PEMERKUATAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK HAKIM SELURUH INDONESIA Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011
MAKALAH
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Oleh: Ifdhal Kasim Ketua Komnas HAM RI, Jakarta
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Hak--hak Ekonomi, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Ifdhal Kasim
Disampaikan dalam acara Workshop “Memperkuat Justisiabilitas Hak-hak y Prospek p dan Tantangan,” g , diselenggarakan gg oleh Ekonomi,, Sosial dan Budaya: Pusat Studi HAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 13-15 Nopember 2007.
I. Konteks Kelahiran Hak Ekosob • Perang Dingin • Pemisahan Hak Sipil-Politik dengan Hak Ek Ekosob b • Disahkan PBB tahun 1966
Konteks Dunia Saat ini • Kemenangan K neo-liberalisme lib li ekonomi; k i • Privatisasi sektor2 publik
II. Status Hukum Hak Ekosob • Bagian dari ‘International International Bill of Human Rights’ • Telah diratifikasi oleh 143 Negara, termasuk Indonesia
III. Persepsi Umum • Hak Ekosob bukan ‘hak yang riel’ • Hak Ekosob Tergantung dengan Sistem Ek Ekonomi i tertentu; M Merupakan k H Hak kP Positif i if • Hak Ekosob bersifat ‘non-justiciable’
IV. Hakikat Hukum • “undertakes to take steps..”(mengambil langkahlangkah) g ) • “to the maximum of its available resources” (memaksimalkan sumberdaya negara yang tersedia) • “to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant”(mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak…)
Prinsip2 Limburg • Prinsip ke-16: “All states parties have an obligation g to begin g immediately y to take steps p toward full realization of the rights…” • Prinsip ke-22: “Some obligation unders the Covenant require q immediate in full by y all States parties, such as the probihation of discrimination in article 2 (2)…”
Isi Kovenan Ekosob • Hak menentukan Nasib Sendiri; pekerjaan upah dan kebebasan • Hak atas pekerjaan, berserikat; • Hak atas jaminan sosial; • Perlindungan terhadap Keluarga dan hak reproduksi; • Perlindungan anak2 dan orang muda dari eksploitasi
Isi Kovenan • • • • • • •
Hak atas pangan; Hak bebas dari Kelaparan; Reformasi sistem agraria; Hak atas Kesehatan; Hak atas Perumahan Hak atas Pendidikan; Hak atas partisipasi dlm Budaya, menikmati kemajuan ilmu, karya ilmiah, sastra atau seni
V. “Justiciability” Hak Ekosob • Pasal 3; jaminan hak yg sama laki2-perempuan • Pasal 7 (a) dan (i); jaminan kondisi kerja yg adil • Pasal 8; membentuk SB, SB dan bergabung dgn SB • Pasal 10 (2), (3) dan (4); perlindungan kpd keluarga, anak2 dan anak muda. • P Pasall 15 (3); (3) partisipasi ti i i dlm dl kehidupan k hid budaya, b d senii dan iptek
VI. Kewajiban Negara • Kewajiban K jib Menghormati M h ti (obligation ( bli ti to t respect) t) • Kewajiban Melindungi (obligation to protect) • Kewajiban Memenuhi (obligation to fulfil)
VI.1. Pedoman Maastricht • Pelanggaran karena tindakan Negara atau Aktor bukan-Negara (acts of commission) • Pelanggaran karena pembiaran oleh Negara atau Aktor bukan-Negara (acts of omission)
VI.2. Acts of Commission • Penghapusan secara formal atau penundaan UU yang y gp penting g bagi g p pemenuhan ekosob; • Pengingkaran aktif atas hak tersebut bagi induvidu atau kelompok tertentu; • Pemberlakuan UU atau kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Kovenan ini; • Pengurangan atau pengalihan pengeluaran publik, yang berakibat tidak terpenuhinya hak ekosob.
VI.3. Acts of Ommission • Gagal mengambil langkah2 yang tepat sesuai yang disyaratkan y Kovenan; • Gagal mengubah atau mencabut UU yang jelas2 tidak sejalan dengan Kovenan; • Gagal memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara maksimal ke arah pemenuhan hak-hak dalam Kovenan; • Gagal memenuhi standar minimum yang ditetap masyarakat k t iinternasional t i l
Tujuan Pembangunan Milenium • Tujuan 1 : Mengurangi Kemiskinan dan Kelaparan • Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua • Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Jender dan Pembedayaan Perempuan • Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak • Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu • Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, HIV/AIDS Malaria, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya • Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Perbedaannya dgn Ekosob • • • • •
Komitmen politik pemerintah Tidak ada sanksi apabila melanggar Tujuannya jangka panjang, yaitu 2015 y tidak akurat Pemantauannya Penentuan target secara kuantitatif
Terima kasih
