MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN JAMAAH HAJI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG PADA MUSIM HAJI TAHUN 2010
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Islam (S. Kom.I)
Oleh Isnaini S. NIM: 107053002269
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S - 1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Maret 2011
Isnaini S.
ABSTRAK Isnaini S. Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada Musim Haji Tahun 2010”. Dibawah bimbingan Drs. Hasanuddin Ibnu Hibban, MA Dari tahun ke tahun jamaah haji semakin bertambah, sepanjang sejarah pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian khusus. Banyak komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji, komponen itu mulai dari pendaftaran, transportasi, akomodasi, keamanan, katering, dan kesehatan. Dalam rangkaian penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa hingga dewasa ini pelaksanaan ibadah haji telah mengalami perkembangan. Seiring perkembangan dan meningkatnya ekonomi Indonesia, meningkat pula jumlah jamaah haji dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensinya dari meningkatnya jumlah jamaah haji, maka komponen-komponen penyelenggaraan haji perlu ditingkatkan seperti akomodasi, katering, transportasi dan kesehatan. Dalam implementasinya, bentuk pelayanan mengalami perubahaan khusus dalam bidang kesehatan. Proses persiapan keberangkatan jamaah haji diperketat dengan adanya penambahan pemeriksaan, yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Departemen Agama dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Departemen Kesehatan. Jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan isthithoah (mampu) secara jasmani dan rohani. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Hasil penelitian ini penulis dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang meliputi fungsi manajemen yaitu perencanaan dalam bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan, pengorganisasian pada pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan pihak puskesmas, penggerakkan dengan menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan, pengawasan dengan menetapkan ukuran standar pengawasan, dan evaluasi dilakukan dengan membahas seluruh rangkaian kegiatan dengan melihat input, proses dan output. Sedangkan untuk aspek kesehatan yang dilayani Dinas Kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dari kepala hingga perut, pemeriksaan penunjang yaitu penmeriksaan laboratorium yang mencakup test darah, urin, kehamilan dan vaksinasi haji mencakup imunisasi meningitis meningokokus dan imunisasi influeza.
i
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kupanjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan nikmat serta karuniaNya sehingga tangan ini masih mampu menorehkan kata demi kata untuk menjadi sebuah karya yang bermakna. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada para nabi dan rasul, Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Karena beliaulah yang menjadi suri tauladan bagi kami agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini,penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ayahanda Akhmad Sofuan dan Ibunda Mustakimah yang terus menjadikan penulis mengerti arti perjalanan hidup yang di ridhoi Allah. Dan memberikan banyak perhatian, pengorbanan, motivasi, cinta, kasih sayang yang tulus ikhlas terus beliau berikan sehingga penulis dapat tegar dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, mama…. hanya ucapan terima kasih yang tak
ii
terhingga yang dapat penulis ucapkan. Penuh doa semoga Allah akan membalas kebaikan yang telah diberikan. I love you so much mama bapak. 2. Dr. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 3. Drs. Cecep Castrawijaya , MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, selaku Ketua Munaqasah dan Penguji II, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manejemen Dakwah serta memberikan masukan dan arahan untuk membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini. 4. H. Mulkanasir, BA., Spd, MM Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah. 5. Drs. Hasanuddin Ibnu Hibban, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan perlindungannya. 6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi penulis.
iii
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang banyak membantu penulis dalam memberikan referensi buku-buku dalam penyelesaian skripsi ini. 8. Ibu Lia (Bagian Umum) dan Bapak Suhardiman, SKM, MKM, yang telah memberikan kesempatan, sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Serta Bapak Ikhwan, SKM, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan, arahan serta bimbingan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Dr. Wahyu Prasetyawan, MA selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan untuk membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini. 10. Adik-adik ku tersayang (mamas yunus, de ana, de ani), dan saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat, do’a, dan keceriaan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 11. Teman-teman Buchori, Ade, Ayu, Ali, Mutmainnah, Jihan, dan Omar yang telah memberi semangat dan membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini, dan seluruh temen-temen seperjuangan mahasiswa manajemen dakwah angkatan 2007 yang penulis banggakan. 12. Teman-teman Lia, Hari, dan Anto yang telah memberikan semangat kepada penulis. iv
Akhir kata penulis berharap semoga segala usaha, bantuan, pengorbanan, do’a dan harapan kita semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi segenap keluarga besar Jurusan Manajemen Dakwah pada Khususnya.
Jakarta, Maret 2011
Isnaini S.
v
DAFTAR ISI ABSTRAK .....................................................................................................
i
KATA PENGANTAR....................................................................................
ii
DAFTAR ISI..................................................................................................
v
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .......................................
5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.................................................
5
D. Metodologi Penelitian...............................................................
7
E. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 10 F. Sistematika Penulisan ............................................................... 11 BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMAAH HAJI A. Manajemen Pelayanan Kesehatan ............................................. 13 1. Pengertian Manajemen Pelayanan Kesehatan...................... 13 2. Fungsi Manajemen.............................................................. . 17 3. Ruang Lingkup Manajemen Pelayanan Kesehatan .............. 18 4. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik ............................................ 20 B. Jamaah Haji.............................................................................. 23 1. Pengertian Jamaah Haji....................................................... 23 2. Klasifikasi Jamaah Haji ...................................................... 24 3. Makna Istitha’ah Pada Aspek Kesehatan............................. 25 4. Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji ...................................... 34
vi
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG A. Visi-Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang ............................. 36 B. Tujuan dan Sasaran................................................................... . 40 C. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang ......... 42 D. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang .............. 44 BAB IV : ANALISIS
MANAJEMEN
PELAYANAN
KESEHATAN
JAMAAH HAJI A. Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji ........................ 48 1. Menentukan Perencanaan (Planning) .................................. 48 2. Melakukan pengorganisasian (Organizing) ......................... 56 3. Mengadakan Penggerakkan (Actuating) .............................. 60 4. Menjalankan Pengawasan (Controlling).............................. 62 5. Melaksanakan Evalusi (Evaluating) .................................... 65 B. Aspek Kesehatan Yang Dilayani Dinas Kesehatan Kota Tangerang ................................................................................ 65 C. Analisis terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji dan Aspek Kesehatan yang Dilayani ................................. 68 BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................. 80 B. Saran ........................................................................................ 81 DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 82 LAMPIRAN
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Haji pada hakekatnya merupakan aktifitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai (istitho’ah) mampu, disebut aktifitas suci karena seluruh rangkaian kegiatan adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai ibadah puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah baik secara fisikmaterial maupun spiritual.1 Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur’an, sebagai berikut:
Artinya : “ Allah telah menjadikan ka’bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia”.(QS. Al-Maidah : 97). Bagi setiap muslim, termasuk muslim di Indonesia, ibadah haji memiliki makna sangat penting. Dalam konteks Indonesia, ibadah haji tidak hanya dilihat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan kaum Muslimin bagi mereka yang mampu tetapi juga memiliki makna sosiologis dan historis sangat berarti. Secara sosiologis dan historis, dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam Indonesia tidak bisa terlepas dari ibadah haji.2
1 2
Ali Syari’ati, Haji (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000 ), hal. 1 Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta : FDK Press, 2008), hal.
17
1
2
Dari tahun ke tahun jamaah haji semakin bertambah, sepanjang sejarah pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian khusus. Banyak komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji, komponen itu mulai dari pendaftaran, transportasi, akomodasi, keamanan, katering, dan kesehatan. Dalam rangkaian penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa hingga dewasa ini pelaksanaan ibadah haji telah mengalami perkembangan. Seiring perkembangan
dan
meningkatnya
ekonomi
Indonesia,
meningkat pula jumlah jamaah haji dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensinya dari meningkatnya
jumlah jamaah haji, maka
komponen-komponen
penyelenggaraan haji perlu ditingkatkan seperti akomodasi, katering, transportasi dan kesehatan. Dalam implementasinya, bentuk pelayanan mengalami perubahaan khusus dalam bidang kesehatan. Proses persiapan keberangkatan
jamaah
haji
diperketat
dengan
adanya
penambahan
pemeriksaan, yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Departemen Agama dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Departemen Kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam keadaan sehat antara lain tidak menularkan atau ketularan penyakit selama menjalankan ibadah haji.3 Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan, Departemen Agama selalu melakukan koordinasi dengan Departemen Kesehatan. Kesehatan,
3
Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, Manajemen Haji, (Jakarta : Zikru Hakim, 2000), h. 78
3
Misalnya: peningkatan pelatihan petugas kesehatan dengan kurikulum yang mengarah kepada : (1) peningkatan kemampuan teknis dan medis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jamaah haji (2) penguasaan materi khusus misalnya penanganan kasus meningitis dan formularium obat haji (3) peningkatan kinerja petugas sehingga tercipta petugas yang berdedikasi dan bertanggung jawab. Kemudian pemerintah juga melakukan penyuluhan kesehatan kepada jamaah haji dengan tujuan : (1) menumbuhkan pengertian calon jamaah tentang kondisi sehat yang sangat diperlukan dalam melaksanakan ibadah haji (2) meningkatkan pengetahuan tentang pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji sesuai ketentuan dan direkam dalam buku kesehatan haji (3) melakukan rujukan calon jamaah haji resiko tinggi sesegera mungkin bagi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan kesehatan bagi calon haji selama di tanah air dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pertama, pemeriksaan di puskesmas sebagai tindakan selektif terhadap calon haji yang memenuhi salah satu persyaratan istitho’ah yakni sehat lahir dan batin, yang dilakukan setelah pendaftaran haji dimulai dan sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan diri; kedua pemeriksaan di Dinas Kesehatan daerah dilakukan secara lebih teliti dengan tenaga pemeriksa dan fasilitas yang lebih baik serta merupakan penentuan akhir layak atau tidaknya calon haji berangkat
ke Arab Saudi. Dalam tahap ini juga dilakukan
pemeriksaan tes kehamilan, vaksinasi meningitis meningokokus, pembinaan dan penyuluhan kesehatan, pelayanan rujukan dan pengamatan penyakit;
4
ketiga, pemeriksaan di embarkasi dilakukan secara selektif, termasuk kelengkapan dokumen kesehatan haji.4 Untuk mencapai upaya pencegahan dan persiapan yang tepat. Persiapan sebelum ke berangakatan mencakup kekuatan fisik dan mental dalam keadaan prima, karena keadaan di Arab Saudi berbeda dengan keadaan di Indonesia, yaitu cuaca dan iklim yang lebih tinggi, keadaan lingkungan yang lebih beraneka ragam, serta jenis makanan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukannya sistem manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji. Kini Dinas Kesehatan telah berperan aktif untuk mempersiapkan dan upaya pencegahan
dalam
menjaga
kesehatan
jamaah
haji
dari
sebelum
pemberangkatan ibadah haji. Persiapan kesehatan yang optimal akan membantu kelancaran kegiatan ritual ibadah yang akan dikerjakan nantinya. Sehingga jamaah akan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah haji. Ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan kepada jamaah adalah memiliki karyawan yang professional, tersedia sarana dan prasarana yang baik, tersedia semua produk yang diinginkan, bertanggung jawab kepada setiap jamaah dari awal hingga selesai, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi secara jelas, memiliki pengetahuan umum lainnya, mampu memberikan kepercayaan kepada jamaah.5 Dan pembinaan kesehatan haji dilakukan secara intensif dan terusmenerus sejak terdaftar sampai saat ke berangkatan, yang meliputi aspekaspek kesehatan umum. 4
Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta : FDK Press, 2008), h.
5
Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.9
159
5
Dilihat dari gambaran di atas saya tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan judul “ Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada Musim Haji Tahun 2010”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dalam pembatasan masalah penulis hanya membatasi pada manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji yang diberikan oleh Departemen Kesehatan pada musim haji tahun 2010. 2. Perumusan Masalah Agar perumusan masalah lebih terarah dan terfokus, maka dalam penulisan skripsi ini dirumuskan dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut : a. Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada musim haji tahun 2010? b. Aspek kesehatan apa saja yang dapat dilayani Dinas Kesehatan Kota Tangerang terhadap jamaah haji Tahun 2010?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah:
6
1. Untuk mengetahui sistem manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada musim haji tahun 2010. 2. Untuk mengetahui aspek kesehatan yang dilayani Dinas Kesehatan Kota Tangerang terhadap jamaah haji Tahun 2010. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang manajemen haji dan umrah, khususnya dalam pelayanan kesehatan jamaah haji. 2. Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan khasanah keilmuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa manajemen dakwah, serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang. 3. Praktisi Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan baru dan memberikan motivasi bagi para
praktis yang konkret terhadap
perkembangan ilmu manajemen haji dan umrah serta dapat memberikan motivasi pada dinas kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan terutama dalam hal pelayanan kesehatan jamaah haji.
7
D. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang mana metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi.6 2. Subjek dan Objek Penelitian Subjek dari penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan informasi refresentatif, mereka terdiri dari kepala seksi bagian pelayanan kesehatan dan para jajaran bagian haji/staf haji serta jamaah haji yang telah dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang
melalui pelayanan kesehatan jamaah haji yang diberikan.
Sedangkan yang dijadikan objek penelitian ini adalah manajemen yang digunakan dalam pelayanan kesehatan pada jamaah haji. 3. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Jl. Daan Mogot No. 69 Tangerang. Waktu Penelitian dimulai 6
Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi dilebfkapi Contoh Analisis Statistik. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. 11, h. 24
8
pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Maret 2011. Pada musim haji tahun 2010. 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Maka penulis menggunakan jenis penelitian di antaranya yaitu field research (penelitian lapangan), penulis mengadakan jenis penelitian dengan datang langsung ke lapangan (objek) penelitian di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, sedangkan data yang diperoleh dari metode ini merupakan data primer (utama) penelitian. Dalam penelitian lapangan ini, penulis juga menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan di antaranya sebagai berikut: a. Observasi Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.7 Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang terkait dengan masalah pelayanan kesehatan jamaah haji yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. b. Wawancara Wawancara (interview) ialah Tanya jawab lisan antara penulis dengan Kasi Haji dan Staff Jajarannya yang di dalamnya terdiri dari ketua bidang P2PL, ketua seksi P21, staff P2I, dan pihak puskesmas. 7
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)CET. Ke-4, h. 53
9
Penulis menggunakan teknik interview bebas terpimpin, yaitu penulis menggunakan beberapa pernyataan kepada responden yang telah penulis siapkan, lalu dijawab oleh responden dengan bebas dan terbuka. c. Dokumentasi Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.8 Penulis menggunakan data-data dan sumbersumber yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan data-data ini, penulis peroleh dari buku-buku, profile company, arsip-arsip maupun diktat-diktat pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan lain sebagainya yang dapat mendukung serta berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya dalam menggunakan data-data tersebut, penulis berusaha untuk memaparkan kerangka awal mengenai objek studi yang ditulis dengan memahami seksama, kemudian memberikan interpretasi sesuai kecenderungan dan frame of thinking. d. Teknik analisis data Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisis data; di mana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh dari pengamatan., kemudian menganalisisnya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang tertulis.
8
Ibid, h. 73
10
e. Teknik Penulisan Dalam penulisan ini, penulis berpedoman pada buku. Pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi), yang disusun oleh tim penulis UIN JAKARTA dan di terbitkan oleh CEQDA UIN Jakarta pada tahun 2007.
E. Tinjauan Pustaka Dari beberapa skripsi yang penulis baca, banyak pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya. Adapun setelah penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, akhirnya penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang ibadah haji, judul-judul skripsi tersebut adalah: Dzul Kifli “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji dan Umroh PT. PATUNA TOUR DAN TRAVEL” skripsi mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Tahun 2010 ini membahas tentang bagaimana upaya PT. PATUNA TOUR DAN TRAVEL dalam memberikan pelayanan ibadah haji dan umroh pada jamaah sesuai dengan teori manajemen customer service serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanaan ibadah haji dan umroh. Nur
Siti Aliyah “ Strategi Pelayanan Prima Kantor Departemen
Agama Jakarta Barat Terhadap Calon Jamaah Haji” Skripsi mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah Tahun 2008 yang berisi tentang perlunya pelayanan prima KANDEPAG Jakarta Barat terhadap calon jamaah haji, serta bagaimana
11
strategi pelayanan prima KANDEPAG Jakarta Barat dalam membantu perjalanan ibadah haji calon jamaah haji. Ahmad Muis “Strategi Pelayanan Prima Kementerian Agama Jakarta Selatan Pada Calon Jamaah Haji.” Skripsi mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Tahun 2010, berisi tentang petugas pelaksana Kementerian Agama Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan prima pada calon jamaah haji dan strategi pelayanan prima Kementerian Agama Jakarta Selatan dalam penyelenggaraan ibadah calon jamaah haji. Dilihat dari beberapa judul skripsi diatas, berbeda dengan penelitianpenelitian sebelumnya. Penelitian kali ini penulis menggambarkan bagaimana manajemen pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Banyak perbedaan dari penelitian ini yakni ditinjau dari sisi objek yaitu manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji dan dari sisi subjek yaitu Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Dalam hal ini dari segi judul berbeda, baik itu dari segi pembahasan yang diteliti pun berbeda yaitu materi mengenai manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji dan aspek kesehatan apa saja yang dilayani Dinas Kesehatan Kota Tangerang, yang penulis bahas tentang “Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada Musim Haji Tahun 2010”.
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, adapun pembahasannya secara rinci adalah sebagai berikut :
12
BAB I
:
PENDAHULUAN Latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
BAB II :
LANDASAN
TEORI
TENTANG
MANAJEMEN
PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMAAH HAJI Pengertian
manajemen
pelayanan
kesehatan,
Fungsi
manajemen, Ruang lingkup manajemen pelayanan kesehatan, Ciri-ciri pelayanan yang baik, Pengertian jamaah haji, Klasifikasi jamaah haji, Makna Istitho’ah pada aspek kesehatan, Pelayanan Kesehatan jamaah Haji. BAB III :
TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Visi dan Misi Dinas Kesehatan, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan, Tujuan dan Sasaran, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.
BAB IV :
ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN JAMA’AH HAJI TAHUN 2010 Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Jamaah Haji,
Aspek
Kesehatan Yang Dilayani Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Analisis. BAB V :
PENUTUP Kesimpulan dan saran.
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMAAH HAJI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
A. Manajemen Pelayanan Kesehatan 1. Pengertian Manajemen Pelayanan Kesehatan Dalam kegiatan apa saja, agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuannya secara efektif diperlukan pengaturan yang baik. Demikian juga kegiatan dan atau pelayanan
kesehatan masyarakat
memerlukan
pengatuaran yang baik. Agar tujuan tiap kegiatan atau program itu tercapai dengan baik. Proses pengaturan kegiatan ilmiah ini disebut manajemen, sedangkan proses untuk mengatur kegiatan-kegiatan atau pelayanan kesehatan
masyarakat
disebut
“Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat”.1 Ada beberapa definisi manajemen sebagai berikut : dalam kamus manajemen, arti dari istilah manajemen, arti dari istilah manajemen adalah: manajemen, pengurusan, kepemimpinan, ketatalaksanaan, dan kepengurusan, pengelolaan dan sebagainya.2 Dari segi etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari kata to manage yang sinonimnya antara lain to hand 1
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h. 82 2 Moekijat, Kamus Manajemen, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), Cet. 4, h. 290-291
13
14
berarti mengurus, to control berarti memeriksa, to guide
berarti
memimpin atau membimbing. Jadi apabila dilihat dari asal katanya, manajemen
berarti
mengurus,
mengendalikan,
memimpin
atau
membimbing.3 Dengan sangat bervariasi para ahli manajemen mendefinisikan manajemen dari sudut pandang mereka. Dapat dikemukakan mengenai batasan-batasan pengertian manajemen oleh George R Terry, manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber lainnya.4 Manajemen adalah ilmu terapan yang dapat dimanfaatkan di dalam beerbagai jenis organisasi untuk membantu manajer memecahakn masalah organisasi, atas dasar pemikiran tersebut, manajemen juga dapat diterapkan dibidang kesehatan untuk membantu para manajer organisasi kesehatan memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Tujuan umum sistem
kesehatan
adalah
untuk
meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat, atau mencapai suatu keadaan sehat bagi individu atau kelompok-kelompok masyarakat.5
3
E.K. Mochtar Effendi, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam. (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1996) cet ke-2, h. 6 4 Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Rosada, 1998), Cet. 1, h.1 5 A. A. Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), cet I, h. 45
15
Dari batasan-batasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Seorang manajer dalam mencapai tujuan adalah secara bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya. Apabila batasan ini diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat dapat dikatakan sebagai berikut. “Manajemen Kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan.6 Pelayanan kesehatan merupakan rangkaian pelayanan kesehatan yang bersifat kontinum dan komprehensif dengan melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan terhadap jemaah haji sesuai standar agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji yang sebaik-baiknya. Pemeliharaan kesehatan sendiri merupakan upaya menjaga kemandirian kesehatan jemaah dengan persiapan obat dan cara-cara konsultasi kesehatan di perjalanan, asupan makan dan gizi, konsultasi dan bimbingan kesehatan.7 Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan di daerah (pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan/pra haji dan pada saat kepulangan/pasca haji), pelayanan kesehatan di embarkasi dan debarkasi, pelayanan kesehatan selama di penerbangan, pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi, dan pelayanan kesehatan di 6
Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h. 83 7 Kmk. No. 442, ttg Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.Pdf, h. 13
16
kelompok terbang. Pelayanan kesehatan tersebut satu dengan lain merupakan proses pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehansif.8 Kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek atau sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat.9 Untuk dapat menyelenggarakan manajemen pelayanan dengan baik, ada prinsip-prinsip manajemen pelayanan yang dapat di pakai sebagai acuan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut: a. Identifikasi kebutuhan konsumen yang sesungguhnya b. Sediakan pelayanan yang terpadu (one-stop-shop) c. Buat sistem yang mendukung pelayanan konsumen d. Usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan e. Layanilah keluhan konsumen secara baik f. Terus berinovasi g. Karyawan adalah sama pentingnya dengan konsumen h. Bersikap tegas tetapi ramah terhadap konsumen i. Jalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pelanggan j. Selalu mengontrol kualitas.10
8
Ibid, h. 13 Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 83-84 10 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, h. 87 9
17
2. Fungsi Manajemen Fungsi pertama pada manajemen adalah perencanaan atau planning yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, juga proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.11Adapun perencanaan atau planning adalah tindakan menentukan sasaran yang ingin dicapai dan tindakan yang seharusnya dilaksanakan.12 Fungsi kedua pada manajemen adalah pengorganisasian atau organizing. Setiap usaha mencapai tujuan apabila harus melibatkan banyak orang maka mutlak diperlukan adanya organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama.13 Untuk mencapai tujuan, maka diperlukan berbagai langkah dan kegiatan, langkah-langkah dirumuskan dan disusun sebagai kegiatan yang akan
dilaksanakan
untuk
mencapai
tujuan.
Dengan
demikian
pengorganisasian mencakup usaha membagi-bagi pekerjaan untuk mencapai tujuan. Fungsi ketiga dalam manajemen adalah penggerakkan atau actuating. Adapun istilah pergerakkan yaitu actuating (memberikan bimbingan), motivating (memberikan motivasi), directing (memberikan arah), influencing (mempengaruhi), commending (memberikan komando atau perintah) Beberapa istilah dikemas untuk aktuasi karena beberapa 11
T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta : BPFE, 1997), Edisi ke-2, h. 77-78 AM. Kardaman. Pengantar Ilmu Manajemen. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1996). Cet. Ke-1, h. 46 13 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006 ), h. 23 12
18
istilah tersebut dianggap mempunyai pengertian yang sama yaitu menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaaan program.14 Fungsi yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.15 Dan fungsi kelima dalam manajemen adalah evaluasi atau evaluating. Baik pengawasan maupun evaluasi selalu mengumpulkan data. Untuk dimanfaatkan memperbaiki fungsi perencanaan. Keduanya juga mempunyai orientasi masa depan.16
3. Ruang Lingkup Manajemen Pelayanan Kesehatan Seperti halnya manajemen perusahaan, dibidang kesehatan juga dikenal berbagai jenis manajemen sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan sumber daya yang dikelolanya. Ada bidang yang mengurus personalia (manajemen personalia), keuangan (manajemen keuangan), logistik-obat dan peralatan (manajemen logistik), pelayanan kesehatan (manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen) dan sebagainya.17 14
A. A. Gde Munginjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC), cet
I, h. 85 15
Diati Julitirsa dan John Suprihanto, Manajemen Suatu Pengantar. (Yogyakarta : BPFE. 1992). Cet. ke-2, h. 101 16 A. A. Gde Munginjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC), cet I, h.96 17 A. A. Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), cet I, h. 49
19
Pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan dalam pelaksanaannya perlu kerjasama berbagai pihak terkait, sektor dan pemerintah daerah, serta perlu adanya pedoman yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air, di embarkasi dan debarkasi serta selama perjalanan di Arab Saudi. Pedoman dimaksud telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor
1394/Menkes/SK/2002
tentang Penyelenggaraan
Kesehatan Haji, yang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang
Penyelenggaraan
Ibadah
Haji,
perlu
dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian.18 Bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan jamaah haji merupakan rangkaian kegiatan terstruktur dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan kemandirian jemaah haji. Kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertahap atau berkesinambungan sejak dari puskesmas, pemeriksaan, bimbingan dan penyuluhan kesehatan di unit pelayanan di kabupaten/kota, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan jemaah haji selama perjalanan dari daerah asal, di asrama haji embarkasi, selama perjalanan Indonesia – Arab Saudi, selama di Arab Saudi, di asrama haji debarkasi dan sampai dengan 14 hari pertama sekembalinya ke tanah air.
18
Kmk. No. 442, ttg Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.Pdf, h. 4
20
Bimbingan dan penyuluhan kesehatan dapat dilakukan secara perorangan, maupun berkelompok melalui berbagai kegiatan pertemuan, penyuluhan media massa, dan cara-cara promosi lainnya. 19
4. Ciri-Ciri Pelayanan Yang Baik Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada jamaah dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemampuan tersebut ditunjukan oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki. Banyak perusahaan yang ingin dianggap selalu yang terbaik dimata jamaah. Karena jamaah akan menjadi setia terhadap produk yang ditawarkan. Disamping itu, perusahaan juga berharap pelayanan yang diberikan kepada jamaah dapat ditularkan kepada calon jamaah lainnya. Hal ini merupakan promosi tersendiri bagi perusahaan yang berjalan terus secara berantai dari mulut kemulut. Dengan kata lain, pelayanan yang baik akan meningkatkan image perusahaan dimata jamaahnya. Image ini harus selalu dibangun agar citra perusahaan dapat selalu meningkat. Dalam prakteknya pelayanan yang baik memiliki cirri-ciri tersendiri dan hamper perusahaan menggunakan criteria yang sama untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Terdapat beberapa faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan.
19
Ibid, h. 13
21
Yang mempengaruhi pelayanan yang baik pertama adalah faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia (karyawan) yang melayani jamaah harus memiliki kemampuan melayani jamaah secara tepat dan cepat. Disamping itu, karyawan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggung jawab penuh terhadap jamaahnya. Kedua pelayanan yang baik juga harus diikuti oleh tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Sarana dan prasarana harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, sarana dan prasarana yang dimiliki juga harus dioperasikan oleh manusia yang berkualitas pula. Jadi dapat dikatakan kedua faktor tersebut saling menunjang satu sama lainnya.20 Parasuraman, Zeithaml, dan Berry sebagaimana dikutip oleh Philip Kottler
menyusun
faktor
utama
yang
menjadi
penentu
dalam
meningkatkan mutu pelayanan, antara lain:21 a. Akses Pelayanan harus mudah dijangkau dalam lokasi yang mudah dicapai pada saat yang tidak merepotkan dan cepat. b. Komunikasi Pelayanan harus diuraikan dengan jelas dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. 20
Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 14 Philip Kottler, Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, (Jakarta: Erlangga, 1995) Edisi Ke-6 Jilid 2, h. 107 21
22
c. Kompetensi Pegawai atau karyawan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. d. Kesopanan Pegawai atau karyawan harus bersikap ramah, penuh hormat dan penuh perhatian. e. Kredibilitas Instansi dan pegawai harus bisa di percaya dan memahami keinginan utama yang diharapkan jamaah. f. Reabilitas Pelayanan harus dilaksanakan dengan konsisten dan cermat. g. Cepat Tanggap Pegawai harus memberikan tanggapan dengan cepat dan kreatif atas permintaan dan masalah jamaah. h. Kepastian Pelayanan harus bebas dari bahaya, resiko, atau hal-hal yang meragukan. i. Hal-hal yang berwujud Hal-hal yang berwujud pada sebuah pelayanan harus dengan tepat memproyeksikan mutu pelayanan yang akan diberikan. j. Memahami atau Mengenali Masyarakat Pegawai harus memahami kebutuhan masyarakat atau jamaah dengan memberikan perhatian secara individu.
23
B. Jamaah Haji 1. Pengertian Jamaah Haji Jamaah adalah kata bahasa Arab yang artinya “kompak” atau “bersama-sama”, ungkapan shalat berjamaah berarti shalat yang dikerjakan secara bersama-sama dibawah pimpinan seorang imam. Jama’ah juga berarti sekelompok manusia yang terikat oleh sikap, pendirian, keyakinan, dan tugas serta tujuan yang sama. Islam menganjurkan umat Islam menggalang kekompakan dan kebersamaan, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi muslim, yang berpegang pada norma-norma Islam, menegakkan prinsip “ta’awun” (tolong-menolong) dan (kerja sama) untuk tegaknya kekuatan bersama demi tercapainya tujuan yang sama.22 Secara substansial haji merupakan bagian dari ritual keagamaan kaum Muslim yang bersifat personal. Meskipun demikian, sepanjang sejarahnya pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian negara.23 Dalam buku Fiqih Empat Mazhab bagian ibadat (puasa, zakat, haji, kurban), Abdurrahman al-Zaziri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Haji” secara bahasa menuju kemuliaan, sedangkan pengertian haji secara istilah adalah amalan-amalan tertentu dan cara tertentu pula.24
22
Prof. Dr. H. Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta, Djembatan, 1992),
h. 486-487 23
Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta : FDK Press, 2008), hal.
45 24
Abdurrahman al-Zaziri, Fiqih 4 Mazhab Bagian Ibadat (Puasa, Zakat, Haji, Kurban), (Jakarta : Darul Ulum Press, 1996), cet. Ke-1, h. 177
24
Sebagai salah satu rukun Islam, ibadah haji diwajibkan satu kali sepanjang hidup setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat utamanya yaitu memiliki kemampuan ekonomi maupun fisik. Faktorfaktor lain yang berhubungan dengan syarat tersebut adalah keamanan, transportasi, dan akomodasi selama pelaksanaan haji. Seorang muslim yang melakukan ibadah haji akan melaksanakan rangkaian ritual mulai dari memakai ihram, thawaf, wukuf dan sebagainya, berikut laranganlarangan yang berkaitan dengan ibadah.25 Sedangkan pengertian jamaah haji yaitu Warga Negara Indonesia beraganma Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.26
2. Klasifikasi Jamaah Haji Adapun ruang lingkup jamaah haji adalah sebagai berikut : a. Jamaah haji mandiri adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan alat/obat dan orang lain. b. Jamaah haji observasi adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat dan atau obat.
25
Abdul Halim, Ensiklopedi Haji dan Umroh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 84 26 Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, (Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan RI : 2010), h.9
25
c. Jamaah haji pengawasan adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat dan atau obat dan orang lain. d. Jamaah haji tunda adalah jamaah haji yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan ibadah haji. e. Jamaah haji resiko tinggi adalah jamaah haji dengan kondisi kesehatan yang secara epidemiologi beresiko sakit dan atau mati selama perjalanan ibadah haji, meliputi: 1) Jamaah haji lanjut usia 2) Jamaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia berdasarkan peratutan kesehatan yang berlaku. 3) Jamaah haji wanita hamil 4) Jamaah haji dengan ketidakmampuan tertentu terkait penyakit kronis dan atau penyakit tertentu lainnya.27
3. Makna Istitha’ah Pada Aspek Kesehatan Istitha’ah secara etimologi berarti kemampuan dan kesanggupan melakukan sesuatu. Istitha’ah dalam pengertian kebahasaan berasal dari akar kata tâ’a, yaitu tau’an, berarti taat patuh dan tunduk. Istithâ’ah berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara’ sesuai dengan kondisinya. Semakin besar kemmapuan seseorang semakin besar tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Kajian tentang 27
Ibid, h.9-10
26
istithâ’ah dibahas hampir ke semua furu’ (cabang) ibadah, pada masalah shalat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah istithâ’ah dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus.28 Kata istitha’ah sangat popular digunakan dalam kitab-kitab sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, dan fikih. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan istithâ’ah. Misalnya pada ayat yang artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali Imran: 97). Para ulama fikih berpendapat ketika berbicara tentang batas-batas dan asapek-aspek kemampuan itu. Berdasarkan pemahaman di atas, mazhab Hanafi menyatakan bahwa makna istitha’ah terbagi atas tiga macam yaitu (1) istitha’ah amaliyah (kemampuan biaya), (2) istitha’ah badaniyyah (kemampuan kesehatan) dan, (3) istitha’ah amniyyah (kemampuan keamanan dalam perjalanan). Seseorang yang memenuhi ketiga kemampuan ini wajib melaksanakan
haji.
Kemampuan
pertama
mencakup
kemampuan
menyiapkan biaya pergi-pulang untuk dirinya, biaya untuk keluarga yang ditinggalkan dan biaya selama berada ditanah suci. Kemampuan kedua mencakup kemampuan kesehatan badan. Oleh karena itu orang sakit, tertimpa musibah, lumpuh, buta dan berusia lanjut yang tidak mungkin 28
Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. Ke. 7,h.259
27
berjalan sendiri tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemampuan ketiga mencakup keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan dan menunaikan ibadah haji termasuk dalam kemampuan ketiga ini ialah adanya seorang mahram yang balig, berakal, dan tidak fasik untuk menemani wanita selama melaksanakan haji. Menurut Mazhab Maliki istitha’ah ialah kemampuan untuk pergi dan sampai di Mekah baik dengan berjalan kaki atau memiliki kendaraan. Kemampuan untuk kembali lagi ke negerinya tidak dipandang sebagai istitha’ah kecuali apabila ia mungkin tinggal di Mekah atau daerah sekitarnya. Golongan ini membagi istitha’ah kepada tiga macam pula, yaitu (1) kemampuan kesehatan jasmani, (2) kemampuan biaya dan (3) kemampuan tersedianya jalan untuk sampai di Mekah. Menurut Mazhab Syafi’I, ada tujuh syarat istitha’ah yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah. (1) kemampuan dalam kesehatan jasmani yang dapat diukur dengan kemampuan untuk duduk diatas kendaraan tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti, (2) kemampuan biaya untuk pergi pulang, (3) ada kendaraan angkutan, (4) tersediannya bekal ditempat pelaksanaan haji, (5) aman, baik dalam perjalanan maupun selama berada ditanah suci, (6) wanita harus di temani oleh suami atau mahramnya, (7) kemampuan untuk sampai ditempat tujuan pada batas waktu yang ditentukan, yaitu sejak bulan syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah.
28
Mazhab Hambali mensyaratkan 2 kemampuan yaitu kemampuan menyiapkan bekal dan (ongkos) kendaraan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Daru Gufni dari Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Amir, Anas bin Malik dan Aisyah yang menyatakan bahwa pernah seorang laki-laki datang kepada Rasullah Saw untuk bertanya tentang sesuatu yang mewajibkan haji itu ialah bekal dan kendaraan.29 Istithâ’ah dalam ibadah haji mempunyai pengertian lebih luas dibanding istithâ’ah di dalam ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Para ulama menjelaskan makna istithâ’ah mencakup dalam beberapa hal, antara lain:30 a. Istithâ’ah harta yaitu adanya perbekalan untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH) pergi dan pulang serta biaya hidup, tempat tinggal, makanan dan minuman yang cukup. Orang yang berangkat haji dengan cara meminta-minta dan mengajukan proposal untuk mendapatkan ongkos haji atau meminta jatah dari pemerintah atau dari instansi tertentu. Sebenarnya belum ada kewajiban haji bagi mereka. Namun demikian, bila haji dilaksanakan dengan biaya pemberian orang lain, hajinya tetap sah dan sudah dianggap melaksanakan rukun Islam yang kelima.
29
Ibid, h. 259-260 http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7414 :memahami-istithaah-dalam-perspektif-ibadah-haji&catid=61:mimbar-jumat&Itemid=230 30
29
b. Istithâ’ah dalam kesehatan. Kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan badaniah, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun qalbi). Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (safih) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya. Dan bagi seorang Lansia (lanjut usia) yang tidak mempunyai kemampuan untuk duduk lama di dalam kendaraan atau di perjalanan, boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain. Diriwayatkan dalam hadis shahih dari Jamaah dari Ibnu Abbas ra. bahwa ada seorang perempuan dari Khatsam berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku punya kemampuan harta untuk mengerjakan haji, namun dia sudah tua renta, tidak mampu duduk lama di dalam kendaraan (di atas unta), maka Rasulullah Saw bersabda : Hajikanlah dia, dan peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah pada Haji Wada’. Berdasarkan hadis ini, kemampuan fisik sangat menentukan dan tidak melihat kepada umur. Oleh sebab itu rencana Kerajaan Arab Saudi untuk memberlakukan batas umur 65 tahun tidak boleh haji, belum layak untuk diberlakukan, karena ada sebagian orang meskipun umur sudah lebih 65 tahun, akan tetapi masih mempunyai kemampuan fisik untuk berhaji.
30
c.
Kemampuan (istithâ’ah) untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi sama ada dengan menyewa atau membeli tiketnya merupakan syarat wajib haji. Jika seseorang sudah mendapatkan visa haji akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang membawanya ke haji, maka kewajibannya telah gugur, dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa muhrim/mahram, maka belum wajib melaksanakan ibadah haji. Rasul Saw bersabda : Wanita tidak boleh bepergian lebih dari dua hari kecuali ditemani suami atau mahramnya. (HR. Bukhari dan Muslim). Persoalan mahram ini, Kerajaan Arab Saudi telah memberi kemudahan bagi wanita usia lanjut dan berombongan, tidak disyaratkan mahram untuk mendapatkan visa haji dan umrah. Akhirnya,
istithâ’ah dalam
semua
ibadah menjadi
syarat
terlaksananya semua perintah Allah Swt, semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi pula tuntutan syara’ kepadanya. Sebaliknya, berkurang kemampuan, berkurang pula tuntutan Allah kepadanya. Dan Allah Swt tidak membebankan seseorang melainkan sesuai kemampuan. Hikmah dari semua itu agar ibadah terlaksana dengan ikhlas. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu (istitho’ah) mengerjakannya sekali
seumur
hidup.
Kemampuan
yang
harus
dipenuhi
untuk
31
melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian, yaitu:31 Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masingmasing kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji. Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan-negara dan Pemerintah- mencakup antara lain peraturan
perundangan-undangan
yang
berlaku,
keamanan
dalam
perjalanan, fasilitas, transportasi, dan hubungan antarnegara baik multilateral maupun bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sebagai sebuah kewajiban, ibadah haji merupakan jalan menuju pada pemenuhan nilai keagamaan untuk menjadi seorang muslim yang kaffah. Ali Shariati (1978), memandang semangat (motivasi) haji sebagai berikut: “ Jika ditinjau dari sudut pandang yang praktis dan konseptual, maka rukun-rukun Islam yang terpenting yang memberikan motivasi kepada nation Muslim dan yang membuat warga-warganya sadar, merdeka
31
Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, Manajemen Haji, (Jakarta : Zikru Hakim, 2000), h. 2
32
terhormat, serta memiliki tanggung jawab sosial adalah tauhid, jihad dan haji”.32 Kesehatan ditinjau dari sisi agama yaitu kemampuan dalam ibadah haji (istitha’ah) adalah kemampuan material, kemampuan kesehatan, kemampuan keamanan. Haji adalah ibadah fisik hampir 90% kegiatan ibadah haji menggunakan fisik yaitu: sholat, towaf, sa’I, lempar jumroh, mabit dan perjalanan dari kemah ketempat ibadah, juga dari pondokan ke tempat ibadah. Semua itu memerlukan kondisi fisik yang prima dan sehat.33 Salah satu faktor penting bagi jamaah dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji adalah kondisi kesehatan yang prima bagi jamaah haji yang sehat, dan kondisi kesehatan yang optimal bagi jamaah haji yang memang telah mengidap sesuatu penyakit kronis tertentu, agar kegiatan fisik yang merupakan inti dari ibadah haji itu dapat terlaksana dengan baik dan benar.34 Upaya menjaga kondisi fisik yang optimal ataupun prima sangat dianjurkan mulai dari Tanah air, selama perjalanan, dan selama berada di Tanah Suci. Pada prinsipnya, upaya menjaga kondisi kesehatan untuk persiapan bernagakt haji, tidaklah begitu berbeda dengan upaya kesehatan umum yang selalu dianjurkan menurut ilmu kesehatan. Hanya saja, sebagai tambahan dalam pelaksanaan haji adalah persiapan jamaah dalam 32
Ali Syari’ati, H aji (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), h. 5 Drs. H. Ade Marfudin, MM, Peduli Kesehatan Haji 2010, (Jakarta: Lembaga Dakwah Kesehatan UIN SYAHID, 2010), h. 2 34 Dr. H. Umar Zein, SpPD, MHA, DTM & H, KPTI, Kesehatan Perjalanan Haji, (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003), cet. 1, h. 6 33
33
menghadapi perubahan alam/cuaca dan lingkungan di negara Arab Saudi yang jauh berbeda dengan keadaan di negara kita Indonesia. Salah satu aspek yang menentukan tingkat kesehatan untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji adalah gizi atau makanan selama persiapan didaerah asal sebelum berangkat. Konsultasi
medik
sebelum
berangkat
sebaiknya
dilakukan
beberapa bulan sebelumnya, terutama bagi calon jamaah yang mempunyai “simpanan” penyakit ataupun merasa ada keluhan pada tubuh yang selama ini sehat. Konsultasi medic minimal 4-6 minggu sebelum berangkat. Konsultasi medic disini adalah melakukan pemeriksaan yang lengkap serta menceritakan semua keluhan yang ada kepada dokter yang memeriksa atau yang merawat. Tidak perlu ada penyakit yang disembunyikan atau dirahasiakan kepada dokter pemeriksa. Dokter pemeriksa calon jamaahn haji (dokter puskesmas) dan kedua (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten), cenderung untuk memberikan penilaian klinis yang lebih baik dari yang ditemukannya dan para calon jamaah, cenderung untuk mengaku “ sehat “ kepada dokter pemeriksa agar proses pemeriksaannya berjalan lancar. Kedua hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi dan terulang lagi demi kebaikan dan kenyamanan perjalanan haji.35
35
Ibid, h. 7
34
4. Pelayanan Kesehatan Jama’ah Haji Penyelenggaraan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan haji meliputi pemeriksaan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji. Pelayanan kesehatan, imunisasi, surveilans, dan respon KLB, penanggulangan KLB, dan musibah massal, kesehatan lingkungan dan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji.36 Penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji pada bidang kesehatan, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kondisi kesehatan sebelum keberangkatan, menjaga kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai tiba kembali ke Indonesia, serta mencegah transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji. 37 Kesehatan adalah modal perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi kesehatan yang memadai, niscaya prosesi ritual peribadatan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu setiap jemaah haji perlu menyiapkan diri agar memliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya. Untuk itu, upaya pertama yang perlu ditempuh adalah pemeriksaaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakteristik, prediksi dan pennetuan cara
36
Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, (Departemen Kesehatan RI: 2009), h.5 Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, (Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan RI : 2010), h.7 37
35
eliminasi faktor resiko kesehatan. Dengan demikian, prosedur dan jenisjenis pemeriksaan mesti ditatalaksana secara holistic.38 Pemeriksaan kesehatan jamaah haji adalah penilaian status kesehatan bagi jamaah haji yang telah memiliki nomor porsi sebagai upaya penyiapan kesanggupan ber-haji melalui mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan terstandar yang diselenggarakan secara kontinum (berkesinambungan)dan komprehensif (menyeluruh). Yang dimaksud kontinum dan komprehensif yaitu : bahwa proses dan hasil pemeriksaan selaras dan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan jamaah haji.39 Untuk memberikan pelayanan bagi jemaah haji yang mempunyai kategori resiko tinggi yaitu kondisi/penyakit tertentu yang terdapat pada jemaah haji yang dapat memperburuk kesehatannya selama menjalankan ibadah haji maka mulai tahun 1999 dibentuk kloter khusus bagi jemaah haji resiko tinggi. Kloter risti ini adalah kloter jemaah haji biasa yang dipersiapkan bagi jemaah haji resiko tinggi dengan pelayanan khusus di bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan serta fasilitas lainnya untuk menghindarkan lebih beresiko tinggi dengan mengarah kepada terwujudnya ibadah yang sah, lancar dan selamat.40
38
Ibid. h.7 Ibid. h. 8 40 Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, Manajemen Haji, (Jakarta : Zikru Hakim, 2000), h. 2 39
BAB III TINJAUAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
Dalam sebuah pemerintahan daerah didalamnya pasti terdapat departemendepartemen yang membantu berjalanya sebuah pemerintahan. Departemendepartemen terdiri dari beberapa sub bidang, yaitu Dinas Sosial, Dinas Agama, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, dan Dinas Kependudukan. Pada Dinas kesehatan Kota Tangerang periode pertama tahun 1993-2007 dipimpin oleh dr. H. R. Nuriman Machsudin, M.Kes. dan pada periode kedua tahun 2007 hingga sekarang dr. Hj, Lilly Indrawati, M. Kes.
A. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang 1. Visi Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah salah satu urusan yang diemban oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah urusan kesehatan, yang dalam pelaksanaanya melibatkan Dinas Kesehatann Kota Tangerang. Selain itu pembangunan kesehatan juga harus selaras dengan apa yang menjadi target-target pembangunan kesehatan nasional yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Keselarasan tersebut sangat penting karena mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
36
37
adalah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu sebagai institusi pemerintahan, perumusan visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengacu pada pembangunan kesehatan Kota Tangerang dan Pemerintahan Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.1 Seiring dengan upaya untuk mendukung pencapaian visi Kota Tangerang Tahun 2009-2013 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 20092013 dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat maka Dinas Kesehatan Kota Tangerang Menetapkan Visi Tahun 2009-2013 sebagai berikut : “Masyarakat Kota Tangerang Yang Sehat Secara Mandiri”. Latar belakang dan makna visi tersebut adalah bahwa dalam mewujudkan suksesnya pembangunan setidaknya terdapat du komponen yaitu pemerintahan dan masyarakat. Selama ini terdapat kesan
bahwa
pelaksanaan
pembangunan
merupakan
kewajiban
pemerintahan dan masyarakat adalah objek pembangunan. Hal ini membawa konsekuensi tujuan pembangunan tidak tercapai dengan optimal, karena pemerintahan memiliki berbagai keterbatasan antara lain sumber dana, dan sumber daya manusia, disamping itu berakibat rasa memiliki masyarakat atas hasil-hasil pembangunan juga kurang. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan saat ini menempatkan pemerintahan
1
Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, h. 11
38
sebagai fasilitator pembangunan bukan lagi penguasa dan mendorong partisipasi aktif konstruktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus karena potensi yang ada pada masyarakat sangat besar. Demikian pula pembangunan kesehatan meletakkan masyarakat pada subjek pembangunan sehingga kemandirian masyarakat untuk hidup sehat merupakan cita-cita yang akan diwujudkan. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat
adalah suatu kondisi dimana masyarakat
menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perllaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.2
2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan diatas maka perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka perumusan Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009-2013 maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian misi Kota Tangerang Tahun 2009-2013 sebagaimana tertuang dalam Rencana
2
Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, h. 11-12
39
Pembanguan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 20092013. Berpijak pada visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 20092013 yang telah ditetapkan dan upaya untuk mendukung pencapaian misi Kota Tangerang Tahun 2009-2013 maka Dinas Kesehatan Kota Tangerang menetapkan misi Tahun 2009-2013 sebagai berikut:3 a. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang profesional. b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. c. Mewujudkan kesehatan lingkungan yang berkualitas. Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009-2013 tersebut diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Tangerang Tahun 2009-2013 khususnya pada ”Misi Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial” Dengan kewenangan yang dimilki maka Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengemban misi untuk mencapai visi melalui berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Untuk itu pembinaan yang berorientasi internal berupa pembinaan operasional dan fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Disamping itu upaya yang
3
Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, h. 11-12
40
berorientasi eksternal berupa pembinaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat juga sangat penting. 4
B. Tujuan dan Sasaran Sebagai bentuk upaya penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran pada setiap misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :5 a. Meningkatkan kinerja kelembagaan. b. Meningkatkan ketersediaan, mutu dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan dan makanan. c. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan sarana dan prasarana kesehatan. d. Meningkatkan
pelayanan
kesehatan
individu,
keluarga
masyarakat. e. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. f. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. 4 5
Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, h. 12-13 Buku Panduan P2PL, h. 16
dan
41
g. Meningkatkan kesehatan lingkungan. h. Meningkatkan pengendalian penyakit. Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2009 – 2013 adalah :6 a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kerja. c. Meningkatnya kualitas SDM aparatur. d. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan keuangan SKPD. e. Meningkatnya kecukupan dan kualitas obat dan perbekalan kesehatan. f. Terkendalinya kualitas obat dan bahan makanan. g. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. h. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat. i. Meningkatnya perilaku hidup sehat masyarakat. j. Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat. k. Meningkatnya pelayanan kesehatan individu dan keluarga. l. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu. m. Menigkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. n. Meningkatnya mutumanajemen pelayanan kesehatan.
6
Buku Panduan P2PL, h. 17
42
o. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan. p. Menurunya penyakit menular.
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi-misi yang telah ditetapkan maka perlu strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merespon isu strategis. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang telah ditetapkan maka dirumuskan kebijakan. Strategi Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :7 1. Pemantapan tata kerja dan pelayanan kelembagaan. 2. Pemantapan kapasitas sarana dan prasarana kerja. 3. Pemantapan disiplin dan kualitas SDM aparatur. 4. Pemantapan kualitas pengelolaan program, kegiatan dan keuangan SKPD. 5. Peningkatan ketersediaandan mutu obat dan perbekalan kesehatan. 6. Peningkatan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya. 7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. 8. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 9. Peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat dan institusi. 10. Peningkatan status gizi pada keluarga dan masyarakat.
7
Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang, h. 15-16
43
11. Peningkatan kesehatan individu dan keluarga. 12. Peningkatan kesehatan individu dan keluarga. 13. Peningkatan kesehatan ibu. 14. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin. 15. Pemantapan dan pemeliharaan manajemen pelayanan kesehatan. 16. Pemeliharaan dan pengawasan kesehatan lingkungan. 17. Pemantapan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Adapun kebijakan yang diterapkan Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah sebagai berikut :8 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kerja. 3. Meningkatkan disiplin dan kemampuan teknis SDM aparatur. 4. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan keuangan SKPD. 5. Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. 6. Meningkatkan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 8. Meningkatkan pemerataan kualitas pelayanankesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat. 9. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan partisipasi masyarakat dala promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.
8
Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang, h. 16-17
44
10. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga, khususnya pada ibu hamil, bayi, balita dan usia produktif. 11. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada anak balita dan lansia. 12. Meningkatkan pelayanan keselamatan ibu dan anak. 13. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin. 14. Mengelola dan meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan. 15. Meningkatkan pengawasan kualitas air dan lingkungan. 16. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
D. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas perbantuan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah. Dinas Kesehatan Kota Tangerang
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
sebagian
urusan
pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otomi dan tugas perbantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :9 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesehatan
9
Buku Dinas Kesehatan Kota Tangerang, h. 18
45
3. Melaksanakan
teknis
administratif
meliputi
administrasi
umum,
kepegawaian, keuangan, sarana prasarana dan administrasi perlengkapan. 4. Perencanaan dan pelaksanaan informasi kesehatan serta penangananan kesehatan masyarakat. 5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. 6. Pembinaan teknis unit kerja dinas dan unit pelaksanan teknis dinas serta tenaga fungsional. 7. Pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan serta pencegahan dan pemberantasan penyakit. 8. Pengawasan obat dan makanan. 9. Pemberian ijin pelayanan bidang kesehatan. 10. Pembinaan,pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan 11. Eavaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketata-usahaan. 12. Pengoroordinasian lintas sektoral 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, yang membawahkan : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b) Sub Bagian Keuangan
46
c) Sub Bagian Perencanaan 3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, yang membawahkan : a) Seksi Kesehatan Reproduksi Ibu dan Keluarga Berencana b) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat c) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lanjut Usia 4. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahkan : a) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan b) Seksi Sertifikasi dan Sarana Kesehatan c) Seksi Kesehatan Khusus 5. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang membawahkan: a) Seksi Pengendalian Penyakit Menular b) Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi c) Seksi Penyehatan Lingkungan 6. Bidang Pengembangan Sumber Daya, yang membawahkan : a) Seksi Perbekalan Kesehatan b) Seksi Peran Serta Masyarakat c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat. 8. UPTD Gudang Farmasi 9. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 10. UPTD Kesehatan Daerah 11. Kelompok Jabatan Fungsional
47
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Kepala Dinas Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional Sub. Bag Umum & Kepeg.
Sub. Bag Keuangan
Bidang Pengembangan Sumber Daya
Bidang Bina Kes. Masyarakat
Bidang Pelayanan Kesehatan
Seksi Kes. Reproduksi Ibu & KB
Seksi Pengawasan Obat dan Makanan
Seksi Pengendalian Penyakit Menular
Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat
Seksi Sertifikasi & Sarana Kesehatan
Seksi Pengamatan Penyakt dan Imunisasi
Seksi Peran Serta Masyarakat
Seksi Kesehatan Khusus
Seksi Penyehatan Lingkungan
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Seksi Kes. Anak Remaja & Lansia
Bidang Pengendalian Peny. & Peyehatan Lingkungan
Sub. Bag Perencanaan
UPTD Puskesmas UPTD Gudang Farmasi UPTD Labkesda UPTD Kesda
Seksi Perbekalan Kesehatan
BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN JAMAAH HAJI
A. Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Kota Tangerang Dalam pemanfaatan tenaga dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan melalui serangkaian kegiatan yang merupakan proses manajemen.1 Kegiatan tersebut terbagi kedalam empat fungsi, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakkan, dan Pengawasan. Yakni keempat fungsi tersebut berfungsi pada pelayanan kesehatan jamaah haji di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang akan penulis bahas pada bab ini. 1. Menentukan Perencanaan (Planning) Penyelenggaraan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan haji meliputi bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan yang bersifat kontinum dan komprehensif dengan melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan, pengobatan, pemeliharaan kesehatan terhadap jamaah haji sesuai standar agar jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya serta dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan kemandirian jamaah haji. Adapun untuk mencapai itu semua penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2008, bertujuan memberikan pembinaan,
1
H. Zaini Muctarom, MA. Dasar-Dasar Manajemen Dakwah ,(Yogyakarta: Al-Amin Press. 1996), h. 46
48
49
pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam, dan untuk maksud tersebut. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan manasik haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji.2 Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, Menteri Kesehatan mengeluarkan pedoman atau acuan dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan kewaspadaan terhadap penularan penyakit yang terbawa oleh jamaah haji. Yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan sektor terkait pemerintah daerah yaitu pada dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seperti puskesmas dan rumah sakit rujukan. Kegiatan pelayanan kesehatan jamaah haji pada Dinas Kesehatan ditangani oleh bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) khusus haji yang kegiatannya meliputi bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Untuk melakukan itu semua, maka bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) khusus haji mengambil langkah-langkah kegiatan. Adapun fungsi perencanaan yang 2
2011
Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana Surveilans, tanggal 14-01-
50
diterapkan dalam pelayanan kesehatan jamaah haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:3 a. Perkiraan dan perhitungan masa depan Kemampuan untuk memperkirakan dan memperhitungkan situasi suatu kegiatan beserta sasaran-sasaran yang diperlukan untuk waktu mendatang adalah mutlak diperlukan bagi penyusunan perencanaan suatu kegiatan yang efektif, karena waktu yang akan datang bersifat dinamis dan berubah-ubah dengan memperkirakan dan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan dapat memberikan alternatif dan solusi agar rencana kegiatan tetap terlaksana. Akan tetapi, Dinas Kesehatan Kota Tangerang memperkirakan dan memperhitungkan masa depan dalam pelayanan kesehatan jamaah haji yang meliputi bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan disesuaikan oleh ketentuan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. b. Penetapan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan Dalam perencanaan, sesuai dengan pusat kesehatan haji Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia dalam pelayanan
kesehatan jamaah haji, telah dirumuskan tujuan utama dari kegiatan tersebut yakni untuk meningkatkan kondisi kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan, tercapainya identifikasi status kesehatan jamaah haji berkualitas, tersedianya data kesehatan sebagai dasar 3
2011
Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana Surveilans, tanggal 14-01-
51
upaya perawatan dan pemeliharaan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan jamaah haji, terwujudnya pencatatan data status kesehatan dan faktor risiko jamaah haji secara benar dan lengkap dalam Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH) Indonesia, terwujudnya fungsi BKJH sebagai sumber informasi medik jamaah haji untuk kepentingan pelayanan kesehatan haji, tersedianya bahan keterangan bagi penetapan baik kesehatan (istitho’ah) jamaah haji, dan tercapainya peningkatan kewaspadaan terhadap transmisi penyakit menular berpotensi
Kejadian
Luar
Biasa
(KLB)
pada
masyarakat
Internasional/Indonesia. Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah seluruh jamaah haji yang berdomisili di Kota Tangerang. c. Penetapan Kebijakan Dalam hal kebijakan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang menetapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia , yaitu melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan professional secara transparan, meningkatkan kemampuan teknis medis petugas pemeriksa kesehatan jamaah haji di tingkat puskesmas dan rumah sakit , meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi jamaah haji , memberikan vaksinasi meningitis meningokokus bagi jamaah haji dan petugas, dan mengembangkan sistem informasi manajemen kesehatan haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan.
52
d. Penetapan Metode Adapun metode yang digunakan dalam pelayanan kesehatan jamaah haji pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang, yaitu mengadakan pertemuan dengan kata lain bimbingan pelayanan kesehatan jamaah haji antara pihak Dinas Kesehatan dengan pihak puskesmas, Ketua Kelompok Bimbingan Jamaah Haji (KBIH), dan jamaah haji. Mengadakan pembinaan
dan pemeriksaan
jamaah haji. Seluruh
rangkaian kegiatan tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda-beda dan sudah terjadwal. e. Penetapan dan Penjadwalan Waktu Dalam penentuan waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu : 1) Pertemuan persiapan pemeriksaan puskesmas, kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini dengan pelaksana Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan sasarannya adalah puskesmas. Pertemuan ini dilakukan pada bulan Mei minggu pertama tahun 2010. Kegiatan ini dilakukan delapan bulan menjelang keberankatan jamaah haji. 2) Pertemuan koordinasi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kota Tangerang dan sasarannya adalah ketua KBIH yang berdomisili di Kota Tangerang. Pertemuan ini
53
dilakukan minggu berikutnya setelah pertemuan persiapan pemeriksaan puskesmas. 3) Pemeriksaan kesehatan jamaah haji I dan pemeriksaan rujukan bagi jamaah risiko tinggi (risti), pelayanan kesehatan ini dilaksanakan oleh pihak puskesmas dan sasarannya jamaah haji . pemeriksaan untuk jamaah haji ini dibuka oleh pihak puskesmas selama delapan minggu. 4) Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji, pelayanan kesehatan ini dilaksanakan oleh puskesmas dengan sasaran jamaah haji dalam jangka waktu selama lima bulan lebih dan jangka waktu selama satu bulan bersamaan dengan pemeriksaan sebelumnya. 5) Pemeriksaan kesehatan jamaah haji II, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak puskemas dengan sasarannya jamaah haji, pemeriksaan ini merupakan jangka waktu terakhir yang diberikan oleh pihak puskesmas selama dua minggu diantara masa pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji. 6) Pengiriman Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH) yang telah diisi ke Dinas Kesehatan, dilaksanakan oleh pihak puskesmas dan sasarannya jamaah haji, dalam jangka waktu dua minggu diantara masa pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji. 7) Pertemuan evaluasi pemeriksaan puskesmas, pelaksana Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan sasarannya puskesmas, dilaksanakan hanya satu hari dalam
masa pembinaan dan
54
pemeliharaan kesehatan jamaah haji pada minggu ke sembilan belas. 8) Pelaksanaan vaksinasi haji, pelaksana pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan sasarannya jamaah haji dilakukan pada masa pembinaan dan pemeliharaan jamaah haji pada minggu ke dua puluh.
Dan
dua
minggu
berikutnya
pelaksanaan
dan
pemberangkatan ibadah haji. 9) Pelacakan kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji (K3JH), dilakukan oleh pihak puskesmas dengan sasaran jamaah haji, pada waktu dua minggu setelah kedatangan jamaah haji. f. Penentuan lokasi (tempat) Dalam penentuan lokasi, sudah ditentukan tempat yang paling sesuai dan layak dengan mempertimbangkan faktor-faktor kegiatan yang akan dilaksanakan, sumber tenaga pelaksana, fasilitas atau alat perlengkapan yang diperlukan. Maka untuk seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: 1) Untuk pelaksanaan pertemuan persiapan pemeriksaan puskesmas, pertemuan koordinasi dengan ketua kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dengan lokasi di aula kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang. 2) Untuk pelaksanaan pemeriksaan rujukan bagi jamaah haji I, Pemeriksaan rujukan bagi jamaah risiko tinggi (risti), dan
55
pemeriksaan kesehatan jamaah haji II dengan lokasi pemeriksaan di puskesmas sesuai domisili jamaah haji. 3) Untuk pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji dilakukan oleh masing-masing jamaah dalam menjaga kesehatan jasmani, untuk persiapan dalam melaksanakan ibadah haji. 4) Untuk pengiriman Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH) dengan lokasi dipuskesmas. 5) Dan Untuk pertemuan evaluasi pemeriksaan puskesmas dengan lokasi di aula kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang. g. Penetapan biaya, fasilitas dan faktor-faktor lain yang diperlukan Adapun sumber dana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan jamaah haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Sedangkan fasilitas yang
diperlukan yaitu alat-alat medis yang digunakan ketika pemeriksaan sebagian besar telah tersedia di Dinas Kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Meskipun ada beberapa kendala bagi puskesmas yang tidak memiliki peralatan medis yang lengkap maka jamaah haji dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit lain.4 Adapun puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan kesehatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :5 1) Memiliki prasarana gedung yang memadai bagi pelayanan
4
Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana Surveilans, tanggal 28-01-
2011 5
Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, (Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan RI : 2010), h.17
56
2) Memilki fasilitas diagnostic ter-kalibrasi 3) Memiliki fasilitas laboratorium sederhana 4) Memiliki sarana dan manajemen catatan medic yang baik.
2. Melakukan pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian
pelayanan
kesehatan
jamaah
haji
dapat
dirumuskan sebagai rangkaian aktifitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan pelayanan kesehatan dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan serta menempatkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuansatuan orang dan petugasnya. Pengorganisasian mempunyai arti yang sangat penting bagi proses kegiatan manajemen karena adanya pengorganisasian rencana kegiatan menjadi mudah terlaksana. Proses pengorganisasian pelayanan kesehatan jamaah haji pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yaitu dengan membentuk susunan organisasi yang didalamnya ada pembagian tugas yaitu menentukan orangorang yang bertugas serta pemberian wewenang kepada masing-masing yang bertugas tersebut. Dan adanya pembentukan organisasi dari pihak puskesmas yang secara langsung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji khususnya dalam proses pemeriksaan jamaah haji. Tim pemeriksa
57
kesehatan di Puskesmas yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.6 Adapun langkah-langkah yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Puskesmas dalam pengorganisasian meliputi adanya: perumusan tujuan, adanya garis kewenangan, memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana dan adanya pembagian tugas.7 a. Adanya perumusan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelayanan kesehatan jamaah haji. Karena perumusan tujuan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengorganisasian sebagai upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. b. Adanya garis kewenangan dari pimpinan kepada bawahan, dengan dibentuknya struktur organisasi dan adanya pembagian tugas, maka garis pelimpahan wewenang dan pertanggung jawaban organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, adapun untuk pelayanan kesehatan jamaah haji , Dinas Kesehatan dan Puskesmas membentuk susunan organisasi sebagai berikut: Susunan Organisasi pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah sebagai berikut:8 a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
6
Wawancara dengan Bpk. Suhardiman, SKM, MKM, Selaku Ketua Seksi P2I, tanggal 04-02-2011 7 Wawancara dengan Bpk. Suhardiman, SKM, MKM, Selaku Ketua Seksi P2I, tanggal 04-02-2011 8 Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana Srveilans, tanggal 11-022011
58
Yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji yang dijalankan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang. Hubungan kerja dari bawah harus sampai kepadanya agar memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan haji sesuai dengan rencana. b. Kepala Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Yaitu bidang yang ditunjuk dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jamaah haji. tim pelaksana semua kegiatan haji termasuk yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan jamaah haji dan menentukan orang-orang yang bertugas didalamnya. Adapun tim di dalam bidang ini yang menangani pelayanan kesehatan jamaah haji yaitu kepala seksi pengamatan penyakit dan imunisasi (P2I), kepala seksi penyakit menular (P2M), kepala seksi penyehatan lingkungan (PL). c.
Adanya pembagian tugas Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang mengurusi proses pelayanan kesehatan jamaah haji serta yang bertugas dalam memberikan pembagian kerja yaitu dengan membentuk tim yang diberi tugas dalam kegiatan pelayanan kesehatan jamaah haji. Tim-tim tersebut adalah sebagai berikut : 1) Tim bimbingan dan penyuluhan Yaitu orang-orang yang bertugas dalam membimbing pelayanan kesehatan kepada ketua puskesmas, ketua Kelompok Bimbingan
59
Ibadah Haji dan jamaah haji, dengan pemberian materi-materi pelayanan kesehatan haji dan seputar yang bersangkutan dengan masalah kesehatan jamaah haji. 2) Tim administrasi Yaitu orang yang bertugas dalam mencatat dan memeriksa Buku Kesehatan Jamaah Haji, tim ini mempunyai tugas untuk mendata jamaah haji dan membaginya dalam nomor atau kode kepada jamaah haji untuk vaksinasi haji dan mengatur jadwal pemberian vaksinasi haji. 3) Tim pelayanan kesehatan Yaitu orang-orang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan jamaah haji, seperti memberikan vaksinasi atau suntikan kekebalan terhadap penyakit kepada setiap jamaah. Dan jika ada jamaah yang ingin pelayanan kesehatan vaksinasi atau suntikan influenza. 4) Tim Perlengkapan Yaitu orang-orang yang bertugas menyiapkan proses pelayanan kesehatan jamaah haji seperti, persiapan unuk vaksinasi haji, menyiapkan sarana penunjang pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik (kekuatan daya tahan tubuh), dan menyiapkan sarana laboratorium. Susunan organisasi pada puskesmas adalah sebagai berikut: a. Ketua
60
Yaitu orang yang bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan pemeriksaaan kesehatan jamaah haji di puskesmas yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. b. Anggota Yaitu orang-orang yang bertugas memberikan pelayanan jamaah haji seperti, pemeriksaan kesehatan jamaah haji, pemeriksaan rujukan bagi jamaah risiko tinggi, di masa persiapan melayani konsultasi kesehatan jamaah haji. Adapun di dalamnya terdapat dokter, perawat, analis laboratorium dan administrasi. Dalam proses pelayanan kesehatan jamaah haji kerjasama dalam pengorganisasian pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan pihak puskesmas tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan memanfaatkan sarana pelayanan medis puskesmas dan rumah sakit.9
3. Mengadakan Penggerakkan (Actuating) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan para pengurus dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan jamaah haji yang sesuai pada Surat Keputusan Walikota yang mengacu pada buku pedoman penyelenggaraan kesehatan haji, dijalankan berdasarkan kewajiban yang telah diamanatkan. Namun tidak lepas dari pedoman penyelenggaraan kesehatan haji, berikut proses penggerakkan yang dilakukan, yaitu:10 a. Mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada jamaah haji. 9
Wawancara dengan Dr. Hj. Ati Pramudji H., MARS, Selaku Kepala Bidang P2PL tanggal 11-02-2011 10 Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, (Jakarta: Depkes RI, 2009), h. 51
61
b. Mengendalikan pelaksanaan imunisasi pada jamaah haji. c. Mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kesehatan pada jamaah haji. d. Mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada jamaah haji. e. Melakukan pengamatan penyakit pada jamaah haji. f. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kesehatan haji. g. Melaksanakan pelatihan tentang penyelenggaraan kesehatan haji. h. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kesehatan jamaah haji. i. Melakukan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD)-respon Kejadian Luar Biasa (KLB). j. Melakukan monitoring dan evaluasi. k. Melakukan pencatatan dan pelaporan. l. Melaksanakan kesiapsiagaan dan penangulanggan kejadian musibah massal. Adapun penggerakkan pelayanan kesehatan jamaah haji di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, yaitu: a. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada jamaah haji. b. Melakukan pengamatan penyakit pada jamaah haji, SKD dan respon KLB. c. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
62
Skema11
Semua jamaah haji
Pemeriksaan kesehatan pertama di puskesmas meliputi, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan
1. Jamaah haji sehat dan siap menunaikan ibadah haji 2. Telah mendapat imunisasi meningitis 3. Telah bebas dari penyakit menular 4. Hamil terkelola
1. 2. 3. 4.
Jamaah lanjut usia Jamaah resiko tinggi Hamil Status kesehatan perlu dirujuk
Pemeriksaan kesehatan kedua (rujukan) di rumah sakit rujukan
Bimbingan dan penyuluhan kesehatan jamaah haji (promotif)
4. Menjalankan Pengawasan (Controlling) Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yaitu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji baik dari sisi bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Dengan adanya pengawasan ini apabila ada kesalahan atau kekurangan dapat langsung diperbaiki. Sebagai 11
Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, (Jakarta: Depkes RI, 2009), h. 15
63
penanggung jawab dari berjalannya pelayanan kesehatan jamaah haji Dinas Kesehatan melakukan fungsi pengawasan dalam manajemen. Yang Pertama, menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Yaitu standar yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan sebuah kegiatan adalah kegiatan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan, sasaran, kuota dan target yang ingin dicapai. Sebagai contoh misalnya dalam hal pelaksanaan pertemuan persiapan pemeriksaan kepada ketua puskesmas dan pertemuan koordinasi dengan ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Yang bertujuan memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk persiapan pemeriksaan kesehatan untuk jamaah haji. Dan contoh lain pada pemeriksaan kesehatan jamaah haji. Yang bertujuan agar seluruh jamaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan domisili dari masing-masing jamaah. Jika ada jamaah haji yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan, maka disinilah diperlukannya pengawasan. Yang kedua, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan terukur. Sebagai contoh dalam hal pelayanan kesehatan jamaah haji, terdapat beberapa jenis kegiatan pemeriksaan didalamnya, seperti pemeriksaan tahap I dengan pemeriksaan tahap II. Oleh karena itu pengamatan setiap mingguan jika terjadi hambatan maka harus segera diperbaiki, yang bertugas dalam pemeriksaan kesehatan yaitu pihak puskesmas dengan membuat laporan tertulis atau data
tertulis
mengenai
kesehatan
jamaah
haji.
Yang
ketiga
membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan standar dapat dilihat dari alat
64
penunjang pemeriksaan kesehatan jamaah haji, sarana penunjang laboratorium, dan pelayanan kesehatan secara khusus atau secara umum untuk pemeriksaan kesehatan jamaah haji, apakah sudah memenuhi kriteria agar dapat diperoleh manfaat pelayanan kesehatan secara maksimal dan mendapatkan hasil kesehatan yang sesuai dengan diagnosis. Yang keempat, melakukan tindakan koreksi jika ada penyimpangan dalam proses kegiatan. Sehingga jika ada kekeliruan harus segera diperbaiki. Untuk itu pihak Dinas Kesehatan dapat memberikan masukan-masukan tentang prosedur kegiatan. Sebagai contoh misalnya kendala pada pelayanan kesehatan khususnya untuk jamaah haji mandiri. Minimnya informasi yang dimiliki oleh jamaah haji mandiri menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan jamaah haji, karena jamaah haji mandiri tidak tahu kapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap I, pemeriksaan rujukan bagi jamaah risiko tinggi (risti), pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji, pemeriksaan kesehatan tahap II serta kapan pelaksanaan vaksinasi haji. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut maka Dinas Kesehatan bekerjasama dengan puskesmas membuat program titip pesan dan sosialisasi jadwal kegiatan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji mandiri. Sehingga diharapkan tidak ada keterlambatan pada pemeriksaan kesehatan pada jamaah haji mandiri karena tidak tahu kapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan untuk selanjutnya kendala yang ada dapat dicari pemecahan masalah atau mencari alternatif tindakan.12
12
2011
Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana Surveilans, tanggal 18-02-
65
5. Melaksanakan Evaluasi (Evaluating) Melakukan evaluasi di dalam suatu organisasi memang sangat penting, karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Apakah yang dilakukan sudah berjalan maksimal atau belum? Apakah tujuan dan sasaran telah tercapai? Oleh sebab itu untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pertemuan evaluasi pemeriksaan kesehatan jamaah haji, yang dilaksanakan setelah rangkaian seluruh pemeriksaan kesehatan jamaah haji telah dilakukan selama ± 5 bulan. Evaluasi dilaksanakan selama satu hari dengan membahas secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan jamaah haji, sudah berjalan maksimal atau belum. Setelah pertemuan evalusi
secara
keseluruhan
selanjutnya
jamaah
haji
siap
untuk
melaksanakan vaksinasi haji sebelum pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji.13
B. Aspek Kesehatan yang Dilayani Dinas Kesehatan Kota Tangerang Perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan dengan kondisi yang memerlukan persiapan kesehatan yang memadai agar ibadah haji dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, sebelum keberangkatan jamaah haji memeriksakan kesehatannya ke unit pelayanan pemeriksa kesehatan haji di
13
Wawancara dengan Bpk. Suhardiman, SKM, MKM, Selaku Ketua Seksi P2I, tanggal 18-02-2011
66
daerah yaitu Dinas Kesehatan. Adapun aspek kesehatan yang dilayani pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang mencakup:14 1. Pemeriksaan Fisik yang terdiri dari : a. Tanda Vital: (1). Tekanan darah (2). Nadi meliputi: frekuensi, volume, tegangan, ritme. (3). Pernafasan meliputi : frekuensi, ritme. (4). Suhu, diukur diaksila dengan thermometer air raksa. b. Postur tubuh (termasuk tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh). c. Kulit, pemeriksaan meliputi warna kulit, kontinuitas, ujud kelainan kulit, turgor, intak dan lain-lain. d. Kepala, pemeriksaan termasuk bentuk dan simetrisitasnya dan kualitas rambut. Pemeriksaan syaraf cranial (diisi hasil pemeriksaan fungsi syaraf cranial dan tanda kelalaian), mata (diisi hasil pemeriksaan tajam penglihatan/visus,
kornea,
lensa
mata),
telinga
(diisi
fungsi
pendengaran , membrane tipani), hidung (diisi kondisi anatomis dan fungsinya), tenggorokan dan mulut (diisi hasil pemeriksaan tonsil, gigi-geligi, lidah, rongga, mulut). e. Leher, pemeriksaan simetrisitasnya, pembesaran kelenjar, kelainan organ. Tanda-tanda kelainan lain yang dapat dilihat bagian ini. f. Kelenjar dan pembuluh getah bening, pemeriksaan kekenyalan, nyeri tekan pada bijih kelenjar. g. Dada: 14
Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, tanggal 25-02-2011
67
(1). Pemeriksaan umum dan paru (2). Jantung h. Perut, meliputi semua organ dalam perut (lambung, usu, hati, limpa) dan massa abnormal. 2. Pemeriksaan penunjang yang terdiri dari :15 a. Laboratorium (1) Darah, pemeriksaan hemoglobin, laju endap darah, jumlah lekosit, hitung jenis leukosit, golongan darah dan rhesus, gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan darah lain atas indikasi. (2) Urin (3) Tes kehamilan (4) Elektrokardiografi (EKG) 3. Vaksinasi haji yang terdiri dari :16 a. Imunisasi Meningitis Meningokokus tetravalent ACW135Y Merupakan upaya pengebalan tubuh jamaah haji agar tidak sakit sebagai akibat penularan penyakit tertentu serta upaya memutus mata rantai penularan dan penyebaran penyakit dari dan ke tanah air. b. Imunisasi Influenza musiman (seasional) Jumlah jamaah haji yang sangat padat saat musim haji, serta kondisi ketahanan tubuh menuru, maka penularan penyakit menular langsung, terutama influenza menjadi sangat mudah. Penularan pada
15
Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana Surveilans, tanggal 25-02-
16
Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana Surveilans, tanggal 25-02-
2011
2011
68
jamaah usia lanjut, dan jamaah beresiko tinggi lainnya, rentan menjadi sakit dan dapat cepat memburuk. Imunisasi meningitis ataupun influenza dan jenis vaksin lain membutuhkan waktu agar tubuh dapat memiliki tingkat imunitas (kekebalan terhadap penyakit tertentu). Imunisasi influenza dapat sekaligus diberikan bersamaan dengan imunisasi meningitis, tetapi diberikannya pada tempat atau anggota tubuh yang berbeda.
C. Analisis terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji dan Aspek Kesehatan yang Dilayani Menurut analisis penulis seluruh rangkaian pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang berjalan berdasarkan fungsi manajemen sudah terealisasi dan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem manajemen yang dikelola dengan baik maka dapat menjalankan fungsi-fungsi merencana, mengorganisasi, menggerakkan dan mengawasi kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji dengan baik pula, sehingga terlaksannya pelaksanaan ibadah haji dengan aman, lancar, nyaman, tertib, teratur, dan ekonomis.
1. Perencanaan (Planning) Dari sumber data yang ada seluruh kegiatan perencanaan yaitu pertama, memberikan bimbingan dan penyuluhan pelayanan kesehatan kepada ketua puskesmas dan ketua KBIH, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2010 dan 12 Mei 2010, dengan jumlah 30 puskesmas dan 24 KBIH yang berada di Kota
69
Tangerang. Dan pada pelaksanaannya pertemuan puskesmas dengan Dinas Kesehatan dihadiri oleh seluruh undangan yaitu 30 puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada petugas puskesmas mengenai pelaksanaan
pemeriksaan
jamaah
haji
agar
tiap-tiap
puskesmas
mempersiapkan tim pemeriksaan yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap sebagai dokter pelaksana, 1 orang dokter, 2 orang perawat, 1 orang analis laboratorium, dan 1 orang administrasi. Dan bimbingan kepada ketua KBIH bertujuan
untuk
memberikan
informasi
kepada
pihak
KBIH
agar
mensosialisasikan informasi mengenai jadwal pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji. Namun untuk jamaah haji mandiri yang tidak bernaung dibawah KBIH dapat mengetahui informasi mengenai jadwal pemeriksaan kesehatan dengan mengunjungi puskesmas sesuai dengan domilisi jamaah haji tinggal. Kedua, pemeriksaan kesehatan jamaah haji tahap I bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan rujukan bagi jamaah resiko tinggi (risti) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei – 9 Juli 2010 dengan jumlah 2180 jamaah haji. Pemeriksaan kesehatan jamaah haji tahap I dilakukan pada 30 puskesmas yang tersebar di Kota Tangerang dari 33 Kecamatan. Maka jamaah haji dalam jangka waktu 2 bulan dapat memeriksakan kesehatannya berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan puskesmas berdasarkan domisili tempat tinggal. Sehingga, bila ada jamaah haji yang sudah memeriksakan kesehatannya terdapat penyakit yang berkategori resiko tinggi (risti), maka dapat dirujuk kerumah sakit untuk pembinaan dan pemeliharaan kesehatan sampai pada pemeriksaan kesehatan tahap II. Ketiga, pembinaan dan pemeliharaan
70
kesehatan jamaah haji yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei – 16 Oktober 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan dan untuk jamaah haji golongan risti dapat menjalani pengobatan sesuai dengan penyakit yang diderita oleh jamaah haji. Keempat, pemeriksaan kesehatan jamaah haji tahap II dilaksanakan pada tanggal 26 Juli – 7 Agustus 2010, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan, untuk mengetahui perkembangan kesehatan jamaah haji sebelum melaksanakan vaksinasi haji. Kelima, pelaksanaan vaksinasi haji kepada seluruh jamaah haji, yang dilakukan pada tanggal 27 September – 1 Oktober 2010. Tabel Jadwal Kegiatan : NO.
TANGGAL
KEGIATAN
1.
6 Mei 2010
Pertemuan Persiapan Rikkes JH Tk.Puskesmas
2.
17 Mei – 9 Juli 2010
Pelaksanaan Rikkes I JH
3.
17 Mei – 9 Juli 2010
Pelaksanaan Rikkes RS Rujukan
4.
26 Juli - 7 Agustus 2010
Pelaksanaan Rikkes II (terakhir)
5.
23 – 27 Agustus 2010
6.
21 September 2010
7.
27 Sept – 1 Okt 2010
8.
17 Mei - 16 Oktober 2010
Pelaksanaan Pembinaan JHI
9.
20 – 25 Desember 2010
Pelaksanaan Pelacakan K3JH
Pengiriman BKJH & Lap Hasil Rikkes II ke Dinkes Kota Pertemuan evaluasi Rikkes JH Pelaksanaan Vaksinasi
Sumber Data: P2PL Dinas Kesehatan Kota Tangerang
2. Pengorganisasian (Organizing) Dalam pengorganisasian terdapat kerjasama tersebut antara pihak Dinas Kesehatan dengan Puskesmas. Dari tiap-tiap puskesmas telah menyiapkan tim
71
khusus pemeriksaan haji, yang terdiri dari 6 orang sehingga pelayanan umum di puskesmas dengan pelayanan kesehatan jamaah haji terpisah. Dan pihak Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyiapkan tim khusus sebanyak 54 orang untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan jamaah haji. Kerjasama ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Kota Tangerang tentang tim penyelenggara pemeriksaan kesehatan jamaah haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang,
yang
berisi
diantaranya
melakukan
seluruh
rangkaian
penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jamaah haji dan Biaya kegiatan dibebankan kepada APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010 dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada tim pemeriksa kesehatan jamaah haji untuk setiap puskesmas yang berada di kawasan Kota Tangerang. Adapun isi dari Surat Keputusan diantaranya Melakukan konsultasi teknis dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jamaah haji. Adapun tahapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jamaah haji sebagai berikut:
Walikota Tangerang Pembina
Wakil Walikota Tangerang Pembina
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Penanggung Jawab
Asisten Ekbang dan Kesmas Wakil Penanggung Jawab
72
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Ketua
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang Wakil Ketua
Kepala Bidang PP&PL Dinas Kesehatan Kota Tangerang Sekretaris
Puskesmas Wilayah Kota Tangerang
3. Penggerakkan (Actuating) Dalam manajemen penggerakkan (actuating) merupakan bagian dari menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan program sehingga dapat terlaksana sesuai rencana. Dapat dilihat dari pelaksanaan dan bimbingan kepada puskesmas, seluruh undangan menghadiri pertemuan ini, karena mengingat penting informasi pelaksanan pemeriksaan kepada jamaah haji dan secara teknis pemeriksaan kesehatan dilakukan di puskesmas dan untuk vaksinasi haji baru dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Namun pada pertemuan KBIH dengan Dinas Kesehatan, 17 KBIH hadir dalam pertemuan ini dan ada 7 KBIH yang berhalangan hadir dan tidak ada perwakilannya, disebabkan pertemuan ini bersamaan dengan pertemuan Kementrian Agama mengenai persiapan keberangkatan ibadah haji. Dari hasil data yang tercantum di Kementrian Agama pada musim haji tahun 2010 terdapat 2180 jamaah haji yang sudah mendapat nomor porsi untuk keberangkatan haji tahun 2010. Dari 2180 jamaah
73
diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dikarenakan jika jamaah haji tidak mencapai istitho’ah (mampu) dalam kesehatan dan dinyatakan sehat, maka jamaah haji tidak dapat melaksanakan ibadah haji. a. Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin Frequency
Percent
Cumulative Percent
L
1023
46.9
46.9
P
1157
53.1
100.0
Total
2180
100.0
Sumber data: P2PL Dinas Kesehatan Kota Tangerang
b. Jamaah Haji Menurut Kelompok Umur No.
Frequency
Percent
Cumulative Percent
1
311
14.3
14.3
2
718
32.9
47.2
3
769
35.3
82.5
4
382
17.5
100.0
2180
100.0
Total
Sumber Data: P2PL Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Dan untuk pemeriksaan jamaah haji dilakukan sesuai domilisi tempat tinggal jamaah. Adapun data jamaah yang melakukan pemeriksaan dalam 30 puskesmas yang terdiri dari : No.
Puskesmas
Jumlah Jamaah
1.
Cibodasari
318
2.
Cipondoh
188
3.
Sukasari
150
74
4.
Larangan Utara
145
5.
Kunciran
131
6.
Jalan Baja
117
7.
Cipadu
105
8.
Tajur
98
9.
Poris Plawad
89
10.
Karawaci Baru
86
11.
Ciledug
85
12.
Pasar Baru
81
13.
Gondrong
80
14.
Karang Tengah
75
15.
Neglasari
55
16.
Panunggangan
46
17.
Ketapang
40
18.
Batu Ceper
36
19.
Jatiuwung
33
20.
Periuk Jaya
32
21.
Tanah Tinggi
26
22.
Bugel
24
23.
Jurumudi Baru
22
24.
Kedaung Wetan
22
25.
Poris Gaga
21
26.
Benda
19
27
Gembor
18
75
28
Pedurenan
18
29.
Pondok Bahar
11
30.
Pabuaran Tumpeng
9
Total
2180
Sumber Data: P2I Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan haji pada puskesmas cibodasari memiliki presentasi jumlah jamaah haji terbanyak, dan puskesmas pabuaran tumpeng memiliki presentasi jumlah terkecil, karena pemeriksaan kesehatan berdasarkan domisili jamaah haji dan sesuai dengan pendaftar haji, sehingga pada pemeriksaan kesehatan puskesmas cibodasari memilki pasien jamaah haji lebih banyak dari puskesmas lainnya. Hasil Pemeriksaan Tahap I Kesehatan Jamaah Haji Tahun 2010 No.
Resiko Tinggi II Diagnosa
Jumlah Jamaah
1.
Sehat
1.915
2.
Hipertensi
150
3.
Hiperkolestrol
26
4.
Diabetes Melitus
17
5.
Artritis
12
6.
Gatritis
10
7.
Dislipidemi
5
8.
Anemia
5
9.
Mialgia
4
10.
Dyspepsia
4
11.
Asma
4
76
12.
Hipotensi
3
13.
Hiperlipidemi
3
14.
Isk
3
15.
Rinitis
2
16.
Sinusitis
2
17.
Faringitis
2
18.
Obesitas
2
19.
Hemoroid
2
20.
Bronkitis
2
21.
Osteoporosis
1
22.
Vertigo
1
23.
TB Paru
1
24.
Omsk
1
25.
Hiperuremi
1
26.
Demartitis
1
27.
Ispa
1 Total
2180
Sumber Data: P21 Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Pada pemeriksaan tahap I untuk jamaah haji yang sehat sebanyak 1.915 orang jamaah, yang terdiagnosa memiliki penyakit sebanyak 265 orang jamaah. Dan pada pemeriksaan tahap I penyakit yang paling banyak di derita jamaah haji adalah penyakit hipertensi sebanyak 150 orang jamaah, dan untuk penderita ispa hanya 1 orang jamaah.
77
Hasil Pemeriksaan Tahap II Kesehatan Jamaah Haji Tahun 2010 No.
Resiko Tinggi II Diagnosa
1.
Sehat
2.
Isk
Jumlah Jamaah 2.176 4
Total
2180
Sumber Data: P21 Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Dalam pemeriksaan tahap II ada peningkatan kesehatan jamaah haji, dapat dilihat dari data diatas bahwa jumlah jamaah haji yang terdiagnosa sehat sebanyak 2.176 orang jamaah dan yang terdiagnosa menderita isk (infeksi saluran kemih) sebanyak 4 orang jamaah. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan jamaah haji sudah berjalan dengan baik dengan melihat data yang ada, optimalisasi para petugas kesehatan dalam mendiagnosa segala jenis penyakit dan memberikan pembinaan serta pemeliharaan kepada jamaah haji hingga jamaah haji dinyatakan sehat dan dapat melaksanakan vaksinasi haji. Untuk pelaksanaan vaksinasi haji seluruh jamaah haji yang berjumlah sebanyak 2180 orang jamaah haji diwajibkan melakukan vaksinasi meningitis meningokokus yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan untuk jamaah haji yang melakukan imunisai influenza sebanyak 845 orang jamaah haji, karena imunisasi influenza ini sifatnya hanya anjuran dan tidak gratis maka tidak banyak jamaah haji yang melakukan imunisasi influenza ini.
78
4.
Pengawasan (Controlling) Menurut analisis penulis dalam pengawasan pelayanan kesehatan jamaah
haji dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan berjalan kurang baik. Dalam pengawasan ini Dinas Kesehatan melakukan personal observation dan report. Sesuai dengan perencanaan bahwa pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan personal observation dengan kunjungan ke setiap puskesmas dalam jangka waktu 2 minggu sekali dengan 2 orang petugas dari Dinas Kesehatan. Namun pengawasan ini berjalan kurang baik karena dilakukan hanya dua kali selama kegiatan pemeriksaan kesehatan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan memperhatikan perkembangan jamaah haji yang sudah atau belum melakukan pemeriksaan kesehatan, memperhatikan kelayakan kegunaan peralatan medis, dan memperhatikan sarana penunjang seperti laboratorium, ruangan pelayanan kesehatan pihak puskesmas melakukan laporan (report) kepada Dinas Kesehatan mengenai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, karena Dinas Kesehatan tidak melakukannya sesuai perencanaan yang ada.
5. Evaluasi (Evaluating) Dari pengamatan penulis fungsi manajemen pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan pada tingkat evaluasi sudah berjalan baik, Evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dengan melihat input, proses dan output yaitu dalam evaluasi input ini yaitu jamaah haji dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Untuk
79
evaluasi proses yaitu dengan cara mengamati hasil pelaporan dan pencatatan dari pihak puskesmas mengenai hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji melalui BKJH (Buku Kesehatan Jamaah Haji) dan mengamati vaksinasi haji yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan, evaluasi ini memfokuskan pada aktifitas program pemeriksaan kesehatan jamaah haji. dan Evaluasi Ouput yakni mengamati hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji dan kegiatan vaksinasi haji merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh jamaah haji dan kegiatan vaksinasi haji sudah berjalan sesuai standar Dinas Kesehatan. Dan Menurut analisis penulis mengenai aspek kesehatan yang dilayani Dinas Kesehatan, yakni seluruh jamaah haji sebanyak 2180 yang terdiri dari 1023 jamaah haji laki-laki dan 1157 jamaah haji perempuan, yang mana diwajibkan mengikuti pelayanan kesehatan jamaah haji dan mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan fisik (General Check Up) dan jamaah haji dapat memeriksakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Kesehatan yaitu pada tanggal 17 Mei – 9 Juli 2010 untuk tahap pertama. Pemeriksaan tahap kedua dilakukan pada tanggal 26 Juli- 7 Agustus 2010. Untuk pemeriksaan penunjang (test laboratorium) dengan melakukan test urin, kehamilan, darah dan EKG. Dan untuk vaksinasi haji dilakukan kepada seluruh jamaah haji pada tanggal 26 September – 1 Oktober. Pentingnya pemeriksaan dan pelayanan kesehatan ini guna kelancaran dan mencapai jamaah haji yang sehat mandiri. Dan pada realisasinya kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Meskipun ada beberapa fungsi yang berjalan tidak baik, dan diperlukannya peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan kesehatan jamaah haji.
BAB V PENUTUP
Berdasarkan uraian mengenai “ Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada Musim Haji Tahun 2010” yang telah dibahas dalam beberapa bab sub bab sebelumnya, melalui proses penelitian dengan melakukan studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara. Maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: A. Kesimpulan 1. Penerapan manajemen di Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan jamaah haji berdasarkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
penggerakkan,
dan
pengawasan
sebagai
proses
berjalannya kegiatan sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya perencanaan
yang
tersusun,
pengorganisasian
yang
terstruktur,
penggerakkan yang berjalan sesuai dengan rencana dan adanya pengawasan serta evaluasi dalam kegiatan proses pelayanan kesehatan jamaah haji dapat berjalan efektif dan tercapainya tujuan dari penyelenggaraan kesehatan jamaah haji yang bersifat kontinum dan komprehensif dengan melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan, pengobatan, pemeliharaan kesehatan terhadap jamaah haji sesuai standar agar jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya
80
81
serta dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan kemandirian jamaah haji. 2. Aspek kesehatan yang di layani Dinas Kesehatan Kota Tangerang antara lain : pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan vaksinasi. Untuk pemeriksaan fisik meliputi, pemeriksaan general check up (dari kepala hingga perut), pemeriksaan penunjang meliputi test darah, urin, test kehamilan, dan EKG, dan untuk vaksinasi meliputi imunisasi meningitis dan influenza.
B. Saran-saran 1. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, guna kelangsungan kegiatan pelayanan kesehatan agar berjalan lebih baik dan efektif. 2. Diharapkan mengadakan sosialisasi yang lebih intens kepada para jamaah haji untuk penjadwalan pelaksanaan pelayanan kesehatan, agar para jamaah tidak ada yang ketinggalan informasi dan menlaksanakan pemeriksaan. 3. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang sesuai dan berkualitas baik, guna menunjang berjalannya kegiatan secara optimal.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Zaziri, Abdurrahman, Fiqih 4 Mazhab Bagian Ibadat (Puasa, Zakat, Haji, Kurban), Jakarta : Darul Ulum Press, 1996 Basyuni, Muhammad M., Reformasi Manajemen Haji, Jakarta: FDK PRESS 2008 Effendi, E.K. Mochtar, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam. Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1996 Halim, Abdul, Ensiklopedi Haji dan Umroh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Handoko. T. Hani, Manajemen, Yogyakarta : BPFE, 1997 Buku Profil Kota Tangerang, Tahun 2009 J. Mleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000) Julitirsa, Daiti, dan Suprihanto, John, Manajemen Suatu Pengantar. Yogyakarta : BPFE. 1992 Kardaman, AM, Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1996 Kasmir, Etika Customer Service, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 Website.Kota Tangerang.com KMK, No. 442, ttg Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.Pdf Kottler, Philip, Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Jakarta: Erlangga, 1995 Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Diterbitkan 2010 Marfudin, Ade, Peduli Kesehatan Haji 2010, Jakarta: Lembaga Dakwah Kesehatan UIN SYAHID, 2010 Moekijat, Kamus Manajemen, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990 Muarif Ambary dkk, Hasan, Ensiklopedi Islam, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
82
83
Muctarom, Zaini, Dasar-Dasar Manajemen Dakwah, Yogyakarta: Al-Amin Press. 1996 Muninjaya, A. A. Gde, Manajemen Kesehatan, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004 Nasution, Harun Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta, Djembatan, 1992, Nizam, Ahmad dan Hasan, Alatif, Manajemen Haji, Jakarta : Zikru Hakim, 2000 Notoatmodjo, Soekidjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, Jakarta:Rineka Cipta, 2007 Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Departemen Kesehatan RI: 2009 Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan RI : 2010 Rahmat, Jalaludin, Metode Penelitian Komunikasi dilebfkapi Contoh Analisis Statistik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006. Ruslan, Rosady, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Rosada, 1998 Syari’ati, Ali, Haji , Bandung: Penerbit Pustaka, 2000 Usman, Husain dan Setiady Akbar, Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003 Zein, Umar, & H, KPTI, Kesehatan Perjalanan Haji, Bogor: PRENADA MEDIA, 2003
PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat Kota Tangerang yang sehat secara mandiri berupa : 1. Upaya Kesehatan Wajib, meliputi : a) Promosi Kesehatan b) Kesehatan Lingkungan c) Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB d) Perbaikan Gizi e) Pemberantasan Penyakit Menular f) Pengobatan 2. Upaya Kesehatan Pengembangan Dilaksanakan di Kota Tangerang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, meliputi : a) Upaya kesehatan sekolah b) Upaya kesehatan olah raga c) Upaya perawatan kesehatan masyarakat d) Upaya kesehatan kerja e) Upaya kesehatan gigi dan mulut f) Upaya kesehatan jiwa g) Upaya kesehatan mata h) Upaya kesehatan usia lanjut i) Upaya kesehatan reproduksi j) Upaya pengawasan obat dan makanan
k) Upaya pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan swasta. l) Upaya pembinaan dan pengawasan pengobatan tradisional 3. Upaya Kesehatan Penunjang a) Labkesda meliputi laboratorium lingkungan, laboratorium gizi dan laboratorium medis/klinis b) Pencatatan dan pelaporan (pengembangan sistem informasi kesehatan).
HASIL WAWANCARA
Nama
: Ikhwan, SKM
Jabatan
: Pelaksana Surveilans
Tempat
: Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Jln. Daan Mogot no.62 Tangerang.
Hari/Tanggal : Jum’at, 14 Januari 2011 Waktu
: 09.30-11.30 WIB
1. Bagaimana sejarah berdirinya Dinas Kesehatan Kota Tangerang ini Pak? Jawaban : Untuk sejarah berdirinya Dinas Kesehatan ini, sama dengan sejarah berdirinya Kota Tangerang, yang saya tahu pada tahun 2003, untuk sejarahnya mba bisa liat di web Kota Tangerang atau mba bisa tanya di bawah di bagian perencanaan, bertemu dengan Ibu Sri. Mengenai sejarah berdirinya mba bisa dapat informasinya disana. 2. Selanjutnya, mengenai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang? Jawaban : Visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang paling utama yakni masyarakat Kota Tangerang yang sehat secara mandiri, dan untuk misi salah satunya adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Untuk lebih jelas dan lengkapnya nanti mba, saya berikan profile Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Sehingga data-data yang mba perlukan dapat
masukkan ke dalam pembahasan mengenai gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Tangerang, seperti adanya strategi dan kebijakan, program-program kesehatan, 3. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Kesehatan Kota Tangerang? Jawaban: Struktur organisasinya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional, dan dibawahnya terdapat bidang bina kesehatan masyarakat, bidang pelayanan kesehatan, bidang pengembangan sumber daya dan bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang mengurus pelayanan kesehatan jamaah haji. 4. Sudah berapa periode kepemimpinan Dinas Kesehatan Kota Tangerang ini pak ? Jawaban: Sudah dua periode yaitu periode pertama tahun 1993-2007 dipimpin oleh dr. H. R. Nuriman Machsudin, M.Kes. dan pada periode kedua tahun 2007hingga sekarang dr. Hj. Lelly Indrawati, M. Kes.
Hari/Tanggal : Jum’at, 14 Januari 2011 Waktu
: 09.30-11.30 WIB
1. Bagaimana sistem perencanaan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang? Jawaban:
Baik, untuk perencanaan kami ada jadwalnya dari proses persiapan, pertemuan,
pembekalan,
dan
teknik
pemeriksaan.
Namun
didalam
perencanaan tersebut terdapat perkiraan masa depan, perumusan sasaran untuk mencapai tujuan, penetapan metode dan kebijakan, penetapan waktu, lokasi biaya dan faktor penunjang lainnya. Dan untuk isi perencanaan, petugaspetugasnya dan waktu pelaksanaannya, mba saya berikan susunan perencanaan pelaksanaan pelayanan kesehatan jamaah haji (diberikan tabel), untuk no. 1. Yaitu pertemuan persiapan pemeriksaan PKM, pelaksana pihak Dinkes dan sasarannya ketua PKM, no. 2. Pertemuan koordinasi dengan KBIH, pelaksananya pihak Dinkes dan sasarannya ketua KBIH, no. 3-7 yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan jamaah haji I (PKM), pemeriksaan rujukan bagi jamaah risti, pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji, pemeriksaan kesehatan jamaah haji II (terakhir), dan pengiriman BKJH yang telah diisi ke Dinkes, pelaksananya Puskesmas untuk sasarannya jamaah haji, no. 8. Pertemuan evaluasi pemeriksaan PKM, pelaksananya pihak Dinkes sasarannya Jamaah haji, no.9 dan 11. Pelaksananaan vaksinasi haji dan pelacakan K3JH, pelaksananya pihak Dinkes dan sasarannya jamaah haji. 2. Apakah saya boleh minta susunan jadwal nya pak? Jawaban : Tentu, nanti saya akan berikan. 3. Bagaimana untuk pembiayaan dan fasilitas lain? Jawaban : Untuk biaya anggarannya dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan fasilitas terdiri dari alat-alat medis yang digunakan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit.
4. Kendalanya apa saja pak dalam pelaksanaan pemeriksaan di Puskesmas? Jawaban: Biasanya dari perlengkapan pemeriksaan, ya seperti contoh tidak lengkapnya ruang laboratorium di puskesmas, sarana dan prasarana puskesmas dan fasilitas – fasilitas lain.
Hari/Tanggal : Jum’at, 18 Februari 2011 Waktu
: 09.30-11.00 WIB
1. Bagaimana untuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jamaah haji? Jawaban: Untuk pengawasan yang dilakukan yaitu menentukan standar pengawasan dengan melihat target, sasaran, dan tujuan misalnya pelaksanaan pertemuan persiapan pemeriksaan, kemudian menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam hal pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan I dan II, selanjutnya membandingkan pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan seperti apakah alat penunjang sudah dalam kategori memenuhi persyaratan, sarana penunjang laboratorium, dan pelayanan kesehatan secara khusus atau secara umum untuk pemeriksaan kesehatan jamaah haji, selanjutnya kendala dalam pelayanan sehingga diperlukannya evaluasi dan tindakan koreksi jika ada penyimpangan dalam proses kegiatan, misalnya pada jamaah haji mandiri yang kurang informasi mengenai pemeriksaan jamaah haji.
Hari/Tanggal : Jum’at, 25 Februari 2011 Waktu
: 09.30-11.00 WIB
1. Melanjutkan pertanyaan yang kemarin pak, untuk aspek-aspek kesehatan apa saja yang dilayani Dinas Kesehatan terhadap jamaah haji? Jawaban: Mencakup pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan vaksinasi haji. 2. Apa saja komponennya pak? Pemeriksaan fisik meliputi test dari kepala hingga perut, pemeriksaan penunjang meliputi laboratorium yang didalamnya ada test urin, darah, kehamilan, EKG dan untuk vaksinasi meliputi imunisasi meningitis meningokokus dan imunisasi influenza. Untuk lebih jelasnya bisa mba tambahkan dari buku pedoman.
TTD
(Isnaini S.)
(Ikhwan, SKM)
HASIL WAWANCARA
Nama
: Suhardiman, SKM, MKM
Jabatan
: Ketua Seksi P2I
Tempat
: Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Jln. Daan Mogot no.62 Tangerang.
Hari/Tanggal : Jum’at,04 Februari 2011 Waktu
: 10.00 -11.30 WIB
1. Bagaimana pengorganisasian dalam pelayanan kesehatan jamaah haji? Jawaban: Untuk pengorganisasian yang pertama yaitu adanya koordinasi atau kerjasama dengan pihak puskesmas dalam hal pemeriksaan kesehatan jamaah haji, yang terdiri 1 ketua dan 5 anggota meliputi dokter, perawat, analis laboratorium dan administrasi. Untuk pihak Dinas Kesehatan yaitu sesuai dengan surat keputusan walikota pada pelayanan kesehatan jamaah haji di Dinas Kesehatan berada di sub bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Didalamnya meliputi tim-tim yang bertugas sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok yang ada. Tim-tim ini diantaranya tim administrasi, tim pelayanan kesehatan, tim pemeriksaan, dan tim bimbingan dan penyuluhan. 2. Bagaimana untuk susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang? Jawaban :
Baik, pertama dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang yaitu yang bertanggung jawab atas seluruh proses kegaitan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan ibadah haji, kepala bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yaitu bidang yang ditunjuk dalam pelaksanaan pemeriksaan atau vaksinasi jamaah haji. dan ada beberapa bidang lain nanti saya berikan susunannya
secara
lengkap.
Karena
ada
pembagian-pembagian
tim
didalamnya serta susunan di puskesmas
Hari/Tanggal : Jum’at, 18 Februari 2011 Waktu
: 08.30-10.00 WIB
1. Bagaimana pelaksanaan evaluasinya pak ? Jawaban : Dalam sebuah organisasi evaluasi sangat penting, agar perencanaan yang telah ditetapkan berjalan maksimal, untuk pelayanan kesehatan jamaah haji ini melakukan evaluasi dengan melihat hasil akhir dari pelayanan pemeriksaan jamaah haji. Setelah itu jamaah haji siap untuk melaksanakan vaksinasi haji. dalam evaluasi melalui input-proses-output. Maka dari sini akan terlihat hasilnya. Untuk pelayanan pemeriksaan jamaah haji evaluasi kegiatannya melalui BKJH ( Buku Kesehatan Jamaah Haji).
Hari/Tanggal : Jum’at, 25 Maret 2011 Waktu
: 15.30 – 16.30 WIB
1. Berapa jumlah jamaah haji pria dan wanita? Jawaban : Untuk jamaah haji pria ada 1023 orang dan jamaah wanita 1157 orang. 2. Berapa jumlah pemeriksaan jamaah haji di setiap puskesmas? Jawaban : Untuk jumlahnya banyak, nanti saya berikan datanya. Sekaligus nanti saya berikan data mengenai hasil pemeriksaan jamaah haji beserta jenis penyakitnya.
TTD
(Isnaini S.)
(Suhardiman, SKM, MKM)
HASIL WAWANCARA
Nama
: dr. Hj. Ati Pramudji H., MARS
Jabatan
: Kepala Bidang P2PL
Tempat
: Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Jln. Daan Mogot no.62 Tangerang.
Hari/Tanggal : Jum’at,11 Februari 2011 Waktu
: 14.00-16.00 WIB
1. Bagaimana untuk penggerakkan pelayanan kesehatan jamaah haji? Jawaban : Dalam penggerakkan yang dilakukan semua sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kesehatan haji, salah satunya, mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada jamaah haji, mengendalikan pelaksanaan imunisasi pada jamaah haji, mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kesehatan pada jamaah haji. dan untuk lebih lengkapnya mba bisa liat di buku pedoman tersebut. 2. Dalam penggerakkan atau pelaksanaan ini ada berapa KBIH dan Puskesmas yang hadir dalam pertemuan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan jamaah haji? Jawaban:
Ada 24 KBIH dan 30 Puskesmas dan yang hadir dari KBIH hanya 17, sisanya 7 KBIH berhalangan hadir karena ada pertemuan dengan Depag. Untuk puskesmas seluruhnya hadir. 3. Untuk data jamaah haji yang melakukan vaksinasi ada berapa ya bu? Jawaban : Jumlah jamaah haji Kota Tangerang pada tahun 2010 ada 2180 orang, karena sifat dari vaksinasi ini adalah wajib maka seluruh jamaah haji diwajibkan mendapatkan vaksinasi meningitis, kecuali untuk vaksinasi imunisasi karena sifatnya anjuran, maka hanya beberapa jamaah haji saja yang melakukan vaksinasi imunisasi.
TTD
(Isnaini S.)
(dr. Hj. Ati Pramudji H., MARS)
