Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan, anggaran

BAB I I.1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

S

etiap

instansi

Pemerintah

mempunyai

kewajiban

menyusun

Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban

kinerja

suatu

instansi

dalam

mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BSN. Penyusunan Laporan Kinerja

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahun 2015, Laporan Kinerja 2015 disusun secara berjenjang. Kinerja Biro PKT memberikan kontribusi khususnya pada kinerja sekretariat utama BSN dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kesestamaan BSN tahun 2015.

I.2

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan, anggaran 2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

1

dan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan sarana prasarana dan ketatausahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro PKT, dengan tujuan sebagai berikut : 1.

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa

rekomendasi

untuk

menjadi

masukan

dalam

menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Biro PKT adalah salah satu unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan

Sekretariat Utama BSN. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Biro PKT adalah mengkoordinasikan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro PKT menyelenggarakan fungsi: 1.

Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, program dan perencanaan;

2.

Penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;

3.

Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta inventarisasi kekayaan negara;

2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

2

4.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

5.

Pelaksanaan urusan rumah tangga;

6.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Struktur Biro PKT dapat dilihat pada gambar berikut.

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

Bagian Perencanaan dan Program

Bagian Keuangan

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Gambar I.1 Struktur Organisasi Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro PKT mempunyai tata kerja yang didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu : 1.

Bagian

Perencanaan

dan

Program,

dengan

tugas

melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan anggaran di bidang standardisasi. 2.

Bagian Keuangan, dengan tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan.

3.

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, dengan tugas melaksanakan urusan

tata

persuratan,

kearsipan,

penggandaan,

rumah

tangga,

perjalanan dinas, penggajian, serta urusan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi

dan penghapusan barang/kekayaan milik

negara.


3

I.4

SUMBER DAYA MANUSIA Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan

31 Desember 2015 Biro PKT memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut: Tabel I.1 Pegawai Biro PKT No

Unit Kerja

Jumlah Orang

1.

Kepala Biro PKT

1

2.

Bagian Perencanaan dan Program

11

-

3.

PNS CPNS

7 4

Bagian Keuangan

23

-

4.

PNS CPNS

19 4

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga -

PNS CPNS

36 30 6

Jumlah

71

Gambar I.2 Grafik Pegawai Biro PKT


4

I.5

PERAN STRATEGIS BIRO PKT Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Sesuai dengan UU SPK, BSN mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI, serta memberikan fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang menerapkan standar dan berpengaruh kepada peningkatan daya saing produknya. Sekretariat Utama sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, baik peran anggaran, penyediaan sarana prasarana, legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, kehumasan maupun pengawasan. Dalam upaya mendukung Sekretariat Utama untuk menjalankan peran penganggaran, pengelola keuangan, urusan ketatausahaan dan penyediaan sarana prasarana, Biro PKT telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia ke depan. Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Biro PKT POTENSI Pengelolaan Anggaran yang baik dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut mulai tahun 2009

PERMASALAHAN  Masih rendahnya perhatian pengambil kebijakan dari para pemangku kepentingan utama yang terkait dengan pengembangan SPK  Anggaran kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) masih terbatas

TINDAK LANJUT  Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan program antar K/L  Pengusulan penambahan anggaran  Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama


5

POTENSI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

 Kinerja BSN masih belum optimal dan belum terukur pencapaiannya dengan tepat.  Belum tersedianya gedung kantor BSN secara permanen sebagai salah satu identitas lembaga. Saat ini gedung kantor masih ijin pakai di Gedung I BPPT

 Penyediaan gedung perkantoran yang permanen  Penyediaan sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang mendukung untuk menjalankan tugas kerja di gedung I BPPT

 Sarana dan prasarana ruang kerja yang tersedia masih terbatas

Gambar I.3 Foto Bersama Pegawai Biro PKT


6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS II.1.1 Visi dan Misi

R

umusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI “Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel”

MISI 1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN. 2. Memfasilitasi

pemenuhan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program,

dan

kegiatan

dalam rangka

merealisasi

misi.

Tujuan

yang

dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro PKT telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.


7

Sasaran ini merupakan sasaran strategis di lingkungan Biro PKT selaku unit yang memberikan layanan kepada unit teknis di lingkungan BSN. Biro PKT dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKT harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2015, tujuan dan sasaran Biro PKT pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Biro PKT tahun 2015 berbeda dengan Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019. Perbedaan ini dikarenakan Perjanjian Kinerja tahun 2015 ditetapkan lebih dahulu daripada Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019, sehingga dalam penyusunan Renstra terdapat penyempurnaan kembali terhadap rumusan tujuan dan sasaran Biro PKT. Berikut tujuan dan sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

TUJUAN Tujuan sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 : 1.

Meningkatnya

kualitas

layananan

perencanaan,

keuangan,

dan

ketatausahaan dan rumah tangga 2.

Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas

3.

Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT

4.

Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel

5.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN

6.

Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Sedangkan tujuan yang akan dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya

kualitas

layananan

perencanaan,

keuangan,

dan

ketatausahaan dan rumah tangga 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN


8

SASARAN Sasaran sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 : 1.

Meningkatnya

kualitas

layananan

perencanaan,

keuangan,

dan


Terlaksananya pengelolaan anggaran yang berkualitas

3.

Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT

4.

Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel

5.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN

6.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro PKT berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi

2.

Terselenggaranya pengelolaan keuangan

3.

Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

4.

Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi

II.2 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun. Berikut adalah perjanjian kinerja Biro PKT tahun 2015 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.


9

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2015 No 1.

Sasaran Tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi

Indikator Kinerja 1. Nilai evaluasi LAKIP (dokumen LAKIP)

B (predikat)

2. Jumlah dokumen Renja

1 Dokumen

3. Jumlah dokumen RKAKL

1 Dokumen

4. Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja

1 Dokumen

5. Jumlah Laporan Monev Kegiatan

2.


1 Kali

7. Jumlah sosialisasi/ workshop perencanaan dan penganggaran

5 Kali

8. Opini BPK atas Laporan Keuangan (laporan keuangan)

WTP (opini)

9. Jumlah kebijakan pengelolaan anggaran

1 Kebijakan

11. Jumlah konsep revisi PP tarif PNBP

12. Jumlah sosialisasi PNBP Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

1 Laporan

6. Jumlah pelaksanaan Raker

10. Laporan pengelolaan anggaran dan PNBP

3.

Target 2015

2 Laporan 1 Dokumen 2 kali

13. Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara

1 Laporan

14. Jumlah Laporan penghapusan BMN

1 Laporan

15. Jumlah Laporan penetapan status BMN

1 Laporan

16. Jumlah Laporan pengalihan status BMN

1 Laporan

17. Jumlah kebijakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

1 Kebijakan


10

No

Sasaran

4.

Indikator Kinerja

Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi l

Target 2015

18. Jumlah sarana dan prasarana yang dapat disediakan

762 unit

19. Jumlah sosialisasi/ bimtek tata usaha dan rumah tangga

4 kali

20. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung Lab SNSU

1 Dokumen

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT menetapkan 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan

untuk

mengukur

keberhasilan

atau

kegagalan

pada

setiap

pelaksanaannya. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT melaksanakan 2

(dua) program dengan

2

(dua) kegiatan. Adapun

keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan: Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, dilaksanakan melalui :

a. Penyusunan program dan anggaran, b. Evaluasi/laporan kegiatan, c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), e. Tata usaha kearsipan dan pimpinan.


11

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN, dilaksanakan melalui pengadaan sarana dan prasarana aparatur BSN.

Gambar II.1 Kantor Biro PKT


12

BAB III

A

AKUNTABILITAS KINERJA kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. Biro PKT berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Capaian Kinerja Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro PKT, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2015 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.


13

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Biro PKT Tahun 2015 NO

I.

TUJUAN/ SASARAN

Meningkatnya

TARGET

INDIKATOR KINERJA

kualitas

layananan

perencanaan,

CAPAI AN %

REALISASI

keuangan,

dan



1. Nilai evaluasi LAKIP (dokumen LAKIP)

B (predikat)

B (predikat)

100%


1 Dokumen

1 Dokumen

100%


1 Dokumen

1 Dokumen

100%


1 Dokumen

1 Dokumen

100%


1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Kali

1 Kali

100%

5 Kali

5 Kali

100%

WTP (opini)

WTP

100 %

6. Jumlah pelaksanaan Raker 7. Jumlah sosialisasi/ workshop perencanaan dan penganggaran 2.


8. Opini BPK atas Laporan Keuangan (laporan 9. Jumlah kebijakan keuangan) pengelolaan anggaran 10. Laporan pengelolaan anggaran dan 11. Jumlah PNBP konsep revisi PP tarif PNBP 12. Jumlah sosialisasi PNBP

(opini) 1 Kebijakan

1 kebijakan

100 %

2 Laporan

2 Laporan

100 %

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

2 kali

3 kali

150 %


14

NO 3.

II.

TARGET

REALISASI

CAPAI AN %

13. Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 14. Jumlah Laporan penghapusan BMN

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%


1 laporan

1 laporan

100%


1 laporan

1 laporan

100%


1 kebijakan

1 kebijakan

100%

TUJUAN/ SASARAN Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

pemenuhan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

untuk

pelaksanaan tugas BSN 4.


18. Jumlah sarana dan prasarana yang dapat disediakan 19. Jumlah sosialisasi/ bimtek tata usaha dan rumah tangga 20. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung Lab SNSU

762 unit

762 unit

100%

4 kali

4 kali

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


15

TUJUAN : 1. Meningkatnya

kualitas

layanan

perencanaan,

keuangan,

dan

ketatausahaan dan rumah tangga 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah : 1.


2.


3.


4.


Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN

1


Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Capaian 2015

Indikator Kinerja

Realisasi

Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya

Target

Realisasi

Capaian %

2014

1. Nilai evaluasi LAKIP (dokumen LAKIP)

B (predikat)

B (predikat)

100%

CC

Naik 1 tingkat predikat


1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

0


1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

0


1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

0


1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Laporan

0


16

Target

Realisasi

Capaian %

2014


6. Jumlah pelaksanaan Raker

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

0

7. Jumlah sosialisasi/ workshop perencanaan & penganggaran

5 Kali

5 Kali

100%

5 Kali

0

Capaian 2015

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian kinerja dari indikator kinerja untuk mengukur tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi sebagai berikut : 1.

Evaluasi AKIP (dokumen LAKIP) dengan predikat B LAKIP atau Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih

fokus,

transparan

efektif,

efisien,

dan

terukur, dapat

dipertanggunjawabkan. Pada tahun 2015, BSN telah menghasilkan 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja BSN tahun 2014, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2014, dan 11 (sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Gambar III.1 Laporan Kinerja BSN Tahun 2014

Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas


17

Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Perubahan

Lampiran

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015 atas LAKIP BSN Tahun 2014 tersebut, BSN mendapatkan predikat tingkat akuntabilitas kinerja “B” (skor 64,20). Ini berarti terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat predikat “CC” (skor 63,81).

Gambar III.2 Penghargaan AKIP Tahun 2015


18

Tabel III.3 Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2014 - 2015 No

Komponen yang dinilai

2014 Bobot

2015

Nilai

Bobot

Nilai

a.

Perencanaan Kinerja

35

24,18

30

19,92

b.

Pengukuran Kinerja

20

11,25

25

15,80

c.

Pelaporan Kinerja

15

9,78

15

10,28

d.

Evaluasi Kinerja

10

6,26

10

5,85

e.

Capaian Kinerja

20

13,34

20

12,35

100

63,81

100

64,20

Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja Walaupun

telah

mencapai

CC target

mendapatkan

B predikat

tingkat

akuntabilitas kinerja ”B”, namun dari 5 (lima) komponen yang dinilai di tahun 2015 terdapat 3 (tiga) komponen yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu: komponen perencanaan kinerja turun dari skor 24,18 menjadi 19,92, komponen evaluasi kinerja turun dari skor 6,26 menjadi 5,85 dan komponen capaian kinerja dari skor 13,34 menjadi 12,35. Selain itu pada tahun 2015 ada perubahan pembobotan komponen AKIP yang dinilai oleh KemenPANRB dari tahun sebelumnya yaitu untuk komponen perencanaan kinerja yang turun bobotnya menjadi 30 dari sebelumnya 35 dan komponen pengukuran kinerja yang naik bobotnya menjadi 25 dari sebelumnya 20. Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


19

Tabel III.4 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2015 No

Komponen yang dinilai

Bobot

a.

Perencanaan Kinerja

b.

Nilai

Nilai

2010

2011

2012

2013

2014

Bobot

2015

35

18,65

19,75

19,69

23,04

24,18

30

19,92

Pengukuran Kinerja

20

10,33

10,50

10,50

11,35

11,25

25

15,80

c.

Pelaporan Kinerja

15

9,25

8,88

9,36

9,63

9,78

15

10,28

d.

Evaluasi Kinerja

10

5,00

5,40

5,42

6,14

6,26

10

5,85

e.

Capaian Kinerja

20

11,08

9,97

13,25

12,79

13,34

20

12,35

100

54,31

54,50

58,21

62,95

63,81

100

64,20

CC

CC

CC

CC

CC

Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

B

Berdasarkan rekomendasi dari KemenPANRB, Biro PKT bersama dengan unit terkait akan menindaklanjuti perbaikan AKIP selanjutnya, yaitu :  Memastikan tersedianya Rencana Strategis BSN, yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan; Sebagai tindak lanjut telah dilakukan benchmark ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapatkan nilai AKIP A. Renstra BSN Tahun 2015-2019 akan dilakukan perubahan dengan mengacu hasil penyempurnaan IKU BSN.  Mereviu dan menyempurnakan IKU, baik tingkat BSN maupun unit kerja dibawahnya dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur dan

khas

atau

unik

menggambarkan

efektivitas

dan

alasan

keberadaan entitas IKU tersebut; Sebagai tindak lanjut dalam Raker BSN Tahun 2016 telah dilakukan pembahasan untuk menyempurnakan IKU BSN. Diharapkan Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2016 yang akan ditandatangani pertengahan Maret 2016 telah menggunakan IKU hasil perbaikan.


20

 Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan

dan

meminta

seluruh

unit

kerja

mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk

janji

atau

outcome

mengajukan

anggaran.

mengaitkan

kinerja

yang

Memastikan

utama

belum seluruh

(indikator

dan

terwujud) unit

sebelum

kerja

target)

dapat dengan

penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya); Sebagai tindak lanjut telah dilakukan Evaluasi RKA BSN Tahun 2016 berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pada tahun 2017, Unit Kerja telah diminta untuk mengajukan proposal awal kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan sebelum turun Pagu Indikatif TA. 2017.  Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kerja, yang menyajikan dan menjanjikan kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja)

yang

sangat

menggambarkan

terukur,

kekhasan,

relevan keunikan,

dan

dapat

keutamaan

ditagih dan

serta alasan

keberadaan entitas, mulai dari tingkat Kepala Badan, eselon I, II, III, dan IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin; Sebagai tindak lanjut penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2016 akan mengacu pada hasil penyempurnaan IKU. Selanjutnya Perjanjian Kinerja Eselon I dan II dilakukan cascading mulai eselon III sampai dengan staf (menyusun Sasaran Kinerja Pegawai -SKP).  Melakukan monitoring, mengukur,menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward and recognition) atas capaian kinerja yang pantas; Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016 akan disiapkan Aplikasi Monitoring untuk memantau pencapaian kinerja setiap Unit Kerja yang dapat diisi dan diupdate setiap saat. Selain itu bagi Unit Kerja yang yang penyerapan anggaran dan berkinerja terbaik di Tahun 2015 2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

21

diberikan penghargaan pada Raker BSN Tahun 2016 pada bulan Februari 2016.  Agar Inspektorat atau tim evaluasi terus mendorong dan memastikan unit kerja untuk lebih akuntabel terhadap kinerjanya dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja serta memberikan rekomendasi yang mampu membangun unit yang berbudaya (akuntabel terhadap) kinerja; Sebagai tindak lanjut inspektorat akan melakukan pemantauan terkait hasil evaluasi AKIP 2014.  Agar setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi program dalam

rangka

memastikan

tersedianya

jawaban

terukur

atas

keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di BSN. Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan; Sebagai tindak lanjut akan dilakukan evaluasi Program yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan II dan dimonitoring secara berkala.  Meningkatkan

transparansi

dengan

memastikan

diungguhnya

dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (seperti Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, dan Laporan Kinerja) ke dalam laman (website) resmi milik BSN dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (updated); Sebagai tindak lanjut Biro PKT akan bekerjasama dengan Pusido untuk menyediakan informasi SAKIP (Renstra, Tapkin, LAKIP, monev) dalam menu utama website BSN yang akan terus diupdate.  Terus mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja.


22

Sebagai tindak lanjut akan dilakukan sosialisasi AKIP kepada pejabat Eselon I dan II, serta tim AKIP. Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi AKIP di BSN, pada tahun 2016 akan diterbitkan peraturan Kepala BSN terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BSN. Pedoman SAKIP ini menjadi pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan BSN untuk perbaikan proses pengambilan keputusan dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di BSN dan mendorong secara terus menerus untuk peningkatan kinerja seluruh Unit Kerja secara akuntabel.

2.

Dokumen Renja Dalam upaya untuk menyusun dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit BSN, BSN pada tahun 2015 telah melakukan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2016. Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra

K/L

yang

dalam

satu

tahun

Berdasarkan dokumen

anggaran.

indikator

Renja,

sebanyak

bersangkutan

telah

jumlah tercapai

satu dokumen Renja.

Penyusunan Renja BSN dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani PPN/Kepala Gambar III.3 RENJA BSN Tahun 2015

oleh

Menteri

Bappenas

bersama

Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif K/L yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta tema dan


23

prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas. Draft Renja BSN tahun 2016 hasil Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pimpinan dan Wakil dari setiap Unit Kerja di BSN dibahas dan disepakati dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara BSN, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, diperoleh Dokumen Renja BSN tahun 2016 yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BSN tahun 2016. Sebagai upaya untuk perbaikan penyusunan Renja berikutnya, BSN akan mendorong diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada tahun anggaran 2017. Sebelum Pagu Indikatif tahun 2017 turun, unit kerja diminta untuk menyampaikan proposal awal yang berisi rencana kerja yang akan dilakukan dan hasil kinerja yang diperjanjikan, tidak lagi menyusun rencana kerja setelah mendapatkan pembagian anggaran.

3.

Dokumen RKAKL Rencana

Kerja

Kementerian yang

dan

Anggaran

Negara/Lembaga,

selanjutnya

disebut

RKAKL,

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan

suatu

Kementerian

Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran

dari

Rencana

Kerja

Pemerintah (RKP), Renja K/L dan Renstra

K/L

yang

bersangkutan

dalam satu tahun anggaran untuk Gambar III.4 RKA BSN Tahun 2016

menjadi

pedoman

pelaksanaan


24

program dan kegiatan. Di tahun 2015, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen RKA BSN tahun 2016 dan DIPA BSN tahun 2016. Penyusunan RKA BSN Tahun 2016 telah melalui 3 (tiga) tahap penyusunan yaitu dimulai saat Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi Anggaran. Term of References (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Unit Kerja sebagai dasar penyusunan RKA sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Biro PKT dan di reviu oleh Inspektorat. Mulai tahun anggaran 2016 sebelum penyusunan RKA tahun 2016, dilakukan penataan nomenklatur kinerja dengan menggunakan aplikasi Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) RKA. Mengingat BSN masih melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2016, maka

penataan nomenklatur kinerja BSN untuk tahun anggaran

2017 juga akan dilakukan penyempurnaan mengikuti perubahan dari IKU BSN.

4.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tugas dengan pihak yang memberi tugas. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit

kerja

dalam

suatu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja. Pada tahun 2015, telah dihasilkan dokumen Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2015 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Kepala BSN, Eselon I dan II di lingkungan BSN.


25

Gambar III.5 Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2015 Sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015, maka pada tahun 2016 akan dilakukan reviu dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar lebih spesifik, relevan, terukur dan khas yang menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut, mulai tingkat BSN sampai unit kerja dibawahnya. IKU hasil penyempurnakan akan menjadi dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2016, mulai dari Perjanjian Kinerja tingkat Kepala BSN, eselon I dan II. Selanjutnya memastikan Perjanjian Kinerja eselon II diturunkan habis mulai tingkat eselon III sampai staf.

5.

Laporan Monev Kegiatan Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan dan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat waktu, tepat sasaran. Pelaksanaan monev antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit kerja/instansi terkait.


26

Pada tahun 2015, telah dihasilkan 1 (satu) dokumen laporan monev kegiatan. Dokumen laporan monev ini terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan PP 39, laporan PMK 249, dan laporan capaian kinerja.

Gambar III.5

Gambar III.6 Laporan Monitoring

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan monev anggaran sebagai tindak lanjut atas berbagai penyesuaian kegiatan di unit kerja dan mengkomodir adanya kebijakan pemerintah berupa penghematan dan efisiensi anggaran, selama tahun 2015 Biro PKT telah melakukan 4 (empat) kali revisi anggaran. Dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta untuk meningkatkan sinergi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian ristekdikti dan LPNK, Biro PKT menjadi hosting dalam pertemuan yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.


27

Gambar III.7 Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi SPK Selain itu untuk mengetahui implementasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, dilakukan pelaksanaan kunjungan lapangan ke industri kayu dan Universitas Gajah Mada. Kunjungan ini dilaksanakan bersama Direktur Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas, Mesdin K. Simarmata dan staff. Sebagai upaya terus melakukan perbaikan kinerja, Biro PKT-BSN sedang menyiapkan aplikasi monev berbasis website untuk membantu Unit Kerja memonitor pencapaian realisasi kinerja setiap saat dan mempercepat proses pelaporan. Diharapkan aplikasi monev ini sudah dapat digunakan pada tahun 2016.


28

6. Pelaksanaan Raker Pada tahun 2015 telah terlaksana 1 (satu) kali rapat kerja (raker) BSN Tahun 2015 dengan tema “Memantapkan peran BSN untuk mendukung kemandirian ekonomi yang berdaya saing” pada bulan Maret 2015.

Gambar III.8 Raker BSN Tahun 2015 Adapun hasil dari rapat kerja tersebut berupa rumusan dan telah ditindaklanjuti : a. Sebagai arah penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaiain kesesuaian periode 5 tahun, yaitu tahun 2015-2019 akan ditetapkan Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019. Sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Renstra BSN Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2015 tertanggal 30 April 2015. Selanjutnya berdasarkan hasil reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh KemenPANRB telah dilakukan perubahan IKU BSN dan Renstra pada bulan Agustus 2015.


29

b. Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019 mengacu kepada arah dan strategi nasional, yaitu Visi dan Misi

Presiden

RI

sebagaimana

dinyatakan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita. Agenda Pembangunan

Nasional

sesuai

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Strategis Standardisasi Nasional 2015-2025, serta tantangan yang dihadapi standardisasi dan penilaian kesesuaian, terutama implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku efektif per tahun 2016. Sebagai tindak lanjut telah dijelaskan hal tersebut pada BAB II Point 2.1 dan BAB III Renstra BSN tahun 2015-2019. c. Sesuai Visi BSN tahun 2015 - 2019 yaitu “terwujudnya Infrastruktur Mutu Nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup”, BSN akan melaksanakan Strategi Kegiatan BSN 2015 – 2019, yang mencakup kegiatan yang bersifat horizontal dan vertikal. Sebagai tindak lanjut telah disusun rencana kinerja yang berisi kegiatan, output dan pendanaan BSN tahun 2015-2019 dalam Renstra BSN Tahun 2015-2019 yaitu pada lampiran II Matriks Kinerja dan Pendanaan BSN Tahun 2015-2019. d. Strategi tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan sektor prioritas 2015-2019 yang ditetapkan. Sektor prioritas tersebut adalah sebagai berikut: Pertanian dan Pangan, Kemaritiman, Bangunan dan konstruksi, Elektroteknika

dan

Telematika,

Kesehatan

(peralatan

kesehatan,

farmasi, obat tradisional-makanan pelengkap, kosmetika), Mineral dan Energi, Jasa pariwisata, Permesinan, Transportasi darat, Kimia. Sebagai tindak lanjut setiap tahun kepala BSN telah menetapkan Produk Prioritas dan Lokus per tahun dengan mengacu pada 10 Sektor Prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra BSN Tahun 2015-2019. e. Untuk mendukung pelaksanaan Strategi tersebut, dan sejalan dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka diperlukan penguatan


30

kelembagaan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Pembahasan penguatan kelembagaan akan dibahas lebih detail di tingkat Pimpinan, dengan memperhatikan usulan Pokja, khususnya terkait perumusan SNI, penerapan SNI, pembangunan laboratorium SNSU, dan Uji Petik. Sebagai tindak lanjut telah diusulkan restrukturisasi organisasi kepada KemenPANRB pada akhir tahun 2014 dan telah dilakukan pembahasan pada bulan April dan September 2015. Saat ini sedang dilakukan pembahasan bisnis proses untuk kegiatan yang diamanatkan dalam UU No.

20

Tahun 2014,

termasuk

perumusan

SNI, penerapan SNI,

pembangunan laboratorium SNSU, dan Uji Petik. f. Untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka memperkuat pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK), khususnya terkait penerapan standar, perlu disusun pemetaan kegiatan pembinaan kepada UMK yang dilakukan oleh seluruh instansi teknis. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan MoU dengan Kementerian UMKM dan beberapa kali pembahasan mengenai tindak lanjut kerjasama tersebut. g. Untuk meningkatkan keberterimaan peran standardisasi dan penilaian kesesuaian terutama oleh instansi terkait, diperlukan sosialisasi Undang – Undang Nomor 20 tahun 2014 kepada instansi teknis terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan Sosialisasi UU No 20 Tahun 2014 dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional yang mengundang seluruh Kementerian/Lembaga terkait termasuk dari Kementerian Keuangan. h. Manajemen menetapkan jam kerja pegawai per 1 April 2015 yaitu: Jam Kerja masuk pukul 07.00 – 15.30 dengan floating time selama 60 menit dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 pada hari Senin – Kamis.


31

Sedangkan untuk hari Jumat, jam masuk kerja pukul 07.00 – 16.00 dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13. 00. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan revisi jam kerja melalui Peraturan Kepala BSN tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai. i.

BSN akan menyediakan fasilitas jemputan mobil (shuttle) bagi pegawai BSN ke kantor dari Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Gondangdia, serta mengupayakan adanya dokter/klinik kesehatan di kantor. Sebagai tindak lanjut telah diberikan fasilitas jemputan mobil untuk daerah Serpong dan Bogor, sedangkan suttle dari Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Gondangdia tidak dapat disediakan karena keterbatasan tempat parkir untuk menunggu penumpang di stasiun dan kedatangan penumpang yang tidak bersamaan. Sedangkan untuk penyediaan fasilitas dokter/klinik kesehatan di kantor belum dapat terpenuhi, namun telah dilakukan kegiatan terkait kesehatan oleh Unit Sekretariat Korpri antara lain donor darah, pengecekan kanker serviks, sosialisasi bahaya rokok dan narkoba.

j.

Sebagai Quick Win 2015 adalah layanan 1 pintu dan Sistem monitoring pengembangan SNI. Sebagai tindak lanjut terkait Quick Wins : - Telah dilakukan soft launching Layanan Informasi Terpadu – LITE pada acara pembukaan ISO Days di Hotel Intercontinental Jakarta MidPlaza, pada tanggal 3 Juni 2015 yang lalu dan mulai beroperasi pada tanggal tersebut di Lantai Dasar Gedung I BPPT. Grand launching dilakukan pada tanggal 9 November 2015 bersamaan dengan pembukaan acara Bulan Mutu Nasional 2015 di Jakarta Convention Center. - Sistem

monitoring

pengembangan

SNI

sedang

dalam

proses

pembangunan terintegrasi dalam Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.


32

k. Roadmap RB akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Tahun 2015 dilaksanakan oleh kelompok kerja RB. Sebagai tindak lanjut telah dilakukan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2015.

7.

Sosialisasi/ workshop perencanaan dan penganggaran Dalam rangka menyamakan persepsi terkait aturan perencanaan dan penganggaran serta untuk memberikan pelatihan dalam mengoperasikan aplikasi RKA sepanjang tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi/workshop sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari: a. Sosialisasi Standar Biaya Tahun 2016 dan BAS (Bagan Akun Standar) Sosialisasi ini menjelaskan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) 2016, penerapan harga Standar Biaya Masukan 2016 dalam kegiatan BSN, mata anggaran kegiatan (MAK) yang digunakan di lingkungan kerja BSN. Sosialisasi ini diilaksanakan pada bulan Juni 2015 dengan peserta dari seluruh unit kerja di Badan Standardisasi Nasional.

Gambar III.9 Sosialisasi Standar Biaya 2016


33

b. Sosialisasi Penyusunan RKA BSN TA 2016 Sosialisasi ini menjelaskan bahwa RKAKL digunakan sebagai alat kontrol pagu

anggaran,

bahan

penelaahan

oleh

Dirjen

Anggaran-

Kementerian Keuangan, monitoring kertas kerja oleh Kementerian Keuangan dan acuan pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi ini dimulai dengan penjelasan cara menginstal aplikasi dan pengisian data anggaran melalui Aplikasi RKAKL Tahun Anggaran 2016. Sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan Juni 2015 dengan peserta seluruh perwakilan Unit kerja di BSN. c. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Data Referensi Aplikasi RKAKL DIPA BSN 2016 FGD ini merupakakan persiapan penyusunan Pagu Anggaran TA 2016 dengan konsep hasil Aplikasi Arsitektur dan Data Informasi Kinerja (ADIK) Kementerian/Lembaga dan memperhatikan perubahan nomenklatur pada program,kegiatan dan output serta indikator sesuai Renstra Periode 2015 – 2019. Pelaksanaan FGD ini pada bulan Juli 2015 dengan peserta dari seluruh unit kerja BSN. d. Reviu Renstra BSN Tahun 2015 – 2019 Pada kegiatan ini, narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokrasi menyampaikan dokumen AKIP termasuk di dalamnya Rencana Strategis (Renstra), khusus Draft Rencana Strategi (Renstra) BSN harus ditingkatkan target outputnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2015 dengan peserta Eselon I dan II, Tim Renstra BSN.


34

e. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran dan Kinerja Kegiatan BSN 2015. Kegiatan ini menghasilkan rumusan evaluasi kinerja BSN Triwulan III tahun 2015 dan rencana kegiatan tahun 2016 sebagai berikut : 

Dalam merencanakan kegiatan di lingkungan BSN tahun 2016, penanggungjawab kegiatan harus memperhatikan interkoneksi antar unit kerja. Hal ini diperlukan untuk membentuk suatu “ekosistem” yang kokoh dalam sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan memperhatikan prioritas secara terintegrasi;



Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di daerah tidak hanya sampai pada tataran sosialisasi, namun dilanjutkan sampai pada kegiatan pendampingan dan advokasi dalam rangka memperbanyak role model /pioneer penerap standar di daerah;



Membentuk koordinator wilayah yang mengoordinasikan seluruh kegiatan di daerah;



Menetapkan sektor prioritas kegiatan tahun 2016 yang akan menjadi pilot project sebagai wujud contoh implementasi yang terintegrasi

dari

pelaksanaan

Kesesuaian

sebagai

berikut

:

Standardisasi Maritim,

dan

termasuk

Penilaian perikanan,

pariwisata, konstruksi/bangunan; 

Menetapkan lokasi pelaksanaan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2016 di Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, seluruh unit agar berkoordinasi baik secara internal maupun dengan stakeholder BSN di daerah.



Dalam rangka memperingati HUT BSN, dilakukan kegiatan bakti sosial dan raker di Banten. Kegiatan ini sekaligus mengenalkan bagaimana

implementasi

SNI

di

masyarakat

yang

akan

dikorrdinasikan oleh Setama dan unit KORPRI; 

Penentuan PPK akan dibahas lebih lanjut di RAPIM.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2015 dengan peserta jajaran pejabat esselon I,II dan III BSN.


35

SASARAN Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan

2

Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja 8. Opini BPK atas

Capaian 2015

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian %

WTP (opini)

WTP (opini)

100 %

1 Kebijakan

1 kebijakan

100 %

0

-

2 Laporan

2 Laporan

100 %

2 Laporan

0

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

0

-

2 kali

3 kali

150 %

2 kali

50 %

2014 WTP (opini)

0

Laporan Keuangan (laporan keuangan 9. Jumlah kebijakan pengelolaan anggaran 10. Jumlah Laporan pengelolaan anggaran dan PNBP 11. Jumlah konsep revisi PP tarif PNBP 12. Jumlah sosialisasi PNBP

Capaian kinerja dari indikator kinerja untuk mengukur terlaksananya pelayanan keuangan BSN ada 5 (lima) sebagai berikut 8. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSN Sebagai salah satu lembaga negara pengguna APBN, BSN berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.


36

Tingkat

opini

laporan

keuangan,

adalah

suatu

keadaan

yang

menggambarkan kualitas dan akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah yang dilihat mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan realisasi anggaran. Untuk kesesuaian tersebut maka Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disertai dengan bukti verifikasi dokumen anggaran sehingga lebih cermat dan akurat.

Agar

lebih

cermat

dan

akurat

dalam

penyusunannya maka dilakukan dilakukan rekonsiliasi data realisasi penggunaan anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan DAPK Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Selanjutnya laporan tersebut diserahkan untuk dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor Gambar III.10 Laporan Keuangan BSN TA.2014

?

eksternal. Dalam menetapkan opini atas laporan keuangan Instansi Pemerintah, BPK menggunakan 3 (tiga)

kriteria

penilaian

yaitu

kriteria

kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, kriteria Sistem Pengendalian Internal, dan kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak memberikan pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (TD). Target yang akan dicapai dari indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2014 pada tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan target tersebut tercapai, sehingga BSN telah mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, yaitu untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.


37

Gambar III.11 Penerimaan Penghargaan WTP BSN 2015

Gambar III.12 Penghargaan WTP BSN tahun 2015


38

Tabel III.6 Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014 Uraian Opini BPK atas Laporan Keuangan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Meskipun BSN telah mencapai opini tertinggi dalam penilaian kewajaran dalam penyajian Laporan Keuangan lembaga, BSN masih mengalami kendala dalam proses penyusunan Laporan Keuangan di antaranya waktu yang diberikan untuk penyelesaian dan penyampaian Laporan Keuangan sangat singkat yaitu sekitar akhir Januari atau awal Februari, sedangkan data SAI baru selesai direkonsiliasi dengan KPPN sekitar pertengahan Januari. Untuk mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan BSN sampai tahun 2019 diperlukan komitmen manajemen BSN beserta seluruh jajarannya secara bersama yang akan dilaksanakan melalui : a. Peningkatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang didukung dengan dukungan teknologi informasi. b. Optimalisasi peran dalam melakukan reviu, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang efektif. c. Kerjasama tim antar unit kerja di BSN. d. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan terkait dengan pelaksanaan aturan pengelolaan keuangan negara. 9. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Standardisasi

Nasional

harus

dikelola

secara

efektif,

efisien,

tertib,

transparan, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangundangan, serta memperhatikan tingkat capaian penyerapan anggaran.


39

Oleh karena itu, maka dipandang perlu adanya suatu pedoman mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pada tahun 2015, telah dihasilkan 1 (satu) kebijakan pengelolaan anggaran yaitu Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 11 Tahun 2015.

Gambar III.13 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran

10. Pengelolaan anggaran dan PNBP Pada tahun 2015 BSN telah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.164.811.970.000,-. Pagu tersebut dikelola oleh 4 (empat) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pengelolaannya dibagi per unit eselon 1. Dalam pelaksanaannya BSN telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.158.175.585.546,- atau sebesar 95,97%. Untuk menunjang transparansi anggaran, efektif dan efisien pada tahun 2015 ini pula tersedia aplikasi pelaksanaan anggaran yang digunakan untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan anggaran agar berjalan 2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

40

sesuai dengan perencanaannya. Aplikasi ini baru akan dipergunakan pada tahun anggaran 2016. Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan setiap awal tahun sesuai surat edaran permintaan dari Kementerian Keuangan untuk Pagu Indikatif dan Pagu Sementara. Target PNBP merupakan hasil perhitungan atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan

diterima

1

(satu)

tahun

yang

akan

datang

oleh

setiap

Kementerian/Lembaga (K/L). Kementerian Keuangan telah menyiapkan aplikasi TRPNBP untuk digunakan BSN dalam menginput usulan target PNBP yang selanjutnya disampaikan kepada DJA – Kementerian Keuangan bersama dengan proposal target dan pagu PNBP BSN. Dalam pengelolaan anggaran, BSN mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai lembaga dengan penyerapan anggaran terbaik ke – 7 se-Indonesia.

Gambar III.14 Penghargaan Lembaga dengan Penyerapan Anggaran Terbaik


41

11. Konsep revisi PP tarif PNBP Draft final revisi PP Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tarif atas Jenis dan Tarif PNBP telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui surat Nomor 1624/BSN/A0-b1/06/2015, tertanggal 17 Juni 2015, Perihal Rencana Perubahan PP Nomor 62 Tahun 2007. Garis besar perubahan dalam Revisi PP tersebut antara lain :  Penyesuaian terhadap besarnya tarif layanan  Perubahan satuan tarif asesmen pada Layanan Jasa Akreditasi dari “paket” menjadi “OH “ (Orang Hari)  Penghapusan

layanan

jasa

pendidikan

standardisasi

untuk

seminar/lokakarya  Pengenaan tarif jasa informasi standardisasi untuk layanan dokumen SNI dibagi menjadi 2 (dua) tarif, yaitu Umum dan Warga negara Indonesia  Perubahan nama Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank diganti menjadi Jasa Layanan Sponsoring Authority Tindak lanjut dari usulan perubahan RPP tersebut antara lain :  Kemenkeu c.q Direktorat PNBP mengundang BSN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretaris Negara, Biro Hukum dan Biro Keuangan Dit. PNBP untuk melakukan pembahasan

awal batang

tubuh RPP tersebut (10 Juli 2015);  Rapat lanjutan antara Kemenkeu c.q Direktorat PNBP dengan BSN membahas tindak lanjut pembahasan awal (10 Agustus 2015)  Rapat dilanjutkan untuk mendapatkan justifikasi tentang kewajaran pungutan dan besaran tarifnya serta untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). 31 Agustus – 1 September 2015.  Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BSN. (Kemenkeu, BSN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara)  Rapat Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP telah dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Desember 2015 dan menghasilkan Draft Final RPP. 2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

42

12. Sosialisasi PNBP Pada tahun 2015 telah dilakukan review SOP PNBP dan melanjutkan proses kajian revisi PP Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tarif dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. Sesuai ketentuan dalam PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ditetapkan bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan realisasi PNBP dalam lingkungan instansi bersangkutan. BSN telah melakukan sosialisasi PNBP sebanyak 3 kali di tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:  Sosialisasi (refreshment) Perka BSN No. 7 Tahun 2011 tentang SOP PNBP pada BSN, tanggal 22 Mei 2015, mengundang pihak terkait antara lain Kepala Pusat terkait Jasa Layanan PNBP, staf penatausahaan layanan, ALBP,

Bendahara

Penerima.

Refreshment

SOP

BSN

tersebut

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2014.  Sosialisasi draft final RPP Tarif PNBP BSN tanggal 12 Oktober 2015. Sosialisasi dilaksanakan untuk mendapat masukan terkait penyesuaian harga dan penambahan jenis tarif sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan.  Sosialisasi draft revisi Perka BSN No. 7 Tahun 2011 tentang SOP PNBP pada BSN, tanggal 16 November 2015. Setelah mendapat masukan dari narasumber terhadap revisi SOP PNBP, dipandang perlu dilakukan sosialisasi kepada pusat jasa layanan untuk selanjutnya disampaikan kepada wajib bayar guna mendapat masukan dan koreksi lebih lanjut dari pihak luar.


43

SASARAN

3


Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja

Capaian 2015

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian %

2014

1 Laporan

1 laporan

100%

1 laporan

0

1 Laporan

1 laporan

100%

1 laporan

0


1 Laporan

1 laporan

100%

1 laporan

0


1 Laporan

1 laporan

100%

1 laporan

0


1 Kebijakan

1 kebijakan

100%

0

-

13. Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 14. Jumlah Laporan penghapusan BMN

Capaian kinerja dari indikator untuk mengukur terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga ada 5 (lima) sebagai berikut : 13. Laporan pengelolaan barang milik negara Penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 233/PMK.11/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan BMN dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan


44

data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan pengelolaan BMN disajikan disusun dan disajikan untuk periode semesteran dan tahunan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan Negara. Sebagai pencapaian indikator kinerja, tahun 2015 jumlah laporan pengelolaan barang milik negara untuk periode semesteran dan tahunan telah tercapai. Telah disusun dan disampaikan kepada pengelola barang laporan BMN tahun 2015 senilai Rp.13.559.085.521,- dan laporan BMN semester I tahun 2015 sebesar Rp.1.798.522.000,- dan laporan BMN semester II tahun 2015 sebesar Rp.11.760.563.521,-. Keberhasilan laporan pengelolaan BMN ini berasal dari pencatatan yang dimulai dari tahap pengadaan, dengan spesifikasi yang dirinci dengan jelas sehingga mempengaruhi untuk mempermudah ke dalam pelaporan proses keuangan. Pengoptimalan dalam penertiban penatausahaan BMN dan peningkatan upaya kerja sama rekonsiliasi internal antara PPK, bendahara dan petugas BMN ini juga menjadikan salah satu keberhasilan dalam pengelolaan BMN.

14. Laporan penghapusan BMN Penghapusan

Barang

Milik

Negara

(BMN)

merupakan

tindakan

menghapus BMN dari daftar barang untuk membebaskan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang dan atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik dan atas barang yang ada dalam penguasaannya dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang. Barang milik negara yang dihapus berupa 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan operasional roda 4 dengan keputusan penghapusannya senilai Rp.2.436.882.000,-. Penghapusan BMN dilakukan dengan kondisi secara fisik BMN tersebut tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki dan juga telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa, sesuai dengan persyaratan teknis


45

yang

tercantum

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

dokumen

laporan

96/PMK.06/2007. Biro

PKT

di

tahun

2015

telah

menghasilkan

penghapusan. Laporan penghapusan BMN disampaikan Sekretaris Utama selaku pengguna barang kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan

Negara

selaku

pengelola

barang

sejak

keputusan

penghapusan BMN ditanda tangani. Berdasarkan laporan penghapusan, pengelola barang menghapuskan BMN dari Daftar Barang Milik Negara (DBMN).

Gambar III.15 Laporan Penghapusan BMN 15. Laporan penetapan status BMN Pada tahun 2015, BSN telah melaksanakan proses penetapan status BMN, surat keputusan penetapan status tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III (KPKNL Jakarta III). Penetapan status penggunaan BMN dilaksanakan demi terciptanya penggunaan BMN yang tertib administrasi dan tertib pengelolaan. Status penggunaan semua barang milik negara ditetapkan

oleh

pengelola

barang,

kecuali

untuk

BMN


selain

46

tanah/bangunan dan selain BMN yang mempunyai bukti kepemilikan serta nilai per unitnya tidak lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan oleh BSN selaku pengguna barang. Proses penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan /atau bangunan dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap

persiapan,

BSN

selaku

kuasa

pengguna

barang

harus

menyelesaikan dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima barang dari pihak lain atas perolehan BMN selain tanah dan/atau bangunan b. Tahap pengajuan usulan, kuasa pengguna barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada pengguna barang disertai dengan fotokopi dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima (BAST) dan dokumen pendukung lainnya yang selanjutnya digunakan

pengguna

barang

untuk

mengajukan

permintaan

penetapan status penggunaan kepada pengelola barang c. Tahap penetapan status penggunaan BMN ditetapkan oleh a.n Menteri Keuangan, Kepala KPKNL Jakarta II selaku pengelola barang melalui surat keputusan.

Gambar III.16 Laporan Penetapan Status BMN


47

16. Laporan pengalihan status BMN Barang Milik Negara pengguna

barang

(BMN) dialihkan status penggunaannya dari kepada

pengguna

barang

lainnya

untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan c.q Dirjen Kekayaan Negara selaku pengelola barang. Pada tahun 2015 BSN ditargetkan melakukan pengalihan status BMN berupa alat laboratorium sebanyak 27 unit yang berada di 6 kota (Jakarta, Bandung,

Semarang,

Jogjakarta,

Pontianak,

Medan).

Dari

surat

persetujuan pengalihan BMN tersebut target pengalihan status telah tercapai. Barang Milik Negara pengguna

barang

(BMN) dialihkan status penggunaannya dari kepada

pengguna

barang

lainnya

untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan c.q Dirjen Kekayaan Negara selaku pengelola barang. Pada tahun 2015 BSN ditargetkan melakukan pengalihan status BMN berupa alat laboratorium sebanyak 26 (dua puluh enam) unit diantaranya: 1. Kementerian Perindustrian sebanyak 18 unit (delapan belas) unit terdiri dari : - Balai Industri dan Standardisasi (BARISTAND) Medan sebanyak 1 unit - Balai Industri dan Standardisasi (BARISTAND) Pontianak sebanyak 1 unit - Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Jogjakarta sebanyak 2 unit - Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Jogjakarta sebanyak 3 unit - Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (ST3) Bandung sebanyak 5 unit - Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) sebanyak 5 unit - Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang sebanyak 1 unit 2. Kementerian Perdagangan sebanyak 8 (delapan) unit terdiri dari: - Balai Pengujian dan Sertfikasi Mutu Barang (BPSMB) Medan sebanyak 1 unit - Balai Pengembangan Mutu Barang Jakarta sebanyak 7 unit Dari surat persetujuan pengalihan BMN tersebut target pengalihan status telah tercapai. Pencapaian dihasilkan melalui koordinasi yang baik 2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

48

dengan berbagai pihak diantaranya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya yang berkaitan. Kuasa

pengguna

barang

mengajukan

usulan

pengalihan

status

penggunaan kepada pengguna barang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung. Adapun penjelasan yang disampaikan oleh BSN selaku kuasa pengguna barang didasari dengan kebutuhan stakholder yang membutuhkan alat-alat laboratorium tersebut dalam pelaksanaan kegiatan. Usulan tersebut yang dijadikan dasar untuk pengajuan ke pengelola barang dengan dilengkapi surat pernyataan kesediaan menerima

pengalihan

BMN

dari

Kementerian

Perindustrian

dan

Kementerian Perdagangan selaku calon pengguna barang baru. Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

dilakukan

pengelola

barang

menerbitkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan yang memuat kewajiban pengguna barang lama untuk menghapus barang tersebut dari daftar barang pengguna dengan keputusan pengguna barang dan pengalihan status penggunan BMN tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST).

Gambar III.17 Laporan Pengalihan Status BMN


49

17. Pedoman Tata Naskah Dinas Sesuai dengan misi Biro PKT yaitu memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN dipandang perlu sebuah kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan tata kelola yang lebih baik terutama dalam pengelolaan tata persuratan. Pedoman mengenai pengelolaan tata persuratan telah disusun dalam suatu kebijakan dengan draft Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Pedoman ini mengatur tentang jenis dan format naskah dinas; penyusunan naskah dinas; penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas; penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; tata surat, perubahan, pencabutan dan pembatalan produk hukum; penggunaan media surat menyurat. Tata naskah dinas merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam menyelenggarakan tata naskah dinas. Dengan tercapainya

kesamaan pengertian dan penafsiran

penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan BSN diharapkan terciptanya kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien.

Gambar III.18 Pedoman Tata Naskah Dinas 2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

50

SASARAN

Tersedianya Sarana dan Prasarana Fisik untuk Pelaksanaan Tupoksi

4

Tabel III.8 Capaian Kinerja Sasaran 4 Capaian 2015

Indikator Kinerja

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian %

2014

18. Jumlah sarana dan prasarana yang dapat disediakan

762 unit

762 unit

100%

0

-

19. Jumlah sosialisasi/ bimtek tata usaha dan rumah tangga

4 kali

4 kali

100%

100%

0

1 dokumen

1 dokumen

100%

0

-

20. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung Lab SNSU

Capaian kinerja dari indikator untuk mengukur tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi ada 3 (tiga), sebagai berikut : 18. Penyediaan sarana dan prasarana Perlunya dukungan fasilitas perkantoran dalam menjalankan tugas rutin BSN dalam kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga diperlukan dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan kualitas dan serta pelayanan

prima.

Pelaksanaan

kegiatan

penyediaan

sarana

dan

prasarana dilakukan dengan pengadaan yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Pada

tahun

2015,

BSN

telah

mengalokasi

anggaran

sebesar

Rp.22.200.000.000,- untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik dengan target tersedianya 762 unit terdiri dari :


51

1. Kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak 3 unit 2. Perangkat pengolahan data dan komunikasi sebanyak 535 unit meliputi komputer, laptop, LCD projector, pesawat telepon, multimedia PC, printer laser, modem wi-fi, wireless outdoor, wireless acces point, scanner handytalky, screeen projector, scanner barcode . 3. Peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 225 unit meliputi kulkas, tempat tidur, lemari, dispenser, kursi sofa, papan nama BSN, kitchen set, kursi kerja, kursi ruang presentasi, kursi ruang baca, kursi konsultasi single seater, kursi layanan informasi mandiri, furniture ruang kerja, AC Splite, AC portable, portable wireless, wireless, CCTV, tangga alumunium, work station. Dari anggaran tersebut target penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan telah mencapai target yaitu terealisasi sebanyak 762 unit atau pencapaiannya 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.440.549.099,-. 19. Sosialisasi/bimtek tata usaha rumah tangga Indikator kinerja jumlah sosialisasi/bimtek tata usaha rumah tangga menjadi salah satu indikator kinerja di Biro PKT tahun 2015. Berdasarkan target yang ditetapkan tahun 2015 pelaksanaan sosialisasi/bimtek tata usaha rumah tangga sebanyak 4 (empat) kali. Realisasi pencapaian terlaksana sosialisasi tata usaha rumah tangga melalui : 1. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pembinaan penata usahaan dan kearsipan dalam bidang persuratan dinas sehingga terselenggaranya proses pengelolaan tata persuratan yang konsisten, tertib, tepat dan cepat sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan ini ditujukan untuk pengelola persuratan dan sekretaris yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2015. 2. Pelatihan Teknis Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Kontrak dan Dokumen dalam Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 -17 November 2015 di Bogor, Jawa Barat dengan narsumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2015| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN

52

3. Pelatihan

Manajemen

Asset

dan Implementasi

Sistem Informasi

Manajemen Asset Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 November 2015 di Bogor, Jawa Barat ini merupakan salah satu bentuk pelatihan dalam pemeliharaan, perawatan dan pengamanan aset yang dipandang perlu dilaksanakan untuk menjaga aset di dalam lingkungan BSN sehingga berfungsi dengan baik, tertib administrasi agar dapat menunjang kinerja. 4. Pelatihan Emotional Spirituali Quotient (ESQ) Pelatihan ini ditujukan untuk para pengemudi sebagai sarana untuk dimana para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mendorong untuk dapat bekerja lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 November 2015 di Bogor, Jawa Barat. 20. Dokumen perencanaan pembangunan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian merencanakan untuk membangun Laboratorium Acuan Metrologi yang berada di kawasan PUSPITEK Serpong, Tangerang. Urgensi dibangunnya laboratorium SNSU diantaranya untuk menghadapi globalisasi, termasuk MEA, negara-negara anggota ASEAN

telah

mengembangkan

National

Metrology

Institute

yang

terintegrasi dan mencakup seluruh jenis besaran yang dibutuhkan oleh sektor produksi nasionalnya dan belum tersedianya Standar Nasional Satuan Ukuran yang diakui kebenarannya sesuai persyaratan internasional teridentifikasi menjadi sumber dari beberapa permasalahan, antara lain: - Terulangnya kejadian penolakan ekspor produk ikan Indonesia ke Uni Eropa, disebabkan belum tersedianya acuan nasional di bidang mikrobiologi - Kesulitan yang dihadapi fasilitas layanan kesehatan di Indonesia untuk mengalibrasi

peralatan

kesehatan

karena

kesulitan

laboratorium


53

kalibrasi peralatan kesehatan yang masih harus mengalibrasikan standarnya ke negara lain Sesuai Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor 11/SM/III/2014 tanggal 17 Maret

2014

telah

memberi

lahan

untuk

pembangunan

gedung

laboratorium SNSU di Kawasan Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Untuk tahun 2015 yang merupakan tahapan perencanaan meliputi Pengadaan Jasa Konsultan Amdal, Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi dan Perencanaan Pembangunan. Sedangkan pembangunan konstruksi fisik laboratorium SNSU ini akan dilakukan tahun 2016 yang merupakan lanjutan dari tahapan perencanaan di tahun 2015. Ketiga kegiatan perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sudah terlaksana dengan baik dengan adanya penyampaian laporan dari pihak konsultan termasuk perhitungan biaya annggaran pembangunan fisik dan maket gedung laboratorium yang akan dibangun.

Gambar III.19 Gedung Laboratorium BSN


54

III.2 Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2015 ini Biro PKT didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2015 tanggal 14 November 2014, pagu anggaran Biro PKT sebesar Rp.77.757.692.000,- dan realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2015 adalah sebesar Rp 74.546.778.605,- atau sebesar 95.87 %. Pagu dan realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel III.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro PKT TA. 2015 Dalam rupiah

No

2015

Uraian

Pagu

Realisasi

Persentase

1

Bagian Perencanaan

1.423.225.000

1.368.347.300

96,14%

2

Bagian Keuangan

1.575.829.000

1.536.847.300

97,53%

3

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

74.758.638.000

71.641.584.005

95,83%

77.757.692.000

74.546.778.605

95,87%

Jumlah

Gambar III.20 Realisasi Anggaran Per Bagian di Biro PKT


55

BAB IV

L

PENUTUP

aporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) Tahun 2015 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro PKT Tahun 2015 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro PKT Tahun 2015, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro PKT sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Biro PKT sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional. Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Biro PKT di tahun-tahun berikutnya.


56

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA BIRO PKT TAHUN 2015


57


58


59

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan, anggaran

Recommend Documents