RINGKASAN PUBLIK AKREDITASI TERHADAP LEMBAGA SERTIFIKASI PT. MUTUAGUNG LESTARI

RINGKASAN PUBLIK AKREDITASI TERHADAP LEMBAGA SERTIFIKASI PT. MUTUAGUNG LESTARI

I. 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk mengeluarkan pernyataan bahwa pengelolaan hutan produksi oleh unit manajemen sesuai dengan standard yang ditetapkan. Dalam konteks Indonesia, standard sertifikasi hutan tersebut dirumuskan dalam Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), termasuk di dalamnya adalah sistem sertifikasi Lacak Balak (Chain of custody/CoC). Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) adalah organisasi nirlaba yang bersama para pihak terkait mengembangkan sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Lembaga Ekolabel Indonesia juga mengembangkan sistem akreditasi dan berperan sebagai Lembaga Akreditasi yang mengakreditasi lembaga sertifikasi sesuai persyaratan akreditasi yang ditetapkan. Proses akreditasi dilaksanakan secara terus menerus hingga calon lembaga sertifikasi memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan. Akreditasi terhadap PT. Mutuagung Lestari (PT. MAL) dilakukan semenjak tahun 2000 dengan skema Akreditasi Interim dan PT. MAL dinyatakan memenuhi kualifikasi sebagai lembaga sertifikasi PHPL berdasarkan skema tersebut. Pada Juni 2005 PT. MAL diharuskan meningkatkan status akreditasinya menjadi akreditasi penuh setelah Manual Akreditasi LEI ditetapkan pemberlakuannya. Berdasarkan hasil penilaian akreditasi penuh pada Juni 2006 dinyatakan bahwa PT. MAL belum memenuhi kualifikasi akreditasi penuh sebagaimana disyaratkan dalam Manual Akreditasi. Kepada PT. MAL diberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memenuhi persyaratan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Laporan ini menampilkan hasil penilaian akreditasi penuh PT. MAL atas materi akreditasi yang disampaikan termasuk pemenuhan rekomendasi akreditasi sebelumnya. Akreditasi yang dimohonkan meliputi Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (terdiri dari Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari/PHAPL, Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari/PHTL, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari/PHBML) dan sertifikasi Lacak Balak (Chain of Custody/CoC)

Ringkasan Publik Akreditasi LEI untuk PT MAL

1

1.2. Gambaran Umum Calon Lembaga Sertifikasi

Badan Hukum

:

PT. Mutuagung Lestari awalnya bernama PT. Kiani Mutulestari yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 6 tanggal 2 Maret 1990 dihadapan Notaris Jacinta Susanti, SH. Berkedudukan di Jakarta kemudian berubah menjadi PT. Mutuagung Lestari berdasarkan Akta Perubahan Nama Badan Usaha dan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 27 Nopember 1990. Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 11 Maret 1991 terjadi perluasan bidang usaha dan perubahan Anggaran Dasar dan terakhir terjadi perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 31 tanggal 13 Pebruari 1998

Komisaris

:

- Basuki Santoso Hardjosoekamto (Presiden Komisaris) - Sidharto Sunarto (Komisaris)

Direktur Alamat Perusahaan

Arifin Lambaga :

JL Raya Bogor No. 19, KM 33.5, CIMANGGIS, DEPOK 16953 INDONESIA Telpon: (62-21 8740202 Fax: (62-21 87740745 – 46) E-mail: [email protected]

Visi

:

Wujud Kongkrit komitmen perusahaan agar tetap diakui dan dipercaya oleh masyarakat luas, terlihat dari pemberian pelayanan sertifikasi kepada semua pihak secara independen, jujur dan memuaskan. Termasuk melalui penampilan teknologi yang mutakhir, sistem dan SDM yang yang dapat diandalkan serta layanan paripurna tanpa batas waktu secara cepat, tepat, akurat, dan efisien.

Misi

:

• Memperluas, meningkatkan dan memantapkan diri sebagai lembaga independen yang bergerak dalam bidang sertifikasi baik pada lingkup nasional maupun internasional, • Memberikan dukungan kepada semua konsumen, baik perusahaan maupun individu, untuk mempertahankan kinerja usaha dan sumberdaya yang berada dalam lingkup pengelolaan, • Menjadi bagian yang melekat dari upaya peningkatan mutu lingkungan, konservasi sumberdaya, dan pembangunan yang berkelanjutan, • Secara aktif bergerak di bidang penelitian dan pengembangan guna peningkatan nilai tambah sumberdaya yang tersedia dengan tetap berpijak pada konsep berwawasan lingkungan


2

II. PROSES PENILAIAN Mekanisme penilaian akreditasi mengacu pada Pedoman LEI tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi PHPL dan CoC serta Manual Akreditasi. Proses penilaian dimulai dengan pengumuman secara terbuka tentang rencana akreditasi melalui media massa dan undangan. Selanjutnya calon lembaga sertifikasi yang telah memenuhi seluruh dokumen persyaratan akan dinilai dengan mengacu pada Manual Akreditasi. Tahapan proses akreditasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 2.1. Publikasi Tim Akreditasi LEI memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang berminat untuk ikut seleksi calon lembaga sertifikasi PHPL dan CoC. Publikasi disampaikan secara terbuka melalui websites, mailing list, dan pemberitahuan secara khusus kepada lembaga sertifikasi PHPL (yang telah diakreditasi interim oleh LEI). Tim Akreditasi menilai secara mendalam seluruh aspek-aspek penilaian yang disyaratkan dalam Manual Akreditasi. 2.2. Kriteria Penilaian Kriteria penilaian yang digunakan dalam proses akreditasi mengacu pada Pedoman LEI tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi PHPL dan CoC serta Manual Akreditasi yang telah ditetapkan oleh LEI. Kriteria penilaian terdiri tiga kategori yaitu kategori kriteria prasyarat, kriteria inti dan kriteria pendukung. a.

Kriteria prasyarat meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek legalitas badan usaha dan bebas konflik kepentingan. Prasyarat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum penilaian kriteria kategori lainnya.

b.

Kriteria inti meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan manajemen organisasi dan sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan dan jaminan implementasi sistem sertifikasi yang dituangkan dalam dokumen sistem mutu.

c.

Kriteria pendukung meliputi corporate statement yang menyatakan komitmen lembaga sertifikasi sebagai institusi yang akan menjalankan sistem sertifikasi secara seksama dan kredibel. Komitmen ini akan melandasi setiap aktifitas lembaga sertifikasi dalam implementasi sistem sertifikasi yang dengan demikian akan menjadi landasan penilaian lembaga sertifikasi oleh lembaga akreditasi.

Untuk PT. MAL sebagai lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi sebelumnya maka aspek kinerja pelaksanaan sistem sertifikasi menjadi bagian penilaian bersama dengan kriteria prasyarat, inti dan pendukung. Penilaian atas aspek-aspek yang temasuk dalam kriteria inti dan kriteria pendukung menggunakan kriteria penilaian dengan skala intensitas sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.


3

2.3. Verifikasi dan Analisis Sumber informasi untuk verifikasi dan analisis diperoleh melalui : • Penilaian dan analisis dokumen • Wawancara/Interview yang dilakukan di kantor pemohon akreditasi (Office Visit) • Hasil surveillance akreditasi dan informasi lain dari para pihak

2.3.1

Penilaian dan Analisis Dokumen Penilaian dan analisis dokumen meliputi tahapan sebagai berikut : a. b. c.

Evaluasi kelengkapan dokumen, dilakukan dengan mengidentifikasi pemenuhan terhadap dokumen yang dipersyaratkan. Evaluasi keabsahan dokumen, dilakukan dengan memeriksa setiap dokumen dari aspek legalitasnya. Evaluasi substansi dokumen, dilakukan dengan mengkaji data dan informasi yang berkaitan dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan sertifikasi PHPL dan CoC.

Proses penilaian dilakukan oleh Tim Akreditasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif LEI No. 009/DE-LEI/VIII/2005 dan diubah dengan Keputusan Direktur Eksekutif No. 020/DE-LEI/IX/2006. 2.3.2

Wawancara atau Interview (Office Visit) Proses wawancara dilakukan dalam rangka melakukan verifikasi dan konfirmasi data dan informasi yang terdapat dalam dokumen persyaratan akreditasi. Pernyataan-pernyataan dari calon Lembaga Sertifikasi dalam wawancara dipandang sebagai penjelasan resmi yang mengikat dalam pengambilan keputusan akreditasi. Proses wawancara dilaksanakan di kantor calon lembaga sertifikasi untuk melihat langsung kemampuan dan kelayakan sarana dan prasarana calon lembaga sertifikasi dalam memfasilitasi proses sertifikasi.

2.3.3.

Survaillance akreditasi dan informasi dari pihak lain

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga akreditasi, LEI melakukan surveillance akreditasi ke klien Lembaga Sertifikasi maupun menghimpn informasi dari para pihak berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang sedang diakreditasi.


4

2.4 Pengambilan Keputusan dan Penyusunan Rekomendasi Pengambilan keputusan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. b. c. d. 2.4.1

Penilaian atas pemenuhan kriteria prasyarat Penilaian atas pemenuhan kriteria inti dan kriteria pendukung Penentuan kelulusan Penyusunan Rekomendasi Penilaian atas pemenuhan kriteria Prasyarat

Kriteria prasyarat meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek legalitas badan usaha dan bebas konflik kepentingan. Sebagai contoh; jika tujuan badan hukum tersebut bertentangan dengan sertifikasi dan/atau ditemukan adanya konflik kepentingan maka calon Lembaga Sertifikasi dinyatakan belum memenuhi persyaratan.

2.4.2

Penilaian atas pemenuhan kriteria inti dan kriteria pendukung Penilaian atas pemenuhan kriteria inti meliputi aspek pekerjaan, manajemen organisasi (struktur organisasi dan kualifikasi sumberdaya manusia), sumberdaya keuangan dan jaminan fasilitasi sertifikasi yang dinyatakan dalam sistem mutu. Sedangkan kriteria pendukung yang dinilai adalah pernyataan perusahaan (corporate statement) yang merupakan pernyataan kebijakan calon lembaga sertifikasi untuk melaksanakan sistem sertifikasi secara seksama dan dapat dipercaya. Disamping aspek-aspek pada kriteria inti dan pendukung tersebut, karena PT. MAL telah diakreditasi sebelumnya dengan skema akreditasi interim, maka aspek kinerja pelaksanaan sertifikasi sebelumnya menjadi komponen penilaian penting. Penilaian pemenuhan kriteria tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan pembobotan atas masing-masing aspek penilaian dengan kisaran nilai pencapaian sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kisaran nilai pencapaian dan bobot masing-masing aspek penilaian Kisaran Nilai

Bobot (%)

A. Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manuasia

1 – 10

20

B. Sumberdaya Keuangan

1 – 10

20

C. Jaminan Implementasi Sistem Sertifikasi (Sistem Mutu)

1 – 10

25

D. Pernyataan perusahaan (Corporate statement)

1 – 10

5

E. Kinerja

1 – 10

30

Kriteria/Indikator

Jumlah


100

5

Keterangan : - Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia : kejelasan dan kelengkapan fungsi organisasi dalam menunjang kegiatan sertifikasi, yang didukung oleh Kualifikasi Sumberdaya Manusia yang memadai, yaitu jumlah dan kualifikasi personel yang menjamin pelaksanaan sertifikasi yang obyektif dan independen. - Kualifikasi Sumberdaya Keuangan : kemampuan sumberdaya keuangan untuk membiayai program sertifikasi. - Sistem Mutu : kebijakan mutu lembaga sertifikasi yang mengatur tata cara pelaksanaan proses sertifikasi berdasarkan sistem sertifikasi PHPL dan CoC yang diacu. - Pernyataan perusahaan (corporate statement): komitmen lembaga sertifikasi sebagai institusi yang akan menjalankan sistem sertifikasi secara seksama dan kredibel - Kinerja : kinerja pelaksanaan sertifikasi sebelumnya oleh calon lembaga sertifikasi baik pada aspek administratif, prosedur, substansi, maupun penanganan dan pengawasan hasilnya.

2.4.3

Penentuan kelulusan Kelulusan calon LS didasarkan atas perolehan total nilai terbobot dan syarat minimum. Penentuan kisaran nilai dan bobot untuk setiap kriteria/indikator dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota tim penilai. Penentuan nilai kumulatif dilakukan berdasarkan formulasi berikut : N = (Ii x Bi), dimana : N Ii Bi

= Nilai kumulatif; = Kisaran Nilai indikator ke-i; dan = Bobot dari indikator ke-i

Calon LS dinyatakan lulus jika : a) b)

2.4.4

Lulus dari proses penilaian pemenuhan kriteria prasyarat Memiliki nilai kumulatif (N) 6, dan nilai setiap aspek pada kriteria inti minimum 6. Penyusunan Rekomendasi

Rekomendasi bagi calon LS disampaikan dalam rangka memberikan saran peningkatan agar Lembaga Sertifikasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana disyaratkan dalam Manual Akreditasi.


6

III. HASIL PENILAIAN Berdasarkan hasil pengecekan dan analisis dokumen-dokumen persyaratan serta hasil wawancara dengan calon lembaga sertifikasi dapat disimpulkan sebagai berikut : 3.1.

Aspek Badan Hukum dan Konflik Kepentingan

3.1.1. Badan Hukum a. PT. Mutuagung Lestari awalnya bernama PT. Kiani Mutulestari yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 6 tanggal 2 Maret 1990 dihadapan Notaris Jacinta Susanti, SH. Berkedudukan di Jakarta kemudian berubah menjadi PT. Mutuagung Lestari berdasarkan Akta Perubahan Nama Badan Usaha dan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 27 Nopember 1990. Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 11 Maret 1991 terjadi perluasan bidang usaha dan perubahan Anggaran Dasar dan terakhir terjadi perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 31 tanggal 13 Pebruari 1998. b. Dalam Akta No. 31 tanggal 13 Pebruari 1998 Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa bidang usaha PT. Mutuagung Lestari adalah jasa sertifikasi mutu, produk, lingkungan, kehutanan, personel, labolatorium uji, kalibrasi dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) serta sertifikasi system lainnya yang dikembangkan baik secara nasional maupun internasional. c. Berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan, PT. Mutuagung Lestari telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan sebagai sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa sertifikasi hutan. 3.1.2. Konflik Kepentingan Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen komposisi kepemilikan saham dan dokumen corporate self declare serta hasil wawancara Tim Akreditasi LEI, tidak ditemukan adanya konflik kepentingan pada PT. Mutuagung Lestari dalam memfasilitasi penilaian sertifikasi. Hasil penilaian aspek badan hukum dan konflik kepentingan disajikan dalam Tabel 2. Keputusan Kriteria Prasyarat Berdasarkan analisis kriteria di atas, maka PT Mutuagung Lestari dinyatakan lulus kriteria prasyarat dan dapat melanjutkan penilaiannya pada kriteria inti.


7

3.2. Aspek Manajemen Organisasi dan Sumberdaya Manusia Calon lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari memiliki organisasi yang mengarah pada implementasi sertifikasi, dimana terdapat bagian yang khusus menangani sertifikasi hutan dan CoC yang dipimpin oleh personnel setingkat manajer dalam organisasinya. Dalam mengembangkan kapasitas untuk melaksanakan sertifikasi LEI, PT. MAL telah mengirimkan personelpersonelnya dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LEI. Didalam organisasi PT. MAL terdapat 10 personel berkualifikasi tenaga assessor (sesuai Pedoman 99-02) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi LEI dan terdaftar di LSP LEI sebagai tenaga tetap, yang diantaranya terdapat yang sudah berkualifikasi assessor kepala. Namun begitu distribusi kerja assessor-assessor tersebut juga tidak hanya menangani sertifikasi PHPL namun juga sertifikasi dengan skema lain. PT. MAL telah memiliki rekaman meskipun belum lengkap tentang seluruh aspek sertifikasi yang telah dijalankan termasuk personel-personel yang terlibat. PT. MAL juga memiliki database pool tenaga ahli yang berkualifikasi untuk ketiga aspek dalam sertifikasi PHPL dan COC yang dapat digunakan dalam proses-proses sertifikasi. Meskipun status tenaga ahli tersebut masih bersifat ad-hoc hubungannya dengan PT. MAL dan belum diikat dalam suatu perjanjian dimana mereka diwajibkan untuk selalu siap bekerja bila ada proses sertifikasi.

3.3. Aspek Jaminan Sumberdaya Keuangan Keuangan PT. MAL tahun 2004 menunjukan kecenderungan yang lebih baik dibanding tahun 2003. Pada tahun 2004 PT. MAL lebih banyak melakukan kegiatan sertifikasi system LEI dibandingkan tahun 2003 yang lebih banyak kepada Environment Mgt. System (Penilaian Kinerja – LPI) dan ISO 14001. Banyaknya perusahaan yang ikut sertifikasi system LEI memberikan sumbangan yang besar bagi kesehatan perusahaan yang ditunjukan oleh margin keuntungan yang meningkat, dan kemampuan untuk membayar hutang juga bagus yaitu 6x dan itu ditunjukan perusahaan dengan mampu membayar pajak bulanan sebesar rata-rata Rp 110 jutaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dibawah. 1. Kesehatan keuangan perusahaan sebagai berikut : a. Kemampuan memperoleh laba (gross profit margin) yang meningkat dari 68% pada tahun 2003 menjadi 71% tahun 2004 b. Kemampuan melakukan bayar hutang sangat bagus (Acid test ratio) yaitu 6x c. Pajak-pajak yang dibayar untuk tahun 2004 telah diselesaikan di tahun 2005. 2. Peran PT. MAL-SylvaCe Programme dalam keuangan perusahaan : Jumlah kontrak kegiatan sertifikasi dan penilian kinerja tahun 2004 Sisa tagihan tahun 2003 Rp 1.680 juta Sudah diterima tahun 2004 Rp 5.309 juta Ringkasan Publik Akreditasi LEI untuk PT MAL

8

Sisa tagihan tahun 2004 Kontrak dibuat tahun 2004 Biaya Operasional sertifikasi Laba Operasi Sertifikasi Beban biaya umum Laba bersih Sertifikasi

(Rp 1.541 juta) Rp 5.448 juta Rp 2.361 juta Rp 3.088 juta Rp 2.070 juta Rp 1.017 juta

Analisis penyelenggaraan sertifikasi : Bila melihat Daftar Pengalaman Perusahaan maka selama tahun 2004, PT MAL melakukan kegiatan berikut : Sistem FSC (CoC) 2 perusahaan (TRD, KTI) Sistem LEI (PHAPL,HTI,PHBML) 4 perusahaan (RAPP,Arara,WKS,MHP,Wonogiri) Sistem DEPHUT (LPI) 1 perusahaan perusahaan (AKM) Sistem Mgt. (ISO 14001) 1 perusahaan (KTI) Dengan mengasumsikan sertifikasi ISO 14001 bernilai Rp 75 juta, Wonogiri Rp 25 juta, dan LPI Rp 300 juta maka rata-rata kontrak sertifikasi system LEI dan CoC-FSC adalah Rp 833 juta per perusahaan. Apabila ditetapkan kontrak CoC-FSC untuk TRD dan KTI adalah Rp 500 juta per perusahaan maka kontrak sertifikasi system LEI adalah rata-rata Rp 1 milyar per perusahaan. Untuk menghitung keuntungan bersih kegiatan sertifikasi dari PT MAL maka perlu diperhatikan biaya operasional sebesar Rp 2.36 milyar yang menyerap 56% dari biaya operasional (yaitu Rp 1.3 milyar untuk goodwill ISO 14001 dan FSC, dan kontrak dengan auditor/tenaga ahli) dan 18% (Rp 431 juta untuk gaji) Kesimpulan : Kegiatan sertifikasi PT MAL memang 22% dari keseluruhan usaha tapi dengan keuntungan bersih 13% memberikan sumbangan besar apabila dilihat dari penggunaan tenaga tetap yang hanya 2 orang (Taufik Margani dan Foury/Artamur)

3.4.

Aspek Jaminan Impelementasi Sistem (Sistem Mutu)

3.4.1. Hasil penilaian dokumen 1.

Calon Lembaga sertifikasi telah memiliki dokumen sistem mutu yang baik, terdiri dari komponen panduan mutu, standard dan manual atau prosedur untuk menangani pekerjaan sertifikasi. Dokumen sistem mutu tidak meliputi form-form isian yang kelak diperlukan dalam operasionalisasi prosedur sertifikasi.

2.

Rujukan penyusunan sistem mutu mengacu pada sistem sertifikasi yang ditetapkan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan sistem-sistem sertifikasi lainnya.


9

3.

Manual prosedur sertifikasi telah menunjukkan saling keterkaitan antar komponen (referensi silang) atas prosedur dan persyaratan implementasi sistem sertifikasi LEI. Namun demikian masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang harus diperbaiki.

4.

Hasil penilaian atas kelengkapan dokumen Sistem Mutu disajikan pada Tabel 3.

3.4.2. Hasil penilaian kunjungan kantor a. b. c.

Sistem mutu pemohon telah mengacu pada standard ISO, standard PHPL LEI yang diterjemahkan/dianalisis dalam referensi silang Sistem mutu pemohon masih memiliki beberapa pernyataan yang tidak konsisten dengan sistem yang diacu. Tanggapan secara detail PT MAL pada saat kunjungan kantor diuraikan pada Tabel 3, kolom 5

3.4.3. Kesimpulan Penilaian Aspek jaminan implementasi sertifikasi (Sistem mutu) Berdasarkan hasil penilaian dokumen sistem mutu dan penilaian ke kantor pemohon, dapat disimpulkan bahwa Sistem Mutu lembaga pemohon termasuk kategori baik. Namun demikian terdapat beberapa catatan atas sistem mutu tersebut yang harus diperbaiki dan bersifat penting.


10

3.5. Aspek Pernyataan Perusahaan (Corporate statement) Dokumen Corporate Statement tanggal 12 Agustus 2005 yang ditandatangani Direktur Utama, merupakan komitmen tertulis yang memuat : a. komitment pencapaian pengelolaan sumberdaya alam lestari, b. pelaksanaan seluruh tahapan sertifikasi berdasarkan sistem sertifikasi LEI, c. proses sertifikasi yang transparan dan bertanggung gugat, d. bertanggung jawab atas keputusan sertifikasi, e. mekanisme komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait, serta ditandatangani pejabat badan hukum yang berwenang

3.6. Aspek Penanganan Pekerjaan sebelumnya Berdasarkan catatan pada Lembaga Akreditasi, PT. MAL yang sebelumnya telah mendapatkan status akreditasi interim dan melaksanakan sertifikasi atas beberapa unit manajemen, telah terjadi beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem sertifikasi seperti: 1.

Telah terjadi penyimpangan prosedur sertifikasi dalam hal penyepakatan rencana kerja penilaian lapangan antara Panel Pakar I dan Penilai Lapangan pada kasus sertifikasi PHTL atas unit manajemen PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP).

2.

Komunikasi dengan pihak unit manajemen dalam hal menjaga kelancaran proses sertifikasi maupun validitas keputusan sertifikasi yang diikuti dengan tindakan tegas dalam menjaga kredibilitas sertifikasi tidak dilakukan. Sebagai contoh akibat dari hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan penilikan dan Resertifikasi atas PT. DRT dilakukan terlambat dari jadual yang seharusnya.

3.

Pelaksanaan konsultasi publik dan pemilihan anggota Panel Pakar II dari daerah yang seharusnya dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan FKD.

4.

Komunikasi dengan lembaga akreditasi dalam hal proses sertifikasi maupun hasil-hasilnya .

Dalam kurun waktu 6 bulan masa pemenuhan rekomendasi Keputusan Akreditasi Nomor. 013/DE-LEI/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006, PT. MAL telah melakukan klarifikasi dan perbaikan-perbaikan sebagaimana diperlukan. IV. KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI 4.1. Keputusan Berdasarkan analisis terhadap dokumen, fakta dan (hasil dari wawancara langsung dengan calon Lembaga Sertifikasi), maka Tim Akreditasi memutuskan bahwa PT Mutuagung Lestari memenuhi persyaratan sebagai LS PHPL dan CoC. Penilaian terhadap kriteria inti disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.


11

Tabel 4. Perhitungan nilai akreditasi berdasarkan bobot yang diperoleh oleh PT Mutuagung Lestari Kriteria/Indikator A. Manajemen Organisasi dan

Kisaran Nilai

Perolehan Bobot (%) Nilai

Nilai terbobot

1 – 10

7,4

20

1,48

B. Sumberdaya Keuangan

1 – 10

7,5

20

1,5

C. Jaminan Implementasi Sistem Sertifikasi (Sistem Mutu)

1 – 10

7,4

25

1,850

D. Pernyataan Perusahaan (Corporate Statment)

1 – 10

8,0

5

0,40

E. Kinerja

1 – 10

6,0

30

1,8

32,4

100

7,03

Sumber Daya Manuasia

Jumlah Nilai total terbobot

= Jumlah Perolehan Nilai x Prosentase Bobot = 7,03 (tujuh koma nol tiga)

Keputusan Akreditasi PT Mutuagung Lestari ditetapkan oleh Tim Akreditasi LEI pada tanggal 1 Desember 2006, bertempat di kantor Lembaga Ekolabel Indonesia. Susunan Tim Akreditasi LEI : 1. Alan Purbawiyatna (Ketua Tim & Sistem Mutu) 2. Daru Asycarya ( Sistem Mutu) 3. Luhut Simanjuntak (Badan Hukum dan Konflik Kepentingan) 4. Baroto Abimanyu (Sumberdaya Keuangan) 5. Aditya Bayunanda (Manajemen Organisasi dan SDM)

4.2. Rekomendasi Kepada PT. MAL PT. Mutuagung Lestari (PT. MAL) dalam melaksanakan sertifikasi PHPL dan CoC perlu: 1. meningkatkan kinerja sertifikasi PHPL dan CoC dari mulai aspek administrative, prosedur, substansi, penanganan dan pegendalian hasilnya. 2. meningkatkan komunikasi dengan klien dan FKD dalam rangka menjaga relevansi dan kredibilitas pelaksanaan maupun keputusan hasil sertifikasi 3. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka menjamin pelaksanaan sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan dalam sistem


12

sertifikasi PHPL dan CoC serta meningkatkan kepercayaan dan keberterimaan atas hasil keputusannya. 4. menyediakan akses informasi bagi publik berkaitan dengan sertifikasi PHPL yang dilakukan PT MAL sesuai dengan kebijakan publikasi PT MAL


13

RINGKASAN PUBLIK AKREDITASI TERHADAP LEMBAGA SERTIFIKASI PT. MUTUAGUNG LESTARI

Recommend Documents