KEBIJAKAN PEMBAYARAN DALAM PERPAJAKAN Irawati
Abstract In general, payments and tax deposit is divided into two, namely the payment and remittance of tax payable in a tax period and the payment of taxes payable on the annual tax , contained in Act No. 28 of 2007 KUP. In particular the rules concerning the obligation to make payments for current or withholding tax payment system provided for UU RI no. 36 of 2008 in the Income Tax. Keywords: tax, payment, policy
Pendahuluan Sistem perpajakan merupakan metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak ke dalam Kas Negara. Dalam sistem perpajakan dikenal metode pemungutan pajak yaitu Self Asessment system, Official Assessment System dan withholding tax system. Undang Undang Perpajakan mengatur bahwa setiap wajib pajak wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang salah satunya adalah melakukan pembayaran pajak. Sehingga pemerintah melalui peraturan perundang-undangan menerapkan kebijakan pembayaran perpajakan yang mengikat kepada seluruh wajib pajak. Dalam konsep global income tax, pemungutan pajak penghasilan diterapkan terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun. Seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam satu tahun akan dihitung dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsekuensi pemungutan pajak seperti
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1 Maret 2011
ini adalah bahwa besaran pajak penghasilan yang terutang baru akan diketahui setelah tahun pajak berakhir. Pembayaran dalam tahun berjalan ini juga mengandung beberapa konsekuensi. Menurut Hery Purwaji 1dalam tesisnya yang disarikan dari pendapat Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, bahwa pemajakan di akhir tahun akan menjadi tidak efektif mengingat kemampuan melakukan pembayaran wajib pajak bisa jadi berkurang pada akhir tahun, atau dengan kata lain pada saat pajak terutang harus dilunasi wajib pajak yang bersangkutan sudah tidak mempunyai dana lagi, disamping itu dengan pembayaran di akhir tahun akan menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau lolos dari pengenaan pajak. Dengan pembayaran pajak di akhir tahun juga akan memberatkan wajib pajak apabila pajak yang terutang besar dan negara juga harus menunggu sampai dengan akhir tahun untuk bisa menerima dana dari pajak. Pembayaran dalam Tahun Berjalan (Current Payment). Berbagai kondisi yang dijelaskan dalam pendahuluan di atas, sesuai dengan salah satu azas dalam pemungutan pajak yaitu azas convenience, dalam menentukan pembayaran pajak sepatutnya dilakukan pada saat yang nyaman bagi wajib pajak atau tidak dalam kondisi yang menyulitkan bagi wajib pajak tersebut. Kondisi ini yang kemudian oleh negara menerapkan current tax payment atau pembayaran pajak selama tahun berjalan. Konsep ini seperti yang dikemukakan Safri Nurmantu 2 dimana pembayaran pajak yang dilakukan selama atau dalam tahun pajak berjalan disebut sebagai current payment. Dalam konsep current payment ini terdapat dua unsur utama yaitu estimated tax dan withholding tax. Dalam berbagai literature perpajakan, konsep estimated tax dan withholding tax ini hampir sama dengan konsep Pay As You Go dan Pay As You Earn dimana konsep estimated tax lebih dekat ke konsep Pay As You Go dan konsep withholding tax lebih mendekati konsep Pay As You Earn. Heru Purwadi, Tesis : Pemotongan PPh Pasal 23 Sebagai Pembayaran Pajak dalam Tahun Berjalan dan Mekanisme Penaguhannya, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universutas Indonesia, 2005, Hal.53-54. 2 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Jakarta, Granit,2003 hal.106 1
60
Irawati – Kebijakan Pembayaran dalam Perpajakan
Estimated Tax dan Pay As You Go. Estimated Tax menurut Safri Nurmantu3 adalah jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang dalam tahun berjalan, sehingga pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil setiap bulan. Metode ini juga dikenal dengan self assessment system karena perhitungan, pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Angsuran pajak penghasilan ini adalah sebagai pembayaran pendahuluan (prepayment) yang akan diperhitungkan pada akhir tahun. Sedangkan dalam konsep pay as you go dijelaskan bahwa wajib pajak membayar sendiri sejumlah angsuran atas pajak yang terutang untuk tahun tersebut. Angsuran ini dibayar oleh wajib pajak selama tahun berjalan. Dengan demikian, wajib pajak membayar angsuran sejalan dengan perolehan penghasilan selama tahun berjalan. Sehingga pada akhir tahun, wajib pajak tidak lagi dibebankan sekaligus pajak yang terutang selam satu tahun. Pendapat yang dikemukakan oleh Leon Yudkin tersebut menunjukkan bahwa sistem pay as you go menempatkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran selama tahun berjalan agar pajak yang dibayar menjamin keselarasan pendapatan pemerintah dan mencegah terjadinya permasalahan dalam pembayaran, misalnya adanya penundaan atau terpakainya dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak di akhir tahun. Sistem ini digunakan sebagai pelengkap dari sistem withholding, yang meliputi laba bersih perusahaan, penghasilan individu yang tidak termasuk obyek withholding dan pajak yang terutang sebagai tambahan terhdap jumlah yang dipotong ketika sistem withholding tidak mencakup seluruh pembayaran. Menurut Lee Burns dan Richard Krever 4 mengemukakan bahwa sistem untuk menghitung angsuran dalam tahun berjalan yang didasarkan pada besaran taxable income adalah dengan membagi jumlah taxable income tahun sebelumnya dengan jumlah banyaknya angsuran. Ibid Lee Burns dan Richard Krever, Taxation of income from Bussiness and Investment” dalam Tax Law design and Drafting, Edited by Victor Thuronyi, Washington D.C. International Monetery Fund, 1998, Volume 2, Hal.667. 3 4
61
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1 Maret 2011
Namun ditambahkan bahwa besarnya taxable income tahun lalu harus dengan mempertimbangkan fakta atau ramalan inflasi dan perkiraan pengkembangan penghasilan secara umum. Disamping itu oleh Lee Burns dan Richard Krever5 dikemukakan cara lain yang juga sederhana untuk menentukan besaran angsuran yang didasarkan pada data tahun berjalan adalah dengan mengandalkan pencatatan peredaran untuk periode angsuran. Jumlah peredaran usaha tersebut diperhitungkan dengan rasio taxable income tahun sebelumnya sehingga diperoleh perkiraan besar taxable income untuk tahun berjalan. Di Indonesia konsep Estimated Tax dan Pay As You Go ini diterapkan melalui Angsuran PPh Pasal 25. Withholding dan Pay As You Earn. Withholding menurut Haula Rosdiana6merupakan sistem dimana pihak ketiga (yang “dekat” dengan wajib pajak) wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut tersebut. Masih menurut Haula Rosdiana, sistem withholding sendiri pertama di introduksi di Amerika Serikat pada tahun 1943 dalam rangka mengakselerasikan pengumpulan/pemungutan pada selama perang Dunia II. Karena terbukti efisien, sistem withholding ini cepat diadopsi oleh negara-negara lain. Sedangkan Safri Nurmantu7 mendefiniskan withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (empowerment) oleh undang – undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Lebih lanjut Safri Nurmantu membagi witholding tax system menjadi dua tipe yaitu provisional dan final8. Withholding tax dengan tipe provisional adalah withholding yang kredit pajaknya dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan. Sedangkan Lee Burns dan Richard Krever, op cit, hal 668. Haula Rosdiana, Perpajakan: Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005. Hal.109 7 Safri Nurmantu, Ibid 8 Richard M Bird, Tax policy and Economic Development, Bailmore, London, The Johns Hopkins Univecity Pess, 1992, hlm.99. dalam Safri Nurmantu, op cit. Hal.107 5 6
62
Irawati – Kebijakan Pembayaran dalam Perpajakan
Withholding tax bertipe final adalah pemungutan yang kredit pajaknya tidak lagi diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak terutang atas seluruh penghasilan. Jadi, withholding tax bukanlah merupakan pajak penghasilan, withholding tax merupakan sistem yang digunakan untuk memungut pajak sehingga pajak yang telah dipungut dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Sistem withholding mempunyai beberapa keunggulan yang dapat dirinci sebagai berikut: a. Pemungutan menjadi efektif dan murah, karena melibatkan pihak ketiga, bukan wajib pajak ataupun fiskus. b. Membantu kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak c. Menghindari masalah bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak tidak mampu membayar pajak terutang. d. Mengurangi jumlah pembayaran pajak untuk diproses, e. Meletakkan pendapatan ke dalam kas lebih cepat, f. Mengidentifikasi wajib pajak, dan membuat pajak psikologis lebih mudah untuk menanggung Lebih lanjut Thomas G Vites9 menyatakan bahwa withholding system mempunyai empat manfaat utama yaitu: a. Menstimulir peningkatan kepatuhan sukarela b. Menghasilkan penagihan otomatis dari mereka yang tidak atau tidak sepenuhnya melaporkan penghasilannya c. Menekankan kembali persepsi publik secara luar bahwa sisitem withholding meningkatkan keadilan dan d. Bagi fiskus dapat mengurangi masalah pemungutan, dan bagi wajib pajak dapat memberikan fasilitas dalam pembayaran pajak. Meskipun begitu, sistem withholding ini juga memiliki kelemahan, seperti dikemukakan oleh Richard A Musgrave dan Peggy B
Thomas G. Vites,”Information reporting and Witholding as Stimuktants of Voluntary Complience”, dalam Income Tax Complience”, edited by Philip Sawicki, Reton VA, American Bar Association, 1983, Hal 204. 9
63
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1 Maret 2011
Musgrave10(1993). Kelemahan yang timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak dari potongan yang dilakukan. Hal ini terjadi bila tarif yang diberlakukan atas hampir semua penerimaan ditetapkan terlalu tinggi. Jadi Secara umum, konsep pay as you earn ini hampir sama dengan konsep withholding system, hanya saja dari literature yang kami peroleh konsep pay as you earn ini lebih condong pada pengenaan pemotongan atas penghsilan yang diperoleh karyawan atas gaji atau upah. Sedangan konsep withholing system sendiri luas cakupannya bukan hanya terbatas pemotongan atas gaji atau upah. Di Indonesia konsep withholding system ini diterapkan melalui PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24,PPh Pasal 26 dan PPN. Bahwa PPN juga menganut withholding system ini diutarakan oleh Safri Nurmantu. “Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) berdasarkan UU PPN 2000 juga menganut Witholding Tax System.” 11 Penagihan dan Sanksi Perpajakan. Dalam berjalannya sistem pajak, terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, baik disengaja maupun tidak. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan pembayaran pajak terutang, termasuk didalamnya pembayaran pajak selama tahun berjalan (current payment) dan pajak yang dipotong atau dipungut (withholding system). Dalam hal ini tugas pemerintah untuk melakukan penagihan, seperti yang diutarakan oleh Leon Yudkin12, apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban yang dibebankan dengan sukarela atau jika tidak mau bekerja sama untuk melakukan pembayaran, pemerintah harus mempunyai wewenang legal (berdasarkan hukum) dan mempunyai organisasi atau badan untuk melakukan penagihan. Organisasi ini harus mampu menemukan wajib pajak yang menunggak pajak, meyakinkan untuk membayar, dan apabila tidak berkenan, organisasi tersebut harus Richard A. Musgrave & Peggy B . Musgrave, Public Finance in Theoru and Practice, Mc.Graw Hill Inc, 1989, alih bahasa oleh Alfonsusu Sirait dkk, Keungan Negara dalam teiri dan Praktek, Edisi Kelima, erlangga,1993. Hal.249. 11 Safri Nurmantu, Op cit,hal.111 12 Leon Yudin , Op cit, Hal.41. 10
64
Irawati – Kebijakan Pembayaran dalam Perpajakan
dapat menemukan harta atau sumber pendapatan milik wajib pajak dan menggunakannya untuk melunasi hutang pajak. Petugas yang diperintahkan untuk melakukan kegiatan ini mempunyai peran penting dalam sistem penagihan. Apabila dilakukan dengan baik maka akan dapat menambah atau meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran, dan hal ini merupakan tujuan utama dari organisasi penagihan. Dalam proses penagihan itu, apabila wajib pajak tidak membayar tepat waktu atau terlambat maka secara tidak langsung dia telah menggunakan dana yang merupakan hak pemerintah atau dana yang seharusnya menjadi milik pemerintah. Dan dari sisi pemerintah merupakan kerugian tersendiri mengingat dana yang seharusnya telah masuk ke kas negara tidak dimasukkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu sewajarnya pemerintah melalui ketentuan perundang-undangan mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang lalai atau alpa dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Menurut Yudkin13, orang yang melakukan keterlambatan pembayaran karena menggunakan uang milik pemerintah maka atas penggunaan tersebut wajib membayar bunga. Jumlah bunga harus berhubungan dengan dengan tingkat tarif komersil yang normal yang biasa digunakan untuk rata-rata peminjaman. Yudkin tidak merekomendasikan penggunaan suatu tarif yang lebih tinggi dibanding tarif normal untuk menakut-nakuti pelanggaran, Denda/hukuman yang ditetapkan kepada penyebab adanya pelanggaran adalah lebih baik, sebab pelanggaran tidaklah selalu disengaja. Masih bekaitan dengan sanksi, Yudkin 14 menyatakan bahwa sanksi yang ditambahkan pada jumlah pajak dalam rangka menghukum dan menghalangi pelanggaran dan untuk membayar kembali, merupakan bagian dari usaha penagihan pemerintah. Pelanggaran menyebabkan usaha penagihan pemerintah bertambah, seperti hanya hilangnya penggunaan uang meskipun biaya yang spesifik tidaklah dengan mudah diukur. Bunga dikenakan karena wajib pajak telah melakukan penggunaan uang, jika pelanggaran tersebut adalah dalam kaitan dengan kealpaan, hal itu tidak akan nampak adil untuk 13 14
Leon Yudin , Op cit, Hal.56. Leon Yudkin , Op cit, Hal.57.
65
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1 Maret 2011
menghukum dia. Maka, harus dibedakan berapa jenis hukuman, skala atas derajat tingkat kesalahan, dari kealpaan sederhana, termasuk keterlambatan, sampai dengan penipuan. Dalam Undang undang PPN dikenal sanksi perpajakan berupta Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi Sendiri meliputi Sanksi Bunga, Sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana berupa pidana penjaran dan pidana kurungan. D. Kesimpulan Secara umum pembayaran dan penyetoran pajak terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan pembayaran pajak yang terutang atas pajak tahunan sebagimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Secara khusus aturan mengenai kewajiban untuk melakukan pembayaran baik untuk current payment maupun withholding tax system diatur dalam Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
66
Irawati – Kebijakan Pembayaran dalam Perpajakan
Daftar Pustaka Burns, Lee dan Krever, Richard. 1998. Taxation of income from Bussiness and Investment” dalam Tax Law design and Drafting, Edited by Victor Thuronyi, Washington D.C : International Monetery Fund. Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B.1993., (alih bahasa oleh Alfonsusu Sirait dkk,). Keungan Negara dalam teori dan Praktek, Edisi Kelima,Jakarta: Erlangga. Rosdiana, Haula. 2005. RajaGrafindo Persada,.
Perpajakan: Teori dan Aplikasi, Jakarta : PT
Safri Nurmantu. . 2003 Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit. Vites, Thomas G. 1983.”Information reporting and Witholding as Stimuktants of Voluntary Complience”, dalam Income Tax Complience”, edited by Philip Sawicki, Reton VA, American Bar Association,
67
