X
ekonomi INTERVENSI PEMERINTAH DALAM KESEIMBANGAN PASAR Semester 1 Kelas X IPS SMA/MA – Kurikulum 2013 Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan bentuk kebijakan pemerintah yang memengaruhi keseimbangan pasar.
A.
PENETAPAN PAJAK Penetapan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan negara. Pajak menaikkan harga jual produk karena secara tidak langsung menaikkan biaya. Hal ini terjadi karena produsen menetapkan harga jual suatu produk dari total biaya produksi, laba yang diinginkan, dan pajaknya. Harga (P) S2 P2
S1
E2
P1 E1 Kuantitas (Q) Q2
Q1
1
Kela s
K-13
Pada kurva tersebut terlihat, harga pasar awal sebelum ada pajak (E1) dan penawaran S1. Dengan ditetapkannya pajak oleh pemerintah, produsen atau penjual akan menaikkan harga dan mengurangi produk yang dijual pada S2. Dengan asumsi permintaan tetap akan diperoleh harga keseimbangan yang baru pada E2. Pemerintah dapat memberikan intervensi terhadap kegiatan di pasar, salah satunya melalui pemberian pajak. Pengenaan pajak menyebabkan biaya naik. Akibatnya perubahan pada biaya tersebut akan berpengaruh terhadap penawaran. Oleh karena itu, adanya pajak dapat menyebabkan kurva penawaran berubah (bergeser). Pengenaan pajak (t) atas setiap unit barang yang dijual akan mengubah fungsi keseimbangan pasar. Besarnya pajak akan menyebabkan naiknya harga barang (Ps) dan turunnya kuantitas barang (Qs). Untuk lebih jelasnya perhatikan rumus berikut. Sebelum pajak
fungsi penawaran: Ps = a + b Qs
Setelah pajak
fungsi penawaran: Ps' = a + b Qs + t
Keseimbangan pasar setelah pajak
Pd = Ps' + t
Contoh Soal: Fungsi permintaan Qd = 16 – Pd Fungsi penawaran Qs = 2 Ps – 8 Jika pemerintah mengenakan pajak (t) sebesar 3 per unit, maka diperoleh keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, serta pajak yang dibayar pemerintah, konsumen, dan produsen adalah sebagai berikut. Keseimbangan sebelum pajak adalah: Qd = Qs
Q = 16 – P
16 – P = 2P – 8
Q = 16 – 8
16 + 8 = 2P + P
Q=8
24 = 3P P=8 Jadi, keseimbangan sebelum pajak adalah E (8, 8).
2
Keseimbangan sesudah pajak adalah: Qs = 2P – 8
Qd = Qs
P = 4 + 0,5Q
16 – P = 2P – 14
P = 4 + 0,5Q + 3
16 + 14 = 2P + P
P = 7 + 0,5Q
30 = 3P
Qs = 2P – 14
Pt = 10
Q = 2P – 14 Q = 2(10) – 14 Qt = 6 Jadi, keseimbangan sesudah pajak adalah Et (6, 10). Pajak yang diterima pemerintah adalah: T = t × Qt T=3×6 T = 18 Jadi, pajak yang diterima pemerintah adalah 18. Pajak yang ditanggung konsumen adalah: Tk = (Pt – P) Qt Tk = (10 – 8) 6 Tk = 12 Jadi, pajak yang ditanggung konsumen adalah 12. Pajak yang dibayar produsen adalah: Tp = T – Tk Tp = 18 – 12 Tp = 6 Jadi, pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 6.
B.
PEMBERIAN SUBSIDI Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen agar biaya produksi tidak terlalu tinggi. Tujuannya adalah agar harga jual produk di pasaran tidak terlalu tinggi. Kebijakan
3
ini juga dapat menguntungkan konsumen karena dengan biaya produksi yang sebagian sudah ditanggung pemerintah, harga jual produk juga tidak terlalu tinggi sehingga konsumen dapat membeli suatu barang yang telah diproduksi tersebut. Harga (P)
P0
E0 E1
P1
Kuantitas (Q) Q0
Q1
Subsidi biasanya diberikan kepada perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti BBM, pupuk, listrik, dan sebagainya. Pengaruh subsidi bagi produsen dan konsumen tampak seperti pada gambar kurva di atas, yang menggambarkan terjadinya penurunan harga barang yang dijual dan peningkatan kuantitas barang yang diproduksi oleh produsen. Subsidi merupakan bantuan dari pemerintah terhadap produsen. Dengan adanya subsidi, biaya produksi yang ditanggung produsen menjadi lebih kecil sehingga harga menjadi lebih murah. Subsidi (s) membuat keseimbangan pasar berubah, yaitu turunnya harga barang (Ps) dan meningkatnya kuantitas barang (Qs). Perubahan tersebut dapat digambarkan dalam rumus berikut. Sebelum subsidi
fungsi penawaran: Ps = a + b Qs
Setelah subsidi
fungsi penawaran : Ps' = a + b Qs – S
Contoh Soal: Fungsi permintaan ditunjukkan dengan Pd = 50 – 2Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan Ps = –30 + 2 Q. Terhadap barang tersebut, pemerintah memberi subsidi Rp10,00 per unit. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh keseimbangan sebelum dan setelah subsidi, subsidi yang ditanggung pemerintah, dan subsidi yang diterima produsen dan konsumen adalah sebagai berikut.
4
Keseimbangan sebelum subsidi adalah: Pd = Ps
50 – 2Q = P
50 – 2Q = –30 + 2Q
50 – 2 (20) = P
50 + 30 = 2Q + 2Q
50 – 40 = P
80 = 4Q
P = 10
Q = 20 Jadi, keseimbangan sebelum subsidi adalah E (20,10). Keseimbangan setelah subsidi adalah: Ps’ = -30 + 2Q – 10
Ps’ = –40 + 2Q
Pd = Ps’
Ps’ = –40 + 2(22,5)
50 – 2Q = -40 + 2Q
Ps’ = –40 + 45
50 + 40 = 4Q
Ps’ = 5
90 = 4Q Q’ = 22,5 Jadi, keseimbangan setelah subsidi adalah Es (22,5; 5). Subsidi yang diterima konsumen adalah: Sk = P – P’ Sk = 10 – 5 Sk = 5 Jadi, subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen per unit barang adalah 5. Subsidi yang diterima produsen adalah: Sp = s – Sk Sp = 10 – 5 Sp = 5 Jadi, subsidi yang diterima produsen per unit barang adalah 5. Subsidi yang ditanggung oleh pemerintah adalah: S = s × Q’ S = 10 × 22,5 S = 225 Jadi, subsidi yang ditanggung oleh pemerintah adalah 225.
5
C.
MENETAPKAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) Harga eceran tertinggi (HET) atau kebijakan harga maksimum adalah harga yang ditetapkan pemerintah terhadap penjualan barang-barang tertentu yang banyak dibutuhkan masyarakat, seperti minyak bumi, bensin, sembako, dan tarif angkutan. Penetapan HET dilakukan untuk mengendalikan harga barang dan jasa. Apabila dikaitkan dengan kurva permintaan dan penawaran, penetapan HET membawa pengaruh pada hal-hal berikut.
a.
Menurunkan Harga Pasar Harga pasar yang sebelumnya tinggi dan terus bergerak naik, dengan adanya ketetapan HET dari pemerintah tersebut akan berdampak pada turunnya harga barang yang bersangkutan.
b.
Menciptakan Kelebihan Permintaan Sesuai dengan hukum permintaan, apabila harga turun permintaan akan mengalami kenaikan. Hal tersebut akan berbeda ketika pemerintah menetapkan HET, barang yang dijual (supply) tidak bertambah sehingga terdapat kelebihan permintaan (excess demand) dengan asumsi penawaran tetap.
c.
Menurunkan Penerimaan Produsen Dengan turunnya harga barang, penerimaan produsen juga akan mengalami penurunan. Pemerintah memberlakukan kebijakan ini semata-mata untuk keuntungan konsumen sehingga dampak jangka panjangnya adalah terciptanya perekonomian yang lancar.
d. Menetapkan Harga Eceran Terendah Harga eceran terendah (floor price) biasanya ditetapkan pemerintah untuk penjualan komoditas tertentu. Tujuannya agar produsen tidak mengalami kerugian akibat harga jual produk yang rendah, contohnya gabah kering. Pada masa-masa panen, harga jual gabah kering giling sangat rendah. Untuk itu pemerintah menetapkan harga eceran terendah agar petani tidak mengalami kerugian akibat turunnya harga jual gabah. Sebagai contoh harga gabah Rp1.200,00/kg. Kemudian pemerintah menetapkan harga eceran terendah sebesar Rp1.400,00/kg karena menganggap harga sebelumnya terlalu rendah. Hal tersebut berakibat pada terjadinya kelebihan penawaran (excess supply) sehingga harga gabah di pasaran menjadi lebih tinggi. Oleh pemerintah, hal ini diatasi dengan membeli gabah tersebut secara langsung pada petani melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).
6
e.
Kegagalan Pasar Mekanisme pasar tidak selalu dapat terjadi dengan sempurna karena kompleksnya kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pasar adalah sebagai berikut. 1.
Informasi tidak sempurna pada kenyataannya berakibat pada ketidaktahuan kita terhadap kualitas barang yang digunakan.
2.
Daya monopoli dari satu (monopoli) atau beberapa produsen (oligopoli) dalam menentukan harga.
3.
Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari tindakan pelaku ekonomi lain, namun tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan biaya secara normal, contohnya limbah pabrik.
4.
Barang publik adalah barang yang mempunyai sifat non-rival dan non-eksklusif.
5.
•
Barang non-rival adalah barang yang dapat dikonsumsi pada waktu yang sama tanpa saling meniadakan manfaat. Sebagai contoh Kebun Raya Bogor mempunyai sifat non-rival karena dapat dinikmati ribuan orang sekaligus sehingga setiap orang dapat menikmati manfaatnya.
•
Sifat non-eksklusif adalah suatu keadaan seseorang tidak perlu membayar untuk menikmati manfaat barang publik. Sebagai contoh jalan raya dan jembatan.
Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya berdasar sukarela karena rasa kemanusiaan. Sebagai contoh darah yang disumbangkan melalui kegiatan donor darah.
7
