PERANAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN Septiana1, Safridatati1, Yetisma Saini2. 1
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected]
Abstract Every human being does not want low. If honor someone denigrated through either verbal or written insults, which may not necessarily be the truth. It may cause harm to the good name attacked and insulted her. Crime insult and libel is regulated in Article 310 of the Criminal Code formulated by deliberately attacking the honor and reputation. Police as investigators in exposing alleged criminal contempt has the authority and duty to have in Act No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. Issues raised are 1) What techniques and tactics in the Champaign Police investigators in uncovering criminal contempt? and 2) Is the constraints faced by investigators in Padang Police in uncovering criminal contempt? The research method used is a sociological law, consisting of primary data and secondary data, and analyzed qualitatively. Results and resert conclusion that: 1. Techniques and Tactics investigation of criminal contempt has been implemented in a way, that is a. Open, looking for witnesses who actually saw, heard and there on the scene. b. Interview, make a list of questions systematically. c. Interrogation, through direct questioning. 2. Constraints faced by people reluctant or unwilling to provide information / statement or testify about the alleged offense is an insult, because people do not want to want to know on this issue. Key words: Role, investigator, criminal act, humiliation. A. Pendahuluan Setiap manusia menginginkan untuk tidak direndahkan karena kehormatan seseorang
sangat
berpengaruh
akan
jabatan, karir, dan pekerjaan sehingga jika kehormatan seseorang direndahkan dengan melalui penghinaan baik melalui lisan atau dengan media massa atau tulisan bahwa kabar yang ada dalam
1
media massa tersebut belum tentu akan kebenaranya dalam hal ini memiliki pengertian yakni fitnah. Maka akan sangat merugikan bagi salah satu pihak diantaranya orang mendapat fitnahan atau penghinaan tersebut. Oleh karena itu pentingnya naungan hukum akan tindak pidana terhadap kehormatan.
Konflik atau pertentangan antara perseorangan melakukan
ini
merupakan
perbuatan
untuk
dasar
selanjutnya dapat dianggap merupakan
saling
pengkhususan atau sifat dari tindak
memfitnah dan mencemarkan nama baik yang dapat merugikan. Masyarakat yang nama baiknya tercemar akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan atas sebuah perbuatan yang menurut nalar dan akal sehat perbuatan fitnah
dan
pencemaran
nama
baik
tersebut jelas merugikan. Tindak
pidana
pidana penistaan. Kasus penghinaan ini dapat dilihat yang baru-baru ini terjadi di Kota Padang pada tahun 2012, adalah kasus Susi Sandra yang merupakan pedagang di jalan sandang pangan Pasar Raya Padang.Susi melontarkan kata-kata kotor dan makian kepada
penghinaan
dan
Sherly
yang
juga
merupakan
pencemaraan nama baik ini pada Pasal
pedagang di tempat tersebut. Kejadian
310 KUHP dirumuskan sebagai dengan
itu berawal dari anak mereka yang
sengaja
atau
sedang bermain dan bersenda-gurau
nama baik orang dengan jalan menuduh
yang tak lama kemudian mereka pun
dia melakukan suatu perbuatan tertentu
bertengkar, anak Susi mengucapkan
(bepaaldfeit)
kata anjing kepada anak Sherly.
(kennelijk
menyerang
kehormatan
dengan doel)
tujuan
untuk
nyata
menyiarkan
Sherly mendengar kata tersebut
ia
tuduhan itu kepada khalayak ramai
pun mengucapkan kata anjing juga
(ruchtbaarheid
Selanjutnya,
kepada anak Susi, kemudian Susi
disebut suatu perbuatan berupa dengan
mendengar dan tidak terima anaknya
sengaja
di bilang anjing, Susi balik mencaki
geven).
menyerang
kehormatan
atau 2
nama baik orang, sedangkan kata-kata
maki Sherly dan anaknya dengan mengatakan dasar anjing dan lonte tidak
merasa
puas
Susi
pun
mengatakan kepada Sherly bahwa kamu hamil di luar nikah dan anakmu itu adalah anak haram suami pun tidak percaya bahwa dia adalah anaknya dasar lonte kamu. Sherly tidak terima atas makian dan hinaan dari Susi Sandra tersebut, Sherly melaporkan Susi ke Polisi. Perbuatan Susi Sandra tersebut dijerat Pasal 310 Ayat
(1)
KUHP
yang
berbunyi
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Gebril. Padang Ekspres.
Gara-gara
Memaki
Pedagang
Diadili. Rabu 3 Januari 2013. hlm 10.)
3
Delik pencemaran nama baik ini bersifat
amat
subyektif.
Artinya,
penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa
nama
baiknya
berbeda
dengan
kasus
dicemarkan, lain
seperti
pencurian yang sudah jelas ada barang bukti
atau
saksi
yang
melihatnya
sedangkan dalam kasus penghinaan ini pembuktiannya sangat sulit sehingga penyidik harus bekerja secara hati-hati dan teliti mencari saksi yang benar-benar mendengar dan melihat sendiri kejadian tersebut,
penyidik
membedakan
perkataan
harus mana
dapat yang
termasuk dalam penghinaan atau hanya makian biasa.
dalam
yang diatur dalam undang-undang untuk
tejadinya
mencari serta mengumpulkan bukti yang
tindak pidana penghinaan mempunyai
dengan bukti itu membuat terang tentang
wewenang dan tugas yang telah diatur
tindak pidana yang terjadi dan guna
dalam Undang-undang Nomor 2 tahun
menemukan tersangkanya. Juga diatur
2002 tentang Kepolisian Negara Republik
lebih lanjut dalam Pasal 6 Kitab Undang-
Indonesia,
diterangkan dalam Pasal 1
undang Hukum Acara Pidana yang pada
ketentuan umum angka 10. Penyidik
intinya menerangkan bahwa penyidik
adalah
Negara
adalah pejabat polisi Negara Republik
diberi
Indonesia dan pejabat pegawai negeri
wewenang oleh undang-undang untuk
sipil tertentu yang diberi wewenang
melakukan
khusus oleh Undang-undang.
Polisi
sebagai
mengungkap
dugaan
pejabat
Republik
penyidik telah
Kepolisian
Indonesia
yang
penyidikan,
angka
11,
dinyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang
berdasarkan
perundang-undangan
peraturan
ditunjuk
selaku
penyidik dan mempunyai wewenang untuk
melakukan
penyidikan
tindak
pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masingmasing,
dan
angka
13.
merasa
tertarik
untuk
menguraikan
masalah
pencemaran
nama
mencoba
tindak
baik,
pidana
khususnya
mengenai analisis yuridis, yang kemudian penulis susun ke dalam skripsi dengan judul
Peranan
Penyidik
dalam
Mengungkap Tindak Pidana Penghinaan.
Dinyatakan
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
4
Dari uraian diatas maka penulis
Berdasarkan
latar
belakang
tersebut, dapat dikemukakan beberapa
permasalahan yang akan dibahas, yaitu
B.
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian
antara lain: 1. Bagimanakah teknik dan taktik
hukum
sosiologis,
yang
penyidik di Polresta Padang dalam
penelitian
mengungkapkan
aturan yang berlaku dan dihubungkan
tindak
pidana
dihadapi Padang
kendala-kendala penyidik dalam
dengan
melihat
dengan kenyataan-kenyataan di tengah
penghinaan ? 2. Apakah
lapangan
merupakan
yang
diPolresta
mengungkapkan
masyarakat. bahan atau materi penelitian ini terdiri atas: a. Data Primer
tindak pidana penghinaan ? Dalam penulisan ini yang menjadi
Data primer adalah merupakan data
tujuan penelitian ini adalah sebagai
yang diperoleh di lapangan dengan
berikut :
melalui wawancara langsung dengan
1) Untuk mengetahui teknik dan taktik
Iwan Ariyhandy selaku Kasat Reserse
penyidik di kepolisian selaku penegak
Kriminal Polresta Padang.
hukum dalam mengungkapkan tindak
b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang
pidana penghinaan. 2) Untuk
mengetahui
kendala-kendala
yang dihadapi penyidik di kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidanan
diperoleh dari Polresta Padang, berupa data tindak pidana penghinaan yang terjadi pada tahun 2012-2013. Teknik pengumpulan data dan studi
penghinaan.
dokumen. Dalam wawancara penulis membuat pedoman wawancara dan daftar pertanyaan 5
yang
bersifat
terstruktur,
wawancara ini dilakukan dengan Iwan
Pada Era Reformasi, penyidik salalu
Ariyhandy selaku Kasat Reserse Kriminal
dihadapkan
dan Hendra Satria selaku Penyidik yang
tugas yang terus semakin berkembang
pernah menangani kasus penghinaan.
dan serba canggih. Menambah ke dalam
Studi dokumen, yaitu untuk mencari dokumen
yang
permasalahan
berhubungan
penelitian
dengan
aspek
pada
berbagai
kehidupan
berbangsa sebagai
dan bagian
tantangan
bermasyarakat,
bernegara. dari
Penyidik
tubuh
polisi
mempelajari kepustakaan yang ada dan
dihadapkan pada tugas nasional tetapi
berkaitan dengan permasalahan yang
juga kemungkinan akan sering terlibat
diteliti.
dalam tugas internasional. Tugas ini akan
Setelah semua data dikumpulkan hendaknya dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek
lalu
dianalisa
dengan
selalu dilakukan sebagi suatu tugas utama setiap
penyidik
yang
ditugaskan
kepolisian negara Republik Indonesia
penggunaan metode kualitatif. Kemudian menghubungkan kenyataan
yang
dengan terjadi
kenyataansehingga
memperoleh gambaran yang luas dan akurat, sehingga dapat menjadi sebuah
Tindak
pidana
penghinaan
dan
pencemaraan nama baik ini pada Pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja
menyerang
kehormatan
atau
nama baik orang dengan jalan menuduh
karangan ilmiah atau skripsi.
dia melakukan suatu perbuatan tertentu C.
Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Teknik dan Taktik Penyidik di Polresta Mengungkap
Padang Tindak
dengan doel)
tujuan
(kennelijk
Pidana
tuduhan itu kepada khalayak ramai (ruchtbaarheid
6
untuk
nyata
dalam
Penghinaan
(bepaaldfeit)
geven).
menyiarkan
Selanjutnya,
disebut suatu perbuatan berupa dengan
Reskrim
sengaja
mengambil
menyerang
kehormatan
atau
Padang
langkah
cepat
awal
dengan
nama baik orang, sedangkan kata-kata
mempelajari aduan tersebut kemudian
selanjutnya dapat dianggap merupakan
mengeluarkan surat perintah penyidikan
pengkhususan atau sifat dari tindak
untuk
pidana penistaan.
pidana penghinaan tersebut. Setelah surat
Wawancara yang penulis lakukan dengan Iwan Ariyhandy selaku Kasat Reskrim Polresta Padang mengatakan bahwa dalam dugaan telah terjadinya tindak pidana penghinaan ini dari tahun
menindaklanjuti
aduan
tindak
perintah penyidikan keluar baru penyidik yang ditugaskan bergerak untuk mencari keterangan, data dan saksi tentang dugaan tindak pidana penghinaan itu. Penyidik
berupaya
semampu
ke tahun semakin meningkat, salah satu
mungkin
untuk
faktor penyebabnya adalah faktor sosial
menggali
kebenaran-kebenaran
dan ekonomi, penyidik yang menangani
terjadi terhadap dugaan telah terjadinya
kasus ini sangat berperan penting dalam
tindak
mengungkap dan menyelesaikan kasus
dilaporkan di Polresta Padang sesuai
tersebut, karena disetiap adanya aduan
keilmuan tugas dan wewenang yang
yang masuk di Polresta Padang tentang
diberikan
tindak pidana penghinaan penyidiklah
penyidik, salah satunya dengan cara
yang terdepan untuk mencari keterangan
melakukan pemeriksaan yang merupakan
dan bukti-bukti tentang tindak pidana
kegiatan penyidik untuk mendapatkan
penghinaan tersebut, sehingga kalau ada
keterangan,
aduan tentang tindak pidana penghinaan
seseorang yang di adukan, saksi dan atau
7
Polresta
pidana
mengungkap
penghinaan
Undang-undang
kejelasan,
dan yang
yang
terhadap
keidentikan
barang bukti sehingga tindak pidana
b)
Wawancara (interview) adalah dalam
tersebut menjadi jelas untuk dituangkan
wawancara perlu dipersiapkan seperti
dalam berita acara.
rumusan masalah yang akan dibahas,
Dalam
pelaksanaan
teknik
penyidikan yang dilakukan oleh pihak
kemudian membuat daftar pertanyaan yang
disusun
secara
sistematis,
dibuat
daftar
pertanyaan
dan
kumpulkan
setelah
penyidik adalah sebagai berikut :
kemudian a) Terbuka, pada teknik penyidikan terbuka ini caranya juga sangat berbeda-beda yaitu melalui :
kabar,
majalah
sebanyak-banyaknya
info
orang
diwawancarai.
yang
akan
tentang
Untuk mewawancara dibuat dulu
1. Pemberitaan umum, melalui surat
kenali
surat-
penerbitan/
bacaan lain, siaran radio dan televisi.
penyajian
dalam
melakukan
wawancara dan pelajari keamanan di sekitar.
2. File/ dokumentasi, seseorang yang melihat
kejadian
penghinaan
tindak
dan
pidana kemudian
memahami
latar
belakang
karakternya
dan dalam
saksi
yang
benar-benar
baik
perlu
diadakan
pelaksanaannya dengan baik, yaitu :
menciptakan
melihat dan ada di tempat kejadian
bersahabat
perkara.
simpati.
8
dengan
1) Mulai
kehidupannya sehari-hari. 4. Mencari
yang dipergunakan adalah tape recorder, handycam. Supaya wawancara berjalan
memfotonya. 3. Mempelajari
Dalam melakukan wawancara, alat
wawancara suasana serta
dengan santai
dan
tunjukkan
rasa
2) Selenggarakan hubungan yang saling
Pidana Penghinaan), di Polresta Padang, hari
mempercayai, bersahabat dan saling
Senin, tanggal 13Mei 2013. Jam 13.30 WIB).
3.
pengertian. 3) Ajukan
pertanyaan
secara
tidak
Penyidik di Polresta Padang
langsung dan hindari pengulangan
dalam
pertanyaan yang sama.
Pidana Penghinaan
Mengungkap
Tindak
4) Jangan banyak bicara yang bentuknya
Dalam upaya pengungkapan dugaan
tidak berguna dan selalu kuasai arah
telah terjadinya tindak pidana penghinaan
pembicaraan.
oleh penyidik yang ditugaskan bukanlah
5) Biarkan yang diwawancarai berbicara
hal yang mudah bagi pihak kepolisian,
dengan caranya sendiri, bila perlu
terutama kepada Kasat Reskrim Polresta
lengkapi.
Padang, kadang-kadang jalan mereka
6) Sediakan waktu yang cukup.
untuk mengungkap dugaan tindak pidana
7) Pembicaraan alihkan ke masalah lain
penghinaan
tersebut
mengalami
yang disukai bila sasaran yang sudah
hambatan atau kendala-kendala, kendala
didapat dinyatakan lengkap.
tersebut adalah sebagai berikut:
8) Cetak/ rekam jawaban bila mungkin.
1. Masyarakat enggan atau tidak mau
c) Interogasi, adalah suatu cara untuk mendapatkan
bahwa
memberikan informasi/keterangan.
keterangan
Pada
umumnya
masyarakat
melalui tanya jawab secara langsung.
yang melihat, mendengar tentang
Melalui analisa sasaran dengan cara
suatu
bio data sasaran khusus kelemahan
penghinaan tidak mau memberikan
dan
keterangan terhadap penyidik yang
kekuatannya.
dengan.Hendra
Satria.
(Wawancara
(Penyidik
Tindak
9
Kendala-kendala yang dihadapi
dugaan
tindak
pidana
menangani kasus tersebut, dan juga masyarakat
yang
mengetahui
belum
sepenuhnya
mengerti dan memahami penghinaan
mau
Karena kurangnya pengetahuan
bersaksi.Ini dikarenakan masyarakat
masyarakat awam tentang apa yang
tidak
dimaksud
persoalan
tersebut
ingin
mau
tidak
tau
terhadap
2. Tindak pidana penghinaan masuk dalam delik aduan. Sebagai mana diketahui yang merupakan
delik
dengan
kata-kata
penghinaan terutama dalam bahasa
persoalan tersebut.
aduan
dimana
minang
kabau,
ada
penghinaan
untuk
yang
lingkungan
di
kata-kata
orang
tertentu
sekitarnya
memang sudah biasa mendengar dan
dengan adanya hak untuk mencabut
mengucapkan
pengaduan sebagaimana diatur dalam
atau anjing, tetapi mereka tidak
Pasal 75 KUHP,
merasa tersinggung dan dihina, ada
kata seperti ampek
akan
sebahagian masyarakat yang latar
memperoses selama tiga bulan sejak
belakang kehidupannya di lingkungan
pengaduan dimasukkan dan memulai
yang
penyidikan,lewat dari tiga bulan maka
mendengar kata-kata kasar tersebut,
kadarluarsa . Hal demikian dapat
sehingga ia merasa hal itu merupakan
menimbulkan kerugian yang sangat
suatu
besar
bukti
sehingga penyidik juga kesulitan
kemungkinan akan sulit diperoleh
dalam mencari keterangan tentang
setelah tiga bulan berlalu.
adanya suatu dugaan tindak pidana
maka
karena
penyidik
barang
10
3. Masyarakat
baik
dan
penghinaan
tidak
bagi
pernah
dirinya.
penghinaan yang masuk di Polresta
terjadi diwilayah hukum Polresta Padang.
Padang.
Walaupun dalam Pasal 75 KUHP adanya
Selanjutnya Iwan Ariyhandy, juga
hak untuk mencabut aduan, namun
mengatakan bahwa walaupun banyak
Reskrim akan bergerak cepat dengan
kendala-kendala serta hambatan dalam
langkah
upaya pengungkapan dan penyidikan
perintah penyidikan untuk mengungkap
dugaan tindak pidana penghinaan ini,
dugaan
namun pihak kasat reskrim atau penyidik
tersebut, sehingga penyidik bisa lebih
yang ditunjuk untuk menangani kasus
cepat
tersebut di Polresta Padang tidak mudah
keterangan
menyerah dan terus selalu berupaya
dugaan
melakukan pengungkapan dan mencari
tersebut.
informasi dan bahan keterangan tentang
tindak
mengeluarkan
pidana
penghinaan
mendapatkan dan
tindak
surat
fakta-fakta,
bukti-bukti pidana
tentang
penghinaan
Simpulan
dugaan tindak pidana penghinaan ini,
Berdasarkan hasil penelitian dan
agar penyidik yang menangani kasus
pembahasan yang telah diuraikan dan
tersebut dapat dengan benar fakta-fakta
dijelaskan tentang teknik dan taktik
apa yang sebenarnya terjadi antara yang
penyidik dikepolisian Kota Padang dalam
mengadukan dan diadukan.
mengungkap tindak pidana penghinaan
Iwan Ariyhandy juga menambahkan
dan
kendala-kendala
yang
dihadapi
oleh karena itu pihak reskrim berusaha
penyidik dalam menangani tindak pidana
secepat mungkin untuk menanggapi atau
penghinaan tersebut maka dapat ditarik
menindaklanjuti setiap adanya aduan
kesimpulan sebagai berikut :
tentang tindak pidana penghinaan yang
11
D.
awal
1. Teknik dan taktik penyidik di Polresta
terjadinya tindak pidana penghinaan
Padang dalam mengungkap tindak
oleh penyidik adalah kendala tersebut
pidana penghinaan adalah terbuka,
adalah: Masyarakat enggan atau tidak
salah satu cara penyidikan melalui
mau
pemberitahuan umum seperti surat
keterangan
kabar, majalah penerbitan, siaran
dugaan tindak pidana penghinaan
radio/
dengan
tersebut tersebut. Ini dikarenakan
mempelajari latar belakang/ karakter
masyarakat tidak ingin mau tau
yang mengadukan dengan yang di
terhadap persoalan tersebut.
adukan, memproses aduan dugaan
Daftar Pustaka
televisi
dan
memberikan atau
bersaksi
tentang
tindak pidana penghinaan yang masuk
A. BUKU
di Polresta Padang dengan secepat
Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1), P.T. Raja Grafindo Persada, Malang. , 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajagrafindo Persada, Jakarta
mungkin mencari keterangan dan mengumpilkan bukti dan dijadikan sebuah hasil dari penyidikan tersebut, kemudian setelah keterangan dan aduan sudah lengkap baru setelah itu penyidik
melimpahkannya
kekejaksaan menangani
yang dugaan
berwenang kasus
tindak
2. Kendala
penyidik
dalam
Djoko Prakoso. 1987. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Jakarta. Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Leden Marpaung, 2006. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, P.A.F Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung
pidana penghinaan tersebut. upaya
Martiman
pengungkapan
dugaan
telah
Prodjohamidjojo.
12
1982,
Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
informasi/
Laporan
dan
,
1982,
Pengaduan,
Ghalia
Iindonesia, Jakarta Timur R. Atang Ranoemihardja, 1981, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung Soerjono Soekanto. 200.. Penelitian Hukum, Indonesia, Jakarta.
B.
PERATURAN UNDANGAN
Pengantar Universitas
PERUNDANG-
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
C.
SUMBER LAIN
Gebril. Padang Ekspres. 2013. Gara-gara Memaki Pedagang Diadili.
Sudjadmiko.Tindak Pidana Penghinaan. http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/ 3huku mpd f/207712029/bab 1.pdf. Di akses Senin 11 Februari 2013. Pukul 10.00 WIB Subekti. Delik Penghinaa. http://www.negarahukum.com/huk um/delikpenghinaan.html. Di akses Senin 11 Februari 2013. Pukul 11.00 WIB.
13
