Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Arah Kebijakan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP Staf Ahli Mendikbud Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Disampaikan pada Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Nasional Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana di Solo, 16‐18 Oktober 2015
S O L O, 1 7 O K TO B E R 2 0 1 5
Sistematika Paparan A. Pengantar B. Visi, Misi dan Tujuan Strategis Kemdikbud C. Perkembangan Sekolah Aman: o Penguatan Aspek Struktural o Penguatan Regulasi, Kebijakan dan Koordinasi o Penguatan Aspek Non Struktural D. Rekomendasi
2
A Pengantar
3
Jumlah dan Distribusi Sekolah 2013/2014 Jumlah 207.895 sekolah Jawa‐Bali Sumatera SD 148.272 sekolah
35.488 sekolah SMA 12.409 sekolah SMK 11.726 sekolah SMP
98.112 50.012 Kalimantan 16.745 Sulawesi 22.503 Maluku 4.597 NTB‐NTT 22.503 Papua 4.641
sekolah
sekolah sekolah sekolah
sekolah sekolah
sekolah
4
11.913
15.872
3.007 3.406
35.125
68.584
SD Sumber: PDSP, Kemdikbud 2013/2014
2.430
7.935
148.272 sekolah
3.169
4.306
982 782
9.030
14.592
391 2.236
SMP Sumber: PDSP, Kemdikbud 2013/2014
35.488 sekolah
1.022
1.328
415 301
3.461
5.048
164 670
SMA Sumber: PDSP, Kemdikbud 2013/2014
12.409 sekolah
Indikator Sekolah Aman A. Struktural – Struktur bangunan – Arsitektural – Tata Ruang
B. Non Struktural – – – –
Kapasitas Perencanaan Kebijakan Mobilisasi sumber daya
Sumber: Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
3 Pilar Comprehensive Safe Schools
11
B Visi, Misi dan Tujuan Strategis Kemdikbud
12
KERANGKA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014‐2019
STRATEGI 1
Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan • Menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. • Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan • Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
STRATEGI 2 Peningkatan mutu dan akses • Meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun. • Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan. • Fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.
STRATEGI 3 Pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. • Melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan. • Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah • Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, • Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik. 13
Misi dan Tujuan Strategis MISI M1 M2
Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
M3
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4
Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik
KODE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
TUJUAN STRATEGIS Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik 14
Kebijakan Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1
Nawacita 1.3. Membangun Indonesia dari pinggiran 1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 1.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 1.8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 1.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2
Arahan Khusus Presiden 2.1. Wajib Belajar 12 Tahun 2.2. Kartu Indonesia Pintar (KIP). 2.3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan/Maritim. 2.4. Pendidikan di Daerah Perbatasan, Papua, Papua Barat, dan Pedalaman.
3
Program Generik 3.1. Penguatan Kapasitas Aktor Pendidikan. 3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan. 3.3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: Pariwisata. 3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik.
15
C Perkembangan Sekolah Aman
17
Penguatan Aspek Struktural • Juli 2010: Indonesia berpartisipasi dalam inisiatif pada pencanangan One Million Safe Schools and Safe Hospitals; • 2006‐2011 dan 2012‐2013: Kemdikbud mengembangkan community‐ based construction model (4,900 sekolah aman dan 1,500 diantaranya didanani melalui Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) di 14 provinsi; dan 764 sekolah aman di 28 provinsi. • 2009‐sekarang: DPPN untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sekolah akibat bencana; • 2011‐2012: Program nasional rehabilitasi sekolah; • 2009‐sekarang: Dana Alokasi khusus pendidikan; • 2011‐2012: Pengembangan dapodik sekolah; • 2012‐2013: 180 pilot Sekolah Aman (DAK Pendidikan) di provinsi (Sumbar, Jabar, dan NTB).
Penguatan Regulasi, Kebijakan dan Koordinasi • Juni 2007: Permendiknas No. 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah dan Madrasah; • December 2010: Konferensi Nasional tentang Sekolah Aman (Plan Indonesia, BNPB dan Kemdiknas); • 2011: Maping sekolah oleh BNPB (atas permintaan Kemdiknas); • Agustus 2011: Pendirian Sekretariat Sekolah Aman; • Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana; • 2007‐sekarang: Beberapa provinsi dan kabupaten/kota mengembangkan rencana aksi pengurangan resiko bencana
Penguatan Regulasi, Kebijakan dan Koordinasi • Maret 2010: SE Mendiknas kepada Gubernur, Bupati/Walikota tentang integrasi pengurangan resiko bencana ke dalam kurikulum; • Oktober 2012: Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 5th Asian ministerial conference on disaster risk reduction (3 sesi membahas tentang sekolah aman). Konferensi dihadiri oleh Bapak Presiden RI. Deklarasi Yogyakarta mencakup dukungan terhadap sekolah dan rumah sakit aman.
Penguatan Aspek Non Struktural • Finalisasi modul pelatihan utk comprehensive saafe schools; • Pemberian bantuan teknis dan penyelenggaraan workshop untuk Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengembangkan rencana aksi pengurangan resiko bencana (15 Provinsi pada tahun 2015 dan diharapkan sudah menjangkau seluruh provinsi pada tahun 2016); • Penyelenggaraan workshop dan pelatihan Comprehensive Safe Schools yang mencakup 36 ribu SD dan SMP.
Penguatan Aspek Non Struktural
Penguatan Aspek Non Struktural ... Pendidikan Kepramukaan mengajarkan nilai gotong royong untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami bencana ....
.... Memasukkan materi kebencanaan ke dalam kurikulum muatan lokal maupun pengintegrasian ke dalam beberapa mata pelajaran yang relevan ...
Penguatan Aspek Non Struktural
..... Pembiasaan menghadapi bencana ......
Penguatan Aspek Non Struktural
..... Pemberdayaan pelaku pendidikan dan sinergi lintas sektor ......
D Rekomendasi
26
Rekomendasi 1.
Intensifikasi sosialisasi tentang pentingnya sekolah/madrasah aman dari bencana;
2.
Memperluas cakupan sekolah/madrasah yang melaksanakan prinsip‐prinsip sekolah/madrasah aman dari bencana;
3.
Meningkatkan peran para pelaku pendidikan dalam mewujudkan sekolah aman dari bencana;
4.
Memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah, and antara pemerintah dan masyarakat;
5.
Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekolah/madrasah aman dari bencana;
6.
Memperkuat peran masyarakat luas dalam mewujudkan sekolah/madrasah aman dari bencana;
7.
Memperkuat dukungan regulasi dan kebijakan pelaksanaan sekolah/madrasah aman dari bencana;
8.
Updating data dapodik dan maping sekolah/madrasah dengan wilayah yang rawan bencana.
27
Terima Kasih 28
