PROGRAM PAJAK ONLINE Inovasi Manajemen Perpajakan Daerah Kota Malang I.
IDENTIFIKASI MASALAH DAN POTENSI DAERAH A. POTENSI DAERAH 1. Umum - Perkembangan Kota Malang yang cukup pesat, perubahan dari kota agraris menjadi kota industri, dan akhirnya mengarah pada kota perdagangan dan jasa yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pesatnya sektor perdagangan dan jasa. - Infrastruktur dan fasilitas pendukung juga berkembang pesat, terutama pertumbuhan hotel, restoran dan hiburan serta fasilitas parkir guna mengimbangi pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dinamika kunjungan wisata. - Potensi dimaksud perlu intensifikasi pengelolaan agar lebih tergarap secara optimal 2. Khusus - Sumber pendapatan asli daerah 70% diantaranya berasal dari pajak daerah, yang dinamika potensinya secara global bisa digambarkan sebagai berikut: NO 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. -
POTENSI PAJAK Hotel, losmen dan guset house Restoran, rumah makan dan café Hiburan umum dan khusus Reklame tetap dan insidentil PPJ Non PLN Parkir Air Tanah BPHTB PBB
JUMLAH WAJIB PAJAK 2011 2012 2013 68 85 98 567 671 703 72 349 426 7.064 6.069 9.324 56 58 64 109 127 135 460 474 460 8.828 10.783 9.628 249.137 252.160 262.751
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak pajak, ada beberapa jenis pajak yang, yang sistemnya MPS (Menghitung Pajak Sendiri), dan perlu penanganan khusus terutama untuk pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.
B. IDENTIFIKASI MASALAH 1. Umum - Tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan pusat (DAU dan DAK) sangat besar, diatas 80 % dari struktur pendapatan daerah dalam APBD. - Untuk membiayai pembangunan, diperlukan kemandirian daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah - Dalam menggali potensi pajak, perlu inovasi dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. 2. Khusus - Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak. - Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara manual mengharuskan pola aktif wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan secara langsung blanko pengisian ke Dispenda. Memperhatikan keberadaan kantor block office yang berada di wilayah timur kota maka dipandang ada inefektifitas dan inefesiensi karena rentang kendali layanan relatif jauh serta memakan waktu. - Tidak semua wajib pajak, khususnya wajib pajak restoran yang dalam pelayanannya menggunakan bill / bon penjualan serta menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga tingkat akurasi data potensi masih diragukan.
- Tidak sebanding antara jumlah wajib pajak dengan petugas pendataan, sehingga tidak semua wajib pajak mampu tercovered dan sekaligus termonitor tingkat akurasi pelaporan dari wajib pajak (catatan : jumlah petugas pendataan sebanyak 13 orang, maka rasio layanan 657 : 13 orang atau 1 orang mengcover 51 Wajib Pajak). Ini dinilai tidak proprosional, tidak efektif dan potensial loss C. PROGRAM INOVASI Optimalisasi sektor pajak daerah Strategi optimalisasi pendapatan asli daerah sektor pajak daerah berarti segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh daerah dari sektor pajak daerah yang sah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam konteks strategi optimalisasi pendapatan asli daerah sektor pajak daerah, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan bagian yang penting dalam suatu strategi sebagai kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah yang diwenangkan kepada Dinas Pendapatan Kota Malang. Ekstensifikasi pajak di Kota Malang dalam hal ini antara lain dengan mendata potensi baru untuk semua jenis pajak yang dilakukan oleh 8 Unit Pelaksana Lapangan Satgas Peningkatan Pajak Daerah Dispenda Kota Malang. Sedangkan untuk intensifikasi dilakukan dengan pendataan potensi harian usaha wajib pajak (pemantauan mulai buka sampai tutup usaha seharian), perhitungan potensi ulang, pemeriksaan pajak dan khusus untuk mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, diterapkan program pajak online (etax). Program Pajak Daerah Online (e-tax) Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah Kota Malang meluncurkan program sistem pajak online atau e-Tax. Program tersebut pertama di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya hanya DKI Jakarta yang menjalankan program tersebut. Sistem pajak secara online itu, diberlakukan sebagai salah satu upaya mengurangi adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang. Sistem pajak online sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi dari sektor pajak juga. Dengan program online ini, para wajib pajak tidak akan bisa memanipulasi besaran pajak yang harus dibayarkan. Dan ini salah satu formula bagaimana cara mengatasi dan merubah sistem yang baik di Kota Malang. Sistem pajak online ini, sangat menguntungkan para pengusaha restoran, hotel, dan tempat hiburan yang ada di Kota Malang. Wajib pajak tak perlu menghitung besaran yang harus dibayarkan, melainkan akan terhitung secara otomatis. Dalam penerapannya, Pemkot Malang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Malang. Dari jumlah penduduk Kota Malang sekitar 800 ribu jiwa, APBD sekitar Rp 1,6 triliun. Sebenarnya jumlah itu sudah bagus, tapi masih kurang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya sistem ini, tidak ada kecemburuan di antara semua pihak, khususnya para pengusaha atau WP. Dalam program e-Tax Wajib Pajak (WP) akan menggunakan sistem online semua dalam membayar pajaknya. Hal ini untuk menghindari kecurangan pajak, sehingga PAD Kota Malang lebih maksimal lagi. Penerimaan pajak daerah terutama berasal dari restoran, hotel, hiburan dan parkir yang pencatatan transaksi dan pembayaran pajak dilakukan secara online. Data transaksi direkam melalui perangkat BRI dengan sistem Store and Forward / SAF (PC/barebone dan jaringan). Alur Pemikiran Tentang Pajak Online (e-tax): 1. Lebih dari 70 % pendapatan asli daerah kota malang disumbang dari sektor pajak daerah. 2. Pajak daerah kota Malang terdiri dari 9 jenis pajak, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, air tanah, penerangan jalan, PBB dan BPHTB. 3. Upaya peningkatan potensi pajak atau optimalisasi pajak adalah dengan langkah ekstensifikasi (mencari potensi baru) maupun intensifikasi (meningkatkan pajak dari potensi yang ada). 4. E-Tax merupakan salah satu inovasi dlm upaya intensifikasi pajak. Dan untuk saat ini diterapkan kepada 4 jenis pajak daerah, yakni pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.
5. Dengan adanya e-tax, diharapkan 4 jenis pajak bisa meningkat, dan akan memicu akselerasi peningkatan jenis pajak yang lain, serta pada akhirnya bisa mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. 6. Asumsinya, selain e-tax, tetap harus ada inovasi lain, baik dalam potensi pajak maupun retribusi dan pendapatan lain-lain.
5 pemkot memonitor penerimaan Pajak Daerah : • Adhoc • Harian • Mingguan • Bulanan
CMS BRI
POS WP dengan barebone sistem Store & Forward
1
2
NOPD
WP setor perkiraan tagihan pajak
Server pemkot
4
Autodebet
3
Host to Host
WP cek perkiraan pajak dan Lapor SPTPD via CMS (Web based) Rekonsiliasi
Server BRI
Gambar C.1. Konsep Penerimaan Pajak E-Tax BRI
Keterangan: 1. Setiap data transaksi di POS atau loket direkam dan dikirim ke server BRI. 2. Server BRI akan memproses data transaksi dan nominalnya. DPP pemkot dapat mengaccess data dan menerima data (host to host). 3. DPP Pemkot Malang dapat memonitor rekening beserta transaksinya setiap saat dengan menggunakan CMS BRI. 4. Selanjutnya WP dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah (closed srfcedx DX payment) melalui cara memberikan kuasa kepada BRI untuk melakukan pendebitan rekening BRI (autodebit) milik WP tiap tanggal 1-15 untuk tagihan Pajak Daerah bulan sebelumnya. SSPD ter-create otomatis setelah proses autodebit selesai. 5. WP melaporkan SPTPD bulanan, paperless, menggunakan CMS BRI tiap tanggal 16-20. Adapun pajak yang disetor ke daerah berupa: Pajak Restoran: 1. Pembayaran Makanan dan Minuman; 2. Pembayaran Pemakaian Ruang Rapat atau Ruang Pertemuan (room charge); 3. Pembayaran Service Charge; 4. Pembayaran Jasa Boga/catering. Pajak Parkir: 1. Pembayaran karcis/tiket/smart card; 2. Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan valet; 3. Pembayaran berlangganan dalam bentuk sticker, smartcard, dsb Pajak Hiburan, meliputi: Karaoke, bioskop, panti pijat / refleksi, mandi uap / Spa, pusat kebugaran, arena ketangkasan, bilyard, kolam renang umum, maupun hiburan insidentil: 1. Pembayaran sewa ruangan (room charge) dan sewa meja (table charge); 2. Pembayaran biaya terapi (therapy charge); 3. Pembayaran biaya di muka (cover charge); 4. Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage); 5. Pembayaran biaya keanggotaan, tanda masuk / tiket / karcis atau bentuk lainnya; Pajak Hotel: 1. Pembayaran sewa kamar (room); 2. Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
3. Pembayaran jasa penunjang untuk Laundry, telepon, faksimil, internet, teleks dan fotokopi, Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau Service charge 4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel; 5. Banquet, berupa Persewaan ruang rapat; atau Ruang pertemuan Maksud dan Tujuan Program Online System Pajak Daerah kota Malang adalah: a. Meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang, terutama pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir; b. Untuk menerapkan sistem pelayanan perpajakan daerah, khususnya pelaporan dan pembayaran pajak yang transparan, akuntabel dan akurat dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; c. Mewujudkan good corporate governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Tabel C.1 Pemetaan Wajib Pajak mulai Launching 28 Oktober 2013 sampai dengan Saat Ini (Jumat, 15 Nopember 2013) KLASIFIKASI JUMLAH Terpasang perangkat pajak online (e-tax) dan sedang menjalani mekanisme pendaftaran nasabah perbankan untuk autodebet 20 WP Memungkinkan koneksi dengan manajemen pusat usaha (Jakarta) tanpa 6 WP memasang perangkat e-tax Proses sinkronisasi system, siap dipasang perangkat e-tax 13 WP Sudah survey dan komunikasi teknis antara Tim IT Dispenda dengan 34 WP Teknisi wajib pajak di masing-masing lokasi usaha Sudah surve teknis. Perangkat transaksi usaha menggunakan cash 17 WP register, belum computerized. Akan diikutkan program pajak online periode kedua Untuk WP Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Computerized yang lain sudah disurve dan bertemu secara langsung, akan menjadwalkan komunikasi teknis dengan tim IT, serta terus dilakukan pendekatan intensif dan bertahap
Tabel C. 2. Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Pajak Online SEBELUM PAJAK ONLINE WP melakukan rekapitulasi transaksi selama 1 bulan dan mengumpulkan bukti transaksinya (bon bill, nota, dsb) WP mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara manual WP menghitung sendiri ketetapan pajaknya WP menyerahkan Laporan Pajak ke kantor Dispenda WP membayar pajak daerah di loket pembayaran secara tunai dan hanya ada di kantor Dispenda WP tidak bisa mengecek ketetapan pajak sewaktu-waktu Memungkinkan celah tidak melaporkan transaksi secara real time Memungkinkan terjadi komunikasi dan kesepakatan tertentu antara petugas dan WP Memungkinkan terjadi human error atau penyelewengan Membutuhkan banyak SDM, petugas loket, pengadministrasi, pemeriksa bon bill, bendahara pembantu, dsb
DENGAN PAJAK ONLINE WP tidak perlu melakukan secara manual. Cukup dengan aplikasi website WP tidak perlu melakukan secara manual. Cukup dengan aplikasi website WP tidak perlu melakukan secara manual. Cukup dengan aplikasi website WP tidak perlu melakukan secara manual. Cukup dengan aplikasi website WP tidak perlu melakukan secara manual. Cukup dengan autodebet saldo WP bisa mengecek ketetapan pajak dimanapun dan kapanpun berada Keseluruhan transaksi usaha akan terlaporkan, tidak bisa disembunyikan, hanya bisa diklarifikasi Tidak ada pertemuan secara fisik antara WP dengan petugas Kemungkinan kecil terjadi penyelewengan, kecuali system error Hanya membutuhkan operator / admin server
Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang antara lain: • Monitor perkiraan Penerimaan Pajak; • Monitor penerimaan pajak (Auto Debit); • Monitor rekapitulasi transaksi harian; • Monitor rincian transaksi per wajib pajak; • Analisa data penerimaan pajak. Tugas Wajib Pajak adalah: • Monitor transaksi penerimaan pembayaran; • Monitor perkiraan tagihan pajak; • Melaporkan SSPD & SPTPD paperless; • Mengelola saldo rekening. A.
KAPASITAS PENDUKUNG 1. Dasar Hukum UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda Kota Malang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah; Perwali Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah; Perwali Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013; Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia tentang Layanan Jasa Perbankan secara Online; Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia tentang Pelaksanaan Online System Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. 2. Niat baik Kondisi masyarakat Kota Malang pada dasarnya memiliki animo yang dinamis terhadap hal-hal yang berorientasi pada perubahan. Dalam masalah perpajakan, tuntutan publik dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak mampu dijawab dengan inovasi pajak online ini. 3. Penganggaran Anggaran program pajak online untuk pengadaan perangkat hardware dan software sertamaintenance disiapkan pihak perbankan sebagai bagian dari bentuk kerja sama dengan Pemerintah Kota Malang. Sedangkan anggaran operasional pelaksanaan dialokasikan dalam bentuk kegiatan Dinas Pendapatan Daerah pada APBD Kota Malang Tahun 2014. 4. Sarana dan prasarana Perangkat Hardware dan Software pajak online, baik sebagai server induk pengelola maupun yang dipasang di masing-masing wajib pajak Sumber Daya Manusia, antara lain Tim Regulasi dan Kebijakan, Tim Sosialisasi dan Kerjasama, Tim Teknis IT dan Maintenance. Koneksi jaringan online yang stabil dan aman.
Gambar D.1. Bentuk perangkat online yang dipasang di system transaksi usaha wajib pajak
5. Pihak yang terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang beserta seluruh jajaran; Pihak perbankan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia Wilayah Malang dan Cabang Malang Kawi; Jajaran Legislatif, terutama Komisi B DPRD Kota Malang; Jajaran eksekutif, antara lain Sekda, Asisten Umum, BPKAD, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Kerjasama; Perwakilan konsultan pajak; Satgas Peningkatan Pajak Daerah pada Dinas PendapataKota Malang; Masyarakat, terutama Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir.
B.
MANFAAT BAGI PEMERINTAH 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. C.
MANFAAT BAGI MASYARAKAT 1.
2. 3. 4. 5. D.
Terbangunnya prinsip transparansi, fair dan akuntabel dalam mekanisme perpajakan daerah; Perubahan paradigma pelayanan dari pola by person ke by sistem, efektif untuk meminimalisir dan bahkan menghapus potensi terjadinya manipulasi pelaporan serta pembayaran pajak daerah; Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelayanan pajak daerah; Wajib Pajak akan lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang, terutama pajak hotel, restoran, hiburan dan parker; Pelaporan dan pembayaran pajak yang transparan, akuntabel dan akurat dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Mendorong terwujudnya good corporate governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik); Memungkinkan peningkatan pendapatan pajak daerah khususnya dari pajak hotel, restoran, hiburan dan pakir.
Memudahkan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak ( WP tidak perlu hadir ke Dispenda dengan membawa uang tunai dan seluruh bon bill, tidak perlu melakukan rekapitulasi transaksi, dan bisa mencetak langsung bukti pembayaran pajak); Meminimalisir keluhan / komplain dari wajib pajak atas pengenaan pajak yang selama ini dianggap tidak tepat perhitungan; Menginformasikan transaksi dan besaran kewajiban pajak secara transparan, akurat dan fair; Efektifitas dan efisiensi rentang pembayaran; Kepastian dan kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak.
LANGKAH PENGEMBANGAN PROGRAM ONLINE SYSTEM PAJAK DAERAH Tahap Perencanaan (Awal Oktober 2013) Studi referensi dan komparasi ke Pemprov DKI Jakarta serta studi banding ke Pemerintah Kabupaten Bogor (3 Oktober 2013).
Studi referensi dan komparasi ke Pemprov DKI Jakarta, diterima langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya pertemuan dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta
Penyusunan Peraturan Walikota Malang terkait pelaksanaan on line sistem pajak daerah, khususnya untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir.
Satgas Peningkatan Pajak Daerah Bersama Tim Legal Drafting Kota Malang Menyusun Regulasi Sebagai Dasar Pelaksanaan Pajak Online (Perwal, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Pajak Online) Konsultasi secara formal maupun non formal dengan pihak DPRD kota Malang, terutama Komisi B dan Badan Anggaran Pembahasan draft Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan on line sistem pajak daerah antara Pemerintah Kota Malang dengan BRI Malang. Penyampaian surat pemberitahuan kepada wajib pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir di kota Malang terkait dengan program pajak online. Sosialisasi On Line Sistem Pajak Daerah melazlui media cetak dan elektronik. Sosialisasi kepada stake holder, pengurus komunitas / paguyuban, dan para wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir sasaran peserta pajak online (21 Oktober 2013)
Sosialisasi Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Kota Malang Kepada WajibPajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Tahap Persiapan Teknis (Akhir Oktober – Nopember 2013) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan BRI serta Launching Program Online System Pajak Daerah oleh Walikota Malang (28 Oktober 2013).
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan PT Bank Rakyat Indonesia tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Secara Online
Event Launching Online System Pajak Daerah Kota Malang 28 Oktober 2013 Melakukan perjanjian kerja sama dengan BRI tentang pelaksanaan program on line sistem pajak daerah (30 Oktober 2013). Sosialisasi teknis secara langsung kepada masing-masing wajib pajak di tempat usaha secara bertahap, dengan menghadirkan tim IT/programmer WP.
Sosialisasi intensif antara Tim teknis Dispenda bersama dengan Tim IT BRI kepada pengelola dan teknisi wajib pajak Sinkronisasi system transaksi usaha WP agar terkoneksi dengan server Dispenda.
Proses sinkronisasi program di lokasi usaha wajib pajak Pemasangan perangkat e-tax yang memungkinkan WP mampu mengirim atau server Dispenda mengambil data transaksi usaha periodik.
Pemasangan Perangkat Online pada System Usaha WP
Proses pendaftaran sebagai nasabah BRI sebagai syarat pembayaran pajak secara autodebet dan penjelasan tentang Cash Management System (CMS) sebagai fasilitas perbankan yang mendukung pajak online. Pendampingan teknis IT untuk pelaksanaan perdana pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Tahap Pelaksanaan Teknis (Desember 2013 dan seterusnya) Dimulai awal bulan berjalan, secara online WP akan mulai mengirim data transaksi harian atau server Dispenda mengambil data dimaksud. Bulan berikutnya pada saat masa pembayaran pajak, WP melakukan Adjusment sebagai bentuk rekonsiliasi dan klarifikasi atas data transaksi yang sudah terekam melalui website dengan jalur khusus yang aman. WP mengakui ketetapan pajak daerah yang harus dibayar dan melakukan persetujuan untuk autodebet dari rekening BRI yang dimiliki. WP bisa mencetak sendiri bukti pembayaran pajak online setelah autodebet. Admin Dispenda melakukan monitoring secara online dan rutin terhadap pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP. Tim teknis IT BRI juga melakukan monitoring terhadap beroperasinya perangkat e-tax, sebagai bagian dari tanggung jawab perawatan alat dan jaringan online. E.
KESIMPULAN Program pajak online merupakan inovasi dalam pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya wajib pajak. Sistem pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online bertujuan meningkatkan pengawasan atas kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, untuk efektivitas penagihan pajak, dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Program ini dapat mendukung pemerintahan yang bersih karena system perpajakan yang transparan, akuntabel dan akurat berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu mendorong terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
