RINGKASAN PUBLIK AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PT. TUV INTERNATIONAL INDONESIA

RINGKASAN PUBLIK AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PT. TUV INTERNATIONAL INDONESIA

I. P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai arti penting baik dari segi ekonomi, ekologi-lingkungan maupun sosial-budaya. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan sumberdaya hutan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya. Untuk mendorong tercapainya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari berbagai kebijakan maupun perbaikan-perbaikan teknis telah dilakukan. Salah satu alat/instrumen yang diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran itu adalah sertifikasi hutan. Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari ( Sertifikasi PHPL) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk mengeluarkan pernyataan bahwa pengelolaan hutan produksi oleh unit manajemen telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang dirumuskan dalam Standar LEI 5000. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) adalah lembaga akreditasi sekaligus sebagai pengembang sistem sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dan lacak balak (chain of custody/CoC). Semenjak tahun 1993, LEI telah mengembangkan Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL), dan pada tahun 1998 untuk pertama kalinya LEI melakukan Sertifikasi PHAPL terhadap unit manajemen hutan di Indonesia. Selanjutnya pada awal tahun 2002 , LEI telah selesai mengembangkan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Dalam sistem sertifikasi sesuai dengan standar internasional, pelaksanaan kegiatan sertifikasi atas unit manajemen pemohon harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang independen. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka LEI sebagai Lembaga Akreditasi, berkewajiban untuk mengakreditasi pihak ketiga yang independen yang akan berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi. Dengan demikian, LEI dapat menjamin sekaligus menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pelaksanaan kedua sistem sertifikasi tersebut. Akreditasi terhadap PT TÜV International Indonesia (PT. TUV) dilakukan semenjak tahun 2000 melalui skema Akreditasi Interim (karena Manual Akreditasi belum selesai disusun) dan PT. TUV dinyatakan memenuhi kualifikasi sebagai lembaga sertifikasi PHPL. Pada Juni 2005 PT. TUV diharuskan meningkatkan status akreditasinya menjadi akreditasi penuh setelah Manual Akreditasi LEI selesai disusun dan ditetapkan pemberlakuannya. Berdasarkan hasil penilaian akreditasi penuh pada Juni 2006 dinyatakan bahwa PT. TUV belum memenuhi kualifikasi akreditasi penuh sebagaimana disyaratkan dalam Manual Akreditasi. Kepada PT. TUV diberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memenuhi

Laporan Akreditasi PT. TUV International Indonesia

1

persyaratan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu hingga 30 Nopember 2006. Namun hingga batas waktu yang ditentukan PT. TUV tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga status akreditasi interim PT. TUV ditangguhkan hingga 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif LEI nomor: 021/DE-LEI/XII/2006. Dalam masa penangguhan tersebut PT. TUV ditangguhkan hak pelayanan jasa sertifikasi PHPL dan Lacak Balak oleh PT. TUV Internasional Indonesia terhadap semua unit manajemen hutan dan unit industri kehutanan. Selanjutnya PT. TUV International Indonesia melengkapi persyaratan dan rekomendasi yang ditetapkan. Laporan ini menampilkan hasil penilaian akreditasi penuh PT. TUV atas materi akreditasi yang disampaikan termasuk pemenuhan rekomendasi akreditasi sebelumnya. Akreditasi yang dimohonkan meliputi Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (terdiri dari Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari/PHAPL, Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari/PHTL, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari/PHBML) dan sertifikasi Lacak Balak (Chain of Custody/CoC)

1.2. Gambaran Umum Calon Lembaga Sertifikasi Badan Hukum

:

PT TÜV International Indonesia didirikan sebagai perusahaan berstatus PMA yang ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Siti Maryam Muchtar Widodo, SH. tanggal 27 Nopember 1997 dan ijin pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM No. C2-23576 HT.01.01.Th.98 tanggal 30 Oktober 1998. Sedangkan ijin usaha dikeluarkan oleh BKPM pada tanggal 21 Juni 1999 untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa sertifikasi standar mutu.

Direktur

:

M. Bascharul Asana (Pjs)

Alamat Perusahaan

:

Hero Building 12th floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 JAKARTA 12870, INDONESIA Telepon: (62-21 83790555 Fax: (62-21) 83790533 E-mail: [email protected]

Visi

:

PT TUV International Indonesia sebagai perwakilan dari TUV Rheinland/ Berlin–Brandenburg adalah salah satu perusahaan terkemuka di dunia untuk pengujian dan sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu dan lingkungan. Di bidang pelabelan TUV Rheinland/ Berlin–Brandenburg menerbitkan German Packaging labelling ”Grunner Punkt (green dot)”, Toxproof, dan ”SG”. Simbol ”Gruner Punkt” pada pengepakan menunjukkan jaminan penerimaan dan daur ulang material pengepakan. Label ”Toxproof” ditujukan bagi produk tekstil yang telah lulus uji sebagai bahan tidak beracun bagi kesehatan manusia, sedangkan


2

label ”SG” diperuntukkan untuk produk berbahan baku kulit dan tekstil. Misi dan Tujuan

:

Di bidang sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) adalah mendukung pencapaian semakin tingginya jumlah perusahaan khususnya di Indonesia, yang mendapatkan sertifikasi tersebut sebagai bukti nyata telah ditempuhnya komitmen yang kuat dari perusahaan tersebut untuk melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya hutan.

II. PROSES PENILAIAN Mekanisme penilaian akreditasi mengacu pada Pedoman LEI tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi PHPL dan CoC serta Manual Akreditasi. Penilaian akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai Lembaga Akreditasi. Proses penilaian dimulai dengan pengumuman secara terbuka tentang rencana akreditasi melalui media massa dan undangan. Selanjutnya calon lembaga sertifikasi yang telah memenuhi seluruh dokumen persyaratan akan dinilai dengan mengacu pada Manual Akreditasi. Tahapan proses akreditasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 2.1. Proses Publikasi Tim Akreditasi LEI memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang berminat untuk ikut seleksi calon lembaga sertifikasi PHPL dan CoC. Publikasi disampaikan secara terbuka melalui websites, mailing list, dan pemberitahuan secara khusus kepada lembaga sertifikasi PHPL (yang telah diakreditasi oleh LEI). Tim Akreditasi akan menilai secara mendalam pada aspek-aspek penilaian dan kesiapan baik teknis maupun non teknis masing-masing calon LS. 2.2. Kriteria Penilaian Kriteria penilaian yang digunakan dalam proses akreditasi mengacu pada Pedoman LEI tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi PHPL dan CoC serta Manual Akreditasi yang telah ditetapkan oleh LEI. Kriteria penilaian terdiri tiga kategori yaitu kategori kriteria prasyarat, kriteria inti dan kriteria pendukung. a.

Kriteria prasyarat meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek legalitas badan usaha dan bebas konflik kepentingan. Prasyarat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum penilaian kriteria kategori lainnya.

b.

Kriteria inti meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen organisasi dan sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan dan jaminan implementasi sistem sertifikasi yang dituangkan dalam dokumen sistem mutu.

c.

Kriteria pendukung meliputi corporate statement yang menyatakan komitmen lembaga sertifikasi sebagai institusi yang akan menjalankan sistem sertifikasi


3

secara seksama dan kredibel. Komitmen ini akan melandasi setiap aktifitas lembaga sertifikasi dalam implementasi sistem sertifikasi yang dengan demikian akan menjadi landasan penilaian lembaga sertifikasi oleh lembaga akreditasi. Dalam hal lembaga sertifikasi yang dinilai telah diakreditasi sebelumnya maka aspek kinerja pelaksanaan sistem sertifikasi menjadi bagian penilaian bersama dengan kriteria prasyarat, inti dan pendukung. Penilaian atas aspek-aspek yang temasuk dalam kriteria inti dan kriteria pendukung menggunakan kriteria penilaian dengan skala intensitas sebagaimana disajikan pada Lampiran 1. 2.3. Analisis dan Verifikasi Data/Informasi Proses analisis dan verifikasi data/informasi terbagi dalam dua tahap, yaitu : a. Penilaian dan analisis dokumen b. Wawancara/Interview yang dilakukan di kantor pemohon akreditasi (Office Visit) 2.3.a. Penilaian dan Analisis Dokumen Penilaian dan analisis dokumen meliputi tahapan sebagai berikut : 1) Evaluasi kelengkapan dokumen, dilakukan dengan mengidentifikasi pemenuhan terhadap dokumen yang dipersyaratkan. 2) Evaluasi keabsahan dokumen, dilakukan dengan memeriksa setiap dokumen dari aspek legalitasnya. 3) Evaluasi substansi dokumen, dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi.

2.3.b. Wawancara Proses wawancara dilakukan dalam rangka melakukan verifikasi kesesuaian data dan informasi yang terdapat dalam dokumen persyaratan akreditasi. Pernyataan-pernyataan dari calon Lembaga Sertifikasi dalam wawancara dipandang sebagai penjelasan resmi yang mengikat dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan. Proses wawancara dilaksanakan di kantor calon lembaga sertifikasi untuk melihat langsung kemampuan dan kelayakan sarana dan prasarana calon lembaga sertifikasi dalam memfasilitasi proses sertifikasi. 2.4 Pengambilan Keputusan Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. b. c. d.

Penilaian atas pemenuhan kriteria prasyarat Penilaian atas pemenuhan kriteria inti Perumusan Keputusan Penyusunan Rekomendasi


4

2.4.1 Penilaian atas pemenuhan kriteria prasyarat Kriteria prasyarat yaitu kriteria yang berkaitan dengan status Badan Hukum dan Bebas Konflik Kepentingan. Penilaian difokuskan pada tujuan badan hukum serta ada atau tidak adanya konflik kepentingan. Penilaian tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah calon LS melakukan tindakan perbaikan (corrective action) dan dinyatakan lulus dalam penilaian kriteria keharusan (prasyarat). 2.4.2 Penilaian atas pemenuhan kriteria inti Penilaian atas pemenuhan kriteria inti meliputi aspek pekerjaan, manajemen organisasi (struktur organisasi dan kualifikasi sumberdaya manusia), sumberdaya keuangan serta komitmen dan jaminan fasilitasi sertifikasi . Bobot penilaian (weighted scoring) dan kisaran nilai ditetapkan oleh Tim Akredtasi seperti tertuang dalam Tabel 2. Tabel 2. Kriteria, Kisaran Nilai, dan Bobot dalam Pengambilan Akreditasi Calon Lembaga Sertifikasi Kriteria A. Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia B. Sumberdaya Keuangan C. Jaminan Implementasi Sistem (Sistem Mutu) D. Jaminan Komitmen (Corporate Statement) E. Kinerja Jumlah

Keputusan

Kisaran Nilai

Bobot (%)

1 – 10

20

1 – 10

20

1 – 10

25

1 – 10

5

1 – 10

30 100

Keterangan : - Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia : kejelasan dan kelengkapan fungsi organisasi dalam menunjang kegiatan sertifikasi, yang didukung oleh Kualifikasi Sumberdaya Manusia yang memadai, yaitu jumlah dan kualifikasi personel yang menjamin pelaksanaan sertifikasi yang obyektif dan independen. - Kualifikasi Sumberdaya Keuangan : kemampuan sumberdaya keuangan untuk membiayai program sertifikasi. - Sistem Mutu : sistem mutu lembaga sertifikasi yang mengatur tata cara pelaksanaan proses sertifikasi. - Jaminan fasilitasi dan Komitmen sertifikasi : relevansi dan konsistensi pernyataan dan fakta yang ditemukan untuk menjamin pelaksanaan sertifikasi. - Kinerja : kemampuan dan kualitas calon lembaga sertifikasi dalam menangani pelaksanaan sertifikasi berdasarkan sistem sertifikasi LEI.


5

2.4.3 Perumusan Keputusan Kelulusan calon LS didasarkan atas perolehan bobot kriteria inti yang ditentukan berdasarkan rumusan sebagai berikut : - Penentuan kisaran nilai dan bobot untuk setiap kriteria/indikator dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota tim penilai. - Penentuan nilai kumulatif dilakukan berdasarkan formulasi berikut : N = (Ii x Bi), dimana : N Ii Bi

= Nilai kumulatif; = Kisaran Nilai indikator ke-i; dan = Bobot dari indikator ke-i

Calon LS dinyatakan lulus jika : a) Lulus dari proses penilaian pemenuhan kriteria prasyarat b) Memiliki nilai kumulatif (N) lebih besar atau sama dengan 6 untuk semua kriteria inti. 2.4.4 Penyusunan Rekomendasi Rekomendasi bagi calon LS disampaikan dalam rangka memberikan saransaran perbaikan kinerja calon LS agar memenuhi persyaratan akreditasi LEI. III. HASIL PENILAIAN Berdasarkan hasil pengecekan dan analisis dokumen-dokumen persyaratan serta hasil wawancara dengan calon lembaga sertifikasi dapat disimpulkan sebagai berikut : 3.1.

Aspek Badan Hukum dan Konflik Kepentingan

3.1.1. Badan Hukum a. PT TÜV International Indonesia didirikan sebagai perusahaan berstatus PMA yang ditetapkan sebagai berdasarkan Akta Notaris Siti Maryam Muchtar Widodo, SH. tanggal 11 September 1996 dan surat ijin pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM No. C2-23576 HT.01.01.Th.98 tanggal 30 Oktober 1998. Sedangkan ijin usaha dikeluarkan oleh BKPM pada tanggal 21 Juni 1999 untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa sertifikasi standar mutu. b. Tanggal 28 Juli 1998 berdasarkan Akta No. 3 di hadapan notaris yang sama telah terjadi perubahan Anggaran Dasar yang menetapkan lebih lanjut pengangkatan anggota direksi dan komisaris PT. TUV International Indonesia. c. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian ditegaskan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa sertifikasi standar mutu bidang lingkungan hidup, teknologi energi keamanan dan produk sesuai dengan testing dan standar internasional.


6

3.1.2. Konflik Kepentingan Berdasarkan hasil pengecekan dokumen komposisi kepemilikan saham dan dokumen corporate self declare serta hasil wawancara, tidak ditemukan adanya konflik kepentingan pada PT. TUV International Indonesia.

Keputusan Kriteria Prasyarat Berdasarkan analisis kriteria di atas, maka PT TUV International Indonesia dinyatakan lulus kriteria prasyarat dan dapat melanjutkan penilaiannya berdasarkan kriteria inti.


7

3.2. Aspek Manajemen Organisasi dan Sumberdaya Manusia PT. TUV International Indonesia memiliki struktur organisasi yang mengarah pada implementasi sertifikasi dan memiliki bagian tersendiri yang dipimpin oleh personel setingkat manajer untuk implementasi di sektor kehutanan, walaupun bagian tersebut belum secara khusus diperuntukkan untuk menangani sertifikasi hutan dan CoC LEI. Dalam melakukan peningkatan kapasitas sebagai lembaga sertifikasi PT. TUV International Indonesia memiliki catatan mengirimkan personelpersonelnya dalam pelatihan assessor dan fasilitator sertifikasi pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh LEI. Didalam struktur tenaga tetap PT. TUV International Indonesia, terdapat dua tenaga assessor (sesuai Pedoman 99-02) yang telah memiliki kualifikasi fasilitator/assessor kepala dan terdaftar di LSP LEI, dengan satu personel yang secara khusus ditempatkan di bagian sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Namun begitu distribusi kerja personel tersebut tidak khusus hanya menangani sertifikasi hutan lestari tapi juga sering berlaku sebagai assessor untuk skema-skema lain. PT. TUV International Indonesia memiliki rekaman proses-proses sertifikasi yang telah dilakukan serta personnel yang terlibat didalamnya walaupun masih perlu di update. PT. TUV International Indonesia juga memiliki database pool tenaga ahli yang berkualifikasi untuk ketiga aspek dalam sertifikasi PHPL dan COC yang dapat digunakan dalam proses-proses sertifikasi. Meskipun tenaga ahli tersebut statusnya masih bersifat ad-hoc hubungannya dengan PT. TUV International Indonesia dan belum diikat dalam suatu perjanjian dimana mereka diwajibkan untuk selalu siap bekerja bila ada proses sertifikasi.

3.3. Aspek Jaminan Sumberdaya Keuangan Secara umum aktivitas usaha tahun 2005 PT. TUV Internasional Indonesia tidak berubah dari tahun sebelumnya. Dari hasil rasio likuiditas terlihat bahwa PT. TUV International Indonesia hanya mampu membiayai 18% dari total kewajiban jangka pendek. Keseluruhan kewajiban ini hanya dapat dipenuhi apabila penyelesaian Piutang pihak ketiga dilakukan secara tepat, karena terlihat bahwa sampai dengan akhir tahun 2005, PT. TUV International Indonesia masih harus menutupi kerugian-kerugian yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya. Kegiatan bisnis sertifikasi sistem LEI oleh PT. TUV International Indonesia sudah berjalan dan terus berkembang, walaupun mengalami kesulitan finansial karena masih mendapat dukungan dari PT. TUV International GmbH, Germany untuk seluruh kewajiban finansialnya, sesuai dengan hasil audit Laporan Keuangan tahun 2005 no. 17 yang dilakukan oleh KAP Siddharta Siddharta & Widjaja. Dilihat dari hal ini, PT. TUV International Laporan Akreditasi terhadap PT. TUV International Indonesia

8

Indonesia masih mengalami permasalahan internal untuk itu diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas baik secara finansial maupun organisasi. Disisi lain, PT. TUV International Indonesia telah menyelesaikan kewajiban pajak untuk periode tahun 2004 dan tahun 2005, selain itu juga telah dapat meningkatkan pendapatan dari tahun 2004 dan 2005 atas aktivitas usahanya serta komitmen yang telah dijalankan selama ini.

Laporan Akreditasi terhadap PT. TUV International Indonesia

9

3.4. Aspek Jaminan Fasilitasi dan Komitmen a. Surat Pernyataan Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, yang telah diregister pada Notaris, merupakan komitment tertulis yang dapat dijadikan landasan dalam penilaian kesesuaian pelaksanaan sertifikasi PHPL dan CoC dengan sistem-sistem sertifikasi tersebut secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh PT. TÜV International Indonesia di kemudian hari. b. Dalam konteks memenuhi tuntutan adanya komitmen dan jaminan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sebagaimana Surat Pernyataan Perusahaan (Corporate Self Declare) Nomor 12/sfm/forestry/VIII/02 yang telah diregister pada Notaris Robert Purba, S.H nomor 45/RP/Waarmerk/2002, PT TUV telah menyusun Manual Sertifikasi untuk Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lacak Balak dengan lingkup aplikasi Sertifikasi PHAPL, Sertifikasi PHTL, Sertifikasi PHBML dan Sertifikasi Lacak Balak. Manual tersebut merujuk pada dokumen-dokumen Sistem Sertifikasi PHPL dan Lacak Balak LEI, FSC Manual 1998 dan ISO Guide 62. Prosedur sertifikasi maupun persyaratan yang harus dipenuhi para pihak penyelenggara Sertifikasi PHPL dan Lacak Balak telah diadopsi dalam manual yang disusun, dengan demikian dapat dijadikan landasan evaluasi kesesuaian pelaksanaan sertifikasi PHPL dan Lacak Balak tersebut oleh Lembaga Akreditasi. c. Berdasarkan pengamatan pada kegiatan kunjungan ke kantor PT TUV dapat disampaikan bahwa:

Pemohon mampu menunjukkan suatu sistem mutu yang cukup lengkap untuk penyelenggaraan sertifikasi PHPL dan CoC serta difasilitasi oleh sistem informasi yang modern Sistem informasi yang dimiliki pemohon juga mampu menyajikan informasi yang up to date, memungkinkan kontrol atas status sertifikasi dan mampu dijangkau secara luas melalui media internet. Sistem mutu pemohon berkaitan dengan sistem mutu organisasinya yang telah beroperasi secara internasional Dokumen sistem mutu disusun dalam bahasa Inggris dan tersedia salinannya dalam bahasa Indonesia. d. Keputusan sertifikasi harus bertanggung-gugat sehingga perlu dilaksanakan dengan cermat. Lembaga sertifikasi tidak hanya menjalankan kegiatan penilaian lapang dan fasilitasi pengambilan keputusan oleh panel pakar, namun juga fungsi komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh dan menyediakan informasi yang relevan, penanganan keberatan atas keputusan sertifikasi, penilikan dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan organisasi yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut dan mekanisme pengambilan keputusan serta kontrol yang baik untuk mendukung pencapaian komitmen itu. Struktur organisasi pelaksana sertifikasi PT. TÜV International Indonesia (forestry department) yang ada saat ini telah berjalan. Namun dengan bertambahnya cakupan layanan sertifikasi PHPL dan CoC maka perlu dilakukan penyesuaian agar dapat menjamin terpenuhinya komitmen di atas.

3.5. Aspek Penanganan Pekerjaan sebelumnya


10

Catatan Lembaga Akreditasi atas pelaksanaan sertifikasi oleh PT. TUV dan proses perubahan status akreditasi untuk memenuhi persyaratan akreditasi penuh menjadi fokus pertimbangan dalam penilaian ini. Beberapa catatan atas kinerja PT. TUV dalam pelaksanaan sertifikasi dan perubahan status akreditasi PT. TUV adalah sebagai berikut: 1. Komunikasi dengan pihak unit manajemen dalam hal menjaga kelancaran

proses sertifikasi maupun validitas keputusan sertifikasi yang diikuti dengan tindakan tegas dalam menjaga kredibilitas sertifikasi tidak dilakukan. Sebagai contoh akibat dari hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan penilikan pada unit manajemen yang lulus sertifikasi terlambat dari jadwal seharusnya. 2. Ringkasan publik proses sertifikasi tidak ditampilkan dalam website

sehingga publik tidak dapat mengakses informasi sertifikasi atas klien PT. TUV dengan mudah. 3. Komunikasi dengan lembaga akreditasi dalam hal proses sertifikasi

maupun hasil-hasilnya tidak dilakukan dengan baik. 4. Status akreditasi interim PT. TUV ditangguhkan untuk waktu 6 (enam)

bulan sejak tanggal 1 Desember 2006 karena tidak memenuhi persyaratan akreditasi penuh. Setelah diterbitkan keputusan penangguhan tersebut PT. TUV telah melakukan klarifikasi dan perbaikan-perbaikan sebagaimana diperlukan.


11

IV. KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI 4.1. Keputusan Berdasarkan analisis terhadap dokumen, fakta dan hasil dari wawancara langsung dengan calon Lembaga Sertifikasi, maka Tim Akreditasi memutuskan bahwa PT TUV Indonesia memenuhi persyaratan sebagai LS PHPL dan CoC. Penilaian terhadap kriteria inti disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Perhitungan nilai akreditasi berdasarkan bobot yang diperoleh oleh PT. TUV International Indonesia Kriteria/Indikator A. Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manuasia B. Sumberdaya Keuangan C. Jaminan Implementasi Sistem (Sistem Mutu) D. Jaminan Komitmen (Corporate Statement) E. Kinerja Jumlah Nilai total

Kisaran Nilai

Perolehan Bobot (%) Nilai

Nilai terbobot

1 – 10

7

20

1.4

1 – 10 1 – 10

5.0

20

1.0

7.5

25

1.875

8,0

5

0.40

5.0 29.5

30 100

1.50 6.175

1 – 10 1 – 10

= Jumlah Perolehan Nilai x Prosentase Bobot = 6.175 (enam koma satu tujuh lima)

Keputusan Akreditasi PT . TUV Indonesia ditetapkan oleh Tim Akreditasi LEI pada tanggal 12 April 2007, bertempat di kantor Lembaga Ekolabel Indonesia. Susunan Tim Akreditasi LEI : 1. Alan Purbawiyatna (Ketua Tim & Sistem Mutu) 2.Daru Asycarya ( Sistem Mutu) 3. Luhut Simanjuntak (Badan Hukum dan Konflik Kepentingan) 4. Ferry (Sumberdaya Keuangan) 5. Aditya Bayunanda (Manajemen Organisasi dan SDM)

4.2. Rekomendasi 1. PT. TUV International IndonesiaI perlu memperbanyak tenaga teknis sertifikasi pengelolaan hutan lestari untuk memperbaiki kinerja PT. TUV International Indonesia dimasa datang mengingat sekarang hanya dua orang yang tercatat sebagai Penilai Lapangan terlatih sistem sertifikasi PHPL dan Lacak Balak LEI.


12

2. Memelihara kredibilitas sertifikasi dengan melaksanakan proses sertifikasi dan penilikan berdasarkan sistem sertifikasi LEI termasuk tata waktunya. 3. Segera memuat ringkasan sertifikasi untuk publik (public summary) atas unit-unit manajemen yang telah disertifikasi PT. TUV International IndonesiaI pada website TUV 4. Menyediakan akses informasi bagi publik berkaitan dengan sertifikasi PHPL yang dilakukan PT. TUV International IndonesiaI sesuai dengan kebijakan publikasi PT. TUV International Indonesia. 5. Memperbaiki komunikasi dan pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagai Lembaga Sertifikasi terhadap Lembaga Akreditasi. 6. Secara aktif turut mempromosikan sistem sertifikasi PHPL dan Lacak Balak.


13

RINGKASAN PUBLIK AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PT. TUV INTERNATIONAL INDONESIA

Recommend Documents