Bahan Ajar PERPAJAKAN

Bahan Ajar PERPAJAKAN PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

OLeh: Iwan Sidharta, SE., MM.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PASUNDAN BANDUNG 2015 STIE Pasundan Bandung

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………..... 1.1. Dasar-Dasar Perpajakan ……………………………………….….. 1.2. Asas-Asas Perpajakan …………………………………………... 1.3. Penggolongan, Tarif Dan Sanksi Dalam Perpajakan ……................ BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN …………. 2.1 Pendahuluan …………………………………………................... 2.2 Pembayaran Pajak ………………………………………………….. 2.3. Pelaporan Pajak ……………………………………………………... 2.4 Ketetapan Pajak ………………………………………………………. BAB III PAJAK DAERAH ……………………………………………………... 3.1 Pajak Daerah …………………………………………………………. 3.2 Retribusi ……………………………………………………………... BAB IV PENGHASILAN NETO DAN NORMA PENGHASILAN …………… BAB V PPH PASAL 24 ………………………………………………………..... BAB VI PPH PASAL 25 ………………………………………………………… BAB VII PPH PASAL 21 ……………………………………………………...... BAB VIII PPH PASAL 26 ……………………………………………………… BAB IX PAJAK ATAS IMPOR DAN KEGIATAN LAIN …………………… BAB X PPH PASAL 23 …………………………………………………………. 10.1 PPh Pasal 23 ………………………………………………………… 10.2 PPh Ayat 4 ……………………………………………….................. BAB XI PPN DAN PPnBM ……………………………………………………… 11.1 Pajak Pertambahan Nilai ………………………………….................. 11.2 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ……………………….............. BAB XII PBB DAN BPHTB …………………………………………………….. 12.1 Pajak Bumi dan Bangunan ……………………………………......... 12.2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ………………….

hal 1 1 3 6 9 9 12 12 14 16 16 18 21 27 30 33 51 55 60 60 64 68 68 71 75 75 79

DAFTAR PUSATAKA ………………………………………………………….

82

STIE Pasundan Bandung

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar-Dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Ada beberapa pengertian mengenai pajak yaitu sebagai berikut; 1. Leroy Beaulieu (Perancis) Pajak merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang atau jasa untuk menutup belanja negara. 2. Prof. R. Sunitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (konpensasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 3. Prof. Adriani Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 4. Undang-Undang N0. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Karakteristik Pajak Karakteristik pajak dapat dibedakan senagai berikut;  Pajak merupakan iuran/kewajiban untuk menyerahkan kekayaan kepada negara.  Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat.  Perpindahan/penyerahan iuran bersifat wajib dan dapat dipaksakan.  Perpindahan tersebut berdasarkan UU atau peraturan yang berlaku.  Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun daerah.  Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah.  Pajak dapat berfungsi sebagai anggaran (budget) dan fungsi mengatur. 3. Fungsi Pajak Fungsi pajak mempunyai dua fungsi yaitu;  Fungsi Penerimaan (budgetair), sebagai sumber dana bagi pengeluaran pemerintah.  Fungsi Mengatur (Reguler), sebagai pengatur atau pelaksana kebijakan bidang sosial dan ekonomi. 4. Syarat Pemungutan Pajak Adapun syarat dalam pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat antara lain; PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

1

    

Syarat Keadilan Syarat Yuridis Syarat Ekonomis Syarat Finansial Syarat Simplicity

5. Definisi Hukum Pajak Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah, sebagai pemungut pajak (fiskus) dengan rakyat, sebagai pembayar pajak. 6. Cakupan Hukum Pajak      

Subjek Pajak dan Wajib Pajak. Objek Pajak. Kewajiban pajak terhadap pemerintah. Timbul dan hapusnya hutang pajak. Cara penagihan pajak. Cara mengajukan keberatan dan banding.

7. Pembagian Hukum Pajak Dalam hukum pajak terdapat dua dasar hukum yaitu; 1. Hukum Pajak Material, hukum yang memuat norma-norma yang menerapkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak. 2. Hukum Pajak Formal, hukum pajak formal serangkaian peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material pajak menjadi suatu kenyataan. 8. Hukum Pajak Material Mengatur Tentang;      

Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak. Pemungutan Pajak. Penyetoran Pajak. Pengajuan keberatan. Permohonan banding. Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, dan lain lain.

9. Tarif Pajak Dalam pelaksanaanya pajak memiliki beberapa penerapan tarif yang berbeda tergantung dari jenis pajaknya. Adapun tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut; 1. Tarif Proporsional/Sebanding  Contohnya Penyerahan Barang Kena Pajak dengan dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% 2. Tarif Tetap  Contohnya tarif Bea Materai untuk cek dan giro dengan nominal berapapun sebesar Rp 3.000,3. Tarif Progresif PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

2

 Contonya Pajak Penghasilam untuk Wajib Pajak orang pribadi yang dikenakan tarif meningkat sesuai dengan jumlah penghasilannya 10. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak Dalam pelaksanaan pajak terdapat syarat untuk menjadi utang pajak dan keungkinan terjadinya penghapusan pajak, yaitu sebagai berikut ; 1. Timbulnya Utang Pajak  Secara Formil  Akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus  Secara Materiil  Akibat berlakunya Undang-Undang mengenai Perpajakan 2. Hapusnya Utang Pajak  Pembayaran  Kompensasi  Daluarsa  Pembebasan dan penghapusan 11. Pengelompokan Pajak 1. Menurut Golongan  Pajak Langsung; contohnya Pajak Penghasilan  Pajak Tidak Langsung; contohnya Pajak Pertambahan Nilai 2. Menurut Sifat  Pajak Subjektif; contohnya Pajak Penghasilan  Pajak Objektif; contohnya Pajak Pertambahan Nilai 3. Menurut Lembaga Pemungut  Pajak Pusat; contohnya Pajak Penghasilan  Pajak Daerah  Pajak Provinsi; contohnya Pajak Kendaraan Bermotor  Pajak Kabupaten/Kota; contohnya Pajak Hotel 12. Hambatan Pemungutan Pajak Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat beberapa hambatan dalam melakukan pemungutan terhadap wajib pajak, yaitu antara lain; 1. Perlawanan Pasif  Perkembangan intelektual dan moral masyarakat  Sistem pajak yang sulit untuk dipahami masyarakat  Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik 2. Perlawanan Aktif  Tax avoidance; merupakan usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang  Tax evasion; merupakan usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang/penggelapan pajak 1.2 ASAS-ASAS, SISTEM PEMUNGUTAN DAN TERHAPUSNYA UTANG PAJAK 1. Asas-Asas Pemungutan Pajak meliputi; PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

3

Equality (Asas Persamaan).  Pengenaan pajak bersifat adil dan merata, sesuai dengan kemampuannya. Certainty (Asas Kepastian).  Pengenaan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang, terdapat aturan yang jelas. Convenience (Asas Menyenangkan).  Pengenaan pajak dilakukan pada saat yang tepat, tidak menyulitkan wajib pajak. Economy (Asas Efisiensi)  Pengenaan pajak dilakukan secara seefisien mungkin. 2. Teori-Teori Pemungutan Pajak Terdapat beberapa teori mengenai penerapan pajak dalam suatu Negara, teori-teori tersebut antara lain; 1. Teori Asuransi Teori ini mengibaratkan pajak sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari Negara. 2. Teori Kepentingan Teori ini menyatakan bahwa Negara mengenakan pajak karena Negara telah melindungi kepentingan rakyat. 3. Teori Gaya Pikul Teori ini menyatakan bahwa biaya atas jasa yang diberikan Negara berupa perlindungan dipikul oleh orang yang menikmati jasa tersebut. 4. Teori Kewajiban Mutlak Teori ini menyatakan bahwa Negara sebagai suatu organ satu kesatuan yang didalamnya warga negara terikat dengan aturan yang dibuatnya. 5. Teori Daya Beli Teori ini menyatakan bahwa pajak ibarat pompa yang menyedot daya beli masyarakat dan pada akhirnya dipompakan kembali kepada masyararakat. 6. Teori Pembenaran Pancasila Teori ini menyatakan bahwa berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, pajak merupakan pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan bersama tanpa imbalan. 3. Asas-Asas Pengenaan Pajak Terdapat beberapa asas dalam pemungutan pajak yaitu; 1. Asas Negara Tempat Tinggal (Asas Domisili). Negara dimana seseorang bertempat tinggal mempunyai hak yang tidak terbatas untuk mengenakan pajak. 2. Asas Negara Asal (Negara Sumber). pengenaan pajak berdasarkan pada tempat mana sumber penghasilan tersebut berada. 3. Asas Kebangsaan pengenaan pajak berdasarkan pada kewarganegaraan wajib pajak. 4. Pemungutan Pajak Berdasarkan Stelsel 1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel). Penentuan pajak berdasarkan pada keadaan objek pajak yang sesungguhnya dengan demikian pajak dapat dipungut setelah mengetahui keadaan riil. 2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel). PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

4

Pajak dipungut diawal tahun dengan menggunakan anggapan penghasilan yang akan diterima wajib pajak. 3. Stelsel Campuran. Penentuan pajak pada awal tahun dengan adanya anggapan kemudian dapat diangsur selama tahun pajak dan pada akhir tahun dihitung kembali sesuai dengan kondisi sesungguhnya. 5. Sistem Pemungutan Pajak 1. Official Assesment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada petugas pajak atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. 2. Self Assesment System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 3. With Holding System Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (konsultan) 6. Tarif Pajak Suatu pedoman dasar penghitungan besarnya hutang pajak, yaitu; 1. Tarif Tetap. Tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya dasar perhitungan pajak. 2. Tarif Sebanding. Tarif dengan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap beberapapun besarnya dasar perhitungan pajak. 3. Tarif Mengikat (Progresif). Tarif yang persentasenya akan semakin besar sejalan dengan meningkatnya dasar perhitungan pajak. 4. Tarif Menurun (Degresif). Tarif yang dasar pengenaanya semakin menurun sejalan dengan meningkatnya dasar perhitungan pajak. 7. Berakhirnya Utang Pajak Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat berakhirnya utang pajak, jika wajib pajak telah melakukan beberapa syarat perpajakan yaitu;  Pembayaran  Kompensasi  Penghapusan  Daluarsa  Pajak Pusat : 5 Tahun  Pajak Daerah: 5 Tahun  Retribusi: 3 Tahun  Tindak pidana: Tidak ada batas waktu  Pembebasan 1.3 PENGGOLONGAN, TARIF DAN SANKSI PAJAK PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

5

Jenis-jenis Pajak dapat dibagi berdasarkan pada penggolongan, pemungutan, dan sifta pajak. Adapun contoh jenis pajak berdasarkan penggolongan, pemungut dan sifat pajak adalah sebagai berikut; No Jenis Pajak Golongan, Pemungut, Sifat 1 Pajak Penghasilan (PPh) Langsung, Pusat, Subjektif 2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung, Pusat, Objektif Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 3 Bea Materai Langsung, Pusat, Objektif 4 Bea Masuk dan Bea Cukai Langsung, Pusat, Objektif 5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Langsung, Pusat, Objektif Kendaraan diatas Air 6 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Langsung, Pusat, Objektif diatas Air 7 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Langsung, Pusat, Objektif 8 Pajak Air Permukaan Langsung, Pusat, Objektif 9 Pajak Hotel Tidak Langsung, Pusat, Objektif 10 Pajak Restoran Tidak Langsung, Pusat, Objektif 11 Pajak Hiburan Tidak Langsung, Pusat, Objektif 12 Pajak Reklame Langsung, Pusat, Objektif 13 Pajak Penerangan Jalan Langsung, Pusat, Objektif 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Langsung, Pusat, Objektif 15 Pajak Parkir Langsung, Pusat, Objektif 16 Pajak Air Tanah Langsung, Pusat, Objektif 17 Pajak Sarang Burung Walet Langsung, Pusat, Objektif 18 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Langsung, Pusat, Objektif Perkotaan 19 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Langsung, Pusat, Objektif (BPHTB). 1. Metode Penghitungan Dalam melakukan perhitungan pajak perlu memperhatikan tarif yang berlaku. Tarif PPh WP Badan dan BUT (Ps 17 UU No. 36 Th 2008) 1. Tarif Tunggal: 28% 2. Pada Tahun 2010 menjadi turun sebesar 25% WP Badan Usaha yang berbentuk perseroaan terbuka (Tbk) yang memiliki paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari yang seharusnya (PMK No 238/PMK. 03/2008). Tarif PPh WP Pribadi (Ps 17 UU No. 36 Th 2008) Dasar Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000

5%

Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000

15%

Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

25%

PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

6

Diatas Rp 500.000.000

30%

2. Sanksi Pajak Dalam pelaksanaan pajak terdapat sanksi pajak bagi wajib pajak yang melaukan pelanggaran terhadap kewajiban pajaknya. Adapun sanksi pajak meliputi; Administratif  Sanksi Denda  Sanksi Bunga  Sanksi Kenaikan Pidana  Pidana Penjara  Pidanan Kurungan 3. Pidana Penjara karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja      

Terhukum menjalani di gedung atau rumah penjara. Batas maksimum hukuman penjara adalah seumur hidup. Pekerjaan yang harus dilakukan lebih berat Kebebasan dalam penjara sangat terbatas Dibagi berdasarkan kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan. Tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

4. Contoh Pidana Penjara Alasan disengaja (Ps 39 UU No 28/2007)  Tidak mendaftarkan diri; atau menyalahgunakan NPWP; atau  Tidak menyampaikan SPT; atau  Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau  Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.  Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.  Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan, atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau  Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. 5. Pidana Kurungan  Selain dipenjara, dalam kasus tertentu dapat juga terhukum menjalaninya di rumah dengan pengawasan yang berwajib.  Adapun batasnya hukuman selama 1 tahun.  Terdapat kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kebebasan.  Tidak terdapat pembagian per kelas-kelas berat tidaknya hukuman.  Dapat dijadikan sebagai pengganti hukuman denda.


7

Contoh Pidana Kurungan Alasan Kealpaan (Ps 38 UU No 28/2007)  Tidak menyampaikan SPT; atau  Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.  Sanksi Dipidana kurungan antara 3 bulan sampai 1 tahun dan atau denda antara 1-2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (bila dilakukan pertama kali maka tidak ada sanksi pidana).


8

BAB II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1.1

Pengertian-Pengertian

Pajak Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengusaha Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 1. Yang Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP 1. Orang Pribadi  Menjalankan usaha dan pekerjaan bebas.  Tidak menjalankan usaha, Penghasilan melebihi PTKP  Wanita kawin pisah harta. 2. Badan Usaha 3. Orang Pribadi dan Badan Usaha yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

9

Fungsi NPWP/NPPKP 1

2

Sebagai sarana tanda pengenal diri atau identitas WP dalam rangka administrasi perpajakan. Sebagai sarana pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, juga untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu .

2. Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP Berdasarkan sistem self assessment setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan cara: 1. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP; atau 2. Secara on-line melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id.  Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang ingin memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suaminya.  Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.  Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.  Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. 3. Pendaftaran Oleh Pengusaha Untuk Memperoleh PKP 1. Pengusaha yang dikenai PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. 2. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan. 3. Pengusaha kecil yang memlilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. 4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. 4. Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Bagi Pengusaha Tertentu 1. Wajib Pajak BUMN sektor industri dan perdagangan di KPP Wajib Pajak Besar PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

10

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

Tiga; Wajib Pajak BUMN sektor jasa dan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wajib Pajak Besar Empat; Wajib Pajak PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak go public, di KPP PMA kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan Wajib Pajak PMA di kawasan berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat; Wajib Pajak Badan dan Orang Asing (Badora), di KPP Badora; Wajib Pajak go public, di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali Wajib Pajak BUMN/BUMD serta Wajib Pajak PMA yang berkedudukan di kawasan berikat; Wajib Pajak BUMD diluar Jakarta, di KPP setempat; Untuk Wajib Pajak BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar Jakarta, khusus PPh Pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat kegiatan usaha atau cabang; Wajib Pajak Minyak dan Gas di KPP Minyak dan Gas Bumi.

5. Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 6. Sanksi Yang berhubungan dengan NPWP dan Pengukuhan PKP  Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dapat dipidana.  Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Alasan Penghapusan NPWP  WP orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan (pemberitahuan tertulis dari ahli waris yang dilengkapi dengan fotocopy kematian);  Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (fc surat nikah atau akte perkawinan);  Warisan yang terbagi dalam kedudukan sebagi subjek pajak sesudah selesai terbagi (surat pernyataan ahli waris);  WP Badan yang telah bubar (akte pembubaran dan neraca likuidasi);  Bentuk usaha tetap yang kehilangan status menjadi usaha tidak tetap (dokumen yang mendukung);  WP pribadi yang tidak memenuhi syarat sebagai WP (laporan pemeriksaan lapangan). Alasan Pencabutan NPPKP    

Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain. Pengusaha Kena Pajak bubar. Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat sebagai PKP. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil dengan ketentuan; Mengajukan permohonan pencabutan PKP. PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

11

Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 2.2

PEMBAYARAN PAJAK

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) 1 2

Surat atau dokumen untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang Untuk beberapa jenis pajak tertentu, Surat Setoran Pajak dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong, bukti pungut atau pengganti SPT Masa.

Surat Setoran Pajak yang berfungsi sebagai bukti potong/bukti pungut       

Pembayaran PPN Impor Pembayaran PPN Bendahara Pembayaran PPh Pasal 22 Impor Pembayaran PPh Pasal 22 Bendahara Pembayaran PPh Final atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pembayaran sendiri PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Khusus untuk PPh Pasal 25 (angsuran PPh), dapat juga sebfungsi sebagai SPT Masa.

Tempat Pembayaran Pajak  Kantor Pos  Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran  Untuk pembayaran Fiskal Luar Negeri selain tempat-tempat tersebut dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di Pelabuhan keberangkatan. Batas Waktu Pembayaran Pajak  SPT Masa paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak berakhir (tanggal 15 bulan berikutnya).  SPT Tahunan (PPh pasal 29) paling lambat sebelum SPT disampaikan.  Sanksi keterlambatan berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap sebulan.  STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Banding, 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. 2.3

PELAPORAN PAJAK

1. Pengertian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu:  SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.  SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.


12

2. Surat Pemberitahuan (SPT)  Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban.  SPT Masa untuk suatu masa pajak.  SPT Tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak 3. Fungsi SPT 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang. 2. Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri. 3. Melaporkan pembayaran dari pemotongan pajak atau pemungut pajak tentang pemotongan/pemungutan dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau badan. 4. Dari SPT tersebut dapat diketahui berapa pajak terhutang, jumlah pajak yang telah dipotong dan kekurangan/kelebihan pembayaran pajak. Jenis SPT Tahunan        

PPh pasal 21/26 PPh pasal 22 PPh pasal 23 PPh pasal 25 PPh pasal 4(2) PPh pasal 15 PPN dan PPnBM PPN Pemungut

Jenis SPT Tahunan  PPh Badan  PPh Orang Pribadi Pihak Yang Wajib Mengisi SPT dan Menyampaikan SPT 1. 2. 3. 4.

Orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas; Orang pribadi yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja; Setiap Badan Usaha Tetap (BUT). Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan atau menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan menyampaikan SPT kecuali telah mempunyai NPWP

Batas Waktu Penyampaian SPT  SPT Masa > paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.  SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.  SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 4. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

13

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:  Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling);  Melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau;  Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh penyedia jasa aplikasi (ASP). Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan :  secara langsung adalah tanda penerimaan surat;  e-Filing adalah bukti penerimaan elektronik;  Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat dan;  Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda penerimaan surat. Batas waktu pelaporan SPT: N0 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Pajak PPh pasal 4(2) setor sendiri PPh pasal 4(2) pemotongan PPh pasal 15 setor sendiri PPh pasal 15 pemotongan PPh pasal 21 PPh pasal 23/26 PPh pasal 25 PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC

9 10 11 12 13 14 15 16 17

PPh pasal 22 pemungut oleh Bendaharawan PPh pasal 22 migas PPh pasal 22 PPN & PPnBM PPN atas kegiatan PPN atas pemanfaatan PPN & PPnBM pemungutan oleh Bendaharawan PPN & PPnBM pemungutan selain Bendaharawan PPh 25 WP kriteria tertentu

18

Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu

Batas Pelaporan tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya hari kerja terakhir minggu berikutnya 14 hari setelah masa pajak tgl 20 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya akhir bulan berikutnya akhir bulan berikutnya akhir bulan berikutnya akhir bulan berikutnya akhir bulan berikutnya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak 20 hari setelah berakhirnya masa pajak

2.4 Ketetapan Pajak Prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

14

dilaporkan oleh Wajib Pajak. 1. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :  Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.  Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.  Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.  Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.  Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. 2. Jenis-Jenis Ketetapan Pajak a.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.


15

BAB III PAJAK DAERAH 1. Pengertian Definis Pajak Daerah berdasarkan pada UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah sebagai berikut; Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Provinsi     

Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Muka Permukaan. Pajak Rokok

3. Pajak Kabupaten/Kota  Pajak Hotel  Pajak Restoran  Pajak Hiburan  Pajak Reklame  Pajak Penerangan Jalan  Pajak Mineral  Pajak Parkir  Pajak Air Tanah  Pajak Sarang Burung Walet  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  Bea Perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan Catatan  Daerah dilarang memungut pajak selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.  Dengan Perda, pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai. Tarif Pajak Provinsi  Pajak Kendaraan Bermotor  Kepemilikan pertama : 1%-2%  Kepemilikan lebih dari 2 : 2% - 10%  Angkutan Umum, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri : 0,1% - 0,2%  Alat berat dan besar : 0,1% - ),2%  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (maksimum)  Penyerahan pertama : 0,75%  Penyerahan kedua : 0,075%  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

16

 Maksimum 10%  Untuk kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikir 50% lebih rendah  Pajak Air Permukaan paling tinggi 10%  Pajak Rokok : 10% dari cukai rokok Tarif Pajak Kabupaten/Kota  Pajak Hotel paling tinggi 10%  Pajak Restoran paling tinggi 10%  Pajak Hiburan  Paling tinggi 35%  Khusus untuk hiburan tertentu dapat ditetapkan paling tinggi 75%  Khusus kesenian rakyat/tradisional paling tinggi 10%  Pajak Reklame paling tinggi 25%  Pajak Parkir paling tinggi 30%  Pajak Air tanah paling tinggi 20%  Pajak Penerangan Jalan  paling tinggi 10%  Untuk Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi 3%  Listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paing tinggi 25%  Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi 10%  Pajak Bumi dan Bangunan paing tinggi 0,3%  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi 5%. Bagi Hasil Pajak Provinsi    

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 30% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 70% Pajak Rokok 70% Pajak Air permukaan 50% khusus yang berada hanya di 1 wilayah kabupaten/kota maka bagi hasilnya 80%

4. Alokasi Pajak Daerah Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.  Pajak Kendaraan Bermotor, 10% wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkataan sarana transfortasi umum.  Pajak Rokok, 50% dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.  Sebagai penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.


17

RETRIBUSI DAERAH 1. Definisi Retribusi Daerah Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2. Definis Jasa Merupakan kegiatan Pemda berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  Objek Retribusi Daerah  Jasa Umum  Jasa Usaha  Perizinan Tertentu 3. Jasa Umum Merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  Objek Retribusi Jasa Umum  Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  Subjek Retribusi Jasa Umum  Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan 4. Kriteria Jasa Umum  Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.  Merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  Memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.  Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.  Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.  Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatn daerah potensial.  Pemungutannya memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 5. Jenis Retribusi Jasa Umum      

Pelayanan kesehatan Pelayanan kebersihan Biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Pelayanan pemakaman Pelayanan pasar Pengujian kendaraan bermotor PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

18

      

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran Pengganti biaya cetak peta Penyediaan penyedotan septitank Pengolahan limbah Pelayanan Tera Pelayanan pendidikan Pengendalian menara telekomunikasi.

6. Jasa Usaha Merupakan jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  Objek Retribusi Jasa Usaha  Pelayanan yang disediakan Pemda dengan prinsip komersial.  Subjek Retribusi Jasa Usaha  Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 7. Kriteria Jasa Usaha  Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.  Jasa bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 8. Jenis Retribusi Jasa Usaha           

Retribusi pemakaian kekayaan daerah Retribusi pasar grosir/pertokoan Retribusi tempat pelelangan Retribusi terminal Retribusi tempat khusus parkir Retribusi penginapan/pesanggrahan/villa Retribusi rumah potong hewan Retribusi pelayanan kepelabuhan Retribusi tempat rekreasi dan olah raga Retribusi penyebrangan di air Retribusi penjualan produksi usaha daerah

9. Perizinan Tertentu Merupakan kegiatan rencana tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 10. Objek dan Subjek Retribusi Perizinan Tertentu  Objek PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

19

 Kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  Subjek  Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemda. 11. Kriteria Perizinan Tertentu  Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemda dalam rangka asas desentralisasi.  Perizinan tersebut benar-benar diperlukan untuk kepentingan umum.  Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 12. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu     

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perikanan

13. Kriteria Penetapan Tarif Retribusi  Jasa Umum  Berdasarkan pada kebijakan daerah dengan pertimbangan biaya penyediaan jasa bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.  Jasa Usaha  Berdasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak.  Perizinan Tertentu  Berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perizinan yang bersangkutan. Lain-Lain  Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.  Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa.  Bagian desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah kabupaten dengan aspek keterlibatan Desa dalam menyediakan layanan tersebut.


20

BAB IV Penghasilan Neto Dan Norma Penghasilan 1. Bentuk Wajib Pajak  WP Orang Pribadi Tarif berlapis sesuai Pasal 17 UU PPh Ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  WP Badan Tarif Tunggal sesuai dengan Pasal 17 UU PPh Tidak ada PTKP 2. Penentuan Pajak Penghasilan  Bentuk Wajib Pajak WP Orang Pribadi Tarif berlapis sesuai pasal 17 UU PPh Ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) WP Badan Tarif Tunggal sesuai pasal 17 UU PPh Tidak ada PTKP  Sifat Wajib Pajak WP Dalam Negeri pasal 26 UU No 36 Th 2008 Tarif dikali Penghasilan bruto WP Luar Negeri Tarif dikali Penghasilan neto  Pembukuan > Laporan Laba Rugi  Pencatatan > Norma Penghasilan Neto  Lainnya > Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan (biaya jabatan, iuran pensiun, dll) 3. Pihak yang wajib melakukan pembukuan (UU No. 36 Tahun 2008)  WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp 4.800.000.000 atau lebih dalam jangka waktu satu tahun  WP Badan. 4. Pengelompokan Penghasilan    

Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta. Penghasilan lain-lain.

5. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan  Kantor perwakilan Negara asing.  Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dan pihak yang diperbantukan.  Organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

21

 Pejabat perwakilan organisasi internasional non WNI yang tidak memperoleh penghasilan lain selain di organisasi tersebut. 6. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final     

Penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya serta bunga lainnya. Penghasilan berupa hadiah undian. Penghasilan dari saham, derivatif serta pengalihan penyertaan modal. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah/bangunan, dan usaha jasa lainnya. Penghasilan tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

7. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan           

Bantuan atau sumbangan. Warisan . Harta termasuk setor tunai ke badan usaha. Pembayaran asuransi. Deviden/pembagian keuntungan saham. Iuran yang diterima dari pensiun. Penghasilan dari modal dana pensiun. Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroaan komanditer. Penghasilan dari modal ventura berupa laba dari badan usaha yang dijalankan. Beasiswa. Sisa lebih dari perusahaan nirlaba bidang pendidikan dan penelitian serta pengembangannya.  Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 8. Penghasilan Kena Pajak (PKP) cara menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)  Cara biasa, pembukuan yaitu mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang diperkenankan; ◦ Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. ◦ Biaya penyusutan dan amortisasi. ◦ Iuran dana pensiun. ◦ Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. ◦ Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. ◦ Natura untuk daerah tertentu. ◦ Biaya lain seperti biaya perjalanan, administrasi, litbang, magang, pelatihan.  Dengan Norma Penghasilan Neto ◦ Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak. ◦ Norma penghitungan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun dengan ketentuan memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalan jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

22

 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai WPDN.  Dasar hukum UU No 36 Tahun 2008 yang disesuaikan atas konsultasi kepada DPR pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012 yang menyepakati penyesuaian PTKP yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013. No

Jenis Penghasilan Tidak Kena Pajak

Setahun

Sebulan

A

Untuk Wajib Pajak Sendiri

Rp 24.300.000

Rp 2.025.000

B

Tambahan Untuk WP Kawin

Rp 2.025.000

Rp 168.750

C

Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami

Rp 24.300.000

Rp 2.025.000

D

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, serta anak angkat yang jadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang

Rp 2.025.000

Rp 168.750

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelumnya No

Jenis Penghasilan Tidak Kena Pajak

Setahun

Sebulan

A

Untuk Wajib Pajak Sendiri

Rp 15.840.000

Rp 1.320.000

B

Tambahan Untuk WP Kawin

Rp 1.320.000

Rp 110.000

C

Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami

Rp 15.840.000

Rp 1.320.000

D

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, serta anak angkat yang jadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang

Rp 1.320.000

Rp 110.000

 Karyawati kawin, PTKP nya dikurangkan untuk dirinya sendiri (suami tidak mempunyai penghasilan).  WP tidak kawin, PTKP dikurangkan untuk dirinya sendiri ditambah PTKP yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang masing-masing sebesar Rp 2.025.000 setahun atau Rp 168.750 sebulan  Karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemda setempat (min. kecamatan) bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP Rp 2.025.000 setahun atau Rp 168.750 sebulan.  Penghitungan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan WP pada awal tahun pajak. 10. Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan); PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

23

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

Sampai Rp 50.000.000

5%

Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000

15%

Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000

25%

Diatas Rp 500.000.000

30%

Untuk Wajib Pajak Badan; Tarif umum untuk Badan adalah 25% sejak Tahun 2010 Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Sakha menikah dengan mempunyai 1 orang anak bekerja pada PT Becede dengan Gaji Rp 3jt per bulan. Perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian sudah termasuk gaji bruto. Sedangkan iuran pensiun sebesar 5% dan iuran JHT sebesar 3% ditanggung karyawan. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha. Jawaban Gaji sebulan Rp 3.000.000 Premi ditanggung perusahaan Penghasilan bruto Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 3.00.000 =Rp 150.000 Maks diperkenankan Rp 500.000 Biaya Jabatan dibolehkan =Rp 150.000 Iuran ditanggung karyawan Iuran pensiun = 5% x Rp 3.000.000 =Rp 150.000 Iuran JHT = 2% x Rp 3.000.000 =Rp 60.000 Penghasilan neto/bulan Penghasilan setahun X 12bln PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 Tanggungan =Rp 2.025.000 PKP PPh pasal 21 =5% x Rp 1.530.000 =Rp 76.500 PPh Pasal 21/bl=Rp 76.500/12 bln =Rp 6.375

Rp 3.000.000

Rp 2.490.000 Rp 29.880.000

(Rp 28.350.000) Rp 1.530.000

11. Norma Penghitungan Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Menggunakan Pencatatan Ketentuan Penggunaan Norma  WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;  Peredaraan brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan; PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

24

 WP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma, wajib menyelenggarakan pencatatan;  Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;  WP yang tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Besarnya Norma  Tergantung dari jenis/kegiatan usaha yang diatur oleh keputusan Dirjen Pajak (KEP 536/PJ/2000).  Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah; 10 ibu kota provinsi; Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak. ibukota provinsi lannya. Daerah lainnya. Contoh  dr. Imas merupakan spesialis penyakit dalam yang praktek di RS Hidup Sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan dipotong 15% oleh RS sebagai penghasilan RS dan sisanya 85% dari jasa tersebut dibayarkan kepada dr. Dimas.  Berikut adalah jasa dokter yang diterima; ◦ Januari Rp 30.000.000 ◦ Februari Rp 30.000.000 ◦ Maret Rp 25.000.000 ◦ April Rp 40.000.000 Tentukan PPh dr. Imas yang akan dipotong? Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli [(50% x Penghasilan Bruto) x Tarif Pasal 17)] Jawaban Bln

Penghasilan Bruto (Rp)

Dasar Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar Pemotongan PPh kumulatif (Rp)

Tarif Pasal 17

PPh terutang (Rp)

(1)

(2)

(3)=50%x(2)

(4)

(5)

(6)=(3)x(5)

Jan

30.000.000

15.000.000

15.000.000

5%

750.000

Feb

30.000.000

15.000.000

30.000.000

5%

750.000

Mar

25.000.000

12.500.000

42.500.000

5%

625.000

Apr

15.000.000 25.000.000

7.500.000 12.500.000

50.000.000 62.500.000

5% 15%

375.000 1.875.000

Jml

125.000.000

62.500.000


4.375.000

25

Soal Tn. Sakha menikah dengan mempunyai 1 orang anak bekerja pada PT Becede dengan Gaji Rp 3jt per bulan. Perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek, Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dan asuransi kematian 1% dari gaji. Sedangkan iuran pensiun sebesar 5% dan iuran JHT sebesar 3% ditanggung karyawan. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha. Iuran Jamsostek di tanggung perusahaan, sehingga menambah penghasilan bagi Tn. Sakha.


26

BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 1. PPh pasal 24 Merupakan Pajak Yang dipungut atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas keseluruhan penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN).  Pajak dipungut diluar negeri atas penghasilan pajak di luar negeri.  Pajak yang dibayar diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama sebesar pajak yang dibayarkan diluar negeri tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN). 2. Batas maksimum KPLN  Jumlah pajak yang dibayar dibagi pajak terutang diluar negeri.  Penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang.  Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya. 3. Cara mencari PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri     

Menentukan PKP = PNDN + PNLN Pajak penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pajak yang telah dibayar diluar negeri Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) Bandingkan antara pajak yang dibayar diluar negeri denang KPLN lalu pilih yang terendah  Besaran PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Contoh 1 Menentukan Batas Maskimum Kredit Pajak  PT Maju di Bandung selama tahun 2013 memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri.  Penghasilan neto dalam negeri Rp 3.000.000.000 sedangkan yang di Hongkong sebesar Rp 5.000.000.000, dan Korea sebesar Rp 5.000.000.000.  Pajak yang telah dibayar diluar negeri 40%.  Berapa PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri. Jawaban PKP Penghasilan Neto Dalam Negeri Penghasilan Neto Luar Negeri Hongkong Rp 5.000.000.000 Korea Rp 5.000.000.000+ Jumlah Penghasilan Neto LN Jumlah Penghasilan Neto

Rp 3.000.000.000

Rp 10.000.000.000+ Rp 13.000.000.000


27

Batas Maksimum Kredit Pajak 1. Pajak yang dibayar atas Penghasilan LN 40% x Rp 10.000.000.000=Rp 4.000.000.000 2. (Rp 10.000.000.000/Rp 13.000.000.000) x Rp 3.250.000.000 = Rp 2.500.000.000 3. PPh terutang Pasal 17 = Rp 13.000.000.000 x 25% = Rp 3.250.000.000 Dengan demikian Kredit Pajak yang diperkenankan adalah no 2 yaitu kredit pajak yang terendah dari ketiga metode perhitungan pengenaan pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp 2.500.000.000 Contoh 2 Batas Maksimum Kredit Pajak Untuk Setiap Negara  PT Maju di Bandung selama tahun 2013 memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri.  Penghasilan neto dalam negeri Rp 60.000.000.000 sedangkan yang di Hongkong sebesar Rp 10.000.000.000, dan Korea sebesar Rp 4.000.000.000.  Pajak yang telah dibayar diluar negeri 30% untuk di Hongkong, 40% untuk Korea.  Berapa PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri. Jawaban PKP Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 60.000.000.000 Penghasilan Neto Luar Negeri Hongkong Rp 10.000.000.000 Korea Rp 4.000.000.000+ Jumlah Penghasilan Neto LN Rp 14.000.000.000+ PKP Rp 74.000.000.000 Pajak Penghasilan Terutang 25% x PKP Rp 18.500.000.000 Pajak yang telah dibayar atas Penghasilan LN Hongkong:30% x Rp 10.000.000.000 =Rp3.000.000.000 Korea :40% x Rp 4.000.000.000=Rp1.600.000.000 Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) Hongkong:Rp10 M/Rp 74 M x Rp 18,5 M = Rp 2,5 M Korea :Rp 4 M/Rp74 M x Rp 18,5 M = Rp 1 M PPh 24 yang dikreditkan di DN atas penghasilan di Hongkong Rp 2,5 M PPh 24 yang dikreditkan di DN atas pengasilan di Korea Rp 1 M Jumlah PPh 24 yang dikreditkan = Rp 2,5 M + Rp 1 M = Rp 3,5 M Contoh 3 Kredit Pajak Untuk Kerugian Usaha di Luar Negeri  PT Maju di Bandung selama tahun 2013 memperoleh penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri.  Penghasilan neto dalam negeri Rp 4.000.000.000 sedangkan yang di Hongkong sebesar Rp 1.000.000.000, dan Korea sebesar Rp 3.000.000.000 serta di Jepang mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000.000.  Pajak yang telah dibayar diluar negeri 35% untuk di Hongkong, 20% untuk Korea. PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

28

 Berapa PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar. Jawaban PKP Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 4.000.000.000 Penghasilan Neto Luar Negeri Hongkong Rp 1.000.000.000 Korea Rp 3.000.000.000+ Jumlah Penghasilan Neto LN Rp 4.000.000.000+ PKP Rp 8.000.000.000 Pajak Penghasilan Terutang 25% x PKP = Rp 2.000.000.000 Pajak yang telah dibayar atas Penghasilan LN Hongkong:35% x Rp 1.000.000.000 =Rp 350.000.000 Korea :20% x Rp 3.000.000.000 =Rp 600.000.000 Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) Hongkong:Rp 1M/Rp 8 M x Rp 2 M = Rp 250.000.000 Korea :Rp 3M/Rp8 M x Rp 2 M = Rp 750.000.000 PPh 24 dikreditkan di DN atas penghasilan di Hongkong Rp 250.000.000 PPh 24 dikreditkan di DN atas pengasilan di Korea Rp 600.000.000 Jumlah PPh 24 yang dikreditkan Rp 250.000.000 + Rp 600.000.000 = Rp 800.000.000


29

BAB VI ANGSURAN PPH PADA TAHUN BERJALAN

PPH Pasal 25 1. Pendahuluan  Pph pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 membahas tentang besarnya angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tahun berjalan.  Besarnya angsuran pada tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan, PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh 21, 22, dan 23) dan pajak terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh 24) kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan pada bagian tahun pajak.  Dengan kata lain PPh pasal 25 merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri dalam tahun berjalan setiap masa pajak. 2. Cara mencari angsuran PPh pasal 25 PPh Terutang menurut SPT Tahunan – Kredit Pajak 12 Kredit Pajak adalah suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak, baik yang telah dipungut/dipotong maupun dibayar pada tahun pajak yang bersangkutan yang meliputi; PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 yang telah dibayar dalam tahun pajak Cara menghitung angsuran PPh pasal 25 Penghasilan neto Rp xxx Penghasilan tidak teratur Rp xxx Penghasilan teratur Rp xxx Kompensasi kerugian Rp xxx Penghasilan neto usaha Rp xxx PTKP Rp xxx PKP Rp xxx Penghasilan terutang PKP x PPh Pasal 17 Kredit Pajak Penghasilan: Pasal 21 Rp xxx Pasal 22 Rp xxx Pasal 23 Rp xxx Pasal 24 Rp xxx + Jumlah Kredit Pajak Pajak yang harus dibayar sendiri Angsuran PPh pasal 25=pajak yg dibayar/12

Rp xxx

Rp xxx Rp xxx

Contoh 1 PPh terutang berdasarkan SPT th 2013 Rp 55.000.000 PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

30

 Dikurangi dengan: ◦ Pph pasal 21 Rp 20.000.000 ◦ Pph pasal 22 Rp 10.000.000 ◦ Pph pasal 23 Rp 2.500.000 ◦ Pph pasal 24 Rp 7.500.000 + ◦ Jumlah kredit pajak Rp 40.000.000  Pajak yang harus dibayar sendiri Rp 15.000.000  Pph pasal 25 setiap bulan th 2014 = Rp 15.000.000 /12 = Rp 1.250.000 Contoh 2  Tn Dimas (K/1) mempunyai data penjualan tahun 2013 dengan penghasilan neto sebesar Rp 250.000.000 sedangkan di tahun 2008 menderita kerugian Rp 25.000.000.  Pajak yang telah dibayar antara lain; ◦ Pajak PPh pasal 21 Rp 2.000.000 ◦ Pajak PPh pasal 22 Rp 100.000 ◦ Pajak PPh pasal 23 Rp 500.000 ◦ Pajak PPh pasal 24 Rp 1.500.000  Berapakah angsuran PPh pasal 25 tahun 2013? Jawaban Penghasilan neto Rp 250.000.000 Penghasilan tidak teratur Rp 0Penghasilan teratur Rp 250.000.000 Kompensasi kerugian Rp 25.000.000 Penghasilan neto usaha PTKP (K/1) PKP Penghasilan terutang PKP x PPh Pasal 17(5% x Rp50jt + 15% x Rp146,65jt) Kredit Pajak Penghasilan: Pasal 21 Rp 2.000.000 Pasal 22 Rp 100.000 Pasal 23 Rp 500.000 Pasal 24 Rp 1.500.000 + Jumlah Kredit Pajak Pajak yang harus dibayar sendiri Angsuran per bulan Rp 1.699.791.667

Rp 225.000.000 (Rp 28.350.000) Rp 196.650.000 Rp 24.497.500

(Rp 4.100.000) Rp 20.397.500

Contoh 3  Wajib pajak baru  Wajib pajak baru adalah WP orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas pada tahun berjalan  Bagi WP baru tentu belum melaporkan SPT Tahunan sehingga perhitungan PPh pasal 25 perlu ditentukan sendiri PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

31

 Diketahui Tn Sakha (K/1) pada bulan Februari 2013 melakukan usaha dengan laba Rp 3.500.000 (didasarkan pembukuan)  Tentukan PPh pasal 25 untuk bulan Maret 2013? Jawaban  Penghasilan Feb 2013  Penghasilan setahun  PTKP ◦ WP Rp 24.300.000 ◦ Kawin Rp 2.025.000 ◦ Anak Rp 2.025.000+ ◦ PTKP PKP Pajak terutang, 5% x Rp 13.650.000 Rp PPh sebulan, Rp 682.500/12 Rp

Rp 3.500.000 Rp 42.000.000

Rp 28.350.000Rp 13.650.000 682.500 56.875


32

BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1. PPH Pasal 21 Ketentuan Terkait Dengan Pemotongan PPh Pasal 21       

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.11/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

2. Pengertian Pajak Penghasilan  Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang pribadi atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan 3. Pemotongan PPh Pasal 21  Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai/bukan pegawai  Bendahara pemerintah yang membayar gaji upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan  Badan yang membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas  Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan 4. Subjek PPh Pasal 21  Pegawai tetap termasuk dewan komisaris dan dewan pengawas yang ikut mengelola perusahaan secara langsung  Tenaga lepas yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila ia bekerja  Penerima pensiun  Penerima honor  Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan 5. Objek PPh Pasal 21  Penghasilan teratur gaji, uang pensiun, upah, honor, tunjangan, dll PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

33

    

Penghasilan tidak teratur, jasa produksi, bonus, dll Uang harian, mingguan, satuan, borongan Uang tebusan pensiunan, pesangon, THT, JHT Honor, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa Gaji kehormatan, tunjangan lain pejabat negara, PNS dll

6. Yang Tidak Termasuk Wajib Pajak  Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing  Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka  Pejabat organisasi internasional dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat ◦ Bukan WNI ◦ Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia ◦ Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik 7. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak  Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa  Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan  Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen dan jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja 8. Pengurangan Penghasilan Bruto  Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan  Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan badan penyelengara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamankan dengan dana pensiun 9. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang terikat gaji bagi karyawan tetap Penghasilan Bruto Dikurangi Biaya Jabatan Iuaran pensiun/THT/JHT Penghasilan Neto Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Pajak Terhutang Ps 17 (1) Pajak Terhutang sebulan

Rp xxx (Rp xxx) (Rp xxx) Rp xxx (Rp xxx) Rp xxx Rp xxx Rp xxx

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)…penyesuaian yang diberlakukan pada 1 Jan 2013 PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

34

Keterangan Untuk WP Orang Pribadi Tambahan WP Yang Kawin Tambahan istri yang penghasilannya digabung suami Tambahan anggota keluarga Sedarah dalam garis lurus, Anak angkat, maks. 3 orang

Setahun 24.300.000 2.025.000 24.300.000

Sebulan 2.025.000 168.750 2.025.000

2.025.000

168.750

Karyawati kawin PTKP dikurangi untuk dirinya sendiri dan yang tidak kawin PTKP ditambah PTKP keluarga yang ditanggung sepenuhnya 10. Biaya Jabatan  Merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai pekerjaan tetap tanpa memandang mempunyai jabatan maupun tidak (5% dari penghasilan bruto/tahun atau Rp 500.000/bulan)  Jika Penghasilan Bruto sebulan Rp 3jt maka biaya jabatannya = Rp 150.000  Jika Penghasilan bruto sebluan Rp 12jt maka biaya jabatan=Rp 600.000, maka yang dikurangi adalah Rp 500.000 11. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008 Penghasilan  Sampai dengan Rp 50jt  Rp 50 jt – Rp 250jt  Rp 250jt – Rp 500jt  Diatas Rp 500jt

= = = =

5% 15% 25% 30%

Jika PTKP WP orang pribadi setelah dikurangi PTKP sebesar Rp 260jt maka PPh terutang sesuai tarif pasal 17 adalah sebagai berikut  Rp 50jt x 5% = Rp 2.500.000  Rp 200jt x 15% = Rp 30.000.000  Rp 10jt x 25% = Rp 2.500.000  Pajak Terutang = Rp 35.000.000 12. Perhitungan Tarif PPh Pasal 21 untuk Penghasilan Kena Pajak dari ; Pegawai Tetap     

Pegawai tetap; Penerima pensiun berkala yang dibayarkan bulanan; Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan; Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Tarif bagi pegawai tetap; (Penghasilan neto – PTKP) x tarif  Tarif bagi nenerima pensiun bulanan; PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

35

(Penghasilan neto – biaya pensiun – PTKP) x tarif  Tarif bagi pegawai tidak tetap dibayar bulanan; (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif 13. Atas penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan; ◦ Tarif Pph 5% diterapkan atas;  Jumlah penghasilan bruto sehari melebihi Rp 150.000,- atau  Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP telah melebihi Rp 2.025.000,- dalam setahun 14. Pengusaha Kena Pajak (PKP)  PKP sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima bukan pegawai dan selain tenaga ahli yang berkesinambungan dengan ketentuan; ◦ Yang bersangkutan memiliki NPWP; ◦ Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong Pph; ◦ Tidak memperoleh penghasilan lainnya.  50% dari penghasilan bruto yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (notaris, akuntan, dokter)  Jumlah penghasilan honor yang bersifat tidak teratur seperti dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai tenaga kerja tetap.  Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, bonus, gratifikasi yang tidak teratur  Jumlah penghasilan bruto atas penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun yang masih berstatus pegawai. 15. Atas peredaran penghasilan bruto dari;  Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;  Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak terpecah, yang diterima peserta kegiatan 16. Atas penghasilan yang bersumber APBN/APBD;  0% dari penghasilan PNS Golongan1 dan 2, Anggota TNI-POLRI Golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunanya;  5% dari penghasilan bruto PNS Golongan 3, Anggota TNI-POLRI Golongan pangkat Perwira Pertama, dan pensiuannya;  15% dari penghasilan bruto PNS Golongan IV, Anggota TNI-POLRI Golongan pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunanya. Contoh soal PPh 21 atas pegawai tetap dengan gaji bulanan (1)


36

Sakha menikah dengan mempunyai 1 orang anak bekerja pada PT BCD dengan Gaji Rp 3.000.000,- per bulan. Perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dan asuransi kematian 1% dari gaji di tanggung pihak perusahaan. Sedangkan yang ditanggung karyawan sebesar 5% untuk iuran pensiun dan iuran JHT 2% dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha Jawaban (1) Gaji sebulan Rp 3.000.000 Premi ditanggung perusahaan JKK = 0,24% x Rp 3.000.000 =Rp 7.200 JKM = 1% x Rp 3.000.000 =Rp 30.000 Penghasilan bruto Rp 3.037.200 Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 3.037.200 =Rp 151.860 Maks diperkenankan Rp 500.000 Iuran ditanggung karyawan Iuran pensiun = 5% x Rp 3.000.000 =Rp 150.000 Iuran JHT = 2% x Rp 3.000.000 =Rp 60.000 Penghasilan neto/bulan Rp 2.675.340 Penghasilan setahun X 12bln Rp 32.104.080 PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 Tanggungan =Rp 2.025.000 (Rp 28.350.000) PKP Rp 3.754.080 PPh pasal 21 =5% x Rp 3.754.080 =Rp 187.704 PPh Pasal 21/bl=Rp 187.704/12 bln =Rp 15.642 Contoh soal PPh 21 atas pegawai tetap dengan gaji mingguan(2) Sakha sudah menikah dan belum mempunyai anak serta tidak memiliki tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT BCD dengan Gaji Rp 650.000,- per minggu. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha Nb; Gaji sebulan = 4 minggu x gaji mingguan = 4 minggu x Rp 650.000,= Rp 2.600.000,Jawaban (2) Gaji sebulan (4 x Rp 650.000,-) Penghasilan bruto Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 2.600.000 Maks diperkenankan Rp 500.000 Biaya Jabatan dibolehkan Penghasilan neto/bulan Penghasilan setahun X 12bln

Rp 2.600.000 Rp 2.600.000 =Rp 130.000 =Rp 130.000 Rp 2.470.000 Rp 29.640.000 PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

37

PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 (Rp 26.325.000) PKP Rp 3.315.000 PPh pasal 21 =5% x Rp 3.315.000 =Rp 165.750 PPh Pasal 21/bulan =Rp 165.750/12 bln =Rp 13.812.5 PPh Pasal 21/minggu=Rp 13.812.5/4 minggu =Rp 3.453.125 Pembulatan =Rp 3.450 PPh Pasal 21/hari =Rp 13.812.5/26 hari =Rp 132.69 Pembulatan =Rp 133 Contoh soal PPh 21 atas pembayaran uang rapel(3) Sakha**(lihat contoh soal nomor 2) pada bulan Juni 2014 menerima kenaikan gaji menjadi Rp 3.000.000,- perbulan dan berlaku surut sejak 1 jan`14. Dengan kenaikan tersebut maka Sakha mendapat rapel Rp 2.000.000,-. Untuk menghitung PPh 21, terlebih dahulu dihitung PPh 21 untuk bulan jan-mei`14 atas dasar adanya kenaikan gaji. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha? Nb Uang rapel dari kenaikan gaji dikali dari bulan Jan s/d Juni 2014 Gaji Sakha pada soal nomor 2 adalah sebesar Rp 2.600.000,- perbulan Jawaban (3) Gaji sebulan Rp 3.000.000 Penghasilan bruto Rp 3.000.000 Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 3.000.000 =Rp 150.000 Maks diperkenankan Rp 500.000 Biaya Jabatan dibolehkan =Rp 150.000 Penghasilan neto/bulan Rp 2.850.000 Penghasilan setahun X 12bln Rp 34.200.000 PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 (Rp 26.325.000) PKP Rp 7.875.000 PPh pasal 21 =5% x Rp 7.875.000 =Rp 393.750 PPh Pasal 21/bulan =Rp 393.750/12 bln =Rp 32.812.5 *PPh Pasal 21 Jan-Mei`14 =Rp 32.812.5 x 5bln =Rp 164.062 **PPh Pasal 21 Jan-Mei`14 =Rp 13.812.5 x 5bln =Rp 69.062.5 PPh Pasal 21 untuk uang rapel =Rp 94.999.5 Pembulatan =Rp 95.000 Nb • *PPh seharusnya di bayar • ** PPh 21 yang telah dibayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

38

        

Pengertian PPh pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 Subjek PPh Pasal 21 Objek PPh Pasal 21 Tidak termasuk WP PPh Pasal 21 Tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghitungan PPh Pasal 21 PTKP penyesuaian per 1 Januari 2013 Pengenaan Tarif PPh Pasal 21

Contoh soal Perhitungan PPh 21 atas jasa produksi, THR, Bonus, dan penghasilan sejenis yang sifatnya tidak tetap (1) Sakha menikah dengan mempunyai 1 orang anak bekerja pada PT BECEDE dengan Gaji Rp 3.000.000,-per bulan. Perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dan asuransi kematian 1% dari gaji ditanggung perusahaan. Sedangkan yang ditanggung karyawan sebesar 5% dan 2% dari gaji. Kemudian Sakha mendapat bonus tahunan sebesar Rp 5.000.000,-. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha Nb Pertama dilakukan penghitungan (a) PPh 21+bonus, kemudian dikurangi dengan perhitungan (b) PPh21 sebelum bonus. Jadi PPh 21 adalah (a)-(b) Jawaban (1.a) Gaji setahun (Rp 3.000.000 x 12) Rp 36.000.000 Premi ditanggung perusahaan JKK = 0,24%`x Rp 3.000.000 =Rp 7.200 JKM = 1% x Rp 3.000.000 =Rp 30.000 Bonus Tahunan =Rp 5.000.000 Penghasilan bruto setahun Rp 41.037.200 Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 3.037.200 =Rp 401.860 Iuran ditanggung karyawan Iuran pensiun = 5% x Rp 3.000.000 =Rp 150.000 Iuran JHT = 2% x Rp 3.000.000 =Rp 60.000+ Total Pengurangan =Rp 611.860 Penghasilan neto setahun Rp 40.425.340 PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 Tanggungan =Rp 2.025.000 (Rp 28.350.000) PKP Rp 12.075.340 PPh pasal 21 =5% x Rp 12.075.340 =Rp 603.767 Pembulatan =Rp 600.000 (a) Jawaban (1.b) PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

39

Gaji sebulan Rp 3.000.000 Premi ditanggung perusahaan JKK = 0,24%`x Rp 3.000.000 =Rp 7.200 JKM = 1% x Rp 3.000.000 =Rp 30.000 Penghasilan bruto Rp 3.037.200 Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 3.037.200 =Rp 151.860 Maks diperkenankan Rp 500.000 Biaya Jabatan dibolehkan =Rp 151.860 Iuran ditanggung karyawan Iuran pensiun = 5% x Rp 3.000.000 =Rp 150.000 Iuran JHT = 2% x Rp 3.000.000 =Rp 60.000 Penghasilan neto/bulan Rp 2.675.340 Penghasilan setahun X 12bln Rp 32.104.080 PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 Tanggungan =Rp 2.025.000 (Rp 28.350.000) PKP Rp 3.754.080 PPh pasal 21 =5% x Rp 3.754.080 =Rp 187.704 Pembulatan =Rp 190.000 (b) PPh Pasal 21 =Rp 600.000 (a) – Rp 190.000 (b) = Rp 410.000 Contoh soal Perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap yang baru bekerja pada tahun berjalan (2) Sakha belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap sejak 1 April 2014 PT BECEDE dengan Gaji Rp 3.500.000,-per bulan. Perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dan asuransi kematian 1% dari gaji ditanggung perusahaan. Sedangkan yang ditanggung karyawan sebesar 5% dan 2% dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha Nb PPh 21 atas pegawai tetap baru yang bekerja pada pertengahan tahun tetapi kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak sudah ada saat awal tahun. Jawaban (2) Gaji sebulan Premi ditanggung perusahaan JKK = 0,24% x Rp 3.500.000 =Rp JKM = 1% x Rp 3.500.000 =Rp Penghasilan bruto Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 3.543.400 Iuran ditanggung karyawan Iuran pensiun = 5% x Rp 3.500.000 Iuran JHT = 2% x Rp 3.500.000 Total Pengurangan

Rp 3.500.000 8.400 35.000 Rp 3.543.400 =Rp 177.170 =Rp 175.000 =Rp 70.000+ =Rp 422.170


40

Penghasilan neto sebulan Rp 3.121.230 Penghasilan neto setahun (Apr-Des’13=9 bln) Rp 28.091.070 PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 PTKP (Rp 24.300.000) PKP Rp 3.791.070 PPh pasal 21 =5% x Rp 3.791.070,=Rp 189.553.5 Pembulatan =Rp 190.000,PPh 21 =Rp 190.000 ,-/9 bln = 21.111.11 Pembulatan = Rp 21.000,Contoh soal Perhitungan PPh 21 atas pengasilan yang diperoleh dalam mata uang asing(3) Sakha menikah dan mempunyai anak 1 orang, bekerja sebagai pegawai tetap sejak 1 April 2014 PT Asing, Ltd dengan Gaji USD 750 sebulan. Perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dan asuransi kematian 1% dari gaji ditanggung perusahaan. Sedangkan yang ditanggung karyawan sebesar 5% dan 2% dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha Nb Kurs USD berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 11.000 per USD 1 Jawaban (3) Gaji sebulan Rp 8.250.000 Premi ditanggung perusahaan JKK = 0,24% x Rp 8.250.000 =Rp 19.800 JKM = 1% x Rp 8.250.000 =Rp 82.500 Penghasilan bruto Rp 8.352.300 Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 8.352.300 =Rp 417.615 Iuran ditanggung karyawan Iuran pensiun = 5% x Rp 8.250.000 =Rp 412.500 Iuran JHT = 2% x Rp 8.250.000 =Rp 165.000+ Total Pengurangan =Rp 995.115 Penghasilan neto sebulan Rp 7.357.185 Penghasilan neto setahun (Apr-Des’13=9 bln) Rp 88.286.220 PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 Tanggungan =Rp 2.025.000 (Rp 28.350.000) PKP Rp 59.936.220 PPh pasal 21 =5% x Rp 3.791.070,=Rp 2.996.811,PPh pasal 21/bln= Rp 2.996.811,-/12 =Rp 249.734.25 Pembulatan = Rp 250.000,- per bulan


41

Contoh soal Perhitungan PPh 21 atas pengasilan yang diperoleh sebelum memasuki masa pensiun dan setelah memasuki masa pensiun (4) Sakha menikah dan mempunyai anak 2 orang, bekerja sebagai pegawai tetap Pada PT ASCO dan pada bulan September 2014 memasuki masa pensiun, dengan penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- sebulan. Perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja 0,24% dan asuransi kematian 1% dari gaji ditanggung perusahaan. Sedangkan yang ditanggung karyawan sebesar 5% dan 2% dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha Jawaban (4) Gaji sebulan Rp 4.000.000 Premi ditanggung perusahaan JKK = 0,24% x Rp 4.000.000 =Rp 9.600 JKM = 1% x Rp 4.000.000 =Rp 40.000 Penghasilan bruto Rp 4.049.600 Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 4.049.600 =Rp 202.480 Iuran ditanggung karyawan Iuran pensiun = 5% x Rp 4.000.000 =Rp 200.000 Iuran JHT = 2% x Rp 4.000.000 =Rp 80.000+ Total Pengurangan =Rp 482.480 Penghasilan neto sebulan Rp 3.567.120 Penghasilan neto setahun (Jan-Sep’14=9 bln) Rp 32.104.080 PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 Anak 2 =Rp 4.050.000 (Rp 30.375.000) PKP Rp 1.729.080 PPh pasal 21 =5% x Rp 1.729.080,=Rp 86.454,PPh pasal 21/bln= Rp 86.454,-/9 =Rp 9.606 Pembulatan = Rp 10.000,- per bulan Contoh soal Perhitungan PPh 21 atas Pegawai yang ditugaskan pindah ke tempat kerja baru(5) Sakha menikah dan mempunyai anak 1 orang, bekerja di Kantor Pusat Jakarta sebagai pegawai tetap Pada PT AXIM dan pada bulan Juni 2013 di pindah tugaskan ke Kantor Cabang Bandung, dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- sebulan. Perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek. Premi pensiun yang ditanggung karyawan 5% dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 Sakha pada bulan Desember 2013? Jawaban (5.a.perhitungan di Kantor Pusat) Gaji sebulan Gaji (Jan s/d Mei 2013) Pengurangan diperbolehkan

Rp 3.000.000 Rp15.000.000 PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

42

Biaya jabatan = 5% x Rp 15.000.000 =Rp 750.000 Iuran pensiun = 5% x Rp15.000.000 =Rp 750.000+ Total Pengurangan =Rp 1.500.000 Penghasilan neto 5 bulan Rp 13.500.000 Penghasilan neto setahun (12/5 x Rp 13.500.000) Rp 32.400.000 PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 Anak 2 =Rp 2.025.000 (Rp 28.350.000) PKP Rp 4.050.000 PPh pasal 21 =5% x Rp 4.050.000,=Rp 202.500,PPh pasal 21/bln= 5/12 x Rp 202.500,=Rp 84.375 Jawaban (5.b.perhitungan di Kantor Cabang) Gaji sebulan Gaji (Juni s/d Des 2013) Pengurangan diperbolehkan Biaya jabatan = 5% x Rp 21.000.000 =Rp 1.050.000 Iuran pensiun = 5% x Rp 21.000.000 =Rp 1.050.000+ Total Pengurangan Penghasilan neto 7 bulan Penghasilan neto setahun (12/7 x Rp 18.900.000) PTKP Diri WP =Rp 24.300.000 WP kawin =Rp 2.025.000 Anak 2 =Rp 2.025.000 PKP PPh pasal 21 =5% x Rp 4.050.000,=Rp 202.500,PPh pasal 21/bln= 5/12 x Rp 202.500,=Rp 118.125,PPh pasal 21 di Kantor Pusat = Rp 84.375,PPh Pasal 21 di Kantor Cabang = Rp 118.125,-+ Total PPh pasal 21 = Rp 202.500,-

Rp 3.000.000 Rp 21.000.000

=Rp 2.100.000 Rp 18.900.000 Rp 32.400.000

(Rp 28.350.000) Rp 4.050.000

17. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Tenaga Ahli  Orang pribadi yang termasuk Tenaga Ahli diantaranya adalah ◦ Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris  Penghasilan neto dilakuakn dengan mengkalikan penghasilan bruto dengan persentase norma yaitu 50%  Tarif yang berlaku dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk tenaga ahli adalah 15% Contoh Soal  dr. Dimas merupakan spesialis penyakit dalam yang praktek di RS Hidup Sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan dipotong 15% oleh RS sebagai penghasilan RS dan sisanya 85% dari jasa tersebut dibayarkan kepada dr. Dimas.  Berikut adalah jasa dokter yang diterima; PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

43

◦ Januari Rp 30.000.000 ◦ Februari Rp 30.000.000 ◦ Maret Rp 25.000.000 ◦ April Rp 40.000.000 Tentukan PPh dr. Dimas yang akan dipotong? Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli [(50% x Penghasilan Bruto) x Tarif Pasal 17)] Jawaban Bln


Dasar Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar Pemotongan PPh kumulatif (Rp)

Tarif Pasal 17

PPh terutang (Rp)

(1)

(2)

(3)=50%x(2)

(4)

(5)

(6)=(3)x(5)

Jan

30.000.000

15.000.000

15.000.000

5%

750.000

Feb

30.000.000

15.000.000

30.000.000

5%

750.000

Mar

25.000.000

12.500.000

42.500.000

5%

625.000

Apr

15.000.000 25.000.000

7.500.000 12.500.000

50.000.000 62.500.000

5% 15%

375.000 1.875.000

Jml

125.000.000

62.500.000

4.375.000

Dengan demikian pajak penghasilan terutangnya adalah sebesar Rp 4.375.000

18. Tarif PPh bagi Pegawai Tidak Tetap  Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap atas upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian  Pajak penghasilan dilakukan dengan cara = 5% x (upah sehari – pengurang) ◦ Pengurang adalah sebesar Rp 150.000, kecuali jika penghasilan kumulatif melebihi Rp 2.025.000 maka besarnya pengurang adalah 1/360 x PTKP ◦ Apabila jumlah penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp 6jt, PPh dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 yang disetahunkan Contoh soal ..upah harian(1)  Tn Sakha (TK/0) bekerja pada bulan April 2014 di PT Maju untuk mengecat ruangan dan menerima upah sebesar Rp 175.000 per hari selama 8 hari kerja. Hitung berapa PPh 21 Tn Sakha?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Upah harian

Rp

Rp 175.000


44

Pengurang sehari

Rp

Rp 150.000

Upah kena pajak sehari: (Rp175.000-Rp150.000)

Rp

Rp 25.000

PPh pasal 21 sehari: 5% x Rp 25.000

Rp

Rp 1.250

Tn Sakha, diberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21. Selanjutnya dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 bulan April 2013 Contoh soal …harian(2)  Tn Sakha (TK/0) bekerja pada bulan April 2014 di PT Maju untuk mengecat ruangan dan menerima upah sebesar Rp 67.500 per hari selama 10 hari kerja. Hitung berapa PPh 21 Tn Sakha?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Upah harian (Rp 67.500 x 10 hr)

Rp

Rp 675.000

PTKP harian: (Rp 24.300.000/360 hari)

Rp

Rp 67.500

PTKP selama 10 hari: 10 hr x PTKP (Rp 24.300.000/360 hr)

Rp

Rp 675.000

Penghasilan Kena Pajak

Rp

Rp

0

Karena Penghasilan Kena Pajak = Rp 0,- maka PPh 21 Tn. Sakha adalah Nihil Contoh soal …upah harian di bayar bulanan(3)  Tn Sakha (TK/0) bekerja di perusahaan elektronik dengan dasar upah harian dibayarkan bulanan. Bulan Juni 2014 hanya bekerja 21 hari dengan upah sebesar Rp 100.000 per hari. Berapa PPh 21 Tn Sakha?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Upah harian (Rp 100.000 x 21 hr)

Rp

Rp 2.100.000

Penghasilan neto setahun; 12 x Rp 1.500.000,-

Rp

Rp 25.200.000

PTKP (TK/0)

Rp

Rp 24.300.000


Rp

Rp

PPh 21 = 5% x Rp 900.000,PPn 21 sebulan = Rp 45.000/12

900.000

= Rp 45.000,= Rp 3.750,PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

45

Contoh soal….lanjutan  Tn Sakha (TK/0) bekerja pada bula April 2013 di PT Maju untuk mengecat ruangan dan menerima upah sebesar Rp 175.000 per hari. Tn Sakha bekerja selama 15 hari. Hitung berapa penghasilan Tn Sakha dan jumlah PPh yang harus dipotong?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Upah kumulatif 15 hari kerja: (15xRp175.000)

Rp

Rp

2.625.000

Pengurang : PTKP 15 hari (15/360xRp24.300.000)

Rp

Rp

1.012.500

PPh pasal 21 selama 15hari 5% x Rp 1.012.500

Rp

Rp

50.625

PPh 21 Tn. Sakha adalah Rp 50.625,-

Tarif PPh bagi Pegawai Tidak Tetap  Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap atas upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian  Pajak penghasilan dilakukan dengan cara = 5% x (upah sehari – pengurang) ◦ Pengurang adalah sebesar Rp 150.000, kecuali jika penghasilan kumulatif melebihi Rp 2.025.000 maka besarnya pengurang adalah 1/360 x PTKP ◦ Apabila jumlah penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp 6.000.000,- PPh dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 yang disetahunkan Contoh soal Perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap dengan penghasilan yang bersifat berkesinambungan (1) Ibu Anie seorang IRT, menikah dengan mempunyai 2 orang anak bekerja sebagai distributor MLM. Suami ibu Anie bekerja pada PT Maju dan mempunyai NPWP. Ibu Anie hanya memperoleh penghasilan sebagai distributor MLM tersebut. Adapun penghasilan ibu Ani dari bulan Jan s.d Juni sebesar Rp 72.750.000,- dengan rincian sebagai berikut; Jan 2014 Rp 8.000.000,Feb 2014 Rp 10.500.000,Maret 2014 Rp 15.500.000,Apr 2014 Rp 16.000.000,Mei 2014 Rp 15.250.000,Jun 2014 Rp 7.500.000,+ Jumlah Rp 72.750.000,Hitunglah PPh pasal 21 Ibu Anie Nb: Penghasilan Ibu Anie digabung dengan Suami, artinya pengurangan PTKP hanya untuk diri pribadi PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

46

Jawaban (1) Bln


PTKP sebulan

PKP sebulan

PKP kumulatif (Rp)

Tarif Pasal 17

PPh 21 terutang (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(4)x(6)

Jan

8.000.000

2.025.000

5.975.000

5.975.000

5%

298.750

Feb

10.500.000

2.025.000

8.475.000

14.450.000

5%

423.750

Mar

15.500.000

2.025.000

13.475.000

27.925.000

5%

673.750

Apr

16.000.000

2.025.000

13.975.000

41.900.000

5%

698.750

Mei

15.250.000

2.025.000

13.225.000 5.125.000

50.000.000 55.125.000

5% 15%

661.250 768.000

Jun

7.500.000

2.025.000

5.475.000

60.600.000

15%

821.250

Jml

72.750.000

4.345.500

Dengan demikian pajak penghasilan terutangnya adalah sebesar Rp 4.345.500,-

Contoh soal Perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap dengan penghasilan yang bersifat berkesinambungan serta tidak mempunyai NPWP (2) Ibu Anie seorang IRT, menikah dengan mempunyai 2 orang anak bekerja sebagai distributor MLM. Suami ibu Anie bekerja pada PT Maju dan mempunyai NPWP. Ibu Anie hanya memperoleh penghasilan sebagai distributor MLM tersebut. Serta tidak dapat menunjukkan bukti Copy NPWP, bukti nikah dan copy kartu keluarga. Adapun penghasilan ibu Ani dari bulan Jan s.d Juni sebesar Rp 72.750.000,- dengan rincian sebagai mana yang ada pada Contoh Soal 1. Hitunglah PPh pasal 21 Ibu Anie Nb: Karena Ibu Anie tidak dapat menunjukkan bukti copy NPWP Suami maka dasar penerapan tarif 20% lebih tinggi dan tidak dapat pengurangan PTKP Jawaban (2) Bln


Penghasilan Bruto Kumulatif (Rp)

Tarif Pasal 17

Tidak Memiliki NPWP

PPh 21 terutang (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(2)x(4)x(6)

Jan

8.000.000

8.000.000

5%

120%

480.000

Feb

10.500.000

18.500.000

5%

120%

630.000

Mar

15.500.000

24.000.000

5%

120%

930.000


47

Apr

16.000.000

40.000.000

5%

120%

960.000

Mei

10.000.000 5.250.000

50.000.000 5.250.000

5% 15%

120% 120%

600.000 315.000

Jun

7.500.000

2.025.000

15%

120%

1.350.000

Jml

72.750.000

5.265.000

Pajak penghasilan pasal 26 adalah Rp 5.265.000,- dan pajak yang di bayar lebih besar dari jika memiliki NPWP yaitu sebesar Rp 919.500,Contoh soal ..atas penghasilan yang diterima peserta kegiatan (3)  Tn Taufik merupakan pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada kejuaraan Indonesian Open Tournament menjuarai kejuaraan bulu tangkis dengan hadiah sebesar Rp 250.000.000,-.  Hitung berapa PPh 21 Tn Taufik?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Hadiah kegiatan

Rp

250.000.000

5 % x Rp 50.000.000,-

Rp

2.500.000

15% x Rp 200.000.000,-

Rp

30.000.000

Jumlah Pemotongan

Rp

32.500.000

Lapisan kena pajak

Tn Taufik, diberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 32.500.000 dan menerima uang hadiah sebesar Rp 217.500.000,-. Contoh soal …atas pengahasilan yang menjadi beban APBN/APBD (4)  Tn Adi seorang PNS golongan 3d, pada bulan Maret 2014 menjadi narasumber yang sumber dananya berasal dari APBN dan penghasilan menjadi narasumber tersebut sebesar Rp 5.000.000,Hitung berapa PPh 21 Tn Adi? Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Honor narasumber

Rp

5.000.000

Rp

250.000

Penghasilan Kena Pajak Tarif pajak PNS golongan 3d 5% x Rp 5.000.000,-


48

Penghasilan bersih

Rp

4.750.000

Tn Adi, diberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 250.000,- dan menerima uang honor sebesar Rp 4.750.000,-. Contoh soal …atas pengahasilan yang menjadi beban APBN/APBD (5)  Tn Adi seorang PNS golongan 2d, pada bulan Maret 2014 menjadi anggota dari salah satu Tim Kerja yang sumber dananya berasal dari APBN dan penghasilan menjadi anggota Tim tersebut tersebut sebesar Rp 1.500.000,Hitung berapa PPh 21 Tn Adi? Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Honor narasumber

Rp

1.500.000

Tarif pajak PNS golongan 2d 0% x Rp 1.500.000,-

Rp

0

Penghasilan bersih

Rp

1.500.000


Tn Adi, diberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 0,- dan menerima uang honor sebesar Rp 1.500.000,-. Contoh soal …atas pengahasilan uang pesangon (6)  Tn Adi bekerja di PT ASER selama 15 tahun dan mulai berhenti bekerja pada bulan Junii 2014 dan mendapat penghasilan berupa uang pesangon sebesar Rp 150.000.000,Hitung berapa PPh 21 Tn Adi? Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Uang pesangon

Rp

150.000.000

5% x Rp 50.000.000,15% x Rp 100.000.000,-

Rp Rp

2.500.000 15.000.000

Pph 21

Rp

17.500.000

Lapisan Kena Pajak

Tn Adi, diberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 17.500.000,- dan menerima uang pesangon sebesar Rp 132.500.000,-. Soal latihan PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

49

 Tn Sakha menikah mempunyai dua orang anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT News dengan gaji sebulan sebesar Rp 5.000.000, perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan Asuransi Kematiaan ditanggung perusahaan sebesar 0,24% dan 1% dari gaji. Sedangkan yang ditanggung pegawai sebesar 5% untuk iuran pensiun dan 2% untuk iuran JHT. Pada bulan Juli 2014 memasuki masa pensiun (masa kerja dari bulan Jan-Juli 2014 selama 6 bln).  Hitunglah PPh Pasal 21 Tn Sakha?


50

BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PPH Pasal 26

1. Dasar Peraturan Mengenai Pemungutan PPh Pasal 26    

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/ 2009.

2. Pajak Penghasilan Pasal 26  Ketentuan pajak PPh pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap.  WPLN yang berarti orang pribadi yang tidak bertidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak berkedudukan di Indonesia.  Pemotong Pajak ◦ Badan pemerintah. ◦ Subjek pajak dalam negeri. ◦ Penyelenggara kegiatan. ◦ Bentuk usaha tetap. ◦ Perwakilan perusahaan asing. ◦ Pembeli yang di tunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. 3. Sifat Pemotongan pajak penghasilan pasal 26  Sifat pemotongan pajak penghasilan pasal 26 bersifat final, kecuali; ◦ Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha, penjualan barang atau jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan badan usaha tetap di Indonesia. ◦ Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha, penjualan barang atau jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan badan usaha tetap di Indonesia, sepanjang terdapat hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. ◦ Pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha yang berubah status menjadi Wajib Pajak dDalam Negeri atau badan usaha tetap di Indonesia. 4. Objek pajak penghasilan pasal 26  Berupa; ◦ Deviden; ◦ Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehungan dengan pengembalian pinjaman; ◦ Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

51

    

 



◦ Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; ◦ hadiah dan penghargaan; ◦ Pensiun dan pembayaran berkala lainnya; ◦ Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; ◦ Keuntungan dari pembebasan hutang. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penjualan atau pengalihan PKP sesudah dikurangi Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, berupa; ◦ Perhiasan mewah; ◦ Berlian; ◦ Emas; ◦ Intan; ◦ Jam tangan mewah; ◦ Barang antik; ◦ Lukisan; ◦ Mobil; ◦ Motor; ◦ Kapal pesiar; ◦ Pesawat terbang ringan.  Dengan nilai > Rp 10.000.000,- untuk setiap jenis transaksi. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan berkedudukan di Indonesia. PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tarif pajak penghasilan pasal 26  Tarif pajak dibedakan atas kelompok sebagai berikut; ◦ Atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah, pensiun berkala, premi swap, dan keuntungan pembebasan hutang.  PPh pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20% ◦ Atas penghasilan yang berupa, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri.  PPh 26 =(Peng. Bruto x Perkiraan peng. neto) x 20%  Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual  Tarif pajak dibedakan atas kelompok sebagai berikut; ◦ Atas penghasilan penjualan atau pengalihanan saham  PPh 26 =(Peng. Bruto x Perkiraan peng. neto) x 20% ◦ Atas PKP setelah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut diinvetasiakn kembali di Indonesia.  PPh 26 = (PKP x PPh Teutang) x 20% PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

52



Syarat penanaman kembali di Indonesia;  Atas seluruh PKP setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan baru yang didirikan dan beroperasi efektif paling lama 1 tahun.  Penanaman tersebut dilakukan dalam tahun pajak berjalan dan tidak mengalihkan usaha sebelum 2 tahun.

Contoh soal …atas pajak penghasilan pasal 26 (1)  Mr. Sam menikah, dan mempunyai 1 orang anak bekerja pada perusahaan asing PT First ltd dan tinggal kurang dari 183 hari. Pada bulan Mei 2014, penghasilan Mr. Sam sebesar US$ 1.000 perbulan dan kurs yang berlaku adalah 1 US$ = Rp 12.000,-. Hitung berapa PPh 26 Mr. Sam?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Penghasilan bruto (1.000 x 12.000,-)

Rp

Rp 12.000.000

Pengenaan tarif: 20% x Rp 12.000.000,-

Rp

Rp 2.400.000

PPh pasal 26 pada bulan Mei 2014

Rp

Rp 2.400.000

Penghasilan Kena Pajak Mr. Sam adalah sebesar = Rp 2.400.000,-

Contoh soal …atas pajak penghasilan pasal 26 (2)  PT First Indonesia melakukan pembayaran atas royalty kepada PT First Amerika atas licensi yang diberikan kepada PT First Indonesia. Adapun besarnya royalti atas lisensi tersebut adalah US$ 10.000. Dan kurs yang berlaku sesuai ketetapan Menteri Keuangan adalah 1 US$ = Rp 12.000, Hitung berapa PPh 26 PT First Indonesia?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Penghasilan bruto (10.000 x 12.000,-)

Rp

Rp 120.000.000

Pengenaan tarif: 20% x Rp 120.000.000,-

Rp

Rp 24.000.000

PPh pasal 26 PT First Indonesia

Rp

Rp 24.000.000

Penghasilan Kena Pajak PT First Indonesia adalah sebesar = Rp 24.000.000,Contoh Soal Penjualan Saham yang Dimiliki Wajib Pajak Luar Negeri Way Co. (perusahaan di Cina) adalah salah satu pemegang saham PT Indo. Way Co. di bulan Januari 2013 menjual saham yang dimilikinya di PT Indo kepada PT Hold PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

53

(perusahaan di Indonesia) senilai Rp5.000.000.000,00 dan kepada Matek Co. (perusahaan di Malaysia) senilai Rp20.000.000.000,00. Bagaimana kewajiban pemotongan tersebut?

atau pemungutan

PPh terkait transaksi

Jawaban Penghasilan dari penjualan saham Perseroan Terbatas dalam negeri yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dipotong pajak sebesar 20 % x 25 % atau 5 % (lima persen) dari harga jual. Perseroan Terbatas dalam negeri tersebut adalah Perseroan Terbatas yang: • sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham yang berstatus Wajib Pajak luar negeri; dan • tidak berstatus sebagai Emiten atau Perusahaan Publik. ." Pemotong PPh Pasal 26 ini adalah pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Dalam hal pembelinya adalah WPLN, maka yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Perseroan. Bagi pemegang saham Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di negaranegara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia, maka pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak pajaknya ada di Indonesia. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 26 PT Hold adalah: PT Hold memotong PPh Pasal 26 sebesar Rp250.000.000,00  (20% x 25% x Rp5.000.000.000,-) atas penghasilan dari penjualan saham yang dibayarkan kepada Way Co;  menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipotong atas pengalihan saham tersebut paling lambat tanggal 11 Februari 2013;  melaporkan PPh Pasal 26 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa pajak Januari 2013 paling lambat tanggal 20 Februari 2013. Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 26 oleh PT Indo adalah sebagai berikut: PT Indonat memungut PPh 26 sebesar Rp 1.000.000.000,(20% x 25% x Rp 20.000.000.000,-) atas penghasilan dari penjualan saham yang dibayar oleh Matek Co. kepada Way Co;  menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipungut atas pengalihan saham tersebut paling lambat tanggal 11 Februari 2013;  melaporkan PPh Pasal 26 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa pajak Januari 2013 paling lambat tanggal 20 Februari 2013.


54

BAB IX Pajak Atas Impor Dan Kegiatan Lain

1. Dasar Peraturan Mengenai Pemungutan PPh Pasal 22  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013;  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2013. 2. PPh Pasal 22 Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya 3. Pemungut PPh Pasal 22        

Bank devisa dan Dirjen Bea Cukai Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah BUMN dan BUMD BI, Badan Penyehatah Perbankan Nasional, Bulog, PT Telkom, PLN, Garuda Indonesia, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina dan Bank-Bank BUMN Badan usaha yang bergerak dalam industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, supert TT dan gas Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan Barang Tergolong Mewah

4. Besanya pungutan pph pasal 22  Atas impor  API sebesar 2,5% dari nilai impor  Non API sebesar 7,5% dari nilai impor  Yang tidak dikuasai atau dilelang oleh Ditjen Bea Cukai sebesar 7,5% dari harga jual lelang  Nilai impor = CIF + Bea Masuk + Pungutan Yang Sah CIF = Cost + Insurance + Freight  Atas pembelian barang yang dilakukan oleh pihak pemungut PPH Pasal 22 karena menggunakan dana dari APBN/APBD  1,5% dari harga pembelian PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

55

Atas pembelian barang yang dilakukan BI, PT Perusahaan Pengelola Aset, Bulog, Telkom, PLN, Garuda Indonesia, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina dan Bank-bank BUMN yang dananya bersumber dari APBN maupun non APBN sebesar 1,5% dari harga pembelian 5. Besarnya pungutah pph pasal 22  Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah  5% dari harga jual tidak termasuk PPN  Bagi WP yang tidak berNPWP akan dipungut PPh 22 dengan tarif 2 kali lipat atau 100% yanitu 10%

Pabrik semen

KEP-401/PJ/01

Pph terhutang tidak final 0,25% x harga jual

Pabrik baja

KEP-01/PJ/96

0,30% x harga jual

Pabrik otomotif

KEP-32/PJ/01

0,45% x harga jual

Pabrik rokok Pabrik kertas Industri dan Eksportir

KEP-529/PJ/01 KEP-69/PJ/95 KEP-25/PJ/03

Pemungut

BBM Premium Solar Premix/Super TT Minyak tanah LPG Pelumas

Dasar Hukum

Pph terutang final

0,43% x harga bandrol 0,45% x harga jual 0,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN

SPBU Swastanisasi 0,3% 0,3% 0,3%

SPBU Pertamina 0,25% 0,25% 0,25% 0,3% 0,3% 0,3%

6. Jenis barang yang tergolong sangat mewah    

Pesawat udara pribadi dengan harga jual > 20 Milyar Kapal pesiar dan sejenisnya yang harga jualnya > 10 Milyar Rumah beserta tanah dengan harga jual > 10 Milyar dan luas bangunan > 500 m2 Apartemen, kondumium, dan sejenisnya dengan harga jual > 10 Milyar dan luasnya > 400 m2  Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang dengan harga jual > 5 Milyar dengan kapasitas silinder > 3.000cc Contoh Soal ..pengusaha dengan api (1)  Importir Akses yang memegang API mengimpor lampu kristal dari Amerika dengan FOB sebesar us$ 6.000 (kurs dollar Rp 12.000) dengan bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Asuransi dibayar di luar negeri sebesar 1% dan ongkos angkut sebesar 5% dari biaya pembelian.  Berapa nilai impor ? PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

56

 Berapa PPh pasal 22 ? Jawaban ..soal(1) Cost Insurance and Freight (CIF) Cost Pembelian USD 6.000 x Rp 12.000,Freight 5% x Rp 72.000.000 Cost and Freight (CF) Insurance 1% x Rp 75.600.000,CIF Bea Masuk Bea masuk 20% x Rp 76.356.000,Bea masuk tambahan 10% x Rp 76.356.000,Total Bea masuk Nilai Import

= Rp 72.000.000,= Rp 3.600.000,-+ = Rp 75.600.000,= Rp 756.000,-+ = Rp 76.356.000,-

=Rp 15.271.200,=Rp 7.635.600,-+ =Rp 22.906.800,-+ =Rp 99.262.800,-

Pajak PPh Pasal 22 PPh pasal 22 dengan API = 2.5% x Rp 99.262.800,Pembulatan PPh Pasal 22

=Rp 2.481.570,=Rp 2.480.000,-

Soal…importir non api (2)  Importir Akses yang tidak memegang API mengimpor lampu kristal dari Amerika dengan FOB sebesar us$ 4.000 (kurs dollar Rp 12.000) dengan bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Asuransi dibayar di luar negeri sebesar 1% dan biaya freight sebesar 5% dari biaya pembelian.  Berapa nilai impor ?  Berapa PPh pasal 22 ? Jawaban ….soal(2) Cost Insurance and Freight (CIF) Cost Pembelian USD 4.000 x Rp 12.000,Freight 5% x Rp 48.000.000 Cost and Freight (CF) Insurance 1% x Rp 50.400.000,CIF Bea Masuk Bea masuk 20% x Rp 50.904.000,Bea masuk tambahan 10% x Rp 50.904.000,-

= Rp 48.000.000,= Rp 2.400.000,-+ = Rp 50.400.000,= Rp 504.000,-+ = Rp 50.904.000,-

=Rp 10.180.800,=Rp

509.040,-+


57

Total Bea masuk Nilai Import

=Rp 10.689.840,-+ =Rp 61.593.840,-

Pajak PPh Pasal 22 PPh pasal 22 non API = 7.5% x Rp 61.593.840,- =Rp 4.619.538,Pembulatan PPh Pasal 22 =Rp 4.620.000,Soal…importir dengan api (3)  Importir DEL memiliki nomer API mengimpor komputer dari Amerika dengan biaya sebesar us$ 140.000 dengan bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Asuransi dibayar di luar negeri sebesar USD 1.000 dan biaya angkut sebesar USD 4.000.  Berapa nilai impor ?  Berapa PPh pasal 22 ?  Nb Berdasarkan dokumen import nilai kurs 1 USD = Rp 11.000,Jawaban ….soal(3) Cost Insurance and Freight (CIF) Cost Pembelian USD 140.000 x Rp 11.000,= Rp 1.540.000.000,Freight USD 4.000 x Rp 11.000,- = Rp 44.000.000,-+ Cost and Freight (CF) =Rp 1.584.000.000,Insurance USD 1.000 x Rp 11.000,=Rp 11.000.000,-+ CIF =Rp 1.595.000.000,Bea Masuk Bea masuk 20% x Rp 1.595.000.000,=Rp 319.000.000,Bea masuk tambahan 10% x Rp 1.595.000.000,=Rp 159.500.000,-+ Total Bea masuk =Rp 478.500.000,-+ Nilai Import =Rp2.073.500.000,Pajak PPh Pasal 22 PPh pasal 22 non API = 2.5% x Rp2.073.500.000,- =Rp 51.837.500,Pembulatan PPh Pasal 22 =Rp 51.840.000,Soal…PPh 22 untuk dana dari APBN/APBD(4)  Perusahaan DEL memasok komputer sebayak 100 unit kepada instansi pemerintahan dalam rangka pengembangan perangkat sistem informasi dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.000.000.000,dengan pembayaran dilakukan melalui Kantor Pembendaharaan Negara.  Berapa PPh pasal 22 ? Jika;  Harga komputer yang dijual tidak termasuk PPN dan PPnBM?  Harga komputer yang dijual termasuk PPN dan bukan termasuk golongan barang mewah? PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

58

 Harga komputer yang dijual termasuk PPN dan PPnBM?  Nb: dasar tarif dana dari APBN/APBD sebesar 1.5% x Harga Beli Jawaban …soal (4) 1. Harga Komputer Tidak Termasuk PPn dan PPnBM Harga Komputer PPh pasal 22 = 1.5% x Rp 1.000.000.000,Penghasilan yang diterima 2. Harga Komputer Termasuk PPn Harga Komputer PPn 10% = 10/110 x Rp 1.000.000.000,Harga Komputer Tidak Termasuk PPn PPh pasal 22 = 1.5% x Rp 909.090.909,Penghasilan yang diterima Pembulatan 3. Harga Komputer Termasuk PPn dan PPnBM Harga Komputer PPn 10% = 10/130 x Rp 1.000.000.000,PPn BM 20% = 20/130 x Rp 1.000.000.000,Harga Komputer Tidak Termasuk PPn dan PPnBM PPh pasal 22 = 1.5% x Rp 769.230.767,Penghasilan yang diterima Pembulatan

Rp 1.000.000.000,Rp 15.000.000,Rp 985.000.000,Rp 1.000.000.000,Rp 90.909.091,Rp 909.090.909,Rp 13.636.364,Rp 895.454.545,Rp 895.455.000,Rp 1.000.000.000,Rp 76.923.077,Rp 153.846.154,Rp 769.230.767,Rp 11.538.462,Rp 757.692.305,Rp 757.690.000,-


59

BAB X PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

1. Dasar Peraturan Mengenai Pemungutan PPh Pasal 23      

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/ 2009; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/ 2010; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2012.

2. PPH Pasal 23 Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri serta badan usaha tetap dengan nama dan bentuk apapun yang berasal dari modal penyerahan jasa meliputi deviden, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu 3. Pemotong PPh     

Badan pemerintah Subjek pajak dalam negeri Penyelenggara kegiatan Bentuk usaha tetap Perwakilan perusahaan luar negeri

4. Objek Pajak PPh Pasal 23 Objek Pajak yang dikenakan tarif 15%      

Deviden (kelebihan dana yang diterima) Bunga Royalti Hadiah Penghargaan Bonus, dll

Objek Pajak PPh Pasal 23 Objek Pajak yang dikenakan tarif 2%  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta  Imbalan jasa teknik  Imbalan jasa manajemen  Imbalan jasa konsultan  Imbalan jasa lainnya Jasa lainnya PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

60

                

Jasa penilai (appraisal) Jasa aktuaris Jasa akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan Jasa pengeboran Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas Jasa penebangan hutan Jasa pengolahan limbah Jasa penyedian tenaga kerja (outsourcing) Jasa perantara/keagenan Jasa perdagangan surat berharga Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan surat berharga Jasa pengisian suara (dubbing) Jasa sofware komputer Jasa pemasangan/instalasi mesin, peralatan, listrik, telpon, air, gas, ac. Tv kabel Jasa maklun Jasa keamanan dll.

Contoh PPh pasal 23 dengan tarif 15%  PT Mandiri menbagikan deviden sebesar Rp 1000 per lembar saham yang dimiliki pemegang saham. PT Mandiri merupakan perusahaan tertutup sehingga sahamnya hanya dimiliki oleh pendiri perusahaan yaitu PT Aksen sebanyak 5000 lembar saham, PT Eksis sebanyak 6000 lembar saham, PT Jaya sebanyak 3000 lembar saham dan PT Maju sebanyak 4000 lembar saham  Berapa deviden yang harus diterima masing-masing perusahaan? Jawaban Pemilik Saham

Lembar saham

Total deviden

PPh pasal 23

Yang Diterima

PT Akses

6000

Rp 6.000.000

Rp 900.000

Rp 5.100.000

PT Eksis

5000

Rp 5.000.000

Rp 750.000

Rp 4.250.000

PT Jaya

3000

Rp 3.000.000

Rp 450.000

Rp 2.350.000

PT Maju

4000

Rp 4.000.000

Rp 600.000

Rp 3.400.000

Contoh PPh pasal 23 dengan tarif 2%  PT Mandiri menyewa sebuah bus dari perusahaan penyewaan bus yaitu PT Maju yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 4.400.000 termasuk PPN  Berapa jumlah yang harus dikenakan sesuai dengan PPh pasal 23? PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

61

Jawaban PPh Pasal 23 ◦ Jumlah pembayaran (termasuk PPN) = Rp 4.400.000 ◦ Objek PPh Pasal 23 10/110 x Rp 4.400.000 = Rp 4.000.000 ◦ PPh Pasal 23 2% x Rp 4.000.000 = Rp 80.000 Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong PEMOTONG dengan memberikan Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 (lb ke-1) kepada PT Maju saat dilakukan pemotongan selanjutnya dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 oleh PT Mandiri

Contoh Soal Pembayaran Dividen ke Luar Indonesia PT Lightindo sebuah perusahaan penanaman modal asing, pada tanggal 10 Mei 2013 mengumumkan pembagian dividen dari keuntungannya di tahun 2012, antara lain kepada: Mr. Sneijder, Subjek Pajak Luar Negeri yang berdomisili di Belanda (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili sesuai dengan format yang telah ditentukan yang diserahkan kepada PT Lightindo), sebesar Rp300.000.000,perusahaan Spurs Vehicle Co., perusahaan yang berkedudukan di Mauritius, sebesar Rp5.000.000.000,-. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Jawaban Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi merupakan objek PPh. Apabila penerima dividen tersebut adalah: Wajib Pajak badan dalam negeri (kecuali Wajib Pajak badan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam halaman 49) dan Bentuk Usaha Tetap maka dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen; Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri maka dipotong PPh bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto dividen; Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap maka dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai dengan tarif dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait. Untuk dapat dipotong PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai dengan P3B maka , Wajib Pajak luar negeri penerima penghasilan harus dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Kewajiban PT Flip Light Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 26 adalah: PT Lightindo memotong PPh Pasal 26 sebesar:

·"


62

 10% x Rp300.000.000,00 = Rp30.000.000,00 atas pembayaran dividen kepada Mr. Sneijder. Berdasarkan P3B Indonesia-Belanda atas dividen tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tarif tidak lebih dari 10%;  20% x Rp5.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 atas pembayaran dividen kepada Spurs Vehicle Co. Tarif yang digunakan sesuai dengan Pasal 26 yaitu 20% karena tidak ada P3B antara Indonesia-Mauritius;  menyetor PPh Pasal 26 yang telah dipotong atas pembayaran dividen tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2013;  melaporkan PPh Pasal 26 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa pajak Mei 2013 paling lambat tanggal 20 Juni 2013.


63

Pajak Penghasilan Ayat 4 1. Dasar Hukum Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Pajak penghasilan yang bersifat final Pajak penghasilan ini meliputi penghasilan atas bunga, sewa imbalan, jasa konsultan dan jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah  Atas penghasilan berupa bunga diskonto dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.  Atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang dijual di Bursa efek.  Atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan.  Atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan  Atas usaha jasa konstuksi.  Atas penghasilan hadiah undian.  Atas penghasilan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka di bursa efek 3. Atas penghasilan bunga diskonto dan tabungan, serta diskonto SBI Dasar Peraturan  Peratuan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan bunga diskonto dan tabungan, serta diskonto SBI adalah sebagai berikut  Atas penghasilan berupa bunga diskonto dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau Badan Usaha Tetap di kenakan Pajak penghasilan yag bersifat final.  Adapun besarnya potongan pajak penghasilan adalah sebesar 20% dari penghasilan bruto.  Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri selain Badan Usaha Tetap besarnya sebesar 20% dari jumlah bruto berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. 4. Atas penghasilan bunga diskonto dan tabungan, serta diskonto SBI….pengecualian  Bunga dan diskonto yang diterima Bank yg berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri. PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

64

 Bunga deposito dan tabungan serta SBI tidak melebihi Rp 7.500.000,- dan bukan dalam bentuk yang dipecah.  Bunga deposito dan tabungan serta SBI yang diperoleh sudah disahkan oleh Menteri Keuangan.  Bunga Bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sederhana, kavling siap bangun untuk RS dan RSS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang dijual di Bursa efek Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut;  Atas penghasilan berupa bunga obligasi dengan kupon o PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto.  Atas penghasilan berupa diskonto obligasi dengan kupon. o PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto  Atas penghasilan berupa diskonto obligasi tanpa bunga. o PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto 6. Atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang dijual di Bursa efek…terkecuali Tidak Dikenakan PPh Final  Bank berkedudukan di Indonesia dan bank cabang luar negeri.  Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.  Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 tahun pertama sejak pemberian ijin usaha. 7. Atas penghasilan penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan Dasar Peraturan  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; 394/KMK.04/1996 tentang  Keputusan Menteri Keuangan Nomor Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut; ◦

Atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan bersifat final. PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

65

◦ ◦

Pengenaan PPh Final berlaku buat orang pribadi maupun badan usaha. Besarnya tarif sebesar 10 % dari penghasilan bruto. ◦ Final = 10 % x Bruto

8. Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan Besarnya Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut;  Wajib Pajak baik pribadi, yayasan atau organisasi dikenakan PPh Final 5% dari Jumlah Bruto Nilai Pengalihan.  Wajib Pajak pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi PTKP serta jumlah bruto melebihi Rp 60.000.000,- dikenakan PPh Final 5 % dari Jumlah Bruto Nilai Pengalihan.  Wajib Pajak Badan diluar kegiatan usahanya diwajibkan menyetor PPh 5 % melalui bank persepsi dan tidak bersifat final dan dapat dikreditkan karena merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan. 9. Atas penghasilan usaha jasa konstuksi Dasar Peraturan  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009. 10. Pengertian usaha jasa konstruksi;  Merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan pekerjaan konstruksi.  Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan perencanaan dan/pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan arsitek, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan.  Pelaksanaan konstruksi merupakan pemberian jasa atas keahlian dalam jasa konstruksi serta penerapannya.  Pengawas konstruksi merupakan pemberian jasa kepada ahli dibidang pengawasan konstruksi dan mampu mengawasi pelaksanaan kegiatan dari awal sampai selesai.  Penyedia Jasa merupakan tenaga ahli yang menawarkan jasa pelaksanaan kegiatan di bidang konstruksi. PPh final yang dipotong adalah sebagai berikut; ◦ 2 % untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi usaha kecil. 2 % x Jumlah Jasa ◦ 4 % untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 4 % x Jumlah Jasa PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

66

◦ ◦

4 % untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi mempunyai memiliki kualifikasi usaha. 4 % x Jumlah Jasa 6 % untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi mempunyai tidak memiliki kualifikasi usaha. 6 % x Jumlah Jasa

yang

yang

11. PPh Final Atas Hadiah dan Transaksi Derivatif Atas penghasilan penghasilan hadiah undian. ◦ Pajak penghasilan atas hadiah undian bersifat Final. ◦ Besarnya pemotongan pajak penghasilan atas hadiah adalah sebesar 25 % dari jumlah bruto hadiah undian. PPh final = 25 % x Jumlah Bruto Atas penghasilan transaksi derivatif berupa kontrak berjangka di bursa efek ◦ Merupakan penghasilan yang diterima Wajib Pajak pribadi atau Badan Usaha dari transaksi derivatif di bursa berjangka. ◦ Besarnya pajak penghasilan sebesar 2,5 % dari Margin Awal. PPh Final = 2,5 % x Margin Awal


67

BAB XI Pajak Pertambahan Nilai

1. Dasar Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Dasar Hukum pajak pertamnahan nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Peraturan mengenai PPN lebih rinci adalah sebagai berikut;  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010;  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/ KMK.03/2003;  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013;  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013;  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006;  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002. 2. Karakteristik PPN       

Pajak objektif Pajak tidak langsung Multi-stage tax Tidak menimbulkan pajak ganda Menggunakan alat bukti faktur pajak Bersifat netral Pajak atas konsumsi

3. Wajib Pajak PPN  Pengusaha Kena Pajak (PKP) ◦ Merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UndangUndang PPN, Tidak Termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan kecuali Pengusa Kecil tersebut memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. ◦ Batasan Pengusaha Kecil yang jumlah peredaran bruto nya tidak lebih dari Rp 600.000.000 4. Kewajiban PKP  Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

68

 Memungut, menghitung, dan menyetorkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP  Mengisi dan menyampaikan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak 5. Objek PPN  Barang ◦ Barang yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak maupun tidak berwujud.  Jasa ◦ Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan ikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan. 6. Tarif PPN  Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%  Dengan peraturan pemerintah tarif bisa berubah serendah-rendahnya 5% dan setinggitingginya 15%  Untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0% 7. Jasa Bebas PPN                 

Jasa pelayanan kesehatan medis Jasa pelayanan sosial Jasa pengiriman surat dengan prangko Jasa keuangan Jasa asuransi Jasa di bidang keagamaan Jasa di bidang pendidikan Jasa kesenian dan hiburan Jasa penyiaran bukan iklan Jasa tenaga kerja Jasa angkutan umum di laut, didarat dan di udara Jasa bidang perhotelan Jasa yang disediakan pemerintah Jasa penyediaan tempat parkir Jasa telepon umum dengan menggunakan koin Jasa pengiriman uang dengan wesel pos Jasa boga atau katering

8. Pajak Masukan Merupakan PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.


69

9. Pajak Masukan Yang tidak dapat dikreditkan  Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP  Perolehan BKP atau JKP tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.  Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor kecuali merupakan barang dagang atau disewakan  Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabeaan sebelum dikukuhkan sebagai PKP  Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya Faktur Pajak Sederhana  Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.  Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabeaan yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan  Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.  Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN 10. Restitusi Merupakan selisih kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali akibat terdapat selisih dalam Masa Pajak, Pajak Masukannya dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran.


70

PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH 1. Pengertian PPnBM     

Bahwa barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat seperti minuman beralkohol

2. Objek PPnBM  Selain dikenakan PPN, dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap: ◦ Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Yang Menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabeaan dari kegiatan usaha atau pekerjaannya. ◦ Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah 3. Yang Termasuk Dihasilkan Pengusaha     

Merakit Memasak Mencampur Mengemas Membotolkan

4. Tarif PPnBM  Tarif PPnBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 200% tergantung dari jenis barang.  Ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%  Tarif PPnBM menjadi dua kelompok  Kendaraan bermotor : 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% dan 75% (PP Nomor 12 Tahun 2006)  Non Kendaraan Bermotor : 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 75% (PP Nomor 55 Tahun 2004)  Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 5. Kendaraan Yang Bibebaskan Dari PPnBM     

Kendaraan CKD Kendaraan sasis Kendaraan angkutan barang Kendaraan bermotor roda dua dengan isi silinder sampai 250 cc Ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum  Untuk protokoler kenegaraan sepanjang dananya dari APBN/APBD PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

71

 Kendaraan bermotor angkutan lebih dari 10 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan dinas TNI/POLRI sepanjang dananya dari APBN/APBD  Untuk keperluan patroli TNI/POLRI sepanjang dananya dari APBN/APBD 6. Prosedur Pembebasan PPnBM  Wajib Pajak mempunyai SKB PPnBM, yaitu Surat Keterangan Bebas PPnBM yang dikeluarkan Dirjen Pajak  SKB PPnBM diajukan kepada Dirjen Pajak melalui KPP  Dirjen Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap  SKB PPnBM diterbitkan sebelum impor kendaraan bermotor atau penyerahan kendaraan bermotor 7. Cara Menentukan PPN dan PPnBM Tarif X Dasar Pengenaan Pajak  Dasar Pengenaan Pajak: ◦ Harga jual ◦ Nilai penggantian ◦ Nilai impor ◦ Nilai ekspor ◦ Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 8. Faktur Pajak  Merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP  Jenis Faktur Pajak ◦ Faktur Pajak Standar ◦ Faktur Gabungan ◦ Faktur Sederhana 9. Faktur Pajak Standar  Syarat formal, bahwa faktur pajak standar harus memuat; ◦ Nama, alamat, dan NPWP ◦ Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongang harga ◦ PPN dipungut ◦ PPnBM yang dipungut ◦ Kode, nomer seri dan tanggal pembuatan ◦ Nama, jabatan dan tandatangan  Syarat material, bahwa barang yang diserahkan benar. 10. Fajak Gabungan


72

 Merupakan suatu Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama 11. Faktur Pajak Sederhana  Merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan pembeli BKP atau penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya.  Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan Contoh Soal PPN (1) Diketahui Transaksi PT Maju Selama bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut; Pembelian Bahan Baku termasuk PPN sebesar Pembelian Bahan Penolong termasuk PPN sebesar Transaksi Penjualan termasuk PPN sebesar Perhitungan PPN Masukan Pembelian Bahan Baku, 10/110 x Rp 110.000.000 Pembelian Bahan Penolong, 10/110 x Rp 44.000.000 PPN Keluaran Perhitungan PPN Keluaran Transaksi Penjualan, 10/110 x Rp 220.000.000 Perhitungan PPN Keluaran - PPN Masukan Rp 20.000.000 - Rp14.000.000 PPN Kurang Bayar sebesar Rp 6.000.000,Nb

Rp 110.000.000,Rp 44.000.000,Rp 220.000.000,= Rp 10.000.000, = Rp 4.000.000,+ Rp14.000.000,= Rp 20.000.000,= Rp 6.000.000,-

Jika PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, maka selisih tersebut harus disetor ke Kas Negara, jika sebaliknya maka kelebihan tersebut dapat dikompensasi atau direstitusi Contoh soal ..PPN dan PPnBM (2)  Transaksi pembelian yang dilakukan oleh Kantor Pemerintah atas barang kena pajak PPN dan PPnBM 20%. Diketahui Harga Jual sebesar Rp 900.000,- . Hitung berapa PPN dan PPnBM?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Harga Jual

Rp

900.000,-

PPN 10%

Rp

90.000,-

PPnBM 20%

Rp

180.000,-

Harga Jual Termasuk PPN dan PPnBM

Rp

1.170.000,-

Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM kurang dari Rp 1.000.000,- maka PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Bendahara Pemerintah atau KPPN tetapi oleh PKP rekanan dan faktur pajak tetap dibuat. PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

73

Contoh soal ..PPN dan PPnBM (3)  Transaksi pembelian yang dilakukan oleh Kantor Pemerintah atas barang kena pajak PPN dan PPnBM 10%. Diketahui Harga Jual sebesar Rp 800.000,- . Hitung berapa PPN dan PPnBM?  Jawaban Keterangan

Rp

Jumlah

Harga Jual

Rp

800.000,-

PPN 10%

Rp

80.000,-

PPnBM 10%

Rp

80.000,-

Harga Jual Termasuk PPN dan PPnBM

Rp

960.000,-

Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM kurang dari Rp 1.000.000,- maka PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Bendahara Pemerintah atau KPPN tetapi oleh PKP rekanan dan faktur pajak tetap dibuat. Contoh Soal PPnBM(4) Diketahui PT Maju melakukan transaksi sebesar Rp 13.000.000,- dan Barang Kena Pajak termasuk barang mewah dengan tarif 20% kepada Kantor pemerintah. Transaksi PPN yang dipungut 10/130 x Rp 13.000.000,PPnBM yang dipungut 20/130 x Rp 13.000.000,Perhitungan PPN dan PPnBM Transaksi Penjualan yang dibayarkan oleh Bendahara Kantor Pemerintah Rp 13.000.000 – Rp 3.000.000 Nb

Rp 13.000.000,Rp 1.000.000,Rp 2.000.000,-+ Rp 3.000.000,-

=Rp 10.000.000,-

Jika PPnBM sebesar 20% maka, PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran dan PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.


74

BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 1. Dasar Hukum Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang N0.12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang N0.12 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 2. Sifat PBB  Pajak Daerah  Pajak Objektif (bersifat kebendaan)  Official Assesment System (menggunakan SPPT) 3. Subjek PBB  Subjek pajak ◦ Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasa bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan  Wajib Pajak ◦ Subjek pajak yang harus membayar pajak  Hak-hak atas bumi dan bangunan PBB ◦ Mengacu pada UU Agraria yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangun, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan  Apabila subjek pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak dirasa tidak benar, maka Subjek pajak dapat mengajukan keberatan dengan memberikan keterangan secara tertulis.  Pembayaran PBB yang dilakukan WP tidak ada kaitannya dengan status hak kepemilikan objek pajak, sehingga pelunasan PBB bukanlah merupakn bukti kepemilikan hak. 4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan  Bumi ◦ Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah RI. (sawah, ladang, kebun, tanah, tambang, dll).  Bangunan ◦ Merupakan suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung dll).  Jalan lingkungan yang terletak dikomplek bangunan seperti hotel, pabrik dan lainlainnya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.  Jalan tol  Kolam renang  Tempat olahraga  Dermaga PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

75

 Taman  Tempat penampungan tambang  Fasilitas lain yang memberikan manfaat 5. Faktor Penentu Klasifikasi Bumi dan Bangunan  Bumi ◦ Letak ◦ Peruntukan ◦ Pemanfataan ◦ Kondisi lingkungan dan lain-lain  Bangunan ◦ Bahan yang digunakan ◦ Rekayasa ◦ Letak ◦ Kondisi lingkungan dan lain-lain 6. Objek Yang Tidak Dikenakan PBB  Tanah dan bangunan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak memperoleh keuntungan.  Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala atau sejenisnya.  Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakua timbal balik.  Tanah yang merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.  Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 7. Administrasi PBB  Untuk keperluan pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) ke Dirjen Pajak.  SPOP yang telah diisi dikembalikan ke Dirjen Pajak selambat-lambatnya 30 hari sejak SPOP diterima subjek pajak.  Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan SPOP  Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila  SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis  Berdasrkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata terdapat selisih perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. 8. Tarif dan Dasar Pengenaan PBB  Tarif ◦

Untuk menentukan besarnya PBB yang terutang, maka nilai jual objek pajak dikalikan dengan tarif paling tinggi sebesar 0,3% (UU No. 28 Tahun 2009) PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

76

 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ◦ NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Gubernur.  Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar  Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.  Nilai perolehan baru  Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti 9. Tata Cara Pembayaran PBB  Bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT dapat melalui ATM  Petugas pemungut PBB kelurahan/desa yang ditunjuk resmi 10. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)  Merupakan batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak.  Besarnya NJOPTKP maksimum Rp 10.000.000  Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam satu Tahun Pajak  Apabila WP mempunyai beberapa Objek Pajak maka yang diambil berdasarkan nilai terbesar bukan gabungan dari beberapa Objek Pajak  Besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan pertimbangan pendapat Pemda. 11. Pengurangan PBB  Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa  Kondisi tertentu sehingga objek pajak terletak di lokasi yang nilai jualnya tinggi sedangkan penghasilannya hanya dapat disatu tempat dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. 12. Syarat Pengajuan Pengurangan  Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasannya.  Melampirkan foto copy SPPT yang bersangkutan dan bukti-bukti lain yang mendukung  Surat pengajuan pengurangan hanya untuk satu tahun pajak dan satu objek pajak  Dikirim selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak 13. Cara Menghitung  Tarif tunggal paling tinggi 0,3%  NJOPKP = NJOP - NJOPTKP PBB = Tarif X NJOPKP PBB = 0,3% X NJOP - NJOPTKP Contoh Perhitungan PBB PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

77

 Diketahui Objek Pajak dengan Luas Tanah sebesar 100 m2 dengan Luas Bangunan sebesar 80 m2. Penetapan harga tanah dan Bangunan sesuai dengan NJOP adalah sebesar Rp 1.000.000,- per mtr untuk tanah dan sebesar Rp 800.000,- per meter untuk bangunan.  Tentukan besarnya PBB Terutang? Jawaban Objek Pajak Luas Tanah, 100m2 = 100m2 x Rp 1.000.000,Luas Bangunan, 80m2 = 80m2 x Rp 800.000,NJOP Dasar Pengenaan Pajak Pengurang NJOPTKP = Rp 25.000.000,Dasar Tarif Pengenaan PBB Dasar Tarif sebesar 0.1% x Rp 139.000.000,-

Rp 100.000.000,Rp 64.000.000,-+ Rp 164.000.000,Rp 139.000.000,Rp

139.000,-

Dengan demikian besarnya PPB terhutang yang harus dibayar sebesar Rp 139.000,-


78

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. Dasar Peraturan  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008; 635/KMK.04/1994 tentang  Keputusan Menteri Keuangan Nomor Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008; PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara  Peraturan Dirjen Pajak Nomor Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;  Peraturan Dirjen Pajak N0 PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;  Surat Edaran Dirjen Pajak N0 SE-30/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

.

2. Pengertian BPHTB Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Serta hak atas tanah dan atau bangunan merupakan hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya. 3. Objek Pajak  Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan ◦ Pemindahan Hak ◦ Pemberian Hak Baru  Objek pajak yang tidak kena BPHTB ◦ Perwakilan diplomatik ◦ Negara untuk kepentingan umum ◦ Badan/Organisasi Internasional PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

79

◦ ◦ ◦

Konversi hak tanpa perubahan nama Wakaf Kepentingan ibadah

4. Perlakuan Khusus Objek Yang Dikenankan BPHTB  Objek Pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan hak pengelolaan yang diatur dengan PP  Untuk memberikan rasa keadilan ◦ Pada saat meninggal dunia pada hakikatnya terjadi pemindahan hak kepada ahli waris ◦ Hibah waris merupakan penetapan wasiat berdasarkan surat wasiat 5. Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain; Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)  Harga transaksi ◦ Jual beli ◦ Penunjukan pembeli dalam lelang  Nilai pasar ◦ Tukar-menukar ◦ Hibah ◦ Pemberian hak baru ◦ Waris ◦ Penggabungan usaha ◦ Peleburan usaha ◦ Pemekaran usaha dll.  NPOP tidak diketahui/lebih rendah dari NJOP PBB ◦ Berdasarkan NJOP PBB 6. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)  Ditetapkan Kakanwil dengan pertimbangan Pemda dan perkonomian daerah  NPOPTKP RSH dan Rusun Sederhana ◦ Sebesar Rp 55.000.000  NPOPTKP Warisan ◦ Paling banyak Rp 300.000.000  NPOPTKP Usaha Kecil ◦ Sebesar Rp 10.000.000  NOPTKP Lainnya ◦ Paling banyak Rp 60.000.000 7. Tarif dan Penghitungan Pajak Dalam perhitungan pajak BPHTB diterapkan tarif tunggal.  Tarif tunggal 5% BPHTB = (NPOP – NPOPPTKP) x Tarif PERPAJAKAN-IwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015

80

Jika NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, maka perhitungan BPHTB adalah sebagai berikut; BPHTB = (NJOP – NPOPTKP) x Tarif Contoh Perhitungan BPHTB Diketahui Objek Objek Pajak BPHYB sebagai Berikut; Objek Pajak Luas Tanah, 100m2 = 100m2 x Rp 1.000.000,Luas Bangunan, 80m2 = 80m2 x Rp 800.000,NJOP Dasar Pengenaan Pajak Pengurang NJOPTKP = Rp 60.000.000,Nilai Perolehan Objek Pajak Dasar Tarif Pajak BPHTB Untuk Pembeli tarif 5% x NPOKP Dasar Tarif sebesar 5% x Rp 104.000.000,Untuk Penjual tarif 5% x NPOP Dasar Tarif sebesar 5% x Rp 164.000.000,-

Rp 100.000.000,Rp 64.000.000,-+ Rp 164.000.000,Rp 104.000.000,Rp 104.000.000,-

Rp

5.200.000,-

Rp

8.200.000,-

Dengan demikian besarnya BPHTB terhutang yang harus dibayar Pembeli sebesar Rp 5.200.000,- sedangkan yang harus di bayar Penjual adalah sebesar Rp 8.200.000,-


81

DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang N0 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; PP; Kep. Menteri Terkait dan Perpu Dirjen Pajak. 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan; PP; Kep. Menteri Terkait dan Perpu Dirjen Pajak. 3. Undang-Undang No 42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Baran Mewah; PP; Kep. Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak terkait. 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, tentang Petunjuk Pelakasanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 5. Peraturan Direktur Jendaral Pajak No. PER-3/PJ/2012, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 7. Dirjen Pajak. 2013. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 8. Dirjen Pajak. 2013. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. 9. Dirjen Pajak. 2013. Oasis, Pemotongan dan Pemungutan PPh Edisi Revisi. 10. Dirjen Pajak. 2013. Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi. 11. Mardiasmo., 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogya. 12. Wirawan, 2009. Pengantar Perpajakan, Buku 1 dan 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.


82

Bahan Ajar PERPAJAKAN

Recommend Documents