - Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; - Memberitahukan surat paksa; - Mengusulkan pencegahan; - Melaksanakan penyitaan dan/atau pemblokiran rekening; - Melaksanakan penyanderaan; serta - Menjual barang yang telah disita melalui lelang. Penagihan Pajak dilakukan berdasarkan adanya surat tagihan pajak, surat ketetapan, surat keputusan, atau putusan yang menyatakan masih adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Sesuai Undang-Undang, pajak itu bersifat memaksa sehingga bagi wajib pajak yang mempunyai utang pajak dapat paksa untuk membayar dengan penagihan.

Pajakpedia

29

Proses Keberatan dan Banding Pemeriksaan pajak akan menghasilkan sebuah surat keputusan pajak (SKP). SKP bisa berbentuk antara lain: 1. SKP Nihil, jika hasil pemeriksaan sama dengan yang dilaporkan. 2. SKP Kurang Bayar (KB), jika hasil pemeriksaan lebih besar daripada yang dilaporkan. Artinya ada sejumlah pajak yang masih harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. 3. SKP Lebih Bayar (LB), jika hasil pemeriksaan lebih kecil daripada yang dilaporkan. Wajib pajak membayarkan lebih banyak daripada yang seharusnya. Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil SKP tersebut, ia dapat mengajukan keberatan. Permohonan keberatan diajukan ke DJP. Keberatan akan ditelaah dan hasilnya dicantumkan dalam Surat Keputusan (SK) Keberatan. Jika wajib pajak masih tidak setuju dengan SK Keberatan, ia dapat mengajukan banding. Surat permohonan banding disampaikan ke Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak akan mengadakan sidang untuk menentukan siapa yang memenangkan perkara ini. Hasil sidang banding akan ditentukan oleh hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Banding. Jika wajib pajak tetap tidak sependapat dengan Putusan Banding, jalan terakhir adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (MA). Apapun hasil keputusan MA akan menjadi keputusan terakhir yang harus dipatuhi kedua belah pihak, baik pihak wajib pajak maupun pihak DJP.

30

Pajakpedia

Bab 5 : Mari Taat Pajak Nah, sekarang kita sudah tahu banyak tentang pajak. Kita sudah membahas mengenai sejarah pajak, apa itu pajak, manfaat pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Sekarang kita tahu bahwa membayar pajak itu sangat penting untuk pembangunan negara. Berbagai manfaat pajak sudah kita rasakan dalam kehidupan seharihari. Sudah banyak jalan dan jembatan yang dibangun pemerintah, gedung-gedung, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Kita juga menikmati biaya kesehatan yang murah,

pendidikan murah, subsidi BBM dan listrik, fasilitas umum yang terus diperbaiki sehingga kita nyaman menggunakannya, dan layanan-layanan pemerintah lainnya. Pajak juga sangat penting dalam upaya mendukung Indonesia menjadi negara yang maju dan mandiri. Jika semua warga negara patuh membayar pajak, maka bukan tidak mungkin hal tersebut dapat terwujud. Alangkah senang dan bangganya apabila Indonesia mampu menjadi negara yang maju, mandiri, sejahtera, dan tidak bergantung pada negara lain berkat peran serta masyarakat dalam membayar pajak.

Pajakpedia

31

Pendompleng Pembangunan Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

32

Pajakpedia

Pajak memiliki aspek strategis yang bukan sematamata sebagai sumber penerimaan Negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa. Tentunya yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang sadar dan peduli melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat dikatakansebagai pendompleng (free rider) pembangunan.

Ilustrasi berikut ini untuk memudahkan pemahaman mengenai hal tersebut di atas. Negara dengan masyarakat didalamnya dianalogikan sebagai kelompok siswa yang sedang mengerjakan tugas bersama. Negara mempunyai cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, demikian juga dengan kelompok siswa yang mempunyai citacita untuk menyelesaikan tugas kelompok. Ketika ada siswa yang hanya “numpang nama” dan tidak memberi kontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok, siswa tersebut bisa disebut sebagai free rider. Atau contoh lainnya, negara dianalogikan sebagai kereta api yang berangkat membawa penumpang (rakyat) untuk menuju stasiun pemberhentian sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun didalam kereta api tersebut terdapat “penumpang gelap” (free rider) yang menikmati jasa angkutan tanpa membayar tiket perjalanan kereta api dimaksud. P e n d o m p l e n g pembangunan adalah orang yang menikmati pembangunan, menikmati segala fasilitas yang diberikan pemerintah yang dibiayai dari pajak, namun tidak mau membayar pajak dengan taat. Mereka adalah orangorang yang mementingkan

diri sendiri sehingga tidak mau memberikan kontribusinya kepada negara. Mereka ingin menikmati kekayaan mereka sendiri tanpa memedulikan orang lain, padahal mereka hidup dalam masyarakat itu sendiri. Ada berbagai macam perilaku pendompleng pembangunan, antara lain: 1. Orang yang sudah berpenghasilan, namun tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 2. Orang yang sudah memiliki NPWP tapi tidak mau membayar pajak dan tidak taat melaporkan pajaknya. 3. Wajib Pajak yang menghitung dan membayarkan pajak dengan tidak benar. Tidak semua penghasilannya diakui sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada yang seharusnya (yang terutang). 4. Wajib Pajak yang memiliki beberapa usaha, namun tidak melaporkan seluruh usahanya, sehingga pajak yang dibayarkan lebih sedikit daripada yang seharusnya. 5. Dan banyak praktik-praktik penghindaran atau penggelapan pajak lainnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan tidak ada bedanya dengan free rider. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara.

Pajakpedia

33

Sekarang kita tahu bahwa peran pajak itu sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia yang kita cintai ini. Demi kecintaan pada negeri ini, hendaknya seluruh rakyat Indonesia ikut berperan serta dalam membangun bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Salah satu caranya adalah dengan menjadi wajib pajak yang baik. Lalu bagaimana menjadi wajib pajak yang baik? Menjadi wajib pajak yang baik tidaklah sulit. Cukup dengan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya seperti: • Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Menghitung dan membayarkan pajak yang terutang dengan benar sesuai dengan jumlah penghasilan yang sebenarnya; • Melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya.

34

Pajakpedia

Bangga Bayar Pajak Pajak memiliki banyak nilai-nilai positif. Salah satu nilai positif tersebut adalah pajak mengajak kita untuk berbagi kepada sesama. Yang mempunyai penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar kepada negara untuk disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Banyak sarana umum yang dipergunakan bersama juga dibiayai dari uang pajak. Jadi semua orang dapat merasakan manfaat pajak. Betapa bangganya apabila kita dapat ikut berperan serta membangun negeri ini sekaligus berbagi dan membantu sesama melalui partisipasi kita dalam membayar pajak. Ayo teman-teman, kita ingatkan orang tua, saudara atau orang-orang di sekeliling kita untuk membayar pajak. Mari kita bergotong royong membangun negeri ini dengan membayar pajak! Mari kita tunjukkan kepedulian kita kepada negeri yang kita cintai ini! Aku Bangga Bayar Pajak!

Pajakpedia

35

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan 12190 Telp : (021)5250208,5251608 ext. 51658, 51601, 51608 Fax : (021)5736088 Email : [email protected] Nomor :PJ.091/PL/B/002/2015-00