KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Gethaf Pondang Leonardo NIM : 312015707
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA Juli 2016 i
Lembar Persetujuan
KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Gethaf Pondang Leonardo NIM: 312015707 Pembimbing
Ari Siswanto, SH., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Juli 2016
ii
Lembar Pengujian Komisi Penguji
Penguji I
Penguji II
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.,M.Si
Ari Siswanto, SH., M.Hum.
Penguji III
Dr. Khrisna D. Darumurti S.H.,M.H.,
Diuji pada tanggal 1 Agustus 2016
Mengesahkan,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dr. Christina Maya Indah, SH., M.Hum. iii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
NAMA
: GETHAF PONDANG LEONARDO
NIM : 312015707
JUDUL : KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
CATATAN: 1. Koordinasi harus diletakkan pada usaha penyidikan yang asasnya differensial fungsional. 2. Diperjelas kewenangan Penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dibuatkan tabel sehingga jelas pembedanya. 3. Perlu penjelasan Penyidik dan Penyidik pembantu.
Salatiga, 1 Agustus 2016 Penguji I
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si.
iv
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
NAMA
: GETHAF PONDANG LEONARDO
NIM : 312015707
JUDUL : KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
CATATAN: -
Perbaiki tata cara penulisan.
Salatiga, 1 Agustus 2016 Penguji II
Arie Siswanto, SH., M.Hum
v
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI
NAMA
: GETHAF PONDANG LEONARDO
NIM : 312015707
JUDUL : KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
CATATAN: 1. Pertajam pemahaman koordinasi, karena secara normative bukan koordinasi tapi persoalan kewenangan.
Salatiga, 1 Agustus 2016 Penguji III
Dr. Krishna Djaya Darumurti, SH.,MH
vi
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Gethaf Pondang Leonardo
NIM
: 312015707
Judul Skripsi
: Koordinasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan.
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.
Salatiga, 20 Juli 2016
Gethaf Pondang Leonardo
vii
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama penelitian sampai tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak dengan kesabaran serta ketulusannya memberikan semangat, dorongan, bimbingan serta pengarahan kepada penulis baik moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
2.
Ibu Dr. Christina Maya Indah, SH., M.Hum, selaku Kaprogdi Ilmu Hukum.
3.
Bapak Dr. Khrisna D. Darumurti S.H.,M.H., sebagai wali studi yang telah membantu Penulis selama masa-masa perkuliahan.
4.
Bapak Arie Siswanto,SH.,M.Hum selaku pembimbing yang membimbing Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini .
5.
Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan Ilmu Hukum ,dan Staff bagian Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan admininistrasi.
6.
Kedua Orang Tua Penulis Bapak.L.Sianturi & Ibu Flora br.Pardede,dan ke dua Saudara Penulis Josua & Sandro yang telah senantiasa mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7.
Kepada teman-teman semua, baik alumni, angkatan sebelum, dan sesudah 2008 lainnya, serta yang di luar Fakultas Hukum dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungannya. viii
8.
Seluruh civitas Akademika UKSW dan Kota Salatiga yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum di UKSW. Dan, banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung
penulis dalam memberi bimbingan, motivasi, dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas budi baik tersebut, dan sekali lagi penulis ucapkan terimakasih.
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Koordinasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan” dengan lancar. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Skripsi ini tersusun dalam tiga Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian, Analisis dan Bab III Penutup. Dalam Bab I dijabarkan poin-poin mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Selanjutnya, dalam Bab II diuraikan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa serta analisa kasus, yang terdiri dari: a. Pengertian Penyidikan dan Penyidik Dalam Perkara Pidana. b. Tindak Pidana Kehutanan. c. Hasil penelitian, Pengaturan Kewenangan PPNS Kehutanan Dan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. d.
Analisis Penelitian, yaitu Kedudukan PPNS Kehutanan dan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana
e. Koordinasi Kewenangan Antara PPNS Kehutanan dan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. Berikutnya, dalam Bab III Penutup, diuraikan mengenai pernyataan kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah dan saran.
x
Penulis sebagai penyusun skripsi menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan, tetapi penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum khusunya dan kepada para pembaca pada umumnya.
Salatiga, 20 Juli 2016
Gethaf Pondang Leonardo
xi
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN............................................................................................ .
ii
LEMBAR PENGUJIAN.................................................................................................. .
iii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI...............................................................................
iv
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI...............................................................................
v
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI...............................................................................
vi
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.............................................. .
vii
UCAPAN TERIMAKASIH .............................................................................................
viii
KATA PENGATAR .........................................................................................................
x
DAFTAR ISI .....................................................................................................................
xi
ABSTRAK .........................................................................................................................
xii
MOTTO..............................................................................................................................
xiii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. .
1
A
Latar Belakang Masalah ...................................................................... ..................
1
B
Rumusan Masalah ............................................................................... ...................
8
C
Tujuan Penelitian ................................................................................ ....................
9
D
Manfaat Penelitian ............................................................................... ....................
9
E
Metode Penelitian ................................................................................ ....................
9
F
Sistematika Penulisan...............................................................................................
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS................
14
A.
Tinjauan Pustaka.......................................................................................................
14
1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik Dalam Perkara Pidana ............... ....................
14
2. Tindak Pidana Kehutanan .................................................................... ....................
18
3. Polisi Kehutanan .................................................................................. .....................
20
xii
4. Konsep Sistem Peradilan Pidana ......................................................... .................... B
C
23
Hasil Penelitian: Pengaturan Kewenangan PPNS Kehutanan Dan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan ................................................. .....................
26
Analisis
............................................................................................ ..................... ..
34
1. Kedudukan PPNS Kehutanan dan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana....
34
2. Koordinasi Kewenangan Antara PPNS Kehutanan dan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan.............................................................................................
BAB III PENUTUP.............................................................................................................
38
46
A.
Kesimpulan .......................................................................................... .....................
46
B.
Saran .................................................................................................... .....................
49
DAFTAR BACAAN.............................................................................................................
50
xiii
ABSTRAK
Fenomena kenyataan ruwetnya penegakan hukum tindak pidana kehutanan di Indonesia, terutama dimulai dari tahap penyidikan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga PPNS kehutanan. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis koordinasi kewenangan antara PPNS kehutanan dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kepolisian memperoleh atribusi berdasarkan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan PPNS Kehutanan memperoleh atribusi berdasarkan KUHAP, UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Kewenangan PPNS Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan terbatas, sehingga ada poin-poin kegiatan penyidikan yang mau tidak mau PPNS Kehutanan harus meminta bantuan Penyidik Polri antara lain : untuk menangkap atau menahan seorang tersangka PPNS kehutanan harus meminta bantuan atau setidaknya harus berkoordinasi dengan penyidik Polri (vide Pasal 77 ayat 2 huruf f UU No. 41 Tahun 1999); Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim PPNS Kehutanan kepada Jaksa Penuntut Umum harus melalui Penyidik Polri (vide Pasal 32 UU No 18 Tahun 2013); Penyerahan Berkas Perkara dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum harus melalui Penyidik Polri (vide Pasal 77 ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999). Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan), PPNS Kehutanan berada di bawah koordinasi dan pengawasan (korwas) penyidik Polri. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional. Koordinasi penyidikan antara PPNS Kehutanan dan Penyidik Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
Kata Kunci: Koordinasi Kewenangan, Tindak Pidana Kehutanan, Penyidikan, Penyidik Polri, PPNS Kehutanan.
xiv
Motto
"Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu kepadamu." ~ Keluaran 20: 12~
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu..” ~ Matius 6:33~
xv
