Implementasi Penerapan Sekolah Aman dari Bencana yang dilaksanakan Kemdikbud 17 Oktober 2015
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015
1
Sistematika Pemaparan 1. 2. 3. 4. 5.
Kondisi Daerah Rawan Bencana Kerangka Regulasi Menuju Sekolah AmanBencana Program Sekolah Aman Tahun 2016 Tantangan Kedepan
2
1
Kondisi Daerah Rawan Bencana
3
4
Peta Sekolah di Wilayah Rawan Bencana § Peta wilayah rawan bencana telah disusun oleh BNPB dan
ditumpangi dengan letak koordinat Sekolah telah menghasilkan Peta Sekolah di Wilayah Rawan Bencana dengan letak sekolah yang diketahui di wilayah yang resiko bencana Jnggi, sedang dan ringan.
§ Data ‘Dapodik’ juga telah memuat kondisi sekolah/ruang kelas yang
rusak dengan klasifikasi rusak berat, rusak sedang, rusak ringan dan rusak total, jumlah peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
§ Dari Peta letak sekolah di wilayah rawan bencana dan data-‐data di
atas maka diketahui potensi sarana/prasarana dan jiwa komunitas sekolah yang berisiko Jnggi, sedang, dan ringan terkena bencana. Peta yang ditampilkan baru jenis bencana gempa bumi (yang sulit diprediksi datangnya dan biasanya menimbulkan korban yang besar).
Peta Sekolah di Wilayah Rawan Bencana (1) § Peta Sekolah di Wilayah Rawan Bencana ini akan menjadi dasar bagi
penentuan prioritas program rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan menerapkan standar Sekolah Aman terutama untuk sekolah yang terletak di wilayah resiko Bnggi, untuk melindungi komunitas sekolah dan mengurangi resiko bencana; § Peta Sekolah dengan Jngkat resiko berbeda juga dapat dipakai untuk menentukan prioritas fasilitasi kepada Pemda, Dinas Pendidikan, BPBD agar perencanaan anggaran disesuaikan dengan kondisi alam tersebut. Memberi prioritas pelaJhan Sekolah Aman kepada fasilitator, konsultan dan Sekolah yang terletak di wilayah rawan bencana Jnggi. § Berbagai peta bencana peta temaJk menurut jenis bencana dan data pendidikan yang mempunyai potensi berada di wilayah kabupaten tertentu, dapat dijadikan dasar perJmbangan untuk lebih mendalami bahan ajar yang sesuai dengan kondisi daerah masing-‐masing. Dll.
2
Kerangka Regulasi
7
Sekolah Aman: Mitigasi Bencana (UU 24/2007) Skema Penanggulangan Bencana
Surat Edaran Mendikbud No. 70a/MPN/SE/2010 Tentang Pengarusutamaan Pengurangan Resioka Bencana (PRB) di Sekolah
8
Sekolah Aman: Mitigasi Bencana (UU 24/2007) Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Sekolah Pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah •
•
•
Meningkatkan kapasitas lembaga maupun komunitas sekolah Membangun pengetahuan dan budaya sadar bencana termasuk contohcontoh praktis mengenai ancaman, dan bahaya, bencana Menguatkan manajemen berbasis sekolah (MBS)
Pembangunan kemitraan dan jaringan antar berbagai pihak
Pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum
•
•
•
Integrasi ke dalam mapel pokok, sesuai dengan karakteristik bencana di daerah setempat
membangun kemitraan dan jaringan yang solid dalam: •
Pertukaran informasi dan kerjasama pendidikan PRB
Integrasi ke dalam mapel mulok sesuai dengan karakteristik bencana di daerah setempat
•
data dan informasi pendidikan kebencanaan
•
dokumentasi hasil penelitian
•
kemitraan dan jaringan informasi dengan dengan BPBD dan organisasi nonpemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Integrasi ke dalam Ekstra-Kurikuler dengan karakteristik bencana di daerah setempat
9
3
Menuju Sekolah Aman
10
Tiga Pilar Sekolah Aman Komprehensif
1. Fasilitas Sekolah Aman 2. Pengelolaan Bencana di Sekolah 3. Pendidikan Ketahanan dan Pengurangan Resiko Bencana
11
2001-2007
1. Kemdikbud menerbitkan panduan p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n a d i pendidikan
2. Kemendikbud memperkenalkan model konstruksi “sekolah aman” yang berbasis masyarakat dan membangun sekitar 4.900 sekolah aman yang baru, 1.500 di antaranya didanai oleh AusAID melalui Australia Indonesia Basic EducaJon Program (AIBEP) di 14 provinsi
12
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan 3 Pilar Sekolah Aman UU No. 24/2007 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana dan Permendiknas 24/2007 tentang Sarpras Sekolah 2007
Dana Abadi 1. Pemetaan Sekolah berbasis GIS Pendidikan 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) disediakan bagi 2011 untuk rehab rusak berat rehabilitasi dan 3. Sekretariat Nasional Sekolah rekonstruksi sekolah Aman dibentuk oleh mulJpihak rusak akibat bencana di Kemdikbud 4. model konstruksi sekolah yang berbasis masyarakat
2008
Berdiri BNPB. Disusun Model kurikulum kebencanaan.
2009
2010
2011
2012
1.
2.
AEPI membantu Kemendikbud dalam membuat model konstruksi sekolah berbasis masyarakat di 28 provinsi >25 ribu sekolah model mulJpihak dalam Direktori
2013
1. Rembuknas, inventarisasi ruang kelas 1. Kemendiknas rusak mengeluarkan Surat 2. Peluncuran Perka BNPB Edaran No.70a/2010 4/2012 Pedoman untuk pengarusutamaan Penerapan Sekolah/ pengurangan resiko Madrasah Aman dari bencana di sekolah Bencana 2. Indonesia ikut dalam 3. PiloJng SMAB oleh kampanye Satu Juta mulJpihak di 210 Sekolah dan Rumah Sakit sekolah penerima DAK di Aman Sumbar, Jabar, NTB, NTT, dan Jateng
2014
1. 2.
Roadmap Sekolah Aman Jndakan awal kolaborasi BNPB dan Kemdikbud didukung KPB, Bank Dunia, Klaster pendidikan PRB
2015
1. Integrasi bangunan tahan gempa ke dalam petunjuk teknis DAK SMP 2. koordinasi insJtusi di dalam Kemendikbud terkait Sekolah Aman, melalui Sekretariat di Kemendikbud 13
4
Program Terkait Sekolah Aman Tahun 2016
14
Proyeksi Kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Kebutuhan Ruang Total Pemenuhan Rasio Rombel dan ruang Kenaikan APK di Kebutuhan Kelas (1:1) Daerah Prioritas 1 Kebutuhan Target Kebutuhan Ruang Rombel Ruang Kelas Ruang Kenaikan Ruang
Satuan Pendidikan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
SD
1.174.826 858.900 315.926
4,90% 3.015 318.941
SMP
356.047 257.943 98.104
4,28% 15.051 113.155
SMA
139.179 118.449 20.730
15,79% 57.558 78.288
SMK
123.437 117.674 5.763
15,95% 59.681 65.444
SDLB/SMPLB/SMLB
5.067 2.995 2.072
0,53% 1.659 3.731
TOTAL
1.798.556 1.355.961 442.595
136.963 579.558
Konversi Kebutuhan Ruang
Jenjang
(1)
Total Konversi ke Konversi ke Kebutuhan Unit Sekolah Ruang Kelas Ruang Baru (USB) Baru (RKB) (2)
(3)
(4)
Target Kenaikan APK hanya untuk Daerah Prioritas I agar APK mencapai >75% Alokasi Intervensi Termasuk Untuk Penanganan Rekonstruksi Sekolah Akbiat Bencana Alam
Intervensi APBN 2015
RAPBN 2016
Sisa Kekurangan
USB
RKB
USB
RKB
USB
RKB
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
SD
318.941 96 318.367 15 2.995 15 2.025 66 313.347
SMP
113.155 1.132 106.366 130 2.700 156 1.759 846 101.907
SMA
78.288 783 73.590 70 2.054 222 4.500 491 67.036
SMK SDLB/SMPLB/SMLB
65.444 654 61.517 75 3.122 316 5.662 263 52.733 3.731 187 2.611 29 140 24 120 134 2.351
TOTAL
579.558 2.851 562.452 319 11.011 733 14.066 1.799 537.375
Sumber: Dapodik, 2015
15
Proyeksi Kebutuhan Rehabilitasi Ruang Kelas Kondisi Ruang Kelas Satuan Pendidikan (1)
Baik (2)
Rusak Rusak Ringan Sedang (3)
(4)
Rusak Berat
Jumlah
(5)
(6)
Rehab Rencana Sisa Ruang Kelas 2015 2016 Rusak Berat (7)
(8)
(9=5-‐7-‐8)
SD
191.096 507.543 61.490 98.771 858.900 8.555
5.715
84.501
SMP
66.202 153.513 16.207 22.021 257.943 4.187 3.000
14.834
SMA
69.874 59.418 3.991 5.896 139.179 131 1.600
4.165
SMK
58.025 57.820 2.977 4.615 123.437 130 1.000
3.485
SDLB/SMPLB/SMLB/SLB
4.574 7.834 695 830 13.933 128
Jumlah
389.771 786.128
85.360 132.133 1.393.392
13.131
150 11.465
552 107.537
Sumber: Dapodik, Sept 2015 Skenario Penanganan Ruang Kelas Rusak : 1. Perbaikan Ruang Kelas Rusak Berat secara bertahap melalui APBN dan DAK 2. Perbaikan Ruang Kelas Rusak Sedang secara bertahap melalui DAK 3. Perbaikan Ruang Kelas Rusak Ringan secara bertahap melalui BOS
16
CONTOH RESPONSIF: KEMDIKBUD DALAM MENGATASI DAMPAK BENCANA ASAP
17
CONTOH RESPONSIF: KEMDIKBUD DALAM MENGATASI DAMPAK BENCANA ASAP
18
CONTOH RESPONSIF: KEMDIKBUD DALAM MENGATASI DAMPAK BENCANA ASAP
19
5
Tantangan Ke Depan
20
Tantangan Kedepan • Ada 258,000 sekolah di Indonesia diperkirakan sejumlah 75% sekolah berada di wilayah rawan bencana. Kebanyakan Sekolah SD dibangun pada tahun 80an dimana aspek ketahanan terhadap bencana belum diperhaJkan, terdapat 201 Sekolah yang mempunyai Risiko Jnggi menurut pemetaan yang baru. • Pengarusutamaan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan merupakan tantangan dalam memenuhi kerangka SDGs. • Komitmen dalam pelaksanaan Sekolah Aman belum diikuJ dengan pelaksanaan secara nasional. Banyak kegiatan pilot yang sudah dihasilkan perlu diintegrasikan dalam program yang ada. • Peningkatan parJsipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk dunia usaha dan dunia industri dan anak.
Tantangan Kedepan • Koordinasi antar pusat dan daerah perlu diBngkatkan. • Penguatan kemitraan dengan para stakeholders untuk pelaksanaan Sekolah Aman terintegrasi dalam Gerakan Sekolah yang lebih Aman, Inklusif, dan Ramah Anak mulai dengan pengajuan Peraturan Presiden yang diinisiasi K/L dan mulJpihak
Langkah Sekolah Aman Ke depan § Mengelola agenda Sekolah Aman
• Sekolah Aman diintegrasikan ke dalam Renstra Kemdikbud dan
Program yang terkait.
• P e n g u a t a n S e k r e t a r i a t S e k o l a h A m a n a g a r d a p a t
mengkoordinasikan stakeholder lebih baik dalam pelaksanaan Sekolah Aman dan sharing informasi pelaksanaan Sekolah Aman. Diperlukan wadah untuk pertukaran informasi, mis. Website Sekolah Aman.
• Menyelesaikan penyusunan Roadmap Sekolah Aman sebagai dasar
dalam menentukan prioritas program
Langkah Sekolah Aman Ke depan § Mengelola agenda Sekolah Aman
• Melanjutkan pelaksanaan program Fasilitas Sekolah Aman (Pilar 1) dengan
kegiatan: Memanfaatkan hasil pemetaan letak Sekolah di wilayah rawan bencana untuk menentukan prioritas program rehabilitasi, rekonstruksi sekolah dan pembangunan unit sekolah baru dan menyempurnakan pedoman teknis untuk pelaksanaan rehab, rekon, dan pembangunan unit sekolah baru yang sudah mengakomodasi indikator sekolah aman, serta menyempurnakan modul pelaJhan dan pelaJhan TOT bagi fasilitator dan komunitas sekolah.
• Melakukan perluasan bagi pelaksanaan manajemen bencana di Sekolah (pilar 2)
yang sudah banyak dilaksanakan pilot. Pendampingan dan fasilitasi penerapan sekolah aman di sekolah, mulai dari perencanaan pengembangan sekolah dengan jalur evakuasi, pembentukan komite bencana dan keselamatan sekolah, pendalaman materi kebencanaan, simbol bencana yang terstandardisasi, dan penerapan dan laJhan berkelanjutan dan periodik evakuasi bencana.
Rencana Langkah Sekolah Aman Ke depan Mengelola agenda Sekolah Aman • Melanjutkan pendidikan pengurangan resiko bencana melalui pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum (Pilar 3) dengan penilaian kurikulum dan pemetaan kualitas bahan ajar untuk seJap Jngkat pendidikan (SD s/d SMA/SMK) dan mengevaluasi proses pembelajaran dan suasana pembelajaran. • Memasukkan indikator sekolah aman ke dalam SPM Dikdasmen • Melakukan monitoring dan bantuan untuk pemenuhan hak pendidikan anak di wilayah bencana • Menyempurnakan pusat data dan menyusun sisJm informasi yang dapat memenuhi indikator SNI Sekolah Aman • Menyusun/menyempurnakan perangkat penilaian dan evaluasi pelaksanaan sekolah aman dan memberikan serJfikasi pengakuan. Dalam jangka panjang dapat dimasukan dalam akreditasi sekolah.
Rencana Langkah Sekolah Aman Ke depan § Mengelola agenda Sekolah Aman • Mendiseminasikan peraturan, pedoman dan memberikan
penguatan kapasitas kepada pemerintah daerah • Melanjutkan pelaJhan kepada pemerintah daerah, fasilitator, konsultan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Peserta didik, PaniJa Pembangunan Sekolah, tukang mengenai Sekolah Aman, terutama untuk daerah-‐daerah non percontohan.
Rencana untuk Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pembangunan Sekolah Baru
§ Rehabilitasi dan konstruksi Sekolah Baru
• MemasJkan penerapan sekolah aman masuk ke dalam
pembangunan unit sekolah baru termasuk 50 SLB.
• Kemendikbud merencanakan untuk membuat Gerakan Nasional Rehabilitasi Sekolah pada tahun 2016.
Terima kasih
28
Pelaksanaan Gerakan Sekolah Aman, Inklusif, dan Ramah Anak
1. Juni 2007: Kementerian Pendidikan Nasional telah menerbitkan No. 24/2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah IbJdaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang mencakup pengaturan tentang prosedur pemilihan lokasi sekolah, faktor keselamatan konstruksi dan tahan gempa, penyediaan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Juli 2010: Kementerian Pendidikan diwakili Wakil Menteri Pendidikan turut dalam
Kampanye Sekolah Aman bersama dengan Kemenkes, BNPB yang dipimpin oleh Kemenko Kesejahteraan Rakyat. Hadir juga perwakilan dari kementerian lainnya, NGO, Mitra Pembangunan Internasional, para akademisi dan stakeholder lainnya
3. 2010: Kemdikbud meminta dukungan BNPB dan WB untuk pemetaan dan
perhitungan cepat lokasi sekolah di wilayah rawan bencana, yang menghasilkan sekitar 75% sekolah terletak di daerah rawan bencana.
Pelaksanaan Gerakan Sekolah Aman, Inklusif, dan Ramah Anak 21) 2012-‐2013: Australia EducaJon Partnership with Indonesia (AEPI) membantu
Kemendikbud dalam membuat model konstruksi sekolah berbasis masyarakat dan membangun 764 sekolah aman baru di 28 provinsi
22) 170 paket bansos PRB dan Penerapan sekolah aman di SMA/SMK dan SMLB dari Direktorat PKPLK, Ditjen. Dikmen pada TA 2012.
23) Juknis Rehab Madrasah Kementerian Agama yang diterbitkan tahun 2012 disusun merujuk pada Perka No. 4/2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dan kebijakan SRA
24) 2013 -‐ sekarang: Beberapa provinsi sudah mulai menyusun rencana konJnjensi pendidikan ataupun POS Penanggulangan Bencana bidang Pendidikan.
25) 2013-‐2014: Rangkaian Seminar terkait Sekolah Aman yang diadakan di Provinsi NTB,
DKI, dan pelaJhan di kabupaten yang bukan merupakan kabupaten percontohan, serta Socialisasi mengenai Sekolah Aman terhadap semua Dinas Pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dalam Rakernas di Jakarta; demonstrasi kegiatan Sekolah Aman dalam kegiatan bulan PRB tahun 2013. 30
Pelaksanaan Gerakan Sekolah Aman, Inklusif, dan Ramah Anak 26) 2014: Peningkatan koordinasi insJtusi di dalam Kemendikbud terkait program Sekolah Aman yang didukung oleh UNICEF.
27) 2014: Integrasi bangunan tahan gempa ke dalam pedoman teknis bagi rekonstruksi dan
membangun unit kelas baru di Jngkat sekolah menengah dengan menggunakan DAK. Penyusunan drai pedoman bagi penanggulangan bencana
28) Penerbitan dummy panduan dan modul penanganan psikososial penyintas anak SMAN 1 Simpang Empat pasca erupsi Gunung Sinabung oleh PKLK didukung KerLiP, BNPB, UNICEF
29) 2015: Penyusunan modul standar Sekolah Aman yang Komprehensif yang merefleksikan
keJga pilar Sekolah Aman yang Komprehensif, diikuJ dengan penyusunan pedoman fasilitator Sekolah Aman yang Komprehensif (sedang berjalan dan pelaJhan akan mulai dilakukan per 2016).
30) 2015: Workshop dan PelaBhan bagi 36.000 SD dan SMP mengenai Sekolah Aman yang Komprehensif, dipimpin oleh Direktorat SMP
• Model berjenjang: TOT di Kemendikbud à Dinas Pendidikan Provinsi à Dinas Pendidikan Kab/ Kota à kepala sekolah, kepala tatau usaha, komite sekolah à guru, peserta didik dan pemangku kepenJngan (stakeholders) lain • Penyediaan poster, leaflet serta rute dan rencana evakuasi 31
Pelaksanaan Gerakan Sekolah Aman, Inklusif, dan Ramah Anak 31) 2015: Penyusunan Roadmap Sekolah Aman (rencana penyelesaian Sep’15) 32) 2015: PelaJhan 30 guru dan murid SMK di Bandung oleh UNESCO bekerjasama dengan Sekretariat Sekolah Aman
33) 2015: Perluasan inisiasi YES for Safer School yang dilaksanakan Disdik Provinsi Jawa Barat dan
KerLiP sejak 2011 dengan dukungan mulJpihak ke 790 sekolah inklusi, 1374 SMK dan SLB di Jawa Barat.
34) 2015: Penyusunan naskah akademik Penyelenggaraan Sekolah Darurat, Buku Saku dan media sosial YES for Safer School oleh PKLK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud
35) 2015: Penyusunan naskah akademik Penyelenggaraan Sekolah Darurat, Buku Saku dan media sosial YES for Safer School oleh PKLK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud
36) 2015: Pameran pada Hari PRB Internasional di Surakarta, 16-‐18 Oktober 2015 oleh Kemdikbud didukung KemPPPA, KemPUPR, Kemdagri, Bappenas, KLHK, Kemkes, BNPB, KerLiP, KPB, Planas PRB, dan mulJpihak
37) 2015: Workshop dan PelaBhan Agen Sekolah Aman, inklusif dan ramah anak dalam LDK dalam untuk 50 peserta didik ADEM Papua, dan Papua Barat oleh Dit PKLK Dikdasmen Kemdikbud
38) 2015: Bantuan kit-‐kit untuk sekolah terkait dengan Sekolah Aman, inklusif dan Ramah Anak
32
Pelaksanaan Gerakan Sekolah Aman, Inklusif, dan Ramah Anak • UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan perlakukan khusus terhadap sekolah yang berada di daerah rawan bencana (2003) • UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Nasional PRB 2010-‐2012 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas (2007) • Permendiknas No. 24/2007 tentang Standar Sarana Prasana yang merekomendasikan agar fasilitas sekolah dilengkapi dengan perangkat yang sesuai untuk mengatasi keadaan darurat (2007) • Surat Edaran Mendiknas No. 70a/MPN/SE/2010 yang ditujukan kepada Gubernur dan Kepala Daerah untuk melaksanakan strategi nasional PRB di sekolah yang menjadi kewenangannya (2010) • Perka BNPB No. 4/2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana • Permeneg PPPA no. 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak 33
1. Mengelola dalam jumlah yang besar! 240 juta penduduk (45% berusia antara 0 – 24 tahun), 61 juta peserta didik, 3.9 juta guru dan 340.000 sekolah. 2. Perluasan penerapan sekolah aman – desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk memiliki kendali terhadap kebijakan dan strategi pendidikan. 3. 75% sekolah berlokasi di daerah rawan bencana – dan mayoritas Sekolah Dasar dibangun pada tahun 1970/80-‐an, saat aspek pengurangan risiko bencana belum diperBmbangkan. 4. Isu-‐isu mengenai kurangnya koordinasi di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. 34
5. Kurangnya pemantauan dan evaluasi, mis: kepatuhan terhadap peraturan sekolah aman. (Cat: peraturan sudah tersedia di Jngkat nasional). 6. Lebih dari 25.620 sekolah percontohan sudah selesai dibangun, namun untuk meningkatkan (scaling up) masih menjadi tantangan besar. Evaluasi terhadap sekolah percontohan sebaiknya dilakukan sebagai bahan perJmbangan bagi serJfikasi sekolah.
35
1.
2.
3.
Koordinasi dan sinkronisasi (internal: di dalam Kemendikbud dan external: dengan K/L, dengan provinsi/ kabupaten/ kota with other gov’ ministries/ agencies, with Dinas Pendidikan Jngkat) à masih dapat diJngkatkan Anak-‐anak merupakan “agen perubahan”, mereka menyerap pengetahuan dengan berbagai cara dan sekolah dianggap sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan pengetahuan – K/L menggunakan sekolah untuk tujuan ini, namun seringkali tanpa/ kurang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau dengan Kemendikbud à ke depannya, K/L harus taat terhadap UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah à sedang disiapkan Perpres Gerakan Sekolah Ramah Anak dan YES for Safer School Sumber daya tersedia namun Jdak tersebar (luas) dan/ atau Jdak dapat diakses dengan mudah à Sistem Manajemen Pengetahuan (yang terkonsolidasi) 36
Roadmap Program 2015 1. Pelembagaan Sekretariat Sekolah Aman: • Penyusunan basis data pendukung dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Sekolah Aman yang Komprehensif • Pengintegrasian kebijakan dan prakJk baik ke dalam Perpres Gerakan SRA • Monitoring dan Evaluasi 2. Penyusunan Perencanaan Manajemen Penyelenggaraan SMAB 3. Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Aman di Sekolah Rujukan 4. Penyusunan naskah akademik sekolah darurat 5. Pelaksanaan YES for safer School di sekolah piloJng 6. Pameran di Hari PRB Internasional 7. Pengumpulan materi-‐materi PRB 8. Pemutakhiran direktori 9. Penyusunan panduan penilaian buku, sumber belajar, dan sarana pra sarana yang mengintegrasikan PRB dan SNI Sekolah Aman 10. Bina Remaja Nusantara 1
2016 • Pengintegrasian Sekretariat Sekolah Aman ke dalam Sekretariat bersama • Implementasi penataan sekolah aman bencana a. Persiapan pelaksanaan pekerjaan b. Pengadaan infrastruktur, Kurikulum dan materi Edukasi-‐Sosialisasi c. Penyelenggaraan sekolah aman bencana di sekolah inklusi dan SLB Pembina d. Penilaian SMAB • Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan sekolah aman bencana • Pelaksanaan YES for safer School di seluruh sekolah/ madrasah di Indonesia • Anugerah Duta Anak, Guru, keluarga, dan Sekolah PANUTAN • Pengintegrasian ke dalam instrumen evaluasi diri sekolah • Penyusunan Sistem Informasi Sekolah Aman SHIAGA
2017 • Implementasi penataan sekolah aman bencana a. Persiapan pelaksanaan pekerjaan b. Pengadaan infrastruktur, Kurikulum dan materi Edukasi-‐Sosialisasi c. Penyelenggaraan sekolah aman bencana di sekolah inklusi dan SLB Pembina d. Penilaian SMAB • Pelaksanaan YES for safer School di seluruh sekolah/ madrasah di Indonesia • Bina Remaja Nusantara 2 • Monitoring dan evaluasi penerapan sekolah aman bencana mencakup pemantauan : a. Proses pelaksanaan b. Status Kegiatan c. Kemajuan yang berlangsung
2018
2019
• Pemeliharaan dan penguatan sistem sekolah aman bencana • Monev Implementasi penataan sekolah aman bencana
• Pemeliharaan dan penguatan sistem sekollah aman bencana • Monev Implementasi penataan sekolah aman bencana
1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan SNI Bangunan Tahan Gempa dan Sekolah Aman 2. Pengawasan bekerjasama dengan KemPUPR dan Sekretariat Sekolah Aman 3. Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan yang baik dan parJsipaJf
38
1. Pemantauan berbasis sms dan website diperkuat 2. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara koordinaJf dengan memperharJkan penerapan UU No 23/2014 tentang otonomi daerah 3. Penerbitan SerJfikat Laik Fungsi dan IMB untuk sekolah yang memenuhi SNI Sekolah Aman 4. Anugerah duta anak, guru, sekolah 5. Pemutakhiran direktori seJap 2 tahun
39
1. Penguatan pelembagaan sekretariat untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan SNI Bangunan Tahan Gempa dan Sekolah Aman 2. Peningkatan parJsipasi anak dan keluarga dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pengetahuan Satu jam simulasi evakuasi bencana seJap hari PRB internasional di sekolah (YES for Safer School) dengan dukungan K/L dan mitra kerja lainnya
40
(sumber : prakBk baik seknas sekolah aman didukung BEC-‐TF WB di NTB)
Display Buku Pra Bencana
Display Buku Pra Bencana
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak saat Tanggap Darurat
3 Panduan
Proceeding Pendampingan Psikososial di Sinabung
Sekolah Darurat
Penilaian Pasca Bencana
Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Darurat
Penanganan Psikososial di Sinabung
