Definisi BUT dalam Perpajakan di Indonesia
BUT merupakan sarana yang digunakan oleh negara sumber untuk memperoleh hak pemajakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri di negara sumber. Melalui BUT, negara sumber memiliki hak pemajakan primer atas penghasilan yang diterima WP LN Dalam ketentuan pasal 2(5) Undang undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, Bentuk Usaha Tetap diartikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Tempat kedudukan manajemen Cabang perusahaan Kantor perwakilan Gedung kantor Pabrik Bengkel Gudang Ruang untuk promosi dan penjualan Pertambangan dan penggalian sumber alam Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Undang-undang PPh No 36 Tahun 2008 pasal 2(5) menyebutkan bahwa yang dapat dianggap sebagai BUT dalam kegiatan e commerce adalah sebuah dedicated server yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet
Pengertian Dedicated Server Hosting adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL atau DNS. Server hosting terdiri dari gabungan server-server atau sebuah server yang terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi. Ada beberapa jenis layanan hosting yaitu shared hosting, VPS atau Virtual Dedicated Server, dedicated server, colocation server.
Shared Hosting adalah menggunakan server hosting bersama sama dengan pengguna lain satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. VPS, Virtual Private Server, atau juga dikenal sebagai Virtual Dedicated Server merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan oleh server. Karena lingkungan ini merupakan lingkungan virtual, hal tersebut memungkinkan untuk menginstall sistem operasi yang dapat berjalan diatas sistem operasi lain. Dedicated Server adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam shared hosting atau virtual dedicated server. Dalam hal ini, penyediaan server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Colocation Server adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan yang biasanya bekerja sama. Karakteristik E-commerce dan Dampaknya terhadap BUT Kemajuan teknologi serta perkembangan perdagangan dunia yang menuju pada kondisi yang tidak mengenal batasan negara (borderless) memicu timbulnya transaksi-transaksi lintas negara. Jenis transaksi ini semakin berkembang dan semakin mendominasi perekonomian dunia. Sudah tidak menjadi kesulitan lagi ketika kita membutuhkan buku impor misalnya kita dapat saja langsung memesan melalui internet. Menurut Dr Jean-Philippe Chetcuti dalam artikelnya berjudul “The Challenge of E-commerce to the Definition of a Permanent Establishment:The OECD’s Response” e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut: -
-
-
Bersifat virtual yang berarti bahwa keberadaan sebuah perusahaan di suatu negara dapat seluruhnya digantikan dengan sebuah web site atau server. Disintermediated dan tidak tergantung pada manusia. Sebuah perusahaan tidak lagi memerlukan intermediasi untuk berusaha di negara lain dan tidak bergantung pada manusia bahkan bisa saja tidak melibatkan manusia sama sekali. Bersifat global. Cakupan pasarnya bersifat tidak terbatas dan tidak mengenal batasan negara. Anonymous yang berarti bahwa transaksi bisnis terjadi tanpa bertatap muka sehingga antara penjual dan pembeli tidak saling mengetahui satu sama lain.
Perkembangan perdagangan elektronik membawa konsekuensi pada aspek perpajakan khususnya di negara sumber. Dengan adanya BUT, khususnya yang bertipe “fixed place” seperti gudang, kantor dll
memungkinkan negara sumber memiliki hak pemajakan primer. Namun dengan perkembangan e-commerce maka sebuah perusahaan dapat melakukan penetrasi ke sebuah negara tanpa kehadiran fisik karena dapat digantikan oleh website dan server sebagai intermediasi. Hal ini akan membawa kemungkinan terjadinya kehilangan pemajakan negara sumber atas kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut tidak memenuhi kriteria fixed place untuk menjadi BUT. Dampak lainnya dari perkembangan e-commerce adalah kemungkinan hilangnya BUT yang terbentuk dari agen yang berkedudukan tidak bebas (dependent agent). Kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangannya di suatu negara tanpa melalui agen yang bertindak atas nama perusahaan. Perusahaan dapat melakukan kesepakatan kontrak dan kegiatan lainnya secara remote dari tempat domisilinya tanpa menghired dependent agent di negara sumber. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak pemajakan negara sumber karena kegiatan tersebut tidak memenuhi kriteria BUT. Dengan semakin canggihnya dan semakin mendominasinya kegiatan e-commerce maka kemungkinan negara sumber memiliki hak pemajakan melalui BUT menjadi semakin kecil. Respon OECD Melalui publikasinya yang terangkum dalam “Model Tax Convention on Income and on Capital (july 2008)” OECD telah memasukkan masalah e-commerce ini dalam bagian commentary atas article 5 yang kira-kira dapat disarikan sebagai berikut: Bahwa diperlukan pembedaan antara peralatan komputer dengan data dan software yang tersimpan di dalamnya. Data dan software tersebut misalnya berupa web site, web site ini tidak memenuhi kriteria “place of business” untuk dapat digolongkan sebagai salah satu syarat BUT namun server sebagai tempat data/software tersebut berada merupakan seperangkat peralatan komputer yang memiliki lokasi fisik sehingga memenuhi kriteria “fixed place of business” dari perusahaan yang mengoperasikan server tersebut. Pembedaan antara kedua hal ini diperlukan karena adanya kemungkinan bahwa perusahaan yang mengoperasikan server tersebut berbeda dengan perusahaan yang melakukan bisnis melalui website yang terdapat di dalam server tersebut. Hal ini dimungkinkan ketika sebuah perusahaan bekerja sama dengan Internet Service Provider (ISP) dengan menempati space tertentu di dalam server tersebut untuk keperluan web sitenya. Ketika hal ini terjadi maka perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria “place of business” meskipun mereka menyewa space tertentu di dalam server karena pada hakikatnya web site tersebut bersifat abstrak (intangible). Lain halnya ketika website tersebut berada dalam server yang menjadi kepunyaan perusahaan sendiri (bisa juga melalui server
yang disewa perusahaan) maka ketika hal ini terjadi maka kemungkinan kriteria BUT dapat terpenuhi karena adanya “place of business”. Untuk menjadi BUT maka selain harus memenuhi kriteria “place of business” maka juga harus memenuhi kriteria “fixed”. Kriteria “fixed place of business” ini terpenuhi ketika server tersebut berlokasi di tempat tertentu selama kurun waktu periode tertentu sehingga dapat digolongkan bersifat “fixed”. Ketika sebuah perusahaan mengoperasikan peralatan komputer di suatu tempat tertentu, BUT dapat terbentuk meskipun tidak ada pegawai perusahaan tersebut yang mengoperasikan peralatan tersebut. Apabila operasi e-commerce melalui peralatan komputer yang ditempatkan di suatu negara tertentu hanya terbatas pada aktivitas persiapan (preparatory) dan pembantu/pendukung (auxiliary) maka tidak menimbulkan BUT. Aktivitas preparatory dan auxiliary ini antara lain: -
Hanya membantu berupa hubungan komunikasi misalnya antara pemasok dan konsumen. Digunakan untuk advertising. Mengumpulkan data untuk perusahaan. Menyediakan informasi
Namun demikian ketika fungsi preparatory dan auxiliary ini menjadi bagian yang sangat esensial dan signifikan dari aktivitas bisnis perusahaan atau bisnis inti (core function) dari perusahaan yang dilakukan melalui peralatan komputer serta memenuhi ketentuan “fixed place of business” maka server tersebut masuk dalam definisi BUT. Respon DJP Dengan berlakunya UU Nomor 36 tahun 2008 maka ketentuan mengenai aspek perdagangan internet (e-commerce) ditegaskan dalam pasal 2 ayat 5 UU PPh yang menyebutkan bahwa termasuk dalam BUT adalah komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet (selanjutnya disebut dedicated server). Pada dasarnya transaksi e-commerce bersifat tidak nampak (intangible) sehingga melalui definisi ini tampaknya DJP berusaha untuk “mewujudkan” transaksi tersebut kedalam hal yang nyata sehingga memenuhi kriteria BUT sebagaimana disebutkan dalam oecd berupa “place of business” namun definisi ini menurut penulis belum menjelaskan secara tegas komponen “fixed” sebagaimana disyaratkan OECD karena belum ditegaskan batasan periode waktu tertentu sehingga suatu server menjadi “fixed”. Pemberlakuan pasal ini adalah untuk merespon semakin maraknya transaksi-transaksi e-commerce yang dilakukan WP LN di Indonesia. Ketentuan baru ini memberikan penegasan bahwa negara sumber adalah pemegang hak pemajakan primer atas penghasilan yang diterima server tersebut.
Tipe BUT Dedicated Server Menurut Gunadi (2007, 88), BUT terdiri dari 4 tipe yaitu BUT fasilitas atau aset, BUT aktivitas, BUT keagenan dan BUT perusahaan asuransi. Dari keempat tipe BUT ini maka dedicated server termasuk dalam BUT fasilitas atau aset. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat 5 UU PPh yang menyebutkan bahwa dedicated server termasuk dalam BUT yang mengandung pengertian suatu tempat usaha (place of business) sebagaimana halnya dengan gudang, tanah, gedung dll. Masih menurut Gunadi, BUT “asset type” ini memiliki tempat usaha yang merupakan kepunyaan sendiri, disewa dari pihak lain atau dengan cara lain (misalnya difasilitasi pihak lain) yang memungkinkan pemanfaatan tempat usaha tersebut. Berkaitan dengan kapan saat pemajakannya menjadi milik negara sumber maka hak pemajakan BUT tersebut dimulai (sehingga negara sumber berhak atas pemajakannya) bukan pada saat keberadaan fasilitas tersebut namun bermula semenjak pengusaha menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas tersebut. Dan berkaitan dengan kapan berakhirnya hak pemajakan, secara contrary dapat ditarika kesimpulan bahwa hak pemajakan negara sumber berakhir ketika penutupan atau terminasi usaha dan kegiatan tersebut. Penghasilan BUT Dedicated Server Berdasarkan penjelasan di atas maka ketika WP LN melakukan kegiatan usaha dan kegiatan di Indonesia melalui pemasangan server di Indonesia maka negara sumber (dalam hal ini Indonesia) sudah memliki hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh WP LN tersebut karena server yang dipasang tersebut sudah memenuhi ketentuan/definisi BUT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 UU PPh. Permasalahan akan menjadi sedikit complicated ketika server tersebut tidak hanya digunakan untuk melayani kegiatan perdagangan di Indonesia saja namun juga digunakan untuk melayani kegiatan perdagangan di luar Indonesia sehingga membawa ke pertanyaan selanjutnya apakah penghasilan yang diterima BUT dedicated server dari luar Indonesia akan dikenakan pajak di Indonesia atau penghasilan yang dikenakan pajak hanya dari sumber Indonesia saja? Misalnya saja, perusahaan MNC A,ltd., sebuah perusahaan perdagangan elektronik dari negara X akan memperluas jangkauan perdagangannya ke kawasan Asia Tenggara. Perluasan jangkauan ini diwujudkan dengan meletakkan server di Jakarta. Menurut ketentuan pasal 2 ayat 5 maka atas pemasangan server ini Indonesia sudah memiliki hak pemajakan atas penghasilan A,ltd. dari server tersebut. Namun karena server ini tidak hanya melayani Indonesia saja maka akan timbul pertanyaan apakah Indonesia juga memiliki hak pemajakan atas penghasilan server ini yang diterima dari negara-negara Asia Tenggara lainnya?
Ketentuan mengenai jenis-jenis penghasilan BUT apa saja yang dikenakan pajak terdapat dalam pasal 5 UU PPh. Cara pengatribusian (dialokasikan sebagai penghasilan kena pajak) penghasilan pada BUT meliputi atribusi (Gunadi, 2007, 31): -
-
Berdasarkan fakta (attribution by fact) yaitu atas penghasilan dari usaha atau kegiatan yang betul-betul diusahakan oleh BUT. Berdasarkan penarikan paksa (force of attraction) atas penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa sejenis (dengan yang dilakukan oleh BUT) oleh kantor pusatnya. Berdasarkan hubungan efektif (effectively-connected income) atas penghasilan sebagaimana disebut dalam pasal 26 (misal bunga, deviden, royalti) yang diperoleh kantor pusat dari sumber Indonesia apabila ada hubungan efektif antara BUT dengan aktivitas atau kegiatan pemberi penghasilan tersebut.
Sepintas dengan melihat ketiga jenis sumber penghasilan BUT tersebut, terutama dengan melihat poin 1, maka pertanyaan sebelumnya dapat dijawab bahwa atas penghasilan server dari negara lain termasuk dalam pengertian penghasilan BUT sehingga dikenakan pajak di Indonesia meskipun bukan bersumber dari Indonesia. Dalam bahasa yang lebih sederhana pertanyaan di atas sebenarnya dapat diubah menjadi apakah BUT dedicated server dikenakan pajak berdasarkan basis world wide income (seperti WPDN) atau dikenakan berdasar basis teritori (atas penghasilan dari Indonesia saja). Poin-poin berikut akan berupaya untuk mendeskripsikan lebih jauh masalah ini untuk mencapai suatu kesimpulan.
Kewajiban Perpajakan BUT Walaupun BUT termasuk Wajib Pajak Luar Negeri, namun kewajiban perpajakan BUT hampir sama dengan WP Badan Dalam Negeri. Suatu BUT berkewajiban untuk memiliki NPWP dan melakukan pembukuan. Apabila memenuhi ketentuan di UU PPN, BUT juga wajib dikukuhkna sebagai PKP. Setelah memiliki NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai PKP, BUT berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya yang sama dengan WP Dalam Negeri. BUT wajib menyampaikan SPT PPh badan, SPT PPh pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal $ ayat 2dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan mendasar dalam perlakukan PPh antara WP Badan Dalam Negeri dengan BUT adalah : 1. Sumber penghasilan BUT yang dikenakan PPh adalah penghasilan dari Indonesia saja karena BUT termasuk WP Luar Negeri 2. Adanya perlakuan khusus tentang penghasilan yang menajdi objek pajak BUT dan biaya yang boleh dikurangkan bagi UT yang diatur dalam Pasal 55 UU PPh
3. Adanya kewajiban khusus pemotongan PPh pasal 26 atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 4 UU PPh.
BUT adalah WPLN Berdasarkan definisi Subjek Pajak Luar Negeri yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 beserta penjelasannya dapat diketahui bahwa subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa BUT adalah subjek pajak luar negeri dan sekaligus sebagai wajib pajak luar negeri (WPLN) Implikasi penting dari status WPLN BUT juga dijelaskan pada penjelasan pasal 2 ayat 4 dengan memberikan komparasi bahwa Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Dari hal ini dapat diketahui bahwa BUT (termasuk BUT dedicated server) dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Implikasi lainnya dari status WPLN ini dapat dilihat dengan melakukan analisis atas pasal 24 UU PPh. Dalam penjelasan pasal 24 diketahui bahwa kredit pajak PPh pasal 24 hanya diberikan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) di luar negeri. Sehingga BUT sebagai WPLN tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan kredit atas pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterimanya di luar negeri. Konsekuensi dari tidak berhaknya BUT mendapatkan kredit pajak adalah penghasilan dari luar negeri tersebut menjadi tidak dapat digunggungkan dengan penghasilan dari Indonesia atau dengan kata lain yang dipajaki hanya atas penghasilan dari Indonesia saja. Sedikit kerancuan timbul ketika kita melihat bagian lain dari penjelasan pasal 2 ayat 2 UU PPh yang menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya (maksudnya adalah BUT) dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan ini menimbulkan “kesan” bahwa definisi penghasilan BUT dipersamakan dengan definisi penghasilan WPDN yang menganut basis world wide income sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 UU PPh. Namun menurut penulis, kata-kata dipersamakan itu lebih kepada perlakuan atas penghasilan yang diterima BUT dari sumbernya di Indonesia. Bahwa BUT memang hanya dikenakan pajak atas penghasilan
yang bersumber di Indonesia namun perlakuannya dipersamakan dengan WPDN misalnya terkait dengan witholding tax (BUT dan WPDN sama-sama kena witholding tax), tarif pajak (dua-duanya berhak atas tarif yang sama), ketentuan administratif (dua-duanya memiliki NPWP) dll. Perubahan Penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf a Ketika berlakunya UU nomor 7 tahun 1983 maka penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa penghasilan BUT adalah penghasilan yang berkenaan dengan kegiatan usaha atau harta bentuk usaha tetap yang bersangkutan, baik yang diperoleh di Indonesia maupun yang diperoleh dari luar Indonesia. Dari kata-kata terakhir inilah dapat disimpulkan kalau pada saat itu pengakuan penghasilan BUT dipersamakan dengan WPDN yang menganut prinsip world wide income. Namun demikian, ketika terjadi perubahan kedua atas UU PPh dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 tahun 1994 maka penghasilan BUT adalah penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Rumusan baru ini menghapus kata kata “maupun yang diperoleh dari luar Indonesia” sehingga dapat kita simpulkan kalau dengan berlakunya UU ini (UU Nomor 36 tahun 2008 tidak mengamandemen pasal ini) maka penghasilan BUT yang dikenakan hanya yang bersumber dari Indonesia saja. Pasal 24 ayat 3 huruf e Pasal 24 ayat 3 huruf e menyatakan bahwa penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.Ayat 3 pasal ini menerangkan mengenai ketentuan tentang sumber penghasilan yang digunakan dalam proses pengkreditan pajak yang sudah dibayar di luar negeri. Dengan melihat rumusan pasal 24 ayat 3 huruf e tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan BUT menggunakan prinsip teritori yakni hanya memperhitungkan penghasilan dari negara tempat BUT tersebut melaksanakan kegiatan atau penghasilan. Dari ketiga poin analisis di atas maka dapat diketahui bahwa penghasilan yang dikenai pajak atas BUT dedicated server hanya atas penghasilan yang bersumber dari negara BUT dedicated server tersebut melakukan usaha atau kegiatan. Meskipun misalnya server tersebut melayani (sehingga memperoleh penghasilan) kawasan di luar negaranya berada, maka atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak di negara tempat server itu berada. Hal ini bukan berarti penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak namun penghasilan tersebut akan digabungkan dan dikenakan pajak di negara kantor pusat BUT tersebut.
