LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT QUALIS INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT QUALIS INDONESIA Jl. Pajajaran No.17 Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang, Banten 15137 Phone: (021) 55652583 – 5565286 Fax.: (021) 55652489

SURAT PERJANJIAN TENTANG SERTIFIKAT PRODUK ............................. NO.:........../ SNI -.................

Pada hari ini.....................tanggal...........bulan.......... dibawah ini :

tahun...........kami

yang

bertanda

tangan

1 ..............

: bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sertifikasi Produk Qualis Yang beralamat di Jalan Panjajaran No. 17 Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang - Banten Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 ...............

: bertindak untuk dan atas nama...... yang beralamat di......... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut . PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka Sertifikasi SNI Produk............................................. yang mengikat kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tercamtum dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN 1. Sertifikat SNI Produk …………………………. yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA Melakukan audit survailen penelitian kesesuaian dan konsistensi mutu produk yang masuk dalam lingkup sertifikasi. 2. PIHAK PERTAMA melakukan pekerjaan sesuai ayat 1 berdasarkan PP 102 tahun 2000 tentang standardisasi Nasional, ISO Guide 27 (SNI IEC 17065 :2012) tentang Pedoman Lembaga Sertifikasi Produk dalam melakukan Proses Sertifikasi Produk dan Pedoman BSN 401 : 2000 tentang Persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Produk. 3. PIHAK PERTAMA dalam melakukan Sertifikasi SNI Produk ……………….. bekerja sama dengan Direktorat Teknik…………(sesuai dgn produk yg disertifikasikan )……………… dan Sekretariat Jenderal Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan. 4. Apabila didapat ketidaksesuaian terhadap mutu produk, maka PIHAK PERTAMA dapat membekukan, mencabut dan atau merubah lingkup Sertifikasi. Segala macam akibat hukum terhadap ketidaksesuaian tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA No. Dok : TSQ-LSP-QAF-002

No. Revisi : 00

Tanggal Efektif : 04/06/2014


5. Sertifikai Produk SNI didasarkan pada standar Nasional Indonesia (SNI). 6. PIHAK PERTAMA dapat melakukan publikasi peserta Sertifikasi Produk SNI LSPro kepada pemerintah dan masyarakat sebatas tidak melanggar ketentuan kerahasiaan, publikasi yang dimaksud adalah bagian dari penyebaran informasi konsistensi mutu produk yang disertifikasi.

PASAL 2 TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA 1. PIHAK PERTAMA menerbitkan Sertifikat SNI setelah dilakukan audit dan memenuhi persyaratan. Satu Sertifikat SNI hanya digunakan untuk Satu merek dan Satu jenis produk . 2. PIHAK PERTAMA memberikan lisensi kepada PIHAK KEDUA untuk memasang logo pada produk dan / atau kemasan dan / atau dokumen yang terkait dengan produk tersebut, yang mengacu pada Peraturan Umum Penggunaan Sertifikat Produk dan Tanda Kesesuaian. 3. PIHAK PERTAMA menetapkan jadwal dan agenda survailen untuk melakukan verifikasi konsistensi Mutu dan kesesuaian Produk yang disertifikasi dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. 4. PIHAK PERTAMA dalam hal melalukan audit dalam rangka survailen apabila ditemukan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), maka PIHAK KEDUA harus melakukan tindakan koreksi untuk mendapatkan verifikasi dari PIHAK PERTAMA. 5. PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan mutu dapat melakukan pengambilan contoh produk ……………………….dari pasar atas penunjukkan dari Departemen Perdagangan untuk dilakukan pengujian contoh di lembaga pengujian. 6. PIHAK PERTAMA dalam rangka Sertifikasi SNI dapat menerbitkan surat peringatan ke – 1 kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi ketidaksesuaian yang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. 7. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan surat peringatan ke – 2 kepada PIHAK KEDUA apabila peringatan ke -1 tidak efektif. 8. PIHAK PERTAMA dalam hal penerbitan surat peringatan ke -2 –tersebut tidak efektif, maka PIHAK PERTAMA melakukan pembekuan Sertifikat serta menginformasikan ke Direktorat Teknik …………………(sesuai dgn produk yang disertifikasikan ), Departemen Perindustrian dan Sekretariat Jenderal Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan. 9. PIHAK PERTAMA berhak membekukan sertifikat SNI apabila di dalam dua kali berturut-turut pelaksanaan kunjungan pengawasan (suevailen), tidak dapat menunjukan produksi sesuai lingkup 10. PIHAK PERTAMA dalam hal apabila pembekuan sertifikat masih tidak efektif maka PIHAK PERTAMA dapat mencabut atau mengurangi lingkup sertifikat SNI dan menginformasikan ke Direktorat Teknik………………(sesuai dg produk yg disertifikasikan ) Departemen Perindustrian (Dirjen BIM) dan Sekretariat Jenderal Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan. No. Dok : TSQ-LSP-QAF-002

No. Revisi : 00



PASAL 3 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 1. PIHAK KEDUA dilarang keras menggunakan Sertifikat produknya yang bisa mengakibatkan reputasi Lembaga Sertifikasi menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap menyesatkan. 2. PIHAK KEDUA harus memproduksi dan atau memasarkan peralatan produk ……………………yang disertifikasi sesuai dengan mutu yang konsisten dengan standar. 3. PIHAK KEDUA harus memenuhi persyaratan Sertifikasi ( termasuk bila ada perubahan ) sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui. 4. PIHAK KEDUA apabila terjadi Pembekuan , Pencabutan atau Penghentian Sertifikat harus menarik produk dari pasaran dan melakukan tindakan perbaikan terhadap produk yang telah disertifikasi . Pihak Kedua harus menghentikan seluruh Iklan yang berisi referensi apapun didalamnya. 5. PIHAK KEDUA bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Evaluasi dan survailen termasuk pemeriksaan dokumen dan rekaman yang dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. 6. PIHAK KEDUA menerima dan menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi dan Survailen pengawasan mutu SNI yang dilakukan PIHAK PERTAMA pada produk ………………………………….yang disertifikasi. 7. PIHAK KEDUA menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dalam rangka perbaikan dan pencegahan untuk menjamin konsistensi mutu produk dan mendokumentasikan tindakan yang diambil. 8. PIHAK KEDUA dalam membuat informasi tentang Sertifikasi produk di Media ( dalam bentuk Dokumen, brosur atau Iklan ) harus memenuhi persyaratan Lembaga Sertifikasi atau seperti dalam Skema Sertifikasi . 9. PIHAK KEDUA harus memenuhi semua persyaratan yang mungkin ditentukan dalam Skema Sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda Kesesuaian dan informasi terkait produknya. 10. PIHAK KEDUA menyimpan rekaman seluruh keluhan dari Klien yang berkaitan dengan persyaratan Sertifikasi 11. PIHAK KEDUA harus segera memberitahu ke Lembaga Sertifikasi jika terjadi perubahan yang dapat mempenngaruhi kemampuannya. PASAL 4 MODIFIKASI PERSYARATAN PRODUK 1. Apabila ketentuan standar acuan yang tercakup dalam lisensi direvisi, maka lembaga sertifikasi harus segera memberitahukan pemegang lisensi melalui surat dengan menyebutkan tanggal No. Dok : TSQ-LSP-QAF-002

No. Revisi : 00



revisi standar tersebut mulai diberlakukan secara efektif termasuk perlunya dilakukan audit untuk menilai kesesuaian produk terhadap standar baru. 2. Dalam periode waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 diterima, pemegang lisensi harus memberitahukan lembaga sertifikasi dengan surat tentang kesiapannya untuk dilakukan audit. 3. Apabila hasil audit dinyatakan efektif maka sertifikat dapat diterbitkan terhadap produk yang sesuai dengan standar baru. 4. Lembaga Sertifikasi dapat membekukan lisensi bagi produk yang terkait dengan revisi standar pada tanggal di mana revisi standar yang dimaksud pada butir 4.1 berlaku secara efektif apabila: a. Pemegang lisensi memberitahukan lembaga sertifikasi bahwa dia tidak sanggup memenuhi revisi standar yang dimaksud pada butir 4.1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, atau b. Konfirmasi dari pemegang lisensi tentang pemenuhan revisi standar itu melampaui batas waktu dimana revisi standar itu telah berlaku secara efektif, atau c. Hasil dari audit tidak dapat menunjukan pemenuhan terhadap standar yang telah direvisi. PASAL 5 BIAYA SERTIFIKASI SNI PIHAK KEDUA membayar seluruh biaya Sertifikasi SNI sesuai dengan yang tercantum pada lampiran 2 Surat Perjanjian ini. PASAL 6 MASA BERLAKU PERJANJIAN Perjanjian ini berlaku sejak...........sampai dengan .........., kecuali kalau lisensi dicabut oleh lembaga sertifikasi produk dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibatalkan atas permintaan penerima lisensi dengan pemberitahuan terlebih dahulu PASAL 7 PENCABUTAN ATAU PEMBATALAN SERTIFIKAT 1. Dalam kasus pencabutan atau pembatalan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, perlu dipertimbangkan tenggang antara waktu pemberitahuan sampai dengan waktu pemberlakuan pencabutan atau pembatalan tersebut secara efektif. 2. Tenggang waktu yang dimaksud pada butir 7.1 dapat tergantung pada situasi yang menyebabkan, seperti sebagai berikut : Tenggang waktu pemberitahuan Situasi yang menyebabkan pencabutan atau sebelum pencabutan atau pembatalan pembatalan sertifikat berlaku secara efektif Keinginan penerima sertifikat No. Dok : TSQ-LSP-QAF-002

Ditetapkan oleh lembaga sertifikasi No. Revisi : 00



Lembaga sertifikasi membuktikan bahwa produk berbahaya Pelanggaran terhadap standar yang berlaku oleh penerima sertifikat, kecuali untuk alasan keamanan Pembayaran kepada lembaga sertifikasi tidak dilakukan oleh penerima sertifikat Penerima sertifikat gagal memenuhi ketentuan lain yang tercakup dalam perjanjian sertifikat Kewajiban memenuhi persyaratan baru yang berhubungan dengan revisi standar

Tidak ada ( setiap saat) Maksimum 30 hari Maksimum 30 hari Maksimum 60 hari

Sesuai dengan yang ditentukan dalam skema sertifikat produk

Informasi pencabutan atau pembatalan sertifikat harus dikirim melalui surat tercatat (atau ekuivalen) kepada pihak yang lain, dengan menyebutkan alasan dan tanggal pencabutan atau pembatalan sertifikat secara efektif. PASAL 8 KERAHASIAAN PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menjamin agar setiap personelnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik Pihak Kedua yang bersifat rahasia dan diketahui oleh personil tersebut sebagai akibat dari hubungan kerja dengan penerimaan lisensi. PASAL 9 LIABILITAS Ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, biaya untuk penyelesaian pertanggung gugatan setinggi-tingginya sebesar pembayaran audit atau Survailen. PASAL 10 PENYELESAIAN PENYELESAIAN 1. 2.

Hal-hal yang sudah diatur dalam surat perjanjian ini menjadi kekuatan hukum yang mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat perjanjian ini atau bilamana terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah dan hasil musyawarah tersebut dibuat secara tertulis yang merupakan lampiran dari surat perjanjian ini dan menjadi kekuatan hukum yang mengikat bagi PIHAK KEDUA.

No. Dok : TSQ-LSP-QAF-002

No. Revisi : 00



3.

4.

Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan penyelasaian (kemufakatan), maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh sebuah Badan arbitrase yang terdiri dari dari tiga orang, dua diantaranya ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, sedangkan orang yang ketiga dipilih oleh kedua orang yang ditunjuk tersebut di atas , dan hasil penyelesaian secara Arbitrase tersebut akan mengikat mutlak bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Apabila melalui Badan Arbitrase masalah belum bisa diselesaikan, maka kedua belah pihak akan melimpahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan kepastian hukumnya.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap dua sebagai asli yang ditanda tangani di atas meterai masing-masing bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dengan bunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....................................)

No. Dok : TSQ-LSP-QAF-002

(..................................)

No. Revisi : 00


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT QUALIS INDONESIA

Recommend Documents