a. MenrngKamya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan yang sehat, aman dari bencana

4. URUSAN WAJIB

:

PERUMAHAN RAKYAT SASARAN

NO.

PERMASALAHAN 2

1

Meningkatnya kebutuhan rumah yang layak huni

t

PROGRAM

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

2008-2013 6

5

Program pembangunan perumahan

Terpenuhinya kebutuhan rumah yang dicukupi

7

a) Terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintah/ pemerintah daerah dan swadaya

dengan kemampuan pengembang, pemerintah dan masyarakat

masyarakat. Banyaknya rumah yang tidak layak huni baik yang berlokasi di perdesaan

Peningkatnya kualitas rumah yang terjangkau oleh daya beli MBR.

b)

maupun perkotaan

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

8 urnas utpta

9 uapermasdes

lGrya dan Tata Ruang.

Dinas ESDM

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Bapermasdes

)

Meningkatnya kualitas perumahan Terfasilitasinya

MBR di

d)

2

a.

t{endannyapengeEnuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas infrastruktur oerumahan/oermukiman

Program pemDeroayaan komunitras perumahan.

a.

MenrngKamya

pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan yang sehat, aman dari bencana

Perdesaan dan perkotaan untuk memiliki rumah yang layak Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan lahan kawasan perumahan/per mukiman MenrngKamya pengetahuan kesadaran, partisipasi

masyarakat perdesaan dan MBR dalam neninnkatan

lampinanhal

. 3l

SASARAN NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

2008-2013

2

5

6

1

terutama pada masyarakat perdesaan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

SKPD PENGAMPU


SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

7

E

I

kualitas hunian

b. Meningkatnyakemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam

(MBR)

pembangunan, pengelolaan, dan

peningkatan perumahan serta siaga terhadap

bencana

c.

Peningkatanperumahan termasuk didalamnya infrastuktur

Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Meningkatnya kualitas

infrastruktur perumahan/ permukiman

Lemahnya kelembagaan komunitas perumahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan termasuk didalamnya infrastruktur.

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas

Meningkatnya sinergitas

pembangunan,

komunitras

pengelolaan perumahan

perumahan

dalam pengelolaan dan

pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan

Lampiran hal

-

32

5. URUSAN WAJIB: PENATAAN RUANG PERMASALAHAN

NO

2 Terdapat beberapa item pengaturan dalam RTRW yang telah ada belum sesuai dengan Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Belum seluruhnya tersusun rencana rinci Kawasan Strategis Jateng . Perlu penyesuaian terhadap perubahan-perubahan ruang

1

4

3

5

Program

Program

Perencanaan tata Ruang


SASARAN 2008 - 2013

PROGRAM

Program

perencanaan tata

, perencanaan tata

dengan

ruang dengan target

ruang,

;

a.

sasaran

Tengah

Provinsi

b.

Jawa

;

ruang; Fasilitasi penyesuaian RTRW Kab/Kota UU

Bakorlin

Wil

I,

il,il1 Instiansi terkait

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

2612007 tentang Penataan Ruang Tersusunnya

rencana

,

Biro Hukum, Biro Pemerintahan,

sesuai

c.

Dinas ESDM, DKP, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, Bina

Marga

tentang penataan

Rinci

SKPD PENDUKUNG 7 Bappeda,tsLH,

Dinas

Jawa Tengah sesuai dengan uu 26t2007

kawasan Strategis

Provinsi

6 Dinas Tata Cipta Karya

indikator

a. RTRW

penataan Ruang Tersedianya

Rencana

SKPD UTAMA

capaiannya;

sesuai UU tentang

dengan 2612007

b.

dan

:

RTR yang

SKPD PENGAMPU

rinci

Kawasan

Strategis Provinsi Jawa Tengah. 4.

Masih rendahnya kesadaran Para pelaksana pembangunan dalam pemanfaatan rencana tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Program Pemanfaatan Ruang Pengendalian Ruang ;

2.

Program

2.

Program

pemanfaatan ruang

pemanfaatan ruang

dan

dan

pengendalian dengan target dan indikator

pengendalian dengan

tata ruang

tata ruang,

sasaran: a. Akurasi informasi

data

te*ait

kondisi ruang

capaiannya; a.

Monitoring dan

Dinas Tata Cipta Karya

Bappeda,BLH, Dinas ESDM, DKP, Dinas Pariwisata, Dinas PSDA, Bina

Dinas

pembaharuanan data

Marga

spasial

Biro Hukum, Bro

,

Pemerintahan

Lamphan hal

-

33

PERMASALAHAN

PROGRAM

2008 - 2013


2

3

4

5

@

SASARAN

b.

hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah,

(BKPRD) belumoptimaldalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

c.

Meningkatnya

6

b.Penrngkatan

Kesa-

kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam

daran dan kepatuh-

pemanfaatan ruang Konsistensi pemanfaatan sesuai daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan

ruang

dengan

ruang, terutama

pada

kawasan dan lestari

lindung

sawah

PP,

Wil

Instransi terkait

dengan peruntukannya.

Penataan Ruang Prgvinsi Jawa Tengah

c. Berkurangnya

pelanggaran pemanfaatian ruang

d.Peningkatan upaya

penegakan

terhadap

hukum pelaku

pelanggaran

pemanfaatan ruang e.Meningkatnya

kesadaran aparatur dalam pengendalian

Pernataan Ruang Daerah, (BKPRD)

ruang

Badan

dalam

Koordinasi

memfasilitasi

pemecahan

permasalahan Meningkatnya Kinerja BK-PRD Provinsi Jawa Tenoah

Bakorlin

pemanfaatan ruang

sesuai

d. Terkendalinya pemanfaatan ruang

e.

Satpol I,il.tl

f. Peningkatan kinerja

dengan peruntukkannya

PENDUKUNG 7

an masyarakat dalam

didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat.

sesuai

SKPD PENGAI'IPU SKPD SKPD UTAMA

dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Lampiran hal

-

34

6. URUSAN WAJIB : PERENCANAAN PEMBANGUNAN t

IA]TGEI I'AN

1

1.

z.

3.

PROGRAM

PERMASALAHAN

NO.

2 Belum optimalnya kerjasama dan sinergitas pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan provinsi lain.

SASARAN 2008-2013

4 Peningkatan kerjasama pembangunan

Meningkatnya keriasama antara daerah kabupaten/kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan

Perencanaan

Berkembangnya pertumbuhan

Terwujudnya

Pengembangan WilaYah

wilayah perbatasan'

perbatasan.

Perbatasan

Belum optimalnya perkembangan wilayah strategis dan cepat

Perencanaan

Meningkatrya pusat-p$at

Pengembangan wilaYah Strategis dan cepat

pertumbuhan di Jawa Tengah

akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilavah oerbatasan. Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Tenoah Terkendalinya pengembangan kota-kota Besar dan Menengah di Jawa Tenqah Tersedianya Sumber Daya Aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan

tumbuh

Belum optimalnya pengendalian kota-kota besar dan menengah

Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan

Meningkatnya pengendalian pengembangan kota-kota besar dan menengah

Besar 5.

Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang disebabkan oleh kurangnya keahlian dan ketrampilan sumberdaya aparatur serta dukungan sarana prasrana

PeningKaEn Kapasms kelembagaan perenc€rnaan

pembangunan daerah

Meningkatnya kapasltras kelembagaan p€rensanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

SKPD PENGAMPU

Bappeda

SKPD PENDUKUNG 7 SKPD Terkait

Bappeda

SKPD Terkait

Bappeda

SKPD Terkait

Bappeda

SKPD Terkait

Bappeda

Eat[Dang - SKPD Terkait

SKPD UTAMA 6

antar daerah kabupaten/kotra dan propinsi dalam perencanaan oembanounan

Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan wilayah

tumbuh.

4.

INDIKATOR CAPAIAN 5 Terselenggaranya forum kerjasama

Lampiran

hd - 35

NO

PERMASALAHAN

PROGRAil

SASARAN 2008-2013

'l

2

3

4

6.

uerum op0malnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

t erencanean

Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

Perencanaan Pembangunan Ekonoml

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

MenrngKarnya Kuarfias ooKumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan

Peren@naan Pembangunan Prasarana wilayah dan Sumberdaya Alam

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Perencanaan pembangunan daerah rawan benena

Meninglctnya lrualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

pembangunan daerah bidang

Pembangunan Daerah

sosial budaya

0.

Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan

Meningl€tnya kualitas dokumen percncanaan pembangunan daerah

sumberdaya alam

U.

Belum optimalnya koordinasi dan perencrnaan pembangunan daerah rawan bencana

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan, seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. I

erseoEnya

dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, bidang pemerintahan dan keoendudukan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan srrmberdava alam Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

SKPD PENGAMPU SKPD SKPD UTAMA

PENDUKUNG

6

7

Bappeda

SKPD Terkait

Bappeda

SKPD Terkait

Bappeda

SKPD TerKait

Bappeda

SKPD Terkait

Bappeda

Dinas Cipta ]Grya dan Tata Ruang, Dinas ESDM dan SKPD Terkait.

SeK BPBD

Lampiran hal

-

36

?. URUSAN WAJIB: PERHUBUNGAN

SKPD PENGAMPU NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

SASARAN 2008-2013


SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

1

2

3

4

5

6

7

1.

a)

b)

c)

d)

e)

Tingginya beban lalu lintas dan banyaknya daerah rawan kecelakaan serta minimnya fasilitas perlengkapan jalan. Jaringan pelayanan angkutan penumpang tidak sebanding dengan permintaan jasa angkutan. Masih kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan, lemahnya manajemen lalu lintas, dan rendahnya ketertiban pengguna jalan. Biaya subsidi dan investasi di bidang kereta aPi sangat besar, disamPing itu rendahnya kapasitas lintas dan rendahnYa kualitas sarana dan Prasarana sehingga Perlu adanya terobosan baru dalam sistem penyelenggaraan perkeretaapian dan dukungan dari berbagai pihak. Perkembangan nrndrrkfivitas ASDP

Program Pengembangan Perhubungan Darat

1.

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana lalu lintras dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen dan rekaYasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya. Terwuj udnya peningkatan keselamatan dan pelayanan keretia aPi sertia mendorong Peran

swasta, pemerintah dan koperasi dalam pengembangan

transportasi kereta api dan ASDP. Terwujudnya kualitas aparatur bidang LLAJ, ASDP dan kereta api.

Meningkatnya kualitias dan kuantitas perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Terfasilitasinya pembangunan terminal tipe A dan B.

Terbangunnya jembatan timbang 4 buah dan meningkatnya kapasitas timbang serta integrasi jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah. Terfasilitasinya pembangunan BRT di 3 kota (Semarang, Surakarta dan Purwokerto). Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan. Meningkatnya unjuk kerja alur alternatif dan

Dinas

a)

Perhubungan Komunikasi dan lnformatika

b)

c)

Dinas Bina Marga Prov. Jateng Dinas PSDA Prov. Jateng Biro

Perekono-

d)

mian Dinas

Perhubu-

/

I

ngan LLAI Kab/kota

Lampiran hal

-

37

SKPD PENGAMPU NO.

PERMASALAHAN

2

_1.

relatif kecil dibanding moda transportasi jalan l(A. laut dan udara disamping itu peran swasta dalam pengembangan masih rendah.

PROGRAil

SASARAN

3

4

2008-20{3

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5 perintis. Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP dan

SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

6

7

A|(AP. Terbangunnya Area Tnffic Contrcl Sysfem (ATCS) di 2 Kab./Kota. Peningkatan SDM bidang LLA.I, ASDP dan KA. Terfasilitasinya revitalisasi jalurjalur non operasi KA terutama di KedungjatiTuntang, Magelang-Bedono, Magelang-, Semarang-DemakKudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang-Blora.

Terhsilitasinya pengoperasian l(A terutama lintas Klaten-SoloSragen, Pekalongan Semarang. Terfasilitasinya pengoperasian KA Komuter terutama lintas SemaranqLampiran hal

-

38

SKPD PENGAMPU NO.

1

PERMASALAHAN 2

PROGRAM

3

SASARAN 2008-2013


SKPD UTAMA

5

6

4

SKPD PENDUKUNG 7

Tegal-PurwokertoKutoa$o-JogjaSolo-Semarang.

Terfasilitasinya pembangunan

double tncklintas Tegal-Pekalongan-

n.

Semarang-Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo. Peningkatan keselamatan:

pembinaan/ sosialisasi, penertiban, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang di 22 kab/kota.

Terfasilitasinya pengembangan KA wisatia Tuntang-

-

Ambarawa Bedono, Borobudur dan sekitarnya.

Terfasilitasinya peningkatian

frekuensi KA lintas Tegal- Semarang,

Semarang-SoloSragen, Semarang

4eou.

dan Solo. Lampiran hal

-

3q

PERMASALAHAN

SASARAN

2008-20t3


q.

r.

s.

t.

Terfasilitasinya pembangunan Dry Porf lGlijambe, Purwokerto dan Gombong.

Terfasilitasinyadan pendampingan pembangunan pelabuhan penyeberangan Kendal.

Meningkatnya kualitas sarana dan pEsarana transportasi 8 waduk (Malahayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica).

Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas KendalKumai dan

terfasilitasinya pengoperasian coastal fetry

Lampung-BantenDKI-Jabar-Kendal-

Lampiran

hal

-

40

SKPD PENGAMPU NO.

PERMASALAHAN

SASARAN

PROGRAM

2008-2013 2

1

3


4

u.

v.

2.

a) Volume bongkar muat

b)

c)

barang perdagangan, angkutan peti kemas dan penumpang di Tanjung Emas mengalami kenaikan namun tidak seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Sedangkan pelabuhan Cilacap, Tegal dan Juwana yang juga sebagai pelabuhan bongkar muat barang relative konstan. Belum optimalnya Pelabuhan Tanjung Emas baik sarana prasarana sisi darat maupun laut. Minimnya SBNP di wilayah perairan Jawa Tengah untuk mendukuno

Program Pengembangan Perhubungan Laut

a)

b)

Tenrvujudnya sarana dan prasarana, keselamatan, keamanan dan ketertiban angkutan laut di Jawa Tengah Terwujudnya kualitas aparatur bidang perhubungan laut.

a

l

5 NTT. Pengembangan transportasi ASDP di 3 lokasi.

SKPD PENDUKUNG

6

7

Terfasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran angkutan pada saat Musim Haji, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. I enasilrtaslnya pemeliharaan alur dan kolam di 4 lokasi (Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimunjawa). Pengoperasian KM Kemojan di Karimunjawa.

b

)

c

)

Terfasilitasinya

)

Tersedianya fasilitas

d

SKPD UTAMA

peningkatian dan pengembangan sarpras pelabuhan di 4 lokasi (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara dan Brebes).

Dinas Perhubungan Komunikasi dan

a)

lnformatika

b)

c)

Oinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng. Biro Perekonomian. Dinas Perhubungan/ LLAI Kab/kota

Lampiran hal

- 4l

NO.

SASARAN

PERMASALAHAN

2008-2013

1

keselamatan pelabuhan (SBNP) di perairan Jawa Tengah. Meningkatnya usaha di bidang angkutan laut di 5 lokasi (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Juwana, Rembang, Karimunjawa dan Brebes. Terf,asilitasinya pembangunan fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Emas. Peningkatan SDM bidang

d) Kolam dan alur pelayaran di beberapa pelabuhan di Jawa Tengah sering mengalami pendangkalan.

Perlu adanya peningkatan prasarana perhubungan udara mengingat terjadi peningkatan pertumbuhan penumpang / barang, yang didukung dengan aspek keselamatian penerbangan dan pengembangan ekonomi daerah.

Program Pengembangan

Terwujudnya

Terfasilitasinya

Perhubungan Udara

peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Bandara A Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara.

pengembangan fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan di 4 lokasi (Bandara A. Yani Semarang,

Terfasilitasinya pengembangan Bandara Ngloram Cepu.


a ) Dishub Kota b

)

c

)

lnformatika

d)

Semarang, Dishub Kab CilacaP, Dishub Kab. Jepara dan Dishub Kab. Blora.

Adisumarmo Surakarta, Tunggul

Wulung Cilacap dan Dewadaru

Lampiran hal

-

42

SKPD PENGAMPU NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

1

2

3

SASARAN 2008-2013


4 aparatur bidang perhubungan udara.

b

)

c

)

5 Jepara). Terfasilitasinya pengoperasian dan pengembangan Bandara Ngloram

SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

6

7

Cepu.

Peningkatan SDM bidang perhubungan udara.

4.

c)

Masih banyaknya penggunaan frekuensi yang illegal, sehingga perlu penataan dan pengawasan penggunaannya. Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi perlu pengaturan bersama, mengingat saat ini banyak perusahaan pos tumbuh dan berkembang untuk menjamin tingkat pelayanan konsumen. Belum optimalnya peningkatan pengembangan teknologi, informasi, komunikasi, metereologi dan, Search and Rescue (SAR) dalam penanggulangan bencana.

Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR

a)

b)

Terwujudnya pelayanan iasa pos dan telekomunikasi yang sesuai dengan

a)

permintiaan pasar dan ketentuan yang berlaku. Tertibnya penggunaan

b)

frekuensi dan meningkatnya kapasitai

c)

pengguna frekuensi.

c)

d)

Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur bidang Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR

d)

Tenruujudnya suatu kinerja dan kapasitas dalam pengembangan

dan peningkatan teknologi, informasi, telekomunikasi, metereologi dan SAR dalam penanggulangan bencana

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi. Terlaksananya publikasi informasi cuaca dan iklim. Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KPU/USO. Terlaksananya ujian ORARI dan RAPI di 5 lokasi (Semarang, Solo, Purwokerto. Pekalongan dan

a) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

a

)

Dishub kab/kota

lnformatika

b) Sek. BPBD Prov. Jawa Tengah

Pati).

e)

Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak. Peningkatan SDM Lampiran hal

-

43

SKPD PENGAMPU NO.

PERMASALAHAN

PROGRAII'I

SASARAN 2008-2013


I

2

3

4

5 bidang Pos dan

s)

SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUNG

6

7


dan SKPD Prov.

telekomunikasi. Pengembangan kapasitias, sarana dan prasarana SAR, sistem data base/ sistem

informasi manajemen kebencanaan dan pengoptimalan teknologi informasi, telekomunikasi, metereologi, dan SAR dalam penanggulangan

hencana 5.

Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan komunikasi dan informasi kehumasan di Jawa Tengah

Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama lnformasi dan Media Massa

a)

b)

c)

Tersedianya sarana dan pmsarana pendukung sistem komunikasi yang memadai Tersedianya sistim informatika yang memadai untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerahi Terwujudnya efektif itas penyebarluasan sistem komunikasi, informasi, telematika dan media massa Terwuiudnva

a)

Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika.

b) Terlaksananya

Dishub kab/kota Jateng

lnformatika

fasilitasi pengembangan

forum komunikasi

c)

media tradisional (FK METRA. Meningkat dan berkembangnya

lembaga komunikasi masyarakat.

d)

Meningkatnya kerjasama penyampaian informasi melalui Lampiran hal

-

44

SKPD PENGAMPU NO.

1

PERMASALAHAN 2

PROGRAM 3

SASARAN 2008-2013


SKPD UTAMA

5

6

4 peningkatan kualitas aparatur bidang komunikasi dan informatika sesuai tuntutan masyarakat.

SKPD PENDUKUNG 7

urmas/LsM,

e)

f)

s)

organisasi profesi pers (OPP dan media watch). Terlaksananya pengembangan sistem Jateng online (Sijoli). Terlaksananya sosialisasi kebijakan pemerintrah kepada masyarakat. Meningkatnya sarpras dan akses informasi, telematika, komunikasi dan media massa.

Lampiran hal

-

45

8. URUSAN WAJIB : LINGKUNGAN HIDUP

NO.

I

PERMASALAHAN

SASARAN

PROGRAM

2008-2013 1

pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan atau kegiatan UMKM, menengah/besar.

pertanian, domestik, rumah sakit, hotel,

transportasi maupun

2.

kegiatan lainnya telah menurunkan kualitas lingkungan. Meningkatnya

penggunaan bahanbahan berbahaya dan beracun (B-3) dan

menghasilkan limbah B3 yang belum dikelola

secara benar menimbulkan resiko yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

3 Program PengenoalEn Pencemaran dan Perusakan Lingkungan


4 1.

Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan UMKM, menengah

/ besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun limbah B-3.

SKPD PENGAMPU fiKPU

tiKl'l)

UTAMA

5 1.

Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumbersumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha dan/atau kegiatan

menengah/besar dan 50 obyek domestik, sehingga menurunkan tingkat pencemaran dari sumber pencemaran klaster UMKM sebesar 75%, sebesar 14o/o dari usaha dan/atau

6

- BLH

PENDUKUNG 7 - Dinas ESDM - Dinperindag - Bapermasdes - Dinlutkan - Dinhut - Bakorwil - Disbun - Biro Bina Produksi

kegiatan

menengah/besar dan 10o/o dari obyek domestik.

Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 pada 300 usaha dan/atau kegiatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Lampiran hal

- 4(

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

1

2

3

SASARAN 2008-2013

Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap peraturan

4 Meningkatnyakedisiplinan masyarakat maupun pelau usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di

2.

perundang-undangan

bidang lingkungan serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan

2.

1.

Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kebakaran hutan dan lahan, kerusakan tanah untuk produksi biomasa, telah menurunkan daya dukung lingkungan dan menganc€rm keseimbangan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Tingginya kerusakan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan kerusakan cadangan sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan

bidang lingkungan hidup

Program Pengembangan Jasa Lingkungan KawasanKawasan Konservasi Laut dan Hutan

5

SKPD PENGAMPU |'KPD

UK1'U

UTAMA 6

PENDUKUNG

7

Terealisimya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan/kegiatan. 4.

Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang sebesar 17016 di 6 Daerah Meningkatnya tungsi kawasan lindung sebesar5% dari luasan 222.759 ha di 31 Kabupaten/Kota dan

Meningkat dan

bekembangnya kearifan lokal/tradisional masyarakat, perbaikan kualitras sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan

sebesar 107o tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah

hidup

daerah;

funosinva Belum optimalnya penanganan lahan kritis di daerah tangkapan DAS, tangkapan waduk dan daerah resapan air.

TARGET DAN INDIKATOR GAPAIAN

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.

Meningkatnyapenanganan lahan kritis dengan pengembangan komoditas tanaman keras yang memounvai ekonomi tinoqi.

'1.

Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas oerkebunan 350 ha Lampiran

hd

-

47

PERMASALAHAN

NO.

SASARAN

PROGRAM

2008-2013

i-

2


4

3 2.

5

Meningkatnya pelaksanaan intensifi kasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunanternak pada lahan kritis DAS serta tangkapan

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA 6

SKPD PENDUKUNG 7

per tahun; Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan temak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk

waduk. Meningkatnya pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani dan kualitas hasil

Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil serta

terpeliharanya sumber dava alam

Rendahnya luasan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk mempertahankan prosesproses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka HUau (RTH)

1.

Program Rehabilitasl oan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kemampuan daya

dukung lingkungan dibandingkan dengan jumlah, pertumbuhan dan kebutuhan penduduk telah terlampaui serta terbatasnya daya tampung untuk menerima beban buangan dari aktifitas usaha dan/atau

Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau kota yang dapat mendukung keteduhan, kenyamanan dan keindahan daerah perkoiaan di Jawa Tengah Meningkatnya dan PulihnYa daya dukung lingkungan pada kawasan lindung, pesisir dan laut, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS /sub DAS) Bengawan Solo, Progo, Luk Ulo, Booowonto. Seravu.

Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbukan hijau sebesar 20% di 10 daerah

1.

Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10o/o dan seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah.

Lampiran hal

-

48

PERMASALAHAN

NO.

2 kegiatan telah melampaui kemampuan

1

2.

PROGRAM 3

SASARAN 2008-2013 4 Pemafl, uomat sena JraIUn

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN 5

Tertanganinya abrasi di wilayah pesisir Jawa Tengah Terehabilitasinya ekosistem mangrove

n perkotaan

Meningkatnya kerusakan Iingkungan pesisir dan laut akibat abrasi yang merusak permukiman, tambak dan fasilitas umum lainnya.

6

Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kapasitas aparat, masyarakat dan warga sekolah dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengembangan teknotogi ramah lingkungan

UTAMA 6

PENDUKUNG 7

Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada 6 DAS/Sub DAS sebagai masukan dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3000 m Terbentuknya ekosistem mangrove seluas 200 ha.

Seluna.

alamiah. Berkurangnya keseimbangan lingkungan fisik dan sosial di kkawasan perluasan/pengembanga

SKPD PENGAMPU SKPD I'KPU

1.

Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola lingkungan hidup, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 omng guru dan 400 pelajar. Terfasilitasinya pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah

Lampirar hal

-

49

dan Akses lnformasi Sumber Daya Alam dan LH

dan informasi sumberdaya alam, daerah rawan bencana serta kualitas lingkungan hidup

terpublikasikannya dokumen sstatistik lingkungan, status lingkungan hidup daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik setiap tahun

Lampiran hal

-

50

9. URUSAN

WAJIB: PERTANAHAN SASARAN

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

2008-2013

1

2

3

4

1

Belum optimalnya penataan penguasaan dan kepemilikan serta pemanfaatan tanah yang disebabkan oleh :

a. b.

c. d. e.

f.

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

a.

Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan pertanahan Masih banyaknya bidangbidang tanah di Jawa Tengah yang belum didaft arkan/disertift katkan Belum tertibnya penguasaan dan pemilikan tanah Masih sering terjadinya konfl ik-konfl ik pertanahan Tingginya konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian Masih rendahnya pendekatan kemitraan dan partisipatif dalam pengendalian konservasi

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan Meningkatnya bidangbidang tanah yang didaftarkan/ disertifi kafl
pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan p€rtanahan yang mendasarkan pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan


5

a. b.

c. d. e.

f.

Meningkatnya kualitas den kuantitas

tertib administrasi

pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam

sawah produktif

f.

rangka mengendalikan pemanfaatan lahan secara merata dan berkeadilan. Terkendalinya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Tersosialisasinya dan diterapkannya Manajemen Pertianahan Berbasis Masyarakat (MPBM)

S.

Berkurangnya kasus pelanggaran penggunaan tianah. Meningkahya bktang yang

tranah

bersertifikat

meningkat
tanah

yang

SKPD PENGAilIPU SKPD UTAMA

SKPD PENDUKUI{ G

6

7

Biro Pemerlntahan

Bappeda Dinas Cipta

lGrya dan Tata Rueng Bapermasdes Dinag Ketahanan Pangan

BPN,.

terpetakan.

Terselesaikannya

Bakorulll, ll

konflik*onflik

dan lll

pertanahan

Terbangunnya sisbm informasi pertanahan Berkurangnya lahan pertanian non pertanian Meningkatnya kualitas administraei pertanahan

konversi ke tertib

h. Tersosialisasi

dan

diterapkannya Manajemen

Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) di 150 Desa pd 29

Kab. dng total

luas

lahan 900.000 ha di Jateng

t"empkilhd

- 5l

SASARAN NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

i

2

3

2008-2013

4

g. Sertifikasi Tanah yang mempunyai potensi fungsi sebagai kawasan lindung dan tanah sawah lestari.


i.

5


PENDUKUN G

6

7

Tersertifikasnya tanah

masyarakat

yang

potensi tungsi sebagai

tanah lestari

dan

kawasan lindung

Lampiran hal

-

52

10. URUSAN

WAJIB: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PERMASALAHAN

NO 1

2

l-

Belum optimalnya koordinasi

pelaksanaan administrasi

kebijakan kependudukan

dan catatan Sipil

SASARAN

PROGRAM 3 Penataan

administrasi kependudukan

2008 - 2013

optimalnya Belum pengelolaan sistem

pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil J

Belum optimalnya pelayanan

administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai harapan masyarakat.

6

4

5

1. Meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan

1. Tercapainya pening-

katan dan

keterpaduan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan admninistrasi kependudukan dan caiatan sipil.

penyelenggaraan adminitrasi

kependudukan dan catatan sipil

2',

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA SKPD PENDUKUNG


2. Mewujudkan

pengelolaan administrasi kependudukan dengan Sistim

informasi

2.

pengelolaan informasi sistim

informasi administrasi

Kependudukan (SIAK) di

kependudukan (SIAK) secara online di Jawa

seluruh Jawa Tengah

Tengah.

Administrasi

3. Meningkatnya kualitas

dan pelayanan

SDM

Administrasi

Kependudukan dan Catatan

Sipil:

-

-

Data Kependudukan dan

Catatan Sipil

di

35

7 1. Biro Pemerintahan 2. BKKBN 3. BPS 4. Telkom dan lndosat

tenrvujudnya

dengan

menggunakan

lnformasi

Dinakertransduk

3.

tersedianya

data

kependudukan

dan

pencatatan sipil yang valid dan dinamis

sesuai

dengan

perkembangan

di

lapangan.

Kabupaten/Kota;

Profil kependudukan

di

Jawa Tengah

Pelatihan bagi petugas

teknisi 350 orang

4. Meningkatnya

cakupan

kepemilikan dokumen kependudukan dan akte catiatan sipil bagi masyarakat Jawa Tengah.

4. Tersedianya

berbagai

bentuk laporan hasil

pengolahan

data

kependudukan dan pencatatan sipil

Lampinan hal

-

53

NO

PERMASALAHAN

PROGRAM

1

2

3

SASARAN 2008 - 20{3

4

5. mengembangkan

Informasi

SKPD PENGAMPU SKPD PENDUKUNG

TARGETDAN INDIKATOR CAPAIAN

SKPD UTAMA

5

6

7

Sistem

Adminihasi

Kependudukan melalui keriasama

(SIAK) dengan

berbagi pihak.

Lampiran hal

-

54

It.URUSANWAJIB NO 1

:PEMBERDAYAAN PEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK

PERMASALAHAN Kebijakan Pembangunan yang selama ini dilaksanakan belum optimal untuk memperbaiki

PROGRAM Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan

anak

kualitas anak dan perempuan hal ini di sebabkan: Belum semua kebijakan pendukung kualitas anak dan perempuan tersedia di Jawa Tengah. Berbagai kebijakan masih belum banyak berpihak pada anak dan perempuan. Para pengambil keb'rjakan masih belum responsif terhadap kebutuhan anak dan perempuan.

2

Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak ditunjukkan oleh: a. Kelenibaoaan

iiAUAKAN 2008 - 2013 MewuJuoKan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi. ketenagakerjaan, politik, SDM, aparatur dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

TARGET DAN INDIKATOR

CAPAIAN Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas permpuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan(RPJP,RP JM,RKPD,RKA) Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dan dalam rangka menuju

quota

SKPD PENGAilIPU UTAilIA PENDUKUNG BP3AKB seluruh SKPD

307o

perempuan di legislatif. Terwujudnya perda perlindungan anak.

Tenrujudnya

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Meningkatkan pemahaman

dan komihren tentang kesetaraan dan keadilan oender serta hak anak oada

peningkatan kualitas sDM aparatur yang responsif perempuan dan hak anak. Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender. Adanya kebijakan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak. 1. Meningkatnya pemanaman dan komitmen tentrang

BP3AKB

Seluruh SKPD.

kesetaraan dan

keadilan qender serta

Lampiran hal

-

55

pengarusutamaan gender di ukur dari bersyarat untuk penguatan kelembagaan gender yang meliputi : pemahaman dan komitmen, kerangka kebijakan, struktur dan

pembangunan,dalam rangka mewujudkan penguatan

mekanisme

kelembagaan

kelembagaan, dan informasi gender dan penelitian, ketrampilan

pengarusutamaan anak, termasuk anak yang

perencanaan,dan

khusus (anak korban bencana,korban penelantaran,anak korban perlakuan salah,anak korban tindak kekerasan,anak yang berhadapan dengan hukum)

managemen,mekanisme partisipasi serta sumberdaya.Namun kondisinya saat ini adalah: Pemahamanan dan komitmen tentang kesetaraan dan keadilan gender masih rendah - Kerangka kebijakan responsif gender belum cukup memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan.

-

-

Stukturdan

'

kelembagaan yang ada masih belum mampu meningkatkan kemampuan membangun kelembagaan yang ada Data pilah gender dan

kelembagaan

pengursutamaan gender, serta mengoptimalkan perlindungan anak secara luas melalui penguatan

menbutuhkan perlindungan

pelaku pembangunan. 2. Teruujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui kebuakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30o/o SKPD dan di 10 lGb. / Kota dengan GDI rendah. 3. Terwujudnya struktur dan kelembagaan yang ada untuk meningkatkan kemampuan membangun kelembagaan yang responsif gender dan hak anak dalam pemahaman dan kemampuan melalui PUG, pada: a. 30 % Perencanaan SKPD Provinsi. b. Seluruh PSW/ PSG di Jawa Tengah.

c. 5lembaga

d. e.

f.

keagamaan di Provinsi. 1 Jaringan LSM. 1 Jaringan organisasi perempuan.

l0Kabupaten/Kota

Lampiran hal

-

56

NO

PERMASALAHAN dan anak hasil penelitian masih belum mencukupi sebagai bahan untuk menyusun perencanaan responsif gender Kemampuan

menyusun perencanaan responsif gender dan hak anak masih lemah Mekanisme partisipasi dalam penbangunan responsif gender belum optimal.

Sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung masih rendah.

Belum kuatnya kelembagaan pengarusutiamaan anak yang disebabkan oleh pemahaman pemahaman yang kurang optimal terhadap pemenuhan upaya perlindungan anak secara umum dan yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, anak korban perlakuan salah,anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum).

PROGRAM

UAl'AF(AN 2008 -2013


SKPD PENGAMPU PENDUKUNG UTAMA

Terwujudnya Kota

LayakAnakdi 10 Kabupaten / Kota. Terwujudnya data pilah gender, data tentang anak, informasi gender dan anak, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk menyusun perencanaan resposif gender dan anak melalui tersedianya sistem informasi gender dan anak pada satu sistem informasi di Provinsi serta di 5 Kab. / Kota. Meningkatnya kemampuan aparat SKPD dalam menyusun perencanaan responsif gender dan anak. 6. Terwujudnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender dan anak. 7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan anggaran yang responsif gender dan anak.

Lampinan

hal

-

57

NO

PROGRAM

SASARAN 2008 - 2013

a

Relatif rendahnya kualitas

hidup dan

perlindungan perempuan dan anak, yang

disebabkan oleh : a. Tingginya buta huruf perempuan ( 68%o (2.985.005) tahun 2007.

b.

c.

d.

Rendahnyaratia-ratia

lama sekolah perempuan ( 6,0 tahun ) tahun 2007. Askes pada pendidikan yang masih berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tingginya kematian ibu hamil dan bersalin ( tahun 2006 (101, 37, tahun 2007 97,62), kematian bayi dan balita ( tahun 2006 14,23 tahun 2007 9,52 ).

Peningkatan kuali&as hidup dan perelindungan perempuan dan anak

Meningkatkan kualitas hiduP

TARGET DAN INDIKAT(,K CAPAIAN Terwujudnya perlindungan anak secara luas termasuk yang membutuhkan

1.

dan perlindungan perempuan dan anak melalui upaya menurunkan angka buta huruf perempuan dan anak, meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan dan anak, meningkatkan akses pada pendidikan Yang masih berbeda,menurunkan AKI hamil dan bersalin, kematian bayi dan balita, membuka dan memperluas akses pelayanan kesehatan berkualitas, membuka akses dan kontrol perempuan Pada sumberdaya ekonomi, mewujudkan perlindungan dari rasa aman khususnYa pada penduduk miskin, perempuan dan anak mengurangi kekerasan dan eksploitasi terhadaP perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadao faktor - faktor


perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantraran, anak korban pedakuan salah, anak korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan rienoan hukum)

Meningkatnya jumlah

kelompok

BP3AKB

Seluruh SKPD

integrasi

pelestarian

buta

aksara perempuan dan

2.

BKB/Posyandu.

Terwujudnya kerangka

kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan

kelembagaan melalui

berbagai

kebijakan,

program dan kegiatan responsif gender dan

hak anak, pada

SKPD dan

3.

'10

Kabupaten/Kota dengan GDI rendah.

Meningkatnya jumlah

perempuan

setiap 4.

30%

di

Pada

jenjang

pendidikan.

d)Meningkatnya

kemampuan

sesuai

dendan keahlian vano

Lampiran hal

-

58

NO

PERMASALAHAN pada pelayanan kesehatan berkualitas. Keterbatasan Askes f. dan Kontrol perempuan dan sumber daya ekonomi. s. Rendahnya perlindungan dari rasa aman khususnya pada penduduk miskin, perempuan dan anak. Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat baik jumlah maupun bentuk dan modusnya. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kearifan lokal kurang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Rendahnya J. pendapatan perempuan. Rendahnya tingkat kesehatan

PROGRAM

t'ASARAN 2008 - 2013 sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempuan dan anak, meningkatkan pendapatan perempuan, meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan penegakan hukum perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran, pbmenuhan dan perlindungan anak secara umum dan memerlukan perlindungan hukum, teruvujudnya kota layak anak, dan peningkatan partisipasi anak.


dimiliki perempuan, sehingga mampu


bersaing dalam dunia kerja. Meningkatnya

kepedulian

dalam

keluarga

pengambilan keputusan bidang kesehatan 10 dengan kematian ibu tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang

di di kab/kota

kehamilan sehat dan persalinan aman, serta

hak reproduksi

di

10

Kabupaten/Kota

dengan kematian ibu tinggi. 7.

Meningkatnya cakupan pemberian ASI ekslusif 10olo melalui Gerakan

Sayang lbu

dan

Bayi

(GSrB)

Meningkatnya Jumlah

Kecamatan

lbu di Kabupaten/Kota dengan

Sayang 10

Kasus Kematian lbu Tinggi Meningkatnya

penguasaan ilmu dan

teknologi

jaringan

usaha menengah dan

koperasi

serta

pemahaman

kewirausahaan vano

Lampiran hal

-

59

perempuan

I

anak.

10. Meningkatnya jumlah Desa yang mengem-

Lemahnya

penegakan

hukum

perlindungan

perempuan

n

dan

anak. Meningkatnya jumlah

Anak yang berhadapan dengan

o.

Hukum Masih rendahnya

cakupan kepemilikan Akte Kelahiran

bangkan

Program

Desa Prima

Kabupaten

di

10

dengan GDI rendah diintegrasi-

kan dengan

PNPM

Mandiri.

11. Meningkatnya akses 5 kelompok perempuan pelaku usaha mene-

ngah dan

kecil pada jaringan usaha, modal, informasi pasar (bahan

berkelanjutan

baku dan komoditas), meningkatnya penguadan teknologi, jaringan

saan ilmu

usaha menengah dan

koperasi,

sertia

penahaman kewirausahaan.

12. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jumlah anak

sejahtera

meningkaL,

meningkatnya perlindungan anak secara

luas termasuk

anak membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana,

yang

korban

penelantaran,

korban

perlakuan

salah. korban tindak

Lampinan

hal

-

60

dengan hukum).

13. BerkembangnYa model keadilan resto-

ratif untuk Penanganan anak yang ber-

masalah

dengan

hukum.

14. Meningkatnya cakuPan akte kelahiran.

15. BerkembangnYa

metode

dan

Pola

pembinaan anak ter-

lantar 16.

Yang resPonsif

anak. TersusunnYa

kebijakan, Progftm dan kegiatan Perlindungan PeremPuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

(trafficking)

17. MenguatnYa kaPasitas kelembagaan PelaYan-

an terpadu dalam penanganan kekeras' an berbasis gender dan anak

termasuk Provinsi (PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis

trafficking

di:

Gender dan Anak (KPI(2BGA)) dan 15 lGb/Kota

Lampiran hal

- 6l

mekanisme

perlinkorban kekerasan (termasuk traficking) berbasis masyarakat dan

dungan

di 15 15 desa di kabupaten/kota yang PPT nya sudah kearifan lokal

berjalan.

19. Tedindunginya setiap perempuan dan anak yang menjadi korban

kekerasan,

yang

melaporkan

kepada Pusat Pelayanan Ter-

padu (PPT) Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

20. Meningkatnya kualitas

pelayanan Provinsi dan Kab/Kota

PPT PPT

kepada

perempuan dan anak

korban

kekerasan termasuk trafficking,

21. Menguatnya kerja-

sama antar

dalam

provinsi

penanganan

kekerasan

terhadap perempuan dan anak

termasuk

trafftcking, pada: 10 Provinsi anggota MPU

-

Lampiran hal

-

62

PERMASALAHAN

NO

PROGRAM

SAt'AKAN 2008 - 2013

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN - 5 Provinsi di luar

22.

SKPD PENGAMPU UTAMA PENDUKUNG

Jawa yang menjadi daerah transit atau tujuan traficking Meningkatnya jumlah

kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang terlaporkan dan ditangani.

jumlah Kabupaten/Kota Layak

23. Peningkatan 24.

anak di 12 Kab/Kota Terfasilitasinya

pembentukan P2TP2A

di I Kabupaten yang terintegrasi dengan

4

Masih rendahnya

peran

serta anak dan kesetaraan

gender

dalam yang

pembangunan,

disebabkan oleh : Rendahnya kesadaran dan pengetahuan

a.

aparatur pemerintah tentang kesetaraan

b.

dan keadilan gender. Rendahnya pengetahuan masyarakat

tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan belum optimalnya peran serta

c.

Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Terwujudnya kebijal€n dan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak.

Program Penanggulangan Kemiskinan. 1. Meningkatnya Indeks pembangunan gender (lDG) mencapai 61,8 dan ndeks pemberdayaan gender (lPG) 65,9 pada tahun 201 3. 2. Terlatihnya aparatur pemerintah tentiang peningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender

BP3AKB

Seluruh SKPD

kelembagaan masyarakat. Masih kuatnya budaya

Lampiran hal

-

63

libatan anak dalam

pe-

rencanaan pembangunan yang disebabkan oleh a.

:

Belum optimalnya kesadaran dan pengetahuan

aparatur

pemerintah

tentiang partisipasi dan hak berpendapat anak. b.

Belum optimalnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutama-

an hak anak dalam pembangunan. c. Belum optimalnya peran

serta kelembagaan masyarakat dalam mema-

hami dan

merespon

persoalan.

Lampiran hal

-

64

12. URUSAN WAJIB : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

SASARAN 2008-2013


1

2

3

4

5

I

Jumlah penduduk jateng di perkirakan meningkat 0,35%

per tahun (angka

Nasional,

Sensus, 2006) atau bertambah sekitar 11.160,52 jiwa per

tahun hal tersebut di karenakan

:

a) Tingkat Drop Out menjadi peserta KB masih cukup

b) c) d)

tinggi yaitu di atas 10% Unmet need relatif masih tinggi yaitu 7,4% Tingginya angka TFR yaitu 2.3%

Penyuluh/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)di

Pelayanan Keluarga Berencana

Terkendalinya jumlah penduduk melalui berbagai program pengendalian kelahiran yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Keluarga Berencana di 35

lGbupaten / Kotia.

Keluarga Berencana dengan indikator capaian : Menurunnya

a)

menghambat

b)

f)

lapangan

serta &lembaga

masyarakat dalam ber KB

-

PPKBD,

PPKBD

e)

h) Semakin banyaknya out KB

droP

Sub

di

Kabupaten/Kota; Meningkatnya

sarana mobilitas Tim KB keliling di

Q

g) Semakin mahalnya

alat kontrasepsi jangka panjang (lUD dan lmplat)

KB

(PKB/PLKB),

kabupaten/kota Semakin berkurangnya

masyarakat

dan

penyuluh/petugas

sangat jangkauan

pembinaan peran

7 BKKBN, Dinkes, Biro Binsos, KODAM IV/ Diponegoro, Polda Jateng

kualitas

otonomi beralih

Belum tersedianya sarana mobilitasTim KB Keliling di

6 BP3AKB

10% menjadi 9%; Menurunnya Need hingga 7%; Fertility Rate (TFR) dari menjadi

Unmet c) Total 2,3% 2,1o/o', d) Meningkatnya jumlah

pelayanan KB.

e)

tingkat Drcp Out

peserta KB dari

daerah, sehingga

fungsi yang

PENDUKUNG

Pelayanan

kab/kota sangat berkurang

karena terkait


Kabupaten/kota; Meningkatnya serta masyarakat dan lembaga

peran

masyarakat dalam ber KB;

S)

Tersedianya alat kontrasepsi

ianoka

oaniano

Lampiran hal

-

65

PERMASALAHAN

NO.

PROGRAiI

SASARAN 2008-2013

3

4

2 kontrasepsi untuk laki-laki Belum optimalnYa laYanan

1

untuk informasi KB

SKPD PENGAi'PU SKPD SKPD UTAMA PENDUKUNG


6

5

7

(lUD dan lmplant)

yang

daPat

menjangkau seluruh

&

Keluarga Sejahtera

masyarakat

termasuk

alat kontrasepsi untuk

h)

pria; Memperluas

cakupan

dan

jangkauan

kualitas

laYanan

KB,

Program KRR di lapangan belum di laksanakan secara

2.

maksimal oleh kabuPaten/kota,

sementiara

itu

Pelatihan

pendidik sebaya dan konselor

sebaya masih belum berjalan sesuai dengan haraPan serta

makin banyak remaia

Yang

tidak mengetahui kesehatan Kurangnya reproduksi pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang bahaya NAPZA, PMS dan HIV/A|DS, meningkatnya iumlah korban NAPZA. PMS dAN HIV/ AIDS I (65o/o dan 422 kasus), serta I sehma ini masYarakat masih

belum optimal dalam I berpartisipasi bagi uPaya dan I pencegahan I

I penanggulangan

bahaYa

I Hnpzn, PMS dan Hlv/ AIDS, I

.

Peningkatan kesehatan Teningkamya Program KRR' dan

reproduksi (KRR).

remaja

meningkahya Pemahaman masyarakat terhadaP Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan meningkatnya Pemahaman masyarakat dan Pelaku pembangunan tentang bahaya dan upaya Pencegahan serta penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/ AIDS di sekolah, maupun di masYarakat sehingga mampu menekan angka korban penyalahgunaan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS.

Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR) dengan indika-

BP3AKB

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

tor capaian: a) MeningkatnYa

kelompok

KRR

diseluruh

tGbupaten kota' b) MeningkatnYa

peran

kelomPok

KRR dalam Penyebarluasan kesehat-

an

reproduksi re-

maja.

c) Kesehatan reProduksi menjadi muat-

an lokal

dalam

bidang Pendidikan.

d) Penlngl€tan penanggulangan PMS

Narkoba.

temasuk HIV/AIDS

dengan

indikator

caoaian: Lampiran hal

-

66

1

3

2

1

SKPD PENGAMPU


SASARAN 2008-2013

PROGRAM

PERMASALAHAN

NO.

.

SKPD UTAMA

5 Meningkatnya pengetahuan

remaja

6

SKPD PENDUKUNG

7

tentang

bahaya narkoba

dan PMS dan termasuk

.

HIV/

AIDS. Berkurangnya

remaja menjadi

yang korban

bahaya narkoba

dan

termasuk

.

PMS

HIV/

AIDS. Meningkatnya

generasi

muda yang jasmani

penerus

sehat .

rohani dan sosial. Meningkatnya jumlah institusi

masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan

HIVAIDS. 3

Belum optimalnya

belum

optimalnya pelaksanaan model integrasi BKB, Posyandu dan

PAUD dalam

peningkatan pendidikan anak usia dini, hal ini dikarenakan :

a.

b.

Belum adanya model bina

keluarga balita

(BKB), Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Belum tersedianya kader

Pengembangan model

operasional BKB' Posyandu

-

PAUD.

-

.Meningkatnya peran Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu dan PAUD sertia terumuskannya model Bina Keluarga Balita Posyandu dan PAUD untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera;

Program

pengembangan model

operasional

BKB

Posyandu dan PAUD indikator

dengan capaian:

a. Terbentuknya

model

Posyandu

BKB,

dan

PAUD. b. Meninqkatnva Lampinan

hal

-

67

IARSET DAN

PERMASALAHAN

PROGRAM

2

Posyandu yang mampu

melakukan

BKB

3

SASARAN 2008-2013

pemberdayaan keluarga melalui kelompok catur

bina (bina lingkungan keluarga, bina keluarga balita, bina keluarga

PAUD.

kapasitas

Masih rendahnya institusi masyarakat pedesaan / perkotiaan

kader

pendamping

kelompok

keluarga

bina di

kabupaten/kota.

d. Tersedianya kader

Posyandu

PAUD

dan

dalam

melakukan

BKB

dan PAUD. e. Makin

meningkatnya BKB

dan PAUD

yang terbina. f. Meningkatnya lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS. g. Terwujudnya

peran

layanan

informasi

dalam pelaksanaan

remaja dan bina keluarga lansia);

Posyandu BKB dan

c. Meningkatnya

Pra

pedoman, norna, standar, prosedur, kriteria dan pengembangan ketahanan dan

6

dalam

dan

pelaksanaan,

5

SKPD PENDUKUNG 7

kualitas

dan

optimalnya kelompok Bina Keluarga Bina Lingkungan Keluarga; Masih terbatasnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga; Masih tingginya keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1. Belum optimal dan maksimalnya fasilitasi buku

SKPD UTAMA

4

PAUD;

Belum

IGAMPU

INDIKATOR CAPAIAN

KB-KS,

h. Terlaksananya

fasilitasi

cakupan dan partisipasi

Kesatuan

PKK

KB Kesehatan,

(lMP) yang peduli pada

TMKK,

Gerak

-

Bhayangkara KB Kesehatan dan

pemberdayaan keluarga;

i.

Harganas; Meningkatnya

peran kelompok Bina Lingkungan Keluarqa. Bina Lampiran hal

- 68

NO.

I

PERMASALAHAN 2

PROGRAM

TARGETDAN SASARAN 2008-2013

3

SKPD PENGAMPU

INDIKATOR CAPAIAN

SKPD UTAMA

5

6

4

Keluarga

Bina

I'KPD PENDUKUNG 7

Balitra,

Keluarga

Remaja dan Bina Keluarga Lansia.

4

Belum Optimalnya peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri dan Pelayanan KB

sektor swasta

/

bagi masyarakat dalam KB Mandiri.

Pembinaan peran serta

MeningtGtnya rumusan kebijakan

dalam pelayanan KB Mandiri.

ketiahanan

masyarakat

dan

pemberdayaan

keluarga serta

kebijakan

kapasitras

penguatan pelembagaan keluarga kecil yang

berkualitas dan peran sefta masyarakat dalam pefayanan KB

Pembinaan

peran rnasyarakat pelayanan KB

serta

dalam

Mandiri: a). Menurunnya

angka tlrop out

KB

Mandiri.

bagi

masyarakat melalui keikutsertaan

dalam

KB

Mandiri.

b). Tenrujudnya KB

Mandiri oleh masyarakat yang akan menekan angka unmet need.

c).

Meningkahya

partisipasi

dan

kesertaan masyarakat dalam pelayanan Mandlri termasuk KB Pria;

KB

d). Meningkahya jumlah masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam mem-

peroleh pelayanan KB:

Lampirathd

-

69

IAK('EI NO.

PERMASALAHAN

1

2

5 integrasi BKM, Posyandu dan PAUD, masih rendahnya cakupan keluarga yang mengikuti catur bina dan cakupan keluarga Pra KS dan KS I yang mengikuti kelompok

PROGRAM

SASARAN 2008-2013

SKPD PENGAMPU

UAN

INDIKATOR CAPAIAN

SKPD UTAMA 0

3

4

5

Promosi Kesehatan lbu-

Meningkatnya Kelompok Bina

Promosi Kesehatan lbu-Bayi dan Anak

Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.

Ungkungan Keluarga dan Bina

Keluarga Balita serta meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam

prcmosi

Kesehatan lbu Bayi dan Anak.

SKPD PENDUKUNG 7

melalui Kelompok Bina

Keluarga Balita

a)

dan

Terbinanya kelompok-

kelompok

UPPKS.

Bina

:

Bina

Lingkungan

Keluarga

dan

Bina Keluarga Balita hingga tingkat desa.

b) Makin

tersebar-

nya informasi ke-

sehatan ibu-bayi dan anak hingga menjangkau wila-

c)

yah perdesaan Terselenggaranya

KIE untuk menunjang Kese-

hatan

lbu-Bayi

dan Anak melalui

Kelompok

Bina

Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita.

Lampiran

hal

70

13. URUSAN

NO

PROGRAM

PERMASALAHAN

-'t*

T

WAJIB: SOSTAL

2008-2013

Masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti

fakir miskin, komunitas terpencil (KAT),

:

adat

keterlantraran, kecacatan dan ketuna sosial, hal ini dikarenakan :

Semakin meningkatnya ) jumlah penduduk miskin; optimalnya ) Belum

penanganan Penyandang

Masalah

)

Kesejahteraan Sosial(PMKS); Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).


SASARAN

4 Program pemberdayaan fakir miskin. komunitas adat

jumlah

kesejahteraan sosial (PMKS)

penyandang masalah kesejahteraan

lainnya

sosial

terpencil (KAT) dan penyandang masalah

Berkurangnya

5

a) TerlalGananya pelatihan ketrampilan keluarga rawan sosial

SKPD PENGAMPU SKPD UKI'IJ UTAMA PENDUKUNG 6 Dinas Sosial

7 Bapermas

ekonomi

(PKRSE) sebesar 7.900 orang

a) Didampinginya 500

komuntas

b)

'

adat

terpencil Terfasilitasinya

kesejahteraan bagi perintis kemerdekaan/pahlaw nasional, wakawuri, beserta keluarganya

veteren

b) Terpenuhinya sarana

dan

prasarana usaha bagi keluarga miskin.

pendukung

c) Mehurunnya jumlah keluarga miskin di Jarva Tengah

d) Menurunnya jumlah penyandang masalah

kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5%

d) Meningkatnya jumlah

dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS

Lampiranhal

-

7l

lAKrrEl lrAN NO

Masih rendahnya

kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial, hal ini dikarenakan :

dan

Program Pelayanan Rehabilitasi

dan Keseiahteraan

Soslal

4

pelayanan

Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial baik di

pengelola

5

penyandang penyandang

utnas Sosial

cacat eks kronis

1.150,

penderita menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir

penyakit

panti

layanan

sumbing dan katarak

dan rehabilitasi sesuai standar

b) Belum adanya standar operasional dalam

SKPD PENDUKUNG 7

1.000 omng,

memb€rikan

atau

masyarakat;

500 orang penyandang

dan

cacat

lewat BLK 800 orang.

operasional,

b) Meningkatnya sarana

pemberian pelayanan dan

rehabilitasi

pembinaan penanganan

dan

dalam

Panti Sosial maupun di luar

SKPD UTAMA 6

a) Meningkatnya kualitas

Meningkatnya

rehabllitasi kesejahteraan sosial, meningkatnya ketrampilan

a) Kurangnya pembinaan dalam penanganan Panti Sosial

r

SKPD PENGATIPU

INDIKATOR CAPAIAN

2008-2013

2

1

2

SASARAN

PROGRAITI

PERMASALAHAN

dan prasarana

kesejahteraan

panti-

panti sosial

sosial:

c) Tersusunnya standar

operasional pelayanan

dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

d) Tersosialisasinya

strandar

operasional dan

pelayanan

rehabilitasi kesejateraan sosial 3

Belum terbinanya secara optimal

Program pembinaan

eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), hal

penyandang penyakit sosial narkoba dan penyakit sosial

PSK narkoba dan

ini dikarenakan:

lainnya)

penyakit sosial lainnya)

a) Belum adanya keluarqa

eks

kesadaran narapidana,

(eks

narapidana,

eks Terbinanya eks penyandang penyakit PSK, sosial (eks narapidana,

l.

Terdatanyaeks

umas

uro

penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Sosial

Sosial , Sek. BNP

tstna

Lampinan

hd

-

72

NO

PERMASALAHAN

1

2

PROGRAM

SASARAN 2008-2013

4

PSK, narkoba dan

SKPD UTAMA

PENDUKUNG

5

6

7

SKPD PENGAMPU

SKPD

MenrngKatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HrvAlDs 1.000)

penyandang penyakit sosial

lainnya untuk melaporkan

perkembangan kondisinya; a) Belum optimalnya lembaga/ organisasi pembina penyan-

dang penyakit sosial


(eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);

b) Masih terbatasnya kegiatan

untuk

penanganan

penyandang penyakit sosial

(eks

narapidana,

PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya). 4

Belum optimalnya kelembagaan

sosial dalam dan pembinaan

kesejahteraan penanganan

terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hal ini dikarenakan

a)

Masih

:

terbatasnya

lembaga/organisasi yang

menangani

Masalah

Penyandang Kesejahteraan

Sosial(PMKS);

a) Masih terbatasnya Sumber

Daya Manisia

(SDM) pengelola lembaga/organisasi pelayanan kesejahteraan sosial;

Program

pemberdayaan

kelem-

bagaan

sosial.

kesejahteraan

Menrngkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

't.

2.

I

endentrnKasrnya

potensi dan sumber kesejahteraan sosial di seluruh Kab/Kota Meningkatnya kualitas penanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS Meningkatnya peran dunia usaha (Corporate Social Responbility) dalam penanqanan PMKS

Dinas

Sosial

6tro tstna sosral Kantor Peniyakilan

Lampiran hal

-

73

NO

I

PERMASALAHAN

2008-2013

SKPD UTAMA

4

5

6

2

c) Masih rendahnya

SKPD PENGAMPU


SASARAN

PROGRAM

SKPD PENDUKUNG 7

peran

serta dunia usaha dalam

pengembangan

usaha

kesejahteraan sosial atiau pembangunan kesejahteraan sosial. 5

Belum optimalnya

kualitas

penyelenggaraan

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1)

penanggulangan bencana baik sebelum (pra bencana), Pada saat (tanggap darurat bencana)

maupun sesudah

terjadinYa

bencana (pasca bencana) Yang

disebabkan antara

lain

oleh kurangnya kapasitas masyarakat dan aparatur, sarana Prasarana serta upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

Meningkatnya upaya pencegahan,

)

tsPBU,

Bakorwil,l,ll, l1l,,

pencegahan,

Dinas Sosial, Dinas Cipkataru, Dinas PSDA, Dinas Bina

Biro Bina Sosial, Biro Bangda, Bapermas, Kesbangpolinmas, Dinas ESDM, Balitbang, Dinas Kesehatan, BLH

kesiapsiagaan dan pengurangan risiko

kesiapsiagaan dan pengurangan risiko

bencana

bencana.

Meningkatnya

2) Meningkatnya penyelamatan dan

korban bencana, penanganan pengungsi dan

korban

bencana, penanganan pengungsi dan

pemulihan

pemulihan sarana

prasaEna

untuk

MeningkatnYa ke-

dan

rehabilitasi rekonstruksi

pasc€r

bencana

melalui perbaikan,

sarana

aktifitas masyarakat.

aktifitas

giatan

Marga

prasarana vital untuk

vital

masyarakat.

pe-

nyelamatan dan evakuasi terhadap

evakuasi terhadaP

3)

Meningkatnya upaya

])

Meningkatnyakegiatan dan

rehabilitasi rekonstruksi Pasca bencana melalui perbaiakan.

pemulihan,

peningkatan dan pembangunan

yang lebih baik;

Lampiran

hd

-

74

4)

Meningkatnya litas dan kuantitas sarena, peralatan dan logistik bencana;

dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana

Lampiran hal

-

75

{4. URUSAN WAJIB : KETENAGAKERJAAN

NO.

1

Sempitnya kesempatan

kerja

Yang

disebabkan oleh:

a) Ketidakseimbangan kesempatan

b)

Program Peningkatan Kerja

akan pekerjaan

Penyerapan angkatan kerja Yang

ada tidak sebanding

dengan kerja pengangguran

pertumbuhan angkatan

sehingga jumlah

5 AKL 100.000 orang

masyarakat

bertambah (Backlog)

z

Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh:

a)

b) c)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

r Meningkatkan

kerja

kompetensi dan produktifitas tenaga kerja Meningkatkan peran serta dan partisipasi

KetidaksesuaianjabatanYang

lembaga-lembaga

dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi yang didimiliki oleh tenaga kerja

pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja

Rendahnya tingkat

Pendidikan

tenaga kerja

Rendahnya ketramPilan tenaga

r

SKPD PENGAMPU SKPD PENDUKUNG 7 6

SKPD UTAMA

Dinakertransduk

Kab.Kota

Dinakertransduk

Kab.Kotra

AKAD 75.000 orang AI(AN 336.000 orang Bursa kerja dengan 12.500 lowongan. Terbentuknya 350 BKK Terbinanya 500 BKK JMF, diikuU 350 perusahaan dan menghasilkan 12.000 lowongan kerja Tersebarnya informasi pasar di 35 Kabupaten/Kota

tenaga kerja Mewujudkan penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses oleh

antara ada masYarakat

kerja yang

dengan kebutuhan


4 Meningkatkan jumlah penempatan

3

2

1

SASARAN 2008-2013

PROGRAM

PERMASALAHAN

.

Peningkatan kompetensi 52,000 tenaga kerja r Tercapainya 1,100 lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja Terfasilitasinya 10,000 tanaga kerja dan 250 instruktur Tercapainya revitalisasi 5 UPTD BLK o Peningkatan komoetensi 500

. .

Lampiran hal

-

76

NO.

PERMASALAHAN

PROGRAM

2

3

SASARAN


2008-2013

4

r

5 instruktur dan 250 pengelola LPK Tercapainya

SKPD PENGAMPU SKPD UTAMA tiKl,u PENDUKUNG 6

7

penempatan 500 orang pemagangan dalam dan 3000 orang pemagangan luar r Tersusunnya 25 progr€rm pelatihan CBT dan 100 modul pelatihan CBT o Terbentuknya 25 tempat uji kompetensi . Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja

r

Tercapainya peningkatan produktifitas 2.500 naker dan 1.000 perusahaan.

3

Belum optimal perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang disebabkan oleh :

a) Kurang berfungsinya lembaga tenaga kerja b) Belum optimalnya fungsi PPTKIS dalam

memberikan

perlindungan kepada tki

c) Rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja pengawasan d) Lemahnya

Program perlindungan

dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Meningkatkan perlindungan dan

jaminan kesejahteraan tenaga

kerja Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan

ketenagakerjaan Rendahnva penoawasan dan

Meningkatnya peran serta lembaqa

Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan Industrial yang harmonis melalui : Terbentuknya 2500 SP ditingkat perusahaan

Dinakertransduk

Biro Hukum

Terbentuknya 660 LKS Bipartit Revitralisasl peran 36 LKS TriDartit dlm

Lampiran hal

-

77

NO.

PERMASALAHAN 2 perlindu-ngan hak-hak normatif tenaga kerja Kurang optimalnya pengawasan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja Masih banyak kasus-kasus norma ke-tenagakerjaan pada penempatan tena{a kerja di luar negeri

PROGRAM 3

SASARAN 2008-2013

4

SKPD PENGAMPU


SKPD UTAMA

5

6

SKPD PENDUKUNG

7

memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah. Revitalisasi 36 organisasi pengusaha untuk mendu-kung kondisi Hl di Jateng 2. Terwujudnya

Peningkatan kesejahteraan pekerja. Penetapan UMK dengan pencapaian 100 % KHL s.d 2013., 2009 sebesar 90,10 %, 2010 sebesar 92,57 o/o, 2011 sebesar 95,O5o/o,2O12

sebesar 97,51 o/o. 2013 sebesar 100 %. Penambahan peserta program

jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 1Oo/o dari 14.799.001 orang

Terbentuknya koDerasi karvawan

Lampiran hal

-

78

PERMASALAHAN


o .

3.

r r r

4.

sebanyak 1,200 perusahaan

Tersedianyafasilitas kesejahteraan pekerja di 3,705 perusahaan Adanya sistem pengupahan dalam bentuk struktur dan skala upah perusahaan

Tenrujudnya Peningkatan Syaratsyarat Kerja di Perusahaan Meningkatnya kualitas materi PP dan PKB Perusahaan yang wajib membuat PP se Jateng sebanyak 5.840 Serikat pekerja yang dapat membuat PKB sebanyak 1.446 SP/SB Berkurangnya kasuskasus ketenagakerjaan di Jateng, baik kasus perselisihan hubungan industrial

Lamphan hal

-

79.

PERMASALAHAN

SASARAN 2008-2013

5.

6. 7.

Peningkatan profesionalisme 129 mediator se Jateng, konsiliator dan arbiter Revitalisasi terhadap 15 PPTKIS dan 500 cabang PPTKIS

Tenvujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan Dl 35 Kab/Kota meliputi 16,897 perusahaan, 15 PPTKIS. 5OO cabang PPTKIS, DAN

2l2pegawai pengawas ketenagakerjaan 100 KASUS ketenaga

Lampiran hal

-

80

a. MenrngKamya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang perumahan yang sehat, aman dari bencana

Recommend Documents