Making A Convenience Airport. Laporan Tahunan 2008 Annual Report

Laporan Tahunan 2008 Annual Report

Making A Convenience Airport

Daftar Isi Table of Contents

Introduction

2 3 4 5 7 8 10 18

Visi & Misi Strategi Perusahaan Sekilas Perusahaan Wilayah Kerja Ikhtisar Keuangan Peristiwa Penting 2008 Laporan Dewan Komisaris Laporan Direksi

Vision & Mission Company Strategy Company in Brief Working Area Financial Highlights 2008 Important Events Report from the Board of Commissioners Report from the Board of Directors

Our Services

28 32

Jasa Aeronautika Jasa Non-Aeronautika

Aeronautical Services Non-Aeronautical Services

Operational Review

40 44 46 54 56

Pengembangan Usaha Pengembangan Bandara Sumber Daya Manusia Struktur Organisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Business Development Airport Development Human Resources Organization Structure Corporate Social Responsibility

Governance Report

62 92

Tata Kelola Perusahaan Manajemen Risiko

Good Corporate Governance Risk Management

Management Discussion & Analysis

100 113 114 115

Diskusi & Analisis Manajemen Informasi Perusahaan Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan

Management Discussion & Analysis Corporate Information Responsibility for Financial Reporting Financial Statements

Making A Convenience Airport Melalui upaya-upaya berkesinambungan dalam perluasan kapasitas serta peningkatan fasilitas di bandara-bandara yang dikelola, termasuk pencanangan program ‘Road to Clean Airport’ di 2008, Angkasa Pura II terus berfokus menampilkan citra bandara yang aman, nyaman dan efisien, dengan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta ekspektasi para pengguna jasa bandara. Through consistent and sustained efforts in capacity expansion and facility improvements in airports under its management, including through the launch of the ‘Road to Clean Airport’ program in 2008, Angkasa Pura II focuses on building an image of safe, comfortable and efficient airport, offering a level of service quality that can fulfill the needs and expectations of the various airport service users.

Angkasa Pura II Annual Report 2008

1

Visi & Misi

Vision & Mission

Visi Menjadi pengelola bandar udara bertaraf internasional yang mampu bersaing di kawasan regional.

Vision To be an international-class airport management company with high competitiveness regionally.

Misi Mengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan, dalam upaya memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis.

Mission Managing airport services and air traffic services with a priority to flight safety and customer satisfaction, in the effort of creating optimum benefit for shareholders, business partners, employees, the community, and the environment, by firmly holding to business ethics.

2

Angkasa Pura II Laporan Tahunan 2008

STRATEGI UTAMA Strategi Utama dalam mengelola perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Restrukturisasi Bisnis, yaitu dengan strategi pengelolaan: • Bisnis inti (core business) dilakukan sendiri. • Bisnis yang terkait dengan bisnis inti (related business) dengan cara sharing kepemilikan melalui saham atau anak perusahaan. • Bisnis pendukung (supporting business) dengan cara KSO/BOT (Kerja Sama Operasi/Build Operate Transfer). 2. Restrukturisasi Keuangan yaitu sumber dana pengembangan usaha melalui dana internal, eksternal (loan, obligasi, saham) atau kerja sama dengan pihak investor. 3. Restrukturisasi Organisasi yaitu perubahan struktur organisasi dari berbasis fungsional menjadi organisasi berbasis unit usaha (SBU/Strategic Business Unit). 4. Restrukturisasi Organisasi dan SDM yaitu mewujudkan organisasi dengan jumlah SDM yang ramping, kompeten dan fokus.

Introduction Our Services

Strategi Diversifikasi Konsentrik, yaitu diversifikasi pengembangan usaha yang terkait (related) dan jasa penunjang lainnya antara lain pembangunan hanggar, terminal kargo, airport railway, airport shopping mall, real estate dan lain lain, yang diterapkan di bandara cabang sesuai kondisi masing-masing bandara dengan memanfaatkan pasar, teknologi dan sumber daya perusahaan.

Gradual Growth Strategy, to grow its core business gradually in several stages, among others, the reorganization of the passenger terminals in SoekarnoHatta, Polonia, Supadio, Sultan Syarif Kasim II, and Sultan Iskandar Muda airports. Concentric Diversification Strategy, to diversify into the development of related businesses and other support services, such as construction of hangar, cargo terminal, airport railway, airport shopping mall, real estate, and others, according to the specific conditions at each airport, by utilizing market, technology and company resources. GRAND STRATEGY 1. Business Restructuring, involving: • Core business through own resources. • Related businesses through shared ownership in equity participation or subsidiaries. • Supporting businesses through Operational Cooperation/Built-Operate-Transfer scheme.

Operational Review

Strategi Pertumbuhan Gradual yaitu pengembangan bisnis inti dengan strategi pertumbuhan secara bertahap, antara lain penataan Terminal Penumpang Bandara Soekarno-Hatta, Polonia, Supadio, Sultan Syarif Kasim II dan Sultan Iskandar Muda.

The company has established an adaptive growth strategy with respect to business development, consisting of:

2. Financial Restructuring, to finance business development using internal cash flows, external funding (loan, bonds, or equity issuance), or cooperation with strategic investors. Governance Report

Strategi yang ditetapkan untuk pengembangan perusahaan adalah strategi pertumbuhan adaptif (adaptive growth strategy) antara lain:

Company Strategy

3. Organizational Restructuring, to transform from a functional-based organizational structure into a Strategic Business Unit (SBU)-based organization. 4. Organizational and Human Resources restructuring, to create a lean organization with a smaller number of more competent and focused human resources. 5. Operational Restructuring, comprising Air Traffic Services (ATS) with emphasis on cost recovery, non-ATS aeronautical services with semi-commercial management, and non-aeronautical services with full commercial management.

MD&A

Strategi Perusahaan

5. Restrukturisasi Operasional yaitu pelayanan jasa ATS yaitu enroute/overflying dengan pengelolaan mengarah kepada cost recovery, pelayanan jasa aeronautika non-ATS dengan pengelolaan semi komersial dan jasa non-aeronautika dengan pengelolaan komersial penuh.


3

Sekilas Perusahaan

Angkasa Pura II adalah perusahaan milik negara yang mengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara. Aktivitasnya meliputi pelayanan jasa penerbangan dan jasa penunjang bandara di kawasan Barat Indonesia sejak tahun 1984. Pada awal berdirinya, 13 Agustus 1984, Angkasa Pura II bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang bertugas mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (kini bernama Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta) dan Bandara Halim Perdanakusuma. Tanggal 19 Mei 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II dan selanjutnya tanggal 2 Januari 1993, menjadi Persero sesuai Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 3 tahun 1993 menjadi PT (Persero) Angkasa Pura II. Tanggal 18 November 2008, menjadi PT Angkasa Pura II (Persero) sesuai Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN No. 38 Tahun 2008. Saat ini Angkasa Pura II mengelola dua belas bandara utama di kawasan Barat Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Polonia (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Ketaping) dahulu Tabing, Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang) dahulu Kijang, Sultan Thaha (Jambi) dan Depati Amir (Pangkal Pinang) , serta melayani jasa penerbangan untuk wilayah udara (Flight Information Region/FIR) Jakarta. Seiring dengan pertumbuhan industri angkutan udara Indonesia yang meningkat pesat, Angkasa Pura II selalu mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa bandara. Bandara yang dikelola Angkasa Pura II selalu memperoleh penghargaan Prima Pratama dari Departemen Perhubungan RI untuk kategori Terminal Penumpang Bandara. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang handal, selama tiga tahun berturut-turut Angkasa Pura II telah memperoleh penghargaan The Best BUMN in Logistic Sector dari Kementerian Negara BUMN RI (2004-2006), The Best I in Good Corporate Governance (2006), Juara I Annual Report Award 2007 kategori BUMN Non-Keuangan Non-Listed, dan BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam bidang Good Corporate Governance dalam Corporate Governance Perception Index 2007 Award. Angkasa Pura II selalu melaksanakan kewajibannya memberikan dividen kepada negara sebagai pemegang saham dan turut membantu meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap karyawan dan keluarganya serta masyarakat umum dan lingkungan sekitar bandara melalui program Corporate Social Responsibility.

4


Profil Perusahaan

PT Angkasa Pura II (Persero) is a state-owned enterprise that provides airport and air traffic services. Since 1984, it has provided flight and airport management services in the western region of Indonesia. At the time of its establishment on 13 August 1984, Angkasa Pura II was called Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng, entrusted with the management and operations of Jakarta Cengkareng Airport (the present Jakarta Soekarno-Hatta International Airport) and the Halim Perdanakusuma Airport. On 19 May 1986, its name was changed to Perum Angkasa Pura II, and subsequently on 2 January 1993, its status was changed to a ‘Persero’ (state-owned limited liability company) with the name of PT (Persero) Angkasa Pura II as covered by Notary Deed No. 3 Year 1993 of Notary Muhani Salim, SH. Lastly, on 18 November 2008, the name was changed to PT Angkasa Pura II (Persero) as covered in Notary Deed No. 38 Year 2008 of Notary Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN. At present, Angkasa Pura II operates twelve major airports in the western region of Indonesia. These are the Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Polonia (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Ketaping) formerly Tabing, Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang) formerly Kijang, Sultan Thaha (Jambi) and Depati Amir (Pangkal Pinang). Angkasa Pura II also provides flight management services for the Jakarta Flight Information Region (Jakarta FIR). Angkasa Pura II strives at all times to provide the best services to airport users, in line with the fast growth of the air transportation industry in Indonesia. The airports under its management regularly receive the Prima Pratama Award in the Airport Passenger Terminal category from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. As a well-known State-Owned Enterprise (SOE), Angkasa Pura II had been recognized as the Best SOE in Logistics Sector by the State Ministry of SOE for three consecutive years (2004-2006), the Best I in Good Corporate Governance (2006), the 1st Rank in the Annual Report Award 2007 in the category of Non-Financial Non-Listed SOE, and as Best and Trusted SOE in Good Corporate Governance in the Corporate Governance Perception Index 2007 Award. Angkasa Pura II has always fulfilled its responsibility with regards to dividend contribution to the State as shareholder, and has actively participated in the efforts to improve the welfare of its employees and their families, as well as communities and the environment around its airports through its Corporate Social Responsibility programs.

Working Area

Operational Review

Our Services

Introduction

Wilayah Kerja

Governance Report

To date, the flight traffic control has reach 1,400 per day, with the automated system developed by PT Angkasa Pura II (Persero), better known as, JAATS (Jakarta Automated Air Traffic Control System), is able to cover all the airspace of its responsibility.

MD&A

Pengendalian lalu lintas udara yang saat ini mencapai 1.400 per hari dengan sistem otomasi yang dikembangkan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) lebih dikenal dengan JAATS (Jakarta Automated Air Traffic Control System) mampu menjangkau keseluruh wilayah udara yang menjadi tanggung jawabnya.


5

Wilayah Kerja

Jakarta FIR

Working Area

Ujung Pandang FIR

Sejak tanggal 12 Mei 2005, Flight Information Region (FIR) di Indonesia yang sebelumnya terdiri dari 4 wilayah (Jakarta FIR, Bali FIR, Ujung Pandang FIR dan Biak FIR) telah dikelompokkan kembali menjadi 2 wilayah, yaitu Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR. Pengelolaan jasa penerbangan (aeronautika) di Jakarta FIR dilakukan oleh Angkasa Pura II.

6

Since 12 May 2005, the Flight Information Region in Indonesia that previously consisted of 4 regions (Jakarta FIR, Bali FIR, Ujung Pandang FIR and Biak FIR) have been re-organized into 2 regions, namely the Jakarta FIR and Ujung Pandang FIR. The provision of air traffic (aeronautical) services for the Jakarta FIR is assigned to Angkasa Pura II.

Soekarno-Hatta Airport

Polonia Airport

Sultan Syarif Kasim II Airport

Supadio Airport

SM Badaruddin II Airport

Minangkabau Airport

Husein Sastranegara Airport

Halim Perdanakusuma Airport

Sultan Thaha Airport

Depati Amir Airport

Sultan Iskandar Muda Airport

Raja Haji Fisabilillah Airport


Ikhtisar Keuangan Perbandingan Selama Lima Tahun Terakhir 2004-2008 Comparative In The Last Five Years 2004-2008

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi Indonesia Numerical notations in all tables and graphics are in Indonesian

(Dalam Miliar Rupiah - In Billion Rupiah)

2008

1.017.156 26.825 291.286 1.670.547 330.360 3.336.174

1.220.269 19.014 280.859 1.734.968 298.037 3.553.147

1.497.878 16.638,00 284.676 3.279.468 312.727 5.391.387

2.480.214 326.547 3.224.943 308.528 6.340.232

2.782.195 333.586 3.787.792 422.893 7.326.466

220.081 19.334 47.554

219.731 10.260 33.777

290.754 7.232 40.588

350.951 33.144 10.248 56.916

363.968 8.047 55.077 68.370

71.038 2.978.167 3.336.174

71.038 3.218.341 3.553.147

1.599.101 3.453.712 5.391.387

1.672.715 4.216.258 6.340.232

2.052.068 4.778.936 7.326.466

1.219.717 286.611

1.361.391 348.988

1.466.829 402.935 1.869.764

1.572.988 464.655 20.124 2.057.767

1.714.366 524.907 37.250 2.276.523

1.506.328

1.710.379

460.610 101.055 125.612 141.897 20.052 117.486 966.712 539.616

460.864 110.918 145.245 165.737 28.661 157.202 1.068.627 641.752

551.493 117.717 182.469 179.646 24.283 219.825 1.275.433 594.331

610.475 130.651 188.275 264.605 27.040 214.608 1.435.654 622.113

636.542 148.926 190.372 254.897 57.457 211.032 1.499.226 777.297

116.445 40.458 75.987 615.603 8.705 606.898

129.591 37.502 92.089 733.841 99.449 634.392

144.764 97.151 47.613 641.944 1.409 640.535

167.248 44.338 122.910 745.023 8.926 736.097

285.229 91.543 193.686 970.983 970.983

(179.675) (7.811) 419.412

(214.202) (2.364) 417.826

(194.814) (10.573) 435.148

(210.971) (26.538) 498.588

(261.995) (16.594) 692.394

Pendapatan Revenues (Dalam Miliar Rupiah - In Billion Rupiah)

BALANCE SHEETS ASSETS Current Assets Deferred Tax Assets Long Term Investments Fixed Assets Fixed Other Assets TOTAL ASSETS LIABILITIES Current Liabilities Deferred Liabilities Long-Term Debts Retiree Welfare Program Fund Unstipulated Government’s Contribution Equity TOTAL PASSIVA

Our Services

2007

STATEMENTS OF INCOME OPERATING REVENUE Aeronautical Revenue Non-Aeronautical Revenue Cargo Revenue TOTAL REVENUE OPERATING EXPENSES Employee Expenses Maintenance and Inventory Expenses Rent Expenses General Expenses and Asset Expended Bad Debts Expenses Depreciation and Amortization Expenses TOTAL OPERATING EXPENSES OPERATING INCOME NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) Non-Operating Income Non-Operating Expenses TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES) PROFIT (LOSS) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS Extraordinary Items Profit Before Tax TAX EXPENSES Current Income Tax Deferred Income Tax NET PROFIT AFTER TAX

Operational Review

2006

Governance Report

LAPORAN LABA/RUGI PENDAPATAN USAHA Pendapatan Aeronautika Pendapatan Non-Aeronautika Pendapatan Kargo JUMLAH PENDAPATAN BEBAN USAHA Beban Pegawai Beban Pemeliharaan dan Persediaan Beban Sewa Beban Umum dan Aktiva Dibiayakan Beban Piutang Ragu-ragu Beban Penyusutan dan Amortisasi JUMLAH BEBAN USAHA LABA USAHA PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA Pendapatan Diluar Usaha Beban Diluar Usaha JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA Pos Luar Biasa LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN/BEBAN PAJAK Pajak Kini Pajak Tangguhan LABA (RUGI) SETELAH PAJAK

2005

Biaya Expenses (Dalam Miliar Rupiah - In Billion Rupiah)

1.714

1.499

525

91

MD&A

2004 NERACA AKTIVA Aktiva Lancar Aktiva Pajak Tangguhan Investasi Jangka Panjang Aktiva Tetap Aktiva Tetap lain-lain JUMLAH AKTIVA PASSIVA Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Tangguhan Kewajiban Jangka Panjang Dana Titipan THT Bantuan Pemerintah yang Belum ditentukan Statusnya Ekuitas JUMLAH PASSIVA

Introduction

Financial Highlights

285

Aeronautika Aeronautical

Usaha Operating

Non-Aeronautika Non-Aeronautical

Di Luar Usaha Non-Operating

Di Luar Usaha Non-Operating


7

Peristiwa Penting 2008

01

02

03

04

1 Januari

8 Januari

18 Januari

18-20 Februari

Penyambutan dan pengalungan bunga kepada Wisatawan Mancanegara Pertama yang datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, oleh Direktur Utama didampingi Direktur Keuangan dan Direktur Personalia dan Umum, dalam rangka program Visit Indonesia 2008.

Workshop Program Konsultasi Publik dan Peningkatan Mutu Pelayanan Jasa Bandar Udara, kerjasama Angkasa Pura II dengan YKLI diselenggarakan di Bandara Soekarno-Hatta, Polonia dan Minangkabau.

Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, didampingi Menteri Perhubungan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Hukum dan HAM.

Rapat Kerja Perusahaan Tahun 2008, dengan tema “Creative & Proactive to Build a Better Future” dan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara Angkasa Pura II dengan Sekarpura II disaksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Hotel Grand Preanger – Bandung.

In cooperation with YKLI, Angkasa Pura II conducted a workshop in Public Consultation and Airport Service Quality Improvement Program at the Soekarno-Hatta, Polonia and Minangkabau airports.

Special welcoming ceremony as part of the Visit Indonesia 2008 program, in which the President Director of Angkasa Pura II, along with the Director of Finance and Director of Personnel & General Affairs, greet the first foreign tourist to arrive in Indonesia via the Soekarno-Hatta Airport.

10

Official visit by the Vice President of the Republic of Indonesia, along with the Minister of Transportation, the State Minister of SOE, and the Minister of Justice and Human Rights, to the Soekarno-Hatta Airport.

11

Company Meeting for 2008 with the theme “Creative & Proactive to Build a Better Future”, and the signing of the Collective Labour Agreement between Angkasa Pura II and Sekarpura II as witnessed by the Minister for Labour and Transmigration, at Grand Preanger Hotel, Bandung.

12

13

23 September

22 Oktober

18 Desember

18 Desember

Pencanangan Program Bersih Bandara “Clean Airport Action” dan Peresmian Fasilitas Umum Di Bandara Soekarno-Hatta oleh Menteri Perhubungan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Gubernur Banten, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa bandara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama Angkasa Pura II, Edie Haryoto dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Rinaldi Firmansyah tentang Penyediaan Layanan Total Solusi Fasilitas Telekomunikasi pada Bandar Udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

Angkasa Pura II turut serta dalam penanaman pohon dalam rangka Bulan Menanam Pohon Indonesia yang diikuti oleh 20 BUMN Jawa Barat dan Banten, di Tol Cipularang, Jawa Barat.

Angkasa Pura II sebagai BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam bidang Good Corporate Governance dalam acara Corporate Governance Perception Index 2007 Award yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance yang bekerjasama dengan Majalah SWA, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Official opening by the Minister of Transportation, the Minister of Cultural Affairs and Tourism, and the Governor of Banten Province, of the “Clean Airport Action” program and inauguration of newly-renovated public facilities at the Soekarno-Hatta Airport towards improving the service level to airport users.

Signing of an MoU by Edie Haryoto, President Director of Angkasa Pura II, and Rinaldi Firmansyah, President Director of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, concerning the provision of total solutions in telecommunications facilities at airports under the management of Angkasa Pura II.

8


Angkasa Pura II participated in a tree-planting program involving 20 State-Owned Enterprises (SOE) in West Java and Banten at the Cipularang Toll Road, West Java, as part of the Indonesia Tree Planting Month program.

Angkasa Pura II received the award as Best and Trusted SOE in Good Corporate Governance at the Corporate Governance Perception Index 2007 Award conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance in cooperation with SWA Magazine, at Hotel Borobudur, Jakarta.

06

07

08

09

23 April

22 Mei

6 Juni

9 Juni

12 Agustus

Temu kenal Direksi baru Angkasa Pura II dengan karyawan dan mitra kerja Angkasa Pura II di Kantor Pusat Angkasa Pura II, Tangerang.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Angkasa Pura II, Edie Haryoto dengan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Firmansyah Rahim tentang Peningkatan Mutu Pelayanan di Bandar Udara melalui Kegiatan Penyuluhan di Gedung Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama Angkasa Pura II, Edie Haryoto dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana dan Bupati Bangka Tengah, Abu Hanifah tentang Persiapan Rencana Kerjasama Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Depati Amir, di Belitung.

Acara Airlines Gathering dengan tema “Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta A New Beginning” di Kantor Pusat Angkasa Pura II, Tangerang.

Angkasa Pura II sebagai pemenang pertama 2007 Annual Report Awards kategori BUMN Non Keuangan Non Listed yang diselenggarakan BAPEPAM-LK di Hotel Borobudur, Jakarta.

Signing of an MoU by Edie Haryoto, President Director of Angkasa Pura II, Eko Maulana, Governor of Bangka Belitung Province, and Abu Hanifah, Regent of Central Bangka Regency, concerning the Preparations for Cooperation in the Construction and Development of Depati Amir Airport at Belitung.

Awards

MD&A

Penghargaan

Angkasa Pura II received first rank award for the SOE Non-Financial Non-Listed company category in the 2007 Annual Report Awards organized by Bapepam-LK, at Hotel Borobudur, Jakarta.

Operational Review

The signing at the Building of the Ministry of Cultural Affairs and Tourism, of an agreement by Edie Haryoto, President Director of Angkasa Pura II, and Firmansyah Rahim, the Director General for Tourism Destination Development at the Ministry of Cultural Affairs and Tourism, concerning Airport Service Quality Improvement through Mentoring Activities.

Airlines Gathering with the theme “Terminal 3 Soekarno-Hatta Airport - A New Beginning”, held at Angkasa Pura II Head Office building, Tangerang.

Governance Report

Introduction of the new Directors of Angkasa Pura II with employees and business partners of the Company at Angkasa Pura Head Office, Tangerang.

Our Services

05

Introduction

2008 Important Events

2007 Annual Report Awards Peringkat I Kategori Perusahaan BUMN Non Keuangan - Non Listed

Sertifikat 2007 Annual Report Awards Peringkat I Kategori Perusahaan BUMN Non Keuangan - Non Listed

Corporate Governance Perception Index 2007 Perusahaan Terpercaya dan BUMN Terbaik

Sertifikat Corporate Governance Perception Index 2007 Perusahaan Terpercaya dan BUMN Terbaik


9

Laporan Dewan Komisaris

Sutanto Komisaris Utama President Commissioner

10


Introduction

Report from the Board of Commissioners

Our Services

Dewan Komisaris melakukan upayaupaya secara maksimal dalam menjaga terselenggaranya praktik dan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbinganNya, kami berbesar hati dapat melaporkan kepada pemegang saham dan para stakeholder bahwa pada tahun 2008 Angkasa Pura II kembali berhasil membukukan kinerja yang baik, dengan pencapaian laba bersih sebesar Rp 692,395 miliar pada tahun 2008, naik 40% dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 493,519 miliar.

Giving praise to the Lord God for His Blessings and Guidance to us all, we have the pleasure of reporting to the shareholders and our stakeholders of another year of excellence performance by Angkasa Pura II in 2008. In that year, Angkasa Pura II booked a net income of Rp 692.395 billion, which represented a significant increase of 40% over net income in 2007 of Rp 493.519 billion.

Dewan Komisaris juga merasa bangga dengan berbagai pengakuan terhadap perusahaan atas kinerja yang baik dari tahun ke tahun, termasuk penghargaan dari 2007 Annual Report Awards sebagai Juara I kategori BUMN Non-Keuangan Non-Listed dan penghargaan dari Corporate Governance Perception Index 2007 Award sebagai BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam bidang Good Corporate Governance. Sungguh hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi kita semua yang kami yakini akan terus meningkat di tahun yang akan datang.

The Board of Commissioners also takes pride in the various recognitions that Angkasa Pura II continued to receive over the years, including in the 2007 Annual Report Awards as the 1st place winner in the Non-

Governance Report

Pemegang Saham dan Stakeholder yang terhormat,

Operational Review

The Board of Commissioners has made every efforts to ensure the continuation and quality of Good Corporate Governance practices.

MD&A

Finance Non-Listed State-Owned Enterprise category, and the recognition as The Best and Trusted SOE in Good Corporate Governance in the 2007 Corporate Governance Perception Index. Angkasa Pura II is justifiably proud of these achievements, and we are convinced that we can continue to do better in the years to come.


11


Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah suatu keharusan. Untuk mencapai itu, sepanjang tahun 2008, secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan yang diambil oleh pihak Manajemen Angkasa Pura II. Hal ini tercermin melalui totalitas pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris semisal kunjungan kerja langsung ke kantor-kantor cabang untuk melihat sendiri kondisi akhir di lapangan, melihat proses kerja yang berjalan, kesesuaian prosedur yang diterapkan guna menjaga integritas, keterbukaan serta profesionalisme Perusahaan, rapat internal rutin Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat Komite-Komite dan rapat-rapat lainnya. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Rinaldo J. Aziz yang telah dipercaya sebagai Wakil Direktur Utama Angkasa Pura II dan juga sebagai Komisaris anak perusahaan PT Angkasa Pura Schiphol, serta kepada Bapak Robert D. Waloni yang telah dipercaya sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Angkasa Pura II. Tantangan yang dihadapi Perusahaan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kami optimis kehadiran dua orang direktur baru akan memberikan sumbangan positif bagi pengembangan dan kemajuan Angkasa Pura II di masa datang.

12


The implementation of Good Corporate Governance principles have become a necessity. Accordingly, throughout the year 2008, the Board of Commissioners has consistently carried out its supervisory and advisory functions over the implementation of strategies and policies by the Management of Angkasa Pura II. In performing these functions, the Board of Commissioners engaged in a variety of work programs including official visits to branch offices for direct observations of operational conditions in the field, existing work processes, and effectiveness of the various procedures that are implemented to maintain the integrity, transparency and professional conduct of Angkasa Pura II. The Board of Commissioners also conducted internal board meetings, joint meetings with the Board of Directors, as well as participated in various Committee meetings and other meetings. We would like to welcome Rinaldo J. Aziz to his post as Deputy President Director of Angkasa Pura II and concurrently as Commissioner in PT Angkasa Pura Schiphol, our subsidiary. A warm welcome also to Robert D. Waloni that has been entrusted as Director of Commercial and Business Development at Angkasa Pura II. Currently, we are facing increasing challenges in our business, and the addition of these two new personnel at the Board of Directors should serve to contribute positively to further development and progress for Angkasa Pura II in the future.

Operational Review

The construction of Terminal 3 at Soekarno-Hatta Airport that is expected to be completed in early 2009 is expected to reduce the present congestion in Terminal 1 and Terminal 2, and thus improving both the service quality level and comfort for airport service users and the public. Likewise with the infrastructure development projects at other airports such as the construction of new passenger terminals at Sultan Iskandar Muda Airport – Banda Aceh and Kuala Namu Airport – Medan, terminal expansion at Sultan Syarif Kasim II Airport – Pekanbaru and Raja Haji Fisabilillah Airport – Tanjung Pinang, and the replacement and addition to flight safety support equipment and facilities at almost all of the airports under Angkasa Pura II. These infrastructure development projects play a vital role towards the ability to deliver the best services to airport service users.

Governance Report

Pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang akan selesai di awal tahun 2009 diharapkan dapat mengurangi kepadatan di Terminal 1 dan Terminal 2 saat ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa dan masyarakat. Demikian juga dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di bandara lain seperti pembangunan terminal baru di Bandara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh dan Bandara Kuala Namu – Medan, perluasan terminal di Bandara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru dan Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang, serta penambahan dan penggantian fasilitas dan peralatan penunjang keselamatan penerbangan di hampir seluruh bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II. Proyekproyek pengembangan ini memiliki peran cukup vital dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa bandara.

Angkasa Pura II faces considerable challenges for its future progress. With the rapid increase each year in the numbers of airport service user, the carrying capacity of passenger terminals at a number of airports requires special attention in order to prevent a decline in service quality level, security and comfort provided to airport service users. Hence, in anticipation, airport infrastructure development programs have become one of the priorities of the Management of Angkasa Pura II at present.

MD&A

Tantangan bagi kemajuan Angkasa Pura II ke depan tidaklah ringan. Dengan pesatnya peningkatan jumlah pengguna jasa penerbangan dari tahun ke tahun, kapasitas terminal di beberapa bandara harus menjadi perhatian khusus agar tidak menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan, keamanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara. Program pengembangan infrastruktur di bandara dengan demikian merupakan langkah antisipasi yang menjadi salah satu prioritas Manajemen Angkasa Pura II saat ini.

Our Services

Introduction



13



Akhir kata, perkenankan kami, Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap pengelolaan Perusahaan. Melihat kinerja dan hasil yang telah dicapai di tahun 2008, Insya Allah kami optimis Angkasa Pura II akan mampu meningkatkan kinerja dan mencapai percepatan pertumbuhan usaha yang maksimal pada tahun-tahun mendatang.

In closing, the Board of Commissioners would like to extend a heartfelt thanks to the Shareholders for the vote of confidence in entrusting the supervision and direction of the management of Angkasa Pura II to the Board. Judging from the performance and achievements in 2008, the Board is optimistic that, God willing, Angkasa Pura II will be able to improve its performance and further accelerate its business growth optimally in the years to come.

Kami juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Direksi yang telah berjuang keras untuk memajukan Perusahaan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan atas pekerjaan yang diamanahkan kepada kita semua. Amin.

The Board of Commissioners would also like to convey its gratitude and appreciation to the Board of Directors that have been working hard for the good of the Company. May the Lord God grants us His Blessings so that we can perform the duties that have been entrusted to us to the best of our ability.


14

Suratto Siswodihardjo Komisaris Commissioner

Tirta Hidayat Komisaris Commissioner

M. Iksan Tatang Komisaris Commissioner

Suyatno Harun Komisaris Commissioner


Board of Commissioners

Introduction

Dewan Komisaris

dari kiri ke kanan: from left to right: Suyatno Harun Komisaris Commissioner

Our Services


Operational Review


Governance Report


MD&A



15

Profil Dewan Komisaris

Sutanto Komisaris Utama Lahir pada tahun 1950 di Pemalang, Jawa Tengah. Lulus Akabri Kepolisian tahun 1973, mengawali karir sebagai Pamapta Konwiko 74 Jakarta Selatan hingga tahun 1975, diangkat menjadi Kapolsek Metro Kebayoran Lama tahun 1978, menjadi Kapolsek Kebayoran Baru tahun 1980, melanjutkan pendidikan di PTIK dan lulus tahun 1983. Selanjutnya diangkat sebagai Kepala Detasemen Provost di Polda Jawa Timur tahun 1990, tidak berapa lama kemudian, tahun 1991 diangkat menjadi Kapolres Sumenep, Jawa Timur. Karirnya terus berlanjut menjadi Kapolres Sidoarjo tahun 1992 hingga tahun 1994, kemudian tahun 1994 hingga 1995 ditempatkan menjadi Paban Asrena Polri, hingga tahun 1995 diangkat menjadi ajudan Presiden Soeharto. Tahun 1998 hingga tahun 2000 dipercaya sebagai Waka Polda Metro Jaya, dan mengikuti kursus Lemhanas tahun 2000, selesai mengikuti Lemhanas, diangkat menjadi Kapolda Sumut hingga Oktober 2000, selanjutnya menjadi Kapolda Jawa Timur hingga Oktober tahun 2002. Selanjutnya menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tahun 2002 hingga tahun 2005. Kemudian diangkat menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional pada bulan Februari 2005 hingga Juli 2005 diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia hingga 2008, dan selanjutnya menjadi Komisaris Utama di Angkasa Pura II. Suratto Siswodihardjo Komisaris Lahir pada tahun 1946 di Solo, Jawa Tengah. Lulus Akabri Bagian Udara tahun 1969 dan menerima gelar Sarjana Sosial dari Universitas Jakarta pada tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Kasi Sospol Mabes AU (1990-1992), Anggota DPRD-DKI Fraksi ABRI sebagai Wakil Ketua Komisi D, dan Ketua Umum INKOPAU Jakarta (19982001). Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Sweet Indo Lampung dan Komisaris PT Indo Lampung Perkasa (19982000), Dewan Audit Bank BUKOPIN (2001), Komisaris PT Prosys Engineers International (2005), dan Komisaris Bank BUKOPIN (2001-2002). Menjabat sebagai Komisaris Angkasa Pura II sejak tahun 2006.

Tirta Hidayat Komisaris Lahir di Banda Aceh tahun 1959. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 1985. Memperoleh gelar Master of Science in Economics Cornell University, New York (1987), gelar Doctor of Philosophy in Economic Cornell University, New York (1991). Pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan

16


President Commissioner Born in 1950 in Pemalang, Central Java. Graduated from the National Police Academy in 1973 and began his career as Pamapta at Konwiko 74 South Jakarta until 1975. Appointed as Kapolsek of Metro Kebayoran Lama in 1978, and as Kapolsek of Kebayoran Baru in 1980. Pursued further study in the PTIK and graduated in 1983. Next, he served as Head of Detasemen Provost at East Java Polda in 1990 and not long afterwards in 1991 appointed as Kapolres of Sumenep, East Java. His career continued with an appointment as Kapolres of Sidoarjo in 1992 to 1994, and then from 1994 to 1995 served as Paban Asrena Polri, and in 1995 appointed as adjutant to Soeharto, the President of the Republic of Indonesia. Between 1998 and 2000 he served as Waka Polda Metro Jaya. Attended the Lemhanas course in 2000 and upon graduation, appointed as Kapolda of North Sumatera until October 2000, then as Kapolda of East Java until October 2002. Next, he served as Head of the Training and Education Institution of the National Police from 2002 until 2005. Following this assignment, he was appointed as Head of Pelaksana Harian at the National Narcotics Bureau in February 2005. In July 2005, he was appointed as Chief of the National Police of the Republic of Indonesia until 2008, and subsequently appointed as President Commissioner of Angkasa Pura II.

Commissioner Born in 1946 in Solo, Central Java. Graduated from the Military Academy for the Air Force in 1969 and obtained a Bachelor degree in Social Studies from Universitas Jakarta in 1992. Previously served as Kasi Sospol at the Air Force Headquarters (1990-1992), member of DPRD-DKI from the Armed Forces faction serving as Deputy Chairman of Commission D, and Chairman of INKOPAU Jakarta (19982001).Served as Commissioner of PT Sweet Indo Lampung and PT Indo Lampung Perkasa (1998-2000), the Audit Council of Bank BUKOPIN (2001), Commissioner of PT Prosys Engineers International (2005), and Commissioner of Bank BUKOPIN (2001-2002). Serves as Commissioner of Angkasa Pura II since 2006.

Commissioner Born in 1959 in Banda Aceh. Obtained a bachelor degree in Economics from Universitas Indonesia in 1985, a MSc. degree in Economics from Cornell University, New York, USA, in 1987, and a Phd. degree in Economics from the same institution in 1991. Previously served as Head of Biro Perencanaan dan Pengkajian Ekonomi Makro at

Suyatno Harun Komisaris Lahir tahun 1957 di Jakarta. Menyelesaikan Diploma IV di STAN jurusan Akuntansi tahun 1986, dan menyelesaikan Pasca Sarjana jurusan Professional Accounting di University of Hartford, Connecticut, USA tahun 1991. Pernah menjabat posisi penting di Pusdiklatwas BPKP sebagai Kepala Subbid Sarana Bidang Pembinaan Diklat (1992-1995), Kepala Subbid Penyelenggaraan Diklat Pusdiklatwas BPKP (1995-1997), Kepala Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I BPKP Perwakilan Bali (19972000), Kepala Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I BPKP Perwakilan Sumatera Selatan (2000-2001), Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum BPKP (2001-2002), Kepala Bagian Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP (2002-2003), Auditor Ahli Madya BPKP (2003), Kepala Perwakilan BPKP Luar Negeri di Berlin/Atase Keuangan pada KBRI Berlin (2003-2005), dan menjabat sebagai Direktur BUMN II di Departemen Keuangan (2005 sekarang). Diangkat sebagai Komisaris Angkasa Pura II pada bulan November 2007.

Commissioner Born in 1957 in Jakarta. Completed his Diploma IV study at STAN in Accounting in 1986, and his post-graduate study in Professional Accounting at the University of Hartford, Connecticut, USA, in 1991. Previously served as Head of Subbid Sarana Bidang Pembinaan Diklat at Pusdiklatwas BPKP (1992-1995), Head of Subbid Penyelenggaraan Diklat at Pusdiklatwas BPKP (1995-1997), Head of Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I at BPKP Bali Representative Office (1997-2000), Head of Bidang Pengawasan BUMN/ BUMD I at BPKP South Sumatera Representative Office (2000-2001), Head of Bagian Tata Usaha Biro Umum at BPKP (2001-2002), Head of Bagian Tata Laksana Biro Kepegawaian dan Organisasi at BPKP (2002-2003), Auditor Ahli Madya at BPKP (2003), Head of Berlin Representative Office of BPKP and Financial Attache at Indonesian Embassy in Berlin (2003-2005), and as Director of BUMN II at the Ministry of Finance (2005-present). Appointed as Commissioner of Angkasa Pura II in November 2007.


Operational Review

Commissioner Born in 1952 in Bandung, West Java. Completed his education in 1977 with a Bachelor degree in Engineering. Previously served as Kasi Landasan (1984-1986) and Kasi Konstruksi (1986-1987) at the Directorate General of Air Transportation, Head of Tabing Airport, Padang (19891990), Head of Transportation Section at Kanwil XIV, Bali, the Ministry of Transportation (1990-1994), Head of Hang Nadim Airport, Batam (1994-1998), the Director for Flight Safety at the Directorate General of Air Transportation (1998-2002), Director of Airport Engineering at the Directorate General of Air Transportation (2002-2005), as the Director General of Air Transportation (2005-2007), and as Inspector General at the ministry of Transportation (2007-present). Appointed as Commissioner of Angkasa Pura II in November 2007.

Governance Report

M. Iksan Tatang Komisaris Lahir di Bandung, Jawa Barat tahun 1952, menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik/Insinyur tahun 1977. Pernah menjabat sebagai Kasi Landasan Kanwil Ditjen Perhubungan Udara tahun (1984-1986), Kasi Konstruksi Ditjen Perhubungan Udara (1986-1987), Kepala Bandar Udara Tabing Padang (1989-1990), Kepala Bidang Perhubungan Kanwil XIV Departemen Perhubungan Bali (1990-1994), Kepala Bandara Hang Nadim Batam (1994-1998), Direktur Keselamatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (1998-2002), Direktur Teknik Bandara Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (2002-2005), Direktur Jenderal Perhubungan Udara (2005-2007) dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan (2007-sekarang). Diangkat sebagai Komisaris Angkasa Pura II pada bulan November 2007.

Our Services

Bappenas (1993-1998), Head of Biro Ketenagakerjaan dan Penciptaan Lapangan Kerja at the Ministry of Labour (1998-2000) Head of R&D Bureau at the Ministry of labour (2000-2002), lecturer at the Faculty of Economics, Universitas Indonesia, Commissioner of Bank Permata, Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia III – Tanjung Perak, Surabaya, and Deputy Seswapres for Economics (2007-present). Appointed as Commissioner of Angkasa Pura II in November 2007.

MD&A

Pengkajian Ekonomi Makro Bappenas (1993-1998), Kepala Biro Ketenagakerjaan dan Penciptaan Lapangan Kerja (1998-2000), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Tenaga Kerja (2000-2002), Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Komisaris di Bank Permata, Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III – Tanjung Perak Surabaya, dan menjabat sebagai Deputi Seswapres Bidang Ekonomi (2007Sekarang). Diangkat sebagai Komisaris Angkasa Pura II pada bulan November 2007.

Introduction

Board of Commissioners Profiles

17

Laporan Direksi

Edie Haryoto Direktur Utama President Director

18


Introduction

Report from the Board of Directors

Our Services

Secara keseluruhan, Angkasa Pura II berhasil mencapai target-target operasional dan keuangan yang ditetapkan dalam RKAP 2008.

Tahun 2008 dapat dikatakan merupakan tahun tantangan bagi Angkasa Pura II. Bukan saja karena adanya beberapa perkembangan kondisi perekonomian yang berdampak pada kinerja sektor penerbangan nasional secara umum, namun juga terutama karena adanya sejumlah program strategis Angkasa Pura II yang ditargetkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2008 yang bersifat cukup vital dalam menunjang kelangsungan pertumbuhan usaha Angkasa Pura II ke depan.

The year 2008 was a year of challenges for Angkasa Pura II. Not only because of unfortunate developments in the economic condition that impacted on the overall performance of the domestic air transportation sector, but also more importantly due to the pressing needs for the completion of a number of strategic projects set out in the 2008 Work Plan and Budget of the Company, which represented a vital element to sustain further business growth for Angkasa Pura II going forward.

Di antara beberapa program strategis tersebut yang terkait dengan pengembangan bandara maupun fasilitas bandara adalah pembangunan gedung Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai dengan akhir tahun 2008, pembangunan proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian dengan pekerjaan konstruksi bangunan induk mencapai 99%, dengan investasi sekitar Rp 300 miliar yang berasal dari dana Angkasa Pura II dan dikerjakan sepenuhnya oleh tenaga lokal. Terminal 3 pier 1 ini diharapkan selesai medio April 2009. Program strategis lainnya yang dilaksanakan sepanjang tahun 2008 adalah pengembangan kapasitas dengan pembangunan baru Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh yang ditargetkan selesai pada bulan Mei 2009, serta pembangunan bandara baru di Kuala Namu Medan yang nantinya akan menggantikan fungsi Bandara Polonia yang ada saat ini.

Among several strategic programs related to airport developments and improvement to airport facilities was the construction of Terminal 3 building at SoekarnoHatta Airport. At year-end 2008, the project has entered its completion phase with construction works on the main building progressing at 99% completion, with an investment of approximately Rp 300 billion from internal funding by Angkasa Pura II, and using local workforces. The facilities at Pier 1 Terminal 3 are projected to be completed by mid-April 2009. Other strategic projects in progress throughout 2008 were the capacity upgrade through new constructions at the Sultan Iskandar Muda Airport – Banda Aceh that is expected to be completed in May 2009, and construction works at the new Medan airport at Kuala Namu, which is slated to replace the function of the present Polonia Airport.


Governance Report

Esteemed shareholders,

MD&A

Pemegang saham yang terhormat,

Operational Review

Overall, Angkasa Pura II has successfully achieved the operating and financial targets as set in the Company’s 2008 Work Plan and Budget.

19

Laporan Direksi

20

Angkasa Pura II juga terus menambah dan menyempurnakan berbagai fasilitas yang ada di bandara-bandara yang dikelolanya demi meningkatkan kualitas pelayanan di bandara. Salah satunya adalah melalui pencanangan program ‘Road to Clean Airport’ pada bulan September 2008 dengan dana sebesar Rp 538.750.000 sebagai suatu upaya yang bersungguh-sungguh dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan yang lebih baik bagi pengguna jasa bandara. Tantangan lainnya bagi Angkasa Pura II adalah faktor keselamatan dan keamanan dalam pengelolaan bandara, termasuk perhatian pada aspek kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang ada serta peningkatan kemampuan manajemen risiko.

Angkasa Pura II also continued to add and improve various existing facilities at the airports under its management in order to enhance service quality at those airports. Included in these efforts was the inauguration of the so-called ‘Road to Clean Airport’ program in September 2008, which involved some Rp 538,750,000 of expenses, representing our commitment to continually provide a higher level of comfort and convenience for the benefit of airport service users. Another challenge for Angkasa Pura II was the improvement to airport safety and security, including the emphasis on aspect of compliance with applicable regulations as well as enhancement to risk management capabilities in our operations.

Jumlah pergerakan pesawat udara dan penumpang selama tahun 2008 terus meningkat, sekalipun pertumbuhannya tidak sebesar beberapa tahun sebelumnya, yang merupakan dampak dari antara lain tingginya harga bahan bakar dan krisis ekonomi global di penghujung tahun. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi Angkasa Pura II untuk dapat mempertahankan kinerjanya.

Aircraft and passenger movements continued to grow throughout 2008, albeit at a significantly slower rate compared to growth in the previous couple of years, due among other things to the high fuel prices as well as the onset of the global economic crisis nearing the end of the year. These factors represented another challenge for Angkasa Pura II in its efforts to maintain performance.

Namun demikian, berkat upaya-upaya efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas kerja, Angkasa Pura II mampu mencapai kinerja keuangan yang memuaskan dengan pencapaian di atas target yang ditetapkan di awal tahun. Realisasi pendapatan aeronautika pada tahun 2008 mencapai 103% dari target dan 9% di atas pencapaian pada tahun 2007, sementara pendapatan non-aeronautika juga berhasil melampaui target yang dianggarkan sebesar 4%. Sementara itu, pendapatan dari kargo memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan sebesar 85% di atas realisasi pendapatan kargo di tahun 2007. Di akhir tahun 2008, laba bersih tercatat sebesar Rp 692,4 miliar, meningkat sekitar 40% dari pencapaian laba bersih di tahun 2007 dan 37% di atas target anggaran.

However, with concerted efforts at cost efficiency and work productivity improvement, Angkasa Pura II was able to achieve a satisfactory financial performance, with results exceeding the target set at the beginning of the year. Realized revenues from aeronautical services in 2008 reached 103% of target and 9% above the amount achieved in 2007, while revenues from nonaeronautical services also exceeded the target by some 4%. Meanwhile, revenues from cargo services showed an encouraging growth of 85% over the realized amount of cargo revenues in 2007. By the end of 2008, Angkasa Pura II booked a net income of Rp 692.4 billion. This amount represented an increase of some 40% over net income recorded in 2007, and exceeded the 2008 net income budget by some 37%.


Throughout 2008, Angkasa Pura II also continued with its priorities on the development and improvement of the capabilities of its human resources, with a view to its vital contribution in supporting further successes and business growth in the future, in the face of a business environment that become increasingly complex and progressive.

Setelah disain dan sebagainya diselesaikan pada tahun 2008, maka pada tahun 2009 Angkasa Pura II akan melakukan pembangunan bandara yaitu Bandara Raja Fisabilillah - Tanjung Pinang, Bandara Sultan Thaha - Jambi, Bandara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru dan Bandara Supadio - Pontianak. Hal ini merupakan tantangan bagi Angkasa Pura II dalam mengemban program pemerintah khususnya di bidang penyelenggaraan bandara di wilayah Barat Indonesia.

Following the completion of design and preliminary works in 2008, Angkasa Pura II in 2009 will continue with further development projects at Raja Fisabilillah Airport - Tanjung Pinang, Sultan Thaha Airport - Jambi, Sultan Syarif Kasim II Airport - Pekanbaru, and Supadio Airport - Pontianak. These are the challenges for Angkasa Pura II as it strives to support the Government’s development programs especially with regards to the provision of airport services in the western Indonesia region.

Operational Review

Sepanjang tahun 2008, Angkasa Pura II juga terus memberikan perhatian kepada pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, mengingat perannya yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dan pertumbuhan usaha lebih lanjut ke depan di tengah lingkungan usaha yang semakin kompleks dan progresif.

Governance Report

With the excellent financial performance, Angkasa Pura II was again given the ‘AA’ rating according to the financial health evaluation criteria for State-Owned Enterprise, as well as fulfilling the management contract signed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Shareholders for 2008. Such management contract also represented an effort to improve the quality of Good Corporate Governance practices within the organization of Angkasa Pura II. Good progress in this aspect was also evident from the improvement in the assessment conducted in 2008 by an independent institution regarding Good Corporate Governance practices in the 2007 period, in which Angkasa Pura II received a rating of ‘Good’, compared to the rating of ‘Adequate’ in the previous assessment for the 2005 period.

MD&A

Dengan kinerja keuangan yang baik tersebut, Angkasa Pura II kembali memperoleh peringkat ‘AA’ sesuai kriteria penilaian kesehatan keuangan untuk BUMN, dan juga sesuai dengan kontrak manajemen yang telah disetujui antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham untuk tahun 2008. Pemberlakuan kontrak manajemen itu sendiri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di lingkungan Angkasa Pura II. Kemajuan dalam aspek ini juga terlihat dari membaiknya hasil penilaian pada tahun 2008 dari lembaga independen terhadap praktik Tata Kelola Perusahaan untuk periode tahun 2007, dimana Angkasa Pura II memperoleh predikat ‘Baik’, dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya untuk periode 2005 dengan predikat ‘Cukup’.

Our Services

Introduction



21

Laporan Direksi

22


Menutup sambutan ini, Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris, seluruh karyawan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya dari Angkasa Pura II, dan berbagai pihak lain yang telah mendukung dan menciptakan tahun 2008 sebagai tahun tantangan dan keberhasilan bagi Angkasa Pura II. Kami yakin bahwa perkembangan sektor perhubungan udara pada masa yang akan datang akan berpengaruh terhadap kinerja Angkasa Pura II, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan stakeholder, termasuk masyarakat pada umumnya.

In closing, the Board of Directors would like to extend its gratitude to the Board of Commissioners, the employees, shareholders and other stakeholders of Angkasa Pura II, as well as all other parties that have given their support and contribute to make 2008 into a year of challenges and achievements for Angkasa Pura II. We are confident that continuing growth of the air transportation sector in the years to come will be of benefit to Angkasa Pura II, enabling us to continue creating and add value for shareholder and our stakeholders, including the public.


Rinaldo J. Aziz Wakil Direktur Utama Deputy President Director

Tommy Soetomo Direktur Keuangan EVP of Finance

Endang Dwi Suryani Direktur Personalia & Umum EVP of Personnel & General Affairs

S. Tulus Pranowo Direktur Operasi dan Teknik EVP of Operations and Engineering

Robert D. Waloni Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha EVP of Commercial and Business Development


Direksi

Introduction

Board of Directors

dari kiri ke kanan: from left to right: Rinaldo J. Aziz Wakil Direktur Utama Deputy President Director

Our Services


Operational Review



Governance Report


MD&A



23

Profil Direksi

Edie Haryoto Direktur Utama Lahir pada tahun 1952 di Yogyakarta - Jawa Tengah. Lulus S1 Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1978) dan S2 Magister Manajemen Institut Teknologi Bandung (2000). Mengikuti pelatihan Indonesia Executive Program Strategic Management Cause General Electric, Cottonville, USA (1995), Sespa dan Lemhanas Angkatan XXXIII. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PERUMKA (1988) dan Direktur Utama PT KAI (1999). Mulai bergabung dengan Angkasa Pura II sejak tahun 2002 sebagai Direktur Utama dan diangkat kembali tahun 2004 hingga sekarang.

President Director Born in 1952 in Yogyakarta, Central Java. Obtained a Bachelor degree in Accounting from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1978) and a Master degree in Magister Management from Institut Teknologi Bandung (2000). Attended the Indonesia Executive Program, Strategic Management Cause at General Electric in Cottonville, USA (1995), courses in Sespa and Lemhanas Batch XXXIII. Previously served as Director of Finance at PERUMKA (1988) and President Director of PT KAI (1999). Joined Angkasa Pura II as President Director in 2002 and was reappointed in 2004 up to the present.

Rinaldo J. Aziz Wakil Direktur Utama Lahir pada tahun 1954 di Batusangkar – Sumatera Barat. Lulus S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1982) dan S2 Golden Gate University, San Franscisco (1987). Pernah menduduki posisi penting pada beberapa bank di Indonesia sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan (1998) dan Direktur Utama (2001) PT Aerowisata. Mulai bergabung dengan Angkasa Pura II pada tahun 2008 hingga sekarang.

Deputy President Director Born in 1954 in Batusangkar, West Sumatera. Graduated with Bachelor degree in Economics from Universitas Indonesia (1982) and a Master degree from Golden Gate University, San Francisco (1987). Previously held important positions at several banks before appointed as Director of Finance (1988) and as President Director (2001) at PT Aerowisata. Joined Angkasa Pura II in 2008 up to the present.

Tommy Soetomo Direktur Keuangan Lahir pada tahun 1960 di Cimahi – Jawa Barat. Lulus S1 Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung (1986). Pernah menjabat di beberapa posisi penting pada beberapa bank di Indonesia serta mendapatkan penghargaan Superior Performance pada Advance Bank Management Program Asian Institute of Management Manila (1989). Menjabat sebagai Staf Khusus Menteri pada Kementrian Negara BUMN (2005) dan sebagai Direktur Keuangan Angkasa Pura II pada tahun 2006 hingga sekarang.

24


EVP of Finance Born in 1960 in Cimahi, West Java. Graduated with a degree in Accountancy from Universitas Padjadjaran, Bandung (1986). Previously held important posts at several banks in Indonesia, and got the Superior Performance award at the Advanced Bank Management Program, Asian Institute of Management, Manila (1989). Served as Special Ministerial Staff at the State Ministry for State-Owned Enterprise (2005), and appointed as EVP Finance, of Angkasa Pura II in 2006 up to the present.

S. Tulus Pranowo Direktur Operasi dan Teknik Lahir pada tahun 1956 di Temanggung - Jawa Tengah. Mulai berkarir di Angkasa Pura II sebagai Teknisi Radio Penerbangan di Bandara Kemayoran setamat dari Pendidikan Dasar Teknik Radio di PLP Curug, Tangerang (1976). Lulus Manajemen Informatika STMIK Gunadarma, Depok (1994) dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2005). Lulus pelatihan Managemen Eksekutif Bandara Angkatan I (2000). Pernah beberapa kali menjabat di posisi penting sebelum menjadi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura II (Persero) (2004-2008) dan sebagai Direktur Operasi dan Teknik pada tahun 2008 hingga sekarang.

EVP of Operations and Engineering Born in 1956 in Temanggung, Central Java. Started his career at Angkasa Pura II as flight radio technician at Kemayoran Airport after finishing Basic Training in Radio Engineering at PLP Curug, Tangerang (1976). Obtained a degree in Informatics Management from STMIK Gunadarma, Depok (1994) and a Magister Management degree from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005). Attended the Airport Executive Management training batch I (2000). Served in various important positions before appointed as EVP Commercial and Business Development (2004-2008) and as EVP Operations and Engineering at Angkasa Pura II in 2008 up to the present.

EVP of Commercial and Business Development Born in 1954 in Manado, North Sulawesi. Obtained a Bachelor of Science degree in Management from Universitas Sam Ratulangi (1980). Attended the Airlines Alliances in London (1997). Previously held several important positions at PT Garuda Indonesia and PT Gapura Angkasa, before appointed as EVP Operations & Marketing (2004) and President & CEO of PT Gapura Angkasa (2007). Joined Angkasa Pura II in 2008 up to the present.

MD&A

Robert D. Waloni Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Lahir pada tahun 1954 di Manado – Sulawesi Utara. Lulus Bachelor of Science in Management, Universitas Sam Ratulangi (1980). Mengikuti Airlines Alliances di London (1997). Pernah menjabat beberapa posisi penting di PT Garuda Indonesia dan PT Gapura Angkasa sebelum menjadi Executive Vice President Operations & Marketing (2004) dan President & CEO PT Gapura Angkasa (2007). Mulai bergabung dengan Angkasa Pura II pada tahun 2008 hingga sekarang.

Operational Review

EVP of Personnel and General Affairs Born in 1957 in Batang, Central Java. Started her career at Angkasa Pura II as Information Officer at Halim Perdanakusuma Airport (1978). Graduated with a degree in Law from Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1986) and a degree in Magister Management from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005). Previously served as Head of Sub-Directorate HR Development (1999) for four years, before appointed as EVP Personnel and General Affairs at Angkasa Pura II in 2004 up to the present.

Governance Report

Endang Dwi Suryani Direktur Personalia dan Umum Lahir pada tahun 1957 di Batang – Jawa Tengah. Memulai karir di Angkasa Pura II sebagai Petugas Informasi di Bandara Halim Perdanakusuma (1978). Lulus Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, Jakarta (1986) dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2005). Pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan SDM (1999) selama 4 tahun sebelum diangkat sebagai Direktur Personalia dan Umum Angkasa Pura II pada tahun 2004 hingga sekarang.

Our Services

Introduction

Board of Directors Profiles


25

OUR SERVICES

Jasa Aeronautika Jasa Non-Aeronautika Aeronautical Services Non-Aeronautical Services

Jasa Aeronautika

Penyediaan jasa aeronautika bertumpu pada terselenggaranya aspek keselamatan penerbangan. The provision of aeronautical services rests on the all-important aspect of flight safety.

Pelayanan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Services) adalah salah satu aktivitas bisnis utama Angkasa Pura II. Dalam melakukan aktivitasnya tersebut Angkasa Pura II senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya dari aspek fasilitas, prosedur kerja maupun kemampuan personil, sehingga mampu melaksanakan misinya untuk mengelola jasa pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan.

28


The provision of Air Traffic Services is one of the core business of Angkasa Pura II. In doing these activities, Angkasa Pura II constantly strives to improve its service quality in aspects of available facilities, work procedures, and also personnel capability, and thus ensuring the success of its mission to deliver Air Traffic Services with a priority on flight safety and the satisfaction of its service users.

Our Services

Introduction

Aeronautical Services

Pendapatan Aeronautika berhasil mencapai 103% dari target tahun 2008.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam restrukturisasi, adalah: • Trend & Air Traffic Flow Management. • Evaluasi fasilitas komunikasi dan surveillance yang tersedia. • Harmonisasi dengan restrukturisasi upper airspace. • Kondisi geografis wilayah udara terkait. • Peraturan dan prosedur yang berlaku.

Governance Report

Tahapan dalam restrukturisasi lower airspace adalah sebagai berikut : 1. Tahap I : Lower airspace Medan, Banda Aceh, Padang dan Pekanbaru 2. Tahap II : Lower airspace Palembang, Jambi, Pangkal Pinang dan Pontianak 3. Tahap III : Lower airspace Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta.

Following the restructuring of the FIR (Flight Information Region), Angkasa Pura II has also completed the restructuring of the lower airspace that was undertaken in three phases. The restructuring of the lower airspace serves to improve the level of flight service and flight safety, the flow of air traffic, flight coordination, and also reduce the Class F (uncontrolled) airspace while optimizing the utilization of available facilities. The restructuring of the Lower Airspace was undertaken in three phases as follows: 1. Phase I : Lower airspace at Medan, Banda Aceh, Padang and Pekanbaru 2. Phase II : Lower airspace at Palembang, Jambi, Pangkal Pinang and Pontianak 3. Phase III : Lower airspace at Jakarta, Bandung, Semarang and Yogyakarta. Several factors were considered in the restructuring, including: • Trend and air traffic flow management • Evaluation of existing communication and surveillance facilities. • Alignment with the upper airspace restructurization • The related geographical conditions. • Applicable regulations and procedures.


MD&A

Pasca Restrukturisasi FIR (Flight Information Region), Angkasa Pura II telah menyelesaikan restrukturisasi ruang udara lapis bawah (lower airspace), yang dilaksanakan dalam tiga tahapan. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk meningkatan pelayanan dan keselamatan penerbangan, harmonisasi flow of traffic, harmonisasi koordinasi, serta untuk mengurangi ruang udara Class F (uncontrolled airspace) dengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia.

Operational Review

Aeronautical revenues amounted to 103% of the targeted amount for 2008.

29

Jasa Aeronautika

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka dibuat dan disepakati disain dan struktur ruang udara lapis bawah yang baru yang mencakup sebagian besar wilayah udara yang menjadi tanggung jawab Angkasa Pura II. Struktur yang baru tersebut lebih sederhana dan efisien serta dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal, di mana seluruh wilayah ruang udara lapis bawah yang menjadi kewenangan Angkasa Pura II hasil restrukturisasi berada dalam jangkauan fasilitas komunikasi dan surveillance yang tersedia. Untuk harmonisasi dengan pemberlakuan prosedurprosedur baru di wilayah Asia Pacific seperti FLAS (Flight Level Allocation Scheme) di South China Sea dan LOA (Letter of Operational Agreements), target implementasi struktur ruang udara lapis bawah yang disepakati berlaku pukul 21.00 UTC tanggal 2 Juli 2008. Terkait dengan implementasi struktur ruang udara lapis bawah yang baru tersebut, telah juga disetujui 17 LOA domestik dan satu LOA internasional, serta penyempurnaan pada empat Standard Operating Procedures (SOP). Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pengendalian lalu lintas udara, Angkasa Pura II telah mengembangkan sistem dan peralatan pendukung, seperti Facility Design Aeronautical Mapping (FDAM), Flight Procedure Design and Airspace Management (FPDAM), dan Terminal Airspace Simulation Model (SIMMOD).

30


With due consideration of those factors, a new Lower Airspace structure was designed and agreed on, encompassing most of the airspaces that come under the responsibility of Angkasa Pura II. The resulting new lower airspace structure is both simpler and more efficient. The structure also allows optimum utilization of available facilities, whereby the entire lower airspace regions for which Angkasa Pura II is responsible for are within coverage of the existing communication and surveillance facilities available. In alignment with new procedures being implemented in the Asia-Pacific region such as the FLAS (Flight Level Allocation Scheme) over the South China Sea, as well as the various LOAs (Letter of Agreement), the implementation of the new Lower Airspace structure was agreed on to commence at 21.00 UTC on 2 July 2008. As part of the implementation of the new lower airspace structure, 17 Domestic LOAs and one International LOA have been agreed on, as well as improvement to four Standard Operating Procedure (SOP). To improve the quality of the provision of Air Traffic Control services, Angkasa Pura II has also developed various support systems and equipment, such as the Facility Design Aeronautical Mapping (FDAM), Flight Procedure Design and Airspace Management (FPDAM), and the Terminal Airspace Simulation Model (SIMMOD).

Our Services

Introduction

Aeronautical Services

Bandara Soekarno-Hatta melayani lebih dari 250.000 pergerakan pesawat penerbangan domestik maupun internasional.

Governance Report

Sedangkan SIMMOD berguna memberikan data pendukung untuk keperluan manajemen lalu lintas udara dan pengembangan bandara karena mempunyai informasi yang tepat tentang kapasitas sebuah ruang udara dalam menampung pergerakan pesawat udara dalam cuaca baik maupun cuaca buruk.

The FDAM is useful in making a variety of charts such as the Instrument Approach and Minimum Vectoring Altitude charts, as well as in the management of airspaces in the Flight Information Region (FIR) Jakarta. The FPDAM is used in making new flight procedures (both precision and non-precision), in obstacle clearance analysis for buildings around an airport, to make a temporary alternative ATS route, in airspace management in the event of a flight ban over a certain airspace (due to military operations, volcanic eruptions, and others), and in Instrument Flight Procedure reviews on existing airspace structure. Meanwhile, SIMMOD is used to provide supporting data for purposes of air traffic services and airport development, by giving accurate information on the capacity of a certain airspace to handle flight traffic in good weather as well as in adverse weather condition.

MD&A

Perangkat FDAM berguna untuk membuat peta seperti Instrument Approach Chart, Minimum Vectoring Altitude, dan manajemen tata ruang udara (FIR) Jakarta. FPDAM digunakan untuk fungsi pembuatan prosedur penerbangan baru (precision & non-precision), analisis obstacle clearance terhadap gedung/bangunan di sekitar bandara, pembuatan ATS route alternatif temporer, manajemen ruang udara dalam hal terjadi larangan terbang di wilayah udara tertentu (akibat adanya operasi militer, gunung meletus, dan lain-lain), serta kajian Instrument Flight Procedures terhadap struktur tata ruang udara.

Operational Review

Soekarno-Hatta Airport served more than 250,000 aircraft movements for domestic and international flights.


31

Jasa Non-Aeronautika

Jasa non-aeronautika lebih berhubungan dengan kepuasan pengguna jasa bandara. Non-Aeronautical services have more to do with the satisfaction level of airport service users.

Sebagai penyelenggara bandara, Angkasa Pura II juga bertanggung jawab atas penyediaan jasa penunjang kegiatan bandara, yang lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pengguna jasa bandara, termasuk aspek keamanan bandara, penanganan kecelakaan pesawat udara di bandara, serta layanan kargo udara. Pelaksanaan usaha kegiatan penunjang bandara tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga melalui pola kerja sama dengan mitra usaha yang memenuhi persyaratan sesuai bidang usahanya dan telah memiliki pengalaman serta reputasi dalam melakukan kegiatan tersebut.

32


As an airport operator, Angkasa Pura II is also responsible for the provision of airport support services mainly towards fulfilling the various needs of airport serve users, which include aspects of airport security, the handling of aircraft accidents in airports, and air cargo services. The provision of airport support services may also be conducted by third-part service providers, through the establishment of business cooperation with eligible business partners possessing the required qualifications and track record in the respective business or activity.

Introduction

Non-Aeronautical Services

Pendapatan non-aeronautika meningkat 13% mencapai Rp 524,9 miliar pada tahun 2008.

Passenger Service

Selama tahun 2008, ada beberapa perusahaan penerbangan yang mulai berdiri dan melayani penerbangannya, tapi ada juga yang menghentikan operasinya karena berbagai alasan. Selain itu, di tahun 2008 juga terjadi kenaikan harga BBM yang cukup tinggi dan memaksa seluruh maskapai penerbangan menyesuaikan harga tiketnya yang pada akhirnya dirasakan oleh para konsumen menjadi sangat mahal. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi jumlah orang yang bepergian dengan pesawat udara, baik domestik maupun internasional. Dibandingkan dengan tahun 2007, jumlah pergerakan pesawat udara dan penumpang di seluruh bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II menurun masing-masing sebesar 0,22% dan 0,93%.

In 2008, there were a number of new airlines that have started commercial flight operations, while on the other hand, several others have stopped their operations due to a variety of reasons. In addition, as a result of the significant fuel price hike in 2008, many commercial airlines have been forced to adjust the price of flight tickets, and this eventually put a burden on the consumer. These factors in turn affected the number of people who chose to travel by air, both in domestic as well as in international flights. Compared to the year 2007, aircraft movements and number of passengers handled by the airports under the management of Angkasa Pura II showed a decline of 0.22% and 0.93%, respectively.

Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, telah dilakukan perubahan posisi konter pelayanan imigrasi dan pembayaran fiskal. Jika selama ini konter-konter tersebut terdapat di setiap Sub Terminal, maka sejak tahun 2008 telah dilakukan sentralisasi pelayanan yang dipusatkan di Sub Terminal 2 E. Perubahan layanan ini memberikan tambahan ruangan di terminal, sehingga kapasitas terminal menjadi bertambah sekaligus dapat memperlancar arus penumpang.

Governance Report

Throughout 2008, Angkasa Pura II engaged in routine maintenance as well as improvement of airport facilities, including the replacement of chairs in boarding lounges and additional toilets, luggage trolleys, check-in counters, and others. Also in 2008, there was a re-arrangement of the counters for immigration and fiscal tax payment services at the Soekarno-Hatta Airport. Whereas previously these counters were available at each Sub-Terminal, beginning in 2008 they have been centralized at Sub-Terminal 2E. The re-arrangement has resulted in greater room capacity at the terminals and has also contributed to a more efficient passenger flow through the airport.

MD&A

Selama tahun 2008, Angkasa Pura II melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas bandara seperti penggantian kursi ruang tunggu (boarding lounge), penambahan dan perbaikan toilet, trolley, check-in counter dan lain-lain.

Operational Review

Pelayanan Jasa Penumpang

Our Services

Non-Aeronautical revenues increased by 13% to Rp 524.9 billion in 2008.


33


Dalam rangka memenuhi dan merespon ekspektasi pengguna jasa bandara, khususnya yang menyangkut kebersihan dan kenyamanan, Angkasa Pura II meluncurkan program Bersih Bandara yaitu “Road to Clean Airport” yang diterapkan di 12 bandara yang dikelola Angkasa Pura II dengan Bandara SoekarnoHatta sebagai pilot project. Road to Clean Airport yang dicanangkan pada 23 September 2008 di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta oleh Menteri Perhubungan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Gubernur Banten diharapkan mampu menciptakan lingkungan bandara yang nyaman, bersih dan indah bagi pengguna jasa.

Responding to the expectation of airport service users, and in particular in aspects of cleanliness and comfortability, Angkasa Pura II has introduced the ‘Road to Clean Airport’ program to be implemented in the 12 airports under its management, with the SoekarnoHatta Airport chosen as a pilot project. The Road to Clean Airport program was officially launched by the Minister of Transportation, the Minister of Cultural Affairs and Tourism, and the Governor of Banten Province in a ceremony held at Terminal 1 building, SoekarnoHatta Airport on 23 September 2008, and is expected to promote the creation of a clean and comfortable environment at airports.

Road to Clean Airport di Bandara Soekarno-Hatta berfokus pada pembenahan dan perbaikan seluruh fasilitas umum dan kondisi terminal, antara lain dengan merenovasi toilet dan musholla di seluruh terminal serta membangun toilet dan musholla (ber-AC) baru di area parkir Terminal 1 A,B,C. Selain itu bagi para penumpang yang ingin melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan transportasi darat telah disediakan beberapa tambahan pilihan jasa angkutan pemadu moda dan juga telah dibangun beberapa shelter bis (ber-AC) di area parkir kendaraan setiap gedung terminal berikut dengan toilet, kantin dan fasilitas lainnya.

At the Soekarno-Hatta Airport, the Road to Clean Airport program focused on the improvement of public facilities and the general condition of passenger terminal buildings, including through the renovation of toilets and prayer rooms, and construction of additional toilets and air conditioned prayer-rooms at the car park area of Terminal 1 A, B, and C. More inter-mode transportation alternatives have also been provided for the convenience of passengers wishing to continue their journey by land, as well as airconditioned bus shelters at the car park areas equipped with toilets, canteen and other facilities.

Lebih dari 46 juta penumpang penerbangan domestik dan internasional dilayani melalui 12 bandara yang dikelola Angkasa Pura II. More than 46 million domestic and international flight passengers were handled by the 12 airports under Angkasa Pura II.

34

Pelayanan Penerbangan Haji

Hajj Pilgrimage Flights

Seperti halnya pada tahun 2007, Angkasa Pura II pada tahun 2008 melaksanakan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji melalui lima bandara embarkasi, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Polonia, Sultan Iskandar Muda, Minangkabau dan Sultan Mahmud Badaruddin II. Jumlah jemaah haji yang diberangkatkan dari seluruh bandara tersebut adalah sebanyak 86.066 orang dalam 221 kelompok terbang (kloter). Jumlah ini meningkat 1,87% jika dibandingkan dengan penerbangan haji tahun lalu. Secara umum pelayanan angkutan haji pada tahun 2008 relatif lebih baik jika dibandingkan tahun

As in 2007, Angkasa Pura II in 2008 engaged in the provision hajj pilgrimage embarcation and debarcation flights at five airports, namely the Soekarno-Hatta, Polonia, Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, and the Sultan Mahmud Badaruddin II airport. A total of 86,066 hajj pilgrims were embarked through the five airports in 221 flights. This number represented an increase of 1.87% compared to hajj pilgrimage flights in the previous year. Overall, service quality in the 2008 hajj pilgrimage flights was relatively improved over the level of service in 2007, as was evident from the decline in the number of


2007. Ini terlihat dari menurunnya jumlah keterlambatan pemberangkatan, baik yang diakibatkan oleh faktor teknis (kerusakan pesawat udara yang digunakan) maupun operasional pesawat udara di bandara.

Introduction Introduction


delayed flights due to technical factors (problems with the aircraft used) as well as due to aircraft handling and operations at the airports. Indonesian Migrant Workers

Pelayanan Pengamanan Bandara

Airport Security Services

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap aspek keamanan dan keselamatan penerbangan, Angkasa Pura II secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan peningkatan pengamanan di bandara, sehingga keamanan, keselamatan dan kelancaran kegiatan pelayanan operasional penerbangan dapat terjamin.

Being responsible for the aspects of flight security and safety, Angkasa Pura II continuously and consistently strives to improve airport security conditions in order to ensure the provision of secure, safe and smooth flight operation services.

Dalam melaksanakan pelayanan pengamanan bandara, Angkasa Pura II menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri serta instansi pengamanan lainnya yang terkait. Selain kerjasama tersebut, selama tahun 2008 Angkasa Pura II telah merekrut anggota TNI yang masih aktif sebagai pegawai organik guna melengkapi kebutuhan yang ada. Untuk mengantisipasi setiap bentuk ancaman dan gangguan keamanan di bandara, peningkatan kualitas personil pengamanan selalu dilakukan secara terus menerus, termasuk juga sistem dan prosedur yang digunakan yang secara berkala juga selalu disempurnakan.

The provision of airport security services requires adequate resources of security personnel and equipment, both in terms of number as well as quality. Angkasa Pura II continues to invest in additional airport safety equipment and facilities as well as the replacement of existing ones, including X-ray machines for passenger baggage and cargo, Walk Through Metal Detectors, Handheld Metal Detectors, Closed-Circuit TV, perimeter fence, and others. In the provision of airport security services, Angkasa Pura II cooperates with the Armed Forces and the National Police, as well as with other related security agencies. In addition, Angkasa Pura II in 2008 has also recruited members of the Armed Forces in active duty as organic employees to meet the current need for security personnel. To ensure the ability to anticipate any threats to airport security, the quality of security personnel is continuously being enhanced, while security systems and procedures are also reviewed and improved as necessary from time to time.


MD&A

Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan bandara, diperlukan personil dan peralatan pengamanan yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Untuk melengkapi peralatan pengamanan yang sudah ada, telah dilakukan penambahan dan penggantian berbagai peralatan dan fasilitas keamanan di bandara, di antaranya adalah mesin X-Ray baik untuk bagasi maupun kargo, Walk Through Metal Detector, Handheld Metal Detector, CCTV, pagar perimeter, dan lain-lain.

Operational Review

The Soekarno-Hatta Airport serves most of the Indonesian migrant workers (TKI) incoming and outgoing traffic. To improve the level of services to these TKIs, Angkasa Pura II has set aside a plot of land to build a new separate building for TKI handling facility replacing the previous facility known as Terminal 3 TKI. The new building, build by the Government/the Ministry for Labour and Transmigration, is located within the airport grounds, and is better equipped as well as larger and more comfortable for TKIs compared to the previous facility. At present, all activities related to the embarcation and debarcation of TKIs through the Soekarno-Hatta Airport are centralized at the new TKI building in accordance with regulations of the National Agency for the Placement and Protection of Migrant Workers (BNP2TKI).

Governance Report

Sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri datang dan pergi melalui Bandara SoekarnoHatta. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para TKI tersebut, Angkasa Pura II telah menyediakan lahan untuk gedung pendataan TKI yang baru menggantikan gedung pendataan TKI lama yang selama ini dikenal sebagai Terminal 3 TKI. Gedung baru yang dibangun Pemerintah/ Depnakertrans tersebut masih berlokasi di area bandara, dengan fasilitas yang lebih baik, lebih luas dan lebih nyaman. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keberangkatan dan kedatangan TKI melalui Bandara Soekarno-Hatta dipusatkan di gedung baru ini dengan pengaturan dan pengelolaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Our Services

Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

35


Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)

36

Flight Accident - Fire Fighting (PKP-PK) Services

Dalam rangka meningkatkan kesiapan bandara dalam mengantisipasi adanya kecelakaan pesawat udara, pada tahun 2008 Angkasa Pura II telah melakukan peremajaan dan penggantian kendaraan operasional PKP-PK, yaitu di antaranya foam tender dan rescue intervention vehicle, terutama untuk memenuhi ketentuan kelengkapan sesuai airport category masing-masing bandara. Kelengkapan fasilitas, personil dan prosedur operasi yang digunakan dalam pelayanan PKP-PK secara bertahap selalu ditingkatkan guna menjamin terpenuhinya response time yang telah ditentukan dalam operasi penanggulangan kecelakaan pesawat udara.

To improve the emergency handling capability of airports in anticipation of accidents involving aircrafts, Angkasa Pura II in 2008 has strengthened and rejuvenated its Flight Accident and Fire Fighting (PKP-PK) operational fleet, including additional foam tender and rescue intervention vehicles, mainly towards fulfilling the respective airport category mandatory requirement of each of the airports under its management. The equipment, personnel and operational procedures of the PKP-PK service are being gradually and continuously upgraded and improved, so as to be capable of fulfilling the established standard response time in emergency airport flight accident operations.

Pelayanan Penanggulangan Gawat Darurat

Airport Emergency Services

Kecelakaan pesawat udara dapat saja terjadi setiap saat, sehingga Angkasa Pura II harus selalu siap mengantisipasi dan memberikan pertolongan guna menyelamatkan para penumpang dan menghindari kerugian yang lebih besar sebagai dampak dari suatu kecelakaan. Selama tahun 2008, Angkasa Pura II telah mengadakan latihan Penanggulangan Gawat Darurat (PGD) dengan skala besar sebanyak empat kali yaitu di Bandara Minangkabau Padang, Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Husein Sastranegara Bandung dan Polonia Medan.

Accidents involving a flight or aircraft can happen at any time, and thus Angkasa Pura II must always be ready to perform airport emergency and rescue operations to help save the life of aircraft’s passengers and prevent further loss or damage as a result of the accident. In 2008, Angkasa Pura II conducted a total of four largescale airport emergency (PGD) exercises, namely at the Minangkabau Airport – Padang, Sultan Mahmud Badaruddin II Airport – Palembang, Husein Sastranegara Airport – Bandung, and the Polonia Airport – Medan.

Selain untuk memenuhi ketentuan, penyelenggaraan latihan PGD tersebut juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesiapan bandara, khususnya Airport Emergency Committee, dalam menanggulangi kecelakaan pesawat udara di masing-masing bandara. Skenario latihan selalu berubah disesuaikan dengan kebutuhan, namun pada umumnya terdapat unsur ledakan dari kecelakaan pesawat udara yang terbakar sehingga memerlukan pelayanan PKP-PK, medis dan lain-lain untuk pertolongan dan penanggulangannya. Hasil evaluasi atas latihan PGD tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan bandara dalam mengantisipasi dan memberikan pertolongan dalam operasi penanggulangan kecelakaan pesawat udara di masing-masing bandara, serta perbaikan tingkat koordinasi dari seluruh unsur yang tergabung dalam Airport Emergency Committee.

Aside from the fulfillment of regulatory requirement, these airport emergency exercises are also useful to measure the state of readiness of the respective airports, and especially of the concerned Airport Emergency Committee, in the handling of an aircraft accident. The scenarios used in these exercises change according to needs, but usually involves explosions from a burning aircraft, which necessitates the use of PKP-PK services, medical services, and other rescue and aid operations. The evaluation results of a PGD exercise are then used as a reference to improve the capability of the respective airport in anticipating and providing emergency rescue services in an aircraft accident operation, as well as to enhance the degree of cooperation among all the related elements in an Airport Emergency Committee.


Pelayanan kargo merupakan salah satu jenis pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan. Untuk meningkatkan aspek keselamatan penerbangan, sejak tahun 2007 Angkasa Pura II telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan barang dan pelayanan operasional kargo di seluruh terminal kargo pada bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II. Sejak saat itu, jumlah keluhan dari para pengguna jasa terminal kargo menjadi jauh berkurang dan terlihat adanya peningkatan volume arus barang yang diangkut melalui bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Pada tahun 2008, jumlah kargo yang melewati 12 bandara Angkasa Pura II meningkat menjadi 579.766 ton, atau naik sebesar 5,1% jika dibandingkan tahun 2007. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah angkutan kargo, saat ini kapasitas pergudangan di terminal kargo di Bandara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru, Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh dan Supadio - Pontianak sedang ditingkatkan.

The provision of cargo services represent part of the support function for flight activities. In the interest of improved flight safety, Angkasa Pura II since 2007 has taken over the operations of cargo inspection and cargo movement in all aircraft cargo terminals at the airports under its management. Since that time, there was a marked reduction in the number of complaint cases by the users of airport cargo services, while the volume of cargoes transiting through the airports under the management of Angkasa Pura II continued to increase. Throughout 2008, the volume of cargoes handled by the 12 airports under Angkasa Pura II has grown to 579,766 tons, an increase of 5.1% over those in 2007. At present, cargo warehousing capacities in the cargo terminals at Sultan Syarif Kasim II Airport - Pekanbaru, Sultan Iskandar Muda Airport - Banda Aceh, and Supadio Airport Pontianak, were undergoing expansion in order to cope with increasing volume of cargoes moving through these airports.

Governance Report

Angkasa Pura II has also installed all its cargo warehouses with X-Ray equipment as well as trained personnel with formal certification in flight safety, so as to ensure improved security and safety of flight operations, especially from the aspect of cargo handling.

MD&A

Angkasa Pura II juga telah melengkapi seluruh gudang kargo dengan mesin X-Ray serta personil yang bersertifikat dan terlatih di bidang pengamanan penerbangan, sehingga keamanan dan keselamatan penerbangan dapat lebih ditingkatkan, khususnya dari aspek penanganan barang yang diangkut.

Our Services

Cargo Services

Operational Review

Pelayanan Kargo

Introduction



37

OPERATIONAL REVIEW

Pengembangan Usaha Sumber Daya Manusia Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Business Development Human Resources Corporate Social Responsibility

Pengembangan Usaha

Angkasa Pura II melakukan diversifikasi melalui pengembangan usaha yang terkait maupun jasa penunjang lainnya. Angkasa Pura II engages in diversification into related businesses as well as other support services.

Mengacu kepada Anggaran Dasar Angkasa Pura II, kegiatan usaha utama BUMN ini adalah “melakukan usaha di bidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas”.

In accordance with its Articles of Association, the core business of Angkasa Pura II as an SOE is “to engage in business activities in the provision of airport services, air traffic services, and to strive for optimum utilization of company resources in order to provide high quality and highly competitive products and/or services for profits, in the interest of creating higher value for the company through the implementation of Limited Liability Company principles”.

Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, maka dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan, Angkasa Pura II melakukan kerjasama bisnis dengan pihak kedua, berlandaskan kepada prinsip-prinsip berikut : a. Penciptaan nilai tambah bagi semua pihak terkait, terutama pengguna jasa; b. Konsep yang mutakhir dalam pengelolaan dan pelayanan;

In line with stipulations in its Articles of Association, Angkasa Pura II strives to optimize the utilization of company resources through a variety of business cooperation with other parties, based on the following principles: a. The creation of added value for all related parties and especially for the consumer; b. The use of the latest concept in management and services;

Pergerakan kargo di Bandara SoekarnoHatta mencapai lebih dari 470.000 ton pada tahun 2008. Cargo movements through the SoekarnoHatta Airport reached more than 470,000 tons in 2008.

40


In 2008, Angkasa Pura II engaged in a variety of business cooperations with other State-Owned Enterprises as well as private corporations:

a. Kerjasama dengan BUMN/BUMD : 1. PT Telkom, Tbk: penyediaan solusi layanan infokom untuk Terminal 3 Pier 1 Bandara Soekarno-Hatta; 2. PT Hutama Karya: optimalisasi lahan Angkasa Pura II di Jl. Kramat Raya, Jakarta; 3. PT Pertamina: pembangunan fasilitas pengisian bahan bakar pesawat udara di bandara baru Medan di Kuala Namu; 4. PT Garuda Indonesia: optimalisasi lahan Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-Hatta; 5. PT Adhi Karya: pembangunan Terminal 3 Pier 1 Bandara Soekarno-Hatta; 6. PT Bank Mandiri: penyediaan fasilitas pinjaman untuk pembangunan private sector bandara baru Medan di Kuala Namu; 7. PT Waskita Karya: pembangunan private sector bandara baru Medan di Kuala Namu; 8. PDAM Tirtanadi – Sumatera Utara: penyediaan air bersih di bandara baru Medan di Kuala Namu.

a. Cooperation with State or Regional-owned Enterprises: 1. PT Telkom Tbk, in the provision of informationcommunication services solution at Terminal 3 Pier 1 Soekarno-Hatta Airport; 2. PT Hutama Karya, in the use of a land lot at Jl. Kramat Raya, Jakarta, belonging to Angkasa Pura II; 3. PT Pertamina, in the development of aircraft refueling facility at Kuala Namu Airport, Medan; 4. PT Garuda Indonesia, in the use of lands at Soekarno-Hatta Airport belonging to Angkasa Pura II; 5. PT Adhi Karya, in the construction of Terminal 3 Pier 1 at Soekarno-Hatta Airport; 6. PT Bank Mandiri, in the provision of loan facility for the construction of the private sector facilities at Kuala Namu Airport, Medan; 7. PT Waskita Karya, in the construction of private sector facilities at Kuala Namu Airport, Medan; 8. PDAM Tirtanadi, in the provision of clean water supply at Kuala Namu Airport, Medan. b. Cooperation with the private sector: 1. PT Adicitra Bestari, in the use of landlot at Jl. Kramat Raya, Jakarta, belonging to Angkasa Pura II; 2. PT King Perdana Sakti, in the use of lands belonging to Angkasa Pura II at Soekarno-Hatta Airport;

MD&A

b. Kerjasama dengan pihak swasta: 1. PT Adicitra Bestari: optimalisasi lahan Angkasa Pura II di Jl. Kramat Raya, Jakarta; 2. PT King Perdana Sakti: optimalisasi lahan Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-Hatta;

Our Services

Pada tahun 2008, Angkasa Pura II melakukan beberapa kerjasama bisnis dengan BUMN maupun dengan pihak swasta yakni:

Operational Review

c. The creation of a good image and reputation for Angkasa Pura II; and d. The implementation of principles of Good Corporate Governance.

Governance Report

c. Pembentukan citra dan reputasi yang baik bagi Angkasa Pura II; dan d. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).

Introduction

Business Development


41

Pengembangan Usaha

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan, Angkasa Pura II terus berupaya mempersingkat proses bisnis dan membuat terobosan-terobosan dalam pengembangan bisnis. Salah satu program terobosan adalah menerapkan sistem aplikasi pemantauan ruangan yang terintegrasi, atau disebut SMART (Sistem Manajemen Ruangan Terpadu).

Angkasa Pura II continues with efforts to optimize its revenue streams by improving the efficiency of business processes as well as innovating breakthroughs in business development. One of this breakthrough is the implementation of an integrated room monitoring system called the SMART (Integrated Room Management System).

Selain itu, Angkasa Pura II juga akan menerapkan sistem Cash Register On-Line (CROL) di Terminal D dan Terminal 3 Pier 1 Bandara Soekarno-Hatta guna tata kelola kerja sama yang lebih baik.

In addition, Angkasa Pura II also has plans to implement a Cash Register On-Line (CROL) system at Terminal D and at Terminal 3 Pier 1, Soekarno-Hatta Airport, in order to improve the quality of cooperation with its commercial business partners.

Sementara itu, rencana pengembangan bisnis di masa depan mengacu kepada Anggaran Dasar serta kompetensi perusahaan, dan ditempuh melalui pembentukan Unit Bisnis Strategis (SBU), perusahaan patungan, ataupun pendirian anak perusahaan. Beberapa rencana pengembangan bisnis Angkasa Pura II adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan kawasan Cargo Center di Bandara Soekarno-Hatta melalui anak perusahaan; 2. Pembentukan SBU Pengelola Iklan dan Parkir di Bandara Soekarno-Hatta; 3. Pembentukan SBU Kargo di Bandara Depati Amir, Sultan Thaha, dan Sultan Iskandar Muda. Perusahaan Patungan Angkasa Pura II selalu berupaya meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan melalui berbagai rencana bisnis yang disesuaikan dengan spesifikasi bisnis bandara. Untuk meningkatkan standar pelayanan dan memperluas jaringan bisnis yang saling menguntungkan, Angkasa Pura II telah membentuk beberapa perusahaan patungan melalui aliansi dan kerjasama dengan mitra strategis.

42


Meanwhile, future business development plans are undertaken in accordance with the Articles of Association and core competencies, through the establishment of Strategic Business Unit (SBU), joint ventures, or subsidiary companies. Angkasa Pura II has plans for the following business development undertakings: 1. Development of a Cargo Center facility at the Soekarno-Hatta Airport through a subsidiary; 2. Establishment of an SBU to manage commercial advertising and parking services at Soekarno-Hatta Airport; 3. Establishment of an SBU to handle cargo business at Depati Amir, Sultan Thaha, and Sultan Iskandar Muda airports. Joint Ventures Angkasa Pura II strives at all times to improve its financial performance and services by developing a variety of business undertakings suited to the characteristics of airport business. To enhance the level of services provided and to widen its mutually beneficial business networks, Angkasa Pura II has established several joint ventures through alliances and cooperation with various strategic partners.

PT Railink berdiri pada 28 September 2006, sebagai perusahaan induk (holding company) yang didirikan khusus untuk membangun dan mengoperasikan Kereta Api (KA) Bandara, dengan komposisi pemegang saham yaitu Angkasa Pura II sebesar 40% dan PT Kereta Api Indonesia sebesar 60%. PT Garuda Indonesia berdiri pada 4 Maret 1975, merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang pengelolaan maskapai penerbangan, dengan komposisi pemegang saham; Angkasa Pura II sebesar 2,82%, Angkasa Pura I sebesar 1,74% dan PT Garuda Indonesia sebesar 95,44%.

Our Services

PT Purantara Mitra Angkasa Dua was established on 26 April 2000 to provide in-flight catering services. Shareholding in the company is 5.38% by Angkasa Pura II, 38.21% by PT Purantara Mitra Angkasa, and 56.40% by PT Cardig Internasional. Operational Review

PT Purantara Mitra Angkasa Dua berdiri pada 26 April 2000, bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa catering pesawat udara dengan komposisi pemegang saham; Angkasa Pura II sebesar 5,38%, PT Purantara Mitra Angkasa sebesar 38,21% dan PT Cardig Internasional sebesar 56,40%.

PT Angkasa Pura Schiphol was established on 26 November 1996 and is engaged in the provision of commercial management services, engineering, IT, and airport consultancy services, with 50% shareholding each by Angkasa Pura II and the Schiphol Airport, Netherland.

PT Railink was established on 28 September 2006 as a holding company for the purpose of the development and operation of the Airport Railway. Angkasa Pura II owns 40% shares of the company while PT Kereta Api Indonesia owns 60% shareholding. PT Garuda Indonesia was established on 4 March 1975 as a State-Owned Enterprise engaged in airline management services. The company is owned by Angkasa Pura II (2.82%), Angkasa Pura I (1.74%), and PT Garuda Indonesia (95.44%).

Governance Report

PT Angkasa Pura Schiphol berdiri pada 26 November 1996, bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa manajemen komersial, teknik, IT dan konsultasi bandar udara, dengan komposisi pemegang saham yaitu Angkasa Pura II sebesar 50% dan Schiphol Airport Netherland sebesar 50%.

PT Gapura Angkasa was established on 26 January 1998 to provide aircraft ground handling, cargo handling, and warehouse services. Angkasa Pura II and Angkasa Pura I each owns 31.25% shares in the company, with Garuda Indonesia holding 37.60% share ownership.

MD&A

PT Gapura Angkasa berdiri pada 26 Januari 1998, bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa ground handling dan cargo handling pesawat udara serta pergudangan. Pemegang sahamnya terdiri dari Angkasa Pura II dan Angkasa Pura I masing-masing sebesar 31,25% serta Garuda Indonesia sebesar 37,60%.

Introduction

Business Development


43

Pengembangan Bandara

Untuk mengakomodasi terus meningkatnya jumlah penumpang pesawat udara maupun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa bandara, Angkasa Pura II melakukan upaya pengembangan bandara melalui perluasan kapasitas bandara yang telah ada maupun pembangunan bandara di lokasi yang baru. Selain proyek-proyek pengembangan yang berskala besar tersebut, Angkasa Pura II juga terus meningkatkan berbagai fasilitas bandara yang telah ada melalui program perawatan, perbaikan, dan peremajaan yang bersifat rutin. Pada tahun 2008, proyek-proyek pengembangan bandara yang dilakukan Angkasa Pura II sebagian besar masih merupakan kelanjutan dari proyekproyek yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. 1. Pembangunan Terminal 3 Pier 1 Bandara Soekarno-Hatta Pembangunan Terminal 3 Pier 1 Bandara SoekarnoHatta telah memasuki tahap penyelesaian pada akhir tahun 2008, dan direncanakan akan dapat dioperasikan pada awal tahun 2009. Pembangunan Pier 1 merupakan tahap awal dari pembangunan Terminal 3 yang keseluruhannya akan terdiri dari 5 pier dengan kapasitas masing-masing pier adalah 4 juta penumpang per tahun.

44

To accommodate the increasing number of airline passengers, as well as to improve the quality of services to airport service users, Angkasa Pura II engaged in airport development through capacity expansion of existing airports and the construction of airports at new locations. Aside from these large-scale development projects, Angkasa Pura II also continued to improve existing facilities at all its airports through a variety of routine repair, maintenance, and renovation programs. Throughout 2008, airport development undertakings by Angkasa Pura II were for the most part a continuation of those projects that have been initiated in the previous years. 1. Construction of Terminal 3 Pier 1 at Soekarno-Hatta Airport The construction of Terminal 3 Pier 1 at the SoekarnoHatta Airport has entered the final stage at the end of 2008, for a projected operational use early in 2009. The construction of Pier 1 itself represents the early phase of the construction of Terminal 3 building, which eventually will consists of 5 Piers in total, each with a capacity to handle 4 million passenger movements a year.

2. Pembangunan Bandara Baru Medan Pembangunan bandara baru di Medan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi Bandara Polonia, Medan, saat ini yang dianggap sudah tidak lagi memadai dari segi kapasitas, kondisi fasilitas, dan lokasinya yang berada di tengah kota. Pembangunan bandara baru Kuala Namu, Medan, yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sudah dimulai sejak tahun 2007 dan masih berlangsung di tahun 2008. Pembangunan bandara baru tersebut bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.

2. Construction of New Medan Airport The construction of a new airport in Medan is to replace the function of the current Polonia Airport, which is deemed no longer adequate in terms of capacity, the condition of its facilities, nor its location right in the middle of the city of Medan. Construction works of the new Kuala Namu Airport, located in Deli Serdang Regency, the province of North Sumatera, started in 2007 and is still in progress in 2008. The work to develop the Kuala Namu Airport is undertaken by Angkasa Pura II in cooperation with the Directorate General of Air Transportation of the Ministry of Transportation.

3. Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh (BRR), Angkasa Pura II melakukan pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, untuk meningkatkan kapasitas maupun pelayanan bandara. Program pengembangan tersebut berupa pemindahan lokasi terminal penumpang dan fasilitas penunjang operasional bandara, perpanjangan runway, dan perluasan apron, yang dilakukan dalam tiga tahap sejak tahun 2005. Pada tahun 2008, pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda telah memasuki tahap penyelesaian dan direncanakan akan selesai seluruhnya pada tahun 2009.

3. Construction of Sultan Iskandar Muda Airport In cooperation with the Regional Government of Nanggroe Aceh Darussalam and the Aceh Reconstruction & Rehabilitation Agency (BRR), Angkasa Pura II undertook development works at the Sultan Iskandar Muda Airport at Banda Aceh to improve the airport’s capacity as well service capability. The development project started in 2005 in three stages involving the relocation of the passenger terminal building and airport support facilities, the lengthening of its runways, and the expansion of its apron. In 2008, development works at the Sultan Iskandar Muda Airport have entered the final stage for a projected completion date in 2009.


4. Pembangunan Terminal Bandara Minangkabau Pembangunan terminal Bandara Minangkabau tahap II masih dalam proses pelaksanaan dan masih akan berlanjut pada tahun 2009.

Introduction

Airport Development

4. Construction of Terminal Building at Minangkabau Airport The second phase in the construction of the passenger terminal building at Minangkabau Airport is still in progress throughout 2008, and is expected to continue into 2009.

Rencana Pengembangan Bandara Tahun 2009

3. Peremajaan Bandara Sultan Thaha dan Bandara Depati Amir Bandara Sultan Thaha di Jambi dan Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang telah berada di bawah pengelolaan Angkasa Pura II sejak tahun 2007, masih membutuhkan peremajaan baik dari sisi udara maupun sisi darat. Pengembangan di sisi udara dilakukan dengan perpanjangan runway dan perluasan apron, sementara di sisi darat dilakukan dengan pembangunan terminal penumpang yang baru. 4. Pembangunan Terminal Penumpang di Bandara Raja Haji Fisabilillah Pergerakan penumpang di Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat sebesar tiga kali lipat dari 43.421 penumpang di 2007 menjadi 130.943 penumpang di 2008. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan yang mendesak bagi pengembangan fasilitas pelayanan yang ada, agar kualitas layanan dapat dipertahankan. Pada tahun 2008, Angkasa Pura II telah menyelesaikan disain terminal penumpang yang baru seluas ±4.500 m2, yang pembangunannya akan dimulai tahun 2009 dengan target pengoperasian pada tahun 2010.

Operational Review

1. Construction of Terminal 3 at Soekarno-Hatta Airport Following the completion of Pier 1 of the Terminal 3 building scheduled for operations in 2009, Angkasa Pura II will continue with the development of the Terminal 3 building with the construction of an aircraft apron at the Terminal 3 Pier 1 area to boost the aircraft parking area, the construction of Terminal 3 Pier 2, and the construction of a gallery linking the Terminal 3 and Terminal 2 buildings. 2. Construction of Terminal Building at Sultan Syarif Kasim II Airport The third phase in the construction of a new passenger terminal building at Sultan Syarif kasim II Airport at Pekanbaru will continue in 2009, following the completion of the previous phases in recent years.

Governance Report

2. Pembangunan Terminal Bandara Sultan Syarif Kasim II Pembangunan tahap III terminal penumpang baru di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, akan dilanjutkan di tahun 2009, menyusul tahap-tahap pembangunan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Angkasa Pura II has prepared plans for several airport development projects to ensure its ability to continually provide optimum services to the growing number airport service users at its airports.

3. Renovation of Sultan Thaha Airport and Depati Amir Airport The Sultan Thaha Airport at Jambi that, along with the Depati Amir Airport at Pangkal Pinang, have been placed under the management of Angkasa Pura II in 2007, are still in need of renovation works involving flight and land facilities. Development of flight facilities include the lengthening of runways and the expansion of apron area, while land facilities include the building of a new passenger terminal. 4. Construction of Passenger Terminal at Raja Haji Fisabilillah Airport Passenger movements at Raja Haji Fisabilillah Airport – Tanjung Pinang experienced a sharp three-fold increase from 43,421 passengers in 2007 to 130,943 passengers in 2008. This condition necessitated an urgent need for the expansion of existing facilities in order to maintain the level of service quality to airport service users. In 2008, Angkasa Pura II has completed the design work for a new passenger terminal building of ±4,500 m2 at the airport. Construction of the terminal building will commence in 2009 with a targeted operating date in 2010.


MD&A

1. Pengembangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Setelah menyelesaikan pembangunan Pier 1 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2009, Angkasa Pura II akan segera melanjutkan pengembangan Terminal 3 dengan pembangunan apron di area Terminal 3 Pier 1 untuk menambah kapasitas parkir pesawat, pembangunan Pier 2 Terminal 3, serta pembangunan sebuah linking gallery yang menghubungkan Terminal 3 dengan Terminal 2.

Our Services

Airport Development Plans in 2009 Angkasa Pura II telah mempersiapkan beberapa rencana pengembangan fasilitas bandara agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal seiring dengan terus meningkatnya jumlah pengguna jasa bandara.

45

Sumber Daya Manusia

Sebagai perusahaan penyedia jasa, Angkasa Pura II sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki. As a service provider, Angkasa Pura II depends a lot on the quality of its human capital base.

Salah satu aspek yang menjadi fokus Angkasa Pura II dalam upayanya untuk memenuhi tuntutan pengguna jasa yang terus meningkat serta memastikan kelangsungan pertumbuhan ke depan adalah melalui tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas.

In striving to meet the ever higher expectations of airport service users as well as in ensuring the continuity of business growth into the future, Angkasa Pura II focuses on, among others, the availability of Human Resources (HR) both in terms of the needed numbers as well as the required quality.

Berdasarkan tingkat organisasi, karyawan Angkasa Pura II terdiri dari dua kelompok besar yaitu kelompok manajerial/setara (kelas Jabatan 1 sampai 9) dan kelompok pelaksana (kelas jabatan 10 sampai dengan 16). Kelompok manajerial dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan Senior Manager (General Manager/ Kepala Cabang, Vice President, dan lain-lain) dengan kelas jabatan 1 sampai dengan 4; tingkatan Manager (Manager di Kantor Pusat dan di Kantor Cabang) dengan kelas jabatan 5 sampai dengan 7; dan tingkatan Assistant Manager dan Junior Manager (Assistant Manager di Kantor Pusat, Junior Manager di Kantor Cabang) dengan kelas jabatan 8 dan 9. Khusus untuk personil fungsi Air

Based on organizational function, employees of Angkasa Pura II comprise of two major groups, namely the managerial/equivalent functions (Grade 1 to Grade 9) and the staff functions (Grade 10 to Grade 16). Personnel in the managerial functions comprise of three levels, namely the Senior Manager level (General Manager/Branch Head, Vice President, and others) with Grade 1 to Grade 4, Manager level (Manager at Head Office and Branch Offices) with Grade 5 to Grade 7, and Assistant Manager and Junior Manager level (Assistant Manager at Head Office, Junior Manager at Branch Office) with Grade 8 and Grade 9. Personnel in the Air Traffic Controller (ATC) function can reach Grade 6 level. As personnel in the

Pada akhir tahun 2008, jumlah karyawan Angkasa Pura II tercatat sebanyak 4.701 orang, dibandingkan 4.821 orang setahun sebelumnya. At year-end 2008, Angkasa Pura II has a total headcount of 4,701 employees, compared with 4,821 employees a year earlier.

46


Our Services

Overall, the number of employees has declined due to retirement, except in the case of employees with the status of PNS Diperbantukan and PNS Penugasan. PNS Diperbantukan consists entirely of flight technicians, and the number is increasing to keep pace with the need for flight technicians and especially for Air Traffic Controller personnel. Meanwhile, PNS Penugasan are employees at Sultan Thaha and Depati Amir airports with a temporary employee status pending the granting of their permanent status by the Government in relation with the State Equity Participation program.

Governance Report

Jumlah karyawan secara umum menurun karena pensiun, kecuali untuk karyawan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Diperbantukan dan Penugasan. PNS Diperbantukan seluruhnya adalah teknisi penerbangan sementara karyawan dengan status Penugasan adalah karyawan Bandara Sultan Thaha dan Depati Amir, merupakan status karyawan sementara sambil menunggu penetapan status dari pemerintah dalam kaitannya dengan Penyertaan Modal Negara. Peningkatan jumlah PNS Diperbantukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan teknisi penerbangan, khususnya untuk tenaga-tenaga Air Traffic Controller.

managerial/equivalent functions enter their pre-retirement year, they are dismissed from their positions, although they continue to receive an income corresponding to the last Grade level in active position.

Operational Review

Traffic Controller (ATC), tingkat jabatan ditetapkan sampai pada kelas jabatan 6. Karyawan tingkat manajerial/ setara yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dibebaskan dari jabatannya, namun masih diberikan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

Introduction

Human Resources

Comparing the employee data in 2007 and 2008, there were variations between the numbers of employee in each grade level between the respective years, with increases mainly in grade level 12 and 15. This is due among others to: • Employees that were promoted to grade level 12 • New recruitment for operational functions, which were started at grade level 15 in accordance with company regulations.


MD&A

Bila dibandingkan data antara tahun 2007 dan 2008, selisih jumlah karyawan masing-masing tingkat jabatan bervariasi. Peningkatan jumlah terjadi pada kelompok pelaksana pada kelas jabatan 12 dan 15. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh : • Banyaknya jumlah karyawan yang mendapatkan promosi pada kelas jabatan 12; • Rekrutmen di fungsi-fungsi operasional dimana penempatan awalnya sesuai ketentuan sebagian besar ditempatkan pada kelas jabatan 15.

47

Sumber Daya Manusia

Jumlah Karyawan Berdasarkan Kelas Jabatan Number of Employees Based on Position 2008 2007

12

13

984 913

886 841

1.000

848 853

1.200

6

8

9

10

7

11

14

15

16

19 17

5

82 76

4

262 260

3

260 270

2

7 9

1

13 13

5 5

0

3 2

31 37

99 113

200

62 63

400

270 267

600

444 452

546 510

800

DPB

Dilihat dari aspek pendidikan, secara umum terdapat peningkatan kualitas pendidikan karyawan pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007. Peningkatan tersebut antara lain karena : • Rekrutmen karyawan baru dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan karyawan yang pensiun; • Program pengembangan kompetensi karyawan dalam bentuk pendidikan formal tingkat Diploma II sampai dengan Diploma IV.

In terms of employee educational background, there was an overall improvement in employee educational background in 2008, compared with the year 2007. This improvement was due to: • New recruitment of personnel with higher educational background compared to those who entered retirement; • Employee competence development programs in formal education of Diploma degree II up to IV.

Kebijakan Pengembangan SDM

HR Development Policy

Sebagai perusahaan pengelola jasa kebandaraudaraan dan pelayanan lalu lintas udara, Angkasa Pura II terikat dengan berbagai ketentuan internasional maupun nasional yang harus dipatuhi terkait dengan aspek kompetensi personil, khususnya pada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan (mandatory).

As a provider of airport management services and air traffic services, Angkasa Pura II is required to comply with a variety of mandatory international and domestic regulations related to aspects of personnel competences, and especially for functions that are related to flight safety and security (mandatory functions).

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Number of Employees Based on Education 2008 2007

2.714 2.609

3.000 2.500 2.000

780 808

1.500

75 77

197 174

100 89

500

480 448

475 496

1.000

0

SD

48

SLTP

SLTA


D2

D3

S1

S2

Introduction

Human Resources

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Number of Employees Based on Status 2008 2007

3.773 3.695

4.500 4.000 3.500

Our Services

3.000 2.500 2.000

PP ke APS

PP ke DP AP II

PP ke Gapura

Dalam kaitan itu, maka fokus kebijakan Angkasa Pura II dalam bidang SDM adalah terpenuhinya kebutuhan dan kompetensi SDM pada fungsi-fungsi yang bersifat mandatory. Sementara untuk fungsi-fungsi pendukung (supporting) ditempuh kebijakan negative growth secara selektif, dimana jumlah rekrutmen karyawan lebih sedikit, namun dengan kualifikasi yang lebih tinggi, dibandingkan jumlah karyawan yang pensiun. Di samping itu, Angkasa Pura II juga berupaya menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan dari antara para karyawannya.

Accordingly, Angkasa Pura II focuses its HR development policies on fulfilling the need for personnel and competences on mandatory functions. Meanwhile, for supporting functions, Angkasa Pura II undertook a policy of selective negative growth, by recruiting a smaller number of new personnel with a higher qualifications compared to the number and qualification of retired personnel. In addition, Angkasa Pura II also strives to prepare a cadre of future leaders from among the ranks of its personnel.

Rekrutmen Tahun 2008 Recruitment in 2008

Komposisi Pensiun 2008 Retirement Composition in 2008

64%

30%

21%

48%

15%

21%

Operasi Operations

Operasi Operations

Teknik Technical

Teknik Technical

Administrasi Komersial Commercial Administrative



Operational Review

PP ke AP I

Governance Report

PP

MD&A

PNS

10 8

PENUGASAN

3 6

DTG

3 3

AP I ke AP II

3 2

269 253

0

5 5

500

299 276

1.000

454 453

1.500

49

Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Latihan

Training and Education

Angkasa Pura II menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan, sesuai dengan fokus dan arah pengembangan SDM seperti diuraikan di atas.

Angkasa Pura II conducts continuing and comprehensive training and education programs in order to improve the competences of its human resources, in line with the focus of HR development policies as outlined above.

Bagi karyawan yang bertugas pada fungsi-fungsi mandatory (operasi dan teknik), Angkasa Pura II menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan teknis, mengikutsertakan karyawan dalam pendidikan formal tingkat diploma, serta kursus dan pelatihan yang bersifat penyegaran, dengan fokus untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Kecakapan Personil (SKP). Sedangkan untuk kaderisasi calon pimpinan, Angkasa Pura II mengikutsertakan karyawan tingkat manajerial pada berbagai program pendidikan dan pelatihan manajerial yang berjenjang dan mensponsori karyawan yang melanjutkan pendidikan formal ke tingkat S2.

Diklat Formal Formal Training

For personnel in mandatory functions (operations and engineering), Angkasa Pura II provides a variety of technical training and educational programs, sends its personnel to attend formal Diploma degree education courses, and also conducts refresher courses and training sessions, with a focus towards the attainment of Personnel Competence Certification (SKP). Meanwhile, to form a cadre of future leadership, Angkasa Pura II sends its manager-level personnel to attend a number of managerial courses and training sessions, as well as sponsoring employees to pursue a Strata 2 degree formal education.

Diklat Manajerial Managerial Training

69% 26%

Diklat Teknis Technical Training

80%

70%

20%

16%

0%

14%

3% 2% D2

D4

D3

S2

Pembekalan Ass. Man/Kadin Mentoring Ass. Man/Kadin

Operasi Operations Teknik Technical

Manajemen Bandara Airport Management


Eksekutif Manajemen Bandara Airport Management Executive

Diklat Substantif Substantive Training

Substantif Dalam Negeri Substantive Domestic Substantif Luar Negeri Substantive Overseas

50

Diklat Orientasi dan Reorientasi Orientation/Re-Orientation Training

93%

54%

7%

46%

Orientasi Orientation Reorientasi Reorientation


In addition, Angkasa Pura also continues to conduct routine training and education sessions such as orientation sessions for new recruits and re-orientation sessions for employees about to enter retirement. Employees also attend other essential courses, seminar, workshops or symposiums, including in ESQ and team building, conducted in the country as well as overseas.

Sepanjang tahun 2008 tercatat sejumlah 2.273 orang karyawan telah diikutsertakan pada berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Angkasa Pura II maupun institusi lain di dalam dan luar negeri.

Throughout 2008, a total of 2,273 personnel have attended various forms of training and education programs conducted internally by Angkasa Pura II and externally by domestic or overseas learning institutions.

Our Services

Selain itu, diklat-diklat yang bersifat rutin juga tetap dilaksanakan yaitu diklat orientasi bagi calon karyawan, diklat reorientasi bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun, dan diklat substantif berupa seminar, lokakarya, pembentukan karakter melalui diklat spiritual (ESQ dan team building) bagi seluruh karyawan serta simposium baik di dalam maupun luar negeri.

Introduction

Human Resources

Employee Welfare Kesejahteraan Karyawan

Operational Review

Employee welfare provided by Angkasa Pura II covers: • Material aspect, which include monthly income (basic salary, work incentive and transportation benefit); family welfare benefit to help the education of children of employees; religious festivity benefit (THR) for additional income in celebrating religious holidays; leave allowance to help employees enjoy their work leaves; and condolence money to help in the event of the passing away of an employee or family member. • Non-material aspect, which include the provision of refresher courses, open house, religious events, and other employee social events and gatherings.

Governance Report

Kesejahteraan karyawan yang diberikan Angkasa Pura II adalah sebagai berikut: • Materiil, meliputi penghasilan bulanan (gaji dasar, insentif prestasi dan tunjangan transportasi); tunjangan kesejahteraan keluarga untuk membantu pendidikan putra/putri karyawan; Tunjangan Hari Raya (THR) untuk membantu kesejahteraan karyawan pada saat hari raya keagamaan; tunjangan cuti untuk membantu karyawan menikmati cuti mereka; dan bantuan uang duka bila karyawan dan keluarganya mengalami musibah; • Immateriil, meliputi penyelenggaraan kursus-kursus penyegaran, acara Open House, siraman rohani dan acara-acara silaturahmi lainnya.

Angkasa Pura II strives to maintain and promote better employee welfare, among other things in the interest of maintaining work quality and employee productivity.

MD&A

Angkasa Pura II senantiasa berupaya memelihara dan meningkatkan kesejahteraan bagi para karyawannya, antara lain sebagai salah satu cara untuk menjaga kualitas serta produktivitas kerja karyawan.


51

Sumber Daya Manusia

Hubungan Industrial

Industrial Relation

Aspek hubungan industrial memiliki peranan yang cukup strategis untuk menjaga kelancaran dan kualitas kinerja operasional Angkasa Pura II dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan dan bandara, serta terpenuhinya kepentingan berbagai pihak yang terkait terutama karyawan dan perusahaan sendiri. Pelaksanaan hubungan industrial yang baik di lingkungan Angkasa Pura II dilakukan terutama melalui keberadaan serikat karyawan, Perjanjian Kerja Bersama, dan forum-forum lembaga tripartit.

Aspects of industrial relation have a strategic role in allowing Angkasa Pura II to maintain the quality of operational performance in the provision of airport and flight services, as well as in fulfilling the interests of various stakeholders, especially the employees and the company itself. Industrial relation engagements at Angkasa Pura II are mainly served through employee union, Collective Labour Agreement, and various tri-party dialogue forums.

Serikat Karyawan Angkasa Pura II (Sekarpura II) merupakan serikat pekerja yang beranggotakan sebagian besar dari para karyawan Angkasa Pura II. Dengan motto “Maju dan Sejahtera Bersama Perusahaan”, Sekarpura II merupakan mitra kerja dalam suatu hubungan yang harmonis dengan pihak Manajemen Angkasa Pura II. Pada tahun 2008, Angkasa Pura II dan Sekarpura II telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2008-2009, ditandatangani Ketua Sekarpura II dan Direktur Utama Angkasa Pura II disaksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno yang disyahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. KEP.22/PHIJSK/PKKAD/2008 tanggal 11 Maret 2008. PKB tersebut merupakan yang ketiga sampai dengan saat ini.

52


The Angkasa Pura II Worker Union (Sekarpura II) has a membership comprising most of the employees of Angkasa Pura II. With its motto of “Progressing and Prospering with the Company”, Sekarpura II functions as a working partner in a harmonious relationship with the Management of Angkasa Pura II. In 2008, Angkasa Pura II and Sekarpura II have signed the Collective Labour Agreement (PKB) for the 2008-2009 period, signed by Chairman of Sekarpura II and the President Director of Angkasa Pura II in witness by Erman Suparno, the Minister for Labour and Transmigration, which was ratified through Decree of the Director General of Industrial Relation and Worker Social Welfare No. KEP.22/ PHIJSK/PKKAD/2008 dated 11 March 2008. The PKB is the third such agreement to date.

Pension Program

Angkasa Pura II mengikutsertakan para karyawannya dalam program-program jaminan hari tua, baik yang dikelola oleh unit Dana Pensiun Angkasa Pura II (Dapenda) maupun dalam program Jamsostek dari Pemerintah. Pada saat pensiun, karyawan akan menerima pembayaran sekaligus (lump sum) dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Tua (THT) Jamsostek, serta pembayaran manfaat pensiun berkala/bulanan dari Dapenda.

Employees of Angkasa Pura II are entered in old-age welfare programs managed by Angkasa Pura II Pension Fund (Dapenda) as well as the Government-sponsored Jamsostek (workers social welfare) program. At the time of retirement, an employee would receive a lump sum payment from the Jamsostek JHT and THT programs, as well as regular monthly pension benefit payment by the Dapenda.

Governance Report

Operational Review

In addition, retired employees also receive medical insurance coverage for retirees and their spouses, cash End of Employment Housing Benefit (TPAMT) of Rp 30 million minimum and Rp 40 million maximum, as well as a Retirement Relocation Assistance program for retired employees wishing to spend retirement in any specific location within the territory of the Republic of Indonesia.

MD&A

Selain itu, para pensiunan juga memperoleh asuransi kesehatan untuk pensiunan dengan isteri/suami, Tunjangan Perumahan Akhir Masa Tugas (TPAMT) sebesar minimal Rp 30 juta dan maksimal Rp 40 juta, serta Bantuan Kembali Ke Tempat Menjalani Pensiun bagi pensiunan yang ingin pensiun di tempat tertentu, sepanjang masih dalam wilayah RI.

Our Services

Program Pensiun

Introduction

Human Resources


53

Struktur Organisasi

BOC Secretary

Board of Commissioners

R.P. Hari Cahyono

President Director Edie Haryoto Deputy President Director Rinaldo J. Aziz

Chief Of Auction Luthfi Edrus

EVP Operations & Engineering

EVP Commercial & Business Development

S. Tulus Pranowo

Robert D. Waloni

Chief Of Corporate Safety & Risk Abner Siahaan Chief Of SME - CD Evita Surya

Commercial & Business Development Directorate

Operations & Engineering Directorate

Vice President Of Airport Services

Vice President Of Air Traffic Services

Vice President Of Electronic & Electrical Mech Engineering

Vice President Of Civil Engineering

Vice President Of Aviation Business

Vice President Of Airport Business

Vice President Of Property & Subsidiary Business Dev.

Daryanto

Ahdi Agustian

Wulang A.W.

Nazmi T.

Resmi Wandi

Gimono Ias

Yon Sugiono

Branches 54


Introduction

Organization Structure

Audit Committee

Head Of Internal Auditors Djoko Santoso

Board of Directors Corporate Secretary

EVP Finance

EVP Personnel & General Affairs

Tommy Soetomo

Endang D.S.

Our Services

Sudaryanto

Head Of Research, Dev. Planning & IT Cik Dien Hasan

Operational Review

Head Of Legal Affairs Yanuar Hani

Vice President Of Accounting

Vice President Of Treasury

Vice President Of Human Resource Development

Vice President Of Human Resource Administration

Vice President Of General Affairs

Kartun W.

Sugito

Mardohar T.

Indah S.

Saryono

Teguh S.

MD&A

Vice President Of Budgeting

Governance Report

Personnel & General Affairs Directorate

Finance Directorate


55

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai entitas bisnis, Angkasa Pura II memiliki tanggung jawab untuk berbagi hasil dari sukses bisnis dengan komunitas dan lingkungan. As a business entity, Angkasa Pura II has a responsibility to share the fruits of success with the communities and environment.

Komunitas masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah kerja adalah hal penting yang tak terpisahkan bagi Angkasa Pura II. Antara keduanya harus terjalin hubungan yang harmonis, agar tercipta iklim kehidupan bermasyarakat yang baik.

The communities and environment around the location of its airports represent an important part of the existence of Angkasa Pura II. There should be a harmonious relationship between the two, leading to a good community life.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Angkasa Pura II telah melaksanakan tugasnya sesuai program Pemerintah untuk berpartisipasi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyisihkan sebagian keuntungan setiap tahun. Program Pemerintah ini dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER.05/ MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

As a State-Owned Enterprise (SOE), Angkasa Pura II is also directly involved in support of the Government’s programs to improve the welfare of communities by setting aside a certain amount from its profits each year towards the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL), in line with Decree of the State Minister of SOE No. PER.05/MBU/2007 dated 27 April 2007.

Tugas mulia ini diimplementasikan melalui program SMECD (Small Medium Enterprise Community Development). Pada tahun 2008, program unit khusus di bawah Direksi Angkasa Pura II ini telah menyalurkan dana sejumlah Rp 12,39 miliar melalui Program Kemitraan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah serta koperasi di Indonesia agar menjadi tangguh dan mandiri.

56


This noble cause is implemented through the SME-CD (Small Medium Enterprise – Community Development) program. In 2008, this special unit program under the Board of Directors of Angkasa Pura II has allocated a total of Rp 12.39 billion of funds for the Partnership program, to help improve the capability of small and medium scale businesses and cooperatives in Indonesia towards resilience and self-sufficiency.

The funds in the Partnership program were disbursed to some 704 Partner SMEs (Small and Medium-scale Enterprise), comprising 102 Partners in the manufacturing sector, 435 in the trading sector, 132 in the services sector, 6 in the agriculture sector, 9 in the animal husbandry sector, and 14 Partners in other sectors. The funds were disbursed as working capital loans to these SME Partners located in 10 provinces in Indonesia, including Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, Riau, Riau Islands, West Sumatera, South Sumatera, West Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, and Banten.

Our Services

Dana Program Kemitraan tersebut disalurkan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sejumlah 704 Mitra Binaan (MB) yang terdiri dari 102 MB dalam sektor industri, 435 MB perdagangan, 132 MB jasa, 6 MB pertanian, 9 MB peternakan dan sektor lainnya 14 MB. Dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk membantu pengembangan usaha para mitra binaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Introduction

Corporate Social Responsibility

Melalui Program Kemitraan, Angkasa Pura II berupaya membangun sektor UKM yang tangguh dan mandiri.

Realisasi bantuan hibah yang dilaksanakan melalui program pelatihan dan pameran-pameran pada tahun 2008 sebesar Rp 956.890.790 dengan perincian untuk pelatihan sebesar Rp 232.650.650 dan untuk pameranpameran sebesar Rp 724.240.140. Dari penyaluran Program Kemitraan tahun 2008 tersebut, mutasi angsuran pinjaman pada tahun 2008 sebesar Rp 11.817.321.485 atau tingkat kolektibilitasnya sebesar 85%, sedangkan hasil penagihan terhadap piutang bermasalah melalui pengiriman surat dan kegiatan monitoring diperoleh angsuran sebesar Rp 838.243.425.

Governance Report

Aside from working capital loans, Angkasa Pura II through the Partnership program also disburses grants to its Partners in the form of the provision of training sessions or sponsorships to attend domestic or overseas trade exhibitions. The training sessions are conducted by enlisting the cooperation of various professional institutions and universities in order to improve the business capabilities of Partner SMEs. Meanwhile, sponsorships to attend various trade and industry exhibitions are intended to help these Partner SMEs to promote their products and enlarge their markets. Grants for conducting training and for participation at various expos throughout 2008 amounted to a total of Rp 956,890,790. Of these funds, Rp 232,650,650 was used to conduct training sessions, while Rp 724,240,140 was used for participation at various expos. Of the funds disbursed as working capital loans in the Partnership program in 2008, the loan repayment amounted to Rp 11,817,321,485 or a loan collectability level of 85%. Meanwhile, repayment of non-performing loans through collection notice and loan monitoring amounted to Rp 838,243,425.


MD&A

Selain memberikan dalam bentuk pinjaman Program Kemitraan, Angkasa Pura II juga memberikan bantuan hibah kepada para mitra binaan melalui pembinaan dalam bentuk pelatihan dan keikutsertaan dalam berbagai pameran di dalam maupun di luar negeri. Pembinaan melalui program pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para mitra binaan dalam menjalankan usahanya, program ini dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga profesi serta perguruan tinggi. Program keikutsertaan dalam berbagai pameran bertujuan membantu para mitra binaan untuk mempromosikan dan memasarkan produknya.

Operational Review

Through the Partnership Program, Angkasa Pura II strives to build a resilient and selfsufficient Small and Medium Enterprise (SME) sector.

57

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Selain Program Kemitraan, tanggung jawab sosial Angkasa Pura II juga dilaksanakan melalui Program Bina Lingkungan. Tujuan program ini adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional Angkasa Pura II dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek lingkungan.

In addition to the Partnership program, Angkasa Pura II also carried out its corporate social responsibility activities through the Community Development program to help improve the welfare of communities around its operational locations, with an emphasis on environmental aspects.

Realisasi bantuan Bina Lingkungan pada tahun 2008 sejumlah Rp 9,8 miliar, meliputi bantuan untuk bencana alam sebesar Rp 42.843.500, pendidikan dan pelatihan Rp 784.660.075, peningkatan kesehatan masyarakat Rp 1.308.535.431, pengembangan sarana dan prasarana umum Rp 416.546.500, pengembangan sarana ibadah Rp 832.823.000, pelestarian alam atau penghijauan Rp 122.621.549, dan melalui Program BUMN Peduli sebesar Rp 6.340.000.000.

Funds allocated for Community Development activities in 2008 amounted to Rp 9.8 billion, comprising Rp 42,843,500 for natural disaster aid programs, Rp 784,660,075 for community training sessions, Rp 1,308,535,431 for community healthcare services, Rp 416,546,500 for public infrastructure and facilities, Rp 832,823,000 for renovation of places of worship, Rp 122,621,549 for re-planting programs, and Rp 6,340,000,000 for participation in the BUMN Peduli program.

Untuk program penghijauan, Angkasa Pura II telah melakukan penanaman 1.139 pohon di sekitar wilayah operasional Bandara Soekarno-Hatta yaitu di Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari Tangerang, Banten. Selain itu Angkasa Pura II juga turut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan di sepanjang Tol Cipularang yang dilaksanakan beberapa BUMN pada bulan Desember 2008. Program penghijauan ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan di seluruh wilayah sekitar bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Tanggung jawab sosial Angkasa Pura II tidak terbatas hanya pada masyarakat sekitar lingkungan bandara saja, melainkan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2008 bersama-sama dengan PT Krakatau Steel dan PT Jasaraharja membantu merenovasi Madrasah di Serang dengan bantuan masing-masing sebesar Rp 126 juta. Dari waktu ke waktu, Angkasa Pura II terus meningkatkan kinerjanya dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyukseskan terciptanya negara yang makmur dan sejahtera.

In regards of environmental aspects, Angkasa Pura II has engaged in the planting of 1,139 trees around the grounds of the Soekarno-Hatta Airport in the Benda and Neglasari Tangerang regencies in Banten. In addition, Angkasa Pura II also participated in the re-planting program alongside the Cipularang Toll road conducted by several SOEs in December 2008. The tree-planting program will be conducted in a continuous manner in other areas around the airports under the management of Angkasa Pura II. Angkasa Pura II does not limit its corporate social responsibility engagements to communities around its airports, but also elsewhere in Indonesia. In 2008, Angkasa Pura II participated in a joint undertaking with PT Krakatau Steel and PT Jasaraharja in a renovation project of an Islamic School in Serang, with each company contributing Rp 126 million. Angkasa Pura II continues to improve its contributions in community empowerment in order to support the creation of a more prosperous nation.

Pengelolaan Lingkungan Bandara Management of Airport Environment Dalam melaksanakan kegiatan operasional bandara, Angkasa Pura II selalu mengedepankan aspek kelestarian lingkungan baik lingkungan secara fisik maupun kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat sekitar. Hal tersebut dilaksanakan dengan menyusun dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan), dan dokumen lingkungan lain yang diwajibkan sebelum mulai melaksanakan pembangunan bandara. Setelah pembangunan selesai

58


In conducting airport operational activities, Angkasa Pura II has always put an emphasis on environmental preservation, in terms of the physical environment as well as the social, economic and cultural aspects of the surrounding communities. Prior to any construction project in an airport, Angkasa Pura II submitted the documents for AMDAL (Environmental Impact Analysis) and RKL-RPL (Environmental Management and Monitoring Program) as well as other required

ATMOSPHERE ENERGI ENERGY KEBISINGAN & GETARAN NOISE & VIBRATION AIR WATER TANAH SOIL SAMPAH WASTE LINGKUNGAN ALAMIAH NATURAL ENVIRONMENT LAIN-LAIN OTHERS

Implementasi Implementation • Perawatan rutin generator dan incinerator • Penggunaan GPU (General Power Unit) • Routine maintenance of generators and incinerators • Utilization of GPU (General Power Unit) Menjalin kerja sama dengan regulator, airline, dan stakeholder lain dalam pemanfaatan energi secara efektif dan efisien Cooperation with regulators, airlines and other stakeholders in efficient and effective utilization of energy Pembangunan noise barrier installation untuk mengurangi kebisingan dan getaran dari jet blast engine pesawat Installation of noise barrier to reduce the noise and vibration from jet engine blast Pengelolaan WTP (Water Treatment Plant) dan sistem drainase yang terpelihara Water Treatment Plant and well-maintained drainage system Pemeliharaan kelestarian dan kebersihan tanah Maintaining cleanliness at all ground areas Penerapan STP (Sewerage Treatment Plant) Utilization of a Sewerage Treatment Plant Pelaksanaan penghijauan Bandara pada Desember 2007 dengan penanaman 13.000 pohon di Bandar Soekarno-Hatta Greenery program on December 2007 through the planting of 13,000 trees at Soekarno-Hatta Airport Program pengembangan masyarakat Community development program


Governance Report

ATMOSFIR

In 2007, Angkasa Pura II has introduced the Eco Airport as a concept of environment-friendly airport management towards the preservation of the natural environment around its airports. To date, the Eco Airport concept has been implemented at the Soekarno-Hatta Airport, and will be implemented in stages at the other airports as well. As part of airport environmental management, Angkasa Pura II and the Directorate general of Air Transportation as the regulatory body conduct regular monitoring once in every 6 (six) months, as well as an annual laboratory inspection in order to ensure the proper implementation of environmental management procedures. Some of the environmental parameters within the Eco Airport concept are presented in the following table:

MD&A

Faktor Factor

Our Services

Pada tahun 2007, Angkasa Pura II telah mencanangkan Eco Airport, sebuah konsep pengelolaan bandara yang berwawasan lingkungan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar bandara. Sampai saat ini, konsep Eco Airport telah diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta dan secara bertahap juga mulai diterapkan di bandara lainnya. Dalam rangka pengelolaan lingkungan di bandara, Angkasa Pura II bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator melakukan pemantauan secara periodik 6 (enam) bulan sekali dan penelitian laboratorium setahun sekali untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara baik dan benar. Beberapa faktor dan parameter lingkungan dalam penerapan konsep Eco Airport dapat dilihat pada tabel berikut:

documents. After construction has been completed and airport operational activities have begun, Angkasa Pura II engaged in monitoring and evaluating the previously established environmental management and monitoring program. Monitoring and evaluation were conducted each semester, and reported to the Directorate General of Air Transportation as well as the Ministry for the Environment. The standards used in airport environmental management are those established by the Ministry for the Environment.

Operational Review

dan kegiatan operasional bandara dilaksanakan, Angkasa Pura II melakukan monitoring dan evaluasi dari rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah ditetapkan sebelumnya. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan tiap semester dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kementerian Lingkungan Hidup. Standar yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan di bandara adalah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Introduction

Corporate Social Responsibility

59

GOVERNANCE REPORT

Tata Kelola Perusahaan Manajemen Risiko Good Corporate Governance Risk Management

Tata Kelola Perusahaan

Terselenggaranya praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi kesinambungan keberadaan Angkasa Pura II ke depan. The implementation of Good Corporate Governance practices represents a basic foundation to sustain the future existence of Angkasa Pura II.

62

Good Corporate Governance (GCG) merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep–117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan paktik GCG pada BUMN.

Good Corporate Governance (GCG) represents a set of mandatory standards to be implemented by a StateOwned Enterprise (SOE) as the guidelines for operational activities of the company, as regulated in the Decree of the State Minister of SOE No. Kep-117/M-MBU/2002 dated 1 August 2002 concerning the Implementation of GCG Practices in SOEs.

Tujuan penerapan GCG pada dasarnya untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Basically, the purpose of GCG implementation is to improve the business performance and the accountability of a business entity in order to create long-term value for the shareholders, with due consideration of the interests of all the other stakeholders of the company according to ethical standards and applicable laws and regulations.

Beberapa hal yang mendorong perlunya penerapan praktik-praktik GCG pada BUMN adalah: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mensyaratkan bahwa pengelolaan BUMN hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran (Pasal 5, ayat 3).

The following are some of the basic consideration for the implementation of GCG practices in SOEs: 1. Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprise, which stipulates that SOEs should be managed based on the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness (Article 5 sub-article 3).


Hal-hal di atas telah meneguhkan pemikiran dan keyakinan, bahwa Angkasa Pura II mutlak memiliki suatu perspektif atau tujuan jangka panjang untuk membawa kemakmuran bagi stakeholders-nya. Hal tersebut tercakup dalam visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan serta pelaksanaannya berada dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik atau GCG.

The above considerations led to a conviction that it is imperative for Angkasa Pura II to have a long-term perspective or purpose to bring greater welfare for all stakeholders. This has been incorporated in the Company’s vision and mission statements as well as its business objectives and strategies and their implementation, that are undertaken within the framework of GCG.

Our Services

2. The growing concern and demand within the society that a business entity should be responsible for the fulfillment of various aspects in the interest of its stakeholders, including social, environment, and work health and safety, in order to be able to create and add value not only for its shareholders but also for the consumer, employees, vendors/suppliers, and the surrounding communities. 3. The trend among investors who are increasingly concerned about the effectiveness of GCG implementation in a business entity as a consideration prior to making an investment in the respective company.

Keberhasilan untuk menjalankan praktik-praktik GCG bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen, tetapi juga diperlukan dukungan dan kerja sama dari pemasok, pelanggan maupun stakeholders lainnya. Dalam penerapan praktik-praktik GCG diperlukan upayaupaya yang mendasar dalam perbaikan infrastruktur corporate governance, yang mencakup komitmen untuk menjalankan praktik-praktik GCG, struktur, dan proses governance.

In this context, efforts that are directed towards the achievement of this purpose include instilling an awareness to implement GCG practices, an appreciation about the essentials of GCG, the actual practice of GCG in daily operational activities, the monitoring and evaluation of its implementation, and its sustainable improvement. These efforts are vitally important to ensure the achievement of best practice standards in the implementation of GCG. Successful implementation of GCG practices is not only the responsibility of Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Management of the Company, but also requires the cooperation and support from suppliers, customers and other stakeholders.

MD&A

Dalam konteks ini, upaya-upaya yang diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut, berupa penumbuhan kepedulian menjalankan praktik-praktik GCG, pemahaman akan esensinya, penjabarannya dalam operasi perusahaan sehari-hari, monitoring dan evaluasi atas penerapannya, serta pengembangannya secara berkelanjutan, menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa standar praktikpraktik terbaik (best practices) penerapan GCG telah dicapai.

Governance Report

Operational Review

2. Adanya perkembangan pemikiran dan tuntutan dari masyarakat, bahwa perusahaan harus ikut memperhatikan pemenuhan kepentingan stakeholders dengan segala aspeknya, yang meliputi aspek-aspek sosial, lingkungan, dan kesehatan serta keselamatan kerja sehingga dapat memberikan nilai tambah tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi pelanggan, pekerja, pemasok, dan masyarakat sekitar. 3. Kecenderungan para investor untuk memperhatikan efektivitas pelaksanaan GCG pada suatu perusahaan sebelum menanamkan modalnya pada perusahaan yang bersangkutan.

Introduction

Good Corporate Governance

The implementation of GCG practices require essential efforts in improving the corporate governance infrastructure, which include a commitment towards GCG practices, structure and governance processes.


63


Penerapan GCG mempunyai relevansi terhadap kinerja suatu perusahaan karena nilai akhir (ultimate value) penerapan GCG adalah meningkatnya kinerja (high performance) serta citra perusahaan yang baik (good corporate image). Dalam konteks tersebut, untuk mengetahui upaya penerapan GCG pada Angkasa Pura II telah dilakukan assessment oleh pihak independen yang kompeten dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk periode tahun 2007 yang dilakukan pada tahun 2008 dengan tingkat capaian 77,7 dari nilai maksimum 100 dengan predikat BAIK. Nilai capain tersebut mengalami peningkatan dari hasil assessment sebelumnya yaitu untuk periode tahun 2005 yaitu sebesar 65 dengan predikat CUKUP. Dari hasil assessment tersebut, maka Angkasa Pura II telah menindaklanjuti dan mengimplementasikan rekomendasi dari BPKP, antara lain menciptakan mekanisme kerja yang jelas antara fungsi dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan dari Manajemen puncak ke tingkat di bawahnya, menciptakan budaya perusahaan yang kondusif, sehingga jajaran di lingkungan Angkasa Pura II secara konkrit mengimplementasikan yang menjadi tugasnya secara baik dan optimal, dan lain-lain untuk meningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk performansi kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip GCG selain dilakukan assessment oleh BPKP, pada tahun 2008 Angkasa Pura II juga mengikuti 2007 Annual Report Awards (ARA) yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK dengan memperoleh predikat “Juara I Annual Report Award 2007 kategori BUMN NonKeuangan Non-Listed” yang penganugerahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2008. Pada tanggal 18 Desember 2008, Angkasa Pura II kembali memperoleh penghargaan di bidang GCG yaitu dari The Indonesian Institute for Corporate Governance dalam acara Corporate Governance Perception Index 2007 Award sebagai “BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam bidang Good Corporate Governance”. Hal ini merupakan ajang penilaian yang dilakukan dari pihak eksternal dalam memberikan opini yang obyektif dan transparan untuk diketahui masyarakat. Input yang diperoleh dari penilaian dari lembaga independen tersebut, menjadi masukan yang positif bagi Angkasa Pura II untuk melakukan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, penilaian-penilaian yang diberikan dari pihak eksternal kepada Angkasa Pura II sebagai pemacu dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkaya pengalaman dan menjadikan penilaian tersebut sebagai referensi dalam memperbaiki kendala-kendala yang timbul di perusahaan. Rekomendasi dari lembaga eksternal tersebut akan dijadikan sebagai barometer dalam keberhasilan penerapan GCG di Angkasa Pura II.

64


GCG implementation has a direct relation to the performance of a company, with the ultimate value of GCG implementation being the achievement of high performance and a good corporate image. In this context, the effectiveness of GCG implementation at Angkasa Pura II is regularly assessed by an independent and competent institution, namely the Financial and Development Audit Board (BPKP). In its assessment in 2008 covering the period of 2007, Angkasa Pura II achieved a score of 77.7 from a maximum score of 100, with a predicate of Excellent. This score represents an improvement from the score achieved at the previous assessment for the period of 2005 at 65, with a predicate of Fair. Based on the results of the assessment, Angkasa Pura II has followed-up and implemented the recommendations of the BPKP, including the creation of a clear working mechanism concerning the function and responsibility related to duties assigned by top management to the lower executive layers, the creation of a conducive corporate culture that can support the optimum and proper implementation of duties of all personnel within Angkasa Pura II, and several other things, which are directed towards improving the quality of Good Corporate Governance practices. In addition to the GCG assessment by BPKP, Angkasa Pura II also measured its performance in terms of GCG implementation through its participation in the 2007 Annual Report Award (ARA) conducted by Bapepam-LK, in which Angkasa Pura II was designated as 1st place winner in ARA 2007 for the Non-Financial No-Listed SOE category, with the award presented on 12 August 2008. Next, on 18 December 2008, Angkasa Pura II received another award in the implementation of GCG, when it was recognized as “Best and Trusted SOE in Good Corporate Governance” in the 2007 Corporate Governance Perception Index conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance. These awards represent an objective and transparent opinion of assessment by external parties for public knowledge. The results from these assessment by independent institutions serve as positive input for Angkasa Pura II to improve its performance in the future. Thus, these assessments by external parties should serve to motivate Angkasa Pura II in striving towards improved performance, providing a wealth of experience and also serves as reference points with which to address and improve the deficiencies found within the organization. The recommendations from the respective external

Kekuatan penerapan GCG terletak pada penerapan prinsip-prinsip fairness di Angkasa Pura II. Praktik fairness di Angkasa Pura II berlangsung sangat baik untuk mendukung penerapan GCG. Prinsip transparansi, responsibility dan akuntabilitas juga diterapkan secara baik dan terus dilakukan peningkatan dalam penerapan. Dari sisi implementasi kerangka kerja GCG, kekuatan Angkasa Pura II terletak pada sistem internal yang terbangun dan penerapannya dalam perusahaan yang mendukung untuk komitmen penerapan GCG. Aspek compliance telah berjalan cukup baik yang menunjukkan Angkasa Pura II cukup memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan usaha pada bidang usahanya dan terus dilakukan optimalisasi dalam kinerja pengelolaan perusahaan. Inisiatif penerapan GCG datang dari kesadaran manajemen. Pentingnya penerapan GCG bagi Angkasa Pura II adalah meningkatkan nilai dan profit perusahaan serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Angkasa Pura II dalam penerapan GCG telah membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan

Our Services

As proof of its commitment to maintain consistent implementation of GCG practices within Angkasa Pura II, the Management has engaged in the following initiatives: a. A management contract between the Shareholder, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. b. A management contract between the President Director and the Directors of the company. c. A management contract between the Directors and Vice Presidents and General Managers. d. Signing of a Code of Conduct by all personnel at Angkasa Pura II. e. Establishment of the Audit Committee. f. Enhanced role for SPI (Coso-based Audit).

Operational Review

Sebagai perusahaan yang mengelola fasilitas pendukung keperluan publik dan bisnis, tuntutan untuk tata kelola perusahaan yang baik sangat kuat bagi perusahaan. Code of Conduct perusahaan dan implementasinya juga mendukung untuk penerapan GCG di Angkasa Pura II. Upaya pencegahan korupsi sudah dalam kondisi yang relatif memadai dalam membangun GCG perusahaan.

Consistent efforts by the Board of Commissioners and Board of Directors have helped to create an awareness among all personnel at Angkasa Pura II towards supporting and implementing GCG practices within Angkasa Pura II with encouraging results.

As a company engaged in the management of facilities for public use and business purposes, there exist a strong demand to implement good corporate governance practices. The formulation of the Code of Conduct and its implementation also support the implementation of GCG. Efforts at corruption eradication have been relatively successful as part of GCG implementation within the company.

Governance Report

Keseriusan dari Manajemen Angkasa Pura II dalam mengawal penerapan GCG di lingkungan Angkasa Pura II agar tetap konsisten, maka Manajemen telah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. b. Kontrak Manajemen antara Direktur Utama dengan Para Direktur. c. Kontrak Manajemen antara Direktur dengan Vice President dan General Manager. d. Penandatanganan code of conduct seluruh jajaran Angkasa Pura II. e. Pembentukan Komite Audit. f. Peningkatan peran SPI (Coso Based Audit).

institutions are also useful as a barometer to measure the success and progress of GCG implementation within Angkasa Pura II.

The implementation of the fairness principle represents a strong point of current GCG practices at Angkasa Pura II. Meanwhile, the principles of transparency, responsibility and accountability have also been implemented and continues to be enhanced in actual practice. In terms of GCG implementation, a strong point for Angkasa Pura II is the established internal systems that have been proven conducive in support of the implementation of GCG practices. Aspects of compliance were also quite satisfactory, in which Angkasa Pura II has adequately complied with applicable regulations governing its business activities, while continuing to optimize the performance in managing the company.

MD&A

Usaha keras oleh Dewan Komisaris dan Direksi telah membantu terciptanya apresiasi seluruh jajaran di lingkungan Angkasa Pura II untuk mendukung, mewujudkan serta mengimplementasikan penerapan praktik GCG di Angkasa Pura II dengan hasil yang membanggakan.

Introduction


The implementation of GCG depends on a top-down approach, and the Management is fully aware of the importance of GCG in improving value and profitability as well as accountability to the shareholders. As part of


65


penerapan GCG berada di bawah tanggung jawab Corporate Secretary. Selain itu dilakukan workshop dan pelatihan GCG yang bertujuan: 1. Mengungkap fenomena penerapan konsep GCG di Angkasa Pura II melalui kegiatan pengesahan dalam regulasi yang terkait dengan pengelolaan bandara. 2. Mendorong jajaran Angkasa Pura II untuk menerapkan konsep GCG secara konsisten dan perbaikan yang berkesinambungan. 3. Menumbuhkan partisipasi pemangku kepentingan stakeholder secara bersama-sama aktif dalam diseminasi dan mengembangkan praktik GCG. Aktualisasi diartikan sebagai upaya menjadikan sesuatu sesuai dengan yang seharusnya, kesungguhan mengaktualkan sesuatu hal yang telah direncanakan, dan proses yang benar-benar terjadi. Aktualisasi GCG menunjukan upaya-upaya dalam mewujudkan pengaktualisasian prinsip-prinsip GCG dan nilai etika kerja yang baik dalam setiap keputusan dan proses bisnis yang dijalankan. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem meliputi pendekatan dan mekanisme yang diterapkan perusahaan terkait dengan: 1. Aktualisasi yang menunjukan kepatuhan terhadap peraturan, perundangan, etika bisnis, norma dan nilai terbaik dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan kesinambungan usaha dalam jangka panjang. 2. Aktualisasi penyiapan kelengkapan struktur, sistem, perangkat pendukung perusahaan dan peningkatan kualitas pengelola serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan kesinambungan usaha dalam jangka panjang. 3. Aktualisasi peningkatan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada seluruh stakeholders.

66

GCG implementation, Angkasa Pura II has established the Audit Committee and the Risk Management Committee. The Corporate Secretary is responsible for the actual implementation of GCG practices. GCG training sessions and workshops have been conducted towards the following objectives: 1. To disclose the concept of GCG implementation at Angkasa Pura II through the validation of applicable regulations related to operational activities in airport management. 2. To motivate all personnel of Angkasa Pura II towards consistent implementation of GCG and continuous improvement. 3. To promote the participation of stakeholders in actively disseminating and developing the practice of GCG. Actualization is defined as efforts to make something as it should be, or a commitment to realize something that has been planned, or something that is actually in process. The actualization of GCG refers to efforts undertaken in implementing the practice of GCG principles and the best values of ethical conduct in every decision making and business process. The actualization of GCG at Angkasa Pura II is a system that involves the following management approach and mechanism related to: 1. Compliance with applicable laws and regulations as well as good business ethics, norms and values in the management of existing resources and with due consideration of long-term business sustainability. 2. The preparation of all the necessary structure, systems and support functions as well as the quality of management of existing resources with due consideration of long-term business sustainability. 3. The improvement in company performance and the level of services to all stakeholders.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan dan RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is convened 2 (two) times each year, comprising the GMS to ratify the annual report and the GMS to ratify the Work Plan and Budget of the Company.

RUPS merupakan forum bagi Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham dan/atau hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS.

The GMS is a the forum where the Board of Commissioners and Board of Directors reported and accounted to the shareholders for their conduct and performance in the execution of their duties, and/or other issues that require the approval of a GMS.


DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris Angkasa Pura II terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu seorang Komisaris Utama dan 4 (empat) orang anggota, yang diangkat melalui Keputusan Kementerian Negara BUMN berdasarkan RUPS.

The Board of Commissioners of Angkasa Pura II comprises 5 (five) members, namely a President Commissioner and 4 (four) Commissioners, which are elected by the GMS based on a decree of the State Minister for SOE.

Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki kedudukan independen, bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

The Board of Commissioners is an independent organ of the company, and is tasked with supervising and advising the Board of Directors in the management of the company, including the execution of the company’s longterm business plan and its annual work plan and budget, in line with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.


Governance Report

In general, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follow: 1. To submit written opinion and recommendation to the GMS concerning the company’s business development plan, work plan, budget and other plans. 2. To submit written opinion and recommendation to the GMS concerning strategic issues. 3. To supervise the execution of the company’s work and budget plan, and to submit its assessment and opinion in management meetings. 4. To follow developments of the company, and report immediately to the GMS along with recommendation of necessary follow-up steps in the event of a declining trend happening in the company. 5. To offer opinion and recommendation to the Board of Directors concerning issues that is significant to the smooth management of the company. 6. To review and analyze management reports, including annual reports prepared by the Board of Directors. If the report is deemed adequate and presents objective information, the Board of Commissioners signs the report as a form of accountability to the GMS.

MD&A

Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah: 1. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja, anggaran perusahaan, dan rencana lainnya. 2. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai masalah strategis. 3. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan, serta menyampaikan penilaian dan pendapatnya di dalam berbagai rapat yang diikutinya. 4. Mengikuti perkembangan perusahaan, dan segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran langkah tindak lanjut yang harus ditempuh dalam hal perusahaan menunjukan gejala kemunduran. 5. Memberikan pendapat serta saran kepada Direksi mengenai persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi kelancaran pengurusan perusahaan. 6. Meneliti dan menelaah laporan manajemen termasuk laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi. Apabila laporan tersebut telah dipandang memadai dan mencerminkan informasi yang obyektif, Komisaris menandatangani laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada RUPS.

Our Services

The GMS holds the powers that are not delegated to the Board of Commissioners or Board of Directors, and entrusted the management to the Board of Directors and the daily supervision of the performance of the Board of Directors to the Board of Commissioners, within the limits stipulated in Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company and the Articles of Association as last amended by notary deed No. 38 year 2008 by Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN.

Operational Review

RUPS mempunyai kekuasaan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dan mempercayakan pengurusan pada Direksi serta pengawasan sehari-hari terhadap kinerja Direksi pada Dewan Komisaris selama masih dalam batas yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Angkasa Pura II yang telah diubah terakhir dengan akta notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN No. 38 Tahun 2008.

Introduction


67


7. Mengadakan komunikasi dan bertukar informasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka meningkatkan pemahaman atas esensi permasalahan manajerial dan operasional yang dihadapi perusahaan. 8. Menjalin komunikasi yang efektif dengan Direksi dan jajaran manajemen dalam rangka meningkatkan pemahaman atas isu-isu strategis yang sedang dan yang diperkirakan akan dihadapi perusahaan; serta menindaklanjuti isu-isu yang ditemukan oleh para Komisaris atau yang dimunculkan oleh Direksi. 9. Mengkaji dan menyetujui skema remunerasi untuk para Direktur. 10. Mengkaji, menilai, menyetujui atau menolak, serta memantau kerjasama strategis yang dilakukan Perusahaan dengan pihak ketiga. Kerjasama strategis adalah kerjasama untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis dengan jangka waktu pelaksanaan lebih dari 2 (dua) tahun atau pelaksanaan suatu proyek utama (major project) yang menimbulkan biaya modal (capital expenditure) yang besar. Batasan besarnya biaya modal minimal dari suatu proyek yang dianggap strategis, akan ditetapkan bersama oleh Komisaris dan Direksi serta akan dikaji ulang dan disesuaikan secara periodik. 11. Mengusulkan calon-calon auditor eksternal yang diajukan oleh Komite Audit setelah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada RUPS. 12. Komisaris berkewajiban membahas dan mengajukan rekomendasi tentang pemanfaatan laba bersih perusahaan dan pembagian dividen interim maupun dividen final dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh kembang yang bertumpu pada sumber dana internal. 13. Memastikan bahwa risiko dan potensi krisis dapat diidentifikasikan secara dini dan dikelola dengan baik. 14. Memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (the principles of good corporate governance) dipatuhi secara konsisten. 15. Komisaris berkewajiban untuk merencanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara: a. Menyusun pembagian tugas di antara anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Komisaris; b. Menyusun program kerja dan target kinerja Komisaris tiap tahun serta mekanisme review terhadap kinerja Komisaris; c. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Komisaris kepada pemangku kepentingan; d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komisaris kepada RUPS.

68


7. To engage in communication and information sharing activities with stakeholders in order to improve the understanding on essential managerial and operational issues faced by the company. 8. To engage in effective communication with the Board of Directors and the management of the company in order to improve the understanding of current and expected strategic issues facing the company; and to follow-up on issues determined by the Board of Commissioners or brought up by the Board of Directors. 9. To review and approve the remuneration scheme for Directors. 10. To review, assess, approve or reject, as well as to monitor, any strategic arrangements between the company and third parties. A strategic arrangement is defined as an arrangement to undertake a business activity that involves a period of more than 2 (two) years, or the execution of a major project that involves a significant amount of capital expenditures. The defining minimum limit of capital expenditures for a strategic project is established jointly by the Board of Commissioners and the Board of Directors, and is periodically reviewed and re-adjusted as necessary. 11. To recommend to the GMS on candidates for external auditors submitted by the Audit Committee, after a selection process as required by prevailing regulations. 12. To discuss and recommend on the use of the company’s net income as well as distribution of interim and final dividends, taking into consideration the ability of the company to grow and expand by relying on internally generated cash flows. 13. To ensure that risks and crisis potential have been identified early on and managed properly. 14. To ensure consistent adherence to the principles of Good Corporate Governance. 15. To prepare and account for its performance through the following means: a. To develop the allocation of duties among members of the Board of Commissioners in line with to their respective expertise and experiences; b. To formulate an annual work program and performance target, as well as a review mechanism to evaluate the performance of the Board of Commissioners; c. To formulate the mechanism for information disclosure from the Board of Commissioners to the stakeholders; d. To account for the execution of duties of the Board of Commissioners to GMS.

Division of duties among Commissioners

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor KEP.479/OM.006/ APII-2008 tanggal 12 Desember 2008, pembagian tugas masing-masing Komisaris diatur sebagai berikut:

In accordance with Decision Letter of the Board of Commissioners of PT Angkasa Pura II (Persero) No. KEP.479/OM.006/APII-2008 dated 12 December 2008, the division of duties among Commissioners are as follows:

Suyatno Harun, Komisaris: bertugas melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan Bidang Keuangan, Akuntansi dan Audit. Tirta Hidayat, Komisaris: bertugas melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Kebijakan Nominasi & Remunerasi dan Good Coorporate Governance (GCG). Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan remunerasi dan fasilitas yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dalam Risalah Rapat RUPS Angkasa Pura II Nomor : RIS-31/D3-MBU/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang persetujuan laporan tahunan, pengesahan perhitungan tahunan dan penggunaan laba bersih tahun buku 2007. Ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2008, remunerasi Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Komisaris Utama 40%, anggota Komisaris 36% dan Sekretaris Dewan Komisaris 15%, dari gaji Direktur Utama.

Operational Review

M. Iksan Tatang, Komisaris: bertugas melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan Bidang Operasi, Teknik, Teknologi Informasi dan Kebijakan Manajemen Risiko.

Suratto Siswodihardjo, Commissioner: responsible to supervise and provide direction to the Board of Directors in the management of the Company in aspects of Business Development, Commercial and Legal. M. Iksan Tatang, Commissioner: responsible to supervise and provide direction to the Board of Directors in the management of the Company in aspects of Operations, Engineering, Information Technology, and Risk Management policies. Suyatno Harun, Commissioner: responsible to supervise and provide direction to the Board of Directors in the management of the Company in aspects of Finance, Accounting and Audit.

Governance Report

Suratto Siswodihardjo, Komisaris : bertugas melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan Bidang Pengembangan Usaha, Komersial dan Hukum.

Sutanto, President Commissioner: responsible for the coordination of all activities related to the supervisory duties of the Board of Commissioners and to provide direction to the Board of Directors related to the management of the Company.

Tirta Hidayat, Commissioner: responsible to supervise and provide direction to the Board of Directors in the management of the Company in aspects of Human Resources Empowerment, Nomination & Remuneration policies, and Good Corporate Governance (GCG). Members of the Board of Commissioners are entitled to receive remunerations and facilities, in the amount and type as determined in the Minutes of the GMS of Angkasa Pura II No. RIS-31/D3-MBU/2008 dated 3 July 2008, concerning the approval of the annual report, the ratification of the annual accounts, and the appropriation of net income in fiscal 2007.

MD&A

Sutanto, Komisaris Utama : bertugas mengkoordinasikan semua pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan.

Our Services

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Introduction


It was determined that starting from 1 January 2008, the remuneration for the Board of Commissioners and the Secretary of the Board is as follows: the President Commissioner 40%, Commissioner 36%, and the Secretary of the Board 15%, of the salary of the President Director.


69


Kehadiran Pada Rapat

Nama Name

Meeting Attendance Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Jumlah Rapat Total Meeting

14

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi BoC and BoD Meeting Jumlah Rapat Total Meeting

14

Komisaris Sutanto

8

8

M. Iksan Tatang

14

12

Suyatno Harun

12

9

Suratto Siswodihardjo

13

10

8

4

Tirta Hidayat

Selama tahun 2008, Komisaris menyelenggarakan Rapat Rutin sebanyak 14 kali dan Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 14 kali juga. Rapat Komisaris merupakan forum dan sekaligus mekanisme bagi pengambilan keputusan Komisaris secara kolektif. Komisaris juga mengadakan rapat dengan dengan Direksi untuk membahas kinerja Angkasa Pura II.

Throughout 2008, the Board of Commissioners conducted 14 routine meetings as well as 14 joint meetings with the Board of Directors. Meetings of the Commissioners represent a forum and mechanism for collective decision making by the Commissioners. The Commissioners also meet with the Board of Directors to discuss the performance of Angkasa Pura II.

Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh seorang Komisaris yang diangkat oleh Komisaris Utama.

The Board of Commissioners establishes the Audit Committee and the Risk Management Committee, chaired by a Commissioner appointed by the President Commissioner.

Selama tahun 2008, Dewan Komisaris Angkasa Pura II mengikuti berbagai pelatihan, seminar, konferensi di dalam dan luar negeri baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara, diantaranya mengenai Good Corporate Governance, manajemen, keuangan dan kebandarudaraan, seperti mengikuti IIA International Conference 2008 & On Site Learning di San Fransisco, USA. Dalam menjalankan tugas, Komisaris dibantu oleh Sekretaris Komisaris. Sekretaris Komisaris membantu Komisaris dalam hal penyiapan bahan rapat Komisaris, pengumpulan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Komisaris, dan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Komisaris dan Direksi.

Throughout 2008, members of the Board of Commissioners attended a variety of training courses, seminars and conferences in the country or abroad, as participants or guest speakers, on aspects of Good Corporate Governance, management, finance and airport management, including the IIA International Conference 2008 and On Site Learning at San Fransisco, USA. In discharging its duties, Commissioners is assisted by the Secretary of the Board. The Secretary of the Board assists the Commissioners to prepare the materials for Commissioner meetings, materials and information relevant to the duties of the Commissioners, and to coordinate with the Corporate Secretary on issues related to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS Direksi Angkasa pura II terdiri atas 6 (enam) orang, seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur, yang diangkat melalui Kementerian Negara BUMN berdasarkan RUPS.

70


The Board of Directors of Angkasa Pura II comprises 6 (six) members, namely one President Director, one Deputy President Director and 4 (four) Directors, appointed by a decree of the State Minister for SOE in a GMS.


Our Services Operational Review

Duties and responsibilities of the Board of Directors: 1. To execute their duties in accordance with prevailing regulations and laws. 2. To provide their energy, minds and attention at all times in managing the company and to be fully responsible for the performance of the company. 3. To coordinate, supervise and lead the management of the company in addition to the duties and responsibilities of each respective Director in accordance with the interest and objectives of the company. 4. To formulate the Long-Term Business Plan (RJPP) and the Work Plan and Budget (RKAP) of the company to increase the accountability of Directors and the management in the use of resources and company funds to achieve the intended objectives as well as the increase in value or growth and productivity in the long-term horizon. 5. To implement and monitor the RJPP/RKAP 6. To formulate a Statement of Corporate Intent (SCI), which represents a statement of commitment on the part of the management of the company towards the realization of common aspirations of all stakeholders and especially the shareholders and members of the organization, in line with vision and mission of the company, and in the best way possible. 7. To implement risk management policies. 8. To establish operational policies and to determine a clear and balanced success parameters in terms of financial and non-financial aspects towards the achievement of the company’s objectives, vision and mission. 9. To consider the interests of stakeholders in accordance with ethical values and prevailing laws and regulations. 10. To establish clear definition of managerial duties, responsibilities and authority at each managerial level.

Governance Report

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah: 1. Menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku; 2. Menggunakan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh waktu dalam mengelola perusahaan dan memikul tanggung jawab penuh terhadap pencapaian kinerja perusahaan; 3. Mengkoordinasi, mengawasi dan memimpin manajemen perusahaan di samping tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan; 4. Menyusun RJPP dan RKAP untuk meningkatkan akuntabilitas Direksi dan manajemen dalam menggunakan sumber daya dan dana perusahaan ke arah pencapaian hasil serta peningkatan nilai/ pertumbuhan dan produktivitas perusahaan dalam jangka panjang; 5. Pelaksanaan dan Monitoring RJPP/RKAP; 6. Merumuskan Kehendak Perusahaan (Statement of Corporate Intent/SCI) yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan komitmen dari manajemen perusahaan untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama yang diharapkan oleh semua stakeholder, khususnya para pemegang saham dan anggota perusahaan, yang selaras dengan visi dan misi perusahaan, serta direalisasikan dengan cara-cara yang terbaik; 7. Menerapkan kebijakan manajemen risiko; 8. Menetapkan kebijakan operasional perusahaan serta menetapkan ukuran keberhasilan yang jelas dan berimbang baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian tujuan, misi dan visi perusahaan; 9. Memperhatikan kepentingan stakeholder sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 10. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan/level;

The Board of Directors is the company’s organ with full responsibility over the management of the company, as well as to represent the company in and outside the court of law. With a view to this extraordinary authority, the Board of Directors is in turn accountable to the GMS to lead and manage the company with good intention and full responsibility in the interest and towards the objectives of the company.

MD&A

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mengingat kewenangannya yang luar biasa itu, maka ada timbal balik dari Direksi kepada RUPS untuk menjaga keseimbangan yaitu dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.

Introduction


71


11. Memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Komisaris antara lain mengenai mutasi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, pelaksanaan SMK3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi; 12. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi; 13. Melakukan pendalaman pengetahuan dengan tujuan untuk menjamin agar Direksi tetap mengikuti perkembangan baru dalam industri penerbangan; 14. Menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dan pelaporan lainnya sesuai permintaan dari Pemegang Saham; 15. Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir; 16. Menginformasikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain dalam Laporan Tahunan; 17. Membantu dan memberi dukungan sepenuhnya kepada Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan koreksi ataupun tindak lanjut atas hasil temuan Internal Audit; 18. Mengkaji, menyepakati dan memantau kesesuaian perilaku kerja seluruh jajaran perusahaan terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini; 19. Dengan persetujuan Komisaris, mengajukan kepada RUPS, calon-calon auditor eksternal yang dipilih melalui proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku; 20. Mempersiapkan rencana pemanfaatan laba bersih perusahaan dan menyiapkan rekomendasi pembagian dividen interim maupun dividen final kepada Komisaris untuk diteruskan kepada para pemegang saham dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dengan sumber dana internal;

11. To provide accurate and relevant information concerning the execution of its duties to the Commissioners, including with regards to change in senior management positions, human resources development programs, accountability of risk management, implementation of health, safety and environment management system, and performance of information technology infrastructure. 12. To develop and utilize information technology systems. 13. To engage in knowledge improvement in order to ensure that the Board of Directors is in step with the latest developments in the aviation industry. 14. To prepare on time submission of regular reports in accordance with prevailing regulations, and other reports as requested by the Shareholders. 15. The Board of Directors shall submit the Annual Report to the GMS within 5 (five) months after the end of the fiscal year. 16. To disclose shareownership at other companies by themselves and/or their family members in the Annual Report. 17. To assist and support the Internal Audit unit in the execution of its function, and to perform corrective or follow-up actions on the findings of the Internal Audit. 18. To review, approve and monitor the work behavior of the entire organization in terms of the Code of Conduct that forms an integral part of the Guideline for Good Corporate Governance. 19. To propose to the GMS, with the approval of the Board of Commissioners, candidates for external auditors selected through a selection process in accordance with prevailing regulations. 20. To prepare plans for net income utilization and recommendation for distribution of interim and final dividends to the Commissioners to be forwarded to the Shareholders, taking into consideration the ability of the company to grow and expand by relying on internally generated cash flows.

Pembagian Tugas Direksi Division of duties among Directors Direktur Utama bertugas: • Menjalankan tugas-tugas Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS. • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh Direktur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengawasan internal perusahaan.

72


Duties of the President Director: • Perform the corporate duties in accordance with the Article of Association and any other duties as assigned by the resolutions of the General Meeting of Shareholders. • To coordinate the implementation of policies of the Board of Directors by its members and to manage the implementation of internal control mechanism.

Para Direktur bertugas: • Memberikan masukan, pertimbangan atau saran-saran untuk penetapan kebijakan atau keputusan Direksi yang berlaku secara korporat kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. • Menetapkan keputusan atas nama Direksi sesuai bidang kewenangan masing-masing. • Bertindak atas nama Direksi untuk bidangnya masingmasing. • Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan tata laksana direktorat yang dipimpinnya. Anggota Direksi berhak untuk mendapatkan remunerasi dan fasilitas yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dalam Risalah Rapat RUPS Angkasa Pura II Nomor : RIS-31/ D3-MBU/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang persetujuan laporan tahunan, pengesahan perhitungan tahunan dan penggunaan laba bersih tahun buku 2007. Ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2008, Remunerasi Direktur Utama sebesar Rp 40.000.000 per bulan, sedangkan untuk wakil Direktur Utama 95%, dan anggota Direksi 90%, dari gaji Direktur Utama.

Operational Review

Our Services

Duties of the Deputy President Director: • Perform the corporate duties in accordance with the Article of Association and any other duties as assigned by the resolutions of the General Meeting of Shareholders. • To coordinate the implementation of policies of the Board of Directors by its members. • To provide input, considerations or suggestions to the President Director regarding any corporate policies or decisions to be made by the Board of Directors. • To supervise the operational activities of the Corporate Secretary, Legal Affairs, and Corporate Safety and Risk units, and to undertake strategic decision making in aspects of Airport Services, Routine Revenues, Exploitation, and General and Administration. Duties of the Directors: • To provide input, considerations or suggestions to the President Director and the Deputy President Director regarding any corporate policies or decisions to be made by the Board of Directors. • To make decisions on behalf of the Board of Directors in their respective field of authority. • To act on behalf of the Board of Directors in their respective field of authority. • To lead and manage all activities and procedures at their respective directorates.

Governance Report

Wakil Direktur Utama bertugas: • Menjalankan tugas pokok perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS. • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur. • Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran untuk penetapan kebijakan atau keputusan Direksi yang berlaku secara korporat kepada Direktur Utama. • Melakukan pembinaan kegiatan operasional unit Corporate Secretary, unit Legal Affairs, unit Corporate Safety and Risk, serta pengambilan keputusan strategis sesuai kewenangannya dalam bidang Airport Services, bidang Pendapatan Rutin, bidang Eksploitasi, serta bidang Administrasi dan Umum.

• To supervise the operational activities of the Internal Audit unit and the Research, Development, Planning & Information Technology unit, and to undertake strategic decision making in aspects of Air Traffic Services, Business Development, Investment, and Human Resources Development.

Members of the Board of Directors are entitled to receive remunerations and facilities, in the amount and type as determined in the Minutes of the GMS of Angkasa Pura II No. RIS-31/D3-MBU/2008 dated 3 July 2008, concerning the approval of the annual report, the ratification of the annual accounts, and the appropriation of net income in fiscal 2007. It was determined that starting from 1 January 2008, the remuneration for the President Director is Rp 40,000,000 per month, while the Deputy President Director receives 95%and the other Directors 90%, of the salary of the President Director.


MD&A

• Melakukan pembinaan kegiatan operasional unit Internal Auditor dan Unit Research, Development, Planning & Information Technology serta pengambilan keputusan strategis sesuai kewenangannya dalam bidang Air Traffic Services, bidang Pengembangan Usaha, bidang Investasi, dan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Introduction


73


Kehadiran Dalam rapat per 1 Januari 2008

Nama Name

Meeting Attendance as of 1 January 2008 Rapat Direksi Board of Directors Meeting Jumlah Rapat Total Meeting

Edie Haryoto

12

Jumlah Rapat Total Meeting

12

4

S. Tulus Pranowo

6

4

Tommy Soetomo

9

4

Endang Dwi Suryani

7

4

4

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-04/ MBU/2008 tanggal 4 Januari 2008, I Gusti Made Dhordy diberhentikan dari jabatannya dan untuk sementara tugas-tugas sehari-hari Direktur Operasi dan Teknik ditunjuk PH. Direktur Operasi dan Teknik berdasarkan Instruksi Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor: INS.01.03.01/00/12/2007/141 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura II (Persero).

In accordance with Decree of the Minister for SOE No. KEP-04/MBU/2008 dated 4 January 2008, I Gusti Made Dhordy was dismissed from his position, and the duties of the Director for Operations & Engineering were temporarily served by the Acting Director for Operations & Engineering based on Instruction of the Board of Directors of Angkasa Pura II No. INS.01.03.01/00/12/2007/141 concerning the Appointment of Acting Director for Operations & Engineering of PT Angkasa Pura II (Persero).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Nomor: KEP-70/MBU/2008 tanggal 22 April 2008 bertempat di Jakarta, tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, Menteri Negara BUMN selaku RUPS PT Angkasa Pura II mengangkat seorang Wakil Direktur Utama, Rinaldo J. Aziz dan mengangkat Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, Robert Daniel Waloni. Dan juga mengalihkan penugasan S. Tulus Pranowo yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-25/MBU/2004 tanggal 10 Maret 2004 dari jabatannya sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Operasi dan Teknik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

Based on the Decree of the State Minister for SOE No. KEP70/MBU/2008 dated 22 April 2008 in its capacity as the General Meeting of Shareholders of PT Angkasa Pura II (Persero) in Jakarta, concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, the State Minister for SOE in its capacity as the General Meeting of Shareholders of PT Angkasa Pura II has appointed Rinaldo J. Aziz as Deputy President Director, and appointed Robert Daniel Waloni as Director for Commercial & Business Development. The Decree also re-assigned S. Tulus Pranowo from his post as Director for Commercial & Business Development based on Decree of the State Minister for SOE No. KEP-25/MBU/2004 dated 10 March 2004, to the post of Director for Operations & Engineering of PT Angkasa Pura II (Persero).

Kehadiran Dalam Rapat per 30 April 2008

Meeting Attendance as of 30 April 2008

Nama Name

74

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi BoC and BoD Meeting

Rapat Direksi Board of Directors Meeting Jumlah Rapat Total Meeting

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi BoC and BoD Meeting 29


Edie Haryoto

26

5

Rinaldo J. Aziz

26

4

S. Tulus Pranowo

22

6

Tommy Soetomo

24

4

Robert D. Waloni

24

5

Endang Dwi Suryani

25

4


10

Selama tahun 2008, Direksi Angkasa Pura II mengikuti berbagai pelatihan, seminar, konferensi di dalam dan luar negeri baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara, diantaranya mengenai Good Corporate Governance, manajemen, keuangan dan kebandarudaraan. Selain itu juga melakukan studi banding ke bandara-bandara internasional di kawasan Eropa dan Asia Pasifik.

Our Services

The Shareholders evaluate the performance of the Directors, collectively as well as individually, through the GMS mechanism. Performance evaluation of individual Director is conducted by the Board of Commissioners who discusses the results of its evaluation with the respective Director, and submitted to the GMS for review and consideration.

Operational Review

Pemegang Saham menilai kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme RUPS. Penilaian individual untuk tiap anggota Direksi dilakukan oleh Komisaris dan membahas hasil penilaiannya dengan anggota Direksi yang bersangkutan serta dilaporkan kepada RUPS untuk ditelaah dan dipertimbangkan.

A written notice for a meeting of the Directors is served by the Corporate Secretary, along with the date, time, venue and agenda of the meeting. The Corporate Secretary prepares the agenda and other necessary support materials for the meeting, to be provided to the Directors and other personnel invited to attend the respective meeting.

Throughout 2008, members of the Board of Directors of Angkasa Pura II attended a variety of training courses, seminars and conferences, in the country as well as abroad, as participant or guest speakers, on aspects of Good Corporate Governance, management, finance and airport management. In addition, they also conducted field comparison studies at international airports in Europe and Asia-Pacific region.

Governance Report

Undangan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan dan disampaikan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat. Sekretaris Perusahaan menyiapkan agenda rapat dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, untuk disampaikan kepada Direksi dan anggota perusahaan lain yang diundang untuk menghadiri rapat.

The Board of Directors conducts routine meetings each week with a previously established agenda to discuss current issues. Meetings of the Directors represent a forum and mechanism for collective decision making by the Directors involving other personnel of Angkasa Pura II. The Directors are also present in joint meetings of the Board of Commissioners and Directors.

MD&A

Direksi mengadakan rapat rutin setiap minggu yang dilaksanakan untuk membahas permasalahan dengan agenda yang ditetapkan sebelumnya. Rapat Direksi merupakan wahana dan sekaligus mekanisme bagi pengambilan keputusan Direksi secara kolektif yang melibatkan jajaran lain dalam Angkasa Pura II. Direksi hadir dalam setiap Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.

Introduction



75


SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Direksi dengan Manajemen, Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil perusahaan dalam berhubungan dengan stakeholders yang berkaitan dengan perusahaan.

The Corporate Secretary serves a liaison function between the Directors and the management, Commissioners, and Shareholders, and represents the company in the communication with stakeholders related to the company.

Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab langsung oleh/kepada Direktur Utama dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama secara berkala.

The Corporate secretary is appointed and dismissed by, and is directly responsible to, the President Director, and reports regularly on its activities to the President Director.

Dalam menjalankan aktivitasnya Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan Pemegang Saham a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pra RUPS; b. Melakukan perencanaan dan penyelenggaraan RUPS baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham; c. Membuat dan mendokumentasikan risalah RUPS yang mencantumkan dinamika rapat dan perbedaan pendapat serta menyediakannya bila diminta oleh Pemegang Saham; d. Menyiapkan Daftar Pemegang Saham baik perusahaan, anak perusahaan maupun afiliasinya. 2. Berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundangundangan a. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan dan pengungkapan yang berlaku dalam laporan tahunan; b. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal maupun eksternal perusahaan; c. Mengkoordinasikan kepatuhan atas pelaksanaan GCG di lingkungan perusahaan. 3. Berkaitan dengan stakeholder a. Menjadi penghubung antara Direksi dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan; b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan; c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk membentuk citra (image) perusahaan; d. Melakukan koordinasi atas program-program CSR perusahaan; e. Mengelola dan memutahirkan informasi dalam website perusahaan melalui koordinasi dengan unit fungsional terkait.

76


In performing its activities, the Corporate secretary has the following duties and responsibilities: 1. With respect to the Shareholders a. To coordinate the pre GMS activities; b. To plan for and to organize the GMS, annual as well as extraordinary GMS, or other meetings with the Shareholders; c. To prepare and to document the minutes of the GMS, noting all the proceedings as well as difference in opinion, and to provide them if required by the Shareholders; d. To prepare the Register of Shareholders of the company, its subsidiaries and affiliate companies. 2. With respect to issues of regulatory compliance a. To ensure that the company has complied with transparency and information disclosure requirements in the annual report of the company; b. To sort out the relevant information for internal as well as external publication or circulation; c. To coordinate issues of compliance to GCG implementation within the company. 3. With respect to stakeholders a. To liaise between the Board of Directors and other stakeholders of the company; b. To serve the public and other parties regarding any request for information related to the condition of the company; c. To prepare and organize company activities involving external parties with a view towards developing the corporate image; d. To coordinate the company’s CSR programs; e. To maintain and update the information in the company’s website through coordination with the related functional units.

Sudaryanto – Sekretaris Perusahaan Lahir pada tahun 1956 di Kebumen – Jawa tengah. Lulus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas DR. Moestopo (Beragama) Jakarta pada tahun 1988 dan memperoleh gelar Master of Science dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Pernah menduduki sejumlah jabatan penting diantaranya yaitu Sekretaris Dewan Komisaris pada tahun 2002 dan Kepala Bidang Umum PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2004. Menjabat sebagai Corporate Secretary sejak tahun 2006 sampai sekarang. Pernah mengikuti berbagai seminar dan konferensi di dalam negeri diantaranya yaitu Marcus Evans 2nd Annual Corporate Governance Conference, Indonesian Society of Commissioners di Jakarta dan Forum Himpunan BUMN di Yogyakarta.

Sudaryanto – Corporate Secretary Born in 1956 in Kebumen – Central Java. Graduated from the Faculty of Social and Political Science of DR Moestopo University (Religious) Jakarta in 1988, and obtained a Master of Science degree from Indonesia University in 2002. Previously held several important positions including as Secretary of the Board in 2002 and Head of General Affairs at Soekarno-Hatta Airport branch office in 2004, before promoted to the post of Corporate secretary in 2006 up to the present. Participated in a variety of seminars and conferences in the country, including the Marcus Evans 2nd Annual Corporate Governance Conference, Indonesian Society of Commissioners in Jakarta, and Forum for SOE Association in Yogyakarta.


Our Services

Brief Profile

Operational Review

Riwayat Hidup Singkat

Governance Report

4. With respect to the Corporate Secretariat function a. To coordinate meetings of the Shareholders, Commissioners and Directors or meetings with other parties related to strategic issues concerning the company; b. To prepare the notice, schedule, agenda, materials and minutes of meetings, noting the proceedings and ratification of the minutes of meetings, and its distribution to the relevant parties; c. To document the minutes of meetings and provide them if requested by Commissioners or Directors; d. To coordinate with branch offices regarding information related to the latest condition in branch offices; e. To submit regular management reports and other necessary reports to the Shareholders and Commissioners.

MD&A

4. Sebagai fungsi Sekretariat Perusahaan a. Mengkoordinasikan Rapat Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi ataupun rapat dengan pihak lainnya terkait hal strategis perusahaan; b. Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda, materi dan risalah rapat yang menggambarkan dinamika rapat dan proses pengesahan risalah rapat serta mendistribusikannya kepada pihakpihak terkait; c. Mendokumentasikan risalah rapat dan menyediakannya bila diperlukan oleh Komisaris atau Direksi; d. Melakukan koordinasi dengan kantor cabang perihal informasi yang berkaitan dengan kondisi kantor cabang terkini; e. Mengirimkan laporan manajemen dan laporan lainnya kepada Pemegang Saham dan Komisaris secara berkala.

Introduction


77


ETIKA PERUSAHAAN

COMPANY ETHICS

Kredibilitas dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku Insan Angkasa Pura II dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan perusahaan selain mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan.

Trust and credibility are very much related to the behavior of each personnel of Angkasa Pura II in their interaction with stakeholders. In conducting its activities, the company observes prevailing rules and regulations as well as upholds the highest standards of business norms and ethics. The awareness to abide ethically will contribute to improve and strengthen the positive image of the company.

Pemikiran tersebut menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan untuk mewujudkan Angkasa Pura II sebagai salah satu perusahaan yang disegani dan bermartabat dalam dunia usaha. Wujud dari niat tersebut adalah perumusan pedoman perilaku (code of conduct) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Angkasa Pura II. Angkasa Pura II memiliki komitmen yang kuat terhadap pemangku kepentingan (stakeholder), yang meliputi: 1. Komitmen terhadap Pemegang Saham, dengan memberikan nilai perusahaan yang terbaik dari aspek financial dan non financial; memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu; serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik; 2. Komitmen terhadap Pelanggan, dalam rangka menjaga reputasi, integritas, dan kredibilitas perusahaan serta meningkatkan keharmonisan hubungan perusahaan dengan para pelanggan; 3. Komitmen terhadap insan Angkasa Pura II, dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi insan Angkasa Pura II perusahaan akan memperlakukan insan Angkasa Pura II sebagai anggota perusahaan dengan adil (fair); 4. Komitmen terhadap pemasok/supplier, perusahaan mengelola hubungan dengan jujur dan fair dalam berbisnis dengan pemasok/supplier; 5. Komitmen terhadap Mitra Usaha, hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha dilandasi prinsip kesetaraan, transparan, serta etika bisnis; 6. Komitmen terhadap Mitra Kerja, dengan senantiasa melakukan kordinasi untuk menjaga kepentingan perusahaan dan memberikan akses secara proporsional untuk kelancaran pelaksanaan tugas mitra kerja; 7. Komitmen terhadap Anak perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, dengan senantiasa melakukan pembinaan dan memberikan penghargaan serta menjaga kemandirian (independensi) anak perusahaan dan perusahaan afiliasi dalam mengembangkan usaha secara keseluruhan;

78


This line of thinking provides a firm base for Angkasa Pura II to position itself as a leading and respected company in the business circles. To achieve this, the company formulates a code of conduct that regulates policy on ethical values that are stated explicitly as a standard guideline regulating the behavior of each personnel of Angkasa Pura II. Angkasa Pura II has a firm commitment to uphold the interests of all its stakeholders, comprising the following: 1. Commitment to the Shareholder, to create the best value for the company in terms of financial and nonfinancial aspects; provide comprehensive, accurate, and timely reports; and implement good corporate governance practices; 2. Commitment to Customers, in order to maintain company reputation, integrity and credibility, as well as in enhancing the relationship between the company and its customers; 3. Commitment to Employees of Angkasa Pura II, in which the company strives to treat all of its employees in a fair manner in order to create a relationship that will promote the quality and intensity of employee engagement in the company; 4. Commitment to Suppliers, in which the company engage in a fair and honest business relationship with it suppliers; 5. Commitment to Business Partners, in which the relationship between the company and its business partners is based on fairness, transparency and good business ethics; 6. Commitment to Work Partners, through good coordination to protect the interests of the company while providing proportional access to facilitate the duties of work partners; 7. Commitment to Subsidiaries and Affiliates, through direction and appreciation while maintaining the independency of subsidiaries and affiliates to develop their businesses;

Pada tahun 2007, Angkasa Pura II telah menerbitkan buku Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang langsung disosialisasikan ke seluruh karyawan di kantor-kantor cabang Angkasa Pura II. Buku Pedoman Perilaku yang memuat pernyataan komitmen seluruh karyawan Angkasa Pura II tersebut juga telah ditandatangani oleh seluruh karyawan pada tahun 2008 sebagai komitmen pribadi untuk mematuhi Code of Conduct yang didokumentasikan di Unit Corporate Secretary.

In 2007, Angkasa Pura II published a Code of Conduct document that has been presented to employees at all branch offices of Angkasa Pura II. The Code of Conduct also contains a statement of intent signed by all employees in 2008 as documented and kept by the Corporate Secretary Unit, signifying the personal commitment of each employee to comply with the Code of Conduct.

INTERNAL AUDITORS

INTERNAL AUDIT

Internal Auditors dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan, sebagai mitra, konsultan, dan katalis.

Internal Audit is established to assist the President Director in performing investigations and assessing the control, management and its implementation, as well as providing recommendations for improvement, functioning as partner, consultant and catalyst.

Sebagai mitra, Internal Auditors mempunyai kedudukan yang sama dengan unit kerja lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai konsultan internal, Internal Auditors memberi masukan dalam proses penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, dengan melakukan review, kajian dan memberikan saran perbaikan setelah melalui diskusi dengan unit kerja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai katalis, Internal Auditors berperan sebagai media penghubung antara risk owner (audittee) dengan unit Pembina, terutama dengan Direksi.

As partner, Internal Audit has the same position as other work units towards the achievement of the company’s objectives. As an internal consultant, Internal Audit provides input on policy, system and procedure formulation processes, by carrying out reviews and studies and suggestion for improvement, following direct as well as indirect discussion with the respective work unit. As catalyst, Internal Audit functions as an intermediary between the risk owner (auditee) and the supervising unit, especially the Board of Directors.

Internal Auditors berada langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Direktur Utama memberikan kewenangan penuh dan memadai pada Internal Auditors untuk melaksanakan tugasnya.

Internal Audit is placed directly under the President Director to ensure independency from operating activities or the work unit being audited. The President Director provides adequate authority to Internal Audit to carry out its duties.



These commitments and the consistent implementation of the code of conduct by all personnel at Angkasa Pura II will lead to a conducive environment towards achieving the company’s vision and mission statements.

Governance Report

Dengan komitmen dan konsistensi dalam menerapkan pedoman perilaku oleh seluruh insan Angkasa Pura II akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pencapaian visi dan misi perusahaan.

8. Commitment to the Government, by conducting business in a professional manner, complying with applicable laws, regulations and government policies related to the company’s business activities, and ethical conduct in relationships with government institutions; 9. Commitment to Society and the Environment, through the implementation of corporate social responsibility in the interest of Good Corporate Citizenship.

MD&A

8. Komitmen terhadap Pemerintah, dengan menjalankan bisnis secara profesional dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan perundangundangan, dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan aktivitas usaha perusahaan dan berperilaku etis dalam berhubungan dengan instansi pemerintah; 9. Komitmen terhadap Masyarakat dan Lingkungan, dengan mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud Good Corporate Citizenship.

Introduction


79


Internal Auditors melaksanakan tugasnya melalui evaluasi pengendalian internal, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan operasional, pemeriksaan manajemen, pemeriksaan kontrak, pemeriksaan sistem informasi, pengembangan kualitas internal, dan hubungan dengan entitas luar. Tugas dan tanggung jawab Internal Auditors meliputi : 1. Menilai kinerja unit kerja dan melakukan pemantauan untuk memberikan informasi dini (early warning system) kepada Direktur Utama bila terjadi penurunan kinerja; 2. Menguji dan menilai kehandalan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya; 3. Memberikan masukan bagi efektivitas penerapan sistem pengendalian mutu dan peningkatan yang diperlukan dengan menjadikan sasaran mutu unit kerja sebagai salah satu kriteria dalam melakukan audit; 4. Meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan; 5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas para pelaksana dan menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan; 6. Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam kaitannya dengan biaya dan jadwal audit; 7. Melakukan audit pada semua unit kerja perusahaan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif; 8. Meyakinkan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dengan baik; 9. Meyakinkan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Memastikan bahwa semua unit kerja telah mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur perusahaan; 11. Melakukan tugas lain yang diberikan Komisaris yang berkaitan dengan fungsi Komisaris dalam fungsi sebagai pengawasan; 12. Mengkoordinir pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dan memastikan tindakan yang tepat telah dilakukan oleh unit kerja; 13. Melakukan audit khusus (special review) pada unit kerja yang diperlukan berdasarkan arahan Direktur Utama; 14. Memfasilitasi audit keuangan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal;

80


Internal Audit carries out its duties by conducting evaluation on internal control, financial audit, compliance audit, operational audit, management audit, contract audit, information system audit, development of internal quality, and relations with external entities. Duties and responsibilities of Internal Audit are: 1. To assess and monitor the performance of work units, as an early warning system to inform the President Director in the event of a decline in performance; 2. To analyze and evaluate the reliability, adequacy and utilization of accounting control, financial control and other control mechanism; 3. To provide input towards the effective implementation of internal control systems and their improvements, using the quality targets of the work units as a criteria for audit work on the respective units; 4. To improve the quality of information disclosure in financial statements; 5. To assess the quality of work of field staff, and enforce organizational discipline and control to prevent frauds and deviations; 6. To identify activities to be audited, and to evaluate and assess the risk level of those activities including in consideration of audit costs and scheduling; 7. To perform an audit on all work units of the company to ensure that all activities are carried out in an economical, efficient and effective manner; 8. To ensure that the company has properly identified and managed its risk exposures; 9. To ensure that the company has complied with all relevant laws and regulations; 10. To ensure that all work units have complied with the company’s policies and procedures; 11. To undertake other duties as assigned by the Board of Commissioners related to the supervisory function of the Board of Commissioners; 12. To coordinate the monitoring of follow-up action on audit findings and to ensure that the appropriate measures have been taken by the work unit; 13. To conduct a special review on work units as necessary based on the direction of the President Director; 14. To facilitate the process of financial audit by external auditors;

Untuk menjaga kualitas hasil audit, Internal Auditors melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi Auditor Internal, Kode Etik Profesional, serta Pedoman Kerja Internal Auditors, meliputi: 1. Perencanaan audit dan pengendalian anggaran; 2. Penilaian kualitas pengendalian internal; 3. Pelaksanaan pengawasan; 4. Pemantauan pengendalian mutu audit; 5. Pemantauan tindak lanjut hasil audit.

To maintain the quality of audit work, Internal Audit perform its work on the basis of Internal Audit Professional Standards, professional code of ethics, and Internal Audit Work Manual, covering: 1. Audit work plan and budget control plan; 2. Quality assessment on internal control; 3. Implementation of control supervision; 4. Monitoring of audit quality control; 5. Monitoring of follow-up actions on audit findings.

Internal Auditors bersama fungsi terkait melakukan internal control assessment berbasis risiko yang akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan rencana perbaikan proses bisnis, metodologi dan prosedur audit.

Internal Audit, together with the related functions, conduct a risk-based internal control assessment that will be used as a basis in formulating plans for the improvement of business processes, methodologies and audit procedures.

Internal Auditors melakukan pemantauan secara intensif atas pelaksanaan tindak lanjut dari temuan hasil audit Internal Auditors dan Auditor Eksternal dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala. Semua Internal Auditors diwajibkan mengikuti pelatihanpelatihan profesional untuk melengkapi sertifikasi guna memenuhi standar yang dibutuhkan Angkasa Pura II. Head of Internal Auditors dan Supervisor Internal Auditors memperoleh pelatihan di bidang profesi dan manajerial yang memadai agar dapat mengelola satuan yang dipimpinnya dengan baik.

Operational Review

In carrying out its duties, Internal Audit is guided by code of ethics, auditing norms, the Internal Audit Charter, and other regulations pertaining to Internal Audit, as well as upholds the principles of objectivity, confidentiality, meticulousness, and prudence.

Governance Report

Dalam menjalankan tugasnya Internal Auditors berpedoman kepada kode etik, norma-norma audit, Piagam Internal Auditors, peraturan lainnya yang berkaitan dengan Internal Auditors dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip objektivitas, kerahasiaan, ketelitian dan kehati-hatian.

Our Services

15. To monitor and assess the adequacy of follow-up measures on the audit findings by Internal Audit and external auditors, and to make a report to the President Director; 16. To facilitate the implementation of GCG practices within the company, and to provide information and/or inspection reports to such other parties that requested them, with the permission of the President Director.

Internal Audit conducts intensive monitoring on the implementation of follow-up measures of audit findings by Internal Audit and external auditors, and submits regular reports to the President Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee. All internal auditors are required to attend professional training towards professional certifications to comply with standards required by Angkasa Pura II. The Head of Internal Audit and Supervisor of Internal Audit also receive adequate training in profession and managerial skills to ensure the capability of managing the Internal Audit unit.


MD&A

15. Memonitor dan menilai kecukupan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit Internal Auditors dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Direktur Utama; 16. Memfasilitasi penerapan praktik GCG di lingkungan perusahaan dan menyediakan informasi dan/atau laporan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas ijin Direktur Utama.

Introduction


81


AUDITOR EKSTERNAL

EXTERNAL AUDITOR

Auditor Eksternal atau Akuntan Publik melakukan audit laporan keuangan atas laporan keuangan perusahaan untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The External Auditor or Public Accountant performs a financial report audit on the Company’s financial statements and provides and objective and independent opinion regarding the fairness, accuracy and compliance of the Company’s financial statements with the accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as other applicable laws and regulations.

Tahun 2008, Angkasa Pura II menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan - Izin Akuntan Publik Nomor 02.1.0798 serta Izin Usaha KAP Nomor KEP-276/KM.6/2004 - sebagai Auditor Eksternal untuk melaksanakan Jasa Audit Umum dan Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atas Laporan Keuangan tahun Buku 2008 dengan biaya sebesar Rp 610 juta. KAP dimaksud telah menyelesaikan tugasnya dengan tanggal Laporan Audit 16 Maret 2009.

In 2008, Angkasa Pura II appointed the Public Accountant Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Partner – Public Accountant License No. 02.1.0798 and KAP Business License No. KEP-276/KM.6/2004 - as External Auditor to perform a general audit on the Financial Statements for fiscal 2008 and an audit on the Partnership and Community Development program for fiscal 2008 for a fee of Rp 610 million. The KAP has performed its assignment with its Audit Report dated 16 March 2009.

Opini KAP atas Laporan Keuangan Angkasa Pura II yaitu wajar tanpa pengecualian dan Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2008 termasuk dalam kategori AA (SEHAT) dengan total Score 88,50 dari aspek keuangan, operasional dan administrasi. Untuk tingkat pencapaian Key Performance Indicator Perusahaan tahun 2008 adalah sebesar 93,02%. KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan melakukan Audit Umum dan Audit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta evaluasi laporan keuangan tahun buku 2008, selama 1 (satu) periode audit (tahun buku 2008), yang terdiri atas Audit Umum akhir tahun atas laporan keuangan, Audit Ketaatan Perusahaan, Evaluasi atas Kinerja Keuangan, memeriksa Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Evaluasi atas Kinerja PKBL. Tahun 2007, Angkasa Pura II menunjuk KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang sebagai Auditor Eksternal untuk melaksanakan Jasa Audit dan Evaluasi Laporan Keuangan tahun buku 2007 dengan biaya sebesar Rp 470 juta. Dan tahun 2006, Angkasa Pura II menunjuk KAP Hendrawinata Gani & Rekan sebagai Auditor Eksternal untuk melaksanakan Jasa Audit dan Evaluasi Laporan Keuangan tahun buku 2006 dengan biaya sebesar Rp 418 juta.

82


The KAP gave a fair opinion to the Financial Statements of Angkasa Pura II. The Company achieved a rating of AA (Healthy) in the company soundness assessment in 2008 in terms of financial, operating, and administrative aspects, with a total score of 88.50. Meanwhile, in terms of Key Performance Indicators (KPI), the Company in 2008 achieved 93.02% of target. KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Partner performed the general audit and audit on the Partnership and Community Development (PKBL) program and evaluation on the financial statements for 1 (one) audit period (fiscal year 2008), comprising of year-end general audit on the financial statements, compliance audit, evaluation on financial performance, audit on the management of the PKBL, and evaluation of the performance of PKBL. In 2007, Angkasa Pura II appointed KAP Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang as external auditor to perform the audit and evaluation of financial statements for fiscal 2007 with a fee of Rp 470 million. In 2006, Angkasa Pura II appointed KAP Hendrawinata Gani & Partner as external auditor to perform the audit and evaluation of financial statements for fiscal 2006 with a fee of Rp 418 million.

Komite Audit Angkasa Pura II terdiri dari seorang Ketua yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris yaitu Suyatno Harun dan 2 (dua) orang tenaga profesional dari luar Angkasa Pura II, sebagai anggota, yaitu Agung Suprananto dan Israful Hayat yang diangkat sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.511/KP.1013.3/ AP II-2007 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 351.1/ KP.1013.3/AP II-2007 tentang Keanggotaan Komite Audit PT Angkasa Pura II (Persero). Anggota komite dari luar Angkasa Pura II dimaksudkan agar dapat memberikan penilaian yang objektif, karena tidak mempunyai kaitan dengan manajemen baik dalam hal kepemilikan maupun kaitan dengan kegiatan usaha Angkasa Pura II.

The Audit Committee of Angkasa Pura II comprises of a member of the Board of Commissioners, Suyatno Harun, as Chairman, and 2 (two) independent professionals as committee members, namely Agung Suprananto and Israful Hayat, appointed based on Decree of the Board of Commissioners No. KEP.511/KP.1013.3/AP II-2007 concerning the Appointment of Chairman of the Audit Committee and Decree of the Board of Commissioners No. 351.1/KP.1013.3/AP II-2007 concerning the Membership of the Audit Committee of PT Angkasa Pura II (Persero). The external committee members are intended to ensure an objective assessment, having no relation to the management of the company in terms of ownership interest or business activities of Angkasa Pura II.

Komite Audit adalah sebuah komite tetap yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Angkasa Pura II dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja manajemen secara menyeluruh.

The Audit Committee is a permanent committee established by the Board of Commissioners of Angkasa Pura II to assist the Board of Commissioners in its oversight function over the overall performance of the management of the company.

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, terutama yang berhubungan dengan pengawasan terhadap tata kelola Angkasa Pura II, yang meliputi pengawasan terhadap sistem dari proses pelaporan keuangan, proses audit atas laporan keuangan perusahaan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal (internal control) perusahaan dan evaluasi atas kinerja Internal Auditors perusahaan, serta pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

The Audit Committee was established to improve the effectiveness of the duties of the Board of Commissioners, particularly with regards to the supervision of the governance at Angkasa Pura II, involving supervision to systems and process of financial reporting, the audit process on the company’s financial statements, evaluation on implementation of internal control, and evaluation on the performance of the company’s Internal Audit unit, as well as compliance to other prevailing laws and regulations.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi: 1. Menilai hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Internal Auditor maupun Eksternal Auditor dalam rangka pencapaian pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

Our Services

AUDIT COMMITTEE

Operational Review

KOMITE AUDIT

Governance Report

The selection of external auditor was made through a tender process conforming to the Company’s policies on the procurement of goods and services. The external auditor is appointed by the General Meeting of Shareholders and is bound by a work contract/agreement containing the rights and responsibilities of the respective parties. The Internal Audit unit coordinates and facilitates the work of the external auditor. The Audit Committee monitors the effectiveness of audit work and evaluates the performance of the external auditor.

MD&A

Seleksi Auditor Eksternal dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai dengan kebijakan perusahaan di bidang pengadaan barang dan jasa. Auditor Eksternal ditetapkan dalam RUPS dan diikat dengan kontrak/perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Internal Auditors melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Auditor Eksternal untuk terciptanya kelancaran pelaksaan tugas. Komite Audit memantau efektivitas pelaksanaan tugas dan mereview kinerja Auditor Eksternal.

Introduction


The duties and responsibilities of the Audit Committee: 1. To assess the results of audit work performed by Internal Audit or the External Auditors to ensure proper reporting in accordance with generally accepted standards of accounting in Indonesia;


83


2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya; 3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dilakukan Angkasa Pura II, termasuk brosur kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan berkala, forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham; 4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 6. Wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris; 7. Wajib membuat laporan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali yang berisi pokok hasil kerjanya; 8. Wajib membuat laporan khusus yang berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Angkasa Pura II dan disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak tanggal temuan diketahui.

2. To provide recommendations on improvement to internal control systems and implementation by the management; 3. To ensure that adequate reviews have been conducted on information disclosure by Angkasa Pura II, including information on the company’s financial condition, periodic financial statements, forecasts and other financial information submitted to the shareholder; 4. To identify issues that require the attention of the Board of Commissioners; 5. To perform any other duties as assigned by the Board of Commissioners, insofar as it is within the scope of duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations; 6. To report immediately the results of its evaluations to the Board of Commissioners; 7. To submit a report, at least once every 3 (three) months, on a summary of its activities and results; 8. To submit a special report to the Board of Commissioners on any finding that might disrupt the activities of Angkasa Pura II, at the latest within 10 work days following the date of such finding.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya, Komite Audit Angkasa Pura II telah dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang mengikat semua pihak, antara lain memuat tujuan, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Komite Audit. Komunikasi antara Komite Audit dengan Internal Auditor ataupun Eksternal Auditor telah dilaksanakan dengan baik. Komite Audit juga telah melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

In conducting its duties, the Audit Committee is guided by the Audit Committee Charter that binds every parties involved, and among other things contain the objectives, duties, responsibilities and authority of the Audit Committee. Communication between the Audit Committee and Internal Audit as well as external auditors has been properly maintained. The Audit Committee also submits regular reports of its activities to the Board of Commissioners.

Kehadiran dalam Rapat

Meeting Attendance

Nama Name


Suyatno Harun

11

Agung Suprananto

10

Israful Hayat

Rapat-rapat yang dihadiri Komite Audit, yaitu Rapat dengan Dewan Komisaris, Rapat dengan Manajemen (rutin setiap bulan), Rapat dengan Auditor Eksternal (KAP), Rapat dengan Internal Auditor dan Rapat Internal Komite Audit.

84

Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting


14

9

[The Audit Committee also conducts meetings with the Board of Commissioners, routine (monthly) Management meetings, meetings with the External Auditors (KAP), meetings with the Internal Audit, as well as internal Committee meetings.

Operational Review

Our Services

Throughout 2008, the Audit Committee was engaged in the following activities: 1. Providing recommendations to the Board of Commissioners; 2. Reviewing the work program of Internal Audit; 3. Along with the Internal Audit and the Accounting and Budgeting Unit, preparing the selection of External Auditor (KAP) to perform the General Audit and Audit on PKBL of Angkasa Pura II in fiscal 2008; 4. Conducting the procurement process for the services of General Audit and Audit on PKBL of Angkasa Pura II in fiscal 2008; 5. Monitoring the implementation of General Audit and Audit on PKBL by the KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Partners; 6. Reviewing the implementation of General Audit and Audit on PKBL by the KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Partners; 7. Reviewing and evaluating the report of Internal Audit for 2007; 8. Preparing the work program of the Audit Committee for 2009; 9. Monitoring the implementation of audit by Internal Audit at branch offices by conducting visits to the respective branch offices of Angkasa Pura II; 10. Evaluating the Audit Committee Charter; 11. Attending a variety of seminars; 12. Participating in the formulation of the company’s Long-Term Strategic Plan (RJPP).

Governance Report

Selama tahun 2008, Komite Audit telah melakukan kegiatan seperti: 1. Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 2. Review program kerja Internal Auditor; 3. Bersama Internal Auditor, Unit Accounting dan Budgeting melaksanakan persiapan pelaksanaan seleksi Pengadaan Jasa KAP untuk Audit Umum dan Audit PKBL Angkasa Pura II tahun buku 2008; 4. Melaksanakan proses pengadaan jasa Audit Umum dan Audit PKBL Angkasa Pura II tahun 2008; 5. Memantau pelaksanaan Audit Umum dan Audit PKBL oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan; 6. Review atas pelaksanaan Audit Umum dan Audit PKBL oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan; 7. Review/ mengevaluasi atas laporan Internal Auditor tahun 2007; 8. Menyusun Program Kerja Komite Audit tahun 2009; 9. Memantau proses pelaksanaan audit oleh Internal Auditor di kantor-kantor cabang Angkasa Pura II dengan melakukan kunjungan kerja ke kantor-kantor cabang Angkasa Pura II; 10. Mengevaluasi Piagam Komite Audit; 11. Mengikuti berbagai seminar; 12. Turut serta dalam perumusan RJPP perusahaan.

Introduction


Israful Hayat


Brief Profiles

Agung Suprananto - Anggota Komite Audit Bergabung sebagai Anggota Komite Audit Angkasa Pura II pada tahun 2006 sampai sekarang. Lulus Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1991. Pernah menjadi Direktur Keuangan PT Intama Artha Indonusa pada tahun 1999 – 2001 dan juga Direktur Pengembangan Organisasi, Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun yang sama. Memiliki pengalaman dalam pemeriksaan profesi akuntan publik dan pemantauan terhadap pelaksanaan audit khusus yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap BUMN.

Agung Suprananto – Audit Committee member Became a member of the Audit Committee in 2006. A Diploma IV graduate of the State Accounting College (Sekolah Tinggi Akuntansi negara) in 1991. Served as Director of Finance at PT Intama Artha Indonusa in 1999-2001 and Director of Organization Development, the Indonesian Accountant Association, in the same years. Have work experience in public accountant audit profession and the monitoring on special review by Public Accountant Firm for State-Owned Enterprises.


MD&A

Agung Suprananto

85


86

Israful Hayat - Anggota Komite Audit Bergabung sebagai Anggota Komite Audit Angkasa Pura II pada tahun 2006 sampai sekarang. Lulus Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang tahun 1993. Mengikuti berbagai pendidikan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Kontrak Bisnis serta Air Law. Menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan pada tahun 2002 hingga sekarang.

Israful Hayat – Audit Committee member Became a member of the Audit Committee of Angkasa Pura II in 2006. Graduated from the Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang, in 1993. Attended various courses in Law and Regulations, Business Contracts and Air Law. Served as Head of Sub-Bureau of Law and Regulations, the Secretariat of the Directorate General of Air Transportation, the Ministry of Transportation, since 2002 up to the present.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Komite Manajemen Risiko Angkasa Pura II terdiri dari seorang Ketua yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris yaitu M. Iksan Tatang dan 3 (tiga) orang tenaga profesional dari luar Angkasa Pura II, sebagai anggota, yaitu Sugijanto, Henry BL Toruan dan Syamsu Rizal yang diangkat sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.512/ KP.1013.3/AP II-2007 tentang Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Risiko dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.02/KP.1013.3/AP II-2008 tentang Anggota Komite Manajemen Risiko PT Angkasa Pura II (Persero).

The Risk Management Committee of Angkasa Pura II comprises of a member of the Board of Commissioners, M. Iksan Tatang, as Chairman, and 3 (three) independent professionals as committee members, namely Sugijanto, Henry BL Toruan and Syamsu Rizal, appointed based on Decree of the Board of Commissioners No. KEP.512/ KP.1013.3/AP II-2007 concerning the Appointment of Chairman of the Risk Management Committee and Decree of the Board of Commissioners No. KEP.02/KP.1013.3/ AP II-2008 concerning the Membership of the Risk Management Committee of PT Angkasa Pura II (Persero).

Komite Manajemen Risiko adalah komite tetap yang dibentuk Dewan Komisaris Angkasa Pura II untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko.

The Risk Management Committee is a permanent committee established by the Board of Commissioners of Angkasa Pura II to assist the Board in performing its duties related to the monitoring, control and assessment of the effectiveness of risk management in the company.

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa perusahaan akan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan, termasuk saat terjadi kejadian yang luar biasa. Selain itu Komite Manajemen Risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang risiko usaha, tata cara meminimasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha.

The Risk Management Committee was established to ensure the sustainability of the company’s operations including during times of extraordinary circumstances. The Risk Management Committee also has the duty of conducting periodic evaluations and providing recommendations to the Board of Commissioners with regards to business risks and risk mitigation measures related to business risks.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi: 1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan asset, liabilities, financial, investasi, teknik dan operasional perusahaan; 2. Melakukan diskusi terkait manajemen risiko dengan Unit Corporate Safety & Risk dan atau unit lain;

Duties and responsibilities of the Risk Management Committee: 1. To provide recommendations to the Board of Commissioners for the formulation and improvement of risk management policies, related to the control of risks in aspects of asset and liability management, financial, investment, engineering, and operations of the company; 2. To conduct discussions related to risk management with the Corporate Safety & Risk Unit or other units;


The position, duties and responsibilities of the Risk Management Committee and its organizational relation with functional units responsible for the implementation of risk management at the company is defined in a Risk Management Committee Charter signed by the President Commissioner and the President Director.

Meeting Attendance Rapat Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Meeting Jumlah Rapat Total Meeting

M. Iksan Tatang

7

Sugijanto

7

Henry BL Toruan

2

Syamsu Rizal

4

7

Selain rapat internal, Komite Manajemen Risiko pada tahun 2008 telah menghadiri rapat-rapat dengan beberapa unit terkait di Angkasa Pura II.

In addition to internal committee meetings, the Risk Management Committee during 2008 was also present in meetings with other related units at Angkasa Pura II.

Selama tahun 2008, Komite Manajemen Risiko telah melakukan kegiatan seperti : 1. Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 2. Bersama unit Corporate Safety & Risk dan Internal Auditor melaksanakan penyusunan Profil Risiko Angkasa Pura II; 3. Memonitor sosialisasi Profil Risiko ke kantor-kantor cabang; 4. Melakukan kunjungan ke kantor-kantor cabang untuk peningkatan risiko awareness; 5. Mengikuti berbagai seminar dan workshop; 6. Menyusun Program Kerja Komite Manajemen Risiko tahun 2009;

Throughout 2008, the Risk Management Committee was engaged in the following activities: 1. Providing recommendations to the Board of Commissioners; 2. Formulating the Risk Profile of Angkasa Pura II, together with the Corporate Safety & Risk unit and the Internal Audit; 3. Monitoring the socialization of Risk Profile to branch offices; 4. Conducting visits to branch offices to improve the quality of risk awareness; 5. Attending a variety of seminars and workshops; 6. Formulating the work program of the Risk Management Committee for 2009.


Governance Report

Nama Name

MD&A

Kehadiran Dalam Rapat

Our Services

Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko serta hubungan kelembagaan antara Komite Manajemen Risiko dengan Fungsi Penanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan dituangkan dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

3. To evaluate the accuracy of models and the validity of data used in measuring risks; 4. To report to the Board of Commissioners regarding the evaluation on the alignment of risk management policies and their implementation; 5. To monitor and evaluate the work of the Corporate Safety & Risk Unit; 6. To evaluate the company’s Risk Profile; 7. To evaluate the company’s Risk Control Systems.

Operational Review

3. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; 4. Melaporkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan manajemen risiko; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Unit Corporate Safety & Risk; 6. Melakukan evaluasi atas Profil Risiko; 7. Melakukan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Risiko (Risk Control System).

Introduction


87


Henry BL Toruan

88

Sugijanto

Syamsu Rizal


Brief Profiles

Henry BL Toruan - Anggota Komite Manajemen Risiko Lahir pada tahun 1956 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1984. Memperoleh gelar MAcc (Akuntansi) dari The Wheatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA, pada tahun 1991 dan MA (Ekonomi) University of Colorado at Boulder, Colorado, USA, pada tahun 1993, serta PhD (Ekonomi) University of Colorado at Boulder, Colorado, USA, pada tahun 1996. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan Obligasi, Pusat Manajemen Obligasi Negara, Departemen Keuangan pada tahun 20002002 dan Assisten Deputi VI Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2002 hingga sekarang. Ditunjuk sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko Angkasa Pura II pada tahun 2007.

Henry BL Toruan - Committee member Born in 1956 in Pematang Siantar, North Sumatera. Graduated from the State Accountancy College (STAN) in 1984. Obtained an MAcc (Master of Accounting) degree from Wheatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Clevelend, Ohio, USA, in 1991, an MA degree in Economics from the University of Colorado at Boulder, Colorado, USA, in 1996, and a PhD degree in Economics from the University of Colorado at Boulder, Colorado, USA, in 1996. Previously served as Head of Bonds Policy and Management at the Center for Government Bonds Management, the Ministry of Finance, in 2002-2002, and since 2002 and up to the present serves as Deputy Assistant VI for Economic Cooperation and Multilateral Financing at the office of the Coordinating Minister for the Economy. Appointed as member of the Risk Management Committee of Angkasa Pura II in 2007.

Sugijanto - Anggota Komite Manajemen Risiko Lahir pada tahun 1945 di Mojokerto, Jawa Timur. Lulus Institut Ilmu Keuangan, Departemen Keuangan, Jurusan Akuntansi pada tahun 1974 dan Magister Manajemen STIE IPWI BPKP pada tahun 1999. Pernah mengikuti Workshop Corporate Governance in Banks, Risk Management Center Indonesia dan Komite Nasional Kebijakan Governance di Denpasar, Bali pada tahun 2006. Pernah menjabat sebagai Pj Sekretaris Badan Akuntansi Keuangan Negara pada tahun 2003-2004 dan Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, pada tahun 2004-2005. Bergabung sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko Angkasa Pura II pada tahun 2007.

Sugijanto - Committee member Born in 1945 in Mojokerto, East Java. Graduated with a major in Accountancy from the Financial Sciences Institute, the Ministry of Finance, in 1974, and obtained a Magister Management degree from STIE IPWI BPKP in 1999. Attended the Workshop on Corporate Governance in Banks organized by the Risk Management Center Indonesia and the National Committee on Governance Policy in Denpasar, Bali, in 2006. Previously served as Acting Secretary of the State Financial Accounting Agency in 2003-2004 and as Director of State Treasury Management, the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance, in 2004-2005. Appointed as member of the Risk Management Committee of Angkasa Pura II in 2007.

Syamsu Rizal - Anggota Komite Manajemen Risiko Lahir pada tahun 1969 di Bandung, Jawa Barat. Lulus Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan S2 Urban Disain Institut Teknologi Bandung tahun 1997. Saat ini masih aktif bekerja di Direktorat Teknik Bandara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dan bergabung sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko Angkasa Pura II pada tahun 2007.

Syamsu Rizal - Committee member Born in 1969 in Bandung, West Java. Graduated with a Bachelor degree in Architecture from Bandung Institute of Technology in 1993 and a post-graduate degree in Urban Design from the same institute in 1997. Currently holds an active position at the Airport Technical Directorate, the Directorate General of Air Transportation, the Ministry of Transportation. Appointed as member of the Risk management Committee of Angkasa Pura II in 2007.


Angkasa Pura II mengemas informasi perusahaan secara jelas dan terbuka sehingga dapat diakses oleh publik dengan mudah dan cepat, demi menciptakan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Transparansi informasi tersebut diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif publik terhadap kebijakan dan operasional usaha yang dilakukan Angkasa Pura II.

In order to create transparency in managing the company, Angkasa Pura II presents clear and transparent information related to the company to facilitate convenient and fast access by the general public. The information disclosure policy is expected to maintain and help improve the level of understanding, knowledge and perception by the general public concerning the policies and business activities undertaken by Angkasa Pura II.

Dalam menginformasikan segala bentuk kebijakan dan kegiatan usahanya, Angkasa Pura II telah menerbitkan berbagai media publikasi perusahaan seperti Buku dan Video Company Profile, Airport Guide, Profil Bandara dan Annual Report untuk para pemegang saham dan publik eksternal melalui berbagai kegiatan publikasi dan promosi yang dilakukan Angkasa Pura II. Selain itu untuk membina hubungan dengan publik internal atau karyawan, Angkasa Pura II menerbitkan Majalah Bandara yang terbit triwulanan dan Buletin Baling-baling yang terbit tiap satu bulan sekali.

In order to disseminate information on policies and business activities, Angkasa Pura II publishes a variety of corporate publications such as Company Profile in print and video format, Airport Guide, Airport Profiles and Annual Report, which are distributed to the shareholders and external audiences during corporate events and promotional activities undertaken by Angkasa Pura II. In addition, to maintain relationship with internal audience or employees, Angkasa Pura II also publishes the quarterly Majalah Bandara and the monthly Buletin Baling-Baling.

Untuk informasi interaktif yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, Angkasa Pura II menyediakan informasi aktual perusahaan melalui media online yaitu website www.angkasapura2.co.id yang link dengan situs BUMN online. Disamping itu Angkasa Pura II juga telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen berbasis IT untuk konsumsi internal perusahaan.

For interactive information that is accessible at anytime and from anywhere, Angkasa Pura II provides up to date information on the company through an online medium at its website www.angkasapura2.co.id that is also linked with the BUMN Online website. Angkasa Pura II has also implemented an IT-based Management Information System for internal company communication.

Tahun 2008 ini, untuk mendukung program Bersih Bandara “Road to Clean Airport”, Angkasa Pura II melakukan publikasi melalui media elektronik seperti liputan melalui televisi dan wawancara interaktif di radio juga beriklan di berbagai media cetak nasional dan lokal, serta melaksanakan press tour ke berbagai bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

In 2008, in support of the “Road to Clean Airport” program, Angkasa Pura II conducted a media campaign, involving a TV coverage, live interactive interview in radio stations, and advertorials in various national and local print media, as well as organizing guided tours for journalists at the airports under the management of Angkasa Pura II.


Our Services

Information disclosure is an important aspect related to efforts of building a harmonious relationship between Angkasa Pura II and its shareholders, business partners, service users, employees, community members around the airports, and the general public.

Operational Review

Salah satu hal terpenting dalam membina hubungan yang harmonis antara Angkasa Pura II dengan pemegang saham, mitra kerja, mitra usaha, pengguna jasa, karyawan, masyarakat sekitar bandara dan masyarakat umum adalah melalui informasi.

Governance Report

INFORMATION DISCLOSURE

MD&A

MEDIA PENYEBARAN INFORMASI

Introduction


89


KOMITMEN DAN KONTIJENSI

COMMITMENT AND CONTINGENCIES

Untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan, Angkasa Pura II telah menjalin kerjasama dengan perusahaanperusahaan lain. Bentuk kerjasama meliputi kerjasama komersial diantaranya adalah pelimpahan hak usaha (concession right), penyewaan ruang usaha, kerjasama pengelolaan reklame, kerjasama pemanfaatan tanah dan lain-lain.

Angkasa Pura II engages in a variety of cooperation arrangements with other companies in support of its business activities. These commercial cooperation undertakings include the granting of concession rights, commercial space rental, advertising space management, land utilization management, and others.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bandara, Angkasa Pura II juga telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Telekomunikasi Indonesia untuk mengembangkan Layanan Total Solusi Fasilitas Telekomunikasi pada bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Untuk tahap awal kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia akan diaplikasikan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam rangka pengoperasian Bandara Baru Medan – Kuala Namu pada akhir tahun 2009, Angkasa Pura II telah mengadakan tender pekerjaan lanjutan dan telah diperoleh 3 (tiga) pemenang pelaksana pekerjaan yaitu PT Hutama Karya, PT Nindya Karya serta PT Adhi Karya. Total nilai pekerjaan berkisar Rp 800 juta. Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Angkasa Pura II telah mengadakan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan. Anggaran Dasar dimaksud telah disetujui oleh RUPS dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU98879.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008.

90


As part of service quality improvement in airports, Angkasa Pura II has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Telekomunikasi Indonesia to develop Total Solution in Telecommunication Facilities at airports under the management of Angkasa Pura II. In the first phase of this cooperation, PT Telekomunikasi Indonesia will develop the system for application at Terminal 3 of the Soekarno-Hatta Airport. Towards the planned operation of the new Medan Airport at Kuala Namu at year-end 2009, Angkasa Pura II has conducted an open tender for further construction works at the airport, in which there were 3 (three) winning bidders namely PT Hutama Karya, PT Nindya Karya and PT Adhi Karya, with a total project value of Rp 800 million. As a follow up to the enactment of Law No. 40 Year 2007, Angkasa Pura II has made some amendments to its Articles of Association. The amended Articles of Association has been approved by the GMS and ratified by the Minister of Justice and Human Right through its letter No. AHU-98879.AH.01.02 Year 2008 dated 22 December 2008.


Among the more significant legal cases involving the company in 2008 was the legal suit by Angkasa Pura II against PT Asuransi Ramayana concerning the rejection of the claim over a work guarantee for the procurement of foam tender vehicle for the PKP-PK units at Polonia Airport, Medan and Supadio Airport, Pontianak, by PT Samamantap. Angkasa Pura II has won the case at the first level court proceedings, and the guarantee of Rp 849 million has been paid. At present, Angkasa Pura II is still involved in the legal proceedings at the State Administrative Court (TUN) concerning a disputed plot of land located at Karangsari and Karanganyar villages, the Batuceper District, Tangerang regency. In this legal case, Angkasa Pura II has also won at the first level proceedings.

Governance Report

Kasus hukum yang menonjol pada tahun 2008 antara lain gugatan Angkasa Pura II kepada PT Asuransi Ramayana terkait dengan ditolaknya klaim jaminan pelaksanaan pada pekerjaan pengadaan foam tender vehicle PKPPK di Bandara Polonia Medan dan Supadio Pontianak oleh PT Samamantap. Dalam kasus ini Angkasa Pura II menang di Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan jaminan senilai Rp 849 juta telah dibayarkan. Selain itu sampai saat ini, Angkasa Pura II masih berperkara pada sengketa TUN atas obyek tanah di lokasi Desa Karangsari dan Karanganyar, Kecamatan Batuceper, Tangerang. Pada perkara ini Angkasa Pura II juga menang di Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

In 2008 there was also a deregulation in the aviation sector with the ratification of the Aviation Bill by the House of Representatives. The new Aviation Law will replace the previous Law No. 15 Year 1992. Among the more significant issues regulated in the new Aviation Law is the spin off of the function of air navigation and air traffic services. Under the new Aviation Law, the function of air navigation and air traffic services will be provided by a separate business entity from Angkasa Pura. As a consequence, the core business of Angkasa Pura II will ultimately be as an airport operator company.

MD&A

Pada tahun 2008 juga terjadi deregulasi di sektor penerbangan dengan telah disahkannya RUU Penerbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. UU Penerbangan yang baru rencananya akan menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992. Beberapa hal penting yang diatur dalam Undang-undang Penerbangan yang baru adalah pemisahan (spin off) fungsi penyelenggaraan navigasi dan pelayanan lalu lintas udara. Sesuai amanat UU Penerbangan yang baru, pelayanan navigasi dan lalu lintas udara akan dilaksanakan oleh badan usaha yang terpisah dari Angkasa Pura, sehingga nantinya core business Angkasa Pura II hanya sebagai operator bandar udara.

Introduction



91

Manajemen Risiko

Risiko adalah bagian dari bisnis, dan mengelola risiko dengan baik adalah bagian dari kesuksesan dalam bisnis. Risk is an inherent part of any business, and a good risk management is part of every success in business.

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan

Risk Management Policy

Proses manajemen risiko dalam aktivitas usaha Angkasa Pura II adalah bagian yang paling mendasar dan sangat menentukan dalam penyusunan serta perancangan program manajemen keselamatan. Segala risiko terkait dengan faktor keselamatan jiwa harus dikelola seoptimal mungkin, mengingat dampaknya yang sangat luas, baik bagi pengguna jasa maupun bagi keberlanjutan bisnis Angkasa Pura II.

Risk management processes within the business activities of Angkasa Pura II represent a basic and key element in the formulation and design of safety management programs. Risks related to the safety of human lives should be managed in an optimum manner in view of its widespread impact affecting both service users as well as the business sustainability of Angkasa Pura II.

Untuk itu, Angkasa Pura II mengelola risiko melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek kerja yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai, menangani dan memonitor risiko.

92


Accordingly, Angkasa Pura II strives to manage risks through a systematic implementation of policies, procedures and work practice in order to identify, analyze, assess, mitigate and monitor risks.

Risiko Yang Dihadapi Perusahaan

Risks Faced by the Company

Aktivitas bisnis utama Angkasa Pura II sampai saat ini adalah jasa pelayanan lalu lintas udara dan jasa kebandarudaraan, yang sangat terkait erat dengan unsur Safety, Security, Service dan Compliance (3S + 1C). Risiko dalam pengelolaan usaha Angkasa Pura II merupakan risiko yang saling terkait satu sama lainnya, di mana kejadian yang diakibatkan oleh satu kegiatan bisa menyebabkan beberapa dampak risiko yang berbeda. Secara umum risiko-risiko yang dihadapi dapat diklasifikasikan ke dalam:

The core business activities of Angkasa Pura II currently comprises air traffic services and airport management services, which are closely related to aspects of Safety, Security, Service and Compliance (3S+1C). In the course of its business activities, Angkasa Pura II faces inter-related risks, in that an impact of a certain activity may have several different risk consequences. In general, these risks can be grouped into the following categories:

Governance Report

Risiko Kerusakan/Kehilangan Asset Kesalahan dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki dapat mengkibatkan terjadinya risiko kerusakan dan kehilangan aset penting Angkasa Pura II. Bila hal itu terjadi tentunya akan sangat merugikan dan mengganggu proses bisnis Angkasa Pura II secara umum.

Legal Risk Negligence or mistakes made in the management of airport facilities and provision of airport services may result in discomfort for airport service users. Should this discomfort turns into a situation that causes loss or distress on the part of airport service users, it may leads to a legal suit brought by the parties so affected. Risk of Asset Loss/Damage Mistakes in supervising the use of airport facilities and infrastructure or neglect in their maintenance may result in the risk of loss or damage to such assets belonging to Angkasa Pura II. In turn, this may cause a loss or the disruption of business processes of Angkasa Pura II in general.

MD&A

Risiko Hukum Kelalaian ataupun kesalahan dalam pengelolaan fasilitas dan kegiatan pelayanan di bandara dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa. Ketika ketidaknyamanan ini berubah menjadi situasi yang merugikan pengguna jasa bandara maka hal ini dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut.

Operational Review

Our Services

Introduction

Risk Management


93

Manajemen Risiko

Risiko Reputasi Reputasi Angkasa Pura II akan sangat tergantung pada ketersediaan dan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh setiap pengguna jasa bandara. Risiko reputasi ini menjadi risiko dominan mengingat interaksi yang dinamis antara Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara dengan pihak-pihak yang berkepentingan di bandara, termasuk dalam hal ini perusahaan penerbangan, penumpang, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Reputational Risk The reputation of Angkasa Pura II is heavily dependent on the availability and quality of services provided to airport service users. The reputational risk may become a dominant risk factor in view of the dynamic interactions that occur between Angkasa Pura II as an airport operator and the various airport service users, including airline companies, airline passengers, the general public, and other stakeholders.

Risiko Lingkungan Risiko terhadap lingkungan relatif lebih rendah dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya, mengingat dampak yang diakibatkan kegiatan bandara memiliki cakupan terbatas.

Environmental Risk Compared to other types of risks, environmental risk is relatively less important, in view of the limited scope of impact on the environment from activities on airports.

Risiko Finansial Kinerja keuangan Angkasa Pura II dipengaruhi oleh aktivitas operasional, sehingga risiko keuangan merupakan dampak lanjutan dari risiko-risiko yang telah disebutkan di atas.

Financial Risk The financial performance of Angkasa Pura II is closely related to its operational activities, therefore financial risk may arise as a consequence of other types of risk described above. Implementation of Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko Penerapan manajemen risiko Angkasa Pura II diarahkan pada tercapainya tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya serta melindungi perusahaan dari kemungkinan terjadinya kondisi yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini melibatkan seluruh unit kerja sebagai pelaksana kegiatan usaha perusahaan, sehingga setiap unit kerja memahami dampak yang akan dihadapi perusahaan, bila terjadi kesalahan penanganan aktivitas harian masingmasing unit kerja.

94


The implementation of risk management at Angkasa Pura II is directed towards the achievement of business objectives as well as to protect the company against conditions that may cause losses for the company. Implementation of risk management involves the active participation of every work unit performing the business activities of the company, so that each work unit is aware of the impact to the company from any mistake made in its daily activities.

Saat ini Angkasa Pura II menggunakan BowtieXP sebagai risk management tool dalam pengelolaan risiko di unitunit pelayanan. Dengan perangkat ini setiap pemilik risiko dapat mengidentifikasi risiko di lingkungannya, mencari penyebab timbulnya risiko dan mengetahui dampak yang terjadi bila risiko tersebut berkelanjutan. Sekaligus dalam perangkat tersebut pemilik risiko harus menyiapkan pengendalian agar risiko tersebut tidak menjadi kenyataan.

At present, Angkasa Pura II uses the BowtieXP method as a risk management tool in the management of risks at its work units. With this tool, each risk owner could identify the potential risks in its work environment, the factors that causes such risks to arise, and the impact caused by such risks. Through the use of this tool, each risk owner can then prepare the necessary risk mitigating measures in order to avoid the occurrence of the respective risk.

Board of Directors

Our Services

The implementation of risk management at Angkasa Pura II consists of the following processes: a. Understanding the context of risk b. Identifying the risk c. Analyzing risk d. Assessing risk e. Mitigating risk f. Monitoring risk

Operational Review

Proses manajemen risiko di lingkungan Angkasa Pura II terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Memahami konteks; b. Mengidentifikasi risiko; c. Menganalisa risiko; d. Menilai risiko; e. Mengendalikan risiko; f. Memonitor risiko.

Introduction

Risk Management

Support Resources for Improving Control System & Endore Company Risk Profiles

Set Up Risk Mgt. Policy

Develop All Instrument for Corporate Risk Mgt. Process

Company Risk Profile

Format Risk Management Plan (RMP)

Evaluate & Recommend to Improve Control System

Board of Commissioners (Risk Committee)

Writing RMP for Each Hazard in Service Units

Review Risk Profile

MD&A

12 Airports

Governance Report

Corporate Safety & Risk


95

Manajemen Risiko

Pengendalian Risiko

Risk Mitigation

Setiap kegiatan usaha selalu mengandung risiko, sehingga pengendalian risiko merupakan elemen yang vital bagi Angkasa Pura II dalam menjalankan usahanya. Aktivitas perusahaan dapat terlaksana dengan lebih baik apabila unit-unit pelayanan telah memperhitungkan risiko dan pengendaliannya dalam kegiatannya sehari-hari.

As risks are inherent in every business activities, risk mitigation represents a vital element within the activities of Angkasa Pura II. Performance of these activities could be enhanced if service units have taken into consideration the various risks along with the respective risk mitigation measures in their daily activities.

Adapun pengendalian risiko yang dilaksanakan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Risk mitigation activities involve the following measures:

Kepatuhan pada regulasi dan prosedur operasi Sebagai penyelenggara bisnis bandara, Angkasa Pura II terikat dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh organisasi penerbangan internasional (ICAO) maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menjamin terciptanya penerbangan yang memenuhi unsur keselamatan dan keamanan. Untuk itu Angkasa Pura II terus berupaya agar dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis perusahaan selalu memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku. Selain itu setiap unit pelayanan di lingkungan Angkasa Pura II telah memiliki prosedur operasi standar dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan operasi dan pelayanan terlaksana secara sistematis dan terstandarisasi. Salah satu langkah untuk mengawasi proses ini adalah dilaksanakannya safety audit secara rutin dan penerapan safety management system di seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Pemeliharaan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan Keberhasilan kegiatan usaha Angkasa Pura II sangat dipengaruhi oleh kehandalan dan ketersediaan fasilitas. Oleh karenanya, unit-unit pelayanan selalu melaksanakan pemeliharaan fasilitas sesuai prosedur yang berlaku, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kegagalan operasi akibat penurunan kualitas peralatan dan fasilitas yang akan berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan Angkasa Pura II. Selain itu Angkasa Pura II secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan peremajaan terhadap fasilitas yang dimilikinya.

96


Compliance to regulations and operational procedures As an airport operator, Angkasa Pura II is bound by various regulations issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO) as well as the Directorate General of Air Transportation, in order to ensure the safety and security of flight operations. Accordingly, Angkasa Pura II strives at all times to maintain compliance with all applicable regulations and requirements in the conduct of its business activities. In addition, each service unit within Angkasa Pura II is equipped with a variety of standard operating procedures governing its activities, ensuring that all operational and service activities are conducted in a standard and systematic manner. To monitor the process, a safety audit is conducted regularly. Angkasa Pura II also implemented a safety management system at all of its airports. Facility maintenance and service quality improvement Reliability and availability of facilities are important to ensure successful operational activities by Angkasa Pura II. Therefore, facility maintenance are carried out according to established procedures by all service units, in order to avoid failures in operation due to quality degradation of equipment and facilities that might result in disruptions to the operational objectives of Angkasa Pura II. Angkasa Pura II also strives towards constant improvement in service quality through the rejuvenation and upgrade of its facilities.

Asuransi Untuk menghadapi dan mencegah timbulnya tuntutan hukum terhadap perusahaan akibat dari kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, Angkasa Pura II telah mengasuransikan seluruh pelayanannya dalam bentuk Airport Liabilities Insurance. Seluruh aset fisik juga telah diasuransikan untuk melindungi Angkasa Pura II dari kerugian akibat kerusakan ataupun kehilangan asset.

Insurance To anticipate the possibility of legal action against the Company due to negligence in the provision of airport services to service users, Angkasa Pura II has insured all of its services in the form of an Airport Liabilities Insurance coverage. Angkasa Pura II has also insured all of its physical assets to cover the risk of loss due to damage or loss of physical assets.

Governance Report

In addition, airline passengers at airports under the management of Angkasa Pura II are protected by PJP2U insurance coverage against risk of accidents taking place at the airports.

MD&A

Selain itu, seluruh calon penumpang yang melalui bandara di lingkungan Angkasa Pura II telah dilindungi oleh asuransi PJP2U terhadap risiko kecelakaan selama berada di lingkungan bandara.

Our Services

Training The quality of human resources as well as a risk awareness culture are important elements to reduce the risk of failure in the provision of airport services to service users. Accordingly, training in aspects of safety and risk management is provided to engineering and operational personnel. Among the training provided are training in Threat & Error Management, workshop in Risk Management, workshop in Advanced Risk Management, and several others.

Operational Review

Pelatihan Salah satu unsur penting untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa adalah terciptanya personil yang berkualitas dan sadar akan risiko. Beberapa pelatihan telah diberikan kepada personil di lingkungan operasi dan teknik terkait dengan unsur keselamatan dan pengelolaan risiko, diantaranya: Threat & Error Management Training, Risk Management Workshop, Advanced Risk Management Workshop, dan lain-lain.

Introduction

Risk Management


97

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Diskusi & Analisis Manajemen

Dengan kinerja keuangan yang baik pada 2008, Angkasa Pura II kembali meraih predikat ‘AA’ pada kriteria penilaian kesehatan keuangan BUMN. With an excellent financial performance in 2008, Angkasa Pura II once again was rated ‘AA’ in the financial health rating for State-Owned Enterprises.

Pengelolaan Perusahaan tahun buku 2008 berpedoman pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Angkasa Pura II (Persero) tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008.

Management of the Angkasa Pura II in fiscal 2008 is directed by the resolutions of the General Meeting of Shareholders on 31 January 2008 concerning the Endorsement of the 2008 Annual Work Plan and Budget of PT Angkasa Pura II (Persero).

Secara umum, kondisi ekonomi makro dan keamanan selama tahun 2008 relatif stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pertumbuhan penerbangan dalam negeri belum sesuai dengan proyeksi, dengan adanya beberapa maskapai penerbangan yang tidak mengoperasikan pesawatnya. Di tengah kondisi lingkungan usaha ini, Angkasa Pura II terus berupaya meningkatkan pendapatan aeronautika maupun nonaeronautika untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Macro economic and national security conditions during 2008 were relatively stable, providing a conducive environment for economic growth. However, growth of the domestic aviation sector was not up to expectations, due to the cessation of operation of several domestic airlines. With this background, Angkasa Pura II continued with efforts to improve its income from aeronautical and non-aeronautical services to fulfill the targets set by the Shareholders.

Realisasi laba sebelum pajak tahun 2008 dapat direalisasikan di atas target yang ditetapkan Pemegang Saham, disebabkan pendapatan aeronautika, nonaeronautika dan kargo chargers tercapai di atas target. Pada pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) masih belum mencapai target akibat belum

100


Realization of net income before taxes in 2008 exceeded the amount targeted by the Shareholders, driven mainly by above-target achievements of income from aeronautical, non-aeronautical and cargo services. Income from PJP2U (aircraft passenger) services was below target due to delayed adjustment to PJP2U tariffs that have been budgeted in August 2008. Income from non-aeronautical

services in general was on target, except for income from electricity charges due to more efficient energy usage by users, and income from motor vehicle parking services due to Adam Air discontinuing its operations. Meanwhile, operational expenses exceeded the target set, due to higher receivable loss provisioning related to concessionary receivables such as with Garuda Indonesia, and higher personnel expenses due to employee remuneration adjustments in 2008.

Perkembangan Angkutan Udara

Developments in Air Transportation

Our Services

disesuaikannya tarif PJP2U yang dianggarkan pada bulan Agustus 2008. Untuk pendapatan non-aeronautika secara umum dapat mencapai target kecuali listrik karena efisiensi pemakainya, parkir mobil dan motor akibat Adam Air yang menghentikan operasionalnya. Sedangkan pada beban usaha melebihi dari target yang telah ditetapkan yang dikarenakan beban piutang raguragu akibat cadangan piutang konsesioner seperti Garuda Indonesia dan beban pegawai akibat adanya penyesuaian beban ini dalam tahun 2008.

Introduction


Statistik Angkutan Udara Tahun 2008 Air Transportation Statistics in 2008 Pesawat

Aircraft

Datang Arrival

Berangkat Departure

Datang Arrival

Sub Total Sub Total

Berangkat Departure

Lokal Local

Jumlah Total

Soekarno-Hatta

CGK

23.347

24.895

97.652

104.279

250.173

-

Polonia

MES

5.184

5.200

21.189

21.164

52.737

185

52.922

Sultan Syarif Kasim II

PKU

1.211

1.215

8.598

8.624

19.648

2.266

21.914

250.173

SM Badaruddin II

PLM

469

469

7.328

7.330

15.596

198

15.794

Minangkabau

PDG

675

675

5.702

5.702

12.754

-

12.754

Supadio

PNK

236

236

6.925

6.938

14.335

3.126

17.461

Halim Perdanakusuma

HLP

1.148

1.071

8.729

8.700

19.648

13.628

31.942

Depati Amir

PGK

-

-

3.532

3.532

7.064

-

7.064

Sultan Thaha

DJB

-

-

3.078

3.078

6.156

38

6.194

Sultan Iskandar Muda

BTJ

375

370

2.873

2.877

6.495

184

6.744

Husein Sastranegara

BDO

771

771

1.546

1.546

4.634

1.277

5.911

Raja Haji Fisabilillah

TNJ

-

-

1.653

1.665

3.318

-

3.318

33.416

34.902

168.805

175.435

412.558

20.902

432.191

Jumlah Total Penumpang

Passengers Kode Code

Internasional International Datang Arrival

Domestik Domestic

Berangkat Departure

Datang Arrival

Berangkat Departure

Sub Total Sub Total

Transit Transit Internasional International

Total Total

Domestik Domestic

Soekarno-Hatta

CGK

3.475.713

3.581.833

11.767.082

11.887.056

30.711.684

136.206

1.393.042

Polonia

MES

472.952

460.977

1.776.224

1.954.697

4.664.850

48

152.002

32.240.936 4.816.900


PKU

46.325

49.820

854.628

863.947

1.814.720

87

19.504

1.834.311

SM Badaruddin II

PLM

49.543

44.679

758.963

757.278

1.610.463

-

743

1.611.206

Minangkabau

PDG

74.263

77.487

733.116

737.152

1.622.018

8.364

23.019

1.653.401 1.390.622

Supadio

PNK

15.132

15.758

691.668

668.064

1.390.622

-

-

Halim Perdanakusuma

HLP

4.233

3.102

104.065

101.891

213.291

-

-

213.291

Depati Amir

PGK

-

-

392.078

399.278

791.356

-

-

791.356

Sultan Thaha

DJB

-

-

332.490

337.876

670.366

-

-

670.366


BTJ

36.652

31.344

244.705

255.952

568.653

-

-

568.653

Husein Sastranegara

BDO

86.245

79.151

93.518

100.212

359.126

-

134

359.260


TNJ

-

-

63.291

60.926

124.217

-

6.726

130.943

4.261.058

4.344.151

17.811.828

18.124.329

44.541.366

144.709

1.595.170

46.281.245


MD&A

Bandara Airport

Jumlah Total

Operational Review

Kode Code

Domestik Domestic

Governance Report

Bandara Airport

Internasional International

101


Kargo (Kg)

Cargo (Kg)

Bandara Airport

Kode Code

Soekarno-Hatta

CGK

Polonia

MES



Total Total

Berangkat Departure

Datang Arrival

Berangkat Departure

126.792.997

121.559.822

67.880.274

156.263.318

472.385.059

1.415.648

3.352.832

22.618.814

11.385.412

38.772.706

PKU

45.694

115.798

9.595.528

3.081.552

12.838.572

SM Badaruddin II

PLM

16.618

65.980

7.222.608

1.910.588

9.215.794

Minangkabau

PDG

3.155

36.871

7.101.912

5.127.908

12.269.846

Supadio

PNK

2.203

-

6.802.493

2.422.283

9.226.979

Halim Perdanakusuma

HLP

1.077.218

1.077.690

118.852

485.977

2.774.895

Depati Amir

PGK

-

-

4.373.518

951.935

5.325.453

Sultan Thaha

DJB

-

-

3.138.531

1.278.750

4.417.281


BTJ

-

-

2.511.271

729.108

3.256.002

Husein Sastranegara

BDO

-

18.252

125.360

542.555

686.167


TNJ

-

-

647.686

292.629

940.315

129.353.533

126.227.245

132.136.847

184.391.444

572.109.069

Jumlah Total

Datang Arrival

Domestik Domestic

Statistik Angkutan Udara - Perbandingan 2007/2008 Air Transportation Statistics - 2007/2008 Comparison Penumpang Passengers

Kargo (Kg) Cargo (Kg)

Kode Code

Soekarno-Hatta

CGK

248.482

250.173

0,68

32.458.946

32.240.936

Polonia

MES

53.794

52.922

-1,62

5.004.398

4.816.900

-3,75

32.830.711

38.772.706

18,10


PKU

22.818

21.914

-3,96

1.839.322

1.834.311

-0,27

11.346.153

12.838.572

13,15

SM Badaruddin II

PLM

17.059

15.794

-7,42

1.660.013

1.611.206

-2,94

8.558.966

9.215.794

7,67

Minangkabau

PDG

14.995

12.754

-14,94

1.752.961

1.653.401

-5,68

10.118.922

12.269.846

21,26

Supadio

PNK

17.898

17.461

-2,44

1.378.529

1.390.622

0,88

9.017.302

9.226.979

2,33

Halim Perdanakusuma

HLP

27.681

32.609

17,80

168.986

213.291

26,22

3.799.169

2.774.895

-26,96

Depati Amir

PGK

7.106

7.064

-0,59

733.458

791.356

7,89

4.612.911

5.325.453

15,45

Sultan Thaha

DJB

6.585

6.194

-5,94

704.110

670.366

-4,79

3.901.902

4.417.281

13,21


BTJ

7.231

6.683

-7,58

550.042

568.653

3,38

2.390.557

3.256.002

36,20

Husein Sastranegara

BDO

6.397

5.911

-7,60

360.858

359.260

-0,44

623.480

686.167

10,05


TNJ

2.521

3.318

31,61

43.421

130.943

201,57

135.009

940.315

596,48

432.567

432.797

0,05

46.655.044

46.281.245

-0,80

551.675.162

572.109.069

3,70

Jumlah Total

102

Pesawat Aircraft

Bandara Airport

2007

2008

Chg (%)


2007

2008

Chg (%)

2007

2008

-0,69 464.340.080 472.385.059

Chg (%) 1,73

Introduction


Statistik Angkutan Udara - Perkembangan dalam 5 Tahun Terakhir Air Transportation Statistics - Developments in the Last 5 Years 2004

Chg

2005

Chg

2006

Chg

2007

Chg

2008

Chg

Avg. Chg


59.062

32,38%

59.951

1,51%

61.722

2,95%

60.316

-2,28%

68.318

13,27%

7,86%

Domestik Domestic

324.837

20,48%

351.025

8,06%

336.275

-4,20%

354.287

5,36%

342.906

-3,21%

10,56%

Sub Jumlah Sub Total

383.899

22,17%

410.976

7,05%

397.997

-3,16%

414.604

4,17%

411.224

-0,82%

9,89%

23.879

0,70%

32.321

35,35%

17.944 -18,76%

20.906

16,51%

-2,84%

407.778

20,66%

443.297

8,71%

432.130

-0,10%

8,60%

Lokal Local Jumlah Total Pertumbuhan Growth

20,7%

8,7%

22.088 -31,66% 420.085

-5,24%

-5,2%

432.567

2,97%

3,0%

Our Services

Pesawat Aircraft

-0,1%


6.590.071

20,11%

6.927.902

5,13%

7.354.363

6,16%

8.139.803

10,68%

8.605.209

5,72%

7,38%

Domestik Domestic

27.750.440

37,50%

29.903.801

7,76%

32.994.386

10,34%

36.566.912

10,83%

35.936.157

-1,72%

19,30%

Sub Jumlah Sub Total

34.340.511

33,78%

36.831.703

7,25%

40.348.749

9,55%

44.706.715

10,80%

44.541.366

-0,37%

15,97%

211.605

49,76%

172.120 -18,66%

160.595

-6,70%

149.045

-7,19%

144.709

-2,91%

-1,60%

1.393.185

30,41%

1.472.448

5,69%

1.875.028

27,34%

1.799.284

-4,04%

1.595.170 -11,34%

21,65%

35.945.301

33,73%

38.476.271

7,04%

42.384.372

10,16%

46.655.044

10,08%

Transit Internasional International Transit Transit Domestik Domestic Transit Jumlah Total Pertumbuhan Growth

33,7%

7,0%

10,2%

10,1%

46.281.245

-0,80%

15,98%

Operational Review

Penumpang Passengers

-0,8%


174.460.914

-4,41%

168.267.146

-3,55%

199.538.922

18,58%

267.083.267

33,85%

256.554.533

-3,94%

5,37%

Domestik Domestic

208.991.683

17,44%

237.813.941

13,79%

247.629.005

4,13%

276.077.081

11,49%

316.507.587

14,64%

13,05%

Jumlah Total

383.452.597

21,47% 573.062.120

5,51%

8,66%

6,4%

5,9%

5,90% 447.167.927

10,12% 543.160.349

10,1%

21,5%

6,7%

MD&A

Pertumbuhan Growth

6,38% 406.081.087

Governance Report

Kargo (Kg) Cargo (Kg)


103


Statistik Angkutan Udara - Persentase Per Bandara Dari Jumlah Total Air Transportation Statistics - Percentage by Airport from Total Number Domestik

Domestic

Bandara Airport

Kode Code

Soekarno-Hatta Polonia Sultan Syarif Kasim II SM Badaruddin II Minangkabau Supadio Halim Perdanakusuma Depati Amir Sultan Thaha Sultan Iskandar Muda Husein Sastranegara Raja Haji Fisabilillah Jumlah Total

CGK MES PKU PLM PDG PNK HLP PGK DJB BTJ BDO TNJ

Pesawat *) Aircraft *) Jumlah Total 201.931 42.538 19.488 14.856 11.404 16.989 29.723 7.064 6.194 5.953 4.369 3.318 363.827

(%) 55,50% 11,69% 5,36% 4,08% 3,13% 4,67% 8,17% 1,94% 1,70% 1,64% 1,20% 0,91% 100,00%

Penumpang **) Passengers **) Jumlah (%) Total 25.048.503 66,75% 3.882.923 10,35% 1.738.079 4,63% 1.516.984 4,04% 1.493.287 3,98% 1.359.732 3,62% 196.181 0,52% 791.356 2,11% 670.366 1,79% 502.107 1,34% 193.864 0,52% 130.943 0,35% 37.524.325

100,00%

Kargo (Kg) Cargo (Kg) Jumlah Total 224.380.849 34.004.226 12.677.077 9.133.196 12.229.820 9.224.776 599.283 5.325.453 4.417.281 3.354.892 667.915 940.315 316.955.083

Internasional

70,79% 10,73% 4,00% 2,88% 3,86% 2,91% 0,19% 1,68% 1,39% 1,06% 0,21% 0,30% 100,00%

International

Bandara Airport

Kode Code



Pesawat *) Aircraft *) Jumlah Total 48.242 10.384 2.426 938 1.350 472 2.219 0 0 791 1.542 0 68.364

(%) 70,57% 15,19% 3,55% 1,37% 1,97% 0,69% 3,25% 0,00% 0,00% 1,16% 2,26% 0,00% 100,00%

Penumpang **) Passengers **) Jumlah (%) Total 7.184.990 82,15% 933.977 10,68% 96.231 1,10% 94.222 1,08% 160.114 1,83% 30.890 0,35% 7.335 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 72.755 0,83% 165.396 1,89% 0 0,00% 8.745.910

100,00%

Internasional & Domestik Bandara Airport

Kode Code



Pesawat *) Aircraft *) Jumlah Total 250.173 52.922 21.914 15.794 12.754 17.461 31.942 7.064 6.194 6.744 5.911 3.318 432.191

(%) 57,88% 12,25% 5,07% 3,65% 2,95% 4,04% 7,39% 1,63% 1,43% 1,56% 1,37% 0,77% 100,00%

Keterangan: *) Pergerakan pesawat termasuk lokal **) Termasuk penumpang transit

104

(%)


Penumpang **) Passengers **) Jumlah (%) Total 32.233.493 69,66% 4.816.900 10,41% 1.834.310 3,96% 1.611.206 3,48% 1.653.401 3,57% 1.390.622 3,01% 203.516 0,44% 791.356 1,71% 670.366 1,45% 574.862 1,24% 359.260 0,78% 130.943 0,28% 46.270.235

100,00%

Notes:

Kargo (Kg) Cargo (Kg) Jumlah Total 254.661.726 4.768.480 161.492 82.598 40.026 2.203 3.128.663 0 0 0 18.252 0 262.863.440

(%) 96,88% 1,81% 0,06% 0,03% 0,02% 0,00% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 100,00%

International & Domestic Kargo (Kg) Cargo (Kg) Jumlah (%) Total 479.042.575 82,62% 38.772.706 6,69% 12.838.569 2,21% 9.215.794 1,59% 12.269.846 2,12% 9.226.979 1,59% 3.727.946 0,64% 5.325.453 0,92% 4.417.281 0,76% 3.354.892 0,58% 686.167 0,12% 940.315 0,16% 579.818.523

100,00%

*) Aircraft Movement including local **) Including transit passengers

Introduction


Statistik Angkutan Udara - Perkembangan dalam 5 Tahun Terakhir Air Transportation Statistics - Development in the Last 5 Years Komposisi 2008 Composition 2008 450.000

25%

400.000

20%

350.000 250.000

10%

200.000

05%

150.000

-05%

2004

2005

2006

2007

2008

59.062

59.951

61.722

60.316

68.364

348.716

383.346

358.363

372.231

363.933

21%

09%

-05%

03%

00%

-10% Internasional International Domestik Domestic

Operational Review

50.000 0

16%

00%

100.000

Internasional International Domestik Domestic Pertumbuhan Growth

84%

15%

300.000

Our Services

Pesawat Aircraft

Komposisi 2008 Composition 2008

45.000.000

40%

40.000.000

35%

35.000.000

30%

30.000.000

25%

25.000.000

20%

20.000.000

15%

15.000.000

10%

10.000.000

05%

5.000.000

00%

0

-05%


2004

2005

2006

2007

2008

6.801.676

7.100.022

7.514.958

8.288.848

8.745.930

29.143.625

31.376.249

34.869.414

38.366.196

37.524.325

34%

07%

10%

10%

-01%

81% 19%

Governance Report

Penumpang Passengers

Internasional International Domestik Domestic

Komposisi 2008 Composition 2008

Kargo (Kg) Cargo (Kg) 350.000.000

25%

55%

20%

250.000.000 200.000.000

15%

150.000.000

10%

MD&A

300.000.000

45%

100.000.000 05%

50.000.000 0


2004

2005

2006

2007

2008

174.460.914

168.267.146

199.538.922

267.083.267

262.863.440

208.991.683

237.813.941

247.629.005

276.077.081

316.955.083

06%

06%

10%

21%

07%

00% Internasional International Domestik Domestic


105


106

Pada tahun 2008 lebih dari 46 juta penumpang telah melakukan penerbangan melalui 12 Bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II, baik domestik maupun internasional. Total pergerakan pesawat melampaui angka 432 ribu sedangkan kargo yang dibongkar muat menembus rekor tertinggi lebih dari 579 ribu ton.

In 2008, more than 46 million passengers in domestic as well as international flights were handled in the 12 airports under the management of Angkasa Pura II. Aircraft movements in these airports exceeded 432 thousand, while the amount of cargo handled set a new record at more than 579 thousand tons.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan angkutan udara secara total mengalami penurunan sejak tahun 2004 baik jumlah pergerakan pesawat maupun penumpang, dimana tahun 2008 terjadi penurunan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu tersebut.

In the last five-year period, air traffic growth overall showed a declining trend since 2004, in terms of both aircraft as well as passenger movements, while 2008 recorded the lowest decline in growth over the previous five-year period.

Dibandingkan tahun sebelumnya, pergerakan pesawat total turun 0,1% yaitu dari 432.567 menjadi 432.098 pergerakan, total penumpang bergerak turun kurang dari 1% menjadi 46.270.255 dari sebelumnya 46.655.255 penumpang. Penurunan tersebut terjadi sebagai konsekuensi ditutupnya maskapai penerbangan Adam Air pada bulan April 2008, akan tetapi diimbangi dengan penambahan pesawat sejumlah maskapai seperti Mandala, Lion Air dan Indonesia Air Asia pada pertengahan sampai akhir tahun 2008. Harga minyak dunia yang hampir menyentuh level US$ 150 per barel pada pertengahan 2008 telah menyulut kenaikan tarif low cost sehingga menurunkan pemakaian pesawat udara yang sebelumnya cenderung tinggi dalam dunia transportasi di Indonesia. Namun akibat resesi global dimana permintaan minyak dunia turun, harga minyak pun turun tajam sampai akhir tahun 2008 sehingga mendongkrak kembali pergerakan pesawat dan penumpang.

Compared to the previous year, the number of aircraft movement declined 0.1% from 432,567 to 432,098 movements, while total passenger movements declined by less than 1% to 46,270,255 passengers, from 46,655,255 passengers. The decline was attributable to the discontinued operations of Adam Air in April 2008 due to company closure, while compensated by additional aircrafts operated by several airlines such as Mandala, Lion Air and Indonesia Air Asia in the second half of 2008. The high prices of global crude oil that almost touched US$ 150 per barrel in mid-2008 have forced most low-cost carriers to raise their air fare, resulting in a reduction of the use of air transportation in Indonesia that previously has enjoyed a high rate growth. However, as the onset of global economic recession resulted in less demand for crude oil and consequently a sharp drop in oil prices up to year-end 2008, aircraft and passenger movements have regained growth.

Sebaliknya angkutan kargo udara tetap tumbuh meskipun tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2007 yang mencapai 21,47%. Jumlah total kargo tumbuh dari sebelumnya 276.077.081 kg menjadi 316.955.083 kg di tahun 2008 atau mengalami peningkatan sebesar 6,7%.

Meanwhile, air cargo production registered a growth albeit at a lower rate compared to 2007 that saw a 21.47% growth. The amount of air cargo in 2008 grew by 6.7% to reach a total of 316,955,083 kg, from 276,077,081 kg in the previous year.

Dari capaian korporat tahun 2008, kontributor terbesar adalah pasar domestik, dengan pergerakan pesawat menyumbangkan 84% dan penumpang 81%. Namun, untuk kargo komposisi hampir seimbang yaitu domestik 55% dan internasional 45%.

Corporate-wide in 2008, the domestic market contributed the bulk of air traffic production, with aircraft and passenger movements accounting for 84% and 81%, respectively. For cargo services, the contributions were almost equal at 55% and 45% for domestic and international cargo, respectively.

Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang internasional Indonesia masih merupakan kontributor terbesar dari seluruh pergerakan pesawat, penumpang dan kargo di lingkungan bandara Angkasa Pura II, yaitu secara berurutan sebesar 57,88%, 69,66% dan 82,62%.

As Indonesia’s international gateway, the Soekarno-Hatta Airport was the largest contributor of aircraft, passenger and cargo movements at all of Angkasa Pura II airports, contributing 57.88%, 69.66%, and 82.62%, respectively.

Sedangkan kontributor terkecil adalah Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang yang masing-masing kurang dari 1%.

The least contributor was the Raja Haji Fisabilillah Airport – Tanjung Pinang, which contributed less than 1% each of aircraft, passenger, and cargo production.


Operating Revenues

Pendapatan usaha Angkasa Pura II terdiri dari Pendapatan Aeronautika dan Pendapatan Non-Aeronautika. Pendapatan aeronautika terdiri dari pendapatan domestik dan pendapatan internasional. Pendapatan aeronautika domestik seluruhnya diterima dalam mata uang Rupiah, sedangkan pendapatan non-aeronautika internasional diterima dalam mata uang Dollar AS, kecuali pendapatan Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (PJP2U). Jumlah pendapatan yang diterima dalam mata uang Rupiah dipengaruhi volume produksi/penjualan dan tarif, khusus untuk pendapatan yang diterima dalam mata uang Dollar AS dipengaruhi dengan kurs nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah.

Operating Revenues of Angkasa Pura II comprise of Aeronautical Revenues and Non-Aeronautical Revenues. Aeronautical Revenues consist of domestic revenues and international revenues. Domestic aeronautical revenues are derived entirely in Rupiah currency, while international aeronautical revenues are derived in US Dollar currency, except for revenues from Aircraft Passenger Services (PJP2U). The amount of revenues in Rupiah currency is affected by production/sales volume and changes in tariffs, while revenues in US Dollar currency are also affected by changes in the exchange rate of US Dollar to Rupiah. Realized operating revenues in 2008, as compared with 2007, are as follow:

Operational Review

Perbandingan realisasi pendapatan usaha tahun 2008 dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Our Services

Pendapatan Usaha

Introduction


Aeronautical Revenues Pendapatan Aeronautika

3. Jasa Pelayanan Penumpang Realisasi pendapatan jasa pelayanan penumpang tahun 2008 sebesar Rp 850.653.929 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 814.478.428 mengalami peningkatan sebesar 4,44%. Hal ini disebabkan karena dibukanya rute penerbangan baru dan penerbangan haji pada bulan November dan Desember 2008. 4. Pemakaian Counter Realisasi pendapatan pemakaian counter tahun 2008 sebesar Rp 55.300.629 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 43.245.752 mengalami peningkatan sebesar 27,88%. Hal ini disebabkan karena dibukanya beberapa penerbangan luar negeri, serta menambahnya rute pada penerbangan dalam negeri.

2. Route Charges Realized revenues from route charges in 2008 amounted to Rp 451,293,705 representing an increase of 17.73% compared with Rp 383,344,988 in 2007. This increase was due to the addition in flight frequencies and the effect from several airlines recommencing their operations, as well as due to the strengthening of the US Dollar currency against the Rupiah.

Governance Report

2. Jasa Pelayanan Penerbangan Realisasi pendapatan jasa penerbangan tahun 2008 sebesar Rp 451.293.705 dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 383.344.988 mengalami peningkatan sebesar 17,73%. Hal ini dikarenakan penambahan frekuensi penerbangan dan beroperasinya kembali beberapa airlines dan juga pengaruh mata uang Dollar AS menguat terhadap Rupiah.

1. Landing Services Realized revenues from landing services in 2008 amounted to Rp 306,763,887 or increasing by 7.71% compared with Rp 284,813,309 in 2007.

3. Aircraft Passenger Services Realized revenues fro aircraft passenger services in 2008 amounted to Rp 850,653,929 representing an increase of 4.44% compared with Rp 814,478,428 in 2007. The increase was due to the opening of several new flight routes as well as the Hajj pilgrimage flights in November and December 2008. MD&A

1. Jasa Pendaratan Realisasi pendapatan jasa pendaratan tahun 2008 sebesar Rp 306.763.887 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 284.813.309, atau meningkat sebesar 7,71%.

4. Counter Usage Realized revenues from counter usage in 2008 amounted to Rp 55,300,629 representing an increase of 27.88% compared with Rp 43,245,752 in 2007. The increase was due to the opening of several new international flights as well as additional domestic flight routes.


107


5. Pemakaian Aviobridge Realisasi pendapatan pemakaian aviobridge tahun 2008 sebesar Rp 50.354.620 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 47.105.099 mengalami peningkatan sebesar 6,90%. Hal ini disebabkan karena beroperasinya beberapa penerbangan luar negeri.

5. Aviobridge Usage Realized revenues from aviobridge usage in 2008 amounted to Rp 50,354,620 representing an increase of 6.90% compared with Rp 47,105,099 in 2007. The increase was due to the addition of new international flight operations.

Pendapatan Non-Aeronautika

Non-Aeronautica Revenues

1. Sewa Ruangan Realisasi sewa ruangan tahun 2008 sebesar Rp 135.864.320 dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 127.873.532 mengalami peningkatan sebesar 6,25%.

1. Space Rent Realized revenues from space rent in 2008 amounted to Rp 135,864,320 representing an increase of 6.25% from Rp 127,873,532 in 2007.

2. Konsesi Realisasi konsesi tahun 2008 sebesar Rp 172.482.965 dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 128.360.187 mengalami peningkatan sebesar 34,37%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan MOB dan prosentase konsesi dalam negosiasi perpanjangan usaha di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa cabang.

2. Commercial Concessions Realized revenues from commercial concessions in 2008 amounted to Rp 172,482,965 representing an increase of 34.37% from Rp 128,360,187 in 2007. The increase was due to an increase in MOB and concession percentage rate in the negotiated concession contract extension at Soekarno-Hatta Airport and several other airports.

3. Pas Pelabuhan Realisasi pas pelabuhan tahun 2008 sebesar Rp 12.703.466 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 15.181.196 mengalami penurunan sebesar 16,32% dikarenakan faktor security.

3. Aiport Pass Realized revenues from airport pass in 2008 amounted to Rp 12,703,466 representing a decline of 16.32% from Rp 15,181,196 in 2007, due to reasons of airport security.

4. Parkir Kendaraan Realisasi parkir kendaraan tahun 2008 sebesar Rp 53.855.984 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 48.496.995 mengalami peningkatan sebesar 11,05%.

4. Vehicle Parking Realized revenues from vehicle parking in 2008 amounted to Rp 53,855,984 representing an increase of 11.05% from Rp 48.496,995 in 2007.

5. Sewa Tanah Realisasi sewa tanah tahun 2008 sebesar Rp 26.923.852 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 31.146.527 mengalami penurunan sebesar 13,56%. Hal ini disebabkan karena belum terealisasinya hanggar Batavia di Bandara Soekarno-Hatta. 6. Utilitas Realisasi pendapatan utilitas tahun 2008 sebesar Rp 63.528.641 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 63.846.718 mengalami penurunan sebesar 0,50%. Hal ini disebabkan karena efisiensi penggunaan listrik dan telepon, pindahnya terminal pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Selapajang, Tangerang, Banten, tidak terealisasinya pendapatan hanggar Batavia dan penambahan gudang UNEX Hall B di Bandara Soekarno-Hatta.

108


5. Land Rent Realized revenues from land rent in 2008 amounted to Rp 26,923,852 representing a decline of 13.56% from Rp 31,146,527 in 2007. The decline was due to unrealized rent of the Batavia hangar at the Soekarno-Hatta Airport. 6. Utilities Realized revenues from utilities provision in 2008 amounted to Rp 63,528,641 representing a slight decline of 0.50% from Rp 63,846,718 in 2007. The decline was due to higher efficiency in electricity and telephone usage by tenants, the re-location of Indonesian Migrant Worker (TKI) data terminal building to Selapajang, Tangerang, Banten, as well as the unrealized use of the Batavia hangar and additional UNEX Hall B warehouse at the SoekarnoHatta Airport.

10. Pendapatan Kargo Realisasi pendapatan kargo tahun 2008 sebesar Rp 37.250.414 dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 20.124.399 atau 85,10%. Hal ini terjadi karena kenaikan tarif dan pengenaan tarif untuk barang impor. Beban Usaha Perbandingan realisasi beban usaha tahun 2008 dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut: Realisasi beban pegawai pada tahun 2008 meningkat dari tahun 2007 dikarenakan adanya penyesuaian IHK yang berpengaruh pada kenaikan tunjangan prestasi berdasarkan ketentuan dalam PKB. Realisasi beban pemeliharaan dan persediaan pada tahun 2008 meningkat dari tahun 2007 akibat adanya pemeliharaan jalan, pagar, kantor/terminal dalam rangka peningkatan pelayanan pada pengguna jasa bandara dan terjadi peningkatan keperluan bahan bakar dikarenakan sering matinya listrik di wilayah Sumatera seperti Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Padang. Realisasi piutang tak tertagih tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya piutang usaha Dollar AS PT Garuda Indonesia (Persero) sebelum tahun 2007 belum dapat ditagihkan.

Our Services

9. Other Income Realized revenues from other income sources amounted to Rp 12,059,098 in 2008 representing an increase of 64.80% from Rp 7,317,234 in 2007.

Operational Review

9. Pendapatan lainnya Realisasi pendapatan lainnya tahun 2008 sebesar Rp 12.059.098 dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 7.317.234 atau 64,80%.

8. AMACS Usage Realized revenues from AMACS usage in 2008 amounted to Rp 1,038,120 representing an increase of 5.69% from Rp 982,193 in 2007.

10. Cargo Services Realized revenues from cargo services amounted to Rp 37,250,414 in 2008 representing an increase of 85.10% from Rp 20,124,399 in 2007, due to tariff increases and tariff imposition on imported goods. Operating Expenses

Governance Report

8. Pendapatan AMACS Realisasi pendapatan AMACS tahun 2008 sebesar Rp 1.038.120 dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 982.193 mengalami peningkatan sebesar 5,69%.

7. Advertising Space Realized revenues from advertising space in 2008 amounted to Rp 46,450,794 representing an increase of 12.06% from Rp 41,450,413 in 2007. The increase was due to new customers renting advertising space at a number of branch airports, higher advertising space rates at the Soekarno-Hatta Airport at the newly negotiated contract extensions, and the addition of new advertising space locations under a revenue-sharing agreement.

Realized operating expenses in 2008, as compared with 2007, are as follow: Realized employee expenses in 2008 were increased over those in 2007 due to adjustments in IHK that resulted in an increase in work incentives in accordance to the Collective Labour Agreement (PKB). Realized maintenance and inventory expenses in 2008 showed an increase over those in 2007, due to expenses for airport road, fence and office or terminal maintenance to improve services to airport service users, and the increase in fuel usage due to the prevalence of maingrid electricity blackouts in Sumatera such as in Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, and Padang.

MD&A

7. Pemasangan Reklame Realisasi pendapatan reklame tahun 2008 sebesar Rp 46.450.794 dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 41.450.413 mengalami peningkatan sebesar 12,06%. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan baru di beberapa bandara cabang yang menyewa tempat reklame, meningkatnya pendapatan reklame di Bandara Soekarno-Hatta pada saat negosiasi perpanjangan kontrak, serta penambahan titik media reklame dengan pola revenue sharing.

Introduction


Realized bad debt expenses in 2008 showed a significant increase compared to 2007. This increase was due to the US Dollar-denominated receivables from PT Garuda Indonesia (Persero) prior to 2007 that have not been paid yet.


109


Kerjasama Dengan Sesama BUMN

Cooperation with Other State-Owned Enterprises

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-109/MBU/2002, tentang Sinergi antar Badan Usaha Milik Negara, dalam tahun 2008, Angkasa Pura II telah melakukan kerjasama dengan BUMN lain, antara lain sebagai berikut: • PT Kimia Farma untuk pengelolaan dana obat-obatan bagi karyawan dan keluarganya; • PT Asuransi Jiwasraya untuk pengelolaan dana program THT karyawan yang masuk setelah tahun 1992; • Bank Mandiri untuk penerapan Cash Management System; • Dengan PT Kereta Api (Persero) telah membentuk perusahaan patungan, PT Railink, yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan Kereta Api Bandara; • PT Asuransi Jasindo untuk Airport Liabilities Insurance (pertanggungjawaban hukum); • PT Hutama Karya (Persero) dalam rencana pemanfaatan lahan di Jl. Kramat Raya, Jakarta. Kerjasama ini sementara ditunda sesuai dengan surat Menteri BUMN No: SE.16/MBU/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

Following up on the Instruction of the State Minister for State-Owned Enterprises No. KEP-109/MBU/2002 concerning synergy among SOEs, Angkasa Pura II in 2008 has engaged in several initiatives in cooperation with other SOEs, including the following: • PT Kimia Farma in the management of funds for medical benefit for employees and employee family members; • PT Asuransi Jiwasraya in the management of pension fund program for employees recruited after 1992; • Bank Mandiri in the implementation of a Cash Management System; • PT Kereta Api (Persero) in the establishment of a joint venture, PT Railink, to operate the Airport Railway project; • PT Asuransi Jasindo in the provision of Airport Liabilities Insurance (legal requirement); • PT Hutama Karya (Persero) in the planned utilization of company land at Jl. Kramat Raya, Jakarta. In accordance with letter of the State Minister for SOE No. SE.16/MBU/2008 dated 15 August 2008, this project is currently pending.

Kerjasama Dengan Luar Negeri Untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha penerbangan yang mengarah kepada globalisasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, Angkasa Pura II telah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri yaitu dengan ARINC dan Aero Thai untuk pengelolaan VHF Data Link. Pada tahun 2008, dari proyek ini diperoleh pendapatan sebesar Rp 910.641.669 atau meningkat 10% dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 826.496.210. Penyertaan Saham dan Anak Perusahaan Agar dapat memperluas layanan yang diberikan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, Angkasa Pura II telah menginvestasikan dananya pada perusahaan di bawah ini: 1. PT Angkasa Pura Schiphol (APS) APS didirikan pada awalnya untuk bergerak dalam bidang usaha jasa konsultasi bandara, dan kemudian menambah jenis usaha yang ditangani. Saat ini, APS telah melakukan kerjasama pengelolaan titik iklan dan persiapan pengelolaan lounge di Bandara Soekarno-Hatta. Penyertaan saham Angkasa Pura II di APS adalah sebesar 50%. Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan, sampai dengan akhir 2008 APS masih membukukan rugi sebelum pajak (belum diaudit) sebesar Rp 5.929.375.911.

110


Overseas Cooperation In anticipation of developments in the aviation industry that is moving towards globalization as well as to keep up with progress in technology, Angkasa Pura II has engaged in cooperation with overseas parties, namely with ARINC and Aero Thai, in the management of VHF Data Link services. In 2008, this project generated a revenue of Rp 910,641,669 representing an increase of 10% over revenue in 2007 of Rp 826,496,210. Equity Participation and Subsidiaries In order to expand its scope of services to add more value to the company, Angkasa Pura II have invested its funds in the following companies: 1. PT Angkasa Pura Schiphol (APS) APS was originally established to provide airport consultation services, and later expanded its offering of business services. At present, APS is engaged in a cooperation project for the management of advertising spaces and airport lounges at SoekarnoHatta Airport. Angkasa Pura II owns 50% of the shares of APS. Based on the submitted financial statements, up to year-end 2008 APS still showed losses before taxes of Rp 5,929,375,911 (unaudited).

3. PT Purantara Mitra Angkasa Dua PT Purantara Mitra Angkasa Dua mulai beroperasi pada Juli 2003 dan bergerak dalam bidang pelayanan jasa boga penerbangan di Bandara SoekarnoHatta. Penyertaan Angkasa Pura II sejak tahun 2006 menurun menjadi sebesar 5,38% berupa kompensasi atas sewa tanah. Sesuai dengan laporan tahunan 2008 yang telah disampaikan, PT Purantara Mitra Angkasa Dua masih belum mencatat keuntungan dan untuk tahun buku 2008 mengalami kerugian sebesar Rp 11.256.932.421.

3. PT Purantara Mitra Angkasa Dua PT Purantara Mitra Angkasa Dua began commercial operations in July 2003 in the provision of in-flight catering services at Soekarno-Hatta Airport. Since 2006, the equity participation by Angkasa Pura II in the form of land use compensation has declined to 5.38%. According to the 2008 financial statements that has been submitted, PT Purantara Mitra Angkasa Dua has yet to make a profit, and in 2008 booked a loss of Rp 11,256,932,421.

1. Penerbangan internasional/regional Dengan adanya beberapa maskapai penerbangan internasional yang menambah jumlah operasi pesawatnya berdampak pada meningkatnya jumlah trafik dan produksi internasional. 2. Pertumbuhan penerbangan domestik Pertumbuhan pergerakan pesawat udara maupun penumpang di penerbangan domestik pada beberapa tahun terakhir ini cenderung melandai (mendekati maturity). Pada tahun 2008, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa maskapai penerbangan yang tidak mengoperasikan pesawatnya dan akibat banjir di Jakarta pada bulan Februari 2008.

Governance Report

Beberapa kondisi dan kejadian penting yang berpengaruh cukup signifikan terhadap pencapaian kinerja Angkasa Pura II pada tahun 2008, antara lain:

4. PT Railink PT Railink is engaged in the construction and operation of airport railways. Angkasa Pura II has made a cash capital participation equivalent to a 40% shareownership in PT Railink. At present, PT Railink is making preparations to participate in the bidding for the provision of airport railway services at SoekarnoHatta Airport and Kuala Namu Airport – Medan. According to the submitted financial statements, PT Railink as at year-end 2008 has booked net income (before taxes) amounting to Rp 1,776,983,556. In 2008, the performance of Angkasa Pura II was affected by a number of significant conditions and events, as follow: 1. International/Regional Flights The amount of aircraft movements on international routes increased due to the increase in aircrafts operated by a number of foreign airlines. 2. Domestic Flights Growth in both aircraft and passenger movements in domestic flights have shown a flattening curve (maturity) in recent years. Particularly in 2008, air traffic/production in domestic flight routes was affected by a number of airlines discontinuing their operations, as well as due to the heavy floods in Jakarta in February 2008.


MD&A

4. PT Railink PT Railink bergerak dalam bidang usaha pembangunan dan pengelolaan kereta api bandara. Angkasa Pura II telah melakukan penyetoran modal tunai setara dengan kepemilikan 40% saham di PT Railink. Saat ini, PT Railink dalam persiapan mengikuti tender pengelolaan kereta api di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kuala Namu - Medan. Sesuai laporan keuangan yang disampaikan, sampai dengan akhir tahun 2008 PT Railink memperoleh keuntungan (sebelum pajak) sebesar Rp 1.776.983.556.

Our Services

2. PT Gapura Angkasa PT Gapura Angkasa is engaged in the provision of ground handling services, with a 31.25% share participation by Angkasa Pura II. In 2008, the company reported a net income after taxes (unaudited) of Rp 25.8 billion. Dividend received by Angkasa Pura II from 2008 profits amounted to Rp 640.6 million.

Operational Review

2. PT Gapura Angkasa PT Gapura Angkasa bergerak dalam bidang usaha ground handling services, dengan penyertaan saham Angkasa Pura II sebesar 31,25%. Dalam tahun 2008 diperoleh dividen atas kinerja tahun 2008 sebesar Rp 640,6 juta. Sementara laba bersih setelah pajak (unaudited) Perseroan tahun buku 2008 sebesar Rp 25,8 miliar.

Introduction


111


112


3. Nilai tukar Rupiah Dalam RKAP tahun 2008 ditetapkan kurs mata uang US$ 1,00 = Rp 9.200. Kondisi makro ekonomi dan moneter internasional menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah atas Dollar AS, sehingga mencapai Rp 10.950 per 31 Desember 2008. Hal ini berpengaruh pada pendapatan yang diterima dalam mata uang Dollar AS akibat pengaruh selisih kurs.

3. Rupiah Exchange Rate The Rupiah exchange rate used in the 2008 Work Plan & Budget is Rp 9,200 per US Dollar. However, due to developments in macro economic and international financial sector, the Rupiah has weakened to Rp 10,950 per US Dollar as at 31 December 2008. This impacted on US Dollardenominated revenues due to currency translation.

4. Suku bunga Dalam RKAP tahun 2008 diasumsikan tingkat suku bunga Rupiah sebesar 7% dan Dollar AS sebesar 4,25%, sementara realisasi berkisar 7,5% dan 4,25%. Kontribusi pendapatan suku bunga juga diperoleh dari portofolio, hingga dapat meningkatkan pendapatan di luar usaha pada pendapatan bunga yang cukup signifikan.

4. Interest Rates Interest rates used in 2008 Work Plan & Budget are 7% for Rupiah and 4.25% for US Dollar, while the realized interest rates are in the range of 7.5% and 4.25%, respectively. Interest income is also contributed by portfolio investments, which generated a significant amount of non operating income.

5. Perbaikan pelayanan Peningkatan pergerakan pesawat dan penumpang mengharuskan peningkatan pelayanan, karena adanya tuntutan pengguna jasa bandara dan lembaga pengawas mutu pelayanan atas kualitas pelayanan yang lebih baik. Peningkatan pelayanan kepada penguna jasa bandara telah dilakukan antara lain dengan perbaikan fasilitas toilet, parkir, pembangunan terminal dan fasilitas/infrastruktur lainnya yang terkait dengan safety, security, services dan compliance.

5. Improved Level of Service The growth in aircraft and passenger movements necessitated a corresponding improvement in service quality to meet the needs of airport service users as well as requirements of consumer protection institutions. Improvements to service quality at airports were undertaken through better public toilet and parking facilities, and the development of airport terminal building and other facilities/infrastructure related to aspects of airport safety, security, services and compliance.

Prospek Usaha

Business Prospects

Sebagai perusahaan yang mengelola bisnis kebandaraan dan pelayanan lalu lintas udara, dalam menjalankan usaha Angkasa Pura II selain berpedoman pada prinsipprinsip bisnis secara umum, harus juga berpedoman pada berbagai regulasi, baik yang diterbitkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) dan regulator dalam hal ini Departemen Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dengan berbagai regulasi tersebut, terdapat kebijakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan konsep bisnis semata, bahkan beberapa regulasi menyebabkan pengambilan kebijakan harus mengesampingkan kelayakan bisnis.

As a company engaged in the provision of airport management and air traffic services, the activities of Angkasa Pura II are guided not only by common business principles, but also by a variety of governing regulations that are issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO) as well as the respective regulatory body, namely the Directorate General of Air Transportation at the Ministry of Transportation. Accordingly, operational policies are made not purely on the basis of business principles, and some of these policies must even be made by disregarding aspects of business feasibility.

Pertumbuhan trafik merupakan faktor pendorong utama dalam peningkatan kinerja Angkasa Pura II. Namun di samping itu, pertumbuhan trafik juga menuntut peningkatan kualitas pelayanan. Manajemen Angkasa Pura II bertekad senantiasa meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

Air traffic growth remains as the primary driver in improving the performance of Angkasa Pura II. At the same time, this growth also necessitated a corresponding increase in service quality. The Management of Angkasa Pura II is committed towards continuing service improvement to create higher value for the Company.


Informasi Perusahaan

Introduction

Untuk memperoleh Laporan Tahunan Angkasa Pura II 2008 dan informasi lainnya, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II.

Corporate Information

To obtain a copy of Angkasa Pura II 2008 Annual Report and other information, please contact Corporate Secretary at Head Office of PT Angkasa Pura II.

Our Services

Kantor Pusat Head Office PT Angkasa Pura II Jakarta International Airport Soekarno-Hatta Building 600, PO Box 1001/BUSH Jakarta 19120, Indonesia Tel. : (62-21) 550 5079, 550 5074 Fax. : (62-21) 550 2141 Homepage: www.angkasapura2.co.id


Minangkabau Airport

Building 601, PO Box 1001/BUSH


Minangkabau Airport, Ketaping

Jakarta 19120

Banda Aceh 23372

Padang Pariaman 25171

Tel.

: (62-21) 550 7300

Tel.

: (62-651) 213 41

Tel.

: (62-751) 819123

Fax. : (62-21) 550 6823

Fax.

: (62-651) 635 352

Fax.

: (62-751) 819040

E-mail : [email protected]



Halim Perdanakusuma Airport

Sultan Mahmud Badaruddin II Airport

Kijang Airport

Terminal Building, 2nd Fl.

Sultan Mahmud Badaruddin II Airport

Kijang Airport

Jakarta 13610

Palembang 30761

Tanjung Pinang 29125

Tel.

: (62-21) 809 1108

Tel.

: (62-711) 411 778

Tel.

: (62-771) 442 434

Fax.

: (62-21) 809 3351

Fax.

: (62-711) 411 840

Fax.

: (62-771) 410 34





Supadio Airport

Sultan Thaha Airport


Supadio Airport,

Sultan Thaha Airport, Jambi

Bandung 40001

Pontianak 78381

Tel.

: (62-741) 572 344

Tel.

: (62-22) 604 1222

Tel.

: (62-561) 721 560

Fax.

: (62-741) 572 244

Fax.

: (62-22) 603 3971

Fax.

: (62-561) 721 212

Governance Report

Jakarta International Airport Soekarno-Hatta

Operational Review

Alamat-Alamat Kantor Cabang Branch Office Addresses

Depati Amir Airport



Polonia Airport


Pangkal Pinang

Polonia Airport


Tel.

: (62-717) 421 041

Medan 20157

Pekanbaru 28284

Fax.

: (62-717) 421 042

Tel.

: (62-61) 456 5777

Tel.

: (62-761) 674 694

Fax.

: (62-61) 456 1800

Fax.

: (62-761) 674 827

Depati Amir Airport, Bangka


MD&A



113

Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Kami Direksi dan Komisaris PT Angkasa Pura II (Persero), menyatakan telah menyetujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Angkasa Pura II tahun 2008.

Responsibility for Financial Reporting

The Board of Directors and Board of Commissioners of PT Angkasa Pura II (Persero) hereby gives its approval and takes full responsibility over the validity of the contents of the 2008 Annual Report.

Direksi Board of Directors


Rinaldo J. Aziz Wakil Direktur Utama Deputy President Director





Dewan Komisaris Board of Commissioners


114




Suyatno Harun Komisaris Commissioner


LAPORAN KEUANGAN


115

116


LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT AND THE FINANCIAL STATEMENTS

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008 AND 2007


117

Nomor : A/142/RWS/Ary/09

Number : A/142/RWS/Ary/09

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor’s Report

Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT ANGKASA PURA II (Persero)

Shareholders. Board of Commissioners and Directors PT ANGKASA PURA II (Persero)

Kami telah mengaudit neraca PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 31 Desember 2008, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 sebelum adanya penyesuaian untuk penyajian kembali sebagaimana dijelaskan dalam catatan 40 telah diaudit oleh auditor independen lain, yang laporannya tertanggal 6 Maret 2008 memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2006 dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang dilaporkan secara terpisah.

We have audited the accompanying balance sheet of PT Angkasa Pura II (Persero) as of December 31, 2008 and the related statements of income, changes in equity and cash flows for the year then ended. We have also tested the Company’s compliance to the existing laws and internal control. These financial statements and the Company’s compliance to the existing laws and internal control are responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of PT Angkasa Pura II (Persero) for the year ended on December 31, 2007 before the adjustment in restated report as describred in note 40 were audited by other independent auditor whose report, dated March 6, 2008, expressed an qualified opinion on those statements with additional explanatory paragraph regarding the 2006 restated financial statements and the compliance with laws and regulations, and internal control which was separately reported.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Auditing Standards established by the State Audit Board (BPK). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial presentation. Our audit also includes examination of the Company’s compliance to the existing contracts. aids restriction, certain articles of the laws, and internal control. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 31 Desember 2008, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects. The financial position of PT Angkasa Pura II (Persero) as of December 31, 2008, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended are in conformity with generally accepted accounting principles applied in Indonesia.

Kami juga telah mengaudit ayat jurnal penyesuaian sebagaimana dijelaskan di catatan 40 yang digunakan untuk penyajian kembali laporan keuangan tahun 2007. Menurut pendapat kami, ayat jurnal penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

We have audited the adjusment accounts as described in note 40 which are used as the restatement of the 2007 financial statements. In our opinion, the adjustment accounts are fairly applied.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan No. A/144/RWS/Ary/09 dan No. A/144-1/RWS/Ary/09 tanggal 16 Maret 2009.

Drs. Sikanto, Ak., MM Izin Akuntan Publik No. 02.1.0798 License No. 02.1.0798 Izin Usaha KAP No. KEP-276/KM.6/2004 Office Business License No. KEP-276/KM.6/2004 16 Maret 2009 March 16, 2009

The Company’s compliance with existing laws and internal control are submitted separately to the management in our reports No. A/144/RWS/Ary/09 and No. A/144-1/RWS/Ary/09 dated March 16, 2009.

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) NERACA Per 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) BALANCE SHEETS December 31, 2008 and 2007

(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 2008

2007 (disajikan kembali) (Restated)

Rp

Rp

Catatan Notes

AKTIVA

ASSETS

AKTIVA LANCAR

CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas

2e, 3

1.937.317.150.437

1.573.903.912.024

Cash and cash equivalents

234.037.141.408

272.201.053.602

Marketable securities

2g, 2h, 5

333.200.258.371

318.630.846.606

6

17.915.404.960

20.871.905.540

Other receivables

2i, 7

14.714.870.189

15.616.198.301

Inventory

Biaya dibayar dimuka

8

19.198.087.988

16.321.118.277

Prepaid expense

Pajak dibayar dimuka

9

90.286.535.081

118.208.364.207

Prepaid tax

Pendapatan yang masih harus diterima

10

135.525.908.425

146.812.425.518

Accrued revenues

2.782.195.356.859

2.482.565.824.075

Total current assets

Surat berharga

2f, 2q, 4

Piutang usaha (setelah dikurangi cadangan piutang ragu-ragu sebesar Rp 223.146.459.729 untuk tahun 2008 dan Rp 149.021.548.528 untuk tahun 2007) Piutang lain-lain Persediaan

Jumlah aktiva lancar

Accounts receivable (net allowance for doubtful accounts amounting to Rp 223,146,459,729 in 2008 and Rp 149,021,548,528 in 2007)

AKTIVA TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSETS

Aktiva pajak tangguhan

34

Penyertaan

2f, 2q, 11

Aktiva tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.978.809.975.055 untuk tahun 2008 dan Rp 1.783.867.869.276 untuk tahun 2007) Aktiva lain-lain

2j, 2k, 12 2m, 13

-

8.546.449.088

Deferred tax assets

333.586.108.600

326.546.976.703

Investments

3.787.792.437.223

3.240.752.204.307

Fixed assets (net of accumulated depreciation amounting to Rp 1,978,809,975,055 in 2008 and Rp 1,783,867,869,276 in 2007

422.892.727.079

308.528.108.576

Others asset

Jumlah aktiva tidak lancar

4.544.271.272.902

3.884.373.738.674

Total non-current assets

JUMLAH AKTIVA

7.326.466.629.761

6.366.939.562.749

TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. See the accompanying notes to financial statements which form an integral part of these financial statements.


121

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) NERACA (lanjutan) Per 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) BALANCE SHEETS (continued) December 31, 2008 and 2007




Rp

Rp

Catatan Notes

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

SHORT TERM LIABILITIES

Biaya yang masih harus dibayar

14

139.620.731.344

112.719.349.241

Accrued expenses

Hutang pembelian aktiva tetap

15

12.254.258.972

15.563.410.688

Payables on purchase of fixed asset

Hutang dana pensiun

16

3.536.850.228

5.126.841.834

Payables to pension fund

Hutang lain-lain

17

63.826.466.555

125.931.069.420

Others payable

Pendapatan diterima dimuka

18

68.882.551.416

61.884.227.774

Unearned income

Hutang pajak

19

75.847.060.195

53.375.107.760

Taxes payable

363.967.918.710

374.600.006.717

Total short term liabilities

Jumlah kewajiban jangka pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

LONG TERM LIABILITIES

Kewajiban pajak tangguhan

34

8.047.958.261

-

Defered tax liabilities

Hutang jaminan

20

11.600.904.838

10.248.281.690

Guarantee payables

Dana titipan program THT

21

68.370.339.852

56.916.241.770

Temporary fund deposit on old age welfare program (THT)

Kewajiban imbalan pasca kerja

22

43.475.718.898

41.271.730.769

Post employment benefit

131.494.921.849

108.436.254.229

Total long term liabilities

Jumlah kewajiban jangka panjang EKUITAS

EQUITY

Modal saham

Capital

Modal dasar sebesar 7.600.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.900.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham

1, 23

Authorized capital of 7,600,000 shares, issued and fully paid of 1,900,000 shares with par value of Rp 1,000,000 per share

1.900.000.000.000

1.900.000.000.000

2.133.167.141.520

1.753.814.486.711

Other paid-in capital

118.955.039.293

118.955.039.293

Governments investment capital

4.152.122.180.813

3.772.769.526.004

Total capital

713.966.373.809

519.198.358.066

Retained earnings

Cadangan umum

1.964.915.234.580

1.591.935.417.733

General reserve

Jumlah ekuitas

6.831.003.789.202

5.883.903.301.803

Total equity

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

7.326.466.629.761

6.366.939.562.749

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Modal disetor lainnya Penyertaan modal Pemerintah Jumlah modal Saldo laba


122


PT ANGKASA PURA II (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) STATEMENT OF INCOME For the years ended on December 31, 2008 and 2007




Rp

Rp

Catatan Notes

PENDAPATAN USAHA

OPERATING REVENUES

Pendapatan aeronautika

2b, 24

Pendapatan non aeronautika Pendapatan kargo Jumlah pendapatan usaha

1.714.366.769.123

1.572.987.575.664

Aeronautic

524.907.240.056

464.654.995.352

Non aeronautic

37.250.413.617

20.124.398.527

Cargo

2.276.524.422.796

2.057.766.969.543

Total operating revenues

BEBAN USAHA

OPERATING EXPENSES

Beban pegawai

2b, 25

636.542.109.911

610.474.848.240

Employee expenses

Beban pemeliharaan dan persediaan

2b, 26

148.925.940.544

130.651.005.565

Maintenance and inventory expenses

Beban sewa

2b, 27

190.372.984.102

188.274.743.950

Rental expenses

Beban umum dan aktiva dibiayakan

2b, 28

254.896.767.199

305.876.978.348

General expenses and financed assets

Beban piutang tak tertagih

2b, 29

57.456.809.932

27.040.279.634

Bad debts expenses

Beban penyusutan dan amortisasi

2b, 30

211.031.967.655

222.448.209.565

Depreciation and amortization expenses

Jumlah beban usaha

1.499.226.579.343

1.484.766.065.302

Total operating expenses

LABA USAHA

777.297.843.453

573.000.904.241

OPERATING INCOME

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

OTHER INCOME (EXPENSES)

Pendapatan lain-lain

31

285.229.211.255

167.248.124.597

Other income

Beban lain-lain

32

(91.543.147.054)

(44.337.645.897)

Other expense

Jumlah pendapatan (beban) lain-lain

193.686.064.201

122.910.478.700

Total other Income (Expenses)

LABA SEBELUM POS LUAR BIASA

970.983.907.654

695.911.382.941

PROFIT BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS

-

(8.926.139.133)

Extraordinary items

970.983.907.654

686.985.243.808

PROFIT BEFORE TAX

Pos-pos luar biasa

33

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK Pajak kini

TAX INCOME (EXPENSES) (261.994.667.715)

(208.618.730.150)

Current tax

(16.594.407.349)

15.152.171.545

Deferred tax

Jumlah beban (penghasilan) pajak

(278.589.075.064)

(193.466.558.605)

Total tax expense (income)

LABA BERSIH

692.394.832.590

493.518.685.203

NET PROFIT

Pajak tangguhan

34



123

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For the years ended on December 31, 2008 and 2007

(Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Catatan Notes Saldo per 31 Desember 2006 Pembagian laba Perusahaan dari laba tahun 2006

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) Modal Notes

Cadangan Umum Notes

Saldo Laba Notes

3.699.155.656.603

1.282.317.451.337

Jumlah Ekuitas Notes

422.598.360.817

5.404.071.468.757 Balance as of December 31, 2006

35

Profit distribution for 2006

Dividen

-

-

(108.756.240.000)

(108.756.240.000)

Dividend

Bina Lingkungan

-

-

(13.050.750.000)

(13.050.750.000)

Community development

Tantiem

-

-

(3.600.000.000)

(3.600.000.000)

Production bonus

Cadangan umum

-

309.617.966.396

(309.617.966.396)

-

General reserves

-

309.617.966.396

(435.024.956.396)

(125.406.990.000)

73.613.869.401

-

-

73.613.869.401

Other additional paid-in capital

Koreksi laba tahun lalu

-

-

38.106.268.442

38.106.268.442

Correction to Prior Years’ Profit

Laba bersih

-

-

493.518.685.203

493.518.685.203

Net Profit

3.772.769.526.004

1.591.935.417.733

519.198.358.066

-

-

Dividen

-

-

(124.647.000.000)

(124.647.000.000)

Dividend

Bina Lingkungan

-

-

-

-

Community development

Tantiem

-

-

-

-

Production bonus

Cadangan umum

-

372.979.816.847

(372.979.816.847)

-

General reserves

372.979.816.847

(497.626.816.847)

(124.647.000.000)

379.352.654.809

-

-

379.352.654.809

Other additional paid-in capital

-

-

692.394.832.590

692.394.832.590

Net Profit

4.152.122.180.813

1.964.915.234.580

713.966.373.809

Tambahan modal disetor lainnya

Saldo per 31 Desember 2007 Pembagian laba Perusahaan dari laba tahun 2007

Tambahan modal disetor lainnya

35

Laba bersih Saldo per 31 Desember 2008


Profit Distribution for 2007



124


PT ANGKASA PURA II (PERSERO) LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) STATEMENTS OF CASH FLOWS For the years ended on December 31, 2008 and 2007




Rp

Rp

Catatan Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

LABA BERSIH

692.394.832.590

493.518.685.203

Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi kas: Beban penyusutan/amortisasi dan penyisihan (Keuntungan) kerugian atas penjualan aktiva tetap

NET PROFIT Add (less) items not affecting cash flows:

194.942.105.779

222.448.209.565

Depreciation / amortization and depletion

(198.009.600)

(960.844.444)

(Gain) loss on sale of fixed assets

887.138.928.769

715.006.050.324

38.163.912.194

10.935.951.683

Decrease (increase) in short term investment

(14.569.411.765)

(38.111.843.354)

Decrease (increase) in account receivables

2.956.500.580

10.937.712.710

Decrease (increase) in other receivables

901.328.111

1.319.290.801

Decrease (increase) in inventories

-

4.545.000.000

Decrease (increase) in advance to contract

Ditambah (dikurangi) dengan:

Add (less) with:

Penurunan (kenaikan) Investasi jangka pendek Penurunan (kenaikan) piutang usaha Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain Penurunan (kenaikan) persediaan Penurunan (kenaikan) uang muka kontrak Penurunan (kenaikan) biaya dibayar dimuka

(2.876.969.710)

7.371.139.826

Decrease (increase) in prepaid expenses

Penurunan (kenaikan) pajak dibayar dimuka

27.921.829.126

(13.494.265.440)

Decrease (increase) in prepaid taxes

Penurunan (kenaikan) pendapatan yang masih harus diterima

11.286.517.094

(27.833.983.631)

Decerase (increase) in accrued revenues

(Penurunan) kenaikan (aktiva) kewajiban pajak tangguhan

16.594.407.350

(15.152.171.545)

Decrease (increase) in deferred tax assets/liabilities

(Penurunan) kenaikan biaya yang masih harus dibayar

26.901.382.103

(16.032.980.696)

(Decrease) increase in accrued expenses

(Penurunan) kenaikan hutang pembelian aktiva tetap

(3.309.151.716)

(Penurunan) kenaikan hutang dana pensiun

(1.589.991.606)

(Penurunan) kenaikan hutang titipan program THT (Penurunan) kenaikan hutang lain-lain (Penurunan) kenaikan pendapatan diterima dimuka (Penurunan) kenaikan hutang pajak Jumlah kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

12.752.516.848 (Decrease) increase in payables on purchase of fixed assets 1.779.076.118

(Decrease) increase in payables pension fund (Decrease) increase in temporary fund deposit on old age welfare program (THT)

11.454.098.082

6.599.072.626

(62.104.602.866)

32.964.846.749

(Decrease) increase in other payables

6.998.323.642

36.012.900.587

(Decrease) increase in unearned income

22.471.952.435

18.910.236.626

(Decrease) increase in taxes payables

968.339.051.823

748.508.550.232

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Net cash provided from operating activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penurunan (kenaikan) penyertaan

(7.039.131.897)

5.776.494.867

Penurunan (kenaikan) aktiva tetap

(543.333.452.858)

(216.021.053.912)

Decrease (increase) in fixed assets

Penurunan (kenaikan) aktiva dalam konstruksi

(198.648.885.837)

12.625.941.765

Decrease (increase) in construction in progress

Penurunan (kenaikan) aktiva KSO

-

(29.257.216.961)

Decrease (increase) in joint operation assets

Penurunan (kenaikan) jaminan listrik

-

5.346.000

Decrease (increase) in electricity deposits

(24.627.450.680)

9.286.883.898

Decrease (increase) in deferred charges

(89.737.167.823)

(7.669.524.035)

Decrease (increase) in non operating assets

(863.386.089.095)

(225.253.128.378)

Penurunan (kenaikan) biaya ditangguhkan Penurunan (kenaikan) aktiva non operasional Jumlah kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN (Penurunan) kenaikan hutang jaminan yang akan diperhitungkan (Penurunan) kenaikan kewajiban imbalan pasca kerja (Penurunan) kenaikan cadangan umum (Penurunan) kenaikan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya (Penurunan) kenaikan modal disetor lainnya

Decrease (increase) in investments

Net cash used in investing activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

1.827.603.115

(Decrease) increase in accountable guarantee payables to be compensated

2.203.988.129

41.271.730.769

(Decrease) increase in post employment benefit

(124.448.990.401)

(107.978.624.152)

(Decrease) increase in general reserve

379.352.654.809

-

(Decrease) increase undertermined Government grant

-

73.613.869.401

(Decrease) increase in other paid-in capital

1.352.623.148

Jumlah kas bersih diperoleh dari aktivitas pembiayaan

258.460.275.685

8.734.579.133

Net cash provided from financing activities

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas

363.413.238.413

531.990.000.987

Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents

Kas dan setara kas pada awal tahun

1.573.903.912.024

1.041.913.911.037

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

Kas dan setara kas pada akhir tahun

1.937.317.150.437

1.573.903.912.024

Cash and cash equivalents at the end of the year



125

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. INFORMASI UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian Perseroan

a. Company’s Establishment

PT Angkasa Pura II (Persero) (Perseroan) adalah Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan. Perseroan sebelumnya bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1984. Perubahan nama dari Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Perum Angkasa Pura II dilakukan berdasarkan PP No. 26 tahun 1986. Selanjutnya, dengan PP No. 14 tahun 1992, Perum Angkasa Pura II diubah status badan hukumnya menjadi Perseroan, yaitu PT (Persero) Angkasa Pura II. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Juli 2008 nama Perusahaan semula PT (Persero) Angkasa Pura II disesuaikan menjadi PT Angkasa Pura II (Persero).

PT Angkasa Pura II (Persero) is a State Owned Enterprise (SOE) of the Ministry of Transportation of theRepublic of Indonesia. Formerly, the name of the Company was Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng that was established based on the Government Regulation (PP) No 20 year 1984. Later, the Company`s name was changed to Perum Angkasa Pura II based on the Government Regulation (PP) No 26 year 1986. Furthermore, through the Government Regulation (PP) No 14 year 1992, the Company`s status was changed to PT (Persero) Angkasa Pura II. Then based on, general shareholders’ meeting dated July 31, 2008 the Company`s name was changed from PT (Persero) Angkasa Pura II to PT Angkasa Pura II (Persero).

Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 3 tanggal 2 Januari 1993 dari Muhani Salim, SH., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta no. 38 tanggal 18 Nopember 2008 dari Silvia Abbas SH., notaris di Tangerang, mengenai maksud dan tujuan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 98879AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008.

The Company was established based on notarial deed No 3 dated January 2, 1993 of Muhani Salim, SH, notary in Jakarta. The Articles of Association have been amended for several times, the lastest amendment was based on notarial deed No 38 dated November 18, 2008 of Silvia Abbas, SH, notary in Tangerang, concerning goals and objectives. The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU 98879 AH.01.02 tahun 2008 dated December 22, 2008.

b. Maksud dan Tujuan

b. Goals and Objectives

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah sebagai berikut:

According to the article 3 of the Company`s Articles of Association, the goals and objectives of the Company`s establishment are as follows:

“Melakukan usaha dibidang jasa kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan serta kebandarudaraan, pelayanan lalu lintas penerbangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.”

“Doing business in airport services, airline traffic services and using the Company’s human resources with optimal results, which resulting good quality services and can compete with other companies to gain profit as well as increase the company’s value based on limited liability principles.”

To achieve such goals and objectives, the Company conducts the following activities: 1. Providing and developing facilities that support the activities of landing, taking off, parking, and hangar services, 2. Providing and developing terminal facilities to serve passangers, cargo and postage transportation, 3. Providing and developing airline services,

126

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara. 2. Penyediaan pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang kargo dan pos. 3. Penyediaan pengusahaan dan pengembangan jasa pelayanan penerbangan.


PT ANGKASA PURA II (PERSERO) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

4. Penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan. 5. Penyediaan lahan untuk bangunan lapangan dan kawasan industri serta gedung-gedung bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. 6. Penyediaan jasa konsultasi pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan pelayanan penerbangan. 7. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan yang meliputi penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa ramp, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo dan surat, pelayanan jasa pengawasan muatan, komunikasi dan operasi penerbangan, pelayanan jasa pengamanan, pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara, pelayanan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar pesawat udara. 8. Penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara yang meliputi jasa penyediaan penginapan/hotel, jasa penyediaan toko, penyediaan restoran dan bar (café), jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir, jasa perawatan pada umumnya (kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di bandar udara), jasa penyediaan otomatisasi pelaporan keberangkatan penerbangan; 9. Jasa penunjang kegiatan bandar udara lainnya, meliputi penjualan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara, jasa pelayanan pengangkutan barang, penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan jasa pelayanan pos, jasa pelayanan telekomunikasi, jasa tempat bermain dan rekreasi, jasa aluan wisata, agen perjalanan, bank untuk pelayanan jasa perbankan di bandar udara, penukaran uang, jasa pelayanan angkutan darat, penitipan barang, jasa advertensi, first class lounge, business class lounge dan VIP room, hairdresser and beauty salon, agrobisnis service, nursery, asuransi, jasa penyediaan ruangan, vending machine, jasa pengolahan limbah buang, jasa pelayanan kesehatan, jasa penyediaan kawasan industri, jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara.

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)

4. Providing and developing facilities of electronics, navigation, electricity, water and waste treatment installation, 5. Providing land for field, building and industrial estate, and that connected to the acceleration of buildings supporting air transportion activities, 6. Conducting training and education related to air transportation and airline service, 7. Providing services that directly support airport activities, covering airplane hangar, airplane repair workshop, warehouse, catering for airplane passengers, passengers’ services, cargo and postage handling services, cargo supervision services, airplane communication and operation, security services, airplane maintenance and repair services, providing and distribution services of airplane fuel, 8. Providing services that directly or indirectly support airport activities covering provision of inn/hotel, shops, restaurants and café, parking, maintenance in general (service activities, cleaning and maintenance services for buildings and offices at the airport), providing automatic reporting of airplane departures, 9. Supporting services of other airport activities, covering the sale of fuel and motor oil in airport, luggage loading services, passengers in arrival and departure terminals, postage services, telecommunication services, playground and recreation services, tour services, travel agent, bank for banking services at the airport, money exchange, land transportation services, luggage deposit, advertisement services, first class lounge, business class lounge and VIP room, hairdresser and beauty salon, agribusiness services, nursery, insurance, provision from room services, vending machine, waste treatment services, health services, industrial estate services, other services that directly or indirectly support the airport activities.

c. Location

The Company`s Head Office is located at Soekarno-Hatta Airport, Tangerang, Banten Province, The Company owns branches, which are located at the airports managed by the Company, as follows: 1. Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang, Banten, 2. Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta

c. Tempat dan Kedudukan Perseroan

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Propinsi Banten. Perseroan mempunyai cabang-cabang yang masing-masing berkedudukan di bandara yang dikelola Perseroan, sebagai berikut : 1. Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten 2. Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta


127



3. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang 4. Bandar Udara Supadio, Pontianak 5. Bandar Udara Polonia, Medan 6. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru 7. Bandar Udara Internasional Minangkabau, Padang 8. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh 9. Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung 10. Bandar Udara Kijang/Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang 11. Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi 12. Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang.

d. Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan akta No. 38 tanggal 18 Nopember 2008 dari Silvia Abbas, SH., notaris di Kabupaten Tangerang, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai berikut :

Dewan Komisaris Komisaris Utama

128

d. Board of Commissioners and Directors

Based on notarial deed No 38 dated November 18, 2008 of Silvia Abbas SH, Notary in Tangerang, the Company`s Board of Commissioners and Directors are as follows:

2007

Sutanto Suratto Siswodiharjo Moch. Iksan Tatang Suyatno Harun Tirta Hidayat

Suratto Siswodiharjo Moch. Iksan Tatang Suyatno Harun Tirta Hidayat

Edie Haryoto Rinaldo J. Azis

Edie Haryoto -

Sumiyat Tulus Pranowo

I Gusti Made Dhordy

Robert Daniel Waloni Tommy Soetomo Endang Dwi Suryani

Sumiat Tulus Pranowo Tommy Soetomo Endang Dwi Suryani

e. Modal

3. Sultan Mahmud Badaruddin II Airport, Palembang 4. Supadio Airport, Pontianak 5. Polonia Airport, Medan 6. Sultan Syarif Kasim II Airport, Pekanbaru 7. Minangkabau Airport, Padang 8. Sultan Iskandar Muda Airport, Banda Aceh 9. Husein Sastranegara Airport, Bandung 10. Kijang/ Raja Haji Fisabililah Airport, Tanjung Pinang 11. Sultan Thaha Airport, Jambi 12. Depati Amir Airport, Pangkal Pinang

2008

Dewan Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Operasi dan Teknik Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Direktur Keuangan Direktur Personalia dan umum

Sesuai dengan akta No. 3 Anggaran Dasar Perseroan tanggal 2 Januari 1993 dari Muhani Salim, SH., notaris di Jakarta, modal dasar Perseroan sebesar Rp 8.845.000.000.000 (delapan triliun delapan ratus empat puluh lima milyar rupiah) yang terbagi dalam 8.845.000 (delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu) lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Terdiri dari saham prioritas sebanyak 1.769.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu) lembar saham atau sebesar Rp 1.769.000.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan milyar rupiah) dan saham biasa sebanyak 7.076.000 (tujuh juta tujuh puluh enam ribu) lembar saham atau sebesar Rp 7.067.000.000.000 (tujuh triliun enam puluh tujuh milyar rupiah).


Board of Commissioners President Commisioner

Boards of Directors President Director Vice President Director Director of Operation & Engineering Director of Commercial & Business Development Director of Finance Director of Personnel & General Affair

e. Capital

Based on the Company`s Articles of Association documented in the Notarial deed No 3 dated January 2, 1993 by Muhani Salim, SH, notary in Jakarta, the Company`s authorized capital is Rp 8,845,000,000,000 (eight trillion eight hundred and forty five billion rupiah) comprising of 8,845,000 (eight million eight hundred and forty five thousand) shares with par value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah) per share, Composition of the shares are 1,769,000 (one million seven hundred and sixty nine thousand) shares of preferred stock or equivalent to Rp 1,769,000,000,000 (one trillion seven hundred and sixty nine billion Rupiah) and 7,076,000 (seven million and seventy six thousand) shares of common stock or equivalent to Rp 7,076,000,000,000 (seven trillion and seventy six billion Rupiah).



Berdasarkan akta No. 19 perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari H. Harjono Moekiran, SH., notaris di Jakarta, tanggal 21 Juli 1998, telah diputuskan dan disetujui penurunan modal dasar Perseroan dari Rp 8.845.000.000.000 (delapan triliun delapan ratus empat puluh lima milyar rupiah) menjadi sebesar Rp 7.600.000.000.000 (tujuh triliun enam ratus milyar rupiah) terbagi atas 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu) lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meningkatkan modal yang disetor. Dari modal disetor Perseroan telah ditempatkan sebanyak 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu) lembar saham atau sebesar Rp 1.900.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus milyar rupiah).

Based on the Notarial deed No 19 dated July 21, 1998 of H. Harjono Moekiran, SH. notary in Jakarta, it was agreed and approved the decrease in the Company’s authorized capital from Rp 8,845,000,000,000 (eight trillion eight hundred and forty five billion Rupiah) to Rp 7,600,000,000,000 (seven trillion and six hundred billion Rupiah), comprising of 7,600,000 (seven million and six hundred thousand) shares with par value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah) per share. The paid-in capital is increased to Rp 1,900,000,000,000 (one trillion and nine hundred billion Rupiah) or 1,900,000,000 (one million and nine hundred thousand) shares.

Based on the Government Regulation No 53 dated June 30, 2007, it was stated the additional investment of the Government of Republic of Indonesia`s contribution to the authorized capital of PT Angkasa Pura II (Persero) to Rp 118,955,039,294 (one hundred and eighteen billion nine hundred and fifty five million, thirty nine thousand and two hundred ninety four Rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tanggal 30 Juni 2007 telah ditetapkan penambahan penyertaan Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 118.955.039.294 (seratus delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

f. Jumlah karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing adalah: Formasi karyawan Karyawan Angkasa Pura I diperbantukan ke Angkasa Pura II

f. Number of Employees

2008

Number of the Company`s employees as of December 31, 2008 and 2007 consist of:

2007

Employee Formation

5

5

Karyawan ditugaskaryakan

276

299

Employees assigned

Karyawan masa percobaan

-

2

Employees in probation period

Karyawan Depati Amir dan Sultan Thaha

253

269

Employees of Depati Amir and Sultan Thaha

Pegawai Negeri Sipil diperbantukan

453

454

Civil government employees assigned

3.695

3.773

Company`s employees

2

3

Employees of Angkasa Pura II assigned for Angkasa Pura I Employees of Angkasa Pura II assigned for Angkasa Pura Schipol

Karyawan Perusahaan Karyawan Angkasa Pura II diperbantukan ke Angkasa Pura I

Employees of Angkasa Pura I assigned for Angkasa Pura II

Karyawan Angkasa Pura II diperbantukan ke Angkasa Pura Schipol

3

3

Karyawan Angkasa Pura II diperbantukan ke Dana Pensiun

6

3

Employees of Angkasa Pura II assigned for Dana Pensiun

Karyawan Angkasa Pura II diperbantukan ke PT Gapura Angkasa

8

10

Employees of Angkasa Pura II assigned for PT Gapura Angkasa

4.701

4.821

Total

Jumlah


129


2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG TERPENTING

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Perusahaan menganut kebijakan akuntansi sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The Company applied accounting policies in accordance with the generally accepted accounting principles applied in Indonesia. The accounting policy applied consistently can be summarized as follows:

a. Dasar penyajian laporan keuangan

a. Basis of Consolidated Financial Statements Presentation

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan konsep harga perolehan (acquisition cost) sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Angka yang disajikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah dalam Rupiah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Laporan arus kas mengelompokkan penerimaan dan pembayaran ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pembiayaan.

b. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan usaha dari aktivitas aeronautika diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan usaha dari aktivitas jasa non aeronautika persewaan tanah dan bangunan konsesi diakui sesuai dengan periode yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan atas penggunaan fasilitas peralatan Perseroan oleh pelanggan dan pendapatan jasa non aeronautika lainnya diakui pada saat fasilitas tersebut digunakan dan pada saat jasa diserahkan. Pendapatan persewaan tanah dan bangunan yang diterima dimuka atas periode yang belum berjalan dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual. Penghasilan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, pokok dan tingkat bunga yang berlaku, sedangkan beban dicatat pada saat terjadinya dan diakui sesuai dengan kemanfaatannya pada tahun yang bersangkutan.

The financial statements are prepared on acquisition cost method complying with the generally accepted accounting principles and reporting practices in Indonesia, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp).

The statements of cash flows are prepared using indirect methods with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

b. Revenue and expense recognition

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi yang terjadi akan dikreditkan atau dibebankan pada Laporan Laba Rugi periode berjalan. Kurs tangah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 10.950 dan Rp 9.419 setiap USD 1 (Satu Dolar Amerika Serikat).


Aeronautic revenue is recognized when the service is rendered to customers. Non-Aeronautic revenue including land and building rental, is recognized on the elapsed time for the current year (accrued). Revenue resulting from utilization of the Company`s facilities by customers and from other non-aeronautic services are recognized when such facilities are used and services are rendered. Income from land and building rental received in advance are recorded as unearned revenue. Other revenues are recognized on accrual basis. Interest income is recognized based on the proportion of period, principal value and prevailing interest rate. Expenses are recorded when they occured and are recognized as its usefulness in the current year.

c. Foreign currencies transactions

Transaction in foreign currencies are recorded at their rates prevailing when transactions are made. At balance sheet date, all monetary assets and liabilities in foreign currencies are converted into Rupiah using Bank Indonesia`s middle rate prevailing at that date. Gains or losses resulting from such conversion are charged or credited into the current year profit and loss statement of the current year.

Bank Indonesia`s midlle rate prevailing on December 31, 2008 and 2007 is Rp 10,950 and Rp 9,419 for USD 1 respectively.

c. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

130



d. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa adalah : a. Perseroan baik langsung maupun melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Perseroan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries); b. Perseroan asosiasi (associated companies); c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perseroan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perseroan); d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perseroan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan e. Perseroan, dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas Perseroan tersebut. Ini mencakup PerseroanPerseroan yang memiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perseroan dan Perseroan-Perseroan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perseroan. Seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.


d. Transactions with related parties

Related parties consist of the following:

a. Companies that directly or indirectly, through one or more intermediaries, control or are controlled by, or under common control with the company (including holding companies, subsidiaries, and fellow subsidiaries); b. Associated companies; c. Individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting powers of the company that gives them significant influence over the company, and close members of the familiy of any such individuals (close members of the family are those who can influence or be influenced by such individuals, in their transaction with the company); d. Key management personnel who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the company`s activities, including commisioners, directors and managers of the company and close members of their families and; e. Companies in which a substantial interest in the voting power is owned directly or indirectly, by any person described in (c) and (d) or over which such a person is able to exercise significant influence. This includes companies owned by commisioners, directors or major shareholders of the company and companies which have a common member of key management as the company.

All transactions with related parties, whether or not made at similar term and conditions as those done with third parties, are disclosed in the Financial Statements.

e. Cash and cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and unrestricted time deposits with maturities of three months or less since placement date.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan tidak digunakan sebagai jaminan hutang serta tidak dibatasi penggunaannya.


131


f. Investasi

f. Investments

• Deposito Berjangka Deposito berjangka terdiri dari deposito wajib dan deposito biasa yang dinyatakan sebesar nilai nominal • Efek-efek Efek-efek terdiri dari obligasi, saham dan investasi dalam unit penyertaan reksadana.

• Time Deposits Time deposits consist of the compulsory deposits and common deposits, and are stated at nominal value. • Securities Securities consist of bonds, stocks, and mutual funds investments.

132


Efek-efek diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat pembelian efek-efek tersebut didasarkan atas klasifikasi sesuai PSAK No. 50 tentang “Akuntansi Investasi Efek Tertentu” sebagai berikut: 1. Diperdagangkan dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba dan rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. 2. Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan pada saat realisasi. 3. Dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan atau diskonto yang belum diamortisasi. Jika ada kemungkinan Perusahaan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah biaya perolehan yang seharusnya diterima sehubungan dengan persyaratan perjanjian efek hutang, maka penurunan yang bersifat permanen dianggap telah terjadi. Jika penurunan nilai wajar dinilai sebagai penurunan permanen, biaya perolehan efek individual harus diturunkan sebesar nilai wajarnya dan jumlah penurunan nilai tersebut diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana disajikan sebesar nilai wajar yaitu nilai aktiva bersih dari reksadana pada tanggal neraca. Pendapatan dari investasi dalam unit penyertaan reksadana meliputi dividen yang diperoleh dari reksadana, keuntungan dari penjualan unit penyertaan, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai aktiva bersih dari unit penyertaan tersebut. Investasi dalam efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reserve repo) dicatat sebesar harga jual kembali yang disepakati dikurangi dengan selisih antara harga beli dan harga jual yang disepakati (pendapatan yang ditangguhkan). Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek dijual hingga dibeli kembali. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan dari akun efek-efek.


Securities are classified based on management intention at the purchasing date in accordance with PSAK No 50 concerning “Accounting for certain investments in Securities”, on the following classifications: 1. Investment in trading securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are reflected in the current operation; 2. Available for sale securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented as part of equity. Unrealized gains or losses are recognized in profit and loss upon realization; 3. Held the maturity are stated at cost which are adjusted for the unamortized premiums or discount. There is a possibility that the company will be unable to fully recover the cost of debt securities according to securities contract condition, then a permanent decline in value is considered has been occured. If the decline of fair value is considered as permanent decline, the cost basis of the individual investment is written down to its fair value and the amount of the write down is recognized as realized loss in the current period.

Investments on the unit of mutual funds are stated at their fair values, which represent the net asset values of the mutual fund as per balance sheet date. Income from the unit of mutual funds consists of dividends of mutual finds, gain on sale of unit of mutual funds and unrealized gain or loss on the changes in the net asset value of the unit of mutual funds.

Investments in securities purchased with resell arrangement (reverse repo) are stated at the agreed resale price net of the difference between purchase price and the agreed resale price (deferred income). The difference between agreed purchase price and resale price is amortized and recognized as interest income over the period, commencing from the date these securities are sold until repurchesed.

Allowance for possible losses are presented as a deduction for securities account.


g. Piutang

Piutang disajikan sebesar jumlah bruto piutang diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material disajikan dalam kelompok kewajiban.

h. Penyisihan piutang ragu-ragu


Penyisihan piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima, dihitung pada akhir periode (akhir tahun buku) dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Piutang yang berumur 1 sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 25%. 2. Piutang yang berumur 2 sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 50%. 3. Piutang yang berumur lebih dari 3 tahun disisihkan sebesar 100%.

Receivables are presented at their gross amounts and provided an allowance for doubtful accounts or estimates of uncollectible receivables. Credit balance of individual receivables is presented under liability classification when the amount is material.

h. Allowance for doubtful accounts

Allowance for doubtful accounts or estimates of uncollectible receivables is determined at the end of the period (end of book year) based on the following condition: 1. Allowance for receivable outstanding for one to two years is 25%, 2. Allowance for receivable outstanding for two to three years is 50%, 3. Allowance for receivable outstanding for more than three years is 100%.

i. Persediaan

g. Receivables

Persediaan disajikan dalam neraca sebesar harga pokok/ perolehan yang bersangkutan, yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan tersebut. Penilaian pemakaian persediaan ditentukan dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out).

j. Aktiva tetap

Jenis aktiva tetap Bangunan Lapangan Bangunan Gedung Peralatan Terminal dan Gedung Instalasi dan Jaringan Peralatan: Alat Bantu Navigasi Pengangkutan Kantor Lain-lain Instalasi Pompa Bensin

Perusahaan memilih model biaya dalam kebijakan akuntansi aktiva tetap dimana aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

i. Inventory Inventory is presented at its acquisition cost, which includes all direct or indirect expenses, and its consumption is determined based on FIFO method (First In First Out).

j. Fixed Assets

The Company has chosen the cost model for its accounting policy of fixed assets, which are stated at their acquisition cost net of their accumulated depreciation. Fixed assets expcept for land, are depreciated using straight line method based on their estimated useful lifes, as follows:

Umur Useful Life 10-80 tahun years 20-40 tahun years 15 tahun years 5-15 tahun years 10-15 tahun years 5 tahun years 5-15 tahun years 5-15 tahun years 10 tahun years

Type of fixed assets Fields Construction Building Terminal and Building Equipment Installation and Networking Equipments: Navigation Supporting Equipment Transportation Office Others Gas Station installation


133



Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

Aktiva tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aktiva tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap pada saat selesai dan siap digunakan. Kebijakan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap, hanya dilakukan dengan persetujuan dan atau berdasarkan kebijakan pemerintah. Aktiva yang masih dalam tahap pembangunan dicatat dalam perkiraan aktiva dalam konstruksi sedangkan bunga pinjaman yang ditimbulkan selama masa konstruksi akan diperhitungkan sebagai harga perolehan.

Constructions in progress are stated at their acquisition costs, including interest of the loan during construction used to finance the construction. Accumulated cost will be transferred to the respective fixed assets when they are completed and ready for use. Revaluation of fixed assets is only conducted based on the Government policy. Construction in progress is recorded in asset under construction account while the interest of borrowing cost during construction is accounted for at acquisition cost.

Based on the Board of Director`s Decision Letter No KEP 474/KU.20/2002-AP II dated December 17, 2002, concerning Financial Accounting Policy, it was stated the minimum expenditure that could be capitalized when cost per unit exceeds Rp 10,000,000 (ten million Rupiah). Expenditure for such asset less than Rp 10,000,000 is charged directly as incurred, but the Company conducts an extra compatible note as a control.

Keputusan Direksi No. KEP 474/KU.20/2002-APII tanggal 17 Desember 2002 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan, menetapkan batas biaya yang dapat dikapitalisasi adalah apabila biaya per unitnya melebihi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran untuk aktiva termaksud yang harganya Rp 10.000.000 ke bawah, dibebankan langsung sebagai biaya pada saat terjadinya, tetapi Perseroan menyelenggarakan catatan ekstra komptabel untuk alat pengawasannya.

k. Joint operation and joint operation assets

k. Kerjasama Operasi dan Aktiva Kerjasama Operasi

134

Kerjasama Operasi (KSO) – Build, Operate and Transfer (BOT) Kerjasama operasi (KSO) dengan pola BOT merupakan KSO dengan pihak ketiga untuk membangun, mengoperasikan dan menyerahkan aset KSO. Aset KSO dikelola oleh investor yang mendanai pembangunannya sampai akhir masa konsesi. Perusahaan menerima kompensasi berdasarkan persentase yang telah disepakati dengan investor. Di akhir masa konsesi, investor akan menyerahkan aset KSO beserta hak pengelolaannya kepada pemilik aset. Jangka waktu masa konsesi adalah berkisar antara 20 sampai 25 tahun.


Land is stated at the acquisition cost and is not depreciated. Maintenance and repair expenses are charged to profit and loss statement when they occur. All which extend the useful life of the asset or result in increased future economic benefits such as increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance are capitilized. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts. Gains or losses resulting from the sale of fixed assets are charged of credited to profit and loss statement in the current year.

Joint operation (KSO) – Build, Operate and Transfer (BOT) Joint operation (KSO) with the BOT pattern represents a joint operation with third parties to develop, operate and deliver the joint operation assets. Assets managed by the joint operation investors who finance the construction until the end of the concession. The Company receives compensation based on the percentage agreement with the investor. At the end of the concession period, investors will submit its asset and its management rights to the asset owner. The concession period is valid for 20 to 25 year.


Aktiva kerjasama operasi (KSO) – Build, Transfer and Operate (BTO) Aktiva KSO BTO merupakan aktiva tanah Perusahaan dalam perjanjian KSO yang digunakan oleh investor untuk membangun aset KSO. Tanah tersebut tidak dapat digunakan, atau dialihkan kepemilikannya oleh Perusahaan selama masa konsesi dan akan diserahkan kembali oleh investor kepada Perusahaan pada akhir masa konsesi.


l. Impairment of fixed assets

l. Penurunan Nilai dari Aktiva Tetap

Setiap tanggal neraca Perseroan menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aktiva.

Aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya, termasuk aktiva tak berwujud ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aktiva tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aktiva dengan nilai yang diperoleh kembali dari aktiva tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang lebih tinggi diantara harga jual neto dan nilai pakai aktiva. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aktiva dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

At balance sheet date, the Company reviews whether there is any indication of assets impairment or not.

Fixed assets and other non-current assets, including intangibles assets, are reviewed for impairment losses or changes in circumstances indicating that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the differences between the carrying amount of the assets and the recoverable amount. The recoverable amount is determined as the higher of net selling price or value in use. In order to test the impairment value, assets are classified into the smallest unit that provide a separate cash flows.

m. Legal costs for landrights acquistion

m. Biaya Hukum Perolehan Hak atas Tanah

Jumlah biaya hukum yang material yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah tersebut.

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan pelapisan ulang (overlay) landasan dan bangunan lapangan lainnya ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat yaitu 10 tahun untuk konstruksi rigid dan 4 tahun untuk konstruksi fleksibel.

o. Penyisihan atau kewajiban diestimasi

Penyisihan atau kewajiban diestimasi untuk restorasi lingkungan, biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika: • Perseroan mempunyai kewajiban hukum atau konstruksi di masa kini sebagai akibat dari kejadian di masa lalu; • Terdapat kemungkinan diatas 50% bahwa akan ada arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; • Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Material amounts of expenses related to the legal processing of land rights are capitalized and amortized over their useful lives.

n. Deferred charges

n. Biaya Tangguhan

Joint Operation Assets (KSO) – Build, Transfer and Operate (BTO) The joint operation asset BTO represents land asset owned by the Company in the KSO agreements used by investors to build KSO assets. The land can not be used, nor its ownership is transferred by the Company during the period of the concession and will be returned to the Company by investors at the end of the concession.

Expenses related to overlay of landing road and other field construction are deferred and amortized over ten years for rigid construction and four years for flexible construction using straight line method.

o. Provisions

Provisions for estimate liabilities of enviromental restoration, restructuring cost and legal claims cost are recognized when: • The company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; • There is probable over 50% of expenses outflow in order to fulfill the obligation; • The amount has been reliably estimated.


135


p. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Pajak penghasilan atas pendapatan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.


Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II (DPAP2). Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun (PhDP) dan masa kerja karyawan. Pendanaan DPAP2 terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja sebesar 27,59% dan karyawan 5% dari PhDP. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuaria dan dampak perubahan asumsi bagi peserta pensiun yang masih aktif diamortisasi selama estimasi kerja rata-rata karyawan sebagaimana ditentukan oleh aktuaris.

Perusahaan juga menyelenggarakan Program Tunjangan Hari Tua (THT) yang pendanaannya diserahkan kepada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Bumi Putera. Manfaat imbalan pasca kerja yang diperoleh melalui program dana pensiun dan program THT ternyata telah melebihi manfaat imbalan pasca kerja berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga Perusahaan tidak perlu lagi mencadangkan kewajiban imbalan pasca kerja pada akhir tahun.

q. Post employment benefit

The Company provides defined pension benefit plan for all of its permanent employees. The program is managed by the Dana Pensiun of Angkasa Pura II (DPAP2). This pension benefit that will be paid is calculated based on the basic income of the pension (PhDP) and the employment period of the employees. The financing of DPAP2 mainly derives from the contributions from the employer at 27,59% and employees at 5% of the PhDP. Current service cost is recognized as expenses for the current year, Past service cost, actuary correction and the effect of assumption alteration to the active pension members are amortized based on the estimation of the avarage employment period as determined by the actuary.

The Company conducts old age welfare program (THT) of which the fund is submitted to PT Asuransi Jiwasraya and PT Asuransi Bumiputera. The post employment benefit provided from the pension program and THT exceed the amount stated in the labor Law No 13 year 2003, therefore the Company does not provide allowance for post employment benefit at the end of the year.

The Company also conducts housing allowance program at the end of employment period. The program is unfunded, therefore the Company provides allowance of post employment benefit for the program at the end of year.

Disamping itu Perusahaan juga menyelenggarakan Program Pemberian Tunjangan Perumahan Akhir Masa Tugas. Program tersebut tidak didanai oleh karena itu dilakukan pencadangan imbalan pasca kerja untuk program tersebut pada akhir tahun.

r. Dividends

r. Dividen

136

Income tax in the statement of income is determined based on taxable income for current year. Income tax resulting from land or building rental is determined based on taxable income, complying with the effective tax regulation.

q. Imbalan Pasca Kerja

p. Income tax

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan diakui sebagai sebuah kewajiban dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.


Dividends distributions to the Company`s shareholders are recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividend is approved by the Company`s shareholders.




(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas: Rupiah USD Bank: Rupiah Valuta Asing

Deposito berjangka Rupiah Jumlah Tingkat bunga deposito berjangka – Rupiah Rincian kas dan setara kas kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut : Kas: Kantor Pusat Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Jumlah kas Bank: Rupiah: PT Bank Mandiri PT Bank BNI PT Bank Rakyat Indonesia Bank Nagari Citibank Bank Bukopin PT Bank Jabar PT Bank Danamon Jumlah dipindahkan

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2008

2007

245.710.190 144.827.352 390.537.542

367.727.126 193.810.774 561.537.900

19.067.313.314 23.349.299.581 42.416.612.895

24.335.574.608 29.800.590.612 54.136.165.220

1.894.510.000.000

1.519.206.208.904

Time Deposit Rupiah

1.937.317.150.437

1.573.903.912.024

Total

7% - 13%

4,5% - 8,25%

Time Deposit Interest Rate – Rupiah

Cash and cash equivalent Rupiah USD Cash in banks: Rupiah Foreign Currency

81.776.850 114.987.175 11.358.257 3.783.318 888.000 69.816.394 33.059.573 16.333.472 43.418.798 4.396.000 6.085.041 2.343.064 2.291.600 390.537.542

Details of cash and cash equivalents in head office and its branches are as follows: Cash on hand: Head Office 191.366.247 Soekarno-Hatta Airport 7.891.635 Halim Perdanakusuma Airport 16.502.455 Sultan Mahmud Badaruddin II Airport 4.873.807 Supadio Airport 3.482.000 Polonia Airport 2.651.500 Sultan Syarif Kasim II Airport 237.810.932 Minangkabau Airport 72.226.534 Bandara Sultan Iskandar Muda Airport 4.000.000 Husein Sastranegara Airport 10.135.740 Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport 4.467.003 Sultan Thaha Airport 3.480.211 Depati Amir Airport 2.649.836 Total cash on hand 561.537.900

9.766.860.299 3.340.613.398 2.658.639.003 2.172.607.496 431.660.687 417.749.717 279.182.712 19.067.313.312

Cash in banks: Rupiah: PT Bank Mandiri PT Bank BNI PT Bank Rakyat Indonesia Bank Nagari Citibank Bank Bukopin PT Bank Jabar PT Bank Danamon Total Rupiah

14.529.720.477 4.951.459.849 2.693.771.678 625.067.320 337.611.027 822.320.951 435.509.812 204.177.660 24.599.638.774


137





2008 Pindahan Bank: Valuta Asing: Citibank PT Bank Mandiri PT Bank BNI Jumlah bank Deposito berjangka (kantor pusat) Rupiah PT Bank Mandiri PT Bank Bukopin PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank BNI PT Bank Jabar PT Bank Mega Syariah PT Bank Niaga PT Bank Muamalat PT Bank Permata Valuta Asing: PT Bank Mandiri PT Bank BNI PT Bank Permata Jumlah deposito berjangka Jumlah kas dan setara kas

2007

19.067.313.312

24.599.638.774

10.601.588.739 8.638.592.204 4.109.118.640 42.416.612.895

11.298.030.030 10.134.662.320 8.103.834.096 54.136.165.220

Brought forward Cash in banks: Foreign Currencies: Citibank PT Bank Mandiri PT Bank BNI Total cash in banks

504.600.000.000 453.940.000.000 318.100.000.000 298.600.000.000 159.200.000.000 97.220.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 -

348.700.00.000 305.268.208.904 598.880.000.000 72.300.000.000 35.000.000.000 90.220.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000

Time deposits (Head Office) Rupiah PT Bank Mandiri PT Bank Bukopin PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank BNI PT Bank Jabar PT Bank Mega Syariah PT Bank Niaga PT Bank Muamalat PT Bank Permata

16.425.000.000 16.425.000.000 1.894.510.000.000

9.419.000.000 9.419.000.000 1.519.206.208.904

Foreign Currencies: PT Bank Mandiri PT Bank BNI PT Bank Permata Total time deposits

1.937.317.150.437

1.573.903.912.024

Total cash and cash equivalents

Details of cash in banks of head office and its branches offices as of December 31, 2008 and 2007 are as follows:

Rincian saldo bank kantor pusat dan cabang-cabang per 31 Desember 2008 dan 2007 sebagai berikut : 2008 Bank: Kantor Pusat Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Jumlah bank

138


32.493.987.041 3.276.879.674 13.139.000 1.000.000 2.647.896.525 36.459.807 2.827.295.024 612.526.579 306.475.342 141.500.216 59.453.687 42.416.612.895

2007 46.929.357.196 2.316.367.305 6.069 4.298.707 2.734.029.716 35.851.701 875.188.573 113.394.888 253.147.673 308.161.675 566.361.717 54.136.165.220

Cash in banks: Head Office Soekarno-Hatta Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau Airport Sultan Iskandar Muda Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total cash in banks





4. SURAT BERHARGA

Obligasi yang diperdagangkan Unit Penyertaan Reksadana Saham yang diperdagangkan di bursa efek Jumlah surat berharga

4. MARKETABLE SECURITIES 2008 175.924.492.500 54.795.608.908 3.317.040.000 234.037.141.408

2007 210.279.539.160 52.311.854.442 9.609.660.000 272.201.053.602

2008 55.058.242.500 22.173.750.000 19.710.000.000 18.600.000.000 10.075.000.000 9.000.000.000 7.000.000.000 5.512.500.000 5.000.000.000 5.000.000.000 4.895.000.000 4.430.000.000 4.250.000.000 3.700.000.000 1.520.000.000 175.924.492.500

2007 47.153.868.750 18.743.810.000 22.312.755.410 10.050.000.000 7.101.500.000 5.000.000.000 5.050.000.000 5.018.500.000 5.000.000.000 2.009.000.000 63.955.010.000 18.885.095.000 210.279.539.160

a. Details of marketable bonds

a. Obligasi yang diperdagangkan Obligasi PGN Euro Finance Ltd Obligasi a/n Medco (USD) Obligasi a/n Bond Republic of Indonesia RI Seri 2014 Syariah Negara (SBSN) IFR 0001 Obligasi PLN IX Seri A tahun 2007 Obligasi Pemerintah FR0028 Obligasi Perum Pegadaian XII Seri A Obligasi Danareksa II Tahun 2007 Obligasi Indosat VI Seri A th. 2008 Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Obligasi Mobile 8 I Tahun 2007 Obligasi Bakrieland dev. Seri A th. 2008 Obligasi Indofood IV Tahun 2007 Obligasi Astra Sedaya Finance IX Seri E Obligasi Syariah Ijarah PLN II Obligasi FRN BNI (USD) Obligasi Exelkomindo FIN (USD) Jumlah obligasi yang diperdagangkan

2008 20.082.851.996 19.992.399.073 6.413.743.118 2.797.664.137 2.312.405.104 1.661.040.000 1.535.505.480 54.795.608.908

2007 24.745.447.409 4.876.272.046 4.912.094.927 3.646.470.000 2.016.122.399 9.087.869.732 3.027.577.929 52.311.854.442

2008 3.317.040.000 234.037.141.408

2007 9.609.660.000 272.201.053.602

Semua surat berharga tersebut diatas dinilai berdasarkan nilai wajar efek yang ditentukan dari nilai pasar yang tersedia pada Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2008.

Shares of Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Total marketable securities

All securities are valued based on fair value which is determined from the effects of market value available on the Indonesia Stock Exchange as of December 31, 2008. Bonds interest:

Tingkat Bunga: Tingkat bunga obligasi – Rupiah Tingkat bunga obligasi – Dollar Amerika

Mutual Funds of PS.Uang Sidana Kas Maxima Mutual Funds of Schroder D,T II Mutual Funds of Mandiri Investa Berimbang Mutual Funds of Mandiri Investa Aktif Mutual Funds of IPB Syariah Mutual Funds of Syariah Batasa Kombinasi Mutual Funds of Paramita Platinum Mutual Funds of Batasa Syariah Bank Niaga Mutual Funds of Big Dana Likuid Total mutual funds c. Securities for trading in Stock Exchange

c. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Saham Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jumlah Surat Berharga

Bonds of PGN Euro Finance Ltd Bonds of Medco (USD) Bonds of Republic of Indonesia RI Seri 2014 Bonds Syariah Negara (SBSN) IFR 0001 Bonds of PLN IX Seri A tahun 2007 Bonds of Pemerintah FR0028 Bonds of Perum Pegadaian XII Seri A Bonds of Danareksa II Tahun 2007 Bonds of Indosat VI Seri A th, 2008 Bonds of Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 Bonds of Mobile 8 I Tahun 2007 Bonds of Bakrieland dev, Seri A th, 2008 Bonds of Indofood IV Tahun 2007 Bonds of Astra Sedaya Finance IX Seri E Bonds of Syariah Ijarah PLN II Bonds of FRN BNI (USD) Bonds of Excelkomindo FIN (USD) Total marketable bonds b. Mutual Funds

b. Unit Penyertaan Reksadana Reksadana PS.Uang Sidana Kas Maxima Reksadana Schroder D.T II Reksadana Mandiri Investa Berimbang Reksadana Mandiri Investa Aktif Reksadana IPB Syariah Reksadana Syariah Batasa Kombinasi Reksadana Paramita Platinum Reksadana Batasa Syariah Bank Niaga Reksadana Big Dana Likuid Jumlah unit penyertaan reksadana

Marketable bonds Mutual Funds Securities for trading in Stock Exchange Total marketable securities

2008 10,01% - 12,38% 6,75% - 8,75%

2007 10,01% - 12,38% 6,75% - 8,75%

Bonds interest rate – Rupiah Bonds interest rate – US Dollar


139





5. PIUTANG USAHA

5. ACCOUNTS RECEIVABLES 2008

Piutang usaha: Aeronautika Non Aeronautika Piutang PPN Keluaran Sub jumlah Cadangan penyisihan piutang tak tertagih: Saldo awal cadangan piutang usaha Pembentukan selama tahun berjalan Saldo akhir cadangan piutang usaha Jumlah bersih

2007

362.259.539.849 171.118.649.958 22.968.528.293 556.346.718.100

331.808.910.364 119.295.403.607 16.548.081.163 467.652.395.134

Accounts receivable: Aeronautic Non Aeronautic Prepaid VAT - Output Sub total

(149.021.548.528) (74.124.911.201) (223.146.459.729) 333.200.258.371

(121.981.268.894) (27.040.279.634) (149.021.548.528) 318.630.846.606

Allowance for doubtful accounts: Beginning balance Reserve for current year Ending balance Total receivables - net

2008 220.407.267.940

2007 147.453.735.909

84.704.987.544 98.528.499.548 152.705.963.068 556.346.718.100 (223.146.459.729) 333.200.258.371

176.324.268.165 77.867.819.146 66.006.571.914 467.652.395.134 (149.021.548.528) 318.630.846.606

Details of aging schedule are as follows:

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut : Lancar Lewat jatuh tempo: Antara 1 sampai 2 tahun Antara 2 sampai 3 tahun Lebih dari 3 tahun Dikurangi: Penyisihan piutang tak tertagih Jumlah bersih

Pada cadangan penyisihan piutang tak tertagih, tercatat pembentukan selama tahun berjalan sebesar Rp 74.124.911.201, sedangkan penyisihan piutang tak tertagih selama tahun berjalan sebesar Rp 57.456.809.932 (lihat catatan 29), terdapat selisih sebesar Rp 16.668.101.269. Selisih ini merupakan kurs atas piutang tak tertagih yang sudah terjadi sejak tahuntahun lalu.

140


Current Maturity: 1 - 2 years 2 - 3 years > 3 years Less: allowance for doubtful accounts Total receivables - net

Allowance for bad debts accounts is stated in the current year amounting to Rp 74,124,911,201, meanwhile the bad debt accounts in the current year amounting Rp 57,456,809,932 (see note 29). There is difference amounted to Rp 16,668,101,269. This difference represents exchange rate for bad debts account that has been occurred since last year.





Rincian piutang per debitur per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :

Garuda Indonesia Airways Purantara Mitra Angkasa Singapore Airlines GMF Aero Asia, PT Pertamina/Yos Sudarso Air Asia Lion Air Jasa Angkasa Semesta, PT Cathay Pacific Airways Dewata Agung Wibawa Adam Air, PT Qantas Airways Gapura Angkasa Wahana Dirgantara, PT Perum Telekomunikasi Inti Dufree Promosindo, PT Sanggraha Daksa Mitra Java Jet Jeppesen KLM Royal Dutch Airlines Level Delapan Utama, PT Angkasa Citra Saran /ACS Emirat Arab Thai International A/W Jetstar Airways Macau Eagle Indonesia Airlines, PT Griya Kaya Kreasi Graha Gulf Air Company Pertamina Yemen Airways Air Nuigini Plasma Inti Media, PT Valu Air Air Lanca, Ltd Unex Ainti Indonesia Korean Airlines Metro batavia, PT Tiger Airways Mandara Jasindo Sena Profita Garda Kencana, PT Lufthansa GA Air India Mitra Karsa Media, PT Eva Air Bank Central Asia (BCA) Jatayu, PT Silk Air Malaysia Airlines System China Airlines Merpati Nusantara A/L Qatar Airways Lain-lain Jumlah piutang usaha

2008 251.312.628.303 16.617.408.909 16.380.607.797 11.420.237.128 9.668.519.160 9.376.409.119 9.103.238.770 8.909.962.046 8.157.117.407 7.182.129.108 4.553.384.542 4.473.837.864 4.173.927.773 3.979.207.800 3.014.725.553 2.969.865.112 2.931.140.354 2.790.971.040 2.761.818.535 2.724.545.380 2.577.185.417 2.545.454.718 2.201.578.410 2.183.230.053 2.041.843.762 1.872.840.034 1.681.873.936 1.668.172.945 1.657.147.544 1.626.780.275 1.603.816.497 1.553.645.352 1.526.649.876 1.524.237.919 1.497.625.747 1.483.554.444 1.369.476.478 1.354.415.136 1.244.776.315 1.186.805.417 1.174.608.977 1.156.201.521 1.139.773.717 1.123.115.141 1.079.266.033 4.491.853.810 2.870.301.008 1.149.973.231 66.066.900 8.804.312.696 1.840.717.647 115.047.795.445 556.346.718.100

Details of accounts receivable as of December 31, 2008 and 2007 are as follows: 2007 219.534.373.950 13.668.143.102 17.981.491.287 414.819.687 1.152.232.129 2.909.133.663 6.880.161.820 1.498.047.537 7.569.389.816 4.173.999.143 3.634.971.098 3.744.954.677 560.396.649 4.500.667.182 234.821.691 2.781.847.609 2.562.463.275 2.400.744.861 2.414.683.845 2.132.730.524 88.441.382 2.012.254.839 2.370.054.906 3.118.671.213 1.187.479.609 1.779.503.983 1.526.217.534 215.907.300 5.093.742.184 1.335.060.784 1.829.269.641 735.765.069 635.236.763 1.654.407.491 789.541.271 1.437.044.935 1.425.324.853 305.734.523 7.810.234.524 1.186.805.517 1.164.243.818 2.014.994.094 704.668.485 5.403.505 189.635.688 4.066.594.613 3.292.674.450 6.395.630.465 2.164.315.285 8.424.661.356 2.259.808.001 99.682.595.508 467.652.395.134

Garuda Indonesia Airways Purantara Mitra Angkasa Singapore Airlines GMF Aero Asia, PT Pertamina/Yos Sudarso Air Asia Lion Air Jasa Angkasa Semesta, PT Cathay Pacific Airways Dewata Agung Wibawa Adam Air, PT Qantas Airways Gapura Angkasa Wahana Dirgantara, PT Perum Telekomunikasi Inti Dufree Promosindo, PT Sanggraha Daksa Mitra Java Jet Jeppesen KLM Royal Dutch Airlines Level Delapan Utama, PT Angkasa Citra Saran /ACS Emirat Arab Thai International A/W Jetstar Airways Macau Eagle Indonesia Airlines, PT Griya Kaya Kreasi Graha Gulf Air Company Pertamina Yemen Airways Air Nuigini Plasma Inti Media, PT Valu Air Air Lanca, Ltd Unex Ainti Indonesia Korean Airlines Metro batavia, PT Tiger Airways Mandara Jasindo Sena Profita Garda Kencana, PT Lufthansa GA Air India Mitra Karsa Media, PT Eva Air Bank Central Asia (BCA) Jatayu, PT Silk Air Malaysia Airlines System China Airlines Merpati Nusantara A/L Qatar Airways Others Total account receivables


141





PT Garuda Indonesia (Persero)

PT Garuda Indonesia (Persero)

Saldo piutang usaha PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2008 tercatat Rp 251.312.628.303, dan telah disisihkan sebesar Rp 124.105.527.523. Berdasarkan surat dari PT Garuda Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2008, PT Garuda Indonesia berencana melakukan restrukturisasi hutang.

Balance of account receivable from PT Garuda Indonesia as of December 31, 2008 is recorded at the amount of Rp 251,312,628,303, which has been set aside amounting to Rp 124,105,527,523. Based on the letter from PT Garuda Indonesia on October 20, 2008, PT Garuda Indonesia is planning for debt restructuring.

PT Adam Air

PT Adam Air

PT Adam Air telah dinyatakan pailit pada tanggal 18 Maret 2008. Tagihan yang diajukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) selanjutnya disampaikan kepada Tim Kurator PT Adam Skyconnection Airlines (dalam pailit). Saldo PT Adam Air semula tercatat Rp 7.359.975.532, terdapat pembayaran di bulan Maret dan April 2008 sebesar Rp 2.806.590.990, sehingga saldo per 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp 4.553.384.542, atas saldo ini telah dilakukan penyisihan sebesar 100%.

PT Adam Air was declared bankrupt on March 18, 2008. The invoice submitted by PT Angkasa Pura II (Persero) will be submitted to the Curator team of PT Adam Skyconnection Airlines (in bankruptcy). PT Adam Air`s balance originally was recorded at the amount of Rp 7,359,975,532, there were payments in March and April 2008 amounting Rp 2,806,590,990, so that the balance as of December 31, 2008 amounting to Rp 4,553,384,542, on this balance has been provided 100% allowance for uncollectible amount.

Rincian piutang kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

Details of accounts receivable in the head office and branch offices are as follows:

Kantor Pusat Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Dikurangi : Penyisihan piutang tak tertagih Jumlah bersih

2008 19.030.951.731 456.977.763.392 10.361.744.950 5.177.500.585 2.495.385.112 48.313.699.448 4.120.693.657 5.289.566.672 1.890.429.287 1.415.456.580 225.260.087 495.937.478 552.329.121 556.346.718.100 (223.146.459.729) 333.200.258.371

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen perseroan berpendapat bahwa penyisihan piutang tak tertagih cukup untuk menutupi kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

142


2007 18.317.420.867 379.807.855.880 12.041.633.625 3.242.818.633 1.656.469.776 42.224.593.435 2.838.672.290 4.223.944.352 1.416.192.742 1.259.765.725 102.721.276 338.165.107 182.141.426 467.652.395.134 (149.021.548.528) 318.630.846.606

Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau Internasional Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Less: allowance for doubtful accounts Total receivables - net

Based on the review of the status of the individual receivable at the end of the year, the Company’s management believes that the allowance for doubtful account is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.





6. OTHER RECEIVABLES

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang kepada PT Angkasa Pura Schiphol Piutang pegawai Lain-lain Jumlah

2008 12.381.887.700 3.253.193.443 2.280.323.817 17.915.404.960

Piutang kepada PT Angkasa Pura Schiphol per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 12.381.887.700 dan Rp 10.650.684.954 (masing-masing setara USD 1,130,766), merupakan pinjaman untuk proyek pengembangan dan pengoperasian automated border passage system (electronic immigration system) berjangka waktu selama 5 tahun (periode 2 Maret 2007 sampai dengan 2 Maret 2013) dengan tingkat bunga 6% per tahun.

2007 10.650.684.954 2.525.637.143 7.695.583.443 20.871.905.540

Loan to PT Angkasa Pura Schipol as of December 13, 2008 and 2007 amounting to Rp 12,381,887,700 and Rp 10,650,684,954 (equivalent to USD 1.130.766), represents loan for the project of development and operation of automated boarder passage system (electronic immigration system) with a period of 5 years (March 2, 2007 until March 2, 2013) and interest rate at 6% per annum. 7. INVENTORIES

7. PERSEDIAAN

Pemeliharaan elektronika Pemeliharaan listrik dan air Pemeliharaan peralatan mekanikal & AC Keperluan PKP PK Alat angkut, alat-alat berat kendaraan PKP-PK Keperluan elektronika Keperluan ATK dan cetakan umum Keperluan listrik dan air Pemeliharaan bangunan Keperluan bahan bakar pelumas Keperluan mekanik dan AC Keperluan kebengkelan Keperluan lain-lain Jumlah

2008 5.422.401.649 3.894.236.606 2.095.875.584 1.151.416.185 569.042.589 516.109.436 393.527.832 259.740.800 150.718.000 98.110.291 77.990.300 73.493.280 12.207.637 14.714.870.189

Rincian persediaan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

Kantor Pusat Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Jumlah

Loan to PT Angkasa Pura Schiphol Loan to employees Others Total

2008 108.049.972 7.682.208.839 473.796.705 135.496.598 144.913.258 1.222.461.062 546.967.412 91.515.638 194.825.287 87.583.693 4.007.236.650 16.111.475 3.703.600 14.714.870.189

2007 5.480.694.553 4.265.206.763 2.541.685.421 1.088.130.870 671.447.782 537.841.411 315.183.011 136.609.750 74.837.000 323.169.060 52.735.000 90.477.480 38.180.200 15.616.198.301

Electronic maintenance Electricity and water maintenance Mechanical tools and AC maintenance PKP-PK purposes Transportation vehicles, heavy machines PKP-PK Electronic purposes Office supplies and printing matters Utilities Building maintenance Fuel and lubricant Mechanical and AC purposes Workshop purposes Others Total

Details of inventories in the head office and branch offices are as follows: 2007 139.050.853 8.541.793.025 442.064.930 156.958.209 148.081.508 1.276.776.635 556.488.308 77.161.638 113.374.037 63.718.808 4.087.901.850 12.828.500 15.616.198.301

Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan yang dimiliki terhadap kemungkinan risiko kebakaran dan risiko lainnya.

The Company does not insure the inventories against possible risks of fire and other risks.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan untuk persediaan barang rusak, barang usang tidak diperlukan.

Based on the review of the conditions of iventories at the end of year, the Company`s management believes that allowance for damage and obsolete inventory is not necessary.


143





8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya umum Biaya pegawai Biaya persediaan Biaya pemeliharaan Lain-lain Jumlah

8. PREPAID EXPENSES 2008 10.674.458.474 7.587.269.645 431.843.570 98.369.600 406.146.699 19.198.087.988

Rincian biaya dibayar dimuka kantor pusat dan cabangcabang sebagai berikut:


2008 10.621.403.166 3.788.736.665 425.579.859 493.302.737 297.099.173 1.548.084.226 529.163.267 294.794.000 372.670.826 335.279.088 155.616.693 187.277.742 149.080.546 19.198.087.988

2007 6.577.573.651 8.228.288.758 289.074.370 118.019.000 1.108.162.498 16.321.118.277

Details of prepaid expenses in the head office and branch offices are as follows: 2007 7.043.113.888 4.315.283.699 395.338.431 442.210.903 393.026.979 858.440.027 556.578.909 1.092.966.553 652.655.319 258.871.140 142.276.010 97.191.292 73.165.127 16.321.118.277

9. PAJAK DIBAYAR DIMUKA 2008 34.037.672.991

2007 34.037.672.991

44.765.486.207

70.069.809.024

SKPLB No. 08/207/05/051/07 tahun 2005

10.518.373.513

10.518.373.513

300.000.000

300.000.000

500.000.000 165.002.370 90.286.535.081

500.000.000 165.002.370 2.617.506.309 118.208.364.207

SKPLB No. 0131/207/03/051/05 tahun 2003 Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2004 PPN masukan Jumlah

144

• Perseroan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No 08/207/05/051/07 tanggal 28 Juni 2007 atas PPN Dalam Negeri tahun 2005 sebesar Rp 130.533.303.625 atas ketetapan ini Perseroan telah mengajukan keberatan. Sehubungan dengan tagihan pajak tersebut, pada tanggal 28 Juni 2007, KPP BUMN telah melakukan pemindahbukuan sebesar Rp 10.518.373.513 dari SKPLB PPh Badan tahun 2005, dan pada tanggal 12 Agustus 2008 pemindahbukuan sebesar Rp 44.765.486.207 dari SKPLB PPh Badan tahun 2006.


Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total 9. PREPAID TAXES

Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 (lihat catatan 34) Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006

SKPLB No. 023/206/04/051/06 tahun 2004

General Employees Inventory Maintenance Others Total

Overpayment on Corporate income tax of 2007 (see note 34) Overpayment on Corporate income tax of 2006 Tax assesment of overpayment (SKPLB) No 08/207/05/051/07 in 2005 Tax assesment of overpayment (SKPLB) No 023/206/04/051/06 in 2004 Tax assesment of overpayment (SKPLB) No 0131/207/03/051/05 in 2003 Income tax article 21 in 2004 VAT in Total

• The Company received tax assessment letter of underpayment No 08/207/05/051/07 dated June 28, 2007 on domestic VAT year 2005 amounting to Rp 130,533,303,625, on this decision the Company appealed for objection. In connection to the claim for tax refund, on July 28, 2007, KPP (tax office) BUMN has transferred an amount of Rp 10,518,373,513 from the tax assessment letter of overpayment year 2005, and on August 12, 2008 the amount transfered amounted to Rp 44,765,486,207 from the assessment letter of overpayment of corporate income tax year 2006.





10. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Jasa Aeronautika Jasa Non Aeronautika Jasa Kargo

10. ACCRUED REVENUES 2008 98.991.168.136 36.475.176.048 59.564.241 135.525.908.425

Rincian pendapatan yang masih harus diterima kantor pusat dan cabang-cabang adalah berikut:


2008 10.875.243.976 115.235.265.683 2.003.822.937 2.138.667.861 329.468.522 2.446.479.863 264.092.353 1.461.553.984 21.848.636 199.952.047 17.130.908 321.256.724 211.124.931 135.525.908.425

2007 100.248.100.542 46.426.286.421 138.038.555 146.812.425.518

Aeronautic Service Non-Aeronautic Service Cargo Service

Details of accrued revenues in the head office and branch offices are as follows: 2007 7.955.806.676 130.142.156.470 386.319.191 1.979.840.495 298.121.144 3.776.240.513 380.080.853 1.226.470.643 4.818.000 270.608.082 20.322.009 72.151.771 299.489.671 146.812.425.518


11. PENYERTAAN

PT Garuda Indonesia Airways (MCB) PT Gapura Angkasa PT Railink Indonesia PT Angkasa Pura Schiphol Jumlah

11. INVESTMENTS 2008 201.817.000.000 89.043.931.940 42.725.176.660 333.586.108.600

2007 201.817.000.000 80.688.023.376 42.014.383.238 2.027.570.089 326.546.976.703

PT Garuda Indonesia Airways (MCB) PT Gapura Angkasa PT Railink Indonesia PT Angkasa Pura Schiphol Total

Investasi pada PT Gapura Angkasa

Investment in PT Gapura Angkasa

Merupakan kepemilikan Perseroan atas 31,25% sahamsaham yang dikeluarkan oleh PT Gapura Angkasa, Perseroan yang bergerak dalam bidang ground handling services.

Represents Company`s direct ownership interest of 31.25% shares of PT Gapura Angkasa, which core bisnis is ground handling services.

Nilai investasi per 31 Desember 2008 dan 2007 dinyatakan sebagai berikut:

The value of investment as of December 31, 2008 and 2007 is as follows:

Nilai perolehan Bagian laba bersih kumulatif Dividen Bagian laba (rugi) tahun buku 2007 Bagian laba (rugi) tahun buku 2008 Nilai tercatat akhir tahun

2008 67.200.000.000 14.243.622.584 (1.062.500.000) 306.900.792 8.355.908.564 89.043.931.940

Sampai dengan laporan ini selesai, laporan keuangan PT Gapura Angkasa per 31 Desember 2008 yang diaudit, belum diterima.

2007 67.200.000.000 14.243.622.584 (1.062.500.000) 306.900.792 80.688.023.376

Acquisition value Equity in cummulative net gain Dividend Equity in net gain (losses) in 2007 Equity in net gain (losses) in 2008 Carrying amount at the end of year

Up to this report is completed, the audited financial statements of PT Gapura Angkasa for the year ended December 31, 2008 have not been received.


145




Investasi pada PT Angkasa Pura Schiphol

Investment in PT Angkasa Pura Schiphol

Merupakan kepemilikan Perseroan atas 50% saham-saham yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Schiphol, sebesar USD 1,500,000 dengan kurs Rp 2.308 atau setara dengan Rp 3.462.000.000, sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.688/M.K.016/1995 tanggal 27 Nopember 1995. PT Angkasa Pura Schiphol bergerak dalam bidang jasa konsultan penerbangan.

Represents Company`s direct ownership interest of 50% shares of PT Angkasa Pura Schiphol amounting to USD 1,500,000, with exchange rate of Rp 2,308 or equivalent to Rp 3,462,000,000 as approved by the Minister of Finance of The Republic of Indonesia in his Decision Letter No S.688/ M.K.016/1995 dated November 27, 1995, PT Angkasa Pura Schiphol core business is flight consultant services.

Kepengurusan (manajemen) PT Angkasa Pura Schiphol merupakan kepengurusan bersama antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Schiphol /management Service BV sesuai dengan akta notaris Sutjipto, SH., No. 90 tanggal 8 April 1996.

PT Angkasa Pura II (Persero) Schiphol`s management is under joint management of Schiphol Management Service BV and the Company as stipulated in the notarial deed No 90 dated April 8, 1996 of Sutjipto, SH.

Nilai investasi per 31 Desember 2008 dan 2007 dinyatakan sebagai berikut :

The value of investment as of December 31, 2008 and 2007 is as follows:

Nilai perolehan Bagian laba (rugi) bersih kumulatif Bagian laba (rugi) tahun 2007 Bagian laba (rugi) tahun 2008 Nilai tercatat akhir tahun

146


2008 3.462.000.000 (591.245.413) (843.184.498) (2.027.570.089) -

2007 3.462.000.000 (591.245.413) (843.184.498) 2.027.570.089

Acquisition value Equity in cumulative net gain Equity in net gain (losses) in 2007 Equity in net gain (losses) in 2008 Carrying amount at the end of year

Berdasarkan Laporan Keuangan 2008 (tidak diaudit), atas bagian kerugian PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 2.964.687.955 telah melebihi nilai tercatat penyertaan sehingga nilai tercatat penyertaan pada akhir tahun nihil.

Based on the unaudited Financial Statements for the year ended December 31, 2008, on loss portion of PT Angkasa Pura II (Persero) amounting to Rp 2,964,687,955 has exceeded the investment carrying amount, so the amount is nil.

Sampai dengan laporan ini selesai, laporan keuangan PT Angkasa Pura Schiphol per 31 Desember 2008 yang diaudit, belum diterima.

Up to this report is completed, the audited financial statements of PT Angkasa Pura Schiphol for the year ended December 31, 2008 have not been received.

Investasi pada PT Garuda Indonesia Airways

Investment in PT Garuda Indonesia Airways

Sertifikat obligasi wajib konversi (Mandatory Convertible Bonds (MCB) PT Garuda Indonesia Airways (PT GIA) sebesar Rp 201.817.000.000, merupakan hasil kompensasi hutang PT GIA kepada Perseroan yang terdiri dari faktur tagihan sebesar Rp 20.103.589.962,38 dan USD 18.938.360,70. Tanggal jatuh tempo sertifikat 2 Nopember 2006 dengan bunga 4% per tahun yang wajib dikonversikan menjadi 201.817 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham dalam Perseroan Penerbangan PT GIA sesuai dengan ketentuan dalam Subscription Agreement tanggal 10 Agustus 2001 antara PT GIA dengan Perseroan. Pada tahun 2008, Perseroan telah menerima dana konpensasi atas penyelesaian rekonsiliasi obligasi wajib konversi untuk periode 2 November 2006 sampai dengan 13 April 2007 sebesar Rp 6.579.234.200.

Mandatory Convertible Bonds of PT Garuda Indonesia Airways (GIA) amounting to Rp 201,817,000,000 represent a compensation of PT Garuda Indonesia Airways’ payables to the Company, consisting of bills for the amount of Rp 20,103,589,963.38 and USD 18,938,360.70. Its mature date should be on November 2, 2006, with interest rate at 4% per annum and it must be converted into 201,817 shares of common stock with par value of Rp 1,000,000 per share, such conversion is arranged in the Subscription Agreement dated August 10, 2001 between the Company and PT Garuda Indonesia Airways. In 2008, the Company has received the funds on the settlement of reconciliation bonds compensation required for the conversion for the period from November 2, 2006 until April 13, 2007 amounting to Rp 6,579,234,200.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Angkasa Pura II (Persero) No. RIS-02/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008, pemegang saham (pemerintah) menyetujui pelaksanaan konversi sertifikat obligasi wajib konversi menjadi 201.817 lembar saham biasa dengan nilai nominal @Rp 1.000.000 yang dilakukan pada tanggal 1 November 2006.

According to Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Angkasa Pura II (Persero) No RIS-02/MBU/2008 dated Juni 27, 2008 the shareholder (Government) had approved the conversion of mandatory Convertible Bonds into 201,817 shares of common stock with par value of Rp 1,000,000 each which was done on November 1, 2006.






Pada tanggal 11 Maret 2009, PT Angkasa Pura II (Persero) telah menerima asli surat kolektif saham sejumlah 201.817 saham dengan nomor urut 0007950813 sampai dengan 0008152629 yang seluruhnya bernilai nominal Rp 201.817.000.000 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 2009 untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero).

On March 11, 2009, PT Angkasa Pura II (Persero) has received share collective letter of 201,817 shares from No 0007950813 until 0008152629 with par value of Rp 201,817,000,000 issued in Jakarta on January 9, 2009 for and under the name PT Garuda Indonesia Airways (Persero).

Investasi pada PT Purantara Mitra Angkasa Dua

Investment in PT Purantara Mitra Angkasa Dua

Merupakan kepemilikan Perseroan atas 20% saham-saham yang dikeluarkan PT Purantara Mitra Angkasa Dua sebesar Rp 5.253.280.125, merupakan kompensasi sewa tanah selama periode 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan dilaksanakan dimuka sebagai setoran sesuai dengan perjanjian sewa tanah No. SPSW.02.1.A/TU.308/AP II-2002 yang diaddendum dengan perjanjian sewa tanah No. ADD.1.SPSW.02.1.A/ TU.308/2002-APII.

Represents Company`s direct ownership interest at 20% shares of PT Purantara Mitra Angkasa Dua amounting to Rp 5,253,280,125, which is a compensation for land rental for the period of 11 (eleven) years and 3 (three) months paid-in advance as a payment of PT Angkasa Pura II (Persero) according to land rental agreement No Spsw.02.1.a/tu.308/ AP II-2000 and its amendment No ADD.1.SPSW.02.1.A/ TU.308/2002-APII

Nilai investasi per 31 Desember 2008 dan 2007 dinyatakan sebagai berikut:

The value of investment as of December 31, 2008 dan 2007 is as follows:

Nilai Perolehan Bagian Laba (Rugi) Bersih Kumulatif Nilai tercatat akhir tahun

2008 5.253.280.125 (5.253.280.125) -

2007 5.253.280.125 (5.253.280.125) -

Acquisition cost Equity in cumulative net gain (losses) Carrying amount at the end of year

Sampai dengan laporan ini selesai, laporan keuangan PT Purantara Mitra Angkasa Dua per 31 Desember 2008 yang diaudit, belum diterima.

Up to this report is completed, the audited financial statements of PT Purantara Mitra Angkasa II for the year ended December 31, 2008 have not been received.

Investasi pada PT Railink Indonesia

Investment in PT Railink Indonesia

Merupakan kepemilikan Perseroan atas 40% sahamsaham yang dikeluarkan PT Railink Indonesia, sebesar Rp 40.000.000.000. PT Railink Indonesia merupakan Perseroan Joint Venture (patungan) antara Perseroan dengan PT Kereta Api Indonesia yang bertugas untuk mengelola kegiatan usaha kereta api bandara, yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan antara Perseroan dengan PT Kereta Api Indonesia No. SPKS.023.1/KS.006.2006-APII dan Nomor 98/HK/UM/2006 tanggal 14 Agustus 2006.

Represents Company`s direct ownership interest of 40% shares of PT Railink Indonesia amounting to Rp 40,000,000,000, PT Railink Indonesia is joint venture company owned by PT Angkasa Pura II (Persero) and PT Kereta Api Indonesia, conducting its business in managing train and airport under joint venture agreement between PT Angkasa Pura II (Persero) and PT Kereta Api Indonesia No SPKS.023.1/KS.006/2006-AP II and No 98/HK/UM/2006 dated August 14, 2006.

Nilai investasi per 31 Desember 2008 dan 2007 dinyatakan sebagai berikut :

The value of investment as of December 31, 2008 dan 2007 is as follows:

Nilai perolehan Bagian laba (rugi) tahun buku 2007 Bagian laba (rugi) tahun buku 2008 Nilai tercatat akhir tahun

2008 40.000.000.000 2.014.383.238 710.793.422 42.725.176.660

Sampai dengan laporan ini selesai, laporan keuangan PT Railink Indonesia per 31 Desember 2008 yang diaudit, belum diterima.

2007 40.000.000.000 2.014.383.238 42.014.383.238

Acquisition cost Equity in net gain (losses) in 2007 Equity in net gain (losses) in 2008 Carrying amount at the end of year

Up to this report is completed, the audited financial statements of PT Railink Indonesia for the year ended December 31, 2008 have not been received.


147





12. AKTIVA TETAP

12. FIXED ASSETS 2008

Jenis aktiva tetap Biaya perolehan Kepemilikan langsung Tanah Bangunan dan lapangan Bangunan Gedung Peralatan terminal dan gedung Instalasi dan jaringan Alat bantu navigasi Alat pengangkutan Alat-alat kantor Peralatan bengkel Lain-lain Aktiva tetap kerjasama operasi Aktiva tetap dalam konstruksi Jumlah harga perolehan

148

Saldo 1 Jan 2008 Balance Jan 01, 2008

334.509.923.080 1.020.720.433.782 1.015.385.848.330 843.919.402.418 747.402.100.090 622.506.259.137 164.134.937.365 73.878.700.851 1.388.412.578 86.341.633.899 4.910.187.651.530 29.257.216.961 85.175.205.092 5.024.620.073.583

Penambahan Addition

2.035.392.234 292.212.300.339 29.464.335.679 97.759.134.886 97.342.988.967 14.983.632.312 7.549.805.172 1.985.863.269 543.333.452.858 198.648.885.837 741.982.338.695

Pengurangan Deduction

Saldo 31 Des 2008 Balance Dec 31, 2008

-

336.545.315.314 1.312.932.734.121 1.044.850.184.009 843.919.402.418 845.161.234.976 719.849.248.104 179.118.569.677 81.428.506.023 3.374.275.847 86.341.633.899 5.453.521.104.388 29.257.216.961 283.824.090.929 5.766.602.412.278

Type of fixed assets Acquisition Cost Direct ownership Land Field construction Building Terminal & building equipment Networking & installation Navigation equipment Transportation equipment Office equipment Workshop tools Others Fixed asstes of joint operation Construction in progress Total acquisition cost

Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung Bangunan dan lapangan Bangunan Gedung Peralatan terminal dan gedung Instalasi dan jaringan Alat bantu navigasi Alat pengangkutan Alat-alat kantor Peralatan bengkel Lain-lain Jumlah akumulasi penyusutan

190.299.490.919 290.030.112.672 381.652.387.452 408.031.297.078 278.657.669.863 109.994.368.296 57.995.958.193 718.490.588 65.317.450.801 1.782.697.225.862

45.285.401.459 23.118.576.579 15.608.579.281 10.931.269.318 77.401.566.289 10.253.581.017 10.505.143.149 1.252.666.980 194.356.784.072

-

235.584.892.378 313.148.689.251 397.260.966.733 418.962.566.396 356.059.236.152 120.247.949.313 68.501.101.342 1.971.157.568 65.317.450.801 1.977.054.009.934

Accumulated Depreciation Direct ownership Field construction Building Terminal & building equipment Networking & installation Navigation equipment Transportation equipment Office equipment Workshop tools Others Total accumulated depreciation

Aktiva tetap kerjasama operasi Jumlah akumulasi penyusutan Nilai buku

1.170.643.414 1.783.867.869.276 3.240.752.204.307

585.321.707 194.942.105.779

-

1.755.965.121 1.978.809.975.055 3.787.792.437.223

Fixed assets of joint operation Total accumulated depreciation Book value






2007 Jenis aktiva tetap Biaya perolehan Kepemilikan langsung Tanah Bangunan dan lapangan Bangunan Gedung Peralatan terminal dan gedung Instalasi dan jaringan Alat bantu navigasi Alat pengangkutan Alat-alat kantor Peralatan bengkel Lain-lain Aktiva tetap kerjasama operasi Aktiva tetap dalam konstruksi Jumlah harga perolehan

Saldo 1 Jan 2007 Balance Jan 01, 2007

325.438.224.593 991.928.746.864 1.008.181.966.234 741.869.822.049 731.252.244.505 588.039.109.725 152.192.924.760 72.990.779.891 591.723.628 81.681.055.369 4.694.166.597.618 97.801.146.857 4.791.967.744.475

Penambahan Addition

Pengurangan Deduction

12.072.917.168 28.791.686.918 14.603.218.706 109.102.055.812 18.605.532.795 34.486.969.068 11.988.068.605 1.550.448.285 796.688.950 4.684.558.530 236.682.144.837 29.257.216.961 20.362.896.518 286.302.258.316

3.001.218.681 7.399.336.610 7.052.475.443 2.455.677.210 19.819.656 46.056.000 662.527.325 23.980.000 20.661.090.925 32.988.838.283 53.649.929.208

Saldo 31 Des 2007 Balance Dec 31, 2007

334.509.923.080 1.020.720.433.782 1.015.385.848.330 843.919.402.418 747.402.100.090 622.506.259.137 164.134.937.365 73.878.700.851 1.388.412.578 86.341.633.899 4.910.187.651.530 29.257.216.961 85.175.205.092 5.024.620.073.583

Type of fixed assets Acquisition costs Direct ownership Land Field construction Building Terminal & building equipment Network & Installation Navigation equipment Transportation equipment Office equipment Workshop tools Others Fixed assets of joint operation Construction in progress Total acquisition cost

Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung Bangunan dan lapangan Bangunan Gedung Peralatan terminal dan gedung Instalasi dan jaringan Alat bantu navigasi Alat pengangkutan Alat-alat kantor Peralatan bengkel Lain-lain Jumlah akum. penyusutan

167.286.225.194 257.689.257.700 340.152.072.937 370.923.866.552 236.908.010.301 98.139.059.257 52.601.525.875 546.362.798 58.812.026.137 1.583.058.406.751

23.013.265.725 34.842.465.603 45.965.038.668 38.174.457.788 41.767.127.135 11.901.365.039 6.007.299.809 172.127.790 6.529.404.664 208.372.552.221

2.501.610.631 4.464.724.153 1.067.027.262 17.467.573 46.056.000 612.867.491 23.980.000 8.733.733.110

190.299.490.919 290.030.112.672 381.652.387.452 408.031.297.078 278.657.669.863 109.994.368.296 57.995.958.193 718.490.588 65.317.450.801 1.782.697.225.862

Accumulated Depreciations Direct ownership Field construction Building Terminal & building equipment Network & installation Navigation equipment Transportation equipment Office equipment Workshop tools Others Total accumulated depreciation

Aktiva tetap kerjasama operasi Jumlah akumulasi penyusutan Nilai buku

1.583.058.406.751 3.208.909.337.724

1.170.643.414 209.543.195.635

8.733.733.110

1.170.643.414 1.783.867.869.276 3.240.752.204.307

Fixed asset of joint operation Total accumulated depreciation Book value

AKTIVA KSO

Joint Operation Assets

Aktiva KSO merupakan aktiva tanah Perusahaan yang dikelola oleh investor dalam rangka kerjasama operasi, dengan pola kerjasama per 31 Desember 2008 dan 2007 sebagai berikut : (lihat catatan 38)

Joint Operation assets represents the Company`s land that is managed by the investor in the framework of joint operations, with the joint cooperation pattern as of December 31, 2008 and 2007 is as follows: (see note 38).

2008 Built, Operate, Transfer (BOT) PT Sanggraha Daksa Mitra PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia PT Mandara Jasindo Sena PT Garuda Indonesia Built, Transfer, Operate (BTO) PT Wahana Dirgantara PT Gapura Angkasa PT Birotika Semesta PT Dharma Bandar Mandala Jumlah

2007

1.982.182.417 575.850.000 291.497.414 151.688.850

1.982.182.417 575.850.000 291.497.414 151.688.850

13.097.219.110 7.968.685.000 2.843.130.000 2.346.964.170 29.257.216.961

13.097.219.110 7.968.685.000 2.843.130.000 2.346.964.170 29.257.216.961

Built, Operate, Transfer (BOT) PT Sanggraha Daksa Mitra PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia PT Mandara Jasindo Sena PT Garuda Indonesia Built, Transfer, Operate (BTO) PT Wahana Dirgantara PT Gapura Angkasa PT Birotika Semesta PT Dharma Bandar Mandala Total


149





Aktiva KSO diatas belum termasuk aktiva yang bersifat tambahan atas interior, renovasi yang melekat pada bangunan terminal disekitarnya atas sewa dan konsesi. Pada tahun 2008 aktiva tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasindo dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 9.999.910.000.000. Manajemen Perusahaan beranggapan bahwa pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi risiko kerugian yang akan terjadi.

Joint Operation assets stated above excluded additional assets of the interior, renovation attached to the surrounding of the terminal building on lease and concession. In 2008 fixed asset has been insured to PT Asuransi Jasindo with insurance coverage amounting to Rp 9,999,910,000,000. Management believes that the amount is sufficient to cover the risk of loss that will occur.

Aktiva dalam konstruksi

Construction in progress

Bangunan gedung dalam pengadaan Bangunan lapangan dalam pengadaan Tanah dalam pengadaan Alat bantu navigasi dalam pengadaan Instalasi dan jaringan dalam pengadaan Alat-alat terminal dan gedung dalam pengadaan Alat-alat kantor dalam pengadaan Lain-lain aktiva dalam pengadaan Jumlah

2008 209.350.150.892 39.734.438.244 5.076.512.818 2.280.284.225 1.086.325.818 471.533.768 25.824.845.164 283.824.090.929

Rincian aktiva dalam konstruksi kantor pusat dan cabangcabang adalah sebagai berikut :

Kantor Pusat Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Jumlah

2008 5.055.649.931 192.174.072.604 2.465.860.364 3.099.363.636 1.046.848.105 2.440.047.043 2.316.947.274 66.010.452.062 1.497.954.545 7.371.934.230 344.961.135 283.824.090.929

2007 48.188.710.877 28.958.633.099 3.612.304.720 3.601.296.379 402.953.768 411.306.249 85.175.205.092

Details of construction in progress in the head office and branch offices are as follows: 2007 8.885.604.965 44.904.039.827 108.904.349 1.634.051.477 2.162.912.143 1.829.245.907 25.650.446.424 85.175.205.092

13. AKTIVA LAIN-LAIN

Uang jaminan listrik dan air Biaya yang ditangguhkan - Overlay Biaya perolehan Akumulasi amortisasi Bersih Aktiva non operasional: Proyek Kualanamu Dana THT Tanah eks pool PPD Aktiva non operasional lainnya Piutang PT Gapura Angkasa Jumlah aktiva non operasional Jumlah

150


Building in progress Field construction in progress Land in progress Navigation equipment in progress Network & installation in progress Terminal and building equipment in progress Office equipment in progress Others in progress Total

Head Office Soekarno-Hatta International Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total 13. OTHER ASSETS

2008 2.337.448.530

2007 2.337.448.530

63.560.907.277 (16.089.861.877) 47.471.045.400

35.748.608.650 (12.905.013.930) 22.843.594.720

222.084.894.087 63.224.964.136 56.088.006.568 31.686.368.358 373.084.233.149 422.892.727.079

154.759.523.502 48.136.353.239 56.088.006.568 24.347.716.417 15.465.600 283.347.065.326 308.528.108.576

Electricity and water deposits Deferred charges - overlay Acquisition cost Accumulated amortization net Non operating assets: Kualanamu project THT (old age welfare) program fund Land ex PPD Others PT Gapura Angkasa`s receivables Total non operating assets Total





Dana THT

THT (old age welfare)

Dana THT per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 63.224.964.136 dan Rp 48.136.353.239, merupakan dana titipan THT Kumpulan Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri Cabang SoekarnoHatta rekening nomor 1160000070665. Pada tanggal 28 Januari 2009 telah dibayar premi PSL dan kekurangan premi bulanan untuk bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2008 akibat perubahan manfaat dari paket gaji ke gaji dasar Asuransi THT Kumpulan Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 58.488.347.146. (lihat catatan 21).

This Program Fund for the years ended December 31, 2008 and 2007 amounting to Rp 63,224,964,136 and Rp 48,136,353,239, represents temporary deposit of old age welfare program fund of the employees Association of PT Angkasa Pura II (Persero) which is placed at PT Bank Mandiri, Soekarno-Hatta branch a/c No 1160000070665. On January 28, 2009 PSL Premium and shortage of monthly Premium of January 2008 to June 2008 have been paid as a result of the changes in benefits from salary package to basic salary of employees insurance of old age welfare program of employees Association of PT Angkasa Pura II (Persero) amounting to Rp 58,488,347,146 (see note 21).

Rincian aktiva lain-lain kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

Details of other assets in the head office and branch offices are as follows:

Kantor Pusat Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Proyek Kualanamu Bandara Husein Sastranegara Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Jumlah

2008 120.404.667.242 4.023.577.164 14.412.985.822 20.190.677.381 1.956.951.591 20.962.029.385 7.644.163.691 4.948.383.170 222.084.894.087 786.189.322 901.374.890 4.576.833.334 422.892.727.079

2007 107.004.403.490 746.065.106 3.017.887.216 2.461.959.886 4.792.125.228 25.260.191.647 3.478.612.556 4.952.360.438 154.759.523.502 2.054.979.507 308.528.108.576

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya pegawai Biaya kontrak Biaya sewa Biaya umum Biaya pemeliharaan Biaya persediaan Aktiva yang dibayarkan Lain-lain Jumlah

Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Kualanamu Project Husein Sastranegara Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total 14. ACCRUED EXPENSES

2008 70.009.967.321 32.939.485.893 16.656.706.402 8.569.141.200 6.248.607.628 3.547.280.299 247.990.550 1.401.552.051 139.620.731.344

2007 57.368.147.394 18.416.489.845 14.353.736.517 12.039.660.924 6.758.646.141 2.193.201.279 236.224.782 1.353.242.359 112.719.349.241

Employee expenses Contract expenses Rental expenses General expenses Maintenance expenses Inventory expenses Paid assets Others Total


151





15. HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP

PT Mobilindo Sumber Karya PT Waskita Karya PT Surya Putra PT Lubuk Minturun KP LPPM ITB Bandung PT Elektrindo Nusantara PT Asaba Computer Centre PT Jaya Trade Indonesia PT Dassindo Internusa Semesta CV Menara Alam Sakti PT Dharma Dimensi PT Angkasa Pura Schiphol PT Abadi Jaya Cemerlang PT Dian Angkasa Raya Sunarya & Team PT Amarta Teknikal Repair Lain-lain Jumlah

15. PAYABLES ON FIXED ASSET PUCHASE 2008 3.384.240.000 1.909.090.909 1.046.590.910 897.717.273 688.636.364 680.385.494 546.779.983 352.000.000 339.204.545 268.181.818 132.849.499 2.008.582.177 12.254.258.972

Rincian hutang pembelian aktiva tetap kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

Kantor Pusat Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Depati Amir Jumlah

2008 6.004.828.591 1.361.187.636 25.795.543 160.472.027 54.497.900 1.965.741.593 1.927.272.727 754.462.955 12.254.258.972

Hutang kepada PT Mobilindo Sumber Karya per 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.384.240.000 merupakan pengadaan kendaraan dinas Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) berdasarkan perjanjian No. PJJ.12.10.06/00/11/2008/181 tanggal 14 Nopember 2008. Hutang ini telah lunas pada tanggal 20 Pebruari 2009.

2007 9.227.272.273 680.385.494 132.849.499 2.503.080.667 750.459.955 256.000.000 222.750.000 107.750.000 1.682.862.800 15.563.410.688

Details of payables on fixed assets purchase in the head office and branch offices are as follows: 2007 11.444.582.988 3.540.238.320 41.599.453 160.472.027 317.497.900 59.020.000 15.563.410.688

152


Head Office Soekarno-Hatta International Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Depati Amir Aiport Total

Payables to PT Mobilindo Sumber Karya as of December 31, 2008 amounting to Rp 3,384,240,000 represent payables for procurement of official vehicles for directors of PT Angkasa Pura II (Persero) based on agreement No PJJ.12.10.06/00/11/2008/181, dated November 14, 2008. The payables had been settled on February 20, 2009.

16. HUTANG DANA PENSIUN

Hutang iuran pensiun Hutang iuran THT Jumlah

PT Mobilindo Sumber Karya PT Waskita Karya PT Surya Putra PT Lubuk Minturun KP LPPM ITB Bandung PT Elektrindo Nusantara PT Asaba Computer Centre PT Jaya Trade Indonesia PT Dassindo Internusa Semesta CV Menara Alam Sakti PT Dharma Dimensi PT Angkasa Pura Schiphol PT Abadi Jaya Cemerlang PT Dian Angkasa Raya Sunarya & Team PT Amarta Teknikal Repair Others Total

16. PAYABLES PENSION FUND 2008 2.116.223.953 1.420.626.275 3.536.850.228

2007 1.614.327.118 3.512.514.716 5.126.841.834

Pension contribution payables THT contribution payables Total





17. HUTANG LAIN-LAIN

Titipan debitur Uang titipan lainnya Hutang BMG PT (Persero) Angkasa Pura I Hutang jangka pendek lainnya Jumlah

17. OTHER PAYABLES 2008 28.025.390.704 25.395.305.847 4.994.200.332 1.559.569.672 3.852.000.000 63.826.466.555

2007 30.779.585.495 27.922.441.118 53.710.014.804 9.919.028.005 3.599.999.998 125.931.069.420

Debtors temporary deposit Other temporary deposist BMG`s payables PT (Persero) Angkasa Pura I Other current payables Total

Titipan debitur per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 28.025.390.704 dan Rp 30.779.585.495 merupakan setoran debitur yang tidak teridentifikasi namanya.

Debtors temporary deposits for the years ended December 31, 2008 and 2007 amounting to Rp 28,025,390,704 and Rp 30,779,585,495 represent unidentified debtors payments.

Uang titipan lainnya sebesar Rp 25.395.305.847 dan Rp 27.922.441.118, terdiri dari:

Other temporary deposits amounting to Rp 25,395,305,847 and Rp 27,922,441,118, are as follows:

PPN KMK 575 tahun 2005 Koperasi karyawan Parkir distribusi parkir PEMDA PNBP pas bandara Lain-lain Jumlah

2008 13.901.432.410 3.907.033.786 3.082.881.077 2.248.684.000 2.255.274.574 25.395.305.847

Hutang kepada PT Angkasa Pura I (Persero) timbul dari konsekuensi Surat Keputusan Bersama antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan Perseroan Nomor SP.104/HK.10.5/2005DU dan SPKS.052/KM.006/2005-AP II tentang pelaksanaan pungutan jasa penerbangan luar negeri oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dan Perseroan.

2007 PPN KMK 575 year 2005 13.901.432.410 Employees cooperation 5.228.744.282 6.108.896.385 Parking Distribution to PEMDA (Regional government) Airport pass Others 2.683.368.041 Total 27.922.441.118 Debt to PT Angkasa Pura I (Persero) arises from the Mutual Agreement between PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) No SP.104/HK.10.5/2005-DU and SPKS.052/KM.006/2005-AP II concerning the execution of overseas air transportation service collection by PT Angkasa Pura I (Persero) and the Company.

18. PENDAPATAN YANG DITERIMA DIMUKA

Sewa ruang Pemasangan reklame Sewa tanah Konsesi dan pas Pendapatan insidentil Pemakaian listrik Sewa telepon Pendapatan pemakaian pair kabel Jasa pendaratan dan penyimpanan pesawat Lain-lain Jumlah

18. UNEARNED INCOME 2008 43.534.185.699 13.724.552.894 6.298.039.865 4.045.197.912 946.860.943 295.503.336 5.225.000 32.985.767 68.882.551.416

2007 41.807.291.117 11.548.740.345 5.279.206.797 1.538.337.531 1.481.006.871 89.133.763 36.426.867 100.409.333 3.675.150 61.884.227.774

Space rental Advertising Land rental Concession and pass Incidental income Electricity Telephone Income from pair cable usage Landing and airplane parking service Others Total


153





Rincian pendapatan yang diterima dimuka kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Jumlah

2008 64.254.591.899 9.225.457 2.043.953.960 211.620.711 624.120.000 529.421.202 162.245.633 580.964.530 22.141.835 258.398.189 185.868.000 68.882.551.416

Details of unearned income in the head office and brach offices are as follows: 2007 59.481.929.581 35.475.457 267.545.697 171.708.666 698.740.697 495.004.749 74.634.932 60.366.623 491.292.162 8.972.650 98.556.560 61.884.227.774

19. HUTANG PAJAK

19. TAXES PAYABLE 2008

Pajak Penghasilan: Pasal 21 Pasal 23 Pajak Penghasilan pasal 25 (bulan Desember yang terhutang) Pajak penghasilan pasal 29 (lihat catatan 34) Pajak Pertambahan Nilai PPN masukan PPN keluaran PPN-bersih Pajak Bumi dan Bangunan Bunga penagihan SKPKB Jumlah

2007

26.970.035.090 1.196.624.105 13.854.909.941

21.205.750.986 694.894.548 14.430.076.033

23.286.032.160

-

(18.039.764.856) 28.579.223.755 10.539.458.899 -

8.383.099.019 8.383.099.019 8.633.350.556

75.847.060.195

27.936.618 53.375.107.760

20. HUTANG JAMINAN

Sewa ruang Instalasi listrik dan air Sewa air Sewa tanah Konsesi Lainnya Jumlah

154


Income tax: Article 21 Article 23 Income tax article 25 (payables for December) Income tax article 29 (see note 34) Value Added Tax VAT In VAT Out VAT - Net Land and Building Tax Interest in the Collection of Underpayment Tax Assessment Letter Total 20. GUARANTEE PAYABLES

2008 9.257.949.575 1.245.671.606 144.776.258 88.345.900 44.616.000 819.545.499 11.600.904.838

Rincian hutang jaminan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:

Kantor Pusat BandaraInternasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Husein Sastranegara Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Jumlah

Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport162 Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total

2008 13.014.250 8.137.036.128 1.317.326.649 1.618.163.488 277.434.417 166.720.154 32.676.459 5.083.293 33.450.000 11.600.904.838

2007 8.096.159.974 1.206.806.020 91.018.490 854.297.206 10.248.281.690

Space rental Electricity and water installation Water rental Land rental Concession Others Total

Details of guarantee payables in the head office and branch offices are as follows: 2007 13.014.249 7.445.778.128 927.698.579 1.481.103.523 159.007.242 151.766.010 32.676.459 37.237.500 10.248.281.690

Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Husein Sastranegara Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total





21. DANA TITIPAN PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA (THT) Per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 68.370.339.852 dan Rp 56.916.241.770 merupakan dana titipan THT Kumpulan karyawan PT Angkasa Pura II (Persero). Dana tersebut disimpan pada PT Bank Mandiri Cabang SoekarnoHatta rekening no. 1160000070665. Pada tanggal 28 Januari 2009 telah dibayar premi PSL dan kekurangan premi bulanan untuk bulan Januari 2008 sampai dengan Juni 2008 akibat perubahan manfaat dari paket gaji ke gaji dasar Asuransi THT Kumpulan Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 58.488.347.146 kepada PT Asuransi Jiwasraya. (lihat catatan 13)

21. TEMPORARY DEPOSIT OF OLD AGE WELFARE PROGRAM FUND (THT) As of December 31, 2008 and 2007 amounting to Rp 68,370,339,852 and Rp 56,916,241,770 represents temporary deposit of old age welfare program fund of employees Association of PT Angkasa Pura II (Persero). The fund is deposited at PT Bank Mandiri of Soekarno-Hatta branch a/c No 1160000070665. On January 28, 2009 the premium of PSL and shortage of monthly premium payment from January 2008 to June 2008 as a result of the benefit changes from salary package into basic salary of employees insurance of old age welfare program of employees Association of PT Angkasa Pura II (Persero) amounting to Rp 58,488,347,146 at PT Asuransi Jiwasraya (see note 13). 22. POST EMPLOYMENT BENEFIT

22. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA Kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp 43.475.718.898 dan Rp 41.271.730.769 merupakan pencadangan atas program tabungan perumahan akhir masa tugas yang tidak didanai. Kewajiban ini didasarkan pada laporan aktuaris No. 113/PSAK 24/AP II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 dari Bestama Aktuaria.

Post employment benefit for the years ended December 31, 2008 and 2007 amounting Rp 43,475,718,898 and Rp 41,271,730,769 represents allowance on housing saving program at the end of employment period which is unfunded. This liability is based on actuary report of Bestama Aktuaria No 113/PSAK 24/AP II/2009 dated February 16, 2009. 23. CAPITAL

23. EKUITAS

Modal dasar Modal belum ditempatkan Modal ditempatkan dan disetor

2008 7.600.000.000.000 (5.700.000.000.000) 1.900.000.000.000

2007 7.600.000.000.000 (5.700.000.000.000) 1.900.000.000.000

Authorized capital Unissued capital Issued and paid-in capital

Modal disetor lainnya Penyertaan modal Pemerintah Jumlah

2.133.167.141.520 118.955.039.293 4.152.122.180.813

1.753.814.486.711 118.955.039.293 3.772.769.526.004

Additional paid-in capital Government`s capital investment Total

i. Modal ditempatkan

Sesuai akta No. 3 Anggaran Dasar Perseroan dari Muhani Salim, SH., notaris di Jakarta, tanggal 2 Januari 1993, Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 8.845.000.000.000 terbagi atas 8.845.000 lembar saham yang terdiri dari 1.769.000 Saham Prioritas dan 7.076.000 Saham Biasa. Dari modal dasar Perseroan tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai oleh pemegang saham sebesar Rp 1.769.000.000.000 yang seluruhnya merupakan Saham Prioritas.

i. Issued and Paid-in Capital Based on the Company`s articles of association No 3 dated January 2, 1993 of Muhani Salim SH, Notary in Jakarta, the Company`s authorized capital amounting to Rp 8,845,000,000,000 comprising 8,845,000 shares, consist of 1,769,000 preferred stocks, and 7,076,000 common stocks. From the total amount of the shares, Rp 1,769,000,000,000 which entirely consists of preferred stocks, has been paid by share holders.


155




Berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 19 dari H. Harjono Moekiran, SH., notaris di Jakarta tanggal 21 Juli 1998, pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui Penurunan Modal Dasar Perseroan dari Rp 8.845.000.000.000 menjadi Rp 7.600.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 1.769.000.000.000 menjadi Rp 1.900.000.000.000, dengan komposisi sebagai berikut:

Uraian Negara Republik Indonesia Jumlah


Lembar saham Shares 1.900.000 1.900.000

Persentase Percentage 100 100

Jumlah Amount (Rp) 1.900.000.000.000 1.900.000.000.000

ii. Modal disetor lainnya

Cadangan modal tahun 1998 Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya Jumlah

Saldo Modal disetor lainnya pada awal tahun 1998 Digunakan untuk setoran modal pada tahun 1998 Cadangan modal tahun 1998 Jumlah


Description The Republic of Indonesia Total ii. Other paid-in Capital

2008 81.099.573.644

2007 81.099.573.644

Capital reserve in 1998

2.052.067.567.876 2.133.167.141.520

1.672.714.913.067 1.753.814.486.711

Unappropriated Government`s grant Total

a. Cadangan modal tahun 1998

Cadangan modal Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah berdasarkan: PP No. 26 tahun 1994 PP No. 10 tahun 1998 Jumlah Tambahan Penyertaan Modal

156

Based on the amendment of the Company`s articles of Association No 19 dated July 21, 1998 of H. Harjono Moekiran, SH, Notary in Jakarta, the authorized capital is decreased from Rp 8,845,000,000,000 to Rp 7,600,000,000,000 and the paid-in capital is increased from Rp 1,769,000,000,000 to Rp 1,900,000,000,000. The composition of paid-in capital is as follows:

a. Capital reserve in 1998 2008 177.103.463.570

2007 177.103.463.570

83.308.265.552 91.150.231.722 174.458.497.274

83.308.265.552 91.150.231.722 174.458.497.274

Capital reserve Government`s Additional investment based on: Government Regulation No 26 in 1994 Government Regulation No 10 in 1998 Total additional capital investment

351.561.960.844

351.561.960.844

Other paid-in capital balance in 1998

(351.561.960.844) 81.099.573.644 81.099.573.644

(351.561.960.844) 81.099.573.644 81.099.573.644

Used for capital in 1998 Capital reserve in 1998 Total




b. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) BPYBDS merupakan aset pemerintah eks Proyek Ditjen Perhubungan Udara yang telah diserahterimakan pada Persero, sebagai berikut: 2008 1. Bandara Sultan Mahmud 63.564.716.173 Badaruddin I I- Palembang 2. Fasilitas Elektronika dan Listrik 6.349.493.728 di Bandara Supadio - Pontianak 3. Fasilitas Elektronika dan Listrik 1.123.733.251 Bandara Husein Sastranegara-Bandung 4. Fasilitas Penunjang Lainnya di 1.894.000.000 Bandara Husein Sastranegara-Bandung 5. Bandara Internasional 957.208.633.855 Minangkabau - Padang 6. Bandara Sultan Mahmud 848.645.855.963 Badaruddin II - Palembang 7. Bandara Depati Amir - Bangka 29.513.144.090 8. Bandara Sultan Thaha - Jambi 26.110.147.231 9. Fasilitas Keamanan Bandara 18.801.412.311 Soekarno-Hatta-Jakarta 10. Fasilitas Keamanan Bandara 4.684.083.358 Polonia-Medan 11. Pekerjaan Badan Rekonstruksi dan 82.899.042.916 Rehabilitasi NAD-NIAS 12. Pengembangan Bandar Udara Pusat 11.273.305.000 Jakarta pada Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung Jumlah 2.052.067.567.876


b. Unappropriated government`s grant Unappropriated Government`s grant represents governmental assets from Ex Projects of Directorate General of Air Transportation transferred to PT Angkasa Pura II (Persero), with the following details: 2007 63.564.716.173 6.349.493.728 1.123.733.251 1.894.000.000 813.598.506.313 712.570.594.201 25.189.105.094 25.212.032.472 18.528.648.477 4.684.083.358 -

1.672.714.913.067

1. Sultan Mahmud Badaruddin II Airport-Palembang 2. Electronic and Electricity in Supadio Airport - Pontianak 3. Electronic and Electricity in Husein Sastranegara Airport - Bandung 4. Others Supporting Facilities in Husein Sastranegara Airport - Bandung 5. Minangkabau International Airport - Padang 6. Sultan Mahmud Badaruddin II Airport - Palembang 7. Depati Amir Airport - Bangka 8. Sultan Thaha Airport - Jambi 9. Security Facility in Soekarno-Hatta Airport - Jakarta 10. Security Facility in Polonia Airport - Medan 11. Task of Reconstruction and Rehabilitation Board NAD - NIAS 12. Development of Jakarta Centre Airport to Husein Sastranegara Airport Bandung Total

Aset nomor 1 sampai 3 telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta I sesuai Laporan Hasil Audit Nomor LAP-592/PW09/4/2003 tanggal 9 Januari 2004. Proses penetapan status aset butir 1 sampai 3 tersebut diatas saat ini masih dalam proses mendapat persetujuan Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perseroan melalui Penerbitan Peraturan Pemerintah. Permohonan Persetujuan Presiden Republik Indonesia tersebut telah diajukan melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-176/ MK.02/2004 tanggal 9 Juni 2004.

Assets in point 1 to 3 have been audited by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta I Regional Representative Office as stated in the Audit Report No LAP-592/PW09/4/2003 dated January 9, 2004. The status determination of the assets in point 1 to 3 is still on the process of approval from the President of the Republic of Indonesia to be determined as the Government`s Additional Capital Investment to the Authorized Capital of PT Angkasa Pura II (Persero), there Government Regulation. This approval request has been proposed through the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his Letter No S-176/MK.02/2004 dated June 9, 2004.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasi Bandar Udara Internasional Minangkabau di Padang, Propinsi Sumatera Barat kepada Perseroan, Nomor AU/3186/KU.298/05 dan Nomor BA.DU.035/ PL.04/2005-AP.II tanggal 21 Juli 2005, dilakukan serah terima operasi Bandar Udara Internasional Minangkabau dari Dephub kepada Perseroan. Berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II sesuai Nomor S-2906/PW.30/4/2008 tanggal 15 Juli 2008 diperoleh Nilai Final Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Satker Pengembangan Bandar Udara Ketaping Padang Sumatera Barat sebesar Rp 957.208.633.855, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah mengenai

Based on the record of transfer of Operation the Minangkabau Airport in Padang, West Sumatera to the Company No AU/3186/K.298/05 and No BA.DU/035/PL.04/2005-APII dated July 21, 2005, the operation of Minangkabau International Airport has been transferred from the Ministry of Transportation Republic of Indonesia to the Company. Based on audit by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta II Regional Representative Office as stated in audit report No S-2906/PW.30/4/2008 dated July 15, 2008 with a final value of the Working Performance of Unit in Charge for the Development of the Airport of Ketaping Padang, West Sumatera amounting to Rp 957,208,633,855, however, up to


157

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan) (Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)


kejelasan status kepemilikan aset yang digunakan dalam pengoperasian Bandara Internasional Minangkabau dimaksud.

the audit report date, the ownership status of assets used in the operation of Minangkabau International Airport is still nuclear from the Government.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Proyek Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional PT Angkasa Pura II (Persero), Nomor 356/P.101/PSMB/X/2005 dan Nomor CSMB.2358/KU.106/2005-APII tanggal 5 Oktober 2005, telah diadakan serah terima sementara Hasil Proyek Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang kepada Perseroan. Berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II sesuai Nomor S-4121/PW.30/4/2008 tanggal 23 Oktober 2008 diperoleh Nilai Final Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Satker Pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sebesar Rp 848.645.855.963.

Based on the record of temporary transfer of project result of working unit in charge for development of Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Palembang to be used in the operations of PT Angkasa Pura II (Persero), No 356/P.101/P-SMB/X/2005 and No CSMB.2358/KU.106/2005-AP II dated October 5, 2005, there has been a temporary transfer upon the project results of the work unit in charge for development of the Airport of Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang to PT Angkasa Pura II (Persero). Based on audit of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta II Regional Office as stated in audit report No S-4121/PW.30/4/2008 dated October 23, 2008. Final value of the working performance of unit in charge for the development of Sultan Mahmud Badarudin II airport Palembang amounting to Rp 848,645,855,963.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Peralatan Keamanan Bandar Udara untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional PT Angkasa Pura II (Persero) No. AU.872/KU/2007 dan No. BAC.12.03/00/03/2007/302 tanggal 1 Maret 2007, Perseroan menerima pelimpahan (serah terima) sementara sejumlah peralatan keamanan bandar udara yang ditempatkan di Cabang Bandara Soekarno-Hatta dan Cabang Bandara Polonia dengan nilai masing-masing sebesar Rp 18.801.412.311 dan Rp 4.684.083.358. Nilai dimaksud sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor LHA-5431/PW.30/4/2007 tanggal 19 Desember 2007. Penetapan status kepemilikan peralatan-peralatan keamanan bandar udara dimaksud akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

158


Pada tahun 2007, terdapat 2 bandara yang bergabung dengan PT Angkasa Pura II (Persero), yaitu Cabang Depati Amir dan Cabang Bandara Sultan Thaha. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengoperasian/Pengelolaan Sementara Bandara Udara Depati Amir di Propinsi Bangka Belitung dan Bandara Sultan Thaha di Propinsi Jambi kepada Perseroan, No. AU/871/KU.81/2007 dan No. BAC.02.07/00/02/2007/015 tanggal 1 Maret 2007, telah diadakan serah terima pengoperasian dan pengelolaan sementara Bandar Udara Depati AmirBangka Belitung dan Bandar Udara Sultan ThahaJambi kepada Perseroan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor LHA-3910/PW.30/4/2008 tanggal 23 September 2008 diperoleh Nilai Final Aset Bandar Udara Depati Amir dan Bandar Udara Sultan Thaha masing-masing sebesar Rp 29.513.144.090 dan Rp 26.110.147.231.


Based on the record of Transfer of the Airport Security Equipment used in the operation of PT Angkasa Pura II (Persero) No AU.872/KU/2007 and No BAC.12.03/00/03/2007/302 dated March 1, 2007, the Company had received the temporary transfer of a number airport security equipment placed in Soekarno-Hatta International Airport and Polonia Airport branch offices amounting to Rp 18,801,412,311 and Rp 4,684,083,358. The value based on audit report of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta Regional Office No LHA-5431/PW.30/4/2007 dated December 19, 2007. The ownership status of the said airport security equipment will be legalized in accordance with the prevailing rules and regulations. In 2007, there were two airports joining with PT Angkasa Pura II (Persero), which are Depati Amir Airport and Sultan Thaha Airport Branch Offices. Based on the record of Temporary Operation Transfer of Depati Amir Airport in Bangka Belitung and Sultan Thaha Airport in Jambi to the Company No AU/871/ KU.81/2007 and No BAC.02.07/00/02/2007/015 dated March 1, 2007, the operations of Depati Amir Airport – Bangka Belitung and Sultan Thaha Aiport – Jambi are transferred to PT Angkasa Pura II (Persero). The audit report of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta II Regional Representative Office No LHA-3910/PW.30/4/2008, dated September 23, 2008 with a final value of assets in Depati Amir Airport and Sultan Thaha Airport amounting to Rp 29,513,144,090 and Rp 26,110,147,231.





Nilai Aset Hasil Proyek Pengembangan Bandar Udara Pusat Jakarta pada Bandar Udara Husein Sastranegara untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor 349/BA-DTBU/ XI/2006 tanggal 1 November 2006 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II Nomor LHA-3910/PW.30/4/2008 tanggal 23 September 2008 adalah sebesar Rp 11.273.305.000. Pekerjaan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-NIAS sebesar Rp. 82.899.042.916.

Berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Nomor PER-10/PB/2007 tanggal 7 Maret 2007, ditetapkan bahwa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya, sesuai dengan prinsip substance over form Stándar Akuntansi Pemerintahan, maka Barang Milik Negara yang digunakan oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur modal, dan dilaporkan dalam neraca sebagai ekuitas pemerintah pada BUMN dengan pengungkapan yang memadai. Ketetapan ini berlaku tanggal 1 Januari 2007, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2007 akun Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya oleh Perseroan dicatat sebagai Modal Disetor Lainnya.

Asset value of Development of Jakarta Centre Airport to Husein Sastranegara project will be used by PT Angkasa Pura II (Persero) operational tasks, No 349/BA-DTBU/ XI/2006 on November 1, 2006 based on the results of the audit report of BPKP DKI Jakarta II Regional Representative Office No LHA-3910/PW.30/4/2008 on September 23, 2008 amounting to Rp 11,273,305,000. Task of Reconstruction and Rehabilitation Board NAD-NIAS amounting to Rp 82,899,042,916. Based on decision of Treasury General Director of Finance Department of the Republic Indonesia regarding the Reporting rules of Government grant which status has not been determined for Government Financial Statements preparation under No PER-10/PB/2007 dated March 7, 2007, it was determined that the unappropriated Governmental grant, according to substance over form of the Government accounting standards that state owned property which is used by State Owned Enterprises is treated as capital and will be reported in balance sheet as a Government equity in State Owned Enterprises with adequate disclosures. These provisions applied since January 1, 2007, so starting from January 1, 2007, the account of unapproproated Government grant is recorded by the Company substance over form of the as other paid-in Capital.

iii. Penyertaan Modal Pemerintah

iii. Government`s capital investment

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tanggal 30 Juni 2001 telah ditetapkan penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp 118.955.039.293, dengan rincian sebagai berikut:

Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Kijang Raja Haji Fisabilillah Jumlah

2008 51.003.189.899 1.583.000.000 6.485.718.646 3.566.000.000 5.440.763.020 3.697.500.998 47.178.866.730 118.955.039.293

Based on the Government Regulation No 53 dated June 30, 2001 the Government`s additional capital to the Company`s equity amounting to Rp 118,955,039,293, with the following details as follows:

2007 51.003.189.899 1.583.000.000 6.485.718.646 3.566.000.000 5.440.763.020 3.697.500.998 47.178.866.730 118.955.039.293

Soekarno-Hatta International Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Total


159





24. PENDAPATAN USAHA

Aeronautika: Jasa Pendaratan Jasa Penempatan Jasa Pelayanan Penerbangan Jasa Penerbangan Lintas Jasa Parking Surcharge Jasa Pelayanan Penumpang Pemakaian Counter Pemakaian Aviobridge Sub jumlah Non Aeronautika: Sewa ruangan Konsesi Pas pelabuhan Parkir kendaraan Sewa tanah Utilitas Pemasangan reklame AMACS Lainnya Sub jumlah Kargo Jasa gudang kargo Jumlah

160


24. OPERATING REVENUES 2008

2007

289.734.563.255 10.789.438.884 246.704.063.717 204.589.641.120 6.239.884.898 850.653.928.758 55.300.628.941 50.354.619.550 1.714.366.769.123

269.479.893.195 9.416.532.527 204.820.522.187 178.524.466.122 5.916.882.757 814.478.428.356 43.245.751.810 47.105.098.710 1.572.987.575.664

Aeronautics: Landing services Locating services Flight services Over –flying services Parking surcharge services Passenger services Counter Aviobridge Sub total

136.050.799.565 172.482.964.620 12.703.466.039 53.855.983.656 26.737.372.397 63.528.641.262 46.450.794.320 1.038.119.939 12.059.098.258 524.907.240.056

127.873.531.803 128.360.186.551 15.181.195.817 48.496.995.283 31.146.527.466 63.846.717.902 41.450.413.059 982.192.714 7.317.234.757 464.654.995.352

Non Aeronautics: Space rental Concession Airport pass Parking services Land rental Utilities Advertising AMACS Others Sub total

37.250.413.617

20.124.398.527

Cargo Cargo Services

2.276.524.422.796

2.057.766.969.543

Total





Rincian pendapatan usaha kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut :

Details of operating revenues in the head office and branch offices are as follows:

2008

2007

Aeronautika: Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Sub jumlah

1.373.262.096.555 16.113.594.138 42.210.834.685 25.954.051.873 125.176.427.533 37.686.017.714 38.648.540.629 14.244.135.951 15.991.547.881 5.770.373.336 9.526.201.396 9.782.947.432 1.714.366.769.123

1.259.455.022.915 13.986.485.205 40.803.082.407 24.413.281.707 117.594.104.389 35.109.034.629 37.786.628.383 10.710.326.126 12.804.326.085 4.559.436.791 7.942.946.211 7.822.900.816 1.572.987.575.664

Aeronautics: Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Sub total

Non Aeronautika: Kantor Pusat Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Sub jumlah

910.641.669 433.582.456.117 21.874.552.073 11.216.433.268 5.955.224.496 21.282.930.887 11.675.205.047 8.793.444.290 2.412.258.036 1.753.832.306 282.588.544 2.058.951.198 3.108.722.125 524.907.240.056

798.382.442 385.887.901.976 18.805.391.061 9.431.511.241 4.579.392.852 22.669.700.129 9.880.712.070 6.983.269.643 2.054.609.923 1.755.734.761 115.209.961 683.570.387 1.009.608.906 464.654.995.352

Non Aeronautics: Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Sub total

Kargo: Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Kijang/Raja Haji Fisabilillah Bandara Depati Amir Sub jumlah Jumlah

22.853.435.081 2.952.058.872 1.577.234.071 3.978.581.108 2.314.585.664 3.137.962.186 178.736.307 186.138.860 71.681.468 37.250.413.617 2.276.524.422.796

9.785.895.679 2.605.636.754 822.165.686 2.160.110.405 1.591.691.916 2.843.301.390 167.106.124 118.377.029 12.279.936 17.833.608 20.124.398.527 2.057.766.969.543

Cargo: Soekarno-Hatta International Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Depati Amir Airport Sub total Total


161





25. BEBAN PEGAWAI

Gaji dan upah Tunjangan: Merit Bonus Beban pensiun dan THT Pajak Penghasilan Pengobatan Transportasi Perumahan Khusus Cuti pegawai Uang lembur Beban pendidikan/diklat Pangan Seragam Lainnya Jumlah

25. EMPLOYEE EXPENSES 2008 94.517.044.921

2007 95.894.919.617

165.639.617.529 85.502.762.780 48.953.535.079 42.904.455.513 37.722.708.878 29.965.686.012 27.182.365.000 20.011.462.157 19.328.472.865 16.258.616.708 14.523.989.267 14.138.365.236 7.006.910.209 12.886.117.757 636.542.109.911

152.462.610.070 78.882.650.033 67.393.650.890 38.624.729.518 32.856.263.310 20.877.148.442 19.645.334.000 19.874.573.023 18.538.905.930 15.620.899.692 16.929.927.265 15.833.638.230 7.855.620.261 9.183.977.959 610.474.848.240

Rincian beban pegawai kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:


2008 215.936.150.778 224.674.338.132 19.004.132.326 21.687.510.362 15.085.316.595 52.736.356.701 20.331.895.601 22.336.930.744 10.419.771.676 11.653.918.358 6.006.089.307 9.178.055.487 7.491.643.844 636.542.109.911

Details of employee expenses in the head office and branch offices are as follows: 2007 221.548.364.531 216.678.303.271 18.210.114.618 19.433.094.288 13.112.021.558 50.218.408.976 19.226.279.570 18.805.725.889 8.932.571.567 10.207.953.861 5.381.389.050 5.199.906.504 3.520.714.557 610.474.848.240

26. BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERSEDIAAN

Pemeliharaan kebersihan Bangunan lapangan dan tanah Instalasi dan jaringan Bangunan gedung Alat bantu navigasi Peralatan terminal dan gedung Alat-alat pengangkutan Peralatan bengkel dan kantor Aktiva tetap lainnya Sub jumlah Beban persediaan Jumlah

162


Salary and wages Allowances: Marriage Bonus Pension and THT (old age welfare fund) expense Income tax Medical Transportation Housing Special Leave allowance Overtime Education/training Meal Uniform Others Total

Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total 26. MAINTENANCE AND INVENTORY EXPENSES

2008 32.267.642.469 23.938.091.903 19.813.911.423 15.826.591.486 15.785.827.855 9.575.109.078 5.935.067.602 1.243.658.393 443.423.198

2007 27.538.756.292 18.233.428.352 18.966.355.834 15.423.751.931 15.459.499.497 8.218.949.679 6.116.983.783 874.060.753 497.370.246

Maintenance Field construction and land Installation and networking Building Navigation equipment Terminal and building equipment Transportation equipment Workshop tools and office equipment Other fixed assets

124.829.323.407 24.096.617.137

111.329.156.367 19.321.849.197

Sub total Inventory expenses

148.925.940.544

130.651.005.564

Total





Rincian beban pemeliharaan dan persediaan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:


2008 7.067.506.298 95.697.218.643 6.446.404.209 5.182.739.787 2.786.430.188 13.256.493.091 5.127.987.977 5.811.178.793 1.871.138.976 1.690.964.883 1.408.342.837 839.051.074 1.740.483.788 148.925.940.544

Details of maintenance and inventory expenses in the head office and branch offices are as follows: 2007 6.555.468.567 81.904.910.619 7.024.072.571 5.510.970.427 2.366.021.485 12.081.690.563 3.883.180.797 4.152.020.470 2.324.829.122 2.011.262.596 1.245.373.858 687.803.298 903.401.191 130.651.005.564

27. BEBAN SEWA

Listrik Air Saluran telekomunikasi Telepon Lainnya Jumlah

27. RENTAL EXPENSES 2008 152.206.575.062 17.989.827.065 8.235.306.041 7.660.383.207 4.280.892.727 190.372.984.102

Rincian beban sewa kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:



2008 2.031.467.225 146.758.935.376 9.183.078.830 6.850.640.706 1.809.360.013 10.511.619.104 2.745.957.410 6.351.996.296 835.366.768 816.739.326 405.642.716 1.110.694.374 961.485.958 190.372.984.102

2007 149.841.662.238 18.003.210.235 8.261.097.798 8.595.273.679 3.573.500.000 188.274.743.950

Electricity Water Telecommunication line Telephone Others Total

Details of rental expenses in the head office and branch offices are as follows: 2007 1.723.612.171 145.917.848.519 9.596.923.482 6.554.281.523 1.699.530.992 11.724.507.843 2.760.697.010 5.253.460.774 736.019.226 950.470.018 445.473.644 434.706.031 477.212.717 188.274.743.950



163





28. BEBAN UMUM DAN AKTIVA DIBIAYAKAN

Pajak bumi dan bangunan Beban pajak lainnya Beban keamanan Gaji direksi dan komisaris Beban outsourcing Perjalanan dinas Beban penagihan Beban Common use check-in Asuransi, astek dan jamsostek Kendaraan/mobilitas di Bandara Rapat dinas Jasa konsultan Iklan dan promosi Kewajiban imbalan pasca kerja Beban BMG Beban umum lainnya Sub jumlah Aktiva dibiayakan Jumlah

28. GENERAL EXPENSES AND FINANSED ASSET 2008 59.543.479.037 27.979.827.012 20.987.997.359 21.973.585.787 21.456.884.508 14.995.679.455 11.270.050.098 8.562.105.130 8.010.433.514 7.685.097.522 5.548.996.892 4.481.280.621 4.382.831.555 2.203.988.129 31.672.751.034 250.754.987.653 4.141.779.546

2007 66.742.027.572 20.236.058.807 22.665.934.133 16.426.305.734 12.556.455.655 12.522.788.408 11.354.304.701 7.715.042.004 7.627.808.760 5.395.336.733 4.404.162.493 6.135.524.666 41.271.730.768 37.944.710.108 28.122.462.089 301.120.652.631 4.756.325.717

Land and building tax Other tax expenses Security expenses Directors and commissioners salary Outsourcing expenses Travel allowances Collection expenses Common use check-in expenses Insurance, Astek and Jamsostek Vehicle/mobility at the airport Official meetings Consultants Advertising and promotion Post employment benefit expenses BMG expenses Others Sub total Finansed asset

254.896.767.199

305.876.978.348

Total

Rincian beban umum dan aktiva dibiayakan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:


164

2008 98.285.851.199 100.316.028.059 3.539.123.451 4.333.722.124 3.254.046.419 25.958.224.673 3.891.373.155 7.053.397.954 2.221.284.997 2.226.453.939 912.578.958 1.177.514.691 1.727.167.580 254.896.767.199

Pada tanggal 23 Pebruari 2000, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan dan surat dari Departemen Perhubungan No. HK095/2/5 Phb 2000 tanggal 22 Mei 2000 menetapkan besarnya tarif sebagai berikut : • Tarif Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan sebesar 4% dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP); • Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan Dalam Negeri per unit rute sebesar Rp 350; • Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan Luar Negeri per unit rute sebesar US$ 0,65.


Details of general expenses and financed asset in the head office and branch offices are as follows: 2007 156.804.313.750 106.262.682.772 4.413.944.196 4.160.177.579 1.532.770.331 19.221.416.934 2.736.640.603 4.824.409.733 1.970.111.829 1.840.940.855 717.473.742 532.486.267 859.609.757 305.876.978.348

Head Office Soekarno-Hatta International Aiport Halim Perdanakusuma Aiport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total

On February 23, 2000 the Government issued Government Regulation No 14 year 2000 concerning rates of governmental non-tax revenues, which are applied to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and a decision letter from the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No HK 095/2/5/ Phb 2000 dated May 22, 2000 stipulated the rates as follows: • Rate for weather information service for flight is 4% of flight service (PJP); • Rate of domestic flight service per route is Rp 350; • Rate of foreign flight service per route is USD 0.65.





Atas kenaikan tarif tersebut, telah diterbitkan SK Direksi Perseroan No. 311/KM.005/AP II-2001 tanggal 22 Mei 2001 dengan memperhatikan Surat Menteri Perhubungan No. PR.303/I/7-PHB-2001 tanggal 8 Mei 2001. Pengguna Jasa Bandar Udara yaitu beberapa perusahaan penerbangan dan melalui surat IATA Nomor GH/SS01-048/ TM tanggal 20 Maret 2001, keberatan atas berlakunya kenaikan penetapan tarif tersebut yang semula US$ 0,55 per unit rute. Berdasarkan laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, atas piutang-piutang 14 Airlines Asing yang tidak mengakui terhadap Piutang Jasa Pelayanan Pesawat Udara dan Jasa Terbang Lintas sebagai akibat kenaikan tarif dari US$ 0,55 per rute menjadi US$ 0,65 per rute dihapusbuku, sehingga sejak tahun 2003 Perseroan tidak mencatat akrual atas kewajiban kepada BMG. Pada tanggal 28 Mei 2007, Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan No. S.234/MK.02/2006 sehubungan dengan kewajiban perseroan dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) atas pelayanan meteorologi penerbangan. Berdasarkan risalah rekonsiliasi Jasa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tanggal 7 Desember 2007, disetujui bahwa Perseroan memiliki kewajiban (setelah dikurangi tagihan Perseroan) kepada BMG atas jasa pelayanan meteorologi penerbangan dari periode 2003 sampai dengan 2006 sebesar Rp 37.944.710.108.

On that rate increasing, the Company`s Board of Directors had issued a decision letter No 311/KM.005/APII-2001 dated May 22, 2001, considering the letter from the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No PR.3031/1/7-PHB-2001 dated May 8, 2001. The customers of the Airport which consist of several airline companies and through the letter of IATA No GH/SS01-048/TM dated March 20, 2001 has stated their objection to the increase of rates, which formerly was at USD 0.55 per route unit. Based on the audit report from the Financial Audit Board for the year ended December 31, 2003, on the receivables of 14 Foreign Airlines were disclaimed the receivables for air transporation services and over-flying services arise because the increase of rates from USD 0.55 per route to USD 0.65 per route, are written off. Therefore, since 2003 the Company had not recorded accrued liability to BMG. On May 28, 2007, the Company received a letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No S.234/MK.02/2006 concerning the Company`s liability to BMG on the flight meteorology services. Based on the minutes of reconciliation of Governmental Non-Tax Revenue (PNBP) Service on December 7, 2007, it is agreed that the Company has liabilities (less Company`s bills) to BMG for flight metereology services from the period from 2003 up to 2006 amounting to Rp 37,944,710,108.

29. BEBAN PIUTANG TAK TERTAGIH

29. BAD DEBTS EXPENSES 2008

Kantor Pusat BandaraInternasional Soekarno-Hatta Bandara Halim Perdanakusuma Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Bandara Supadio Bandara Polonia Bandara Sultan Syarif Kasim II Bandara Internasional Minangkabau Bandara Sultan Iskandar Muda Bandara Husein Sastranegara Bandara Sultan Thaha Bandara Depati Amir Jumlah

54.065.806.368 516.721.969 81.589.165 32.959.974 1.571.253.472 139.238.529 905.108.852 51.426.762 86.148.476 3.656.889 2.899.476 57.456.809.932

Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total

30. DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES

30. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan Beban amortisasi Jumlah

2007 228.276.274 20.213.176.033 765.698.063 90.908.301 44.368.945 4.975.566.640 130.525.586 474.667.984 117.091.808 27.040.279.634

2008 194.942.105.779 16.089.861.876 211.031.967.655

2007 209.543.195.635 12.905.013.930 222.448.209.565

Depreciation expenses Amortization expenses Total


165





Rincian beban penyusutan kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:


2008 7.302.735.049 65.928.126.612 2.443.257.637 49.105.148.784 4.824.144.591 11.340.786.161 3.943.084.337 39.220.349.762 3.069.594.000 1.913.104.112 1.260.328.477 1.932.260.455 2.659.185.802 194.942.105.779

Details of depreciation expenses in the head office and branch offices are as follows: 2007 6.628.000.506 77.371.735.715 2.324.748.053 48.402.470.270 3.526.040.674 9.992.018.684 3.381.147.933 48.505.943.290 2.986.177.936 1.615.370.602 1.393.707.271 1.419.869.486 1.995.965.215 209.543.195.635

31. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Bunga deposito dan jasa giro Pendapatan selisih kurs – bersih Bunga obligasi Bagian laba bersih anak Perseroan Pendapatan investasi jangka pendek Pendapatan insidentil Pendapatan denda Pendapatan lelang Keuntungan penjualan aktiva tetap Lain-lain Jumlah

31. OTHER INCOME 2008 147.907.857.360 77.127.904.613 33.690.059.583 9.707.326.987 4.415.438.495 3.597.236.975 1.847.538.186 1.763.605.917 198.009.600 4.974.233.539 285.229.211.255

Rincian pendapatan lain-lain kantor pusat dan cabangcabang adalah sebagai berikut:


166



2008 237.445.405.290 42.159.806.100 547.258.388 1.138.058.525 245.975.286 2.943.889.947 209.750.379 1.981.524 85.560.586 111.898.685 54.173.789 163.355.426 122.097.330 285.229.211.255

2007 103.405.505.404 Interest income on time deposits and demand deposit Gains on foreign currency translation - net 29.539.750.498 Bond interest 9.892.557.452 Subsidiaries – net profit 2.014.383.238 Short term investment 10.550.011.662 Incidental income 6.526.638.023 Penalty income 1.477.353.462 Auction income 1.154.060.518 Gains on sale of fixed assets 960.844.444 Others 1.727.019.896 Total 167.248.124.597 Details of other income in the head office and branch offices are as follows: 2007 148.289.903.418 13.685.219.824 259.438.434 953.550.460 298.970.926 2.484.777.171 288.760.800 316.603.669 58.586.437 19.771.087 81.079.370 388.264.720 123.198.281 167.248.124.597






32. BEBAN LAIN-LAIN

Beban pajak jasa giro/deposito Kerugian penempatan reksadana Beban Bina Lingkungan Kerugian penurunan nilai obligasi Kerugian penurunan nilai saham Bagian rugi bersih anak Perseroan Beban penyimpanan surat berharga Beban pembinaan (pegel) Beban bunga Lain-lain Jumlah

32. OTHER EXPENSES 2008 31.515.450.925 15.511.544.714 14.958.000.000 6.963.651.712 6.292.620.000 2.027.570.089 201.214.852 200.102.590 13.872.992.172 91.543.147.054

Rincian beban lain-lain kantor pusat dan cabang-cabang adalah sebagai berikut:


2008 84.715.849.474 2.643.071.232 415.642.453 392.674.059 212.312.173 1.446.944.645 219.852.735 320.320.638 247.656.004 192.988.799 347.867.083 227.239.653 160.728.106 91.543.147.054

2007 21.394.541.049 20.000.000 6.853.378.105 281.942.781 39.994.698 28.650 15.747.760.614 44.337.645.897

Details of other expenses in the head office and branch offices are as follow: 2007 36.569.309.100 2.940.968.203 330.421.593 267.227.517 42.469.788 3.082.161.862 143.877.139 286.943.652 208.627.717 188.081.404 111.900.732 37.153.426 128.503.764 44.337.645.897

33. POS LUAR BIASA

Head Office Soekarno-Hatta International Airport Halim Perdanakusuma Airport Sultan Mahmud Badaruddin II Airport Supadio Airport Polonia Airport Sultan Syarif Kasim II Airport Minangkabau International Airport Sultan Iskandar Muda Airport Husein Sastranegara Airport Kijang/Raja Haji Fisabilillah Airport Sultan Thaha Airport Depati Amir Airport Total 33. EXTRAORDINARY ITEMS

Jumlah pos-pos luar biasa tahun 2007 sebesar Rp 8.926.139.133 merupakan kerugian kebakaran di Terminal Keberangkatan Internasional Bandar Udara Polonia, Medan.

Total of extraordinary item for the year 2007 amounting to Rp 8,926,139,133 represents financial loss due to damage by fire in International Departure terminal of Polonia Airport, Medan.

34. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

Perhitungan penghasilan bukan final Pajak penghasilan final (Persewaan tanah dan bangunan serta konsesi) Jumlah

Tax expense on demand deposits/time deposits Loss on placement of mutual fund Environment development expenses Loss on impairment of Bonds Loss on imparment of Shares Subsidiaries – net loss Safe Deposite Box (SDB) Education and training expenses Interest Others Total

34. ESTIMATED INCOME TAX 2008 247.326.268.400

2007 196.334.230.700

14.668.399.315 261.994.667.715

12.284.499.450 208.618.730.150

Non final income tax Final income tax (land and building rental and concession) Total


167





Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak penghasilan

2008 970.983.907.654

Perbedaan temporer: Penyusutan aktiva tetap (131.349.631.467) Amortisasi (166.875.777) Penyisihan piutang tak tertagih 57.456.809.932 Kewajiban imbalan pasca kerja 2.203.988.129 Sub jumlah (71.855.709.183) Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal: Beban pegawai 23.697.832.291 Beban umum 27.116.726.587 Beban lain-lain 71.983.105.264 Penghasilan bunga (186.013.355.438) Pendapatan sewa tanah/bangunan/konsesi (162.788.171.963) Beban berhubungan dengan persewaan 155.928.315.468 Aktiva tetap yang masa manfaat satu tahun 3.106.334.660 Kerugian (pendapatan) yang bukan merupakan obyek pajak Bagian laba anak perusahaan (7.679.756.898) Sub jumlah (74.648.970.029)

2007 686.985.243.808

Profit before income tax

25.603.457.679 48.210.290.817 42.081.794.352 (113.298.062.856) (144.651.191.404) 164.573.075.547 4.756.325.717

Temporary difference: Depreciation Amortization Allowance for bad debts Post employment benefit Sub total Permanent difference: Personnel expenses General expenses Others Interest Income Land/building Rental/concession income Expenses related to rental Fixed assets with one year useful life

(10.550.011.662) (2.014.383.238) 14.711.294.952

Non taxable losses (gains) Minority interest of subsidiaries Sub total

(116.251.764.097) 748.984.414 27.040.279.634 41.271.730.768 (47.190.769.281)

Laba kena pajak

824.479.228.442

654.505.769.479

Taxable profit

Pembulatan

824.479.228.000

654.505.769.000

Rounded off

10% x Rp 15% x Rp 30% x Rp 30% x Rp

5.000.000 7.500.000 247.313.768.400 -

5.000.000 7.500.000 196.321.730.700

10% x Rp 50,000,000 15% x Rp 50,000,000 30% x Rp 824,379,228,000 30% x Rp 654,405,769,000

247.326.268.400 14.668.399.315 261.994.667.715

196.334.230.700 12.284.499.450 208.618.730.150

Total income tax Final income tax

(72.449.716.263) (166.258.919.292) (238.708.635.555)

(4.773.126) (69.490.717.619) (173.160.912.396) (242.656.403.141)

Less prepaid taxes Income tax article 22 Income tax article 23 Income tax article 25 Total prepaid taxes

23.286.032.160

(34.037.672.991)

Under (over) payment of tax in current year

50.000.000 50.000.000 824.379.228.000 654.405.769.000

Jumlah pajak penghasilan Pajak Penghasilan Final Dikurangi pajak dibayar dimuka PPh pasal 22 PPh pasal 23 PPh pasal 25 Jumlah pajak dibayar dimuka Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan

168

Reconciliation between net profit before income tax as per income statements and taxable income is as follows:






Perhitungan pendapatan (beban) pajak tangguhan adalah sebagai berikut: Pendapatan (dibebankan) pada laporan laba rugi Income (credited to income statement) Penyusutan aktiva tetap Amortisasi biaya ditangguhkan Penyisihan piutang tak tertagih Kewajiban imbalan pasca kerja

2007 (48.714.276.350) 172.741.650 44.706.464.558 12.381.519.230 8.546.449.088

(32.837.407.867) (41.718.944) 14.364.202.483 550.997.032 (17.963.927.296)

Calculation on deferred tax assets (liabilities) is as follows:

Efek ubah tarif The effect of rate changes 6.806.462.355 (89.303.762) (3.284.052.109) (2.063.586.537) 1.369.519.947

2008 Depreciation (74.745.221.862) 41.718.944 Deferred amortization expenses Allowance for bad debts 55.786.614.932 Post employment benefit 10.868.929.725 (8.047.958.261)

Pendapatan (dikreditkan) pada laporan laba rugi Income (credited to income statement) Penyusutan aktiva tetap Amortisasi biaya ditangguhkan Penyisihan piutang tak tertagih Kewajiban imbalan pasca kerja

2006 (13.838.747.121) (51.953.674) 7.284.978.338 (6.605.722.457)

(34.875.529.229) 224.695.324 37.421.486.220 12.381.519.230 15.152.171.545

35. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN

2007 (48.714.276.350) 172.741.650 44.706.464.558 12.381.519.230 8.546.449.088

Depreciation Defered amortization expenses Allowance for bad debts Post employment benefit

35. CASH DIVIDEND AND RESERVE

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Angkasa Pura II (Persero) No. RIS-31/D3-MBU/2008 ditetapkan penggunaan laba usaha tahun buku 2007 sebesar Rp 498.587.661.291 setelah dikurangi laba penjualan aktiva tetap sebesar Rp 960.844.444 menjadi sebesar Rp 497.626.816.847 sebagai berikut: • 25,05% atau sebesar Rp 124.647.000.000 dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. • 74,95% atau sebesar Rp 372.979.816.847 digunakan untuk cadangan umum.

Based on the minutes of Shareholders’ General Meeting of PT Angkasa Pura II (Persero) No RIS-31/D3-MBU/2008 it was stated that the use of operating profit on the 2007 book year amounting to Rp 498,587,661,291 net of sales of fixed assets amounting to Rp 960,844,444 to Rp 497,626,816,847 as follows: • 25.05% or equivalent to Rp 124,647,000,000 is distributed as cash dividend to shareholders, • 74.95% or equivalent to Rp 372,979,816,847 is used as general reserve.

Dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Pemegang Saham No. RIS-02/D3-MBU2007 tanggal 27 Juni 2007 ditetapkan penggunaan laba usaha tahun buku 2006 sebesar Rp 435.024.956.396 sebagai berikut: • 25% atau sebesar Rp 108.756.240.000 dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. • 3% atau sebesar Rp 13.050.750.000 dibagikan sebagai tambahan dana bina lingkungan • 0,83% atau sebesar Rp 3.600.000.000 dibagikan sebagai tantiem dan jasa produksi Direksi dan Komisaris. • 71,17% atau sebesar Rp 309.617.966.396 digunakan untuk cadangan umum.

In the minutes of Shareholders’ General Meeting No RIS-02/ D3-MBU2007 dated June 27, 2007, it was stated that the use of operating profit on the 2006 book year amounting to Rp 435,024,956,396 is as follows: • 25% or equivalent to Rp 108,756,240,000 is distributed as cash dividend to shareholders, • 3% or equivalent to Rp 13,050,750,000 is distributed as addition to community development fund, • 0.83% or equivalent to Rp 3,600,000,000 is distributed as production bonus and production service to Directors and Commissioners, • 71.17% or equivalent to Rp 309,617,966,396 is used as general reserve.


169


36. INFORMASI PENTING LAINNYA

170

36. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION Pension Plan Pension fund of PT Angkasa Pura II (Persero) was established with the name of Yayasan Dana Pensiun Bersama Angkasa Pura (YDP-BAP), which was legalized by the Minister of Finance Republic of Indonesia through his Decision Letter No S-694/MK-13/1989 dated June 2, 1989. Complying with the regulation of Pension Fund No 11 of the year 1992, the Company have stipulated DPAP 2 regulation through the Decision Letter No KAP.549.4/KP.308/AP2-98 dated Oct 6, 1998. The regulations of Dana pensiun (pension fund) has been approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia under decision letter No Kep.549.4/KP.308/AP298 dated November 15, 1999 and was published in the State Gazette No 96 dated November 30, 1999, Supplement No 53.

Berdasarkan peraturan DPAP2, Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan masa kerja karyawan.

Complying with the DPAP2 regulation, the Company applies fixed benefit pension plan for employees who are 18 years old or are married. The pension will be computed based on the basic retirement income and working period in the Company.

Pendanaan DPAP2 terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja sebesar 27,59% dan karyawan sebesar 5% dari PhDP.

Financing of DPAP2 is mainly derived from contribution of the Company at 27.59% and of employees at 5% of their basic retirement income.

Aktiva dana pensiun terutama terdiri dari bank dan deposito berjangka, saham dan obligasi.

Assets of pension fund mainly consist of cash in banks and time deposits, stocks and bonds.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat dana pensiun oleh Bestama Aktuaria, aktuaris independen, adalah sebagai berikut:

Main assumptions that are used to determine post employment benefit by PT Bina Putera Jaya Hikmah, an independent actuary, are as follows:

Tingkat kematian : Tabel mortalita Indonesia Tahun 1949 Umur Pensiun Normal : 56 tahun Kenaikan PhDP : 1,5% setahun Tingkat Bunga Aktuaria : 10% setahun Biaya pengelolaan : 5% dari PhDP Perhitungan manfaat pensiun : 2,5% x masa kerja x PhDP Metode Aktuaris : Benefit Cost Method

Mortality rate : Indonesia Mortality Table year 1999 Normal pension age : 56 years Salary increase : 1.5% per annum Interest rate : 10% per annum Management costs : 5% of basic retirement income Pension benefit : 2.5% x working period x basic retirement income Actuary method : Benefit Cost Method

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:


Program Pensiun Dana Pensiun Angkasa Pura II (DPAP2) merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Bersama Angkasa Pura (YDP-BAP) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. S-694/MK13/1989 tanggal 2 Juni 1989. Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992, Perseroan telah menetapkan peraturan DPAP2 dengan Keputusan Direksi No. KAP.549.4/KP.308/AP2-98 tanggal 6 Oktober 1998. Peraturan Dana Pensiun ini telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. KEP 391/ KM.17/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 Nopember 1999, Tambahan No. 53

37. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA


a. Perseroan menempatkan dana pada Bank Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana berlaku untuk nasabah bank pihak ketiga. b. Perseroan membeli obligasi, wesel tagih dan efek dibeli dengan janji jual kembali yang diterbitkan oleh BUMN lain. c. Sebagian pekerjaan aktiva tetap Perseroan dilaksanakan oleh BUMN lain. d. Sejak tanggal 24 Agustus 1998, Perseroan mengadakan kesepakatan bersama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai pembagian pendapatan jasa pelayanan penerbangan internasional (route charge) dan jasa penerbangan lintas


37. RELATED PARTIES TRANSACTION In the course of its business, the Company conducts transactions with related parties as follows: a. The Company deposits an amount of fund in the governmental Banks with normal conditions and interet rate commonly applied to third parties, b. The Company bought bonds, promissory notes, and marketable securities with resell arrangement issued by other State Owned Enterprises (SOE), c. Several contruction projects are conducted by other Stated Owned Enterprises, d. Starting from August 24, 1998, the Company entered into agreement with PT Angkasa Pura I (Persero) concerning profit sharing of International flight (route charges) and overflying services.





Saldo yang berhubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

Jumlah Total 2008

2007

Balance connected to related parties on balance sheet date is as follows:

Persentase terhadap total aktiva/kewajiban Percentage of Total Assets/Liabilities 2008 2007

Aktiva Piutang usaha: PT Garuda Indonesia 251.312.629.302 219.618.966.651 PT Purantara Mitra Angkasa Dua 16.617.408.909 13.668.143.102 PT Gapura Angkasa 4.089.240.252 560.396.649 Dharma Wanita 23.559.287 18.019.469 Jumlah piutang usaha 272.042.837.750 233.865.525.870 Piutang non usaha PT Angkasa Pura Schiphol 10.650.684.954 10.650.684.954 Jumlah aktiva 282.693.522.704 244.516.210.824 Kewajiban Hutang lain-lain: PT Angkasa Pura I Jumlah hutang lain-lain Hutang jaminan yang akan diperhitungkan: PT Garuda Indonesia PT Gapura Angkasa Jumlah hutang jaminan yang akan diperhitungkan Jumlah kewajiban

No. 1 2 3 4 5 6

Dharma Wanita PT Angkasa Pura Schiphol PT Angkasa Pura I

0,14 3,80

0,17 3,84

9.919.028.055 9.919.028.055

0,02 0,02

0,16 0,16

60.070.000 29.119.500

60.069.600 27.713.700

0,00 0,00

0,00 0,00

89.189.500 1.648.759.172

87.783.300 10.006.811.355

0,00 0,02

0,00 0,16

Sifat hubungan istimewa Perusahaan Perusahaan Afiliasi Perusahaan Afiliasi Perusahaan Afiliasi Perusahaan Afiliasi Perusahaan Afiliasi Perusahaan Afiliasi

Transaksi Jasa Penerbangan Sewa tanah Ground handling service Kantin Konsultan penerbangan Jasa penerbangan

38. PERIKATAN

3,45 0,21 0,01 0,00 3,67

1.559.569.672 1.559.569.672

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT Garuda Indonesia PT Purantara Mitra Angkasa Dua PT Gapura Angkasa

3,39 0,22 0,05 0,00 3,66

a. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Bandara Soekarno-Hatta seluas 150.000 m2 dengan PT Mandara Jasindo Sena (MJS). MJS menggunakan lahan tersebut untuk membangun dan mengusahakan fasilitas hotel, balai sidang dan perkantoran.

Assets Accounts receivable: PT Garuda Indonesia PT Purantara Mitra Angkasa Dua PT Gapura Angkasa Dharma Wanita Total accounts receivable Other receivable PT Angkasa Pura Schiphol Total assets Liabilities Other payable: PT Angkasa Pura I Total other payable Guarantee payables to be compensated: PT Garuda Indonesia PT Gapura Angkasa Total guarantee payables to be compensated Total liabilities

Details type of relationship and transaction with relatied parties are as follows:

No. Related parties Nature of relationships 1 PT Garuda Indonesia Affiliated Company 2 PT Purantara Mitra Affiliated Company Angkasa Dua 3 PT Gapura Angkasa Affiliated Company 4 5 6

Periswara PT Angkasa Pura Schiphol PT Angkasa Pura I

Transaction Airline service Land rental

Affiliated Company Affiliated Company

Ground handling service Canteen Airline consultant

Affiliated Company

Air Traffic service 38. COMMITMENTS

a. The Company entered into an agreement with PT Mandara Jasindo Sena (MJS) to utilize land in SoekarnoHatta International Airport of approximately 150,000 sqm. MJS uses the land for building, and providing facilities such as hotel, convention hall and office space.


171




i. Tahap pertama meliputi lahan seluas 50.000 m2 untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir Maret 2021. Perseroan memperoleh kompensasi sebesar Rp 10,8 milyar. Perseroan juga memperoleh konsesi sebesar prosentase tertentu dari pendapatan bersih atas operasi komersial dari fasilitas, terhitung sejak dimulainya operasi komersial dari fasilitas. ii. Tahap kedua meliputi lahan seluas 100.000 m2 untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir tanggal 8 Pebruari 2026. Perseroan memperoleh kompensasi yang setiap lima tahun meningkat mulai dari Rp 600 hingga Rp 3.226,94 per m2 per bulan atau seluruhnya sebesar Rp 58.765.800.000. Perseroan juga memperoleh pendapatan konsesi sebesar prosentase tertentu dari pendapatan. iii. Pada akhir periode perjanjian, MJS akan mengembalikan lahan tersebut dan mengalihkan kepemilikan seluruh fasilitas yang telah dibangun diatas lahan tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan mengadakan perjanjian penggunaan tanah di Bandara Soekarno-Hatta seluas 1.020.000 m2 dengan PT Sanggraha Daksamitra (SDM). Perseroan menyewakan tanah tersebut kepada SDM untuk dikelola sebagai fasilitas usaha : lapangan golf, taman niaga dan pusat pertokoan internasional berikut fasilitas penunjangnya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak fasilitas usaha beroperasi secara komersial dan dapat diperpanjang. Perseroan memperoleh kompensasi atas penggunaan tanah tersebut sebagai berikut:


i. The first stage includes land of approximately 50,000 sqm, with period of 30 years, up to March 2021. The Company receives compensation amounting to Rp 10.8 billion. The Company also receives concession up to certain percentage from total net income of commercial facility operation, starting from commercial facility operation is open, ii. The second stage includes land of approximately 100,000 sqm, with tenor of 30 years, due on February 8, 2026. Company receives compensation every 5 years increasing from Rp 600 to Rp 3,226.94 per sqm per month or in total amounting to Rp 58,765,800,000. The Company also receives concession at certain percentage from total revenue, iii. In the final stage of agreement period, MJS will return the land and transfer the ownership of facilities built on that land to the Company.

b. The Company entered into agreement with PT Sanggraha Daksamitra (SDM) to use land in SoekarnoHatta International Airport of approximately 1,020,000 sqm. Company rents the land to managed by PT SDM for facilities such as: golf course, commercial facillities and international stores and the supporting facilities. This agreement is valid for 20 years starting from the commercial facilities are open, and may be extended. The Company receives compensation for land utilization as follows:

Kompensasi per tahun (USD) Compensation per year (USD) Tahun ke 1-2 (USD 0,20/m2 per tahun) 204.000 Tahun ke 3-5 (USD 0,26/m2 per tahun) 265.200 Tahun ke 6-10 (USD 0,34/m2 per tahun) 346.800 Tahun ke 11-sampai perjanjian berakhir (USD 0,44/m2 per tahun) 448.000 Perseroan juga memperoleh pendapatan konsesi yang dihitung berdasarkan jumlah pendapatan kotor dengan prosentase sebagai berikut: Tahun Year - 1-3 - 3-8 - 8-20 Pada akhir periode perjanjian, PT SDM wajib mengembalikan tanah tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib membayar kepada PT SDM sebesar nilai pasar yang wajar dari bangunan gedung serta kelengkapannya yang melekat termasuk infrastruktur yang terdapat di pusat pertokoan dan taman niaga.

172


1st–2nd year (USD 0.20/sqm per year) 3rd-5th year (USD 0.26/sqm per year) 6th-10th year (USD 0.34/sqm per year) 11th–end of agreement (USD 0.44/sqm per year)

The Company also receives concession revenues calculated based on gross income with percentage as follows:

Persentase(%) Percentage (%) 5 6 7 At the end of agreement period, PT SDM is obliged to return the land to the Company, and the Company obliged to pay to PT SDM the amount of fair market value for buildings and their supporting facilities, including equipment in the stores and commercial facilities infrastructure.


PT ANGKASA PURA II (PERSERO) NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

c. Berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Lahan/Tanah No. DS/PERJ/DZ-3018/2008 atau PJJ.15.02.01/00/02/2008/022 tanggal 15 Pebruari 2008 antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Adapun isi perjanjian sebagai berikut: • Lahan yang dimanfaatkan seluas 236.865 m2 • Tujuan pemanfataan lahan untuk administrasi perkantoran, penunjang kegiatan operasional penerbangan berikut fasilitas penunjangnya. • Jangka waktu perjanjian 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011 • Kompensasi pemanfaatan lahan sampai dengan 25.000 m2 sebesar Rp 1.000 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan adalah Rp 25.000.000. Luas lahan 25.001 m2 sampai dengan 100.000 m2 sebesar Rp 795 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan adalah Rp 59.625.000. Sedangkan luas lahan 100.001 m2 sampai dengan 400.000 m2 sebesar Rp 490 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan sebesar Rp 67.063.850. Total kompensasi pemanfaatan lahan sebesar Rp 151.688.850. Pembayaran kompensasi dilaksanakan 1 bulan dimuka.

c. Based on agreement to utilize land No DS/PERJ/DZ3018/2008 or PJJ.15.02.01/00/02/2008/022 dated February 15, 2008 between PT Angkasa Pura II (Persero) with PT Garuda Indonesia (Persero). Details of agreement are as follows: • Land used is 236,865 sqm. • Land used in purpose to administrative office, flight operations supporting activities and supporting facilities • An agreement is valid from January 1, 2007 to December 31, 2011. • Compensation to utilize land approximately of 25,000 sqm amounting to Rp 1,000 per square meter a month, hence accumulated compensation a month amounting to Rp 25,000,000. Land of approximately 25,001 sqm to 100,000 sqm amounting to Rp 795 per square meter a month. Total compensation for a month amounting to Rp 59,625,000. Land of approximately 100,001 sqm to 400,000 sqm amounting Rp 490 per square meter a month. Total compensation for a month amounting to Rp 67,063,850. Total compensation to utilize land amounting to Rp 151,688,850. Compensation payments are paid 1 month in advance.

d. Berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan tanah dan konsesi usaha antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, dengan nomor perjanjian PJJ.15.06/00/01/2008/008 atau No. GMF/PERJ/DT3011/2008 tanggal 25 Januari 2008, telah disepakati: • Lahan yang dimanfaatkan seluas 900.000 m2 • Pemanfaatan lahan digunakan untuk usaha aircraft maintenance. • Jangka waktu perjanjian 14 Juli 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. • Tarif kompensasi pemanfaatan tanah per meter persegi per bulan sebagai berikut: - Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2006 tarif per meter persegi per bulan sebesar Rp 165, sehingga jumlah kompensasi setiap bulannya adalah Rp 148.500.000. - Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011, tarif per meter persegi per bulan menggunakan pola degresive, yaitu luas tanah sampai dengan 25.000 m2 sebesar Rp 2.000 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan Rp 50.000.000. Luas tanah 25.001 sampai dengan 100.000 m2 sebesar Rp 1.200 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan sebesar Rp 90.000.000. Luas tanah 100.001 sampai dengan 400.000 m2 sebesar Rp 625 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan sebesar Rp 187.500.000. Luas tanah 400.001 sampai dengan 750.000 m2 sebesar Rp 536 per meter persegi per bulan sehingga jumlah kompensasi setiap bulan sebesar Rp 187.600.000. Dan luas tanah 750.001 sampai dengan 1.000.000 m2 sebesar Rp 405 per meter persegi per bulan sehingga jumlah

d. PT Angkasa Pura II (Persero) entered in to agreement with PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, based on agreement letter PJJ.15.06/00/01/2008/008 or No GMF/ PERJ/DT-3011/2008 dated January 25, 2008 as follows: • Land used of approximately 900,000 sqm. • Land is being used for aircraft maintenance, • Agreement is valid from July 14, 2005 to December 31, 2011, • Compensation rate for land utilization per square meter per month is as follows: - Starting from July 14, 2005 until December 31, 2006 rate per square meter a month amounting Rp 165, total compensation every month amounting to Rp 148,500,000. - Starting from January 1, 2007 until December 31, 2011 rate per squre meter a month is using degresive pattern which considered that land with approximately of 25,000 sqm amounting to Rp 2,000 per sqm per month, total compensation per month amounting to Rp 50,000,000, land approximately of 25,001 to 100,000 sqm amounting to Rp 1,200 per square meter per month, total compensation every month amounting to Rp 90,000,000. Land approximately of 100,001 to 400,000 sqm amounting to Rp 625 per square meter per month, total compensation every month amounting to Rp 187,500,000. Land approximately of 400,001 to 750,000 sqm amounting to Rp 536 per square meter per month, and compensation every month amounting to Rp 187,600,000, and land with approximately of 750,001 to 1,000,000 sqm amounting to Rp 405 per square meter per month. Total compensation


173




•

kompensasi setiap bulan sebesar Rp 60.750.000. Sehingga total kompensasi pemanfaatan tanah setiap bulan sebesar Rp 575.850.000. Pembayaran kompensasi pemanfaatan tanah adalah terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2006 dibayar 1 bulan dimuka, sedangkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011 dibayar 3 bulan dimuka.

e. Berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang dan Pemanfaatan Tanah No. SPKS.049/KM.102/2005-AP II tanggal 22 Nopember 2005 antara PT Wahana Dirgantara dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Adapun isi perjanjian sebagai berikut: • Fasilitas gudang seluas 2.292 m2 ditambah ruangan perkantoran didalamnya. • Fasilitas bongkar muat barang (staging area) seluas 2.664 m2 • Fasilitas pelataran parkir kendaraan seluas 2.584 m2 • Ruang perkantoran dalam gudang seluas 340 m2 Tanah tersebut terletak dan berlokasi di belakang gudang PT Pos Indonesia Area Kargo Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta (Bandara). • Sewa gudang, sewa ruangan perkantoran dan kompensasi pemanfaatan tanah untuk tempat bongkar muat barang (staging area) diatur sebagai berikut: - Sewa gudang ditetapkan sebesar Rp 16.960 per m2/bulan dan ditinjau setiap 2 tahun - Sewa ruangan perkantoran (ruangan dalam gudang yang digunakan untuk kegiatan administrasi/perkantoran) seluas 340 m2 ditetapkan sebesar Rp 70.000 per-m2/bulan dan ditinjau setiap 2 tahun - Besaran kompensasi pemanfaatan tanah untuk tempat bongkar muat barang (staging area) ditetapkan sebesar Rp 10.000 per-m2/bulan dan ditinjau setiap 2 tahun. - Pembayaran sewa gudang, sewa ruangan perkantoran dan kompensasi pemanfaatan tanah setiap 6 bulan dibayar dimuka. • Selain membayar sewa gudang, sewa ruangan perkantoran dan kompensasi pemanfaatan tanah, diwajibkan pula untuk membayar konsesi usaha sebesar 8% dari total pendapatan kotor setiap bulannya, dengan jaminan minimum omzet bruto sebesar Rp 150.000.000 setiap bulannya. Besaran konsesi usaha tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan. • PT Wahana Dirgantara diwajibkan membayar uang kesanggupan (surcharge) sebesar 2 bulan nilai sewa gudang, sewa ruangan perkantoran dan kompensasi pemanfaatan tanah atau sebesar Rp 179.000.000 yang dibayarkan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah dikeluarkannya surat ijin prinsip atau sebelum perjanjian ini ditandatangani. • Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir setelah 5 tahun.

174



every month amounting to Rp 60,750,000. Therefore total land utilization compensation every month amounting to Rp 575,850,000. • The payment of land utilization compensation is starting from July 14, 2005 to December 31, 2006 will pay one month in advance, meanwhile starting from January 1, 2007 to December 31, 2011 the payment will be settled 3 months in advance.

e. Based on the agreement of warehouse rental and land utilization No SPKS.049/KM.102/2005-AP II dated November 22, 2005 between PT Wahana Dirgantara and PT Angkasa Pura II (Persero). The agreement is as follows: • Warehouse facility approximately 2,292 sqm with office space thereon • Staging area facility for loading and unloading activities approximately 2,664 sqm • Parking facility approximately 2,584 sqm • Office space in warehouse area approximately 340 sqm The land was placed at the backyard of PT Pos Indonesia cargo area at Soekarno – Hatta International airport, • Warehouse rental, office space rental and land utilization compensation to be used as staging area for loading and unloading activities are arranged as follows: - Warehouse rental amounting to Rp 16,960 per sqm/month and subject to review every 2 years, - Office space rental (space inside warehouse are that used for office or administration activities) approximately 340 sqm is determined at Rp 70,000 per-sqm/month and subject to review every 2 years, - The land utilization compensation used for staging area for loading and unloading activities is determined at Rp 10,000 per-sqm/month and subject to review every 2 years. Payment of warehouse rental, office space rental dan land of utilization compensation is settled 6 (six) months in advance, • Besides payments of warehouse rental, office space rental and land utilization compensation. PT WD is also required to pay business concession payment of 8% from total gross income every month, with mínimum gross revenues guarantee amounting to Rp 150,000,000 every month. The business concession payment excluded value added tax (VAT) which amount is in accordance with tax regulations. • PT Wahana Dirgantara is supposed to pay surcharge payment, which is 2 month fees of warehouse rental, office space rental and land utilization compensation amounting to Rp 179,000,000 and will be paid all at once at least 14 days after principal permit issued or before this agreement is signed. • The agreement is valid since the date of signing and will expire after 5 years.





• Biaya pembangunan jalan akses menuju ke lokasi gudang serta biaya terkait dengan pembangunan, termasuk biaya rancang bangun, perizinan dan lain sebagainya dengan standar biaya yang disepakati setinggi-tingginya sebesar Rp 13.097.219.110.

f. Perseroan mengadakan perjanjian pemanfaatan tanah di Bandara Soekarno-Hatta dengan PT Birotika Semesta/ DHL seluas 1.411,20 m2. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan gudang dan kantor yang disepakati dengan harga Rp 2.843.130.000. Bangunan tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dan jasa pengiriman express. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak berita acara pengoperasian bangunan tersebut ditandatangani dan dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) periode (15 tahun) yang berakhir pada tahun 2019. Perseroan memperoleh kompensasi atas pemanfaatan tanah tersebut dari DHL sebagai berikut:

Periode Perjanjian Pertama Rp 10.000/m2 per bulan Kedua Rp 15.000/m2 per bulan Ketiga Rp 22.500/m2 per bulan Keempat Rp 33.750/m2 per bulan

• The entire cost of road access to the warehouse location and the related costs with the construction, including the cost of project design, licenses, and others with the standard fee at mutual agreementamounting to Rp 13,097,219,110.

f. The Company entered into an agreement with PT Birotika Semesta/DHL to utilize land at Soekarno-Hatta International Airport of approximately 1,411.20 sqm. The land is used to build warehouse and office building as agreed at the price of Rp 2,843,130,000. The building will be used for DHL’s activities such as transportation and express delivery services. The agreement is valid for 5 years since the minutes of building operation was signed and it could be extended for 3 periods (15 years), maturity in 2019. The Company receives compensation for land utilization from DHL as follows:

Kompensasi per tahun (Rp) Compensation per year (Rp) 169.344.000 254.016.000 381.024.000 571.536.000

Perseroan juga memperoleh pendapatan konsesi sebesar 5% dari operating cost sebesar Rp 150.000.000 sampai dengan 30 September 2002 dan dimulai 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2004 sebesar Rp 233.000.000. Pada akhir periode perjanjian, bangunan berikut dengan perlengkapannya yang didirikan oleh DHL diserahkan kepemilikannya kepada Perseroan tanpa ada ganti rugi.

g. Berdasarkan Perjanjian sewa ruangan No. SPSW.021/ KM.102/2005-AP II tanggal 8 Agustus 2005 antara PT Gapura Angkasa dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Adapun isi perjanjian adalah sebagai berikut: • PT Angkasa Pura II (Persero) menyerahkan sebidang tanah yang selanjutnya dibangun fasilitas gudang seluas 3.000 m2 ditambah ruangan perkantoran di dalamnya yang terletak dan berlokasi antara gudang 510 dan 520 area kargo Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta (Bandara). • Sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran diatur sebagai berikut: - Sewa gudang seluas 3.000 m2 ditetapkan sebesar Rp 16.960 per-m2/bulan, dan ditinjau setiap 2 tahun - Sewa ruangan perkantoran (ruang dalam gudang yang digunakan untuk kegiatan administrasi/ perkantoran) seluas 700 m2 ditetapkan sebesar Rp 70.000 per m2/bulan, dan ditinjau setiap 2 tahun - Pembayaran sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran dilaksanakan setiap 3 bulan dibayar dimuka

First Second Third Fourth

Agreements periods Rp 10,000/sqm per month Rp 15,000/sqm per month Rp 22,500/sqm per month Rp 33,750/sqm per month

The Company also receives concession income of 5% of operating cost amounting to Rp 150,000,000 up to September 30, 2002 and starting from October 1, 2002 to September 30, 2004 amounting to Rp 233,000,000. At the end of agreement period, the ownership status of the building and its equipment, built by DHL, will be handed over to the Company without any compensation.

g. Based on space rental agreement No SPSW.021/ KM.102/2005-AP II dated Agustus 8, 2005 between PT Gapura Angkasa and PT Angkasa Pura II (Persero) it was stated as follows: • PT Angkasa Pura II (Persero) handed over a part of land that will be built as warehouse facilities approximately 3,000 sqm with addition approximately 3,000 sqm office space located in the warehouse area and is located between 510 and 520 area cargo at Soekarno-Hatta International Airport; • Warehouse rental and office space rental, is set as follows: - Warehouse rental approximately of 3,000 sqm amounting to Rp 16,960 per-sqm/month and subject to review every 2 years, - Office space rental include space inside warehouse that use for office and administration activities is approximately of 700 sqm is stated at Rp 70,000 per sqm/month and subject to review every 2 years, - Payments of Warehouse rental and office space rental is settled 3 months in advance.


175




•

Selain membayar sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran, diwajibkan pula untuk membayar konsesi usaha sebesar 5% dari total pendapatan kotor (omzet bruto) setiap bulannya, dengan jaminan minimum omzet bruto sebesar Rp 600.000.000 setiap bulannya. • PT Gapura Angkasa diwajibkan membayar uang kesanggupan (surcharge) sebesar 2 bulan nilai sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran atau sebesar Rp 200.000.000 yang dibayarkan sekaligus sebelum perjanjian ditandatangani. • Perjanjian berlaku 5 tahun terhitung sejak penyelesaian pembangunan fisik. • Biaya pembangunan fasilitas/bangunan gudang dan biaya pembangunan jalan akses menuju ke lokasi gudang serta biaya yang terkait dengan pembangunan, termasuk biaya rancang bangun, perizinan dan lain sebagainya, dengan standar biaya yang disepakati setinggi-tingginya sebesar Rp 7.968.685.000. Kompensasi atas seluruh biaya pembangunan fasilitas/bangunan gudang dikompensasikan dengan sewa gudang

h. Berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang dan Pemanfaatan Tanah No. SPSW.026/KM.102/2005-AP II tanggal 25 Oktober 2005 antara PT Dharma Bandar Mandala (PT DBM) dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Isi perjanjian sebagai berikut: • PT DBM menerima sebidang tanah yang akan dibangun: - Fasilitas gudang seluas 678,4 m2 (84,8 m x 8 m) ditambah ruangan perkantoran didalamnya - Ruang perkantoran dalam gudang seluas 200 m2. • Sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran diatur sebagai berikut: - Sewa gudang ditetapkan sebesar Rp 25.000 perm2/bulan - Sewa ruangan perkantoran ditetapkan sebesar Rp 90.000 per m2/bulan - Tarip sewa ditinjau setiap 2 tahun • Selain membayar sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran, PT DBM diwajibkan pula untuk membayar konsesi usaha sebesar 8% dari total pendapatan kotor setiap bulannya, dengan jaminan minimum omzet bruto sebagai berikut: - Tahun I sebesar Rp 200.000.000 per bulan; - Tahun II sebesar Rp 300.000.000 per bulan - Tahun III sebesar Rp 350.000.000 per bulan - Tahun IV sebesar Rp 400.000.000 per bulan - Tahun V sebesar Rp 450.000.000 per bulan • PT DBM diwajibkan membayar uang kesanggupan (surcharge) sebesar 2 bulan nilai sewa gudang dan sewa ruangan perkantoran sebesar Rp 70.000.000 yang dibayarkan sekaligus selambatnya 1 minggu setelah ijin prinsip keluar. • Jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak tanggal ditandatangani perjanjian.

176



• Besides payment of warehouse rental and office space rental, DHL is also required to pay 5% of gross income every month as bussiness concession payment, with mínimum guarantee bruto income every month amounting to Rp 600,000,000. • PT Gapura Angkasa is required to pay surcharge payment for 2 month rental of warehouse rental, office space rental and land utilization compensation amounting to Rp 200,000,000 that should be paid all at once before this agreement is signed. • The agreement is valid since the date of signing and will expire after 5 years. • The entire cost of access road to the warehouse location and the related costs with construction, such as cost of project design, licenses, and others with the standard fee at mutual agreement amounting to Rp 7,968,685,000.

h. Based on agreement of warehouse rental and land utilization No SPSW.026/KM.102/2005-AP II dated October 25, 2005 between PT Dharma Bandar Mandala (PT DBM) and PT Angkasa Pura II (Persero), it was stated as follows: • PT DBM receives a land that will be built for: - Warehouse facility approximately of 678.4 sqm (84,8 m x 8 m) and addition of space to be used as office inside the warehouse - Office inside the warehouse area approximately of 200 sqm • Rental warehouse and office rental are set as follows: - Warehouse rental amounting to Rp 25,000 persqm/month - Rental of office space amounting to Rp 90,000 per sqm/month - Rental rate subject to review every 2 years • PT DBM is also required to pay the business concessions fee of 8% from the total gross income every month, with a mínimum guarantee gross revenues as follows: - 1st year is amounting to Rp 200,000 per month - 2nd year is amounting to Rp 300,000 per month - 3rd year is amounting to Rp 350,000 per month - 4th year is amounting to Rp 400,000 per month - 5th year is amounting to Rp 450,000 per month • PT DBM is required to pay surcharge pyment for 2 month rental warehouse and rental of office space amounting to Rp 70,000,000 that should be paid all at once at least 1 week after the principle permits released. • The agreement period is valid for 5 years since the agreement signed.




• Seluruh biaya pembangunan fasilitas/bangunan dan biaya yang terkait dengan pembangunan tersebut, termauk biaya rancang bangun, perizinan dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab PT DBM, dengan standar biaya yang disepakati setinggitingginya sebesar Rp 2.346.964.170.

i. Sehubungan dengan aktivitas normalnya, Perseroan mengadakan perjanjian persewaan tanah, bangunan beserta fasilitasnya dan perjanjian konsesi dengan para pihak yang melakukan aktivitas usaha di lingkungan Bandara yang dikelola Perseroan.


• The entire cost of facilities/buildings and related cost with the construction, including design cost, licenses and others will be done by PT. DBM with maximun agreed upon standard charge amounting to Rp 2,346,964,170.

i. In the normal course of its business, the Company entered into rental agreements of land and building, along with its facilities, and concession agreement with respective parties who perform their commercial activities at the Airport managed by the Company.

39. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

• Kenaikan tarif Pendapatan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

39. SUBSEQUENT EVENTS • Increase in income rate of flight services (PJP2U)

Berdasarkan Keputusan direksi PT Angkasa Pura II (Persero) No. KEP.15.01.01/02/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 telah ditetapkan besaran Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan luar negeri dengan besaran sebagai berikut:

Based on Decision Letter of the Board of Directors of PT Angkasa Pura II (Persero) No KEP.15.01.01/02/2009 dated February 23, 2009 it was stated that rate of flight service (PJP2) to foreign flight services are as follows:

Soekarno-Hatta - Tangerang Polonia - Medan, Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru, Supadio – Pontianak, Husein Sastranegara – Bandung SM. Badaruddin II – Palembang, Minangkabau – Padang, Sultan Iskandar Muda - Aceh Halim Perdanakusuma - Jakarta Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang

Berdasarkan Keputusan direksi PT Angkasa Pura II (Persero) No. KEP.15.01.01/02/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 telah ditetapkan besaran Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) untuk angkutan dalam negeri dengan besaran sebagai berikut:

150.000 75.000 100.000 80.000 50.000

Based on Decision Letter of the Board of Directors of PT Angkasa Pura II (Persero) No KEP.15.01.01/02/2009 dated February 23, 2009 it was stated that rate of flight service (PJP2) to domestic flight services are as follows:

Soekarno-Hatta - Tangerang Polonia - Medan, SM. Badaruddin II – Palembang, Minangkabau – Padang Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru, Halim Perdanakusuma – Jakarta, Supadio - Pontianak Sultan Iskandar Muda – Aceh, Husein Sastranegara – Bandung Raja Haji Fisabilillah – Tanjung Pinang

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000


177




• Undang-undang RI No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada bab XII mengenai navigasi penerbangan pasal 271 berbunyi:

-

-

-

Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, berbunyi pelayanan jasa penerbangan dalam negeri yang diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura I dan II (Persero), 15% dari tarif PJP Dalam Negeri PT AP I dan PT AP II, merupakan PNBP. Disamping itu pelayanan jasa penerbangan luar negeri yang diselenggarakan oleh PT Angkasa I dan II (Persero), 10% dari tarif PJP Luar Negeri PT AP I dan PT AP II, merupakan PNBP. Undang-undang dan Peraturan ini berlaku sejak tanggal 16 Pebruari 2009.

• Law No 1 year 2009 of the Republic of Indonesia Cahpter XII article 271 regarding flight services in the navigation states that:

-

-

-

Kas dan setara kas PT Mobile 8 Telecom pada akhir tahun lalu tergerus hebat 97,2% dari Rp 892,67 miliar pada akhir 2007 menjadi hanya Rp 23,73 miliar. Dalam laporan keuangan 2008 Mobile 8 yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia kemarin disebutkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Mobile-8 tahun lalu mencapai Rp 443,99 miliar. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi Rp 343,38 miliar. Sekretaris Perusahaan Mobile-8 Chris Taufik mengatakan tergerusnya kas dan setara kas itu karena penambahan jumlah Base Transceiver Station (BTS) sebesar 65% menjadi 1.500 BTS pada tahun lalu. Kas Mobile-8 tergerus disebabkan lonjakan nilai investasi jangka pendek senilai Rp 288,98 miliar dari Rp 198,37 miliar pada 2007. Biaya operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi juga melonjak menjadi Rp 307,94 miliar pada 2008 dari Rp 135,88 miliar pada 2007,” tuturnya pada Bisnis Indonesia. Di sisi lain, utang usaha Mobile-8 pada tahun lalu jumlahnya mencapai Rp 579,25 miliar dan utang lainnya Rp 160,40 miliar.


Government is responsible for conducting flight navigation services for aircraft which operating in the air area of the Republic of Indonesia. To conduct aviation navigation services as mentioned above, the Government established a provider of flight services. Institutions of aviation navigation service providers have to meet the following criteria as follows: > Flight safety concerned > Non profit orientation > Financially independent > Costs from passangers will return as investment cost and increase operational performance Institution of aviation navigation service was established by and responsible to the Minister.

-

Government Regulation No 6 year 2009 concerning kinds and rates of governmental non-tax revenues, which is applied in the Department of Communication stating that rate of Domestic Flight Services that was managed by PT Angkasa Pura I and II (Persero) at 15% from domestic flights service is non-taxable revenues, Otherwise rate of foreign flight service that was managed by PT Angkasa Pura I and II (Persero) at 10% from rate of foreign flight service is non-taxable revenues. This law and regulation is valid on February 16,2009.

• Mobile 8 cash decrease 97% in a year.

• Kas Mobile 8 tergerus 97% dalam 1 tahun.

178

-

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara yang dilayani Untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah membentuk satu lembaga penyelenggara pelayanan penerbangan. Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan memenuhi kriteria sebagai berikut: > Mengutamakan keselamatan penerbangan > Tidak berorientasi kepada keuntungan > Secara finansial dapat mandiri > Biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri


PT Mobile 8 Telecom cash and cash equivalents in last year decreased significantly 97.2% from Rp 892.67 billion at the year ended 2007 to Rp 23.73 billion. In the 2008 financial statement of Mobile 8 Telecom which were submitted to Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange), it showed, that net cash which was used for Mobile 8 Telecom operational activities in 2007 amounting to Rp 443,99 billion. Net cash used for investment activities amounting to Rp 343.38 billion. Mr. Chris Taufik, the Company`s secretary of PT Mobile 8 Telecom stated decreasing in cash and cash equivalent due to additional Base Transceiver Station (BTS) at 65% or increase 1,500 BTS since the previous year. PT Mobile 8 Telecom cash and cash equivalent decrease because of increasing in the value of short-term investment amounting to Rp 288.98 billion from Rp 198.37 billion in 2007. Operating costs, maintenance and telecommunication services also increased to Rp 307.94 billion in 2008 from Rp 135.88 billion in 2007, “he said in the Bisnis Indonesia. On the other hand, debt of Mobile-8 business of last years, amounting to Rp 579.25 billion and other liabilities amounting to Rp 160.40 billion.





Operator telepon berbasis Code Division Multiple Access (CDMA) itu juga masih dibebani oleh surat utang senilai total Rp 1,73 triliun yang terdiri dari obligasi Rupiah Rp 675 miliar yang jatuh tempo pada 2012 dan obligasi US$ 100 juta jatuh tempo pada 2013.

The Company is engaged in CDMA services, also still burdened by debt amounting to Rp 1.73 trillion which consist of Rupiah bonds amounting to Rp 675 billion which matures in 2012 and USD bonds of US$ 100 million matures in 2013.

Mobile-8 juga masih menunggak pembayaran bunga yang jatuh tempo pada 15 Maret sebesar Rp 20,88 miliar. Pembayaran bunga itu ditunda hingga 7 April 2009.

Mobile-8 still has outstanding interest payment that fall due on March 15 amounting to Rp 20.88 billion. Interest payment is delayed until April 7, 2009.

Obligasi yang ditempatkan pada PT Mobile 8 per 31 Desember 2008 sebesar Rp 5.000.000.000, jatuh tempo tanggal 15 Maret 2012.

Bonds that are placed at the PT Mobile 8 as of December 31, 2008 of amounting to Rp 5,000,000,000, maturity date on March 15, 2012.

40. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

40. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

Pada tahun 2008 Perusahaan melakukan penyesuaian atas akun-akun yang berhubungan dengan laporan keuangan tahun 2007. Sesuai dengan PSAK 25, maka untuk tujuan komparatif dilakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2007, sebagai berikut :

In 2008, the Company make adjustments on the accounts relating to the Financial Statements for the year ended 2007. In accordance with the Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) No 25, the Financial Statements for the year ended 2007 have been restated for comparative purposes as follows:

2007 Laporan terdahulu Disajikan kembali Previous report Restatement NERACA Aktiva Aktiva tetap – tanah Akumulasi Penyusutan Aktiva KSO Pajak dibayar dimuka Aktiva pajak tangguhan Kewajiban dan Ekuitas Pendapatan diterima dimuka Kewajiban imbalan pasca kerja Kewajiban pajak tangguhan LAPORAN LABA RUGI Beban penyusutan Beban umum dan aktiva dibiayakan Laba bersih Penghasilan (beban) pajak: Pajak kini Pajak tangguhan

337.511.141.761 1.776.027.630.399 115.856.292.207 -

334.509.923.080 1.783.867.869.276 29.257.216.961 118.208.364.207 8.546.449.088

BALANCE SHEET Assets Fixed asset – land Accumulated depreciation Joint Operation assets Prepaid tax Deferred tax assets

38.235.109.494 33.144.472.471

61.884.227.774 41.271.730.769 -

Liabilities and equity Unearned income Post employment benefit Deferred tax liabilities

214.607.970.688 264.605.247.579 498.587.661.291

222.448.209.565 305.876.978.348 493.518.685.203

(210.970.802.150) (26.538.750.015)

(208.618.730.150) 15.152.171.545

41. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusuanan laporan keuangan yang telah diuraikan dimuka dan diselesaikan pada tanggal 16 Maret 2009.

INCOME STATEMENT Depreciation expenses General expenses and finansed assets Net Income Tax income (expenses): Current tax Deferred tax 41. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company`s management is responsible for the financial statements preparation as mentioned before, which was completed on March 16, 2009.


179

Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank

180


Laporan Tahunan 2008 Annual Report

PT Angkasa Pura II Head Office: Jakarta International Airport Soekarno - Hatta Building 600, PO BOX 1001 / BUSH Jakarta 19120 Indonesia Tel : (62-21) 550 5079, 550 5074 Fax : (62-21) 550 2141 www.angkasapura2.co.id

Making A Convenience Airport. Laporan Tahunan 2008 Annual Report

Recommend Documents