Lintas Generasi, Lintas Agama, Lintas Suku, laki-laki, perempuan, gunung, pantai, kami sudah bersatu di bawah ULMWP, tak peduli apapun yang KAU, Kolonial Indonesia lakukan. Kami segera akhiri!
FOTO: ISTIMEWA
DAFTAR ISI Majalah KNPB News diterbitkan oleh Badan Pegurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) sebagai media informasi, komunikasi dan pendidikan bagi rakyat West Papua. Kami sadar bahwa rakyat berhak mengetahui informasi yang benar tentang realitas sesungguhnya yang dihadapi di balik pemberitaan media mainstream yang tidak lebih dari humas kolonialisme dan kapitalisme. KNPB berharap, kehadiran KNPB News dapat memberikan informasi yang kredibel dan dapat menjadi dasar bagi rakyat West Papua untuk membuat pilihan atas hidup mereka di saat ini dan masa depan. Kami membutuhkan saran, kritik, dukungan dana serta sumbangan tulisan dari rakyat West Papua. Kami dapat dihubungi melalui email yang tertera pada halaman ini. Tuhan memberkati kita dan bangsa kita! Victor F. Yeimo Ketua Umum KNPB
Victor F. Yeimo Ketua Umum KNPB
PAPUA HARI INI Rakyat West Papua Terus Melawan HALAMAN dengan Damai dan Bermartabat 39 Bulan Terakhir, 5736 Orang Papua Ditangkap
HALAMAN
Penanganan HAM Luhut VS Perjuangan HAM Rakyat Papua
HALAMAN
Model Pembunuhan Baru, Mutilasi dan Tabrak Lari
HALAMAN
West Ppaua Diisolasi, Indonsia Lancarkan Operasi Cyber
HALAMAN
KOLONIALISME Penjajahan Lewat Pembangunan di Papua
HALAMAN
Lawan Kolonialisme Bertopeng Pembangunan
HALAMAN
SURAT TERBUKA KNPB Surat Terbuka KNPB Bagi Para Budak Kolonial Indonesia
HALAMAN
Surat KNPB kepada Rakyat West Papua
HALAMAN
Surat Terbuka KNPB untuk Pendatang di Papua
HALAMAN
KABAR KNPB KNPB, dari Mana Sedang ke Mana?
HALAMAN
INTERNASIONAL
SEJARAH 1 MEI 1963—1 MEI 2016: 53 Tahun Indonesia Lancarkan Genosida di West Papua
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI– AGUSTUS 2016 FOTO COVER DEPAN, DALAM DAN COVER LUAR DOK KNPB & IST
HALAMAN
Perkembangn Perjuangan Papua Merdeka Tingkat Internasional
HALAMAN
KNPB News menerima foto dan tulisan yang menarik dan sesuai dengan irama perlawanan rakyat West Papua. Tulisan Anda dapat Anda kirimkan ke email redaksi melalui:
[email protected]. FOTO: IST/DOK KNPB
Alamat: Jalan Vietnam, Waena, West Papua. Email:
[email protected]. Halaman Facebook: West Papua National Committee (KNPB) Telepon: 082281991969. Ikuti Perkembangan perjuangan Papua Merdeka di website: www.freewestpapua.org, http://infopapua.org/
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KNPB NEWS
Page 3
EDITORIAL
Tahun 2013 lalu, Ilalang Zaman, sebuah group band beraliran pop bermarkas di Yogyakarta, menciptakan lagu berjudul “Jangan Diam Papua”. Lagu bisa anda dengarkan di engagemedia.org. Yab Sarpote, pencipta lagu “Jangan Diam Papua” dirilis Ri-manews.com, mengatakan, pihaknya ingin membakar api semangat perlawanan masyarakat Papua agar terus bangkit dan melawan ketidakadilan dan konflik. Sebetulnya, Papua tidak pernah diam. Papua terus melawan. Namun, memang, banyak orang yang masih tinggal diam dan menonton. Untuk itu, perlawanan harus diluaskan, sekaligus, mendorong masyarakat luar Papua agar mendukung perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Papua. Kabar baik datang dari solidaritas internasional, yang dalam dua tahun terakhir ini berdatangan dari manamana. Vanuatu, Salomon di Pasific, sejumlah aktivis dan organisasi di Australia, New Zealand, Afrika, Amerika, Belanda, Timor Leste, Inggris, dan dari belahan dunia lain. Sebenarnya, mereka melihat apa di tanah air kita sehingga mereka menyuarakan bahkan memompa kita menyadari, bersatu, melawan, dan mengakhiri? Mereka melihat, kita sedang habis di bawah kolonial Indonesia. Mereka melihat kita tidak punya masa depan di dalam Indonesia. Mereka melihat tanah kita dijadikan gudang bahan mentah untuk posisi tawar dia di Asia. Kita dijadikan harga tawar Kolonial Indonesia kepada Amerika dan para kapitalis. Mereka melihat, gempuran mahadasyat di tanah kita dan menjadikan kita telah habis 500 ribu lebih orang selama 53 tahun terakhir ini. Karenanya, mereka ingin kita tidak boleh diam-diam saja, terjebak di dalam perangkap-perangkap yang dibuat dan dibangun oleh kolonial Indonesia melalui berbagai program di tanah air kita. Mereka ingin kita sadar dengan berbagai jebakan yang dibuat kolonial Indonesia lewat media masa cetak dan online. Mereka ingin kita sadar bahwa kita Page 4
KNPB NEWS
DOK ISTIMEWA
LAWAN!
sedang dihabisi dengan pembunuhan fisik dan karakter. Mereka ingin, kita sadar bahwa para pemimpin kita dibunuh dan dikriminalisasi. Mereka ingin, kita sadar bahwa ada pembunuhan dengan modus baru di sekitar kita. Mereka ingin, kita sadar bahwa tanah kita diambil begitu cepat, hutan kita dihabisi, kekayaan kita dikuras. Mereka ingin, kita sadar bahwa kita sebenarnya terjebak pada kesenangan semu yang membunuh harga diri dan masa depan kita, masa depan anak cucu kita dan bangsa besar kita, West Papua. Mereka ingin kita sadar bahwa, masa depan kita di dalam Indonesia sudah tidak ada. TIDAK ADA! Setelah kita sadar, mereka ingin kita rendahkan diri dan bersatu. Kita bersatu dan tidak terjebak pada adu-domba Kolonialisme Indoanesia. Suku-suku bersatu, akhiri konflik, akhiri pertikaian. Gunung pantai bergandeng tangan. Tuamuda satu barisan, nelayan bergerak, petani maju ke depan, pemuda, mahasiswa, pelajar memimpin barisan perlawan. Para akademisi memberi arahan, para
pastor dan pendeta membawa umatnya ke jalan pembebasan. Mereka ingin kita tidak boleh terbeli. Mereka mau kita bersatu rapatkan terus barisan dan melanjutkan perlawanan kita tanpa menyerah! Bagaimana kita terus melawan kolonial Indonesia? Kita sudah bersatu di bawah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Persatuan itu adalah kemajuan kita dalam perjuangan ini. ULMWP adalah organisasi payung politik kita dan terhadapnya kita terus berikan dukungan dengan doa, puasa, dana, aksi demonstrasi. Doa dan puasa adalah kekuatan kita. Dana menunjang revolusi kita, sumbangkan uang dari hasil keringatmu untuk perlawanan berapa pun jumlahnya. Buatlah diskusi-diskusi, seminar, buatlah buku, buatlah pernyataan-pernyataan politik di media massa, tulisalah berita, tulislah opini. Hidupkan budaya sukusuku bangsa Papua, ciptakanlah lagu, buatlah facebook, dan lawanlah dengan semua cara sampai referendum digelar sesuai dengan mekanisme internasional sebagai cara yang bermartabat untuk penyelesaikan persoalan West Papua. Lumpuhkan kolonial Indonesia dengan cara damai dan bermartabat, itulah pilihan perjuangan kita. Memastikan diri Anda selalu terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi pelawanan damai dan bermartabat yang dimediasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama organisai perlawanan lainnya. Itulah perlawanan kita untuk harga diri kita, hak politik kita, masa depan kita, masa depan anak cucu kita, dan masa depan bangsa besar kita, West Papua di Pasific Selatan. ***
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
PAPUA HARI INI
RAKYAT WEST PAPUA Terus MELAWAN dengan Damai dan Bermartabat
KITA TIDAK SEGELINTIR ORANG, KITA JUGA BUKAN HANYA GUNUNG ATAU PANTAI, KITA SATU PAPUA. TUJUAN KITA SATU, AKHIRI PENJAJAHAN INI, HIDUP BERDAULAT DAN BEBAS DI ATAS TANAH KITA, WEST PAPUA! DOK KNPB
Lebih dari 30 orang aktivis KNPB tewas di tangan penjajah selama kurang lebih 6 tahun terakhir. Lebih dari 5.033 orang ditangkap selama 39 bulan terakhir, ribuan disiksa, dan lainnya dipenjarakan. KNPB terus dikriminalisasi. Kolonial Indonesia berupaya menciptakan konflik horizontal, operasi cyber dilancarkan. Tetapi, apakah KNPB menyerah? Apakah rakyat menyerah? TIDAK! KNPB akan terus mediasi rakyat untuk terus melawan dengan damai dan bermartabat sampai akhir merdeka?
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
JAYAPURA, KNPB NEWS -- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai organisasi pergerakan sipil nasional, sejak didirikannya pada 19 November 2008, telah memfasilitasi rakyat untuk melawan penindasan dan eksploitasi dari kolonial Indonesia di teritorial West Papua dengan damai dan bermartabat. Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor F. Yeimo mengatakan, KNPB lahir pada situasi di mana rakyat West Papua membutuhkan organisasi nasional Papua terdidik dan progresif untuk memediasi dan memperjuangkan keinginan rakyat KNPB NEWS
Page 5
PAPUA HARI INI untuk merdeka dari kolonial Indonesia secara damai dan bermartabat. Ia menjelaskan, pihaknya sadar bahwa negara berupaya mendegradasi dan menjustifikasi gerakan KNPB sebagai gerakan kekerasan, gerakan pengacau, gerakan teroris dan label-label lainnya. “Sudah ribuan aktivis ditangkap, dipenjarakan, dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO), dan sudah puluhan orang dibunuh dengan berbagai tuduhan oleh kolonial Indonesia.” Musa Mako Tabuni misalnya, ditembak di hadapan rakyat yang selama ini ia bela pada, Kamis, (14/6/2012) silam. Ketua Komisariat Militan Komite Nasional Barat (KNPB) Pusat, Hubertus Mabel (30) juga ditembak di kampungnya; Ketua KNPB Sorong Raya, Martinus Yohame; Paulus Horik dan Klismon Woi aktivis KNPB di Fakfak; Yerson Wonda, Sekertaris KNPB Wilayah Puncak Jaya dan Ella Enumbi anggotanya; Ronal Alua, anggota KNPB Wamena, masih banyak lagi. Dia jelaskan, dalam kurun waktu, 39 bulan terakhir (30 April 2013 s.d. 15 Juni 2016), aparat gabungan kolonial Indonesia (TNI/ Polri) menangkap 5.033 orang di wilayah West Papua. Mereka ditangkap secara illegal dan di luar prosedur hukum. Mereka yang ditangkap terdiri dari aktivis KNPB dan aktivis pro kemerdekaan dari berbagai organisasi, masyarakat adat, warta-
wan, peneliti asing, dan mahasiswa asing. Dijelaskan, semua ini terjadi dalam berbagai aksi demonstrasi damai dalam rangka menuntut referendum untuk West Papua. “Dua tahun terakhir ini KNPB bersama sejumlah organisasi di bawah ULMWP memfasilitasi rakyat untuk menyatakan dukungan mereka kepada ULMWP agar diterima sebagai anggota penuh MSG.” Sementara itu, kata dia, 2.024 penangkapan terjadi pada 2 Mei 2016 saat rakyat melancarkan protes 1 Mei 1963 yang merupakan hari aneksasi West Papua, juga sekaligus mendukung Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP forum) di London pada 3 Mei 2016. “Saat itu, rakyat juga meminta negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik yang tergabung dalam ACP agar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua,” katanya. Terakhir, 15 Juni 2016, jelasnya, KNPB kembali fasilitasi rakyat Papua untuk menolak Tim Investigasi pelanggaran HAM bentukan Menkopolhukam sekaligus mendesak Tim Pencari Fakta dari PIF untuk mengivestigasi pelanggaran HAM di West Papua. “Desakan pembebasan tahanan politik, desakan mengakhiri teror dan intimidasi wartawan lokal di Papua serta desakan membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua
tidak pernah berakhir. Tahanan politik dengan pasal makar tidak pernah berakhir. Teror dan intimidasi jurnalis lokal dan pelarangan wartawan asing masih terjadi hingga hari ini,” katanya. Dijelaskannya, kondisi ini tidak membuat KNPB menyerah. KNPB sebagai media rakyat tetap konsisten memfasilitasi rakyat Papua dalam berbagai aksi demonstrasi di sejumlah kota di West Papua. KNPB akan terus mengawal masalah West Papua yang sudah bukan lagi isu di dalam Indonesia. “Masa depan West Papua akan ditentukan oleh kita sendiri tanpa Indonesia. Karenanya, bagi kami, rakyatlah kekuatan akan perubahan. Rayatlah pejuang dalam perjuangan ini. Kami, KNPB, hanyalah alat yang memediasi perjuangan rakyat Papua. Kini, masalah West Papua sudah menjadi isu regional dan internasional. Rakyat West Papua juga terus merapatkan barisan perlawanan,” katanya. Oleh karenanya, penguasa kolonial Indonesia berupaya mengadu domba, menyudutkan, menghasut, dan merepresi KNPB dan rakyat West Papua yang berjuang di jalan-jalan. Anda lihat sendiri, bendera kita dibakar, spanduk-spanduk, selebaran hingga media-media Indonesia ikut bermain untuk memojokan KNPB. Kita tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi. Sejumlah media online
DOK KNPB
Page 6
KNPB NEWS
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
PAPUA HARI INI
DOK KNPB/ISTIMEWA
dan grup facebook didirikan untuk menyerang KNPB dan memutarbalikkan fakta. Bahkan, bermunculan banyak facebook dengan nama para aktivias Papua dan nama orang Papua,” katanya. “Terakhir, kata kita, rakyat West Papua telah menyaksikan bagaimana kolonial berupaya menciptakan konflik horizontal dengan cara membentuk BARA NKRI. “Soal itu, kami sudah tegaskan, musuh yang KNPB lawan adalah manusia-manusia penjahat dunia yang telah mempolarisasi pikiran dan sikap anda dan kita saat ini. Yah, mereka, kaum penguasa dunia yang telah menjerat penguasa Indonesia. Koorporasi, merekalah yang telah menjerat bangsa-bangsa di Asia dan Pasifik ke dalam genggaman imperialisme,” katanya. “Karena itu, kami tidak suka, bahkan tidak berniat untuk menjadikan saudara-saudari pendatang sebagai musuh perlawanan kami. Itu kekerdilan perjuangan. Sebab, kami tahu musuh kami jelas: Kolonialisme Indonesia dan kapitalisme global. Kami sadar apa itu bentuk dan prakVOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
tik kolonialisme dan kapitalisme di West Papua, makanya kami melawan. Bila anda masih belum memahaminya maka pahamilah bahwa sedang terjadi penyesatan ideologi dalam kehidupan anda. Bebaskanlah diri anda, dan mari bergabung melawan penindasan!,” pintanya. Yeimo menjelaskan, provokasi kekerasan dengan terminologi rasis, agamis, dan lain-lain, adalah ciri khas imperialis-kolonialis. Itu cara lasim yang dilakukan saat rakyat tertindas bangkit mengancam eksistensi mereka. “Pastikanlah diri kita, keluarga kita, suku dan bangsa kita tidak termakan dalam provokasi mereka. Pastikan kita tetap berada pada jalur perjuangan, dan terus melangkah maju sambil menolak semua siasat para penindas.” Victor mengajak, “Kita berjuang dengan bermartabat untuk mengakhirinya dengan bermartabat. Kita tidak perlu resah, apalagi terhasut emosi, terhadap kelompok reaksioner pro kolonialis dan kapitalis yang lahir karena aksi nyata perjuangan kita.”
“Kita, rakyat Papua, sedang bergerak maju memenangkan perjuangan. Kita baru saja menghantar perjuangan pada tingkat di mana kepentingan kolonialisme dan kapitalisme terancam. Kita tetap pegang kendali perjuangan erat sambil menyadari bahwa kita sedang berhasil. Berhasil mencapai tantangan yang lebih berat untuk mengakhiri penderitaan bangsa kita.” ajak Ketua Victor Yeimo. (KNPB NEWS)
KNPB NEWS
Page 7
PAPUA HARI INI
1735 rakyat Papua yang tergabung dalam KNPB ditangkap dan diangkut ke halaman Markas Brimob di Kota Raja Jayapura (2/5/16). Foto ini adalah saat rakyat Papua orasi meneriakan “Papua Merdeka” di halaman Mako Brimob. Inilah satu peristiwa bersejarah untuk sejarah besar, Sejarah West Papua.
DOK KNPB/ISTIMEWA
Dalam kurun waktu, 39 bulan terakhir (30 April 2013 s.d. 15 Juli 2016), aparat gabungan kolonial Indonesia, TNI/Polri menangkap 5033 orang secara illegal dan di luar prosedur hukum di wilayah West Papua. Riset KNPB NEWS dari berbagai sumber dan laporan, selama April 2013 sampai Desember 2014 terjadi 653 penangkapan, April-1 Juni 2015 terjadi 474 penangkapan, 5 April 2016 terjadi 15 penangkapan, 12 April 2016 terjadi 20 penangkapan,13 April 2016 terjadi 40 penangkapan, 2 Mei 2016 terjadi 2.024 penangkapan, 10 Mei 2016 terjadi 1 penangkapan, 28 Mei 2016 terjadi 50 penangkapan, 30 Mei 2016 terjadi 54 penangkapan, 31 Juni 2016 terjadi 543 penangkapan, 10 Juni 2016 terjadi 42 penangkapan, 13 Juni 2016 terjadi 3 penangkapan, pada 15 Juni 2016 sebanyak 1.082 orang ditangkap, dan tanggal 13 dan 14 Juli 2016 sebanyak 376 orang ditangkap. Mereka yang ditangkap terdiri dari aktivis pro kemerdekaan dari berbagai organisasi, masyarakat adat, wartawan, peneliti asing, dan mahasiswa asing. Mengapa mereka ditangkap? Mereka ditangkap saat menggelar demonstrasi damai dalam rangka menuntut referendum untuk West Papua; mendukung ULMWP untuk diterima sebagai anggota penuh MSG; memprotes 1 Mei 1963 sebagai hari aneksasi West Papua; mendukung Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP forum) di London pada 3 Mei 2016; meminta negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik yang tergabung dalam ACP agar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua, menolak Tim Investigasi pelanggaran HAM bentukan Menkopolhukam; mendukung Tim Pencari Fakta dari PIF untuk mengivestigasi pelanggaran HAM di West Papua; mendesak pembebasan tahanan politik; dan meminta menghentikan teror dan intimidasi wartawan lokal di Papua dan membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua. Page 8
KNPB NEWS
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
PAPUA HARI INI Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis, ada 653 penangkapan terjadi di West Papua selama April 2013 sampai dengan Desember 2014. Kemudian, selang waktu, 30 April sampai 1 Juni 2015 terjadi 474 penangkapan. “Mereka ditangkap tanpa sebab yang jelas dan di luar prosedur hukum oleh aparat kolonial (TNI/Polri),” ujar Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa di gedung LBH, Jakarta, Selasa, 12 April 2016 seperti dirilis tempo.co, Selasa (12/4/2016). Demonstrasi berlanjut, penang-
Yus Wenda masih ditahan hingga berita ini ditulis. Yus Wenda ditahan dengan pasal 351 yakni pasal penganiayaan, meskipun ancaman maksimum pasal tersebut hanya 2 tahun 8 bulan yang berarti seharusnya Yus Wenda berhak untuk tidak ditahan. Sedangkan Steven Itlay dikenakan pasal 106 yakni pasal makar. Pada 12 April 2016, penangkapan kembali terjadi. Menindaklanjuti seruan KNPB Pusat terkait aksi serentak tanggal 13 April 2016, sejumlah kota membagi-bagi selebaran DOK KNPB/ISTIMEWA
Merauke, Wamena, Semarang, dan Manokwari, termasuk Makassar) menggelar demonstrasi besarbesaran. Demonstrasi diadakan untuk mendukung ULMWP agar diakui sebagai anggota penuh MSG, memprotes peringatan 1 Mei 1963 sebagai hari aneksasi Indonesia untuk Papua Barat, dan untuk mendukung Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP forum) di London pada 3 Mei 2016 yang membahas referendum diawasi internasional untuk Papua Barat.
DOK KNPB/ISTIMEWA
Ribuan masa rakyat Papua saat diangkut ke Markas Brimob, Kota Raja, Jayapura, (2/5/16)
kapan pun terus berlanjut. Pada 5 April 2016, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Timika menggelar ibadah damai untuk mendoakan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) agar menerima United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai anggota penuhl MSG. Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa dikutip tabloidjubi.com, Selasa (12/4/2016), menjelaskan, aparat gabungan TNI/Polri membubarkan ibadah. Mereka yang mengikuti ibadah dipukul, ditendang, dan dihantam dengan popor senjata. Sejumlah spanduk, pakaian dan noken disita oleh polisi. Satu anggota TNI menelanjangi anggota KNPB yang berinisial IT. Dua anggota KNPB juga terluka parah dibawa ke rumah sakit. Pada peristiwa ini, 15 anggota KNPB ditangkap. Sebanyak 13 orang kemudian dibebaskan pada keesokan harinya dengan status wajib lapor. Dua lainnya yakni Steven Itlay dan VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
kepada masyarakat. Pembagian selebaran ini justru berujung penangkapan, sebanyak 5 orang ditangkap di Yahukimo dan 10 orang ditangkap di Kaimana. Tanggal, 13 April 2016, KNPB dan Parlemen Rakyat West Papua (PNWP) memediasi rakyat Papua menggelar demonstrasi serentak di seluruh tanah air West Papua. Demonstrasi ini digelar dalam rangka mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG. Sekitar 5.000 rakyat Papua Barat menggelar aksi demonstrasi damai di Jayapura, ibukota Provinsi Papua, tidak termasuk masa aksi di sejumlah kota. Pada aksi demonstrasi 13 April 2016 ini, sebanyak 40 orang ditangkap, antaranya di Timika 13 orang, di Jayapura 11 orang, di Merauke 13 orang, dan di Sorong 3 orang. Demonstrasi masih berlanjut. Pada 2 Mei 2016, KNPB kembali memediasi ribuan rakyat Papua di sejumlah kota di seluruh wilayah West Papua (Jayapura, Sorong,
Markas Brimob, Kota Raja, Jayapura, (2/5/16)
Demonstrasi berakhir dengan penangkapan ribuan orang. LBH Jakarta memverifikasi bahwa sebanyak 1.735 orang secara ilegal ditangkap hanya dalam satu hari pada tanggal 2 Mei 2016. Ditambah dengan penangkapan saat penyebaran selebaran pada 25 April 2016 berjumlah 1.846 orang. Mereka ditangkap secara tidak procedural, tidak sah. “Rinciannya adalah sebagai berikut: 1449 orang di Jayapura, 118 orang di Merauke, 45 orang di Semarang, 42 orang di Makassar, 40 orang di Fakfak , 27 orang di Sorong dan 14 orang di Wamena,” tulis LBH Jakarta. KNPB Pusat melaporkan penangkapan seluruhnya di seluruh West Papua dan luar Papua berjumlah 2.024 Orang. BBH Jakarta menulis, polisi juga menangkap sedikitnya satu anak dan Polisi memukul dan melarang wartawan untuk meliput aksi rakyat Papua yang dimediasi KNPB di Jayapura dan Fakfak.
KNPB NEWS
Page 9
PAPUA HARI INI sebanyak 50 anggota KNPB Sentani ditangkap saat menyebarkan selebaran untuk rencana aksi 31 Mei 2016. Saat mereka dibebaskan, aparat tidak mengembalikan 9 telepon genggam anggota KNPB Sentani yang mereka ambil tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, pada 30 Mei 2016, sejumlah aktivis kembali ditangkap, 3 orang anggota KNPB di Yahukimo dan 51 orang di Wamena. Sesuai rencana, KNPB menggelar demonstrasi pada 31 Mei 2016 dan terjadi penangkapan di sejumlah tempat. Wilayah Sentani 469 orang ditangkap, Wamena 61 orang, Manado 7 orang, dan Gorontalo 6 orang. Tak ada kata menyerah, KNPB kembali serukan demonstrasi di seluruh wilayah West Papua pada tanggal 15 Juni 2016. Seperti biasa, tuntutannya masih sama, referendum untuk West Papua; mendukung ULMWP untuk diterima sebagai anggota penuh MSG; menolak Tim Investigasi pelanggaran HAM bentukan Menkopolhukam; mendukung Tim Pencari Fakta dari PIF untuk mengivestigasi pelanggaran HAM di West Papua; mendesak pembebasan tahanan politik; dan meminta menghentikan teror dan intimidasi wartawan lokal di Papua dan membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua. Selebaran mulai dibagi sejak 10 Juni 2016 dan seperti biasa 31 Aktivis KNPB Wilayah Numbay ditangkap Polisi dari Polresta Kota Jayapura Kota. Sementara, 11 aktivis lainnya ditangkap polisi di Polsek Entrop Jayapura.
Dua hari kemudian, Ketua KNPB Wilayah Nabire dan sekeretarisnya serta Ketua PRD ditangkap di Kantor Porles Nabire saat memasukan Surat Pemberitahuan aksi 15 Juni 2016. Tanggal 15 Juni 2016, seperti biasa, ribuan orang turun ke jalan walaupun Polisi sejak pagi telah kuasai titik-titik kumpul aksi. Penangkapan kembali terjadi dalam jumlah yang banyak. Alan Halitopo, Ketua KNPB Wilayah Sentani melaporkan, 1004 orang ditangkap Polres Sentani dan dipulangkan setelah diperiksa. Kemudian, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ipda Imam Rubianto membantah jumlah aktivis yang ditangkap itu. Ia mengatakan jumlahnya tak sampai 1000 orang. “Sekitar 600 orang yang ditahan dan diperiksa. Sore tadi mereka sudah dipulangkan semua, jam lima sore. HP yang disita juga sudah dikembalikan,” jelas Ipda Iman,tabloidjubi.com, 15 Juni 2016. Mengenai data ini, Cenderawasih Pos merilis, masa yang ditangkap sebanyak 689. Sementara itu, aktivis HAM dari NAbire melaporkan, 1 orang ditangkap di daerah Oyehe Nabire dan diperiksa Polres Nabire. Sumber lain lagi mengatakan, 12 orang di tangkap di tempat terpisah di Nabire. Di Malang, Jawa Timur, 32 mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang dan Surabaya ditangkap polisi dari Polres Malang dan TNI dari Kodam Brawijaya Malang saat menggelar aksi dalam rangka menolak TIM HAM bentukan Jakarta dan sekaligus mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG.
ISTIMEWA
Pada aksi ini (2 Mei 2016), seorang peneliti asing ikut diinterogasi di mobil milik aparat. Tabloidjubi.com, 2 Mei 2016 menulis, Cypri Jehan Paju Dale peneliti dari Bern University di Swiss ditahan polisi Papua, saat berada di lokasi demonstrasi masyarakat Papua di depan gerbang kampus Universitas Cenderawasih. Cypri mengatakan, “Saya menolak banyak pertanyaan kecuali kalau saya ditahan secara resmi. Kemudian mereka bilang ini interogasi biasa saja.” “Saya juga ditanya, apakah anda tahu apa yang mereka lakukan? Lalu saya jawab, itu yang saya mau tahu dan mau saya tulis sehingga saya mengerti,” ujarnya. Keterangan Cypri mengatakan bahwa ia diinterogasi oleh tiga polisi berpakaian biasa dalam mobil Strada hitam.“Mereka mengaku intel Polda Papua,” jelasnya. Delapan hari kemudian, 10 Mei 2016, Kepolisian Resort (Polres) Supiori menangkap aktivis KNPB wilayah Biak, Bastian Mansoben. Ia ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Sekretaris KNPB Pusat, Ones Suhuniap menjelaskan, Bastian Mansoben ditangkap di dalam rumahnya di Supiori. Setelah itu pihak Polres Supiori menggiring ke rumah tahanan negara Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klass II B Biak pada 18 Mei 2016. Aksi berlanjut, KNPB menyerukan demonstrasi serentak pada 31 Mei 2016. Untuk aksi dimaksud, KNPB di tiap wilayah membagi-bagi selebaran dan penangkapan terjadi sejak saat itu. Pada, 28 Mei 2016,
KNPB saat membacakan pernyataan sikap politik.
DOK KNPB/ISTIMEWA
Page 10
DOK KNPB/ISTIMEWA
KNPB NEWS
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
Di Sentani, seorang anggota KNPB, Anton Hubusa (23th) mengaku diculik dan diikat oleh lima lelaki berpakaian preman dan dibawa dengan Strada dari titik aksi dan ia melompat dari mobil. Seorang warga negara asing (WNA) bernama Andreu Arino I Prats ikut ditangkap pada aksi tanggal 15 Juni ini. Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin, SH mengatakan WNA tersebut bernama Andreu Arino I Prats, berkewarganegaraan Spanyol, 28. Ia adalah mahasiswa di Fisica University of Barcelona Dua wartawan tabloidjubi.com, Benny Mawel dan Zely Ariane juga ikut diperingatkan Wakapolres Jayapura, Kompol Arnold Tata, agar berkoordinasi dengan Humas Polres terlebih dahulu sebelum melakukan peliputan aksi rakyat West Papua. Keduanya mengambil foto kebutuhan pemberitaan, lalu mengikuti massa aksi yang ditangkap dan dibawa ke Polres Jayapura. Penangkapan Ilegal LBH mengatakan, semua penangkapan ini dilakukan illegal
JUBI/VICTOR M AMBOR
PAPUA HARI INI
Kelompok masyarakat sipil dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, gerakan sosial, gerakan perempuan dan kaum miskin kota saat melakukan siaran pers mendukung hak atas kebebasan berekspresi rakyat Papua di Jakarta, Selasa (12/4/2016).
dan di luar prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Polisi melanggar Konstitusi Indonesia Pasal 28E (2), Pasal 28G (1) dan (2), Pasal 28I (1), (2), (3), (4) dan (5) Tentang Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan dari Penyiksaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; pasukan keamanan memblokir dan membubarkan
demonstrasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan untuk Berpendapat dan Ekspresikan hadapan Umum di Pasal 2, 5 dan 7. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan, Layanan, Keamanan, dan Penanganan Penyampaian Pendapat, Pasal 3, 5, 9, 26, 27 dan 28; karena tindakan polisi tidak proporsional dan profesional dalam menangani demonstrasi mengakibatkan ribuan penangkapan melanggar hukum. KUHP pasal 351 tentang penganiayaan, pemukulan terhadap wartawan dan tahanan di Jayapura dan Fakfak. Ini bukan aksi pertama kali, bukan juga penangkapan pertama. Kami ditangkap, dibunuh dan dipukul dan dipenjara sejak 1969 tetapi tak pernah menyerah. Kami akan terus melawan sampai akhir merdeka. ***
ISTIMEWA
“Kami, KNPB, bersama rakyat West Papua akan terus melawan sampai Papua Merdeka. Jadi, MAU LARANG, MAU TANGKAP, MAU TEMBAK, SILAHKAN! KNPB TETAP LAWAN!
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KNPB NEWS
Page 11
PAPUA HARI INI
Disadur dari www. indoprogress.com, 14 June 2016
PADA Maret 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Padjaitan, menyelesaikan setumpuk pelanggaran HAM di Papua dalam waktu 1 tahun. Sebuah perintah yang spektakuler: satu tahun untuk ‘selesaikan’ ratusan ribu pusara korban pelanggaran HAM dari sedikitnya 44 operasi militer di Papua sejak 1963. Tampaknya Jokowi tidak tahu bahwa mayoritas pusara itu tidak bernama, peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sebagian kecil saja menjadi berkas yang ditumpuktumpuk di KOMNAS HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi HAM PBB, UNI Eropa dan kedutaan-kedutaan besar. Dan sekarang sebagian kecil berkas itu pun tidak coba dicari baikbaik dan dipelajari kembali. Menkopolkam mengambil langkah “paket combo” dengan mengumpulkan orang-orang yang bisa memberi dia langsung paket data, analisa dan kesimpulan, dalam waktu tidak lebih dari tiga hari. Begini kira-kira ceritanya. Menu Pelanggaran HAM Papua Setelah instruksi Presiden, Luhut segera bergerak dan membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat pada 15 Mei 2016. Tugasnya menghimpun data, informasi, analisa, dan melaporkannya pada Menkopolkam untuk diteruskan pada Presiden. Tim bekerja sampai Oktober 2016. Terdapat sekitar 30-an anggota tim, yang terdiri dari Jajaran Menkopolhukam dan Dirjen HAM, Page 12
KNPB NEWS
Ketua Komnas HAM, JAM Pidsus, Ahli Hukum Pidana, Staf Ahli KABIN, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih, Kapolda Papua Barat, Kejagung, dan beberapa tokoh Papua, termasuk Matius Murib, Marinus Yaung, dan Lien Moloali. Nama-nama yang terakhir ini tampak terlibat aktif dalam sejumlah pertemuan di Jayapura, Jakarta dan Australia. Dari seminar di sebuah hotel di Jayapura, melalui sejumlah pertemuan tertutup, tim ini menjaring 16 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih mendapat jatah menyelesaikan empat kasus dugaan pelanggaran HAM, yakni kasus hilangnya Aristoteles Masoka (10 November 2001), tewasnya aktivis Opinus Tabuni (8 Agustus 2008), kasus penangkapan Yawan Wayeni (3 Agustus 2009), serta kasus Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011). Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat, mengatakan pihaknya mendapat wewenang menyelesaikan pelanggaran HAM berat Wasior (2001) dan Wamena (2003), Kasus Paniai (Desember 2014), dan satu lagi bersifat usulan yakni kasus Biak berdarah (Juli 1998). Penanganan ini ternyata, akan berlandasakan UU Nomor 27 Tahun 1999 (tentang Perubahan KUHP terkait Kejahatan terhadap Keamanan Negara) dan TAP MPRS Nomor 66 Tahun 2003. Artinya, kerangka hukum yang akan digunakan adalah kriminal dan bukan kerangka HAM, sesuai UU HAM 39/1999 dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Bagi negeri di mana perjuangan penegakan HAM semakin lama se-
makin jauh dari tercapai, keinginan untuk memfokuskan terobosan pada penyelesaian satu kasus terlebih dahulu, begitu besar. Bukannya salah, tetapi hampir mustahil bisa terjadi untuk konteks sejarah Papua. Berbagai kasus pelanggaran HAM begitu struktural karena berkaitan erat dengan perjuangan Papua Merdeka. Mengisolasi satu kasus dari yang lainnya secara langsung merugikan perjuangan untuk keadilan HAM di Papua. Agus Kossay, Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dalam pernyataan bersama menolak Tim Bentukan Jakarta (9/6/2016), mengatakan: “Persoalan HAM Papua selalu saja dilihat hanya dari orang-orang yang mati dibunuh, kenapa penyebab pembunuhannya, yaitu status politik Papua sejak 1963, tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM?” Ada Apa di Balik Tim Luhut? Melalui tim ini, Luhut sekaligus mendeklarasikan penolakannya atas campur tangan pihak lain, termasuk Pacific Islands Forum (PIF) dalam penyelesaian HAM Papua. Terakhir, Matius Murib, Marinus Yaung, dan Lien Moloali dilibatkan ke Australia bersama Menkopolhukam untuk menyatakan penolakannya secara langsung kepada Pemerintah Australia. Walaupun Luhut telah membagibagi tugas, Komnas HAM seperti dirilis Media Indonesia, Minggu (12/6/16), telah menggelar Sidang Paripurna pada 23 Mei 2016. Sidang itu memutuskan bahwa Komnas HAM tidak boleh menjadi bagian dari Pemerintah untuk masuk dalam penyelesaian HAM Papua. Hal itu dikonfirmasi pula oleh Natalius Pigai. VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
PAPUA HARI INI Di Australia, kelompok Luhut, Matius Murib, Marinus Yaung, dan Lien Moloali disambut aksi Bintang Kejora oleh aktivis West Papua. Aktivis di Australia menilai, apa yang dilakukan Luhut ini sebenarnya upaya untuk menghalangi tim pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF) yang sudah mengirim surat ke Presiden agar diizinkan berkunjung ke West Papua. Juga, sebagai upaya untuk membantah laporan genosida di West Papua oleh gereja di Australia belum lama ini. Menurut Hendardi di suaramerdeka.com, Senin, 13 Juni 2016, upaya Tim Luhut ini dinilai pragmatis. Yang dilakukan hanya untuk mengubur aspirasi korban yang selama ini meminta agar kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan secara berkeadilan. Hal itu dilakukan, karena Jokowi tidak mampu memerintahkan Jaksa Agung tunduk pada UU 26/2000 untuk menegakkan proses hukum dan/atau rekonsiliasi akuntabel. Sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), wadah politik Papua Merdeka yang berstatus observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam pernyataan bersama pada 9 Juni 2016 menegaskan penolakan mereka terhadap Tim Luhut. Mereka menilai, Tim ini hanyalah upaya menggagalkan diplomasi ULMWP dan menghambat tim pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF). Dalam rilisnya, Tim ULMWP mengatakan, “Tim ini hanya tipu muslihat Jakarta untuk menghindari pertanyaan masyarakat Internasional dalam pelaksaan Universal Periodic Review (UPR) di dewan HAM PBB dan juga mengalihkan opini dan menghindari pertanyaan negaranegara yang tergabung dalam Pasific Islands Forum.” Sem Awom dari Tim ULMWP dalam negeri mengatakan, rakyat Papua tidak akan pernah percaya kerja tim bentukan Jakarta ini. Karena, proses pendataan kasus HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tim bentukan Luhut hanya VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
ISTIMEWA
menyimpulkan 14 kasus dari sejumlah kasus yang tertumpuk di Papua. Teko Kogoya, ketua Forum Independen Mahasiswa (FIM), juga mengatakan pembentukan dan kerja tim ini sebenarnya penghinaan terhadap orang Papua sebagai korban. “Jakarta adalah Pelaku, dan Papua itu korban. Orang Papua tidak boleh terjebak dengan tipu muslihat Jakarta lagi,” ungkapnya tegas. Simeon Alua, juru bicara Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mengatakan, penyelesaian konflik Papua tidak bisa dengan jalan kucing-kucingan. Penyelesaian kasus Papua harus melalui proses yang benar dan sesuai mekanisme Internasional yang menghargai martabat manusia, yang pernah dilecehkan demi kepentingan Amerika dan Indonesia. “Akar masalah Papua ini masalah Politik. New York Agreement, Roma Agreement yang mengatur soal Pepera tidak pernah melibatkan orang Papua. Puncaknya adalah pelaksanaan Pepera 1969. Karena itulah proses penyelesaian pun harus melalui jalur politik,” tegasnya. Penolakan juga datang dari sejumlah aktivis perempuan pembela HAM Papua, dalam konferensi pers, Jumat (10/6/2016) di Kantor Elsham, Jayapura. Solidaritas Perempuan menyatakan Tim bentukan Luhut Pandjaitan itu bukanlah aspirasi dan representasi rakyat Papua. “Kami ini bekerja menangani korban dan persoalan HAM Papua sejak 1963, kami
semua berlatar belakang aktivis HAM, kami menolak tim bentukan yang tidak representatif itu”, ujar Zandra Mambrasar dalam siaran pers tersebut dikutip Tabloidjubi.com, Jumat (10/6/2016). Menurut Zandra, “Sudah ada Komnas HAM yang bekerja berdasarkan UU HAM 39/1999 dan UU Pengadilan HAM 26/2000, ada apa dengan semua ini kalau bukan dibuat hanya untuk kepentingan politik sesaat Indonesia saja.” Frederika Korain, salah satu aktivis HAM Perempuan Papua yang juga seorang pengacara dan anggota Tim Adhoc Komnas HAM untuk Kasus Paniai, dalam pertemuan itu menyatakan, tim Luhut dengan melibatkan tiga orang Papua itu hanya untuk rekayasa belaka, tidak mencerminkan niat baik untuk menyelesaikan semua persoalan di tanah Papua. “Kami mendesak tim pencari fakta dari PIF segera datang melakukan tugasnya di Papua untuk penegakkan nilai-nilai kemanusiaan.” Sementara Bernadetha, aktivis perempuan lain yang sudah lebih 15 tahun menjadi pegiat HAM Papua menuturkan, “Rahim kami bumi Papua ini sudah rusak, sudah terkoyak akibat kepentingan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak dan juga investasi yang terjadi di atas tanah ini.Tingkat ketidakpercayaan kami tiap hari kian menajam,” tutupnya dikutip Tabloidjubi.com, Jumat (10/6/2016). Bersambung ke halaman …. KNPB NEWS
23
Page 13
PAPUA HARI INI GENOSIDA
Model Pembunuhan Baru, Mutilasi dan Tabrak Lari
D
irektur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, Ferry Marisan dikutip Tabloidjubi.com, Selasa (24/05/2016), menghimbau kepada semua orang asli Papua agar waspada ketika meninggalkan rumah. ELSHAM ini menilai, situasi Papua sudah mulai tidak aman. “Saya himbau kepada aktivis HAM, aktivis Politik, Pemuda gereja, aktivis perempuan, tokoh Pemuda, masyarakat, harus berhati-hati dalam situasi ini,” ungkap Marisan. Pihaknya sudah mendapat informasi bahwa saat ini sudah banyak wajah baru masuk ke Papua. “Mereka itu berkeliaran di Papua, terutama di kota-kota. Kehadiran wajah baru itu benar atau tidak, yang jelas ada ancaman bagi orang Papua,” kata dia. “Mereka membawa rencana buruk. Targetnya aktivis Papua. Saya dengar itu dua Minggu sebelum Robert Jitmau (dosen UNCEN dan Sekretaris SOLPAP) dibunuh,” ungkapnya. KNPB NEWS menghimpun data dari berbagai sumber tentang ancaman ini. Ancaman ini sudah mulai terjadi secara masif, terstruktur dan sistematis sejak Januari 2016. Mutilasi dan tabrak lari tak banyak diberitakan. Juga, tak terdata semua. Beberapa data di atas terkumpul karena sempat diberitakan media dan dihimpun oleh anggota KNPB tiap wilayah. Karenanya,Direktur ELSHAM, Ferry Marisan beralasan. “Semua ini bagian dari teror. Pelaku ingin kontrol psikologi orang Page 14
KNPB NEWS
Kolonial Indonesia terus melancarkan genosida terhadap rakyat West Papua dengan model pembunuhan baru: mutilasi dan tabrak lari. Model pembunuhan baru dilakukan agar pelaku tidak terdeteksi sehingga menyulitkan investigasi. Mereka membunuh dengan cara ini agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). DATA GENOSIDA MODEL BARU PER 6 JANUARI - 7 JUNI 2016 DI WEST PAPUA TANGGAL 6/01/2016
TEMPAT Manokwari
KORBAN Viktor Ariks
KERJA -
KET. Tewas
SUMBER cahayapapua.com
14/02/2016
Timika
Belum Diketahui
-
Tewas
News.okezone.com
29/02/2016
Jayapura
Belum Diketahui
-
Tewas
sindonews.com
7/03/2016
Jayapura
Berto
-
Tewas
okezone.com
14/03/2016
Nabire
Y. Kedeikoto
Petani
Hidup
KNPB
8/04/2016
Tolikara
Dekimus Wanimbo
PNS
Tewas
Jawapos.com
10/04/2016 10/04/2016
Nabire Sorong
Belum Diketahui Jonliston S
PNS
Tewas Tewas
KNPB Radarsorong.com
21/04/2016
Nabire
Belum Diketahui
-
Tewas
KNPB
26/04/2016
Sorong
Belum Diketahui
-
Tewas
okezone.com
8/05/2016
Sorong
Belum Diketahui
-
Tewas
KNPB
9/05/2016
Sorong
Belum Diketahui
-
Tewas
Sorongtimes.com
10/05/2016.
Sorong
Belum Diketahui
-
Tewas
Radarsorong.com
13/05/2016
Jayapura
Aneneas
KNPB
Hidup
KNPB
17/05/2016
Sentani
Etefanus Heselo
Pendeta
Tewas
KNPB
20/05/2016 20/05/2016
Jayapura Jayapura
Robert Jitmau Melianus Diwitouw
Dosen Mhswa
Tewas Hidup
Tabloidjubi.com Tabloidjubi.com
21/05/2016
Sorong
Arba
-
Tewas
KNPB
21/05/2016
Wamena
Belum Diketahui
-
Tewas
KNPB
23/05/2016
Nabire
Yanto Pigome
Pemuda
Hidup
Swarapapua.com
23/05/2016
Nabire
Hendrikus Semu
Pemuda
Hidup
Swarapapua.com
26/05/2016
Nabire
Jekson Gobai
Pemuda
Hidup
KNPB
6/06/2016
Nabire
Belum Diketahui
Pemuda
Tewas
KNPB Nabire
7/06/2016
Jayapura
Jefri Nawipa
-
Tewas
Tabloidjubi.com
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
PAPUA HARI INI Papua, terutama menjelang sidang Melanesia Spearhead Group (MSG) yang akan menentukan Papua menjadi anggota MSG atau tidak,” kata Ferry dikutip Tabloidjubi.com. Mario Yumte, aktivis Politik di Sorong, juga menilai ini adalah konsekuensi dari keberhasilan politik orang Papua. “Ancaman itu tidak perlu Kita takuti tetapi kita waspadai,” harapnya. Kata dia, ancaman ataupun terror itu tidak akan membatasi perlawanan damai. Perlawanan itu akan berhenti bersamaan dengan mengusir kolonial Indonesia. “Kita lawan sampai Papua merdeka,” tegasnya. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai ancaman ini dilakukan agar pelaku tidak terdeteksi sehingga menyulitkan investigasi dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Inilah kondisi hari ini di Papua. Waktu lalu, mereka habisi kita dengan operasi militer. Kini, mereka ubah modusnya. Modus ini dilakukan seiring dengan perkembangan perjuangan kita di luar negeri. Rakyat harus terus rapatkan barisan perlawanan. Kita diam, kita habis. Kita dihabisi karena melawan lebih terhormat. Terus rapatkan barisan perlawanan damai untuk akhiri. ***
LAKUKAN 6 HAL INI SEKARANG, JIKA INGIN MELIHAT PEMBEBASAN BANGSAMU SATU: Anda berhenti munum minuman keras dan terlibat dengan obatobatan terlarang. Dua barang ini akan membuat Anda kehilangan kontrol atas diri Anda sendiri. Musuh akan memanfaatkan kondisi ini untuk membunuh Anda lalu dibuang di kali atau di sungai. DUA: Ketika Anda meninggalkan atau keluar rumah Anda, selalu membawa ponsel/handphone Anda. Jika Anda merasa keadaan tidak aman atau ada ancaman atau ada orang-orang mencurigakan segera kontak keluarga Anda. Memberitahu mereka lokasi tempat anda berada. Usahakan handphone Anda selalu memiliki pulsa yang cukup. TIGA: Jangan pergi sendiri. Meminta anggota keluarga untuk menemani Anda jika Anda akan keluar di malam hari. Lebih baik keluar lebih dari 3 orang atau kelompok dan kembali bersama-sama ke rumah. EMPAT: Selalu harus analisis kondisi dan situasi saat ini di mana Anda tinggal/berada. Jika Anda merasa tidak aman untuk pergi keluar, jangan memaksa diri untuk pergi. Kebanyakan orang sudah tahu keadaan tidak aman tetapi memaksakan diri keluar. Mereka berpikir bahwa itu akan terjadi kepada orang lain tetapi tidak untuk dia. LIMA: Lakukan semua aktivitas di siang hari. Jangan pergi keluar larut malam untuk mencari rokok atau bir (miras) atau mencari makanan, karena Anda hanya mencari masalah. KEENAM: Hal yang paling penting adalah berdoa pada pagi hari, setelah bangun, sebelum semua kegiatan dimulai. Keadaan seperti ini hanya melalui Roh Allah akan mengatasi bahaya dan ancaman terhadap hidup Anda. Ikuti aturan ini dan Anda akan hidup cukup lama untuk melihat Pembebasan West Papua! Tuhan memberkati kita semua! Silahkan bagikan pesan ini kepada semua orang Papua baik di sekolah, kampus, gereja, masjid, pasar dan di mana saja.
DOK KNPB/ISTIMEWA
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KNPB NEWS
Page 15
PAPUA HARI INI
Kolonial Indonesia Lancarkan Operasi Cyber Rakyat West Papua menyaksikan media-media mainstream memberitakan Papua secara diskriminatif dan rasis dengan menempatkan perspektif otoritas sipil (pemerintah) maupun otoritas keamanan (Polisi dan TNI); Rakyat West Papua dipertontonkan dengan dokumen Kopassus yang jelas-jelas merekrut sejumlah wartawan menjadi agennya; Kolonial Indonesia melarang wartawan asing liput West Papua sejak tahun 1969; dan rakyat West Papua mengalami operasi cyber mahadasyat: memutarbalikan fakta di internet melalui website-website yang tak jelas alamat dan susunan redaksinya serta media sosial palsu. Rakyat West Papua sadar, semua ini, kau, kolonial Indonesia lakukan agar perlawanan rakyat tidak terpublikasi secara meluas, tidak dikenal dunia, serta sejarah masa lalu West Papua, realitas hari ini di West Papua dan masa depan West Papua ingin kau kubur dalam-dalam. Kau ingin isolasi.
P
asal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers mengatakan fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pasal 6 UU Pers menulis nasional punya kewajiban memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Pers harus bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan netral dan tanpa prasangka. Pers harus memandang diri sebagai wakil dari publik dan menjadi cerminan suara rakyat di mana wartawan bertugas. Prinsip kebenaran dan keadilan merupakan dua prinsip utama yang wajib dijaga seorang jurnalis. Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam “The Elements of Journalism” Page 16
KNPB NEWS
DOK KNPB/ISTIMEWA
Tapi, catat dan camkanlah bahwa perjuangan rakyat West Papua kini berada pada zaman yang berbeda dan generasi yang berbeda. Kita berada di abad 21, di zaman serba maju dan terbuka. Rakyat West Papua terus akan melancarkan perlawanan dan mempublikasikannya sendiri dengan cara mereka kepada dunia. Karena, dunia tidak sekecil kamar mandi.
mengatakan, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat, inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi, para wartawan harus independen, wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan, jurnalisme harus menyediakan forum untuk
kritik dan komentar public. Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan, wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif, dan wartawan itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya. Itu teorinya, tetapi bagaimana Papua hari ini, apa yang kita saksikan? PEMBERITAAN DISKRIMINATIFDAN RASIS, hari ini, pemberitaan berbagai kasus kekerasan di Papua mengabaikan croschek pada pihakpihak yang menjadi saksi. Sumbernya satu, Polisi. Bahkan, dalam sejumlah konteks justru menyudutkan rakyat Papua dengan label kriminal dan teroris. Dalam kasus teror dan kekerasan yang terjadi belakangan ini, wartawan hanya menunggu informasi dari pihak polisi atau TNI.
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
Tidak dilakukan verifikasi pada pihak -pihak yang dituduh sebagai pelaku kekerasan yang notebene adalah orang Papua. Mereka dengan sengaja tidak mencari informasi pembanding untuk mengetahui kebenaran peristiwa yang sesungguhnya. Kewajiban jurnalisme dan loyalitasnya pada rakyat tidak berjalan, hati nurani mati. Media-media mainstream yang seringkali mendiskriminasi, mengkriminalisasi, dan rasis dalam pemberitaan soal Papua adalah news.viva.co.id, okezone.com, antara.com, mediaindonesia.com,detik.com, bintangpapua.com, cenderawasihpos.com, suluhpapua.com, dan sejumlah media lainnya. Pimpinan Umum, Tabloid Jubi Online dan Harian Koran Jubi Papua dan Mantan Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Victor Mambor belum lama ini ikut mengakui. Kata dia, dalam sejumlah pemberitaan di media-media di Papua maupun media nasional, korban kekerasan jarang mendapatkan porsi memadai dalam pemberitaan. Meski demikian, kita dia, kita memahami juga posisi seorang jurnalis pada media massa tempat dia bekerja. Karena terkadang, nurani seorang jurnalis tidak sama dengan kebijakan redaksinya. "Seorang jurnalis, bisa saja membuat berita yang berimbang dengan perspektif yang berimbang pula. Namun terkadang, pemberitaan model begini mental di redaksinya karena ada kepentingan lain." kata Mambor. Tak hanya diskriminasi, media mainstream seringkali rasis dalam pemberitaan tentang Papua. Victor Mambor seperti dikutip, indoprogress.com, 1 June 2015, menulis, rasisme struktural yang dipompa oleh media massa juga berlangsung di Papua. Pada Rabu 27 Mei 2015, misalnya, Pemberitaan Kantor Berita Antara berjudul “Pangdam berupaya bebaskan anggota TNI yang disandera” yang ditulis oleh Evarukdijati yang kemudian dikutip merdeka.com dengan judul berita “Kelompok VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
Dok:KNPB/IST
PAPUA HARI INI
DOK ISTIMEWA
bersenjata sebut 2 TNI yang ditangkap sudah dimasak” adalah tidak etis dan menebarkan opini rasis. “Berita tersebut, sangat menyesatkan dan menyebarkan opini rasis terhadap orang asli Papua. Berita ini telah menggiring opini publik pada praktek kanibalisme yang menempatkan Orang Asli Papua sebagai komunitas yang sangat rendah kebudayaan dan akal budinya, seperti ditunjukkan oleh beberapa laman situs online, antara lain bersamadakwah.com, beritacenter.com, jakartagreater.com, wartapriangan.com, dan pojoksatu.id.” tulis Victor Mambor di indoprogress.com, edisi, 1 Juni 2015. “Pemberitaan selanjutnya yang disiarkan oleh Kantor Berita Antara pada tanggal 28 Mei 2015 yang berjudul “Panglima TNI bantah dua prajurit disandera”, semestinya secara otomatis mengonfirmasi bahwa berita pertama yang ditayangkan sebagai berita yang tidak valid dan tidak akurat,” tulisnya. Ketua Umum Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) Papua, Dr. Benny Giay menilai diskriminasi dan rasisme dalam pemberitaan soal Papua bukanlah hal baru. "Saya kira pemberitaan media dalam sejarah masyarakat/negara totaliter dan represif memang
mewajibkan para pemilik media untuk tunduk. Mereka, para pengelola media atau wartawan yang menulis berita dari sudut pandang masyarakat yang dikorbankan oleh regim totaliter dan represif dianggap mencari masalah,” katanya. “Yang dilakukan wartawan Indonesia di Papua pernah dilakukan wartawan di Afrika Selama Era Apartheid,” kata Benny dikutip, tabloidjubi.com, 26 Juni 2012. Meski demikian, kita memahami juga posisi seorang jurnalis pada media massa tempat dia bekerja. Karena terkadang, nurani seorang jurnalis tidak sama dengan kebijakan redaksinya. Jurnalis bisa saja membuat berita yang berimbang dengan perspektif yang berimbang pula tetapi bisa saja redakturnya tunduk di bawah tekanan. WARTAWAN AGEN, masih ingat, tahun 2012, nama 11 wartawan media massa yang bertugas di Papua terdapat dalam dokumen Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih sebagai agen TNI. Mereka adalah M Imran (Kontributor TV One), Robert Vanwi (Suara Pembaruan), Aman Hasibuan (Bisnis Papua dan Radio Elshinta), Alfius (Pasifik Pos), Rio (Radio RPD Enarotali), Agus Suroto (Metro TV), Evarianus M Supar (Timika Pos), Anis KNPB NEWS
Page 17
(Kontributor SCTV Mimika), Odi (RRI Sorong, Ketua PWI Sorong), Jefry (Radar Sorong), dan Angelberta Sinaga (Pemred Pasifik Pos). Dua bulan kemudian, Agustus tahun 2012, pesan singkat di handphone (SMS) beredar lagi bahwa empat wartawan di Papua terlibat menjadi agen militer. Mereka adalah Riri (Kontributor Radio KBR68H di Jayapura), Tety Sanda (Papua Barat TV), Franky Felle (Pacific Post), Dani (RRI Jayapura), Gonzales (Meruke Post), Eduard (RRI Merauke), Gosti (wartawan di kotaraja), dan Angelebrtha Sinaga (Pemred Pacific Post). Wartawan itu profesi. Ada kode etik dan prinsip yang mengatur kerja mereka. Mereka bekerja demi kepentingan publik, berdasarkan UU Pers, wartawan tidak bekerja atau memihak kepentingan manapun termasuk Pemred media sekalipun. Tetapi, wartawan juga manusia biasa yang tak bisa menolak godaan. Jika dokumen ini benar, mereka khianati hati nurani mereka sendiri. Mereka tak patuh pada kode etik dan prinsip jurnalisme. Godaan lebih kuat dari hati nurani. Tetapi, jika tidak benar, ada orang-orang yang ingin mengganggu psikis dari wartawan lain yang bekerja dengan jujur di Papua. Ada pihak-pihak yang dengan sengaja memancing kemarahan rakyat Papua kepada para wartawan tersebut dan kemudian para wartawan itu tak meliput aktivitas perjuangan rakyat Papua. Tak heran, aktivitas sejumlah jurnalis memang sering kita saksikan aneh. Mulai dari makan bersama di kediaman militer, dibiayai ke manamana oleh militer, hingga liputanliputan-liputan yang seakan-akan menjadi humas militer. Tanda lain yang tidak masuk akal adalah wartwan radio yang ke mana-mana dalam liputan membawa kamera dan suka sekali cepret-cepret pada jumpa pers maupun pada aksi rakyat. Bukannya senjata wartawan radio adalah recorder? LARANGAN WARTAWAN ASING, Indonesia melarang asing liput Papua sejak tahun 1969, saat Penentuan Pendapat Rakyat Page 18
KNPB NEWS
BBC
PAPUA HARI INI
Jurnalis Prancis, Marie Valentine dan Thomas Dandois, usai vonis penjara di PN Jayapura, Jumat, 24 Oktober 2014
(PEPERA) dimanipulasi. Jika, ada satu dua jurnalis yang datang meliput proses izinnya memakan waktu lebih dari satu tahun dan dimatamatai oleh intelijen Indonesia. Sejumlah wartawan asing menyerah pada proses izin yang lama dan harus melalui sejumlah kementerian. Ini berbeda dengan wartawan asing meliput Sumatera, meliput Yogyakarta dan kota lainnya di Indonesia. Kondisi ini membuat, sejumlah wartawan asing penasaran, ada apa di Papua? Mereka datang dengan visa turis menaikan sejumlah laporan soal Papua. Terakhir, dua jurnalis asal Perancis, Marie Valentine Louise Bourrat dan Thomas Charles Dandois ditangkap saat melakukan peliputan di Papua. Mereka akhirnya divonis hukuman dua bulan penjara 15 hari dan denda Rp 2 juta rupiah oleh majelis hakim di Pengadilan Jayapura, Papua, 24 Oktober 2014. Kondisi ini membuat Indonesia mendapatkan tekanan internasional agar membuka akses media ke Papua. Baru pada Mei 2015, Presiden Indonesia menyatakan, pers asing dibuka untuk Papua. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno saat itu mengatakan ada ada syaratnya, di antaranya izin dan proses screening dari aparat keamanan, dilarang membuat berita fitnah, menjelekan Indonesia di dunia internasional,
serta menyebarkan berita berlebihan tentang gerakan separatism. Itu artinya, izin liput Papua hanya terjadi di atas kertas. Yang di bawah, clearing house-nya tidak dibubarkan. Polisi dan militer tetap melakukan pengawasan. Hingga hari ini wartawan asing masih tidak bisa meliput Papua. Pernyataan Presiden Joko Widodo sebenarnya hanya untuk merdam desakan internasional. Kita telah melihat, sebenarnya, hal seperti ini dilakukan juga untuk Timor-Timur. Tetapi, tidak mungkin menutup informasi di sebuah wilayah yang sedang mendapat sorotan dunia seperti Papua Barat saat ini. OPERASI CYBER, Sekertaris Pusat KNPB, Ones Suhuniap mengatakan, saat ini banyak media online bermunculan untuk mengacaukan perjuangan rakyat West Papua. Mereka tidak hanya membuat blog dan wodpress tetapi juga sejumlah website tak jelas kantor dan redaksinya. “Media-media ini merekayasa berita, putar balik fakta, dan provokasi untuk mengadu domba sesama pejuang Papua,” katanya. “Ada akun palsu facebook, twitter palsu, youtube, ficker dan lainnya. Mereka menyamar pakai nama dan marga orang asli Papua, mereka ingin adu domba antara orang Papua. Sejumlah website yang sempat terdata disajikan pada halaman berikut ini.
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
PAPUA HARI INI WEBSITE TIDAK JELAS
Net-s e
curity
.org
harianpapua.com www.facta-news.co papuanews.id zonadamai.com, jaringpapuadamai.wordpress.com salampapua.com mediapapua89.wordpress.com papuaplus.com westpapuafree.wordpress.com mediapapua.wordpress.com freewestpapua.wordpress.com kabarpapua.net kabarpapua.wordpress.com papuastory.wordpress.com papua.us suarapapua.org nabire.net centraldemokrasi.com zonadamai.wordpress.com hingga sejumlah nama di kompasiana serta masih banyak lagi.
FACEBOOK TIDAK JELAS Taufik Hidayat Andy Eko C Bambang Purwanto Regina Eva Rimba Raya Kopassus Anggit Prawira Putra Homo Dominggus Pigome Ariezt Day Pandu Rio Arsetho Gub Arson Sapta Muhammad Andry Evav Ken Bayu Achmad David Oktoviannus Kegiye dan masih banyak lagi dan mereka menggunakan nama dan marga orang Papua. “Mereka sebarkan dokumen palsu, putar balikan fakta dan lainnya agar bermusuhan antara orang Papua, khususnya para aktivis. Tapi, kami sudah tahu semua. Kalau dulu boleh, sekarang kami sudah sadar,” katanya. Mereka berupaya agar kebohongan otoritas sipil maupun otoritas keamanan tentang Papua lewat media mainstream bisa dipatahkan melalui media sosial.
RAKYAT BERITAKAN SENDIRI, upaya mengisolasi Papua dan penciptaan konflik di Papua telah berlangsung lama secara masif, sistematis dan terstruktur. Tetapi, apakah perjuangan rakyat Papua berhenti karenanya? Apakah rakyat Papua sulit publikasikan apa yang mereka alami dan perjuangkan? TIDAK! Catat dan camkanlah bahwa perjuangan rakyat Papua kini berada di zaman yang berbeda dan generasi yang berbeda. Kami berada di abad 21, di zaman serba maju dan terbuka. Rakyat Papua di zaman ini adalah rakyat yang sadar akan kekejaman di masa lalu, mengerti realitas penjajahan saat ini dan memandang keselamatan tanpa kolonial Indonesia di masa depan. Karenanya, jika media kolonial dan wartawan kolonial tak liput Papua, mereka akan liput, tulis dan publikasi dengan cara mereka
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
sendiri seiring dengan kemajuan zaman kepada dunia. Rakyat yang melawan kolonial saat ini adalah rakyat yang sadar akan informasi dan teknologi. Rakyat yang mengerti kepada siapa dan kepada informasi apa mereka percayai. Jika, media dan pers kolonial tidak terlalu baik untuk melihat dan mempublikasi West Papua secara obyektif, dunia tidak terlalu kecil. Jika anda, kolonial Indonesia merasa penciptaan konflik horizontal melalui propaganda media adalah cara tepat hambat perjuangan, tetapi ingatlah, rakyat telah dewasa dalam perjuangan ini. Jadi, apapun, bagaimana pun cara kalian untuk halangi perjuangan ini, tak akan sukses. Rakyat Papua hari ini adalah rakyat sudah anda didik sendiri untuk mengerti siapa kau sebenarnya dan karenanya mereka terus maju ke depan untuk mengakhiri!. *** KNPB NEWS
Page 19
KOLONIALISME
Penjajahan Lewat Pembangunan di Papua
Untuk siapa dan untuk apa sebenarnya pembangunan di Tanah Papua? Disadur dari rappler.com
Pembangunan terus menjadi mantra utama pemerintah Indonesia di Papua. Setelah Unit Percepatan dan Perluasan Pembangunan (UP4B) yang dimulai pada 2011 bubar tanpa evaluasi publik, kini pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo melancarkan babak baru percepatan dan perluasan pembangunan di Papua dengan berporos pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri baru di seluruh pelosok Papua. Tol laut, jalan trans-Papua, pelabuhan-pelabuhan, bahkan kereta api yang menghubungkan kawasan industri tambang, kayu, dan perkebunan menjadi agenda utama pemerintahan Jokowi. Desakan untuk dialog menyeluruh tidak digubris. Presiden menegaskan, “Politik kita di Papua, politik pembangunan, politik kesejahteraan”. Ketika ditanya, “Anda tidak akan membicarakan masalah yang lalu? Masalah yang dialami rakyat Papua?”, Presiden mengatakan, “Tutup. Kita harus membuka lembaran baru. Kita harus menatap ke depan.” Berbagai cara pun dilakukan untuk memuluskan gerak pembangunan itu. "Pemerintah menggunakan pendekatan antropologi sosial,” kata Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan. “Papua dibagi menjadi tujuh wilayah adat, sesuai suku besar yang ada di sana.” Entah apa yang dimengerti mantan prajurit Koppasus itu tentang antropologi sosial. Yang jelas memang antropologi sudah sejak lama dipakai oleh kekuasaan kolonial, bukan saja Page 20
KNPB NEWS
ISTIMEWA
Published 8:00 AM, May 23, 2016
untuk memahami masyarakat setempat dan mengakomodasi aspirasi mereka, tetapi untuk memuluskan laju pembangunan seperti dikehendaki oleh para perencananya dengan mengontrol masyarakat pemilik sumber daya alam dan melemahkan perlawanan mereka. Namun, dewasa ini ilmu antropologi sosial yang sama lah yang juga menjadi alat bantu yang efektif untuk membongkar tipu daya pembangunan. Antropologi sosial juga dipakai oleh pemikir dan aktivis kritis-emansipatif untuk mencari alternatif atas pembangunan. Kritik atas pembangunan Sudah sejak lama agenda pembangunan pemerintah Indonesia di Papua mendapat kritik dan menulai perlawanan sengit. Operasi tambang, industri kayu, dan perkebunan sawit, tidak pernah sepi dari protes dan perlawanan.
Inti dari gugatan orang Papua terhadap pembangunan versi Indonesia itu terungkap dalam pertanyaan: Untuk siapa dan untuk apa sebenarnya pembangunan di Tanah Papua? Sebuah gugatan kritis mendasar yang mengobrak-abrik kepercayaan diri dan membongkar kepentingankepentingan terselubung Jakarta di Tanah Papua. Orang Papua tidak saja menuntut sebuah pembangunan yang partisipatif, di mana mereka dilibatkan. Tetapi mengggugat tujuan, manfaat, dan bahkan seluruh rancang bangun pembangunan itu. Kolonialitas pembangunan Gugatan kritis seperti itu tidak dapat dienyahkan begitu saja sebagai suara dari kaum yang dilabel separatis. Substansi dari kritik itu adalah apa yang sudah lama digumuli antropolog sosial dan aktivis antikolonial/post-kolonial/de-kolonial di berbagai belahan bumi; yaitu kolonialitas pembangunan atau penjajahan dalam dan melalui pembangunan. Analisis tentang kolonialitas pembangunan itu mengungkap sisi gelap pembangunan yang alih-alih memenuhi janji mengentas kemiskinan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat, justru menjadi alat bagi penguasaan sumber daya alam, dengan memarjinalkan masyarakat pemilik asal dari sumber daya itu dan merusak lingkungan serta budaya mereka. Di Indonesia, studi yang mendalam tentang kolonialitas pembangunan itu dilakukan oleh antropolog Tania Li (2007) dengan studi kasus di Sulawesi Tengah. Di Amerika Latin, studi serupa dilakukan Arturo Escobar (2008) dan Walter Mignolo (2011). VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KOLONIALISME Dengan memakai kerangka analisis ekonomi-politik Marxis dan kuasa/pengetahuan Foucauldian, serta pendekatan post-kolonial/dekolonial, mereka mengungkap bagaimana “kehendak untuk memperbaiki (the will to improve)” para agen pembangunan (pemerintah, korporasi, kontraktor, konsultan, LSM, dll) bercampuraduk dengan kehendak untuk berkuasa, kehendak untuk menguasai, kehendak untuk mengatur, kehendak untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh kelompok dominan. Akibatnya, alih-alih membuat keadaan lebih baik bagi kelompok sasarannya, pembangunan itu berakhir dengan dominasi, pencaplokan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuk. Di Papua, seluruh program pembangunan diklaim atas nama menyejahterakan orang asli Papua. Namun, kendati saat ini Papua menjadi tempat beroperasinya tidak kurang dari 240 izin tambang, 79 izin HPH raksasa, 85 izin perkebunan sawit, Papua tetap menjadi provinsi termiskin dari tahun ke tahun. Pembangunan infrastruktur dan industri baru serta operasi keamanan oleh pemerintahan Jokowi, kendati dibungkus dalam kehendak membuka isolasi Papua dan memakai pendekatan antropologi, secara terang-benderang bertujuan untuk memfasilitasi operasi dari berbagai korporasi milik oligarki pebisnis-politisi Indonesia Raya beserta mitra trans-nasional mereka. Sejarah dekolonisasi Eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Papua itu sebenarnya sudah dilakukan sejak masa penguasaan Belanda. Eksploitasi minyak pertama dilakukan di Sorong pada 1907. Kekayaan alam itulah yang membuat Belanda bertekad pertahankan Papua sebagai koloninya di tengah gelombang dekolonisasi di seluruh dunia pasca Perang Dunia Kedua. Intervensi Amerika Serikat pada 1960-an yang menggagalkan proses VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
kemerdekaan Papua dan mendukung integrasi Papua menjadi bagian dari NKRI juga tidak lepas dari motivasi penguasaan sumber daya alam. Dua tahun sebelum referendum (Pepera), perusahaan raksasa Freeport sudah menandatangani kontrak eksploitasi tambang di Papua dengan penguasa militer Soeharto pada 1967. Karena pengaruh itu pula, proses Pepera yang penuh manipulasi pada 1969 dibiarkan begitu saja oleh PBB. Dengan dukungan Amerika Serikat dan Sekutunya, proses kemerdekaan Papua pada masa itu berakhir dengan pengakuan PBB atas otoritas Indonesia di Papua. Proses dekolonisasi Papua menjadi negara bangsa sendiri dipatahkan terkait dengan perebutan sumber daya. ‘Settler Colonialism’ Kejahatan pembangunan dan manipulasi proses dekolonisasi itu diperparah dengan infiltrasi penduduk Indonesia non Papua secara besar-besaran sejak masa-masa integrasi/aneksasi pada periode 1960an. Infiltrasi penduduk itu terjadi melalui proses yang difasilitasi negara seperti program transmigrasi, infiltrasi militer, dan mobilisasi aparat sipil dan keluarganya, maupun arus migran spontan warga
biasa yang mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam proyek-proyek pembangunan di Papua. Hanya dalam waktu lima puluh tahun, orang Papua menjadi minoritas di tanahnya sendiri, yaitu 48% pada 2010 dan diprediksi hanya tinggal 28% pada tahun 2020 (Elsmlie, 2010). Di kota-kota utama seperti Jayapura, Timika, dan Sorong, Merauke populasi orang asli Papua bahkan hanya sekitar 20-40%. Infiltrasi penduduk ini membentuk apa yang disebut settler colonialism, yaitu penguasaan atas satu wilayah dengan membentuk koloni-koloni dan menguasai jumlah penduduk dan wilayah. Akibat lanjut dari settler colonialism ini adalah penguasaan posisi dan ruang strategis oleh pendatang, dan pencaplokan proses dan manfaat pembangunan. Gejala itulah yang disebut “migrant captured development” (Giay 2005, Dale 2011). Infrastruktur dasar, fasilitas publik, sekolah-sekolah, dan sarana kesehatan yang dibangun dengan mengatasnamakan kesejahteraan orang Papua, justru dinikmati oleh pendatang yang jumlahnya lebih besar, selain oleh segelintir elite Papua di pemerintahan dan korporasi. Apalagi di masa otonomi khusus (Otsus), pembangunan lebih terpusat di kawasan kota yang lebih banyak pendatangnya.
Pemukiman transmigrasi di Papua. Transmigrasi adalah satu bentuk kolonialisme. DOK KNPB/ISTIMEWA
KNPB NEWS
Page 21
KOLONIALISME Kontrol Rentetan keterjajahan itu diperparah dengan kontrol militeristik atas pri-kehidupan publik di Papua. Seluruh protes orang Papua terhadap kejahatan pembangunan, manipulasi sejarah, dan dominasi demografis, ditanggapi otoritas Indonesia tidak sebagai aspirasi untuk mencari solusi, tetapi dihadapi dengan operasi kekerasan. Penelitian Budi Hernawan (2013), dengan basis analisis Foucauldian, menunjukkan bagaimana penyiksaan yang masif dan sistematis di Papua sebenarnya merupakan sebuah praktek kontrol atas kehendak orang Papua untuk menerima kepengaturan (governmentality) yang dibawah oleh otoritas pembangunan Indonesia. Bersamaan dengan praktekpraktek penyiksaan itu, kesadaran orang Papua juga diatur dengan berbagai cara untuk percaya bahwa yang mereka perlukan adalah pembangunan, dan bahwa pembangunan itu adalah solusi atas semua persoalan mereka. Seluruh kehendak yang lain di luar pembangunan itu, termasuk imaginasi akan Papua yang sejahtera lestari tanpa sawit, transmigrasi, dan tambang, dan militer dianggap sebagai separatisme.
DOK KNPB NUMBAY
Aspirasi mereka akan hidup yang layak dalam alam dan budaya mereka yang lestari ditanggapi bukan dengan merubah cara pembangunan dijalankan, tetapi dengan kontrol, represi, dan dominasi militeristik. Pembangunan seperti itu tidak sepenuhnya membawa kontribusi positif seperti yang digembargemborkan, tetapi membawa serta ancaman dan bencana bagi penghidupan orang Papua, alam, dan budaya mereka. Jika pemerintah Indonesia benar-benar mengerti pendekatan sosial antropologi dalam pembangunan, pastilah tahu bahwa pembangunanisme seperti itu bukanlah solusi, melainkan akan memper-
Emansipasi Papua Singkatnya, cara pembangunan dijalankan di Papua lebih merupakan bagian dari kontrol dan penguasaan atas manusia Papua dan segenap kekayaan alam dan budaya mereka.
parah persoalan di Papua. Mereka juga semestinya tahu bahwa pembangunan seperti itu akan dengan sendirinya mengobarkan perjuangan rakyat Papua untuk melawan dan memerdekakan diri. Karena seperti orang Indonesia, orang Papua juga percaya bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeadilan dan pri-kemanusiaan”. *** (Tulisan ini disadur dari Website Rappler.com dengan seizin penulis, 23 Mei 2016).
INI BUKTI ORANG PAPUA AKAN HABIS DI DALAM TANGAN INDONESIA TAHUN
ORANG ASLI PAPU
PENDATANG
TOTAL
1971
887.000
36.000
923.000
1990
1.215,897
414.210
1.630,107
2005
1.558,795
1.087,694
2.646,489
2011
1.700,000
1.980,000
3,680,000
2020
1.956,400 (29,2%)
4.743,600 (70,8%)
6.700,000 (100%)
Laporan Jim Elmslie — Universitas Sydney, 20011
Page 22
KNPB NEWS
DOK KNPB TIMIKA
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KOLONIALISME Sambungan dari halaman ….
13
Sikap Sudah sejak 5 April hingga detik ini rakyat Papua di bawah mediasi KNPB semakin menggalakkan aksiaksi dukungan mereka agar ULMWP diterima menjadi anggota penuh di MSG, serta mendukung berbagai inisiatif diplomasi internasional untuk pengakuan hak politik Papua yang dilakukan ULMWP melalui pertemuan IPWP di Inggris, dan ACP di PNG. Aksi-aksi yang dilakukan pada 13 April, 2 Mei, dan 31 Mei diiringi penangkapan pra maupun pada saat aksi. Jumlahnya ribuan. Tanggal 2 Mei lalu mencapai 2024 orang. Tanggal 13 Juni 2016, sebanyak 65 orang di Sentani, 4 orang di Nabire; sementara, 12 Juni 2016, 31 orang ditangkap di Jayapura. Apa yang mereka lakukan hingga ditangkap? Membagi selebaran sosialisasi aksi, memasang spanduk ajakan aksi serta ucapan selamat berpuasa, atau sekadar rapat merencanakan aksi. Semuanya ditangkap dengan alasan aksi tidak berijin, KNPB tidak terdaftar di Kesbangpol, dan aksi itu melawan NKRI atau makar. Tetapi, seperti jawaban anggota KNPB bila berhadapan dengan polisi di saat aksi “kalau kami makar, kenapa tidak tangkap kami semua? Biar penjara penuh sesak oleh orang-orang makar.” Makar ini lama-lama hilang daya magis terornya. Tak lagi ditakuti anak-anak muda sekaliber KNPB.
Mereka berlomba-lomba ‘ingin’ ditangkap, agar membangun “sekretariat” di dalam penjara. Tidak sedikit yang dapat siksa ketika penangkapan, walaupun seiring pemberitaan yang meningkat, dan perhatian publik yang juga bertambah, membuat aparat juga semakin hati-hati. Dari jauh pernyataan agar ditangkap ini mungkin terkesan konyol, tetapi dari dekat Anda akan mengerti bahwa hanya inilah satusatu cara agar bisa bicara pada Indonesia yang tidak mau mendengar sedikitpun. Setidaknya 3000 orang hadir pada aksi 31 Mei lalu di Waena, Jayapura. Mereka semua berseru Papua Merdeka. Mereka semua ‘makar’, jadi memang perlu dibuat penjara besar bagi puluhan ribu lainnya yang juga berteriak hal yang sama di Papua—jika saja Negara tidak main tangkap maka jumlah ini bisa tumpah ruah. Lalu, masih saja pemerintah ini menipu diri dengan pembangunan infrastruktur dan investasi untuk menebus keinginan merdeka Papua? Saya masih tidak habis pikir betapa brutalnya pengabaian pemerintah Indonesia ini terhadap aspirasi orang-orang Papua yang menuntut hak politiknya diakui dan dibicarakan. Betapa memalukan situasi ini tidak pernah singgah dalam pikiran akademisi, kampus,
jurnal-jurnal akademik, koran-koran, institusi-institusi demokratik negeri ini. Betapa rendah pengetahuan, apalagi solidaritas kita pada nasib ratusan ribu pusara tanpa nama itu, dan ribuan lainnya yang akan terus ditangkapi. Tanggal 15 Juni 2016, ribuan rakyat Papua kembali turun aksi. Kali ini mereka menegaskan sikap menolak Tim yang dibentuk Luhut Pandjaitan itu, dan mendorong proses maju melalui PIF dan MSG. Banyak hal yang membesarkan hati terus terjadi. Aksi-aksi yang sangat terpimpin, tidak mudah terpancing, berdamai dengan truk-truk dalmas yang membawa mereka ke kantor-kantor polisi dan brimob, pesan-pesan pidato yang meneguhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya dilakukan dengan cara terorganisir dan damai—juga menyenangkan. Saya pikir era gerakan massa sadar sedang tiba di Papua. Sedikit demi sedikit negara dibuatnya kalut. Dan gerakan sosial-politik Indonesia mesti belajar banyak darinya, bukan banyak memberi tahu. Jangan anggap remeh “para pejalan kaki yang lambat tetapi tidak pernah melangkah ke belakang” ini. ***
DOK KNPB/ISTIMEWA
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KNPB NEWS
Page 23
KOLONIALISME
Papua Development Authority (PDA), satu lagi kebijakan baru pembangunan kolonial Indonesia setelah sebelumnya gagal dengan UP4B. Hanya dua tujuannya: mereka ingin mempercepat pembangunan di Papua agar yang kaya di NKRI menjadi semakin kaya, sekaligus meredam perluasan kehendak merdeka orang-orang Papua. Mari kita bongkar topeng mereka. Pertama, percepatan pembangunan itu bermaksud memuluskan jalan masuk bagi proyek-proyek investasi dan infrastruktur. Proyekproyek itu antara lain pembangunan pelabuhan Timika, Merauke dan Jayapura, pembangunan jalan tembus, bandara, pengembangan kawasan industri di Kaimana. Proyek-proyek ini adalah penunjang langsung investasi, baik lama maupun baru, di sektor pertambangan dan perkebunan. Tidak ada cerita mereka bangun jalan untuk memuluskan distribusi bahan pokok masyarakat, dan untuk kemudahan layanan seperti kesehatan dan pendidikan. Tidak, tidak ada cerita. Semua investasi itu bukan milik dan untuk rakyat Papua, bukan untuk kebaikan kita. Itu semua milik dan untuk kepentingan kolonial Indonesia serta imperial AS, Inggris, Cina, Australia, Belanda, dan negaranegara industri maju lainnya seperti Korea dan Malaysia. Percepatan ini bagi kita juga berarti: perampasan tanah dan penyempitan ruang hidup orang-orang asli Papua. Semua investasi dan proyek itu butuh tanah, karenanya semakin represif cara mereka merebut atau menipu rakyat kita hingga melepaskan tanah-tanah adat mereka. Ruang hidup kita semakin sempit karena semua proyek itu butuh tenaga kerja baru, yang akan mereka datangkan dari luar, Page 24
KNPB NEWS
DOK KNPB/ISTIMEWA
Lawan! Kolonialisme Bertopeng Pembangunan
menambah lagi jumlah pendatang yang dihidupi di tanah ini. Sementara kita semakin tersingkir, sektor-sektor ekonomi utama dikuasai para pendatang. Saat ini terdapat 115 ijin pertambangan di Provinsi Papua Barat yang kuasai 3.178.722 Ha lahan; dan 125 ijin lainnya yang menguasai 5.932.071 Ha lahan di Provinsi Papua. Terdapat 38 ijin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang menguasai 5.388.983 Ha lahan di Propinsi Papua Barat; dan 41 ijin di Provinsi Papua yang menguasai 7.945.277 Ha lahan. Terdapat 39 ijin HTI (Hutan Tanaman Industri) yang kuasai 4.321.118 Ha lahan di kedua propinsi serta 63 ijin perkebunan sawit yang kuasai 2.453.064 Ha. Siapa yang memiliki kuasa ijin tersebut? Perusahaan-perusahaan raksasa pemilik modal (kapitalis), seperti Djayanti Group, Alas Kusuma, Wapoga Mutiara Timber, Kayu Lapis Indonesia, Korindo Group, Barito Pacific Timber, Sinar Wijaya Group dan Arta Graha, di sector pengusahaan hutan. Sementara raksasa lain di sektor sawit seperti Menara Group, Musim Mas, ANJ Group, Daewoo
Intl, Noble Group, Sinar Mas, dan Carson Cumberbatch. Jutaan hetar tanah itu adalah bekas hutan-hutan kita, bekas kebunkebun dan daerah kita mencari. Sekarang masyarakat kita di kampung-kampung telah dirusak oleh investasi kolonial serta ketergantungan terhadap dana-dana dari pemerintah kolonial—dalam bentuk dana respek Otsus maupun dana desa baru-baru ini. Kita dicabut dari tradisi kerja kolektif mandiri di atas tanah leluluhur, dan dibuat seperti pengemis memohon-mohon dana dari pemerintah kolonial. Kedua, kita, orang-orang Papua yang sadar dan mengerti sejarah kebenaran bangsa Papua, tahu bahwa perjuangan kemerdekaan kita ini selain karena keharusan sejarah, juga kepentingan darurat demi keselamatan generasi Papua ke depan. Kita semakin minoritas di atas tanah kita sendiri. Perjuangan untuk merdeka harus menyelamatkan generasi dan tanah-hutan tempat kita hidup. Untuk itu kita harus kritis terhadap konsep pembangunan yang dibawa oleh kolonial. Apa dan buat siapa pembangunan ini? Apakah kita mau seperti Pulau Jawa yang rakyatnya tak lagi punya tanah untuk membangun hidup? Atau seperti Kalimantan di mana hutan makin habis dan bencana alam datang makin cepat? Pembangunan ala kolonial Indonesia bertujuan satu saja: mengejar pertumbuhan ekonomi. Mereka meniru pembangunan macam ini dari tuantuan modal mereka di AS dan Eropa sana. NKRI tidak punya kedaulatan, kepribadian dan kemandirian seperti cita-cita Soekarno. Tidak. NKRI hanya jadi alas kaki para kapitalis internasional. Apa kita mau pembangunan seperti itu? Tidak! Tidak! Sekali lagi Tidak! VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KOLONIALISME Presiden NKRI Jokowi melalui kebijakan PDA itu mau membuat masyarakat Papua menjadi modern. Modern apa? Memiliki gedunggedung pencakar langit puluhan lantai dan mal-mal raksasa di tengah kota sambil masyarakatnya di kampung-kampung hidup miskin dan mesti menanggung hutang negara? Tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan? Terpaksa kerja di luar negeri menjadi butuh migran tanpa perlindungan dan jadi korban penyiksaan? Oh, sungguh, kasihan. Jangan sampai terjadi. Kita tidak perlu modern yang macam itu. Modern macam itu hanya akan menambah tebal kantung segelintir orang-orang paling kaya di In-
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
donesia dan dunia. Modern macam itu hanya akan membuat kita kehilangan kepribadian, identitas dan jati diri kita. Membuat kita menjadi manusia setengah-setengah. Inilah wajah kolonialisme Indonesia. Inilah yang sedang terjadi di tanah air kita. Dan kita tidak boleh biarkan. Kita tidak butuh pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan kolonial mereka. Kita butuh semua anak-anak kita bebas buta huruf, sehat, dan bangga pada jati dirinya sebagai orang Papua. Investasi kolonial yang mengejar pertumbuhan ekonomi hanya akan hancurkan kemampuan dan kesehatan masyarakat kita. Tanah surga kita
ini hanya dijadikan lumbung cetak uang buat mereka. Cukup sudah. Stop! Perjuangan untuk Papua Merdeka adalah perjuangan kita membangun pagar dan membentang kelambu. Agar tanaman kita tidak dikasi rusak binatang-binatang liar dan nyamuknyamuk kapitalis tidak mengisap darah kita semakin banyak. Untuk itu kita harus berani. Rapatkan barisan. Lawan kolonialisme bertopeng pembangunan. Pertahankan Tanah-Hutan adat kita dari tipu daya dan perampasan mereka. ***
KNPB NEWS
Page 25
SEJARAH
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ia mengklaim seluruh wilayah yang dikuasai Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua (sekarang, West Papua). Bagi Belanda, West Papua adalah wilayah tersendiri dan layakmenjadi negara merdeka selambatlambatnya tahun 1970. Namun Indonesia menentang. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda dimulai dan kemudian dibicarakan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Di sana, Belanda dan Indonesia tidak mencapai keputusan mengenai West Papua, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Pada bulan Desember 1950, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memutuskan bahwa West Papua memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Namun, Indonesia tetap mengklaim West Papua bagiannya. Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah West Papua, namun Indonesia menolak. Seiring dengan ketegangan ini, Belanda mempercepat program pendidikan di West Papua untuk persiapan kemerdekaan dengan membangun sekolah Pamong Praja di Hollandia, sekolah pelayaran di Hamadi, sekolah teknik di Kotaraja Jayapura dan Abepura, sekolah Pamongpraja di Yoka, sekolah Polisi di Base G, sekolah pertanian di Manokwari. Sebelum itu, pendidikan di West Papua lebih banyak dikerjakan Misi Katolik dan Zending. Memasuki tahun 1960-an, telah lahir banyak tokoh nasionalis West Papua. Mereka membentuk Nieuw Page 26
KNPB NEWS
Guinea Raad (Dewan New Guinea). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, tokoh nasionalis West Papua membentuk Komite Nasional Papua (KNP) yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan West Papua. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua terdidik dan melahirkan Manifesto Politik yang isinya: Menetukan nama Negara: Papua Barat/West Papua; Menentukan lagu kebangsaan :Hai Tanahku Papua; Menentukan bendera Negara : Bintang Fajar; Menentukan bahwa bendera Bintang Fajar akan dikibarkan pada 1 Desember 1961; dan Lambang Negara Papua Barat/West Papua adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”. Selanjutnya, Dewan Nieuw Guinea dan KNP mengibarkan Bendera Bintang Fajar pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Fajar dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan West Papua ini disiarkan Radio Belanda dan Australia (Masa kini, Nieuw Guinea Raad adalah Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan KNP adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang tengah melakukan perlawanan secara lebih progresif dan modern). Tanggal 19 Desember 1961 (19 hari setelah kemerdekaan West
Papua), Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta: (1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua Barat buatan Belanda; (2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia; (3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Selanjutnya, kolonial Indonesia membentuk Komando Mandala Trikora dan Sukarno menunjuk Soeharto sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk mencaplok secara paksa West Papua. Kepala Staf Angkatan Laut, Yos Sudarso bersama dengan prajurit TNI-AL dikirim untuk melancarkan operasi penyusupan di West Papua, namun mereka tewas pada 15 Januari 1962 dalam pertempuran di Laut Aru. Situasi politik antara Indonesia dan Belanda semakin genting. Melihat situasi yang genting, pada bulan Maret 1962, Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya Ellsworth Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Rencanan Bunker berisi: (1) Pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia; (2) Sesudah sekian tahun rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah tetap berada dalam negara RI atau memisahkan diri; (3) Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun; dan (4) Untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama satu tahun. Kolonial Indonesia menyambut baik usul Amerika Serikat. VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
SEJARAH Namun, Belanda tidak memberikan tanggapan. Menghadapi sikap Belanda tersebut, maka Komando Mandala melakukan serangkaian operasi militer mulai Maret - Agustus 1962: (1) Operasi Banteng di fak-fak dan Kaimana; (2) Operasi Serigala di Sorong dan Teminanbuan; (3) Operasi Naga di Merauke, dan (4) Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Selanjutnya, kolonial Indonesia merencanakan serangan terbuka (Operasi Jayawijaya) pada 14 Agustus 1962. Namun, operasi ini batal karena antara Indonesia dan Belanda terjadi perjanjian pada 15 Agustus 1962 di New York (New York Agreement). Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas West Papua dari Belanda ke kolonial baru bernama Indonesia. Isi dari perjanjian New York (New York Agreement) adalah: Satu, Apabila badan PBB atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (West Papua) kepada UNTEA. Dua, Terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (West Papua) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia. Tiga, Pada akhir tahun 1969, di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice, orang Irian Jaya (West Papua) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan nasibnya sendiri, Merdeka Sendiri. Empat, Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan dan membangun kebersamaan dengan orang Irian Jaya (Papua) hingga akhir 1969, Papua dapat menentukan pilihannya sendiri. Atas dasar "Perjanjian New York" ini, Pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk menVOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
galihkan kekuasaan atas West Papua kepada sebuah otoritas sementara di bawah PBB, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962. Maksud UNTEA ini adalah untuk memfasilitasi dekolonisasi daerah Belanda, West New Guinea/West Papua dan pelaksanaan hak West Papua untuk menentukan nasib sendiri. Namun, UNTEA justru memfasilitasi penyerahan West Papua ke Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah operasi pemerintahan sementara di bawah bendera PBB digunakan untuk melayani kepentingan NegaraNegara dan mengabaikan keberadaan orang (West Papua) bahkan menolak hak dasar orang Papua. Saat itu, UNTEA sangat menguntungkan Indonesia: pada 1 Mei 1963 administrasi UNTEA diserahkan kepada kolonial Indonesia. Jadi, bahkan jauh sebelum PEPERA 1969, Indonesia telah mengakuisisi West Papua. Dengan demikian, Jakarta mendapat hadiah yang bagus: pembayarnya pajak asing yang terbesar, yaitu perusahaan Amerika Freeport McMoran. Karena itu, 1 Mei 1963 adalah tanggal pencaplokan West Papua ke Indonesia. Hari di mana genosida dan eksploitasi atas West Papua diawali. Apa yang terjadi pada hari itu melanggar hukum internasional, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar hak-hak dasar rakyat West Papua. Setelah UNTEA meninggalkan Papua Barat pada tanggal 1 Mei 1963, orang Papua tidak diizinkan untuk melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas, melalui sistem referendum: satu orang satu suara, satu -satunya cara legal hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa bisa dilaksanakan. Namun, 1969, pemungutan suara palsu, yang disebut "Act of Free Choice", diadakan, di mana 1.026 orang Papua (dari jumlah penduduk 700.000 pada saat itu), dipilih langsung oleh pemerintah
Indonesia dengan budaya mereka (musyawarah) dan ditekan oleh militer untuk memilih integrasi dengan Indonesia. Bangsa Papua menyebut pemungutan ini sebagai "Act of No Choice": tidak ada yang menghormati atau peduli hak-hak Bangsa Papua; Belanda tidak, Amerika tidak, dan PBB tidak peduli. Waktu itu, UNTEA tinggal di Papua Barat sesingkat mungkin, dan mereka pergi secepat mungkin. Di masa kini, setelah 53 tahun, tepat pada 2 Mei 2016, rakyat West Papua dengan dimediasi KNPB melakukan protes kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, pemerintah AS dan PBB, tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam proses transisi yang dilaksanakan dengan cara yang sangat menyedihkan; proses transisi yang menyebabkan lebih dari 500 ribu jiwa rakyat West Papua habis dilenyapkan Indonesia selama 53 tahun ini. Pada 2 Mei 2016 ini, kolonial Indonesia justru melakukan penangkapan secara illegal dan tak proseduralsebanyak 2.024 orang dalam satu hari. Berbagai operasi terus dilancarkan untuk pemusnahan etnis melanesia di West Papua. Ini adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, Pemerintah AS dan PBB. Mereka harus memperbaiki kesalahan mereka terhadap bangsa Papua dengan feferendum. Selama tidak ada referendum, rakyat West Papua tidak akan diam. Perlawanan terus akan dilancarkan hingga titik darah penghabisan. Itulah mengapa, pada 2 Mei 2016, Parlemen Nasional West Papua sebagai penanggung jawab politik bangsa Papua di Wilayah West Papua mengeluarkan 11 pernyataan politik ini: Pertama, Menetapkan bahwa Penduduk Pribumi Papua di Teritori West Papua adalah Bangsa Papua rumpun Melanesia. Kedua, Menetapkan bahwa Bangsa Papua di Wilayah Papua Barat Bekas Koloni Nederland Nieuw Guinea memiliki Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri. Bersambung ke halaman …… 31 KNPB NEWS
Page 27
SURAT TERBUKA KNPB
Surat Terbuka KNPB bagi Para Budak Kolonial Indonesia Dengan penuh kasih, kami menulis surat ini bagi anda, orang Papua, yang membaktikan diri sepenuhnya bagi penguasa kolonial Indonesia, yang diperalat untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua. Kami sadari bahwa anda terpaksa dan dipaksa untuk membela penguasa. Kami telah mempelajari apa dan siapa yang memotivasi anda untuk membela para penguasa kolonial Indonesia. Kami sadari kolonial Indonesia telah menciptakan kemiskinan struktural di atas tanah dan kekayaan anda yang melimpah. Indonesia telah menawarkan cara hidup materialis, hedonis, instan, dll, yang membuat anda merasa hidup tenang, sementara tanah, air, hutan, batu, dan semua kekayaan anda dikuasai Indonesia yang sedang bekerja sama dengan para kapitalis. Kami tahu bahwa anda menyangkal harkat dan martabat diri anda sebagai bangsa Papua, dan mempersembahkan telinga, mulut, mata, hati dan otak anda untuk dipakai oleh penguasa kolonial. Kami tahu bahwa anda sedang terbawa dalam tawaran kenikmatan yang menggiurkan. Atas itu semua, kami tahu anda hanya berpikir kenikmatan hari ini tanpa berpikir masa depan anak cucu di atas negeri yang telah Tuhan berikan untuk kau jaga. Saudariku, kami tidak kaget. Kami tidak heran, apalagi marah dengan semua tindakanmu. Anda tidak perlu takut. Kami sadar dan terpelajar dengan kondisi diri anda. Kami mengerti bahwa anda hanyalah korban dari tipu muslihat penguasa kolonial Indonesia. Kami sadari bahwa tidak saja dengan senjata Page 28
KNPB NEWS
DOK KNPB
Kepada, Para Penghianat Bangsa Papua
Indonesia pertahankan Papua, tetapi melalui nilainilai, moralitas, gagasan, dan filsafat yang merubah pikiran dan sikap anda. iIulah yang biasa kami sebut sebagai hegemoni. Kami sudah tahu agen-agen yang mereka titip menjadi guru, gembala, wartawan, penguasa, dan lain-lainnya. Mereka semua sudah, sedang dan akan ajar kami agar menjadi manusia-manusia yang loyal dan patuh pada penguasa kolonial Indonesia. Saudariku, saat ini anda perlu berpikir ulang. Lihat diri dan tanya diri: akan ke mana masa depan anak cucu dan tanah air ini? Apa yang akan kau dapat dari sekedar menjadi alat bagi Indonesia sambil membiarkan bangsamu ditindas habis-habisan? Bukankah kesenangan sesaat itu menghancurkan masa depan bangsamu? Haruskah anda tinggalkan cap anda sebagai penghianat bangsamu kepada anak cucumu kelak? Apakah anak cucu anda akan bangga memiliki bapak dan tete penghianat seperti anda? Ingatlah bahwa kesenangan sesaat anda tidak akan terwarisi kepada anak cucu anda selama kolonialisme Indonesia masih bercokol di atas tanah ini. Anak cucu anda
akan lebih menderita akibat anda jadi penghianat (budak) bagi penjajah Indonesia. Tidak ada jaminan, anak cucu anda akan hidup berkuasa dalam penguasa kolonial Indonesia. Saudariku yang terkasih, kami menasehati anda untuk berhenti. Berhenti dari tindakan bunuh diri. Itu tindakan membunuh keluarga, suku dan bangsamu sendiri. Anda menyang kali perjuangan itu sama saja anda menyangkali diri sendiri. Tindakan anda sedang merusak tanah airmu, terlebih merusak harkat dan martabatmu sendiri. Sadarilah! kita orang Papua, yang berjuang, yang tidak berjuang, maupun yang sedang dipakai kolonial Indonesia, entah dari gunung atau pantai, memiliki nasib yang sama, yakni kita sedang punah dan hancur di atas negeri kita sendiri. Penjajahan tidak pernah pandang bulu. Penjajah tetaplah penjajah yang akan terus menjajah sampai kita habis. Tak peduli seberapa jauh anda membaktikan diri pada penjajah, anda tetaplah terjajah. Saudariku yang terkasih, akhir dari surat ini, kami ingin meyakinkan anda bahwa perjuangan ini akan terus berjalan maju, tak perduli panjang dan berkelok, dan walau setiap sudut perjuangan tersimpan sejuta duka. Jalan ini adalah jalan mulia menuju pembebasan. Pembasan tanah air dan rakyat West Papua dari penjajahan Indonesia. Sementara, jalan yang anda pilih di bawah penguasa kolonial Indonesia adalah binasa. Sesaat dalam kesenangan dan kemewahan dalam penguasa Indonesia akan menghantar anda pada muara penghancuran. Pilihan ada di tangan anda. Keputusan anda hari ini menentukan masa depan anak cucu dan tanah airmu, West Papua. Salam penuh kasih, VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
SURAT TERBUKA KNPB
Surat KNPB kepada Rakyat West Papua Kami kirimkan surat ini sebagai demonstran jalanan bersenjatakan Toa, Spanduk, Selebaran dan Pamflet. Kami menulis surat ini di saat penjara-penjara kolonial di Papua telah menjadi "hotel gratis" kami. Hendak kami tulis pada lembar kusam penderitaan, dengan tinta darah para patriot KNPB yang direnggut peluru militer kolonial Indonesia, tentang kebenaran kami dan perjuangan yang sedang ditutupi dengan fitnahan, hinaan, dan pengkhianatan oleh penguasa kolonial Indonesia dan antek-anteknya. Rakyat West Papua yang terkasih, kita (anda dan kami) tidak akan terbawa dalam kebodohan berpikir. Kita tidak akan terbawa dalam barisan "para budak" yang tunduk pada kehendak kolonialisme Indonesia. Kita tidak akan mudah termakan dalam politik pembodohan. Kita tidak hidup di era kuno yang semaunya diatur oleh penguasa. Kita tidak akan tunduk pada rayuan para perusak harkat dan martabat bangsa Papua. Kita tidak akan terbawa dalam semua sandiwara pembangunan milik Indonesia. Kita sadar hari ini, kita sedang punah. Generasi muda hari ini sudah pintar. Kami sudah pintar menilai siapa dan bagaimana Indonesia di Papua. Kami sudah pintar menganalisa semua tipu muslihat penguasa kolonial Indonesia di West Papua. Kami terpelajar. Kami mempelajari situasi hari ini, bahaya hari esok, dan menyimpulkannya. Kami mengerti dan menyadari bahwa bersama Indonesia kita habis. Kita hancur. Oleh karena itu, kami tahu apa yang terbaik bagi masa depan kita. Karena itu, kami tahu apa yang VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
livchanel7.blogspot.com
Rakyat West Papua yang terkasih,
harus kami lakukan hari ini. Bagi kami, perlawanan adalah satusatunya jalan menyelamatkan bangsa kita, bangsa Papua. Kami bukan generasi yang bermental inlander (rendah diri). Kami bukan generasi pragmatis (right or wrong is my country / baik atau tidak ikut saja kemauan negara). Kami bukan generasi hedonis (yang hidup hanya bergaya dalam kesenangan), kami bukan generasi "loser" (pencundang yang lempar batu sembunyi tangan, apalagi menyerah), kami tidak terdidik untuk tunduk pada ide-ide kolonialisme Indonesia. Kami bukan generasi oportunis (yang hanya memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri). Kami tidak dilahirkan oleh mama-mama Papua sebagai budak, atau sebagai anjing penjaga sang majikan kolonial. Kami bukan propagandis yang pandai obar retorika kosong seperti penguasa kolonial. Dan, kami bukan penikmat sejarah, kami sedang mencetus dan mengukir sejarah perlawanan. Kami terlahir di sini, dibesarkan di sini, berdiri di sini, dan akan mati di sini. Kamilah pemilik tanah air ini. Karenanya, kami berdiri di sini mengorbankan waktu, tenaga, materi, dan semua kesenangan
kami demi satu tujuan: West Papua harus bebas dari kolonialisme Indonesia, dan kapitalisme global. Itu kepentingan kami. Itu cita-cita kami. Itu sudah menjadi harga mati. Bagi kami mati dalam perlawanan lebih terhormat daripada menjadi penonton, apalagi menjadi budak penguasa kolonial dan mati tanpa perlawanan. Perlawanan adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dan bangsa dari ancaman pemusnahan dan kehancuran bangsa Papua. Kami sudah sangat yakin pada sejarah kami, realitas penindasan hari ini, dan harapan masa depan kita. Karena itu kami berdiri berjejer bersama rakyat West Papua, memikul ratap tangis mereka, membawa segala harapan dan doa mereka dalam aksi-aksi perlawanan yang nyata. Karena bagi kami, harapan dan doa anak negeri harus diwujudkan dalam perlawanan perjuangan. Rakyat West Papua yang terkasih, perlawanan yang sedang bergulir bukanlah sandiwara. Perlawanan ini bukan hal yang baru. Perlawanan kami hari ini adalah perlawanan rakyat terjajah melawan penjajahan. Gerakan perlawanan ini bukanlah sejarah baru. Tidak pernah ada perlawanan rakyat terjajah tanpa penjajah. Perlawanan melawan kolonialisme adalah sesuatu yang selalu ada dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia ini. Indonesia adalah guru sejarah yang telah mendidik kami menjadi manusia yang harus sadar melawan segala bentuk penjajahan di dunia ini. Sebagaimana bangsa-bangsa di Nusantara telah membuktikan kebangkitan gerakan perlawanan melawan kolonialisme Belanda, kami pun sebagai bangsa bangkit disini melawanan penjajahan Indonesia. KNPB NEWS
Page 29
Perlawanan bangsa terjajah terhadap bangsa penjajah. Kami sedang melawan Penjajahan Indonesia yang telah merampas hak kedaulatan politik bangsa kami. Kami sadar, sesadar-sadarnya, penguasa kolonial Indonesia telah menduduki teritori West Papua yang sedang membentuk bangsa-negara sendiri. Kami sadar bahwa orang-orang tua kami tidak pernah terlibat untuk membangun kemerdekaan Indonesia. Kami sadar bahwa orang-orang tua kami tidak pernah ikut memilih untuk bergabung dalam negara Indonesia. Kami sadar bahwa hanya 1.024 orang dari sekitar 800.000 penduduk Papua saat itu dirayu dan dipaksa di bawa todongan senjata untuk memilih Indonesia dalam sandiwara Pepera 1969. Kami sadar sejak saat itu Indonesia yang didukung kapitalisme global telah merampas, merusak, membunuh, dan menghancurkan bangsa kita. Dan kini kami sadar, kami di ambang kehancuran. Kami berada dalam zona darurat. Kami berkepentingan menyelamatkan bangsa Papua dari zona darurat. Kami berkepentingan membawa rakyat West Papua yang bebas dari kolonialisme Indonesia. Itu kerja perlawanan yang mendesak sebelum manusia Papua habis. Sebelum hutan-hutan kami dicuri habis. Sebelum hewan-hewan kami diburu habis-habisan. Sebelum tanah-tanah adat kami dikuasai TNI/Polri, Kapitalis, dan para pendatang. Sebelum budaya kami habis dikikis budaya Indonesia dan asing. Sebelum bahasa kami punah. Sebelum kepercayaan kami dilenyapkan. Sebelum harkat dan martabat kami benarbenar dihancurkan. Sebelum semuasemuanya habis, kami harus bangkit melawan. Rakyat West Papua yang terkasih, kami tidak melawan tanpa tujuan. Kami tidak melawan tanpa gagasan. Kami tidak melawan tanpa dasar-dasar pijakan. Kami tidak sedang mengajak rakyat melawan dalam kekosongan ide. Kami bukan gerombolan pengacau. Kami bukan primitif, kuno, bodok, nau-nau, Page 30
KNPB NEWS
DOK KNPB/ISTIMEWA
SURAT TERBUKA KNPB
noge, dll., yang selama ini dialamatkan kepada kami untuk membunuh karakter kami sebagai pejuang kemerdekaan. Kami adalah pejuang kemerdekaan (freedom fighters). Kami membentuk barisan perlawanan yang berjiwa militan. Kami pejuang kemerdekaan yang ideologis. Kami melawan ideologi Indonesia dengan kesadaran palsunya, yang jauh dari kenyataan sosial-politik Papua. Karenanya, kami menunjukan cita-cita pembebasan yang hendak dicapai dari perlawanan ini. Kami hidup dan bergerak bersama dalam kondisi rakyat yang sedang tertindas dan menunjukan kepada mereka tentang jalan menuju citacita pembebasan Papua. Ideologi yang menjadi roh perlawanan kami adalah Sosialisme Papua. Melawan kolonialisme, kapitalisme (imperialisme) bertujuan untuk kembali mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik kami berdasarkan nilai-nilai kesetaraan, kasih sayang, kebersamaan (solidaritas). Kami berjuang untuk menghapus sistem kolonialisme dan kapitalisme yang sedang membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat kapitalis, invidualis, dan materialistik. Salam revolusi melalui kalimat "Kita harus mengakhiri" bukanlah ungkapan tanpa makna. Jiwa militan kami adalah pertanda kami mendorong perubahan revolusi sosial, dan struktur ekonomi dan politik di West Papua yang sedang merusak tatanan hidup bangsa Papua. Kami yakin bahwa tanpa Indonesia, bangsa Papua
akan membentuk masyarakat sosialis berdasarkan prinsip-prinsip budaya Melanesia. Kami yakin bahwa tanpa Indonesia, kami akan membentuk basis ekonomi kerakyatan berdasarkan pada prinsip-prinsip Melanesia. Kami yakin bahwa tanpa Indonesia kita akan membentuk struktur politik yang berpijak pada prinsip-prinsip sosialisme Melanesia. Rakyat West Papua yang terkasih, masa depan kita akan ditentukan oleh kita sendiri tanpa Indonesia. Karenanya, bagi kami, rakyatlah kekuatan akan perubahan. Rayatlah pejuang dalam perjuangan ini. Kami, KNPB, hanyalah alat yang memediasi perjuangan rakyat Papua. Oleh karenanya, penguasa kolonial Indonesia berupaya mengadu domba, menyudutkan, menghasut, dan merepresi KNPB dan rakyat West Papua yang berjuang di jalan-jalan. Anda lihat sendiri, bendera kita dibakar, spanduk-spanduk, selebaran hingga media-media Indonesia ikut bermain untuk memojokan KNPB. Kita tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi. Kita, rakyat Papua, sedang bergerak maju memenangkan perjuangan. Kita baru saja menghantar perjuangan pada tingkat di mana kepentingan kolonialisme dan kapitalisme terancam. Kita tetap pegang kendali perjuangan erat sambil menyadari bahwa kita sedang berhasil. Berhasil mencapai tantangan yang lebih berat untuk mengakhiri penderitaan bangsa kita. Kita tidak perlu resah, apalagi terhasut emosi, terhadap kelompok reaksioner pro kolonialis dan kapitalis yang lahir karena aksi nyata kita. VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
SURAT TERBUKA KNPB
Provokasi kekerasan dengan terminologi rasis, agamis, dll., adalah ciri khas imperialiskolonialis. Itu cara lasim yang dilakukan saat rakyat tertindas bangkit mengancam eksistensi mereka. Pastikanlah diri kita, keluarga kita, suku dan bangsa kita tidak termakan dalam provokasi mereka. Pastikan kita tetap berada pada jalur perjuangan, dan terus melangkah maju sambil menolak semua siasat para penindas. Perjuangan kita bukanlah suatu perlombaan antar pendatang dan pribumi. Perjuangan kita adalah perjuangan rakyat-bangsa tertindas melawan penindas, yakni penguasa kolonial, kapitalis, beserta semua yang sedang menyukseskan (memperkokoh) kepentingannya. Kita berjuang dengan bermartabat untuk mengakhirinya dengan bermartabat.
Ketiga, Menetapkan bahwa Bangsa Papua memiliki Hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain untuk mempertahankan Populasi dan Budaya serta mengembangkannya secara wajar dan bertanggung jawab berdasarkan Hak Asasi Manusia. Keempat, Menetapkan bahwa Manifesto Komite Nasional Papua, Holandia 19 Oktober 1961, Tentang Bendera Negeri “Bintang Fajar” dan Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” , Lambang Negeri “Mambruk”, Kebangsaan Kami Papua dan Teritori kami Papua Barat adalah Sah dan Menjadi Dasar Perjuangan bangsa Papua. Kelima, Mengakui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai badan Koordinasi dan Persatuan yang Mewakili seluruh kepentingan bangsa Papua yang bertempat tinggal di Wilayah West Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) dan di luar Wilayah West Papua. Keenam, Menugaskan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menyampaikan Permohonan Penduduk Pribumi Wilayah West Papua seba-
DOK KNPB/ISTIMEWA
Salam satu jiwa, untukmu rakyat pejuang!
Sambungan dari halaman …… 27
DOK KNPB/ISTIMEWA
Kita, rakyat Papua, adalah pemilik bangsa. Tuan tanah, selaku korban. Mereka, kaum benalu, adalah tamu yang tidak layak memegang kendali hidup tuan tanah. Mereka adalah korban politik kolonialisme yang telah berhasil dikonvert oleh penguasa Indonesia dalam nasionalisme buta (chauvinis). Kita memiliki identitas kebangsaan yang jelas, dan kita sedang berjuang mempertahankannya.
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
gai Subyek Wilayah (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) untuk Keanggotaan Penuh dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) di bawah Panji Bendera “Bintang Fajar” dan Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” Ketujuh, Menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah Gagal Memenuhi syarat-sayrat sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan pasal 22 ayat 1 Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland mengenai Wilayah West New Guinea, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 15 Agustus 1961 dan kegagalan tersebut memicu konflik antara bangsa Papua dan Republik Indonesia Kedelapan, Menuntut kepada Kerajaan Nederland dan NegaraNegara berdasarkan tanggung jawab Moral dan Hukum untuk segera Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan Referendum bagi bangsa Papua dan Menjamin Hak-hak Penduduk pribumi Wilayah Papua Barat sesuai syarat-syarat yang termuat dalam pasal 4, pasal 18 dan pasal 22 Persetujuan New York 15 Agustus 1961. Kesembilan, Menuntut, Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kembali Resolusi Nomor 2504 Perserikatan Bangsa-Bangsa, tertanggal 19 November 1969 yang telah menerima hasil pelaksanaan PEPERA 1969 yang dipercayakan pelaksanaanya kepada Pemerintah Republik Indonesia. Kesepuluh, Menyatakan bahwa Perkembangan Keamanan di Wilayah West Papua semakin meresahkan penduduk pribumi Papua dengan semakin banyak Personil Militer Indonesia yang didatangkan dari Luar Wilayah West Papua oleh Tentara Nasional Indonesia. Kesebelas,Menugaskan kepada International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk SEGERA menindak lanjuti semua tuntutan bangsa West Papua atas nama bangsa Papua di Internasional. *** KNPB NEWS
Page 31
SURAT TERBUKA KNPB
Surat Terbuka untuk Pendatang di Papua Kami menulis surat ini dengan penuh kasih, sambil berupaya menutup rasa kebencian yang terkadang muncul disaat anda menempatkan diri bersama penguasa datang menguasai dan menindas kami, bangsa Papua. Hati kami sangat teriris-iris ketika melihat simbol-simbol kebangsaan, yang adalah jati diri kami, bendera bintang fajar, kalian bakar tanpa rasa bersalah. yang lebih miris lagi, anda bergabung dengan kelompok aksi Bara-NKRI, pada 2 Juni 2016 lalu, memukul seorang ibu Papua yg sedang lewat di depan lapangan Trikora Abepura dan melempari mama-mama Papua di Polimak. Masa aksi juga mengeluarkan katakata hinaan terhadap masyarakat OAP bahwa; jumlah kalian semakin kecil dan semakin punah kita pendatang lebih menguasai tanah Papua. Melalui surat ini kami hendak menyampaikan kepada anda bahwa anda orang-orang pendatang di Papua sudah diprovokasi penguasa Indonesia bahwa pendatang itu NKRI dan Orang Papua itu Papua Merdeka. Penguasa Indonesai benar-benar hendak menciptakan konflik SARA antara ras melayu dan melanesia. Mereka sendirilah yang mengakui dan memperbesar perbedaan status kebangsaan antara orang Papuamelanesia dan orang pendatangmelayu. Pertanyaan buat saudara-saudari pendatang, maukah anda ikut barisan orang-orang tolol yang sedang membunuh kebenaran yang diperjuangkan oleh bangsa Papua ke dalam perspektif rasial? Anda tentu tidak ingin kan bila orang Papua memandang anda pendatang sebagai Page 32
KNPB NEWS
Tabloidjubi.com/ZA
Yang terhormat, Saudara-saudari Pendatang
kaum penjajah? sebab bagi kami konotasi penjajah adalah penguasa Indonesia yang telah membuat kita semua kehilangan identitas kebangsaan kita sesungguhnya dalam jargon "bhineka tunggal ika". Saya yakin, bahwa masih banyak manusia ber-ras melayu yang mengerti benar tentang kebenaran penderitaan bangsa Papua. Masih banyak pendatang yang memandang kami bangsa Papua sebagai manusia yang memiliki hak untuk menentukan nasib kami sendiri. Sangat menyedihkan bila anda melihat perjuangan bangsa Papua dari perpektif rasial yang sedang dibangun oleh Indonesia. Toh, kami akui banyak orang pendatang yang berjasa membangun bangsa Papua dengan tulus, sekalipun banyak pendatang yang dipaksa untuk memperkuat kekejaman kekuasaan kolonial Indonesia di West Papua. Kehendak orang Papua bergabung dalam forum sub-regional MSG (Melanesian Spearhead Group) bukan didorong oleh sentimen rasial. Bukan juga karena sentimen agama. Orang Papua tidak membenci orang Melayu, atau agama manapun. Anda lihat dan alami sendiri tidak pernah orang Papua
bermusuhan atau berperang dengan pendatang atau agama manapun di atas tanah Papua. Kami terlalu baik, bahkan kebaikan kami tidak dapat anda temukan dimanapun di dunia ini, walau setiap saat kalian kuasai semua sendi kehidupan kami. Bergabung di MSG adalah upaya bangsa Papua untuk menemukan kembali identitas kebangsaannya, sekaligus dalam upaya memajukan kerja sama kawasan, terutama dalam mencari dukungan kawasan terhadap perjuangan bangsa Papua untuk bebas dari kolonialisme dan kapitalisme global. Perjuangan bangsa Papua adalah perjuangan rakyat-bangsa tertindas melawan penindas, yakni penguasa Indonesia yang dengan hukum, militer dan uang sedang menghancurkan bangsa Papua. Kami hendak mendirikan negara dimana identitas kebangsaan manusia dihargai tanpa saling menguasai di antara suku, bangsa dan agama. Kami hendak mendirikan negara yang memperlakuan tanah air sebagai taman surga yang tidak boleh dirusak oleh nafsu kapitalisme yang kian menggerogoti masyarakat kapitalis moderen saat ini. Kami hendak mendirikan negara yang bangsanya sadar pada budaya egaliter, kebersamaan (solidaritas), kasih sayang, dan berdemokrasi berdasarkan prinsip-prinsp meritokratis. Kami tidak sedang berjuang seperti manusia-manusia kerdil otak, yang maunya menjadi alat dan budak penindas, lalu hanya demi "uang' dan jabatan, mereka rela mengajak anda para pendatang memusuhi perjuangan kami. Kami berjuang karena memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam dan luas secara global. Kami tahu musuh yang kami lawan adalah manusia-manusia penja-
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
DOK KNPB/ISTIMEWA
SURAT TERBUKA KNPB
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
Saya Siap Masuk Penjara Pengalaman hidup saya mengambarkan tantangan Pemerintah Indonesia dewasa ini dan terinspirasi bagi masa depan Generasiku. Pada tanggal 15 Juni 2016 ada kegiatan demo damai oleh rakyat Papua dimediasi oleh KNPB. Pagi Jam 08:00, anak saya baru berumur 6 tahun datang mendekati saya dengan istri saya sedang sibuk mengurusi adik-adiknya karena setengah jam lagi saya harus pergi ke kantor. Anak saya Herni Margaretha Dona Kogoya datang habis bermain dengan teman-temanya, minta ijin sama saya dan istri untuk pergi ikut demo pagi itu. Tetapi istri saya tidak mengijinkannya untuk ikut demo, dia menangis tersedu-sedu dan menawarkan saya harus mengijinkan dia. Tetapi saya rasa berat ijinkan dia karena anak kecil. Dia berusaha keuar dua kali. Saya harus berusaha pergi panggil dan datang. Kedua kali dia datang langsung menuju kamar mandi dan dia mandi dan siap semua. Dia kembali datang mendekati saya dan istri secara sepontan bilang sama kami, “Sekarang saya sudah siap bapa dan mama, hari ini saya mau pergi ikut demo Papua
merdeka.” Mama melarang dengan tegas, tidak boleh ikut karena anda masih kecil. Anak kecil itu sacara spontan bilang, “Mama saya siap ikut demo Papua merdeka, hari ini saya siap masuk penjara, kalau polisi tangkap saya, saya siap masuk tahanan.” Saya dengar dan diam lama sedikit 5 lima menit. Kemudian saya ijinkan dia pergi ikut demo. Dari pernyataan anak kecil di atas saya membayangkan bahwa pemerintah Indonesia sulit mengatasi Ideologi nasionalisme kesadaran generasi muda Papua sekarang. Terbukti bahwa dalam kurun waktu 64 Tahun Pemeritah Indonesia Gagal Membangun Nasionalime Indonesia di Papua.
DOK KNPB/ISTIMEWA
hat dunia yang telah mempolarisasi pikiran dan sikap anda dan kita saat ini. Yah, mereka, kaum penguasa dunia yang telah menjerat penguasa Indonesia. Koorporasi merekalah yang telah menjerat bangsa-bangsa di Asia dan Pasifik kedalam genggaman imperialisme. Mereka yang sedang memboncengi fundamentalis Agama untuk saling menyebar kebencian, sehingga mereka dengan mudah menyedot hasil bumi kita. Adalah bangsa-bangsa (bukan NKRI) yang mampu memproteksi dirinya. Melalui apa? melalui pembentukan negara-negara sosialis, sebagaimana yang sedang kami perjuangkan diatas tanah Papua, tanah surga yang kini menjadi surga bagi imperialis-kolonialis. Karena itu, kami tidak suka, bahkan tidak berniat untuk menjadikan saudara-saudari pendatang sebagai musuh perlawanan kami. Itu kekerdilan perjuangan. Sebab, kami tahu musuh kami jelas: Kolonialisme Indonesia dan kapitalilsme global. Kami sadar apa itu bentuk dan praktek kolonialisme dan kapitalisme di Papua, makanya kami melawan. Bila anda masih belum memahaminya maka pahamilah bahwa sedang terjadi penyesatan ideologi. Bebaskanlah diri anda, dan mari bergabung melawan penindasan! Teriring salam damai dari kami, KNPB.***
KNPB NEWS
Page 33
KABAR KNPB
Dari Mana Sedang ke Mana Komite Nasional Papua Barat (KNPB) didirikan pada tanggal 19 November 2008, di Aula STT. Walter Post, Sentani, West Papua, oleh berbagai organisasi perlawanan dan aktivis-aktivis Mahasiswa dan masyarakat. Pada pembentukan ini, Buchtar Tabuni dan Victor F. Yeimo yang sebelumnya memimpin aksi mendukung peluncuran IPWP di London, 15 Oktober 2008, dipilih menjadi Ketua Umum dan Ketua 1 KNPB. Pembentukan KNPB dilaksanakan di tengah eksodus Mahasiswa Papua dari Manado dan Jawa-Bali, yang kembali ke West Papua, bergabung dengan aktivis mahasiswa, dan masyarakat di Jayapura, menduduki lapangan Makam Alm. Theys H. Eluay di Sentani, di mana dari sini, mereka menyeruhkan “Papua Zona Darurat”. Pada tanggal 1 Desember 2008, Buchtar Tabuni di tangkap Polda Papua. Begitu juga aktivis Sebby Sambom. Sementara, Victor F. Yeimo mengambil alih kerja harian dibantu Elly Sirwa, Musa Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Erik Logo, Warius Warpo Wetipo, Esyik Wea, Ones Suhuniap, Albert Wanimbo, Jefry Tabuni, Benyamin Gurik, Kantius Hisage, Fanny Kogoya, Fero Hubi, Yusak Bazoka Logo, Patris Wenda, Lamber Siep, dll. Setelah Tenda Zona Darurat di Lapangan Makam Theys dihancurkan oleh TNI dan Polri, KNPB pindah ke samping kediaman pendopo Theys H. Eluay. Mereka melebarkan jaringan KNPB ke Wilayah-wilayah. Kekuatan semakin bertambah setelah eksodus Mahasiswa se-Jawa dan Bali dipimpin Victor Kogoya, Mecky Yeimo, Ogram Kobabe Wanimbo, Zadrak Kudiay, Danny Wenda, Serafin Diaz, dll meninggalkan KamPage 34
KNPB NEWS
pus dan kembali ke tanah air melalui Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB). Sementara, Free West Papua Campaign (FWPC), di bawah pimpinan Benny Wenda menjalankan kompanye dan lobby politik di luar negeri, terutama di Eropa dan Afrika. Benny Wenda bersama dukungan KNPB dalam negeri menginisiasi pembentukan International Lawyers for West Papua (ILWP). Rakyat West Papua menyambut dengan aksi besar-besaran. Sehari sebelumnya, Musa Mako Tabuni, Serafin Diaz asal Timor Leste ditangkap Polda Papua di Pelabuhan Jayapura. Sementara Yance Mote di Waena. Sementara di hari peluncuran ILWP, penembakan terhadap masa aksi damai di Nabire oleh Polisi menewaskan 5 orang. Di Expo Waena, Jayapura, aksi berlangsung dalam kepungan TNI dan Polri. Rakyat West Papua menolak Pemilu 19 April 2009. Sementara itu, beberapa aktivis KNPB ditembak mati Polisi seperti Erick Logo. Kemudian penembakan terhadap Yance Yogobi, Dino Uaga, Andy Gobay, Jhoni Hisage dilumpuhkan dengan timah panas dan dipenjara. Semen-
tara, Victor Yeimo menjadi buron alias DPO oleh Polda Papua. KNPB kembali mengadakan Musyawah Besar di salah satu tempat di kota Jayapura dan membentuk struktur dan mekanisme KNPB yang lebih lengkap, sambil menetapkan program-program maksimum dan minimum. Victor Yeimo kemudian ditangkap pada 28 Oktober 2009. KNPB tidak mengalami kekosongan energi perlawanan. Kerja-kerja harian diambil alih oleh Esyik Wea, Danny Wenda, Hubertus Mabel, Ogram Wanimbo, Warius Wetipo, Fero Hubby, Victor Kogoya, Fanny Kogoya, Mecky Yeimo, dll. Setelah Mako Tabuni dan Diaz dibebaskan dari penjara, mereka bergabung kekuatan dan kemudian mengambil alih gerakan sipil kembali. Memimpin demonstrasi damai KNPB di kota Jayapura. Sementara Victor Yeimo dan Buchtar Tabuni mendekam di balik terail besi sambil berkoordinasi keluar. Sementara itu, dukungan internasional semakin besar dengan terus bergabungnya parlemen-parlemen dan pengacara-pengacara dari seluruh dunia dalam IPWP dan ILWP. KNPB telah berturut-turut memberikan dukungan pada setiap kegiatannya.
DOK KNPB/ISTIMEWA
Sejarah Pendirian
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KABAR KNPB Pada tanggal 19-22 November 2010, dilaksanakan Kongres I KNPB di Kampung Harapan, Sentani. Seluruh pengurus dan anggota wilayah ikut hadir. Dalam kongres I ini, KNPB memilih kepengurusan baru dan melahirkan resolusi politik dan organisasi. Buchtar Tabuni terpilih kembali menjadi Ketua Umum KNPB. Sementara Musa Mako Tabuni menjadi Ketua 1 KNPB. Jabatan Sekretaris dipegang oleh Agustinus Trapen dan Danny Wenda sebagai Sekretaris I. Juru Bicara Nasional, Jefry Tabuni dan Victor F. Yeimo sebagai juru bicara internasional. KNPB juga memilih Kepala-Kepala Komisariat dan bidang-bidang. Berikut beberapa resolusi yang dikeluarkan KNPB: 1) Segera menyelesaikan Status Politik West Papua melalui referendum sebagai solusi damai, demokratis dan final; 2) Segera memperkuat internal perjuangan bangsa Papua melalui pembenahan dan penyatuan pertahanan militer, perjuangan sipil dan persatuan diplomat internasional; 3) Mendesak pertahanan militer West Papua untuk bersatu agar mendorong agenda referendum bagi bangsa Papua; 4) Mendesak seluruh elemen perjuangan untuk segera mendorong pembentukan Dewan Nasional sebagai simbul persatuan nasional menuju referendum sebagai resolusi penyelesaian masalah West Papua; 5) Segera menghentikan perdebatan dan konflik internal antara para diplomat internasional dan bersatu dalam kerja-kerja kampanye dan diplomasi demi mendorong proses penyelesaian melalui jalur hukum dan politik. Setelah kongres selesai dilaksanakan, KNPB fokus pada programprogram organisasi yakni pembentukan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) hingga puncaknya terbentuk Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai alat demokratis yang merepresentasi kepentingan politik bangsa Papua. Di sini, Buchtar Tabuni yang baru keluar dari Penjara didaulat sebagai Ketua PNWP. Sementara KNPB menyepakati digelarnya KonVOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
gres Luar Biasa untuk memilih kepemimpinan KNPB. Memasuki Pertengahan tahun 2011, programprogram politik dengan tuntutan referendum terus digalang di seluruh wilayah West Papua di bawah komando Mako Tabuni. Sementara di luar negeri, Konferensi ILWP digelar oleh Benny Wenda, di mana Juru Bicara Internasional KNPB, Victor F. Yeimo ikut memberikan pidato di London. Setahun kemudian, Buchtar Tabuni dan Jefry Wandikbo ditangkap dan dipenjarakan oleh Polda Papua. Pada 14 Juli 2012, Mako Tabuni ditembak mati oleh Densus 88, Polda Papua di Lingkaran Perumnas 3 Waena. Sementara itu, Komisariat Militan, di bawa komando Hubertus Mabel dibantu Sebby Sambom melakukan koordinasi di setiap pertahanan militer Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, hingga mendorong Kongres TPN-PB di Biak, di mana Goliat Tabuni didaulat sebagai Panglima Komando Tertinggi TPN-PB. Dalam perjalanan koordinasi militer di Lanny Jaya, Hubertus Mabel yang sementara berada di Kurulu, Kampung halamannya, ditembak mati oleh anggota Polres Jayawijaya. Sementara Sebby Sambon dan lain-lainnya menjadi DPO hingga saat ini. Kongres Luar Biasa (KLB) Seperti yang direcanakan sebelumnya, Kongres Luar Biasa berlangsung di Timika, dengan dipanitiai oleh Steven Itlay. Dihadiri oleh
pengurus dan anggota Wilayah, KLB memilih Victor F. Yeimo sebagai Ketua Umum KNPB, dan Agus Kossay yang sebelumnya menjabat Ketua KNPB Wilayah Sentani, sebagai Ketua 1 KNPB. Sementara, Ones Suhuniap dan Mecky Yeimo diangkat menjadi Sekretaris Umum dan Sekretaris 1. Pembenahan pengurus dan program dilakukan di Kali Biru, Sentani. Pergantian posisi di berbagai bidang terjadi akibat beberapa pengurus menjadi DPO, seperti Danny Wenda, Agustinus Trapen, Diaz Serafin. Mono Hisage terpilih menjadi kepala Militan menggantikan Hubertus Mabel yang telah ditembak polisi. Sementara, Yusak Logo alias Bazoka Logo dipilih menjadi Juru Bicara Nasional KNPB. Warius Wetipo dan Ogram Kobabe Wanimbo mengambil alih Komisariat Diplomasi. Kepengurusan ini melanjutkan hasil Kongres I KNPB. Program politik dan organisasi terus dijalankan. Program penyatuan diplomasi internasional mulai digalang dengan mengaktifkan komunikasi lintas gerakan perlawanan di dalam negeri. Sementara penguaatan internal organisai dan perlawanan politik terus dilanjutkan sekali pun penguasa kolonial Indonesia merepresi, menangkap dan membunuh aktivis KNPB. Pada pertengahan 2013, Victor F. Yeimo ditangkap Polda Papua saat memimpin demo damai. Kerja-kerja harian diambil alih oleh Agus Kossay bersama pengurus yang lainnya. Sementara itu, aksi-aksi politik terus dilancarkan dari wilayah, seperti di Timika di bawa komando Steven Itlay, di Wamena di bawah komando
DOK KNPB/ISTIMEWA
Kongres I KNPB
KNPB NEWS
Page 35
KABAR KNPB Simeon Dabi, di Yahukimo di bawa Komando Erinus Pahabol dan Aminus Balingga, di Manokwari di bawah komando Alexander Nekenem, di Sorong di bawa komando Martinus Yohame yang kemudian diculik dan dibunuh oleh pasukan pengamanan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20-25 Agustus 2014. Kemudian di Nabire di bawa komando Zadrak Kudiay, di Merauke Gento dan Ibu Pangkrasia Yeem, di Biak oleh Yulianus Mandowen dan Apolos Sroyer. Begitu juga di Kaimana dan Pak-Pak. Buchtar Tabuni, ketua PNWP yang baru keluar dari penjara memimpin aksi-aksi damai dan kemudian menjadi DPO Polda Papua hingga saat ini. Lahirnya ULMWP
KNPB setelah ULMWP KNPB menyambut penyatuan tiga faksi besar dalam sebuah wadah koordinasi bersama, yakni ULMWP. Sebagaimana isi “deklarasi saralana”, ULMWP mendorong upaya internasional dalam mewujudkan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. KNPB memandang keterlibatan PNWP dan Benny Wenda sebagai penguatan perjuangan bangsa dalam mewujudkan hasil Kongres I KNPB. KNPB tetap memposisikan organisasi dan aktivisnya sebagai media bagi gerakan perlawanan di dalam negeri, West Papua. Sebab, KNPB berpandangan bahwa, basis perlawanan utama ada di dalam negeri, di mana rakyat West Papua harus bersatu dalam gerakan perlawanan guna mendorong proses politik dari perjuangan West Papua. Bersatunya para pemimpin dan diplomat di internasional merupakan kemenangan program kongres I KNPB, sehingga
DOK KNPB/ISTIMEWA
Sesuai dengan mandat Kongres I KNPB, aktivis KNPB mulai berkoordinasi aktif dengan berbagai elemen gerakan perlawanan. KNPB mendorong dibentuknya Tim rekonsiliasi bersama antar organisasi perlawanan yang dikoordinir Sem Awom, Simeon Alua, Mecky Yeimo, Warpo Wetipo, Markus Haluk, Kristian Douw, dll. Mereka mengaktifkan pertemuan lintas organisasi. Berdiskusi hingga ke dalam penjara Abepura di mana saat itu Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo, Filep Karma, Forkorus Yaboisembut dan
Edison Waromi berada di penjara. Di Aula milik Narapida, Lembaga Abepura, bersama Tim Rekonsiliasi menyepakati usul Victor F. Yeimo bahwa persatuan harus didorong antara tiga faksi besar, yakni PNWP, NRFPB dan WPNCL, sebab organisasi yang lain sudah berafiliasi secara langsung di dalamnya. Kemudian, pertemuanpertemuan rekonsiliasi dilaksanakan dan diwacanakan di antara tiga faksi besar itu. Sementara itu, WPNCL yang berjuang menjadi anggota penuh di MSG tahun 2013 di Noumea dianjurkan untuk berunifikasi dengan organisasi lain. Kebutuhan persatuan antara pemimpin di luar negeri dan dalam negeri semakin mengerucut hingga terjadi pertemuan dan persatuan tiga faksi besar di Port Villa, Vanuatu, tanggal 6 Desember 2014 melalui deklarasi Saralana, di mana Buchtar Tabuni ikut menandatanganinya.
Tiga faksi politik Papua merdeka, West Papua National Coalition for Liberation(WPNCL), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mendeklarasikan sebuah badan persatuan nasional bernama, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat, Saralana, Port Villa, Vanuatu, Sabtu (6/12/2014), sekitar pukul 15:30 waktu Vanuatu. Secara demokratis memilih lima orang pemimpin untuk menjalankan ULMWP, yakni Octovianus Mote sebagai Sekretaris Jenderal, Benny Wenda sebagai Juru Bicara, dan tiga orang anggota yakni Jacob Rumbiak, Rex Rumakiek, dan Leonie Tanggahma.
Page 36
KNPB NEWS
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
KABAR KNPB apa pun, di mana pun dan kapan pun, KNPB akan mendorong ULMWP. Ketua Umum KNPB, Victor F. Yeimo adalah salah satu dari tiga tim kerja ULMWP yakni Sem Awom dan Markus Haluk yang bergerak di dalam negeri membantu mengkoordinasi antara tiga faksi utama selaku Dewan Komite dan 5 anggota Eksekutif ULMWP di Luar Negeri. Sementara, PNWP adalah alat demokratis rakyat West Papua yang harus dikawal dan diperkuat demi melahirkan bangsa (nation state). KNPB tidak memandang PNWP sebagai sebuah faksi, karena ia hanyalah alat politik yang demokratis di mana setiap faksi dari berbagai akar ideologi dapat memperjuangkan posisi politik dan pandangannya dalam PNWP. Ideologi KNPB Sesuai prinsip-prinsip dasar perjuangan KNPB, perjuangan pembebasan nasional West Papua diperjuangkan dengan nilai-nilai sosialis yang melekat dalam kehidupan budaya bangsa Papua, yakni kolektivisme (kebersamaan) dalam berdemokrasi, berjiwa patriotis dan berkarakter militant dalam perjuangan, berasaskan kebenaran dan kemanusiaan sebagai sumber kasih yakni kesetaraan (egaliter). Ideologi KNPB dibentuk oleh nilai -nilai kepercayaan agama dan budaya bangsa Papua-Melanesia, dengan terus menerima dan membentuk aktivis dan gerakan perlawanan KNPB dengan memperlengkapi sosialis modern yang menjadi senjata perlawanan rakyat tertindas melawan kolonialisme/neo-kolonialisme dan kapitalisme-imperialisme yang telah dan sedang menghancurkan bangsa Papua saat ini. KNPB mendasarkan massa rakyat West Papua sebagai subjek perjuangan pembebasan nasional West Papua. Sebab rakyatlah pejuang utama dalam revolusi menuju masyarakat sosialis Papua. Masyarakat sosialis adalah sebuah masyarakat di mana bangsanya tidak lagi terbentuk kelas-kelas politik dan ekonomi sebagai sumber penindasan VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
manusia atas manusia lain. KNPB memperjuangkan kehidupan berbangsa yang seperti itu dengan jalan mengusir kolonialisme Indonesia yang sedang menjadi sumber penindasan di West Papua saat ini.
STRUKTUR BADAN PENGURUS PUSAT KNPB Ketua Umum
:
Victor F. Yeimo
Ketua 1
:
Agus Kossay
Sek. Umum
:
Ones Suhuniap
Sek. 1
:
Mecky Yeimo
KNPB Saat Ini
Jubir Nasional
:
Yusak Bazoka Logo
7 tahun lamanya KNPB melawan dan tidak mundur sejengkal pun. Intimidasi, terror, penggrebekan, penangkapan, pemenjaraan, hingga pembunuhan sudah dialami KNPB. Kini KNPB telah dewasa dalam melawan. Indonesia telah berhasil mengajar KNPB untuk melawan. Melawan dengan cara damai dan bermartabat adalah ciri khas KNPB. KNPB tidak pernah menjanjikan kemerdekaan, tetapi KNPB menunjukan jalan menuju kemerdekaan dan cara berjuang menuju kemerdekaan. KNPB sedang mendidik rakyat bahwa Papua Merdeka tidak akan datang dari luar, tetapi oleh rakyat West Papua itu sendiri. KNPB saat ini tidak butuh pujian dan kehormatan. Sebab, KNPB menyadari bahwa akan lebih terhormat menderita dan mati dalam perlawanan melawan kolonialisme dan kapitalisme global, sebab mundur adalah penghianatan. Seperti Lance Armstrong katakan: “Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi Anda rasakan dalam semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya”. KNPB saat ini dikendalian oleh orang-orang putus kuliah dan anakanak jalanan yang kaya akan nurani dan bermental lawan. Sebab, bagi KNPB, jalan-jalan demonstran dan penjara adalah sekolah perjuangan. KNPB melihat penderitaan dengan mata hati nurani dan mempelajari realitas penderitaan bangsa Papua di arena perlawanan. KNPB tidak menolak Pelajar dan Mahasiswa menimba ilmu, tetapi KNPB mengajak kepintaran anak negeri West Papua tidak digunakan (dieksploitasi) oleh dan untuk kolonialisme Indonesia dan kapitalisme. ***
Komisariat Diplomasi
:
Ogram K. Wanimbo & W. Warpo Wetipo
Komisariat Militan
:
Mono Hisage & Nuga Logo
Komisariat PN
:
Andy Muk
Komisariat Palang Merah
:
Frans Hubby & Rendy Wetapo
Intelijen
:
-
KETUA WILAYAH & KONSULAT Port Numbay
:
Calvin Wenda
Sentani
:
Allen Halitopo
Timika
:
Steven Itlay
Wamena
:
Simeon Dabi
Nabire
:
Anton Gobay
Yahukimo
:
Erinus Pahabol
Yalimo
:
Wene Gombo
Mnukwari
:
Alexander Nekenem
Biak
:
Apolos Sroyer
Paniai
:
Alpius Yumai
Sorong
:
Kanitius Helelo
Pak-Pak
:
Nataniel L. Kaninggai
Kaimana
:
Ruben Furay
Merauke
:
Gento Medecus Dop
Bovel Digol
:
Natalis Guyop
Asmat
:
Rafael Simap
Lanny Jaya
:
Lanny Wanimbo
Mam –Teng
:
Almarum
Nduga
:
Roni Kogoya
Tolikara
:
Hasan Towolom
Pegubin
:
Yulpinus Kalakmabin
Puncak Jaya
:
Yondius Wonda
Dogiay
:
Yames Pigai
Meybrat
:
Arnoldus Kocu
Serui
:
Gad Warmetan
Konsulat Indonesia
:
Hizkia Meage
KNPB NEWS
Page 37
FOTO:TABLOIDJUBI.COM
INTERNASIONAL
P
erjuangan bangsa Papua memasuki babak baru yang lebih terorganisir dan tersistematis setelah para pemimpin diplomat West Papua di internasional, dan tiga organisasi utama seperti Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) bersatu di dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vanuatu, pada 30 November - 6 Desember 2014, melalui “Deklarasi Saralana”. Dalam “Deklarasi Saralana”, ULMWP dibentuk sebagai wadah koordinatif antara tiga organisasi, baik di dalam negeri West Papua dan Luar Negeri, yang bertujuan untuk memperjuangkan dan mendukung upaya-upaya internasional demi kemerdekaan West Papua. ULMWP terbentuk dari proses rekonsiliasi dalam negeri, juga sesuai dengan hasil pertemuan pemimpin Negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Moresby, PNG, pada Juni 2014 yang menganjurkan perlunya Unifikasi (persatuan) dalam perjuangan bangsa Papua. ULMWP telah melakukan berbagai pertemuan internal membahas Page 38
KNPB NEWS
system, program dan pembagian kerja perjuangan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. ULMWP berfungsi mengkoordinasikan agenda-agenda yang sudah dan sedang di dorong masing-masing diplomat dan ketiga organisasi perjuangan. PERTEMUAN MSG, tanggal 26 Juni 2015, pada pertemuan tahunan MSG di Honiara, Solomon Islands, ULMWP diterima menjadi peninjau di MSG, sementara Indonesia sebagai anggota asosiasi. Indonesia terus berupaya agar ULMWP yang memperjungkan kemerdekaan West Papua tidak masuk menjadi anggota penuh MSG. Indonesia melancarkan diplomasi ekonomi ke Negaranegara MSG. Menteri Luar Negeri Indonesia, Menkopohukan, hingga Presiden Jokowi sudah berkunjung ke PNG dan Fiji guna menghalau diplomasi MSG. Namun, Solomon Islands, Vanuatu, dan FLKNS terus mendukung West Papua. Bahkan, Pemerintah Vanuatu dan Solomon Islands mengangkat perjuangan dan situasi pelanggaran HAM di Dewan HAM PBB, maupun di Sidang Majelis Umum PBB bersama Perdana Menteri Tonga pada 29 September- 3 Oktober 2015 lalu. Solomon Islands juga memper-
juangkan isu West Papua di pertemuan Pacific Islands Forum (PIF), di mana PIF memutuskan untuk mengirim Misi Pencari Fakta Pelanggaran HAM ke West Papua, hal mana Indonesia tidak memberikan akses sekalipun padahal Ketua PIF, Peter O’Neill yang merupakan Perdana Menteri PNG telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi. UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA Executive Committee (Ekskutive Dewan) Octovianus Mote (General Secretary) Benny Wenda (Spokesman) Rex Rumakiek (Member) Jacob Rumbiak (Member) Leonie Tanggahma (Member) Committee Council (Dewan Komite) Buchtar Tabuni (PNWP) Edison G. Waromi (NFRPB) Andy Ayamiseba (WPNCL) Temwork (Tim Kerja) Victor F. Yeimo (Ketua Umum KNPB) Markus Haluk (NFRPB) Sem Awom (Koordinator GARDA-P)
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
INTERNASIONAL
Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda didampingi Sekjen ULMWP, Octovianus Mote bersama petinggi Negara mengeluarkan Deklarasi Westminster menyerukan penentuan nasip sendiri rakyat Papua pada 3 Mei 2016.
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
Mereka mengeluarkan Deklarasi Westminster yang menyeruhkan pengawasan internasional terhadap hak orang asli Papua untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV). Indonesia kalangkabut mendengar pertemuan ini, apalagi politisi partai Buruh Jeremy Corbyn menyatakan untuk mendorong West Papua ke PBB. Tak tanggungtanggung, rombongan Indonesia dipimpin Menkopolhukam, Luhut Panjaitan bersama Kepala BNPT, Tito Karnavia, Wakil Ketua DPR RI berkunjung ke London untuk menghalau dukungan terhadap West Papua, sekalipun mereka hanya sempat bertemu tokoh gereja Inggris, Lord Richard Dougals Harries. DARI BENUA AFRIKA, Benny Wenda terus melancarkan loby ke Negara-negara Afrika. Pada Maret 2016 lalu, Benny Wenda bertemu dengan dua Mantan Presiden Ghana, John Agyekum Kufuor dan
Jerry John Rawlings. Mereka meyakinkan Benny bahwa Papua akan merdeka. Ia juga bertemu dengan tokoh Gereja, seperti Pdt. Fred Deegbe yang berjanji akan bawa masalah West Papua ke Pertemuan Raya Gereja di New York, Amerika Serikat. Dalam kunjungannya di Ghana ini, Benny Wenda juga diwawancarai oleh TV3 Ghana terkait situasi di Papua dan perjuangan rakyat Papua Barat untuk melepaskan diri dari Indonesia. Dalam kunjungan itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan berbagai pihat termasuk Pan African dan sejumlah pihak lainnya. FOTO:INFOPAPUA.ORG
SEMENTARA ITU DI LONDON, pada tanggal 3 Mei 2016 lalu, Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda didampingi Sekjen ULMWP, Octovianus Mote mengundang para politisi IPWP (international Parliamentarian for West Papua) dan ILWP (International Lawyers for West Papua). Para petinggi Negara ikut hadir, seperti Ketua Partai Oposisi Inggris, Jeremy Corbyn ikut hadir dan mendukung penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Sementara Perdana Menteri Tonga, Mr. Akilisi Pohiva ikut hadir. Menteri Luar Negeri Vanuatu dan Menteri Pertanahannya ikut hadir. Sementara Utusan Khusus Solomon Islands untuk MSG, Rex Horoi pun ikut hadir. Dari PNG, Gerry Jufa, Gubernur Provinsi Oro Ikut hadir. Juga, Melinda Jankie, Pendiri ILWP yang ikut membacakan dukungan Perdana Menteri Guyana, serta Buchtar Tabuni dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP).
FOTO:INFOPAPUA.ORG
Benny Wenda bertemu dengan dua Mantan Presiden Ghana, John Agyekum Kufuor dan Jerry John Rawlings.
KNPB NEWS
Page 39
Benny Wenda bertemu dengan Pan African
Aksi Solidaritas rakyat Salomon pada 13 dan 14 Juli 2016 DARI MSG KE KOALISI PASIFIK. Pagi, Kamis (14/7/2016) pukul 08.00, di Honiara, ribuan rakyat Solomon Islands diperkuat oleh berbagai solidaritas NGO dibawah PIANGO, gereja, aktivis dan politisi, turun jalan serukan dukungan bagi kemerdekaan West Papua dan keanggotaan penuh ULMWP di MSG. Pertemuan para pemimpin MSG memutuskan aplikasi keanggotaan ULMWP ditunda hingga bulan September 2016 di Vanuatu. Untuk itu Sub-komite Hukum MSG ditugaskan untuk bekerja dan membahas hingga kriteria dan syarat keanggotaan ULMWP dan FLNKS bisa terakomodir. Keputusan ini dibuat karena FLNKS sebagai pendiri MSG pun ikut terancam keluar dari keanggotaan MSG, jika kriteria keanggotaan nonnegara tidak ditegaskan oleh Subkomite Hukum MSG. Hal ini justru menegaskan bahwa kedudukan dan status hukum bagi ULMWP dan FLNKS, sebagai anggota Nonnegara, akan semakin kuat setelah pertemuan tersebut. Jumat, tanggal 15 Juli 2016, bertempat di Hotel King Solomon, Perdana Menteri Solomon Islands dan Ketua MSG, Manasseh Sogavare, yang juga baru ditunjuk sebagai Ketua PIDF (Pacific Islands Development Forum), menginisiasi pertemuan internasional pertama di kawasan Pasifik bagi kemerdekaan West Papua. Negara-negara kawasan Pasifik, terutama Polinesia dan Page 40
KNPB NEWS
FOTO:KNPB/IST
Mikronesia, ikut hadir dan menyatakan dukungan, bersama Vanuatu, Solomon Islands dan FLNKS, bagi West Papua. Bersama ULMWP, pertemuan ini berhasil memperkuat posisi dukungan melalui pembentukan Koalisi Pasifik. Berbagai pertemuan lintas negara sudah direncanakan hingga pertemuan PIF nanti. Mereka juga sudah membahas strategi menuju ke PBB. SEMENTARA ITU DI PIF, di secretariat Pacific Islands Forum (PIF), 14 isu West Papua dari 44 agenda yang akan dibahas pada pertemuan PIF mendatang. Tahun lalu, isu West Papua hanya 5 dari 70-an persoalan regional yang dibahas. Sementara, Kolonial Indonesia belum membuka akses bagi delegasi Pasifik untuk memantau secara langsung situasi pelanggaran HAM di West Papua sesuai dengan resolusi pertemuan PIF tahun 2015 lalu. Kolonial Indonesia justru memainkan strategi politik busuknya melalui pembentukan “Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua” di bawah Pimpinan Menkopolhukam,
Pertemuan Pasifik 2016.
Benny Wenda bertemu tokoh gereja Ghana, Dr Fred Deegbe
Luhut B. Panjaitan atas perintah Peresiden Joko Widodo. Tim ini sudah ditolak oleh ribuan rakyat West Papua dimediasi KNPB di seluruh daerah di tanah Papua, karena tentu sangat sarat dengan kepentingan, yakni Indonesia mengelabui Tim Pencari Faktadari PIF dan juga desakan internasional. Luhut sengaja mengajak Duta Besar PNG, Fiji, dan New Zealand ke West Papua 15 Juni lalu, bersamaan dengan demo penolakan Tim ini oleh rakyat West Papua. Luhut berupaya mengubur kebenaran. SIDANG DEWAN HAM PBB yang berlangsung di Geneva, PBB, 13 Juni sampai 1 Juli 2016, Indonesia melancarkan lobi untuk menghalau isu West Papua diangkat. Namun, pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Maina Kiai, mengangkat tindakan represif pemerintah Indonesia di Papua sebagai salah satu contoh ancaman bagi hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat. Ia menyamakan represi Indonesia di Papua dengan yang perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Tibet dan Uighur serta yang dilakukan pemerintah India dan Mauritania terhadap
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
FOTO:INFOPAPUA.ORG
INTERNASIONAL
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
Pelapor Khusus PBB untuk bidang Kebebasan Berkumpul Secara Damai dan Berserikat, Maina Kiai.
Pihaknya juga mendesak agar Dewan HAM PBB segera mengambil langkah untuk melakukan hal yang lebih lanjut dalam menyelidiki kasus tersebut. "Kami menyerukan kepada Dewan HAM dan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi untuk mengunjungi Papua Barat untuk mendapatkan pandangan objektif dan independen dari situasi di lapangan di wilayah itu," kata dia. Dia juga meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses bebas dan penuh kepada jurnalis
internasional ke Papua dan memungkinkan misi pencari fakta pelanggaran HAM oleh Forum Kepulauan Pasifik. Pernyataan serupa disampaikan negara Kepulauan Solomon. Diplomat Solomon di PBB, Barret Salato, mengangkat kembali isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Rabu, 22 Juni 2016 lalu. "Kami mengungkapkan keprihatinan mendalam kami atas situasi HAM yang tergerus dari orang Melanesia Papua asli, yang merupakan penduduk asli Papua," kata dia.
FOTO:WEBTV.UN.ORG
masyarakat dengan kasta yang lebih rendah di negara mereka. Maina Kiai mengangkat isu tersebut ketika mendapat kesempatan bicara menyampaikan laporannya pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB sesi ke-32, di Jenewa pada hari Jumat (17/6) lalu sepanjang 15 menit. Pelapor khusus atau disebut juga perwakilan khusus Sekjen PBB, adalah seorang ahli independen yang diberi mandat oleh PBB untuk melakukan investigasi terhadap pokok yang ditugaskan kepadanya. “Laporan saya mendokumentasikan fenomena ini di Tiongkok yang membatasi hak berkumpul dan berserikat orang-orang Tibet dan Uighur; di Indonesia terhadap etnis Papua Barat; dan di tempat-tempat seperti India dan Mauritania terhadap individu yang dianggap kasta yang lebih rendah,” kata Kiai, pakar HAM dari negara Kenya itu. Diplomat Vanuatu di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Setareki Waoanitoga tidak tinggal diam. "Situasi pelanggaran HAM di Papua masih terus terjadi. Kami masih menerima laporan peningkatan pelanggaran HAM berat di Papua," kata dia menyampaikan pernyataan resmi Republik Vanuatu dalam Debat di Sidang Dewan HAM PBB ke 32 di Jenewa, pada hari Rabu (22/6) lalu. Menurut laporan yang dia terima, kata dia, beberapa bulan terakhir lebih dari seribu orang Papua ditangkap oleh polisi Indonesia yang berpartisipasi dalam demonstrasi damai. "Ini bertentangan dengan tanggung jawab untuk melindungi dan memfasilitasi protes yang mengadvokasi pandangan politik dan budaya yang berbeda -- bahkan menentang -- pandangan yang didukung oleh Pemerintah," kata dia, dalam sidang yang juga dapat disaksikan lewat televisi internet PBB. Kata dia, Pemerintahnya mengakui dan menyambut baik laporan Pelapor Khusus PBB tentang hak kebebasan dan berserikat yang terjadi di Papua.
FOTO:AFP
INTERNASIONAL
Diplomat Vanuatu di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Setareki Waoanitoga (paling kiri), ketika membacakan pandangan tentang pelanggaran HAM di Papua pada sidang Dewan HAM PBB pada 22 Juni 2016.
KNPB NEWS
Page 41
FOTO:AFP
INTERNASIONAL
Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa
Ia mengatakan, Kepulauan Solomon sebagai Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) dan yang ditunjuk sebagai ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF), menyatakan solidaritas terhadap sesama rakyat Melanesia di Papua. "Kami akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan atas konflik yang sedang berlangsung di Papua melalui keterlibatan konstruktif dengan perwakilan Papua dan menghormati hak mereka sebagai manusia," lanjut dia. Ia mengatakan Solomon menyambut perhatian besar yang diberikan Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua. Namun pada saat yang sama, ia menambahkan, pelanggaran HAM terhadap Papua belum terselesaikan. "Pemerintah Kepulauan Solomon menerima laporan rutin tentang kasus penangkapan sewenangwenang, eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, yang dilakukan terutama Page 42
KNPB NEWS
oleh polisi Indonesia," kata dia. Di bagian lain pidatonya ia menyebut penangkapan lebih dari 2.000 penduduk Papua saat berunjuk rasa damai di Papua ketika menyatakan dukungan terhadap ULMWP menjadi anggota penuh MSG, dan menyatakan keprihatinan atas kejadian itu. Ia juga mengungkapkan upaya MSG pada pertemuan tingkat Menlu di Fiji pekan lalu yang telah mendudukkan delegasi ULMWP dan Indonesia dalam satu meja. Hasil itu, kata dia, diharapkan dapat membangun ruang untuk keterlibatan konstruktif dengan semua pihak dalam menangani keprihatinan anggota MSG terkait perkembangan terakhir di Papua. Dikatakannya pula, Solomon juga menyambut inisiatif MSG untuk bekerjasama dengan pemerintah RI untuk mengunjungi Papua di kemudian hari. Kunjungan itu diharapkan memungkinkan memberikan pandangan yang objektif dan independen oleh anggota MSG. Pada bagian lain pidatonya, ia menyatakan mendukung deklarasi yang
dibuat oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London pada 3 Mei lalu yang menyerukan perlunya referendum yang diawasi PBB di Papua. Solomon juga mendesak agar Indonesia membuka pintu bagi masuknya jurnalis asing ke Papua. Sejalan dengan itu, Solomon juga meminta agar Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB untuk memungkinkan kunjungan pelapor khusus PBB ke Papua, demikian juga dengan pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF) tentang pelanggaran HAM di Papua. Pernyataan Kepulauan Solomon ini disampaikan pada Rapat Pleno ke24 Sesi Regular ke-32 Dewan HAM PBB. Maret lalu, hal ini sudah pula pernah diangkat oleh Kepulauan Solomon di forum yang sama oleh diplomat yang sama. Sementara itu, aktivis advokasi untuk Franciscans International, Budi Tjahjono, meminta Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan BangsaBangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelesai-
VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
INTERNASIONAL
FOTO:INFOPAPUA.ORG
Dukungan dari keluarga Pan-Pacific Negara Federasi Mikronesia.
Dukungan juga datang dari mahasiswa Internasional pada 23 Mei 2016. Gabungan mahasiswa dari Kenya, Mozambik, Ethiopia, Denmark, PNG, Kepulauan Solomon, Thailand, Korea Selatan dan Jepang menyeruhkan referendum untuk West Papua. Mereka juga menyeruhkan agar MSG menerima ULMWP sebagai anggota keluarga baru dalam keluarga besar Melanesia. Para mahasiswa VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
internasional itu juga menyeruhkan solidaritas mahasiswa internasional di seluruh dunia untuk pembebasan West Papua.
berkas West Papua yang baru diajukan. Duta Besar Vanuatu untuk Uni Eropa, Roy Mickey mengatakan saat ini wakil khusus Vanuatu
Gabungan mahasiswa Internasional dari Kenya, Mozambik, Ethiopia, Denmark, PNG, Kepulauan Solomon, Thailand, Korea Selatan dan Jepang menyeruhkan referendum untuk West Papua.
FOTO:INFOPAPUA.ORG
Dukungan-dukungan Papua Merdeka dari musisi di Australia, Inggris, PNG, Salomon, New Zealand terus berdatangan. Band legendaris Pacific Te Vaka telah membuat sebuah lagu Pembe basan Papua Barat. “Papua Sisifo” adalah lagu kebebasan sejati dari jantung Pasifik Selatan. "Papua Barat, kami dengan Anda sekarang, pembebasan, pembebasan sekarang” begitulah reff lagu itu. Sementara, para seniman lukis di Australia dan Inggris juga mengekspresikan dukungan mereka di tembok jalan utama dan dilihat oleh semua orang yang melewatinya. Di Inggris dilukis oleh Dale Grimshaw di dinding jalan Camden, London. Sementara di Australia, seorang aktivis Papua melukis di dinding yang kemudian dipersoalkan oleh Konsul Indonesia di Darwin. ACP DI BRUSSEL, di Brussel, pertemuan Duta Besar Afrika, Pasifik dan Karibia (ACP), akan membahas dukungan terhadap FOTO:IST
kan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Papua. “Oleh karena itu, kami ingin Dewan (HAM PBB) untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan imparsial atas kasus penangkapan sewenangwenang di Papua Barat, serta di beberapa tempat lainnya di Indonesia,” kata Budi pada Sidang ke-32 Dewan HAM PBB di Jenewa, pada hari Rabu (22/6) waktu setempat. Budi juga meminta Dewan HAM PBB supaya Indonesia menjamin hak untuk kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul untuk semua orang Papua. Ia juga menyerukan agar Papua terbuka untuk diakses oleh masyarakat internasional. Ketua KNPB Pusat, Victor F. Yeimo ikut menghadiri Sidang HAM PBB di Geneva, Swis. Diketahui, dukungan kemerdekaan Papua secara pribadi dari para politisi dunia, organisasi sipil, mahasiswa internasional, partai politik, organisasi gereja, organisasi HAM, dan lainnya terus berdatangan. Pada, 18 Mei 2016, misalnya, PanPacific di Negara Federasi Mikronesia menyeruhkan agar kepada dunia agar menekan Indonesia untuk menghentikan pembunuhan di Papua dan melakukan referendum.
untuk ACP, Marco Maheakan bekerja untuk memperjuangkan West Papua di ACP. Roy Mickey juga mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Dewan Menteri Uni Eropa tentang rencana tersebut. ULMWP terus maju di segala lini dan tingkatan. Sementara rakyat West Papua akan terus dimediasi KNPB mendukung ULMWP. Doa rakyat West Papua pada jalan kebenaran akhirnya akan memerdekakan bangsa Papua. ***
FOTO:INFOPAPUA.ORG
Ketua Umum KNPB, Victor F. Yeimo di ruang Sidang HAM PBB Jeneva Swiss Juni 2016
KNPB NEWS
Page 43
PERLU KETAHUI
Bagaimana jika anda Dirazia oleh Polisi atau Tentara? Kata Razia tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kedua menyatakan pemeriksaan serentak (surat-surat kendaraan bermotor, surat televisi, dan sebagainya), oleh karenanya Razia diartikan secara umum sebagai pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 264 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas, Razia hanya dapat dilakukan oleh Petugas Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, TNI tidak punya kewenangan. Apa yang dapat dilakukan Polisi dan PPNS saat melakukan Razia? Berdasarkan pasal 265 UU No. 22 Tahun 2009 Razia kendaraan ini antara lain meliputi pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, seperti Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor. Aparat tidak berwenang untuk melakukan penggeledahan atau melihat barang-barang lainnya seperti yang ada di dalam tas, kantong celana, kantong baju, ataupun bagasi anda. Apakah Polisi dan PPNS wajib memiliki surat tugas? Iya Polisi dan PPNS wajib memiliki surat tugas, berdasarkan Pasal 15 PP No. 80 TAHUN 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap aparat yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor baik secara berkala maupun insidentil wajib dilengkapi surat perintah Page 44
KNPB NEWS
ILUSTRASI:ISTIMEWA
KNOW YOUR RIGHTS MENGETAHUI HAK ANDA
tugas dan dalam Pasal 16 dinyatakan setiap aparat razia wajib memakai pakaian seragam dan atribut yang telah ditentukan. Dapatkah Tentara menangkap anda saat di rumah, kantor, pasar, atau dimanapun anda berada? Tentara Negara Indonesia (TNI) tidak dapat mempunyai wewenang melakukan penangkapan terhadap warga negara karena Berdasarkan Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dapatkah Polisi menangkap anda saat di rumah, kantor, pasar, atau dimanapun anda? Tidak setiap Polisi dapat melakukan penangkapan terhadap warga negara, yang dapat melakukan penangkapan adalah polisi yang berstatus sebagai PENYIDIK dan Penyidik Pembantu. Siapakah dan syarat apa yang harus dilakukan oleh Penyidik jika ingin melakukan Penangkapan terhadap Warga Negara? Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu; Dilakukan hanya terhadap seseorang yang berstatus seba-
gai Tersangka; Jangka waktu penangkapan 1 X 24 Jam; Sebelum melakukan Penangkapan petugas pelaksana harus memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan yang ditujukan kepada seseorang yang akan ditangkap; Keluarga berhak mendapat tembusan surat perintah penangkapan segera setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Apakah Tentara dapat melakukan penggeledahan terhadap Badan dan/atau barang-barang anda? Tentara Negara Indonesia (TNI) tidak dapat mempunyai wewenang melakukan penangkapan terhadap warga Negara. Apakah Polisi dapat melakukan penggeledahan terhadap Badan dan/atau barang-barang anda? Tidak semua Polisi dapat melakukan Penggeledahan dalam Pasal 1 ayat 17 KUHAP Penggeledahan dilakukan oleh PENYIDIK. Tempat yang tidak boleh dimasuki oleh Penyidik adalah Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, dan DPRD; Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan; Ruang dimana sedang berlangsungnya sidang pengadilan, dan Aturan ini tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan. Siapakah dan syarat apa yang harus dilakukan oleh Penyidik jika ingin melakukan Penggeledahan terhadap Warga Negara? Jangan takut untuk menolak rumah anda untuk dimasuki dan digeledah bila ada syarat yang tidak terpenuhi. Karena jika anda mengizinkan penggeledahan tanpa prosedur, berarti hak anda terlanggar dan proses tersebut adalah ilegal. *** Dapatkan materi lengkap dengan menghubungi Pengurus Pusat KNPB! VOLUME 3 TAHUN II, JUNI - AGUSTUS 2016
ALEXANDER NEKENEM (KETUA KNPB MANOKWARI) DKK
STEVEN ITLAY (KETUA KNPB TIMIKA) DKK
