PELATIHAN HAM DASAR DOSEN HUKUM HAM SE-INDONESIA Jogjakarta Plaza Hotel, 26-30 September 2011
MAKALAH
Hak Sipil & Politik: Sebuah Sketsa Oleh: Ifdhal Kasim (Ketua KOMNAS HAM RI)
Ifdh l Kasim Ifdhal K i Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Latar Belakangg y Dirumuskan di bawah pengaruh konteks
internasional ketika itu itu, yakni Perang Dingin; y Dirumuskan Di k d dalam l satu t kkovenan atau t d dua kkovenan;
perbedaan antara negara kapitalis dgn negara sosialis; y Komprominya dirumuskan dalam dua kovenan,
yakni ICCPR dan ICESCR
Mulai berlaku dan Negara Pihak g y Disahkan pada 16 Desember 1966; y Efektif berlaku pada 23 Maret 1976; y Diratifikasi oleh 152 Negara (Negara Pihak) y Indonesia menjadi Negara Pihak pada 2005
Protokol Pilihan Kovenan Hak K H k Si Sipilil d dan P Politik litik dil dilengkapi k i oleh l hd dua Protokol Pilihan (Optional Protocol): y Protokol Pilihan Pertama tentang Pengaduan
I d id l disahkan Induvidual, di hk pada d 1966 1966; y Protokol Pilihan Kedua tentang Penghapusan
Hukuman Mati, disahkan pada 1989.
Materi Kovenan 1 Pembukan dan 6 Bagian: - Bagian g I-III (p (pasal 1-27)) berisi tentang g ketentuan
umum (larangan diskriminasi, derogation, reservasi, dll) dan hak-hak yang dilindungi; - Bagian IV-VI (pasal 28-53) berisi tentang
pengawasan internasional, prinsip prinsip-prinsip prinsip penafsiran, dan penutup.
Hak‐hak yang Dilindungi y g g y Hak atas hidup (ps. (ps 6); y Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman yang lain yang
kejam j dan tidak manusiawi (p (ps. 7 dan 10); ); y Hak bebas dari perbudakan, perhambaan dan kerja paksa (ps. 8); y Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (pl. 9); termasuk bebas dari pemenjaraan karena tidak mampu membayar utang (ps.11); (ps 11); y Hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggalnya (ps.12); larangan pengusiran terhadap orang asing (ps.13).
Hak‐hak yang Dilindungi y g g y Jaminan mendapatkan hak hak-hak hak prosedural:
- (i) hak mendapatkan pemberitahuan segera apabila ditangkap (ps.9); - (ii) diberitahu dgn cepat tuduhannya, dan dianggap tidak bersalah sebelum putusan (14); - (iii) secepatnya diajukan ke muka persidangan (ps.9); - hak melawan penahanan melalui pengadilan (ps 9); - hak atas kompensasi dari penangkapan yg tdk sah, dan dari hukuman (ps.9, 14).
Hak‐hak yang Dilindungi y g g y Hak atas persamaan di depan hukum, bebas dari pengadilan y y y y y y
keduakalinya utk kasus yang sama (pl.14); Hak bebas dikenakan “retroactivity” (pl 15); H k atas pengakuan Hak k sbg b subyek b k hukum h k ( l 16) (pl.16); Hak atas “privacy” (pl. 17); Hak atas kebebasan berpikir, berpikir berkeyakinan dan beragama (pl. (pl 18); Hak atas kebebasan menyatakan pendapat, ekspresi, dan memperoleh l h informasi i f i (pl.19); ( l 19) Larangan terhadap propaganda perang, dan menyebarkan kebencian berdasarkan ras atau agama (pl.20).
Hak‐hak yang Dilindungi y g g y Hak atas kebebasan berkumpul secara damai (pl. 21); y Hak atas kebebasan berserikat berserikat, mendirikan dan menjadi
anggota serikat buruh (pl. 22); y Hak untuk menikah berdasarkan p persetujuan j dan membentuk keluarga (pl.23); y Hak anak utk bebas dari diskriminasi, didaftarkan segera setelah kelahirannya, kelahirannya dan mendapatkan satu kewarganegaraan 9pl.24); y Hak atas kesempatan yang sama, baik dalam pemerintahan, memilih dan dipilih, maupun mendapat pelayanan pemerintah (pl.25).
Hak‐hak yang boleh dan tidak Hak‐hak yang boleh dan tidak dikurangi g y Hak-hak H k h k yang tid tidak kb boleh l h dik dikurangii ((non-derogable d bl
rights): - hak h k atas t hidup; hid h hak kb bebas b d darii penyiksaan; ik h hak k bebas dari perbudakan; hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi utang; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir berpikir, keyakinan dan agama.
Hak‐hak yang boleh dan tidak Hak‐hak yang boleh dan tidak dikurangi g y Hak-hak H k h k yang b boleh l h dik dikurangii (d (derogable bl rights): i ht )
- hak atas kebebasan berkumpul - hak atas kebebasan berserikat; - hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, mencari dan memperoleh informasi
Reservasi y Setiap S ti negara yang menjadi j di Pih Pihak, k b boleh l h membuat b t
“reservation” terhadap pasal-pasal tertentu dalam Kovenan pada saat meratifikasi meratifikasi. y Reservasi R ib berartii b bermaksud k d mengurangii pada d
tingkat tertentu hak-hak yang diakui dalam Kovenan. y Reservasi dianjurkan untuk dikurangi
Kewajiban j Negara g y Menghormati dan menjamin semua orang tanpa
diskriminasi menikmati hak-hak yang diakui dalam Kovenan;; y Mengambil langkah-langkah harmonisasi hukum dan perundangan-undangan; y Menjamin orang yang dilanggar haknya yang diakui Kovenan, harus mendapatkan ganti rugi; y Menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
Mekanisme Pengawasan g y Komite Hak Asasi Manusia
- Melakukan Pemantauan - Memeriksa Laporan Periodik Negara
y Pengaduan g Induvidual
Mekanisme PI y Bersifat tertulis dan rahasia. B if li d h i y Semua rapat Komite bersifat tertutup. y Begitu selesai memeriksa bukti‐bukti tertulis yang
dihadapinya, Komite menyampaikan pandangannya b k berkenaan dengan pengaduan tersebut kepada negara d d b k d dan induvidu yang bersangkutan. y Selain diharuskan menyampaikannya ke ECOSOC dan l dh k k k d Majelis Umum PBB.
Pengaduan yg Diterima g yg (i) Pengaduan tertulis itu harus berasal dari induvidu yang menyatakan diri sebagai korban; y (ii) Pengaduan tertulis itu tidak sedang dipertimbangkan melalui prosedur penyidikan atau prosedur penyelesaian internasional lain apapun; y (iii) Korban harus menunjukkan bahwa ia telah mengupayakan semua prosedur hukum yang tersedia di negaranya (exhaustion of domestic remedies); y (iv) Pengaduan tertulis itu harus didukung oleh fakta yang kuat. yang kuat
Pengaduan Perwakilan g y Apakah hanya induvidu yang menjadi korban saja A k h h i d id j di k b j
yang boleh menyampaikan pengaduan tertulis kepada Komite? y Bagaimana dengan kelompok yang menjadi korban, apakah dapat menggunakan prosedur ini?
Pengaduan oleh Wakil g y Komite dapat menerima pengaduan yang disampaikan K i d i d di ik
oleh wakil atau pihak ketiga atas nama korban. Jadi tidak harus korban itu sendiri tidak harus korban itu sendiri. y Dalam kasus Massera v Uruguay, Komite menyatakan: Penulis pengaduan ini dapat dibenarkan menyatakan: “Penulis pengaduan ini dapat dibenarkan untuk bertindak atas nama … para korban seperti yang dituduh dengan alasan adanya hubungan keluarga dekat”. Lihat Massera v Uruguay, (1980)
Pengaduan Kelompok g p y Pengaduan tertulis atas nama kelompok tidak diterima P d li k l k id k di i
oleh Komite. Berdasarkan Protokol Opsional, suatu tindakan kelompok atau dikenal sebagai actio popularis, tidak dapat diterima. y Jurisprudensi Komite berkaitan dengan isu ini adalah
k kasus Mauritian Women. M iti W
Pengaduan Kelompok g p y Komite menolak menolak, karena:
“Seseorang hanya dapat mengklaim diri sebagai “S h d kl i di i b i korban jika hal itu benar‐benar mengenai dirinya. Bagaimana kongkritnya persyaratan ini harus ditafsirkan, hanyalah masalah derajat. Tetapi pada umumnya tidak seorang pun dapat melalui actio umumnya, tidak seorang pun dapat, melalui actio popularis, mempermasalahkan ketepatan suatu undang undang atau praktek yang belum diterapkan undang‐undang atau praktek yang belum diterapkan secara kongkret sehingga merugikan induvidu tersebut; …”.
Penutup p y Terima Kasih
