PEMERKUATAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK HAKIM SELURUH INDONESIA Hotel Santika Makassar, 30 Mei – 2 Juni 2011
MAKALAH
INDONESIAN HUMAN RIGHTS LEGISLATION Oleh: Ifdhal Kasim Ketua Komnas HAM RI, Jakarta
Indonesian Human Rights Legislation
Instrumen Nasional Pokok yPasal 28 UUD 1945 yUU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia yUU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Instrumen Lain y UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICERSCR y UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR y UU No. 1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak y UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan y UU 2/1999 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial y UU 4/79 tentang Kesejahteraan Anak y UU 5/1998 tentang Menentang Penyiksaan y UU 7/1984 tentang CEDAW y UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Demonstrasi y UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Skema Kewajiban dan Pelanggaran HAM Hak Asasi Manusia
Pemangku Hak
Pemangku Kewajiban
Individu/ Masyarakat
Negara
To Respect
To Fulfill (to promote dan to facilitate)
To Protect
By Ommission
To Respect
By Commission
Mahkamah Konstitusi y Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang‐Undang 24 Tahun 2003 1. 2. 3. 4. 5.
tentang Mahkamah Konstitusi pengujian undang‐undang terhadap Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;(Judicial Review) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pembubaran partai politik; perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
y
y 1. 2.
Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman republik Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Mediasi, penelitian, pemantauan, penyuluhan hak asasi manusia Penyelidik dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia
y KPAI diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia y KOMNAS PEREMPUAN diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. y Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang‐Undang Nomor 13 Tahun 2006
Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 1 (3) UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM di Indonesia (Pasal 45 ): a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah; b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya; d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.
Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia 1. 2.
Kejahatan Genosida (genocide) Kejahatan terhadap Kemanusiaan against humanity)
(crimes
Undang‐Undang ini tidak mengakomodasi Kejahatan Perang (war crime) dan Kejahatan Agresi (war of agression) sebagaimana diatur oleh Statuta Roma.
Kejahatan Genosida Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk MENGHANCURKAN atau MEMUSNAHKAN SELURUH atau SEBAGIAN kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: y membunuh anggota kelompok; y mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota‐anggota kelompok; y menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; y memaksakan tindakan‐tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau y memindahkan secara paksa anak‐anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Kejahatan terhadap Kemanusiaan (crimes against humanity) Kejahatan terhadap kemanusiaan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang MELUAS atau SISTEMATIK yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan SECARA LANGSUNG terhadap PENDUDUK SIPIL, berupa: y pembunuhan; y pemusnahan; y perbudakan; y pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; y perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang‐ wenang yang melanggar (asas‐asas) ketentuan pokok hukum internasional; y penyiksaan; y perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk‐bentuk kekerasan seksual lain yang setara; y penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; y penghilangan orang secara paksa; atau y kejahatan apartheid.
Problem Kejahatan terhadap Kemanusiaan ÆApa indikator meluas dan sistematis? Angka atau wilayah? ÆApa maksud SECARA LANGSUNG? Bagaimana kalau tidak langsung? – dalam Statuta Roma kata yang aslinya adalah directed to (ditujukan kepada). ÆPENDUDUK SIPIL. Apa kategori penduduk sipil? Bagaimana kalau korban tidak memiliki KTP atau identitas kependudukan yang lain? – dalam statuta roma yang dianut adalah civilian population (populasi sipil ≠ penduduk sipil)
Pengadilan HAM y Pengadilan HAM Ad Hoc y Pengadilan HAM Permanen
Pembedaan PENGADILAN AD HOC y Didunia internasional Pengadilan HAM Ad Hoc diputuskan berdasarkan usul dewan keamanan PBB y Memberlakukan hukum secara Retroaktif (berlaku surut) y Kasus yang di sidik dan di putus adalah kasus masa lalu sebelum disahkannya suatu aturan hukum y Di Indonesia disebut Pengadilan HAM ad hoc bila pengadilan mengadili kasus yang terjadi sebelum disahkannya UU N0. 26/2000 tentang Pengadilan HAM Di Indonesia, Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas rekomendasi DPR
PENGADILAN PERMANEN y Di dunia Internasional Pengadilan Parmanen Di dasarkan pada ICC/Statuta Roma y Mengunakan asas legalitas (non‐ retroaktif) y Kasus yang disidik dan diputus adalah kasus yang terjadi saat ini dan yang akan datang, setelah disahkannya suatu aturan hukum y Di Indonesia disebut pengadilan permanen bila kasus yang di adili terjadi setelah di sahkannya UU N0. 26/2000 Di Indonesia, Pengadilan HAM permanen dibentuk tanpa rekomendasi DPR
