PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PERPAJAKAN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
TESIS
OLEH:
SITI MAIMANA SARI KETAREN 107005008/ HK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 20 13
Universitas Sumatera Utara
PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PERPAJAKAN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH:
SITI MAIMANA SARI KETAREN 107005008/ HK
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 20 13
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis
:PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
Nama Nim Program Studi
PERPAJAKAN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN :Siti Maimana Sari Ketaren :107005008 :Ilmu Hukum
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS) Ketua
(Dr. Madiasa Ablisar, SH, MS) Anggota
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)
(Dr. M. Hamdan, SH, M.Hum) Anggota
Dekan
(Prof. Dr. Runtung, SH,M.Hum)
Lulus Tanggal : 15 Febuari 2013
Universitas Sumatera Utara
Telah Diuji Pada Tanggal 15 Febuari 2013
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof. Alvi Syahrin, SH, MS
Anggota
: 1. 2. 3. 4.
Dr. Madiasa Ablisar, SH, MS Dr. M. Hamdan, SH, M.Hum Dr. T. Kaizerina Devi, SH, CN, MH Dr. Mahmud Mulyadi, SH, MH
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Pajak dipandang sangat penting di dalam negara yang bersifat kesejahteraan (welfare state) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, walaupun belum menempatkan pajak sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam proses penegakan hukum dimana penegakan hukum pidana pajak termasuk di dalamnya, maka akan selalu berhadapan dengan suatu sistem peradilan pidana (criminal jutice system). Sistem ini adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana terdapat komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selain komponen dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang disebutkan , maka perlu ditambahkan lagi satu komponen yang khusus untuk perkara tindak pidana perpajakan, yakni penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang juga berwenang melakukan penyidikan bilamana terjadi suatu tindak pidana di bidang pajak demi menunjang keberhasilan penuntut umum menangani perkara tindak pidana pajak. Penelitian ini mengunakan pendekatan yang bersifat normatif yang mana diterangkan dengan secara deskriptif analitis yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaanya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang peranan PPNS dalam penyidikan tindak pidana perpajakan.Peranan PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPNS maupun penyidik POLRI harus saling memberikan dukungan, khususnya dukungan informasi tentang suatu tindak pidana yang ditangani agar pelaksanaan penyidikan tindak pidana dapat berjalan lancar dan tuntas dalam pelaksanaannya. untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan yang diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan masing-masing institusi. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mempersempit jurang pemisah di antara masing-masing institusi sekaligus dapat mewujudkan institusi penyidik yang saling melengkapi Kata Kunci : Penyidik POLRI, PPNS ,Tindak Pidana Perpajakan
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS1 Dr. Madiasa Ablisar, SH, MS2 Dr. M. Hamdan, SH, M.Hum3 Siti Maimana Sari Ketaren4
The tax is an important thing as welfare state as one of income source for the increasing of social welfare in a state. Indonesia is one of nation that put tax as one of state income source although it has not yet put tax as one of increasing of society welfare. In the law enforcement process include the tax law enforcement, it always face to criminal justice system. This system is one of system to eradicate the crime in a society. Crimnal justice system has any components, i.e. police, attorney, court, and correctional instituation. In addition to the component of the criminal justice system, there is one specific component for the case of tax, i.e. the civil servant investigator (PPNS) who has responsibility to do the investigation if there is a crime in tax to support the public attorney in handle the tax case. This research applies the normative approach in which will describe analytically about a law regulation in law theories and its implementation and analyze the fact accurately about the role of PPNS an investigation of tax crime. The role of PPNS as instuation out of Police aims to help the task of police in to the investigation that determined in the Crime Procesure Law and Act No. 2 of 2002 concerning to the Police of republic of Indonesia. PPNS or Police must helpot one to the others especially in provide the required information about the crime case to support the crime investigation actually and completely to avoid the intersect of authority in do the investigation that requires the coordination and supervision between the related instituation in enforcement, and socialization of the rule related to the authority in any investigation and to obtain the understanding about the task and authority for each instituation. Through this socialization it will eliminate the gap between the instituation and realize the complete instituation. Keywords : Police Investigator, PPNS, Tax Crime 1
The Chief Of Guide Commitee The Second Guide Commitee 3 The Third Guide Commitee 4 The Student Law Of Sumatera Utara University 2
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala karunia-Nya, akhirnya tersusunlah tesis ini dengan judul: Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. Penulisan tesis merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera. Selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. untuk itu, dengan sepenuh hati penulis menghaturkan terima kasih kepada mereka. Secara khusus terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada: 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc. (CTM), Sp. A(K), selaku pimpinan tertinggi di Universitas Sumatera Utara. 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum. 3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH. 4. Pembimbing dalam penulisan tesis yaitu: Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS, Dr. Madiasa Ablisar, SH. MS, Dr. M.Hamdan, SH. MH, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini 5. Penguji tesis Dr. T. Keizerina Devi, SH, CN, M.H. dan Dr. Mahmud Mulyadi, SH, MH, yang telah memberi masukan dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.
Universitas Sumatera Utara
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda ir. H. Kumala Ketaren,MM dan Ibunda Hj. Tengku Zam-Zam Safinah yang telah mencurahkan segenap doa, perhatian, cinta kasih, kesabaran dan dukungan. 7. Saudara yang tersayang , Budi Prakarsa Ketaren. SH, MH, Faisal Lafi Sa’din Ketaren dan Abdurahman Harit’s Ketaren makasi telah mencurahkan doa dan memberi dorongan semangat buat penulisan ini 8. Kepada teman temanku , Khairuna Malik Hasibuan ,Khairunissa Ginting ,Riyan Hidayat ,Junaedy Sebayang ,Lukman Arief Sebayang ,Hanif Marcello ,Hadi Nugraha, Kartika dan O.K.Zulkhairi, yang telah mencurahkan doa ,memberi semangat dan bantuan dalam penulisan ini. 9. Kepada bapak Supianto ,ibu Suryati ,bapak Ahmad Jamal Sebayang ,dan ibu Marina Ginting yang telah mencurahkan doa ,perhatian dan bantuannya dalam penulisan ini 10. Civitas akademika Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis
dalam proses perkuliahan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 11. Teman-teman Angkatan 2010 yang selalu memotivasi penulis agar cepat menyelesaikan kuliah, semoga kebersamaan yang sudah terjalin menjadi lebih erat dimasa mendatang
Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya demi kesempurnaan tesis ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari
Universitas Sumatera Utara
sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.
Medan,
Febuari 2013 Penulis
Siti Maimana Sari Ketaren
Universitas Sumatera Utara
RIWAYAT HIDUP I. IDENTITAS PRIBADI Nama Lengkap
: Siti Maimana Sari Ketaren
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 5 Oktober 1989 Status
: Belum Menikah
Alamat
: Jl.Singgalang No.4 Medan
II. KELUARGA Nama Ayah
: Ir. H. Kumala Ketaren, MM
Nama Ibu
: Hj. Tengku Zam-Zam Safinah
Nama Abang
: Budi Prakarsa Ketaren
Nama Adik
: 1. Faisal Lafi Sa’din Ketaren 2. Abdurahman Harit’s ketaren
III. PENDIDIKAN SD
: SD Bhayangkari 1 Medan (Tahun 1994 s/d 2000)
SMP
: SMP WR.SUPRATMAN 1 Medan (Tahun 2000 s/d 2003)
SMA
: SMA WR.SUPRATMAN 2 Medan (Tahun 2003 s/d 2006)
Perguruan Tinggi/S1 2006 s/d 2010)
: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (Tahun
Perguruan Tinggi/S2 : Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (Tahun 2010 s/d 2013)
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI ABSTRAK….………………………………………………………………
i
ABSTRACT………………………………………………………………..
ii
KATA PENGANTAR………………………………….………………….
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ………….………………………………...
vi
DAFTAR ISI…...……………………………………………………..........
vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... ... 1 A. . Latar Belakang ......................................................................................... 1 B. Permasalahan .......................................................................................... 6 C. . Tujuan Penelitian ..................................................................................... 7 D. . Manfaat Penelitian.................................................................................... 7 E. . Keaslian Penelitian.................................................................................... 8 F. Kerangka Teori dan Konsepsi............................................................ ...... 8 1. Kerangka Teori .............................................................................. 8 2. Landasan Konsepsi............................................................................. 20 G. . Metode Penelitian..................................................................................... 22 1. Jenis Penelitian .............................................................................. 22 2. Sumber Data .............................................................................. 22 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum................................................... 24 4. Teknik Analisis Data ........................................................................... 25 BAB II. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ................................................................................... .. A. PPNS dan Masalah Penegakan Hukum ........................................... B. PPNS sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana ....................... C. Hubungan Kerja antara PPNS dengan Penyidik Polri dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana ................................................
26 26 37 43
BAB III. PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN ............................ 57 A. Urgensi Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ......... 57 B. Kedudukan dan Sejarah perkembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah ................................... 64 C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPNS Perpajakan dan Penyidik Polri 75
Universitas Sumatera Utara
BAB IV. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERPAJAKAN DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN ................................................................................... A. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan ................................................ B. Pemberian Petunjuk.............................................................................. C. Bantuan Penyidik ................................................................................. D. Penyerahan Berkas Perkara .................................................................. E. Penyanderaan dan Barang Bukti .......................................................... F. Penghentian Penyidikan ....................................................................... G. Pelimpahan Proses Penyidikan.............................................................
85 86 87 88 90 94 98 100
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ A. Kesimpulan........................................................................................... B. Saran .....................................................................................................
105 105 107
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
108
Universitas Sumatera Utara
