PERHIMPUNAN PEREMPUAN LINTAS PROFESI INDONESIA (PPLIPI)
ANGGARAN dasar (ad)
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi Nama organisasi ini adalah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia disingkat dengan PPLIPI, yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan
Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia ini adalah Perhimpunan yang dibentuk sebagai wadah bagi para perempuan untuk menyumbangkan tenaga, pikiran maupun materi, dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui upaya pemberdayaan perempuan baik di bidang ekonomi, sosial & budaya, kesehatan, pendidikan, poli
Pasal 2 Tempat Kedudukan 1. PPLIPI berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan alamat sekretariat di Jl. Duta Niaga 3 No. 6 – 8 Pondok Indah – Jakarta Selatan 2. PPLIPI memiliki perwakilan di seluruh Provinsi Republik Indonesia dan Perwakilan diluar Negeri Pasal 3 Waktu Organisasi ini didirikan untuk waktu yang
BAB II
AZAS, LANDASAN, SIFAT DAN CIRI ORGANISASI Pasal 4 Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berpedoman pada ajaran Agama Pasal 5 PPLIPI berlandaskan: 1. UUD 1945 sebagai landasan Kons
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 7 Maksud Organisasi ini didirikan dengan maksud : (1). Menjadi wahana integra
Pasal 8 Tujuan Organisasi Organisasi ini bertujuan :
“Terwujudnya Perempuan Perempuan Mandiri, Berkualitas, Sejahtera dalam Berkeluarga, dan Berperan Strategis dalam Pembangunan Nasional”
BAB I V RUANG LINGKUP KEGIATAN Pasal 9 1.
Mengadakan Diskusi, Seminar, Pendidikan, Pela
BAB V USAHA-‐USAHA Pasal 10 Untuk mencapai tujuan organisasi, PPLIPI menyelenggarakan berbagai usaha yang terkait dengan kesejahteraan sosial.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 11 Sumber Keuangan Keuangan PPLIPI diperoleh dari Iuran anggota, hibah, wakaf, shadaqah dan zakat, bantuan dari pemerintah, swasta dan donatur lainnya, serta usaha – usaha yang halal,
BAB VII KEANGGOTAAN, DEWAN PENDIRI, DEWAN PENGAWAS, DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PEMBINA Pasal 14 Keanggotaan 1. Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) beranggotakan Perempuan –perempuan Warga Negara Indonesia dengan berbagai profesi dari seluruh pelosok Nusantara, maupun mereka yang berdomisili di Luar Negeri. 2. Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PPLIPI.
Pasal 15 DEWAN PENDIRI 1. Dewan Pendiri adalah perempuan-‐perempuan yang memiliki profesi dan berjasa mendirikan organisasi PPLIPI dan mempunyai kepedulian
3. Kewenangan Dewan Pendiri : a). Mengesahkan Hasil Munas. b). Memilih dan menetapkan Pengurus Harian DPP (Dewan Pimpinan Pusat), dengan memper<mbangkan hasil Kongres Nasional. c). Melakukan pergan
Pasal 16 Dewan Kehormatan (1) Dewan Kehormatan adalah Tokoh masyarakat atau Figur panutan yang peduli dan mendukung keberadaan PPLIPI dan menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia (2) Dewan Kerhormatan terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (satu) wakil ketua dan 3 (anggota) Anggota.
Pasal 17 Dewan PEMBINA (1) Dewan Pembina adalah mereka yang dapat berasal dari Dewan Pendiri. Tokoh masyarakat atau Figur panutan yang peduli dan mendukung keberadaan PPLIPI. (2) Dewan Pembina berhak dan berkewajiban memberikan pembinaan, ide-‐ide terhadap Organisasi. (3) Dewan Pembina terdiri dari 1 (satu) Ketua Penasehat dan 4 (empat) Anggota. (4) Dewan Pembina berhak melakukan rapat internal. (5) Hasil keputusan rapat dewan pembina dapat dijadikan masukan organisasi.
Pasal 18 DEWAN PENGAWAS 1. Dewan Pengawas berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya organisasi. 2. Dewan Pengawas terdiri dari minimal 1 (satu)orang
BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI KEPEMIMPINAN Pasal 19 1. Struktur Organisasi Kepemimpinan PPLIPI terdiri atas: a. Organisasi
Organisasi
c.
Organisasi
d.
Organisasi
Pasal 20 DEWAN PIMPINAN Struktur Dewan Pimpinan di semua
Pasal 21 Pembentukan Dewan Pimpinan 1. Dewan Pimpinan Pusat PPLIPI ditetapkan dan diangkat oleh Dewan Pendiri dengan memper<mbangkan hasil Kongres Nasional. 2. Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi) PPLIPI ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat. 3. Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota) PPLIPI ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.
BAB IX SUSUNAN ORGANISASI Pasal 22
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPLIPI terdiri atas: 1. Dewan Penasehat yang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Anggota. 2. Pimpinan Harian terdiri dari: a. Ketua Umum. b. Beberapa Wakil Ketua Umum. c. Sekretaris Jenderal. d. Wakil Sekretaris Jendral. e. Bendahara Umum. f. Wakil Bendahara Umum. g. Ketua Komisi h. Wakil Ketua Komisi.
3. Pengurus Harian bertugas : a. Membentuk Komisi Komisi b. Menyelenggarakan program dan mekanisme organisasi sesuai dengan AD/ART dan kebijakan lainnya. c. Membentuk ins
4. Pengurus Harian
pengawas. 5. Pengurus Harian pada se
7. Pengurus Harian
lain yang mempunyai visi dan misi dan tujuan yang sama dari perkumpulan ini. 8. Pengurus Harian bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perkumpulan untuk kepen
4. Se
5. Komisi -‐ komisi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Komisi I Komisi II Komisi III Komisi IV Komisi V Komisi VI Komisi VII Komisi VIII Komisi IX Komisi X
: Organisasi Internal. : Pengembangan Organisasi : Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM). : Kemitraan Luar Negeri : Kemitraan Dalam Negeri : Seni dan Budaya : Poli
11) Komisi XI 12) Komisi XII 13) Komisi XIII 14) Komisi XIV 15) Komisi XV 16) Komisi XVI 17) Komisi XV II 18) Komisi XVIII 19) Komisi XIX 20) Komisi XX
: Sosial : Kesehatan : Pariwisata dan Perhotelan : Pengembangan SDM : Pengembangan Industri Ekonomi Krea
MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 23
1.Jenis-‐ jenis Musyawarah: 1) Musyawarah Nasional; dengan is
2. JENIS – JENIS RAPAT 1) Rapat Pimpinan: a. Rapat Pimpinan Nasional. b. Rapat Pimpinan Wilayah. c. Rapat Pimpinan Cabang. d. Rapat Pimpinan Anak Cabang. 2) Rapat Pleno. 3) Rapat Pengurus Harian. 4) Rapat Dewan Penasehat. 5) Rapat Dewan Pendiri. 6) Rapat Dewan Pengawas. 7) Rapat Dewan Pembina 8) Rapat Komisi. 9) Rapat Koordinasi.
BAB XI MITRA KERJA Pasal 24 Untuk mencapai tujuan organisasi dengan op<mal, PPLIPI dapat bekerja sama dengan organisasi lain, baik organisasi dalam negeri maupun luar negeri, selama
BAB XIII TAHUN BUKU
1.
Pasal 26 Tahun buku organisasi PPLIPI berjalan per 1 bulan Januari dan berakhir per tanggal 31 Desember se
2.
Minimal 1 (satu) bulan sesudah tahun buku, Bidang kebendaharaan wajib memberikan laporan keuangan kepada Ketua Umum dan diketahui oleh dewan pengawas.
3.
Pengesahan dari perhitungan dan pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh Ketua Umum dan Dewan Pengawas
4.
Pengesahan dari perhitungan dan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang, harus dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat
BAB XIV PENETAPAN, PERUBAHAN AD – ART DAN PEMBUBARAN Pasal 27 Penetapan dan Perubahan AD dan ART
a. Penetapan dan perubahan AD-‐ART PPLIPI dilakukan melalui Kongres Nasional yang dihadiri oleh sekurang-‐kurangnya setengah Plus 1 dari jumlah anggota Kongres yang mempunyai Hak suara . b. Perubahan AD-‐ART itu dapat disahkan apabila telah disetujui oleh sekurang-‐kurangnya 2/3 dari peserta Kongres yang hadir dan mempunyai hak suara. c. Kuorum akan dihitung berdasarkan absensi.
Pasal 28 Pembubaran Organisasi Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan berakhirnya perkumpulan ini maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada dewan pendiri.
BAB XIV ATURAN TAMBAHAN Pasal 29 Hal – hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X V
PENUTUP Pasal 30 Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Akta Notaris Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI).
Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian di Jakarta pada tanggal 1 November 2016. Ketua Umum Sekretaris Jenderal Indah SDA Maya Miranda Ambasari
