LEMBAGA PUBLIK TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA 2003

MODUL

PAKTA INTEGRITAS DAN

SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG & JASA DI LINGKUNGAN INSTITUSI/LEMBAGA PUBLIK

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA 2003 MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK

KATA PENGANTAR Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tools) yang dikembangkan Transparency International pada tahun 90-an. Tujuannya dalah menyediakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan swasta dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting).

Konsep, prinsip dan metode Pakta Integritas ini telah dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagi lisensi maupun konsesi dan sebagainya.

Kendati belum ada suatu peraturan yang spesifik mengenai penerapan Pakta Integritas di Indonesia, namun konsep dan penerapannya sangat relevan dengan amanat penegakkan hukum dan pengelolaan negara yang bersih, berintegritas, adil, akuntabel dan transparan. Prinsip-prinsip ini berasal dari dasar-dasar hukum mulai dari UUD 1945, Berbagai TAP MPR, Undang-undang, sampai Peraturan pemerintah.

Modul ini memuat paparan umum mengenai konsep Pakta Integritas beserta elemenelemen pendukungnya. Lebih khusus lagi, konsep yang diuraikan dihubungkan dengan penerapannya pada salah satu bentuk kegiatan kontrak pemerintah, yaitu dalam bidang pengadaan barang dan jasa (public procurement).

Mudah-mudah pengenalan pada konsep Pakta Integritas dari modul ini dapat membangkitkan inspirasi dan motivasi, bagi pengembangan dan penerapannya di berbagai instansi atau lembaga pemerintah. Sehingga penegakkan tata pemerintahan yang baik serta pemberantasan korupsi tidak berhenti sampai rektorika belaka, melainkan berlanjut pada suatu komitmen tegas serta penerapannya yang sistematis di tingkat operasional.

MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK

PENGEMBANGAN PAKTA INTEGRITAS DI INSTITUSI/LEMBAGA PUBLIK Latar Belakang Pakta Integritas

• PI adalah salah satu alat atau “Tool” Transparency International yang dikembangkan pada tahun 1990-an • Filosofi dasarnya adalah membuat transaksi bisnis di antara peserta lelang/kontraktor menjadi fair • Umumnya, Pakta Integritas dikembangkan atas pengadaan yang melibatkan negara (atau instansinya) di satu sisi, dan pihak swasta di sisi lain. • Pakta Integritas menimbulkan hak dan kewajiban, tanpa mengubah hukum setempat. • Transparency International telah membahas konsep PI dengan berbagai negara dan organisasi internasional, seperti WorldBank, ADB, IFC, UNDP, dan Badan Arbitrase International Chamber of Commerce; • Di Argentina (antara Pemda Mendoza dengan beberapa perusahaan); • Di Ekuador (corporate no-bribery commitments atas Refinery Rehabilitation Project);

• Di Panama (privatisasi perusahaan telekomunikasi); • Di Korea (Seoul Metropolitan Government cukup berhasil mengembangkan IP dengan dukungan perangkat Internet);

• Tercatat juga di negara lain, seperti Itali, Kolombia, Papua Nugini, dan Pakistan. Manfaat Pakta Integritas bagi Institusi/ Lembaga •

Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tuduhan-tuduhan suap

•

Melindungi para pimpinan, anggota komisi, sekretariat dan karyawan dari tindak pindana korupsi yang dapat menyeret mereka ke penjara

•

PI memungkinkan peserta lelang/kontraktor melaksanakan kontrak pengadaan yang bebas suap

•

Membantu Institusi/ Lembaga mengurangi high cost economy. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK

•

PI membantu meningkatkan kredibilitas Institusi

•

PI membantu meningkatkan barang/jasa instansi publik .

•

PI membantu pelaksanaan Program yang berkualitas dengan dukungan logistik tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

kepercayaan

masyarakat

atas

pengadaan

Bagaimana Penerapannya diterapkan di Indonesia? • •

Yang jelas, ada yang pernah dan sedang mencobanya: Kementerian Ristek (proyek ADB, tetapi tidak tercatat progress-nya) Inisiatif di Kimpraswil (inisiatif Menteri, Sekjen, dan Inspektorat Jenderal. Walaupun tidak tercatat progressnya, informasi terakhir mereka sudah menerapkan e-procurement)


Dasar Hukum Pakta Integritas Di Indonesia

1. TAP MPR No. VIII/2001 tentang keterbukaan informasi bagi masyarakat dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 186 tahun 2002 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM. 3. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. PASAL . 22 4

UNDANG-UNDANG PIDANA KORUPSI.

NO.31/1999

tentang

PEMBRANTASAN

TINDAK

5. UNDANG-UNDANG No. 30/2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 6. UNDANG-UNDANG No. 18/1999 Tentang PENGEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI. 7. UNDANG-UNDANG No.20/2001 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG No. 31/1999 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 8. Kepres 80/2003 tentang Perubahan Kepres 18/2001 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa


PERLUNYA PAKTA INTEGRITAS

UNDANG UNDANG NO 22/99 TENTANG DESENTRALISASI UNDANG-UNDANG 25/99 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

UUD 45

RAKYAT INDONESIA YG MAKMUR DALAM KEADILAN

PELAKSANA BIROKKRAT PENGUSAHA MASYARAKAT

TUPOKSI DEP,LPND, PEM-KOTA,PEM-KAB TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PUSAT-DAERAH

PERLU PAKTA INTEGRITAS


PAKTA INTEGRITAS DIPERLUKAN ANAT RAKTUK KEUNTUNGAN PRIBADI. • KARENA ADANYA KORUPSI PARA PELAKSANA PEMBANGUNAN. • YAKNI : MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN, KEPERCAYAAN, DAN • AMANAT RAKYAT UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI. KORUPSI BIROKRAT • • • • •

KORUPSI ADMINISTRASI: KORUPSI TERJADI DALAM SITUASI DIMANA JASA/KONTRAK DILAKSANAKAN DALAM “SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU” KORUPSI TERJADI DALAM SITUASI TRANSAKSI BERLANGSUNG SECARA MELANGGAR PERATURAN YANG BERLAKU.”

KORUPSI • •

KORUPSI TIDAK DAPAT SEPENUHNYA DIPANTAU, NAMUN KORUPSI DAPAT DIKONTROL MELALUI KOMBINASI ETIKA, PERILAKU, DAN TINDAKAN HUKUM YANG TEGAS ATAS PELANGGAR.

PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS • •

MENCIPTAKAN : “LINGKUNGAN INTEGRITAS DALAM SIKLUS KEGIATAN PUBLIK”.

7 PRINSIP BAGI SEMUA ASPEK SIKLUS KEGIATAN PUBLIK. • • • • • • •

TIDAK MEMIKIRKAN DIRI SENDIRI. INTEGRITAS. OBYEKTIVITAS. TANGGUNG GUGAT. KETERBUKAAN. KEJUJURAN KEPEMIMPINAN.


SIKLUS KEGIATAN PUBLIK •

TIDAK MEMIKIRKAN DIRI SENDIRI – Pemegang jabatan mengambil keputusan semata-mata atas dasar kepentingan publik. – Mereka mengambil keputusan bukan untuk mendapat keuntungan keuangan atau keuntungan lainnya untuk diri sendiri, keluarga atau teman-teman mereka.

•

INTEGRITAS – Pemegang jabatan publik menghindari hutang atau kewajiban lain pada orang luar /org luar yang mempengaruhi mereka dalam pelaksanaan tugas.

SIKLUS KEGIATAN PUBLIK OBYEKTIVITAS. Dalam melaksanakan tugas publik: • Mengangkat pegawai, memutus pemenang tender, saran mengenai orang yang patut diberi imbalan atau menerima manfaat harus dilakukan berdasarkan tolak ukur kemampuan. TANGGUNG GUGAT. • Pemegang jabatan publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil dan harus bersedia menempatkan diri dibawah pengawasan apapun sesuai dengan jabatan mereka.

SIKLUS KEGIATAN PUBLIK KETERBUKAAN Pejabat publik harus menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada publik atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka harus memberikan penjelasan tentang alasan-alsan bagi keputusan yang mereka ambil,. Dan membatasi pemberian informasi hanya bila benar-benar jelas demi kepentingan masyarakat.


SIKLUS KEGIATAN PUBLIK KEJUJURAN Pejabat publik harus membuat pernyataan bila mereka mempunyai kepentingan pribadi dalam kaitanya dengan jabatan yang mereka miliki, Wajib mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik yang timbul sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan publik. KEPEMIMPINAN. Pemangku jabatan publik harus menyebarkan dan dukung prinsip-prinsip integritas melalui kepemimpinan dan keteladanan


ISI PAKTA INTEGRITAS • Komitmen pimpinan, karyawan Institusi Publik untuk tidak menerima/meminta suap, hibah dan bentuk lainnya • Komitmen Peserta Lelang/Kontraktor untuk tidak memberikan/menawarkan suap, hadiah dan bentuk lainnya • Komitmen Penyelenggaraan Institusi Publik dan Kontraktor Terhadap Partisipasi Masyarakat • Komitmen Penyelenggara terhadap adanya pengawasan independen • Komitmen pada transparansi dan akuntabilitas • Adanya kesepakatan atas batasan rahasia • Kesepakatan terhadap sanksi, sistem insentif dan disinsentif • Kesepakatan mekanisme resolusi Konflik • Kesepakatan pada sistem perlindungan saksi

Komitmen Penyelenggaraan Institusi Publik • Komitmen ini diberikan oleh seluruh level pejabat Institusi Publik dan para pegawainya. • Pegawai Institusi tidak akan meminta atau menerima—secara langsung atau lewat perantara—suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya; • Pihak Institusi akan mempublikasikan ke publik seluruh informasi tentang prosedur, spesifikasi teknis, legal, biaya dan administrasi pengadaan yang relevan; • Pegawai Institusi Publik tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang hanya akan menguntungkan seorang peserta lelang/kontraktor. • Seluruh pegawai Institusi Publik yang terlibat dalam proses lelang, evaluasi, pembuatan kontrak, dan pelaksanaan pengadaan akan mengungkapkan “konflik kepentingan” yang terkait dengan pengadaan (dan aset pribadi dan keluarganya. • Pegawai Institusi Publik akan melaporkan kepada pejabat yang berwenang setiap usaha untuk melanggar komitmen di atas. • Komitmen Institusi Publik untuk melindungi pegawai yang melaporkan pelanggaran • Melibatkan peran dan fungsi pengawas independen yang berasal dari masyarakat MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK

sipil. • Komitmen Institusi Publik dalam menyediakan anggaran biaya untuk pelaksanaan PI Komitmen Peserta Lelang/Kontraktor

• Komitmen ini diberikan oleh Direksi dan wakilnya dalam proses tender dan seluruh pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

• Mereka tidak akan menawarkan, secara langsung atau lewat perantara, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya kepada pegawai Instansi (atau saudara dan temannya. • Mereka tidak akan berkolusi dengan pihak lain yang dapat merusak transparansi dan kewajaran proses pengadaan; • Mereka tidak akan menerima kompensasi atas sanksi akibat pelanggaran terhadap komitmen • Mereka akan mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau perantaranya. • Mengakui dan bekerjasama dengan kelompok pengawas independen

Sanksi • Bagai pegawai Institusi Publik, sanksi yang dapat diberikan berupa sanksi administratif seperti penurunan pangkat, pemotongan gaji atau honor, dalam kasus yang besar, pemecatan; • Bagi peserta lelang/kontraktor, sanksinya bisa berupa pembatalan kontrak, pencairan jaminan, ganti rugi, dan daftar hitam. Insentif •

Untuk pegawai Institusi Publik, insentif dapat berupa tambahan honor atau uang kesejahteraan karena mampu melakukan penghematan dan efisiensi dengan mencegah kebocoran

•

Bagi pelapor, berupa persentase dari jumlah korupsi yang diungkap dan promosi jabatan

• Bagi kontraktor, berupa daftar rekanan utama (preferred vendors list) dengan kemudahan tidak perlu ikut prakualifikasi untuk tender • Memberikan penghargaan secara tertulis sehingga dapat meningkatkan citra dari kontraktor MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK

Sengketa

• Jika terjadi sengketa atas PI, bisa diselesaikan lewat proses arbitrase yang telah disepakati bersama dalam mekanisme resolusi konflik Monitoring dan Pengawasan • Kunci sukses: Transparansi Maksimum. Bentuknya bisa berupa: Akses publik yang luas; Forum yang mendiskusikan langkah konkrit IP; Forum Diskusi lewat Internet; Public hearing.

• Informasi rahasia tetap dijaga (kategori rahasia telah disepakati bersama) • Untuk melakukan monitoring secara sistematis, masyarakat sebaiknya mendelegasikannya kepada Instansi/organisasi yang ahli di bidang pengawasan, • Output dari monitoring dan pengawasan: statemen proses pengadaan cacat atau tidak cacat. Pelaksanaan Pakta Integritas di Institusi/ Lembaga Publik • • • • • • • •

Workshop di antara pejabat dari Institusi terkait Sosialisasi di antara para Vendor Pihak ketiga sebagai pemantau (TI) Standar praktek PI Sosialisasi ke masyarakat luas Implementasi sistem pengadaan & monitoring Penanganan pelanggaran dan/atau perselisihan Perlindungan Saksi



SISTEM INTEGRITAS Sistem ini merupakan sistem ekstra judicial (di luar sistem Hukum, tetapi masih dalam kerangka Hukum yang berlaku), apakah itu peraturan pemerintah maupun UU Anti Korupsi Penerapan Sistem integritas Institusi/ Lembaga Publik bertujuan : • •

•

Memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan di Institusi Publik dilakukan secara transparan. Semua proyek atau pekerjaan yang dilaksanakan, jasa yang diberikan atau diterima, serta barang atau material, dipasok ke Institusi oleh pemasok tanpa harus memberikan manfaat atau keuntungan finansial dalam bentuk apapun di luar yang ditetapkan secara hukum. Justifikasi atas keputusan yang diambil oleh para pejabat dilakukan secara obyektif tanpa harus dipengaruhi berbagai pihak di luar Institusi/ Lembaga Publik yang berkepentingan.

Beberapa Komponen sistem Integritas yang akan ditengahkan, adalah sebagai berikut : 1. Proses pengambilan keputusan dibuat sederhana dan transparan • Proses pekerjaan dan bagan alur kerja (Work-flow-chart) ditampilkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh semua orang. • Prosedur dalam menyediakan barang dan jasa untuk dibuat sesederhana mungkin dan transparan • Papan nama para pejabat yang bertanggung jawab ditampilkan sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh semua orang. • Untuk menyampaikan informasi pada masyarakat luas, ditempatkan papan pengumuman dan bila perlu media massa yang mudah diakses. • Informasi mengenai keputusan-keputusan penting termasuk laporan auditor dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diakses semua orang • Informasi mengenai sumber pendapatan dan pengeluaran Institusi/ Lembaga dibuat terbuka untuk umum. 2. Adanya sumpah atau janji dari pejabat dan karyawan Institusi/ Lembaga Publik serta perusahaan pemasok yang ditandatangani dalam suatu Pakta Integritas. • Para pejabat dan karyawan Institusi/ Lembaga menyatakan komitmen untuk tidak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun termasuk, hibah barang, atau properti, hadiah, secara langsung maupun tidak langsung dari pihak luar. • Perseorangan atau perusahaan ketika memasok barang atau jasa menyatakan komitmen dalam Aplikasi atau Dokumen Tender bahwa MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN (PELAKSANAAN BARANG DAN JASA ) DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIIK

•

•

mereka tidak akan memberikan kompensasi apapun kepada para pejabat dan karyawan Institusi Publik, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara pribadi maupun dengan perantaraan anggota keluarga atau orang-orang yang berhubungan. kecuali yang dibenarkan secara hukum. Para pejabat dan karyawan Institusi Publik berkomitmen tidak akan melakukan pembayaran sesuai tanggal dan jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian kerja setelah pekerjaan pemasok barang dan jasa diselesaikan. Ketika akan membeli barang dan jasa, rincian barang atau jasa yang akan dibeli dipublikasikan luas.

3. Fasilitas untuk Pengaduan dan Mekanisme Penanganannya • Adanya kotak saran dan pengaduan yang ditempatkan di Institusi Publik untuk mendorong saran atau pengaduan dari berbagai pihak yang berkepentingan. • Adanya suatu mekanisme yang diatur untuk menindaklanjuti saran dan pengaduan dari berbagai pihak tersebut. (contoh mekanismenya dlm lembar tersendiri) • Adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan terpadu • Adanya Tim pengawasan terpadu/multi pihak yang terdiri dari wakil Institusi, wakil Vendor, wakil Ornop. 4. Pelaksanaan proses pemantauan • Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari Institusi Publik atas peran TI-I sebagai konsultan Sistem Integritas dan pemantau implementasinya. • Adanya (jaringan) tim pemantau independen yang diakui secara formal oleh Institusi Publik 5. Mekanisme Insentive dan Dis-insentive 6. Adanya Mekanisme Penyelesaian Konflik yang cepat, murah dan Efisien. 7. Adanya mekanisme Perlindungan saksi Pelapor. Bagi karyawan Institusi Publik yang melaporkan adanya suap atau berbagai bentuk KKN lainnya dijamin kerahasiaan identitasnya Karyawan Institusi Publik yang melaporkan adanya suap dan atau bentuk KKN lainnya mendapat Insentif Adanya perlindungan bagi saksi terhadap segala bentuk retaliasi (misalnya pemecatan, mutasi) dari pihak yang dilaporkan atau dirugikan.


Komitmen Perseorangan atau Perusahaan Ketika menyerahkan Dokumen Tender Mengenai Penolakan untuk melakukan pemberian dalam bentuk apapun, termasuk barang berharga, hibah barang atau properti, selain yang dibenarkan secara hukum. Saya/kami [NAMA] dalam kapasitas sebagai pemilik/direktur pengelola [NAMA PERUSAHAAN], yang terdaftar pada daerah [NAMA WILAYAH] berjanji bahwa saya/kami tidak akan melakukan pemberian dalam bentuk apapun , termasuk barang berharga, hibah barang atau properti selain yang dibenarkan secara hukum. – Baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pejabat atau karyawan INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK, bila saya atau perusahaan saya, sebelum atau sesudah saya memenangkan tender yang diselenggarakan oleh INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK. Apabila saya/kami secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran atas janji yang saya sebutkan diatas, saya/kami menyetujui: • Pembatalan kontak atau perjanjian kerja kami dengan INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK. • Kami tidak akan menuntut kompensasi atas pekerjaan kami • Menyetujui penyitaan simpanan jaminan yang telah kami serahkan untuk disita oleh INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK. • Menyetujui untuk memberikan keterangan kepada tim pengawas terpadu baik secara lisan maupun tulisan apabila dikemudian hari ada pengaduan yang menyangkut diri saya maupun perusahaan saya atau perusahaan yang dibawah tanggung jawab saya. Komitmen ini dibuat oleh, untuk dan atas nama [PERUSAHAAN] Tanda tangan bersangkutan Nama: Saksi-saksi Tanggal


17

KOMITMEN PARA PEJABAT DAN KARYAWAN INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK UNTUK PELAKSANAAN SISTEM INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, [NAMA] pada [HARI & TANGGAL], bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem Integritas di INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK, untuk melakukan hal-hal berikut ini, 01. Dalam melaksanakan pekerjaaan apapun dalam kewenangan saya, saya dan anggota keluarga saya, tidak akan meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun, termasuk pemberian barang berharga, hibah barang atau properti, hadiah, untuk menyajikan atau menerima jasa atau ketika mengadakan barangbarang, jasa atau material. 02. Saya bersama ini menjamin bahwa klausul mengenai tanggal dan jumlah pembayaran yang tertera dalam surat perjanjian kerja atau kontrak akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja bersangkutan 03. Saya memegang teguh komitmen bahwa transparansi akan diterapkan di berbagai kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya. 04. Ketika melaksanakan tugas dalam wewenang saya selama pelaksanaan dan bahkan setelah penyelesaian proyek Sistem Integritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang bertentangan dengan berfungsinya sistem integritas. 05. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perseorangan, lembaga, atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan halhal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya. 06. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada tim pengawas terpadu, apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi di bawah tanggung jawab saya. Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran atas janji saya ini, saya setuju untuk menerima segala akibat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nama, Jabatan, Tanda tangan (berlaku bagi Ketua KPU, Wk Ketua KPU, Sek Um, Wa Sek Um, Ka Biro, Wa Ka Biro, Ka Bag, Ketua dan Perangkat KPU Daerah yang menanda tangani atau melakukan proses pengadaan)


18

TITIK DASAR MONITORING PAKTA INTEGRITAS

P.1

P.2

Pengusaha

Panitia/Birokrat

M.3

M.4

Penyusunan dokumen Prakualifikasi dan dokumen penawaran

Penyiapan kriteria prakualifikasi penyusunan

M.5 Proses prakualifikasi dan pengambilan dokumen lelang, penjelasan, proses penyampaian dan M.8 M.7

M.6

Evaluasi [PM]

Sanggahan [PM]

Pengumuman calon pemenang

M.9 Penandatanganan kontrak

Mekanisme Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masing-masing kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia Note : P : Pakta Integritas M: Monitoring PM: Adanya Partisipasi Masyarakat


19

MONITORING PAKTA INTEGRITAS UNTUK MITRA KERJA/PENGUSAHA 1) Proses Prakualifikasi Dapat menyediakan data perusahaan, personel, pengalaman, keuangan dan reputasi

2) Penyusunan Dokumen Lelang Berusaha mempengaruhi Panitia dalam penyusunan dokumen lelang 3) Anwijzing/Memasukan Dokumen Penawaran Adakah kemungkinan mengadakan kerjasama ilegal dengan para mitra kerja lainnya

4) Penawaran Penyusunan Dokumen Apakah mereka melakukan sendiri/memberikan kuasa kepada orang yang tidak bertanggungjawab 5) Pemberian Jaminan Lelang Melakukan kesengajaan developing/penipuan dokumen lelang

6) Dokumen Penawaran Apakah mereka berusaha untuk menang melalui kerjasama ilegal dengan panitia

7) Proses Penunjukan Apakah mereka melakukan untuk kepentingan sendiri 1. Mempercepat / memperlambat proses penunjukan. 2. Memberikan dokumen2 palsu pada proses penjaminan perusahaan

8) Pelaksanaan Pekerjaan Dalam pelaksanaan apakah pelaksana lapangan sesuai dengan spesifikasi teknis • Apabila terjadi penyimpangan, apakah mereka akan merasa aman/mendapatkan jaminan dari pengguna jasa dalam proses pelaksanaan untuk tidak diungkit melakukan kerjasama ilegal • Apakah penyimpangan dalam pelaksanaan, itu suatu kesengajaan dengan melakukan kerjasama ilegal dengan pengguna jasa


PM

20

MONITORING PAKTA INTEGRITAS UNTUK PANITIA 1) 2)

3)

Pengangkatan Panitia Apakah mendapat beban khusus ? Penyusunan Dokumen Prakualifikasi • Menerima tugas sesuai dengan yang berlaku • Kriteria di dokumen prakualifikasi dapat menunjuk-kan kualifikasi yang sebenar-benarnya dari mitrakerja • Melaksanakan evaluasi sesuai dengan kriteria khusus • Bekerja secara profesional atau menyerahkan tugas tsb kepada mitra kerja atau menyusun dokumen tidak sempurna atau memasukan kriteria evaluasi tambahan disebabkan ketidaktahuan/kesengajaan Proses Penyusunan OE (owner estimate/perkiraan sendiri) • Panitia secara profesional menyusun OE sendiri atau diserahkan kepada mitra kerja. • Melakukan rekayasa negatif dlm penyusunan OE. Misalnya: penggelembungan OE • Penyusunan OE awal tanpa dikoreksi atau melakukan cek & ricek terhadap perhitungan OE sampai pemasukan penawaran • Melakukan manipulasi terhadap waktu & tempat pada proses pemasukan & evaluasi • Bekerja secara profesional atau pesanan • Dalam melaksanakan pesanan tsb melakukan kecurangan • Jika menjumpai kekurangan; dibiarkan atau melakukan penegakan sesuai dgn pengadaan yg sehat

4) Proses Sanggahan • • 5)

Senang mendapat sanggahan atau panitia memproses sanggahan itu dengan seenaknya. Melakukan kekeliruan terhadap proses

Proses Rapat Sebelum Penunjukan Pemenang • Melaksanakan tugas atau melakukan penyimpangan yang disengaja • Membiarkan kesalahan pemenang untuk kepentingan kelompok.


P M

PM

21

MONITORING PAKTA INTEGRITAS UNTUK PIMPINAN PROYEK 1) Penyusunan Anggaran • • •

Anggaran masing2 paket pekerjaan diproses secara profesional utk mark-up/pengelembungan berdasarkan pesananan tertentu Adakah keinginan untuk memberikan pekerjaan kepada ‘kelompok’ mll kriteria perpaketan Pada pengangkatan panitia, adakah maksud-maksud tertentu

2) Penyusunan Dokumen Lelang • Apakah sudah dikaji kriteria yang disusun secara profesional oleh panitia atau dokumen tsb sudah sengaja dibiaskan 3) Penyusunan Perkiraan Biaya (Owner Estimate) • Peserta tender dipilih secara profesional oleh panitia/merupakan ‘kelompok terpilih’ 4) Perkiraan Biaya (Owner Estimate) • Apakah setuju nilai yang disampaikan oleh panitia/terlalu kecil. • Apakah pemasangan iklan, Pimpro memberikan saran/mengendalikan/menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia. • Pengambilan dokumen, apakah Pimpro sepenuhnya mengetahui dokumen lelang yang dibagikan kepada mitra kerja • Pada evaluasi, apakah Pimpro secara profesional mengetahui tugas panitia dlm melakukan evaluasi/mengendalikan (evaluasi proforma saja) • Mendapat pesanan untuk memenangkan suatu proyek

5) Penandatanganan kontrak • Dilakukan secara sempurna/proforma/kekeliruan tapi dibiarkan


22

MONITORING PAKTA INTEGRITAS UNTUK BIROKRAT 1.

Apakah para birokrat mempengaruhi pengangkatan panitia untuk maksud-maksud tertentu.

2.

Apakah para birokrat memberikan komitmen tidak tertulis kepada mitra usaha untuk mendapatkan penugasan dari proyek

3.

Apakah birokrat itu itu puas terhadap hasil dari panitia dan Pimpro

4.

Memiliki benefit kemenangan salah satu peserta

5.

Pernah/mengharapkan suatu cara tertentu dari salah satu methode pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pekerjaan

6.

Kalau birokrat itu adalah penentu salah satu pemenang karena nilainilainya apakah penentuan itu sepenuhnya ia yang mengarahkan/hasil dari panitia

7.

Adakah kedekatan dengan pemenang tersebut

MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

23

DAFTAR SIMAK PROYEK: PEKERJAAN: LINGKUP: DAFTAR SIMAK:

01. PENYUSUNAN PRAKUALIFIKASI

PEMENUHAN PERSYARATAN

URAIAN 1

2 3 4

Pengumuman dilakukan secara luas melalui: a. Papan pengumuman proyek …………………………… b. Media cetak dan/atau mengirim undangan kepada rekanan c. Pemberitahuan kepada AKI, GAPENSI dan KADIN ………… Dokumen prakualifikasi termasuk kriteria evaluasi prakualifikasi telah disiapkan dan dikirim ke pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan ……… Dokumen prakualifikasi telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang DRT telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang ………………… Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


SUDAH TANGGAL ACUAN 03

24 PROYEK: PEKERJAAN: LINGKUP: DAFTAR SIMAK:

02. PENGUMUMAN PELELANGAN


URAIAN a

b

c

Hal-hal yang perlu dimuat dalam pengumuman • Nama instansi yang akan mengadakan pelelangan • Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan • Syarat-syarat peserta lelang • Tempat, hari dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta • Tempat, hari dan waktu pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang dan keterangan lainnya • Tempat, hari dan waktu pelelangan akan diadakan • Tempat, hari dan waktu penyampaian dokumen penawaran • Alamat tujuan dokumen penawaran Tenggang waktu yang dimuat dalam pengumuman: • Antara hari pengumuman lelang dengan hari pendaftaran sekurangkurangnya tiga hari kerja dan tidak melebihi lima hari kerja • Antara hari pendaftaran dan hari pengambilan dokumen lelang, sekurangkurangnya tiga hari kerja tidak melebihi lima hari kerja • Antara hari pengambilan dokumen lelang dan hari pemberian penjelasan sekurang-kurangnya tiga hari kerja dan tidak melebihi empat hari kerja • Antara hari pemberian penjelasan dengan hari pemasukan penawaran sekurang-kurangnya tujuh hari kerja Diumumkan secara luas: Untuk rekanan golongan K1 dan K2, melalui: Siaran radio pemerintah daerah/swasta setempat Media cetak/surat kabar yang beredar diwilayah Kabupaten/Kodya setempat Papan pengumuman resmi untuk umum di ibukota Kabuoaten/Kotamadya yang bersangkutan Untuk rekanan golongan M, melalui: TV/Radio Pemerintah/Swasta yang mempunyai jangkauan pemirsa/pendengar di seluruh propinsi yang bersangkutan Media cetak/surat kabar yang mempunyai jangkauan pembaca diseluruh propinsi yang bersangkutan Papan pengumuman resmi untuk umum di ibukota propinsi yang bersangkutan Untuk rekanan golongan B, melalui: TV/Radio pemerintah/swasta yang mempunyai jangkauan pemirsa/pendengar di seluruh Indonesia Surat kabar yang mempunyai jangkauan pembaca diseluruh Indonesia Papan pengumuman resmi ditempat strategis di ibukota propinsi yang bersangkutan. Papan pengumuman Sekretariat KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Melalui buletin khusus/buletin yang sudah ada bagi instansi yang frekwensi pelelangannya tinggi Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK



03. PENDAFTARAN CALON PESERTA


URAIAN

SUDAH TANGGAL ACUAN

1

2 3

4

5

Calon peserta lelang umum yang mendaftar, mengambil dokumen prakualifikasi pada tempat yang telah ditentukan Calon peserta lelang umum yang telah memiliki sertifikat ,dan telah lulus prakualifikasi yang diselenggarakan panitia Calon peserta lelang terbatas yang telah terdaftar adalah rekanan yang memiliki sertifikat . Calon peserta yang mendaftar telah diseleksi dan dimasukkan ke dalam DRT-U DRT-U yang dimaksud dalam butir d, disusun dari: Untuk lelang terbatas yang diikuti rekanan kualifikasi B: DRT-U disusun/diambil dari rekanan yang telah mendaftar, yang telah diteliti sisa kemampuan nyatanya , dan telah diteliti kinerjanya berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang dikeluarkan secara periodik, serta telah diteliti pemenuhan persyaratan khususnya (apabila diperlukan) Untuk lelang umum yang diikuti rekanan kualifikasi B: DRT-U disusun berdasarkan hasil kualifikasi yang diadakan panitia Untuk lelang terbatas yang diikuti rekanan kualifikasi M: DRT-U disusun/diambil dari rekanan yang telah mendaftar, yang telah diteliti sisa kemapuan nyatanya berdasarkan kinerjanya (PK) yang telah dikeluarkan , serta telah diteliti pemenuhan persyaratan khususnya apabila diperlukan Untuk lelang umum yang diikuti rekanan kualifikasi M: DRT-U disusun dari rekanan seperti tersebut dalam butir 3 n yang memnuhi kualifikasi berdasarkan hasil kualifikasi yang diadakan oleh panitia Untuk lelang terbatas yang diikuti rekanan kualifikasi K1 dan K2: DRT-U disusun/diambil dari rekanan yang telah mendaftar, yang telah diteliti Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang dihitung sendiri oleh rekanan, dan diteliti PK-nya, serta persyaratan khususnya (apabila diperlukan) Untuk lelang umum yang diikuti rekanan kualifikasi K1 dan K2: DRT-U disusun dari rekanan seperti tersebut dalam butir 5, yang memenuhi kualifikasi berdasarkan hasil kualifikasi yang diadakan oleh panitia Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


26

PROYEK: PEKERJAAN: LINGKUP: DAFTAR SIMAK:

04. UNDANGAN LELANG & PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG


URAIAN a b c d

e

f

Rekanan yang diundang adalah rekanan yang tercantum dalam DRT-U Semua rekanan yang tercantum dalam DRT-U telah diundang untuk mengambil dokumen lelang dan mengikuti pelelangan Pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang karena rekananyang tercantum dalam DRT-U kurang dari 3 Bila setelah pelelangan diulang karena DRT-U kurang dari 3 tetapi ternyata tetap kurang dari yang dipersyaratkan, maka panitia membuat Berita Acara dan menyampaikannya kepada pimpro/pimbagpro, untuk selanjutnya oleh panitia diusulkan untuk dilakukan pengadaan dengan proses pemilihan langsung diantara pemilihan langsung rekanan yang telah tercatat dalam DRT-U tersebut Peserta yang tercantum dalam DRT-U telah mengambil dokumen lelang dan telah menyetor biaya penyediaan dokumen lelang ke rekening kas negara (dalam hal pedoman mengharuskan, atau sebaliknya.) Tenggang waktu antara hari pendaftaran dan hari pengambilan dokumen lelang adalah sekurang-kurangnya 3 hari kerja dan tidak melebihi 5 hari kerja Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP



27


05. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUNEN LELANG


URAIAN

SUDAH TANGGAL ACUAN a b

c d e

f

g h

Panitia memberikan penjelasan kepada para peserta lelang/rkanan, secara jelas dan lengkap sehingga dapat diikuti dan dipahami oeh semua peserta lelang. Penjelasan mengenai RKS, syarat peserta, dan tata cara penilaian pelalgan yang disyahkan oleh pimpro/pimbagpro dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh para calon peserta pelelangan atau wakil yang diberi kuasa untuk menghadiri rapat penjelasan. Apabila peserta yang hadir kurang dari 2 (mewakili 2 perusahaan) acara penjelasan dibatalkan dan diulang Apabila dipandang perlu, panitia dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang, pertanyaan dari para peserta, dan jawaban dari panitia, serta keterangan lain termasuk perubahannya dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia dan sekurang-kurangnya dua wakil dari calon peserta/rekanan Apabila terjadi perubahan isi dokumen lelang, panitia menerbitkan adendum dokumen lelang yang merupakan dari Berita Acara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang. Jika diperlukan penjelasan tambahan serta ketentuan yang timbul kemudian harus disampaikan kepada semua peserta dalam bentuk addenda. Tenggang waktu antara hari pengambilan dokumen lelang dan hari pemberian penjelasan, sekurang-kurangnya 3 hari kerja dan tidak melebihi 4 hari kerja. Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


08


06. PEMASUKAN & PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN


URAIAN

SUDAH TANGGAL ACUAN 1 Tata cara pemasukan dan pembukaan penawaran telah tercantum dalam dokumen lelang dan telah dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. a. Pemasukan dokumen penawaran Tata cara pemasukan dokumen penawaran tercantum dengan jelas dalam dokumen lelang yaitu dengan sistem satu sampul, dua sampul atau dua tahap Rekanan yang dapat/berhak memasukkan penawaran adalah rekanan yang tercantum dalam DRT-U yang menerima/melebihi dokumen lelang dari panitia Pemasukan penawaran dengan sistem “satu sampul” • Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan kedalam satu sampul dalam dan sampul luar, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen lelang yang akan dievaluasi oleh panitia • Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, daftar kuantitas dan harga serta lampiran lain sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang. • Dokumen penawaran digunakan oleh panitia untuk menilai kualifikasi dan evaluasi calon pemenang pelelangan. • Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat instansi atau proyek atau bagian proyek yang mengadakan pelelangan dan kata-kata dokumen penawaran pelelangan …..(jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun, jam, akan diadakan pelelangan) • Sampul dalam dicantumkan pula alamat sipenawar selain hal-hal tersebut pada 4 • Apabila penawaran melalui pos, sampul dalam tersebut pada angka 5 dimasukkan kedalam sampul luar yang hanya dicantumkan alamat instansi atau proyek ataupun bagian proyek yang mengadakan pelelangan serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam akan diadakan pelelangan • Dokumen penawaran tidak dikirim kepada anggota panitia atau pejabat, melainkan dikirim kepada alamat sebagaimana disebut pada butir 4 atau 6. • Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus dimasukkan ke dalam kotak tertutup yang terkunci dan disegel yang disediakan oleh panitia • Pemasukan penawaran tidak dilaksanakan pada hari besar/libur dan tidak dilaksanakan diluar jam kantor 2 Pembukaan Dokumen Penawaran Penutupan Penyampaian Penawaran pada waktu yang telah ditentukan, panitia menyatakan dihadapan para peserta lelang atau wakil yang dapat surat kuasa bahwa saat penyampaian dokumen lelang telah ditutup dan tidak menerima lagi dokumen/keterangan susulan. Penunjukan saksi, Panitia meminta kesediaan wakil peserta lelang yang hadir sebagai saksi. • Apabila tidak terdapat dua wakil peserta dapat dilakukan oleh satu wakil peserta. • Apabila tidak terdapat wakil peserta lelang yang hadir, panitia menunda pembukaan kotak penawaran sampai waktu yang ditentukan • Apabila sampai waktu yang ditentukan, wakil peserta tetap tidak hadir, pembukaan kotak penawaran dinyatakan batal, dan pelelangan dinyatakan gagal, panitia membuat Berita Acara tentang pelelangan gagal. 3 Pernyataan OE telah diterima. Panitia menyatakan bahwa OE telah diterima, dan ditunjukkan kepada peserta atau wakil peserta bahwa OE masih dalam sampul tertutup MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

09

09

07

29 4 Pembukaan Penawaran. Pembukaan kotak penawaran dilakukan didepan para peserta lelang langsung setelah saat penutupan penyampaian penawaran, apabila: 1. OE sudah berada pada panitia pelelangan. 2. Paling sedikit dua penawar atau wakil penawar telah hadir (dalam hal proyek dibeayai melalui APBN). 5 Perhitungan jumlah penawaran yang masuk. Setelah penawaran kotak penawaran dibuka, panitia dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri). 6 Apabila dalam pengadaan jasa pemborongan ternyata penawaran yang masuk kurang dari 3 penawaran atau untuk pengadaan barang kurang dari 5 penawaran, pelelangan dinyatakan gagal dan penitia membuat Berita Acara dan melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang menugaskan panitia. 7 Pembukaan Dokumen Penawaran. Semua dokumen penawaran yang meliputi surat penawaran dan lampiran-lampiran beserta keterangan lainnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang oleh panitia diperiksa, ditunjukkan dan dibacakan dihadapan para peserta. 8 Apabila dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang telah lengkap, maka penawaran yang bersangkutan dinyatakan lengkap, dan apabila dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang tidak lengkap, penawaran yang bersangkutan dinyatakan tidak lengkap. 9 Pemberian kesempatan melihat dokumen penawaran Para peserta diberikan kesempatan untuk melihat dokumen penawaran yan disampaikan kepada panitia. 10 Penawaran dinyatakan ditolak: Panitia menyatakan penawaran ditolak saat pembukaan penawaran a. Penawaran tidak tercantum pada DRT-U atau tidak membeli/memperoleh dokumen lelang dari panitia b. Pengiriman penawaran via pos tidak memnuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan umum c. Dokumen penawaran dikirim melalui anggota panitia atau pejabat instansi yang bersangkutan d. Penawaran disampaikan diluar batas waktu yang ditetapkan e. Alamat tujuan penawaran pada surat penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang 11 Penawaran dinyatakan ditolak saat pembukaan apabila: a. Penawar tidak melengkapi materai, tanggal, tandatangan pada surat penawaran sampai batas waktu penutupan acara pembukaan. b. Penawaran dinyatakan tidak lengkap berdasarkan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang. c. Angka dana huruf yang tercantum dalam surat penawaran tidak sama 12 Seluruh surat penawaran yang asli termasuk daftar kuantita dan harga diparaf oleh panitia dan saksi. Tanpa ada penundaan, dan diberi tanggal. 13 Pembukaan OE, panitia membuka dan menulis dipapan tulis besarnya OE 14 Laporan bila harga diatas dana tersedia Apabila semua harga penawaran diatas dana yang tersedia, maka panitia pelelangan melaporkan kepada pejabat yang memberi tugas dengan melampirkan Berita Acara pembukaan penawaran, selanjutnya pejabat mengadakan pelelangan ulang. 15 Pembuatan Berita Acara Pembukaan Penawaran Setelah semua penawaran dibaca dan ditetapkan gugur/tidaknya panitia segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran Berita Acara dibaca dengan jelas dan ditandatangani oleh panitia dan wakil peserta. Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

30


07. EVALUASI PENAWARAN


URAIAN


2

3

4

Evaluasi administrasi: Penawaran dinyatakan gugur/tidak gugur administrasi setelah panitia meneliti persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam dokumen lelang • Jaminan penawaran • Surat penawaran • Daftar kuantitas dan harga • Analisis harga satuan • Dokumen lainnya yan dipersyaratkan Evaluasi Teknis a. Panitia melaksanakan evaluasi teknis terhadap penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi b. Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap (bila diminta dalam dokumen lelang): • Methode pelaksanaan • Jadwal waktu pelaksanaan • Daftar penggunaan peralatan dan penggunaan tenaga kerja • Spesifikasi teknis • Daftar personil inti • Bagian pekerjaan yang akan di sub-kontrakkan • Dokumen teknis lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang c.Penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis/gugur teknis setelah dokumendokumen yang tersebut pada butir 20 di atas nilai pemenuhan persyaratannya berdasarkan ketentuan dalam dokumen lelang Evaluasi Harga Evaluasi harga dilaksanakan terhadap penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Yang dinilai dalam evaluasi harga adalah: • Koreksi arithmatik • Kewajaran harga penawaran • Perlakuan preferensi harga • Subkontrak kepada usaha kecil/ koperasi - Penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis/gugur teknis setelah dokumen-dokumen yang tersebut pada butir 2 di atas nilai pemenuhan persyaratannya berdasarkan ketentuan dalam dokumen lelang Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan a. Selesai melakukan evaluasi panitia pelelangan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Nama semua penawar dan besarnya harga penawaran asli dan atau/ harga penawaran terkoreksi dari masing-masing penawar 2. Methode evaluasi yang digunakan 3. Unsur-unsur yang dievaluasi 4. Rumus yang digunakan 5. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan 6. Tanggal dibuatnya Berita Acara serta jumlah penawar yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi (gugur) pada setiap tahapan evaluasi b. Berita Acara Hasil Pelelangan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan semua anggota, atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

10

31 5

Usulan Calon Pemenang a. Panitia mengusulkan tiga calon pemenang kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang b. Keputusan mengenai calon pemenang diambil oleh panitia dalam satu rapat yang dihadiri oleh lebih dua pertiga dari jumlah anggota Apabila pada rapat pertama tidak mencapai kuarum, pada rapat berikutnya diambil keputusan bilamana dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota c. Usulan calon pemenang pelelangan harus memuat: Nama dan alamat, jumlah harga penawaran dan /atau nilai penawaran setelah dievaluasi, dan nomor wajib pajak (NPWP) dari setiap perusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang d. Usulan calon pemenang dilampiri dengan: 1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan 2. Berita Acara Pembukaan Penawaran 3. Berita Acara Hasil Pelelangan 4. Berkas penawaran yang nilainya rendah dari yang diusulkan baik yang gugur administrasi, teknik maupun gugur harga 5. Resume berkas usulan penetapan pemenang pelelangan 6. Dokumen lelang lengkap 7. OE/HPS yang disahkan 8. Undangan/DRT-U e. Tembusan laporan disampaikan kepada Inspektorat Jendral f. Calon pemenang lelang ditetapkan oleh panitia selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau setelah pembukaan sampul II pada sistem dua tahap g. Khususnya untuk pengadaan pekerjaan yang sifatnya tidak sederhana, batas waku tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia h. Dalam hal dua peserta atau lebih mengajukan harga yang sama, panitia memilih peserta yang menurtut pertimbangannya mempunyai kecakapan dan kemampuan yang lebih besar Hal ini harus dicatat dalam Berita Acara Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


32


08. PENETAPAN PEMENANG


URAIAN


2 3

4

5 6 7

Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang yaitu: sampai dengan 50 mi oleh Pimpro Diatas 50 mi oleh sekum Pejabat yang berwenang dlam menetapkan pemenang lelang menyetujui usulan calon pemenang yang ditetapkan panitia Apabila pejabatbyang berwenang mentapkan pemenang lelang tidak sependapat dengan calon-calon pemenang lelang dan cadangan yang diusulkan panitia, pejabat tersbut melaporkan perbedaaan pendapat tersebut alasannya kepada ketua KPU untuk disidangkan dcalam sidang paripurna Hasil sidang paripurna dapat berupa: 1. Persetujuan atas usulan penetapan pemenang lelang yang dibuat oleh panitia. Persetujuan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang 2. Perintah agar panitia melakukan evaluasi ulang sesuai dengan petunjuk apabila ternyata terdapat kekliruan paniia Surat yang berisi perintah ini disampaikan kepada pimpro/pimbagpro Pemimpin proyek/bagian proyek menetapkan pemenang lelang dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja Sekum menetapkan pemenang dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerjauntuk pekerjaan senilai diatas 50 mi Panitia mengembalikan surat jaminan penawaran kepada peserta yang tidak menjadi calon pemenang selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang tersebut Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


33


09. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG & SANGGAHAN PESERTA


URAIAN


2

3

4

5

6

7

Keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan pemenang lelang diumumkan oleh panitia selambat-lambatnya dua hari kerja setelah diterima keputusan tersebut Peserta yang keberatan atas penetapan pelelangan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu empat hari kerja setelah hari pengumuman pemenang Sanggahan ditujukan kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang, menetapkan pemenang lelang Dalam hal yang berwenang menetapkan pemenang lelang adlah Direktur Jendral/Pejabat setingkat, maka sanggahan ditujukan kepada Menteri Peserta pelalangan hanya dapat mengajukan sangahan jika terjadi kekeliruan panitia dalam pelaksanaan prosedur pelelangan, dan atau ternyata panitia baik secara individu maupun bersama-sama melakukan kolusi dengan rekanan tertentu sehingga merugikan rekanan lainnya Bila ada sanggahan yang menyangkut prosedur maupun adanya kolusi, maka panitia lelang bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukannya Panitia lelang wajib menyampaikan bahan-bahan, baik secara ertulis maupun lisan yang berkaitan dengan sanggahan peserta yang bersangkutan, kepada atasan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, untuk dapat memberikan jawaban atas sanggahan tersebut Pelelangan Ulang a. Pelelangan dinyatakan gagal dan harus diulang, apabila salah satu dari hal-hal dibawah ini terjadi: • Harga penawaran terendah melebihi harga standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang • Harga penawaran terendah melebihi dana yang tersedia • Berdasarkan analisa tertulis yang dilakukan panitia ternyata tidak ada penawar yang menawarkan harga wajar dan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan • Sanggahan terhadap pelaksanaan proedur, pelelangan ternyata benar, atau setelah diadakan pemeriksaaan oleh pejabat pengawasan fungsional trehadap sanggahan/laporan adanya kolusi antara panitia/anggota panitia dengan rekanan tertentu yang merugikan rekanan lainnya ternyata benar • Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen lelang • Pemenang urutan pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan b. Bila pelelangan dinyatakan gagal, atas permintaan pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek mengadakan pelelangan ulang c. Panitia pelelangan ulang disebabkan huruf a butir 4 dan butir 5 dibentuk panitia pelelangan yang baru d. Pelelangan ulang hanya dapat dilakukan satu kali e. Pelelangan ulang dilakukan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah pelelangan dinyatakan gagal f. Dalam hal pelelangan ulang harus diadakan kerena sanggahan dari rekanan ternyata benar, pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan yang MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

11

12

12

12

34

g.

h.

ditetapkan dalam dokumen lelang; dan pemenang urutan pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, pelelangan ulang diselenggarakan dengan mengundang peserta lelang yang baru disamping peserta lelang sebelumnya Bila pelelangan gagal, pengadaan dilakukan melalui cara pemilihan langsung diantara rekanan yang lulus administrasi dan teknis, negosiasi harga dilakukan terhadap semua peserta secara terpisah pemenangnya adalah peserta dengan nilai ternegosiasi terendah Dalam pelelangan ulang dimungkinkan mengurangi volume atau penyesuaian spesifikasi teknis sepanjang terjadi hal seperti pada huruf angka 1, 2, dan 3 sepanjang tidak merubah pencapaian sasaran fungsional/manfaat pekerjaan yang bersangkutan Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


35


10. RAPAT PRAPENUNJUKKAN


URAIAN


2

Rapat Pra Penunjukan perlu diselenggarakan terutama apabila dari evaluasi penawaran masih ada masalah-masalah yang perlu dijelaskan kepada penawar, namun demikian substansi penawaran tak boleh berubah Masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Rapat Pra Penunjukan antara lain: Mengingatkan pemasok agar segera menyiapkan jaminan pelaksanaan (Peformance Bond) yang nilai serta masa berlakunya sesuai dengan dokumen lelang, diingatkan pula bahwa batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Rapat Pra Penunjukan Apabila sampai dengan batas waktu tersebut ternyata pemasok yang bersangkutan tidak mampu menyediakan jaminan pelaksanaan maka pimpro/pimbagpro setelah mengirim suarat tegoran sebanyak dua kali dengan selang waktu masing-masing satu inggu, tetapi tidak ada anggapan dari pihak pemasok, maka pimpro/pimbagpro agar segera melaporkan ke atasan langsung untukmelakukan tugas sesuai dengan dok lelang/kontrak Apabila dalam penawaran ada harga satuan yang “Unbalanced”, maka perlu dijelaskan bahwa harga satuan pekerjaan tersebut hanya berlaku sampai dengan jumlah volume yang tertera dalam Bill Of Quantity Untuk volume selebihnya harga satuan akan ditetapkan/dinegosiasi oleh panitia Apabila dalam kontrak terdapat klausal mengenai “Eskalasi Harga”, perlu diingatkan keambali kepada pemasok bahwa klausal ini hanya berlaku untuk pekrjaan yang merupakan major pay item (pekejaan utama) Meneguhkan hal-hal yang masih perlu dikonfirmasikan sebagai hasil klarifikasi dan evaluasi penawaran (sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi) Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


36


11. PENUNJUKKAN PEMENANG


URAIAN


3

4

5 6

7

Pemimpin proyek/bagian proyek menunjuk pemenang lelang yang sesuai dengan peneteapan pemenang sebagai pelaksana pekerjaan, apabila: • ternyata tidak ada sanggahan, atau • sangaahan ternyata tidak benar, atau • sanggahan diterima diluar batas waktu masa sanggahan, atau • tembusan jawaban atas sanggahan telah diterima, yang menyatakan bahwa sanagahan dari peserta tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan tidak benar Apabila pemenang yang bersangkutan mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut dilakukan dengan alasan yang dapat diterima, diterima Proyek menunjuk Pemenang cadangan I Terhadap rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan karena menang dalam pelelangan, tetapi rekanan tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dikenakan sangsi berupa tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan barang/jasa sesuai dengan kualifikasinya selama satu tahun dan jaminan lelang disita untuk negara Apabila calon urutan pertama mengundurkan diri, penunjukkan dilakukan kepada calon pemenang urutan kedua sesuai dengan harga yang ditawarkan calon pemenang kedua tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: • Harga penawaran calon pemenang kedua tidak melebihi OE • Penunjukkan calon pemenang kedua tersebut telah mendapat persetujuan/penetapan dari pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang • Jaminan penawaran dari pemenang pertama menjadi milik negara Apabila calon pemenang kedua juga mengundurkan diri, penunjukkan dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga sesuai dengan harga yang ditawarkan calon pemenang ketiga tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: • Harga penawaran calon pemenang ketiga tidak melebihi OE • Penunjukkan calon pemenang ketiga tersebut telah mendapat persetujuan/penetapan dari pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang • Jaminan penawaran dari pemenang pertama dan calon pemenang kedua menjadi milik negara Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, maka panitia harus melakukan pelalngan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari pemenang pertama, calon pemenang kedua dan calon pemenang ketiga menjadi milik negara Pencairan jaminan penawaran merupakan penerimaan negara yang harus disetor ke Kas Negara Surat keputusan penunjukaan pemenang harus dibuat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang Surat keputusan penunjukkan tersebut segera disampaikan kepada pemenang lelang Surat keputusan penunjukkan pemenang disertai berita acara penjelasan, berita acara pembukaan dokumen penawaran, Berita acara hasil pelelangan dan surat perjanjian/kontrak disampaikan kepada: • Birokrat terkait • Rekanan yang bersangkutan (salinan otentik bermeterai) MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

13

37

Kantor Pelayanan Pajak Instansi lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai dengan keperluannya • Panitia (sebagai arsip) Salah satu tembusan dari surat keputusan penunjukkan pemenang sebagaimana dimaksud pada huruf i butir 4 diatas disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) kepada aparat pengawasan fungsional • •

8

Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


38


12. KONTRAK, DOKUMEN KONTRAK & PENANDATANGANAN KONTRAK


URAIAN 1 2 3

4 5

Bunyi pasal-pasal dalam kontrak sudah sesuai dengan ketentuan Dokumen sudah benar-benar dan lengkap, serta mengikuti bentuk baku Sebelum menandatangani kontrak, pemasok/ supplier yang bersangkutan sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan tentang: - Besarnya/nilainya jaminan …………………………………………… - Masa berlakunya … - Bank/Badan Penjamin………………………………………………… Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah terbitnya surat penunjukan pemasok pelaksana pekerjaan …… Pimpro berdomisili di lokasi proyek dan pimbagpro berdomisili di lokasi pekerjaan Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP



39


13. SURAT PERINTAH MULAI KERJA.


URAIAN

SUDAH TANGGAL ACUAN 1 2

Notice To Proceed diterbitkan paling lambat 28 hari setelah penanda tanganan kontrak ……… Commencement of Works diterbitkan paling lambat 60 hari setelah penanda tanganan kontrak ………………………………………………… Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


16

40


14. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN


URAIAN

SUDAH TANGGAL ACUAN 1 2 3

Pre-construction Meeting telah dilakukkan paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPMK oleh Pimpro/Pimbagpro ………………………… Schedule organisasi kerja dan rencana kerja (Construction Schedule) telah dibuat oleh pemasok)……………………………………………… Rencana pelaksanaan proyek telah diberitahukan/disampaikan kepada Pemda setempat masyarakat melalui poster …………………… Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


16

41


15. JAMINAN KEPASTIAN MUTU


URAIAN


2

3

4 5

6

Perencanaan proses/program mutu proyek (proyek quality plans) harus disusun proyek pada saat preimplementing work meeting dan program mutu proyek tersebut dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan Program mutu proyek berisi minimal: a. Informasi proyek b. Organisasi proyek termasuk organisasi konsultan pengawas dan pemasok c. Jadwal pelaksanaan d. Prosedur pelaksanaan dari tiap-tiap jenis pekerjaan yang meliputi: standar pekerjaan, prosedur kerja daftar inspeksi dan persyaratan testing e. Instruksi kerja f. Spesifikasi tertuang dalam kontrak diterjemahkan dalam pelaksanaan Instruksi kerja harus mencakup rincian tentang (minimal): • Urutan kegiatan pelaksanaan • Prosedur kerja untuk mengawali dipantau • Bagaimana proses kegiatan akan dipandu • Perawatan/Pemeliharaan yang diperlukan • Bagaimana out put suatu proses dinilai untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi (melalui uji mutu ) Program mutu proyek yan telah disusun oleh proyek harus disampaikan kepada kepala biro Kepela biro mengkaji program mutu proyek apakah sesuai dengan yang dikehendaki dalam spesifikasi dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien Apabila ada koreksi atau ada metode yang lebih efektif dan efisien, Kepala biro atau pembantu kepala biro segera meberi masukan kepada proyek yang bersangkutan untuk mendapat melakukan koreksi terhadap program mutu proyek yang telah disusun Dalam melakukan pengkajian proses pekerjaan proyek harus selalu memonitor ciriciri proses dan produk serta memastikan bahwa peralatan yang dipakai harus sudah mendapat persetujuan (dikalibrasi) oleh institusi/instansi yang berwenang dan terpelihara Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


16

42


16. MOBILISASI


URAIAN

SUDAH TANGGAL ACUAN 1 2 3 4 5 7 8

Rencana mobilisasi telah dibuat pemasok dan telah diserahkan kepada Pimpro/Pimbagpro Lokasi untuk pengambilan bahan dasar telah diperiksa baik mutu maupun volumennya iuran/restribusi dan sebagainya atas penggunaan/pengambilan bahan dasar telah dibayarkan pemasok kepada instansi yangberwenang Bahan-bahan /material yang didatangkan dari luar lokasi proyek telah diperiksa mutunya Peralatan yang dimiliki pemasok/supplier di lokasi pekerjaan telah diperiksa kondisi/kapsitasnya dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan Komposisi peralatan yang berada di lokasi pekerjaan telah diperiksa dan telah sesuai dengan kebutuhan …………………………………… Tenaga kerja/karyawan pemasok/supplier telah diasuransikan (ASTEK)……… Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


16

43


17. PEMERIKSAAAN BERSAMA (MUTUAL CHECK)


URAIAN 1 2

3 4 5

Pimpro telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Tim Mutual Check) Pantia/Tim tersebut telah melakukan pemerikasan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran olume satuan kegiatan, letak ketinggian dan sebagainya …………………………… Hasil mutual check awal tersebut telah dituangkan dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Bersama …………………………………………… Bila ada perubahan sebagai hasil pemerikasan tersebut maka perubahan ini telah dituangkan kedalam bentuk Change Order …………………… Change Order tersebut pada akhirnya telah dituangkan dalam amandemen kontrak Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP



44


18. UANG MUKA


URAIAN 1 2 3

4 5 6

Pasal dalam kontrak mengenai uang muka dan besarnya sesuai surat Pasal dalam kontrak mengenai uang muka telah mensyaratkan mengenai pembayaran kembali uang muka dan waktu pelunasan uang muka Surat permohonan dari pemasok /suppliertentang pengambilan uang muka disertai rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dolkumen kontrak Pemasok/supplier telah menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang muka Jaminan uang muka tersebut diterbitkan oleh Bank/Lembaga Keuangan lain sesuai Kepmen Keuangan yang berlaku Pengawasanproyek mengenai penggunaan uangmuka berdasarkan rencana penggunaan yang diserahkan oleh pemasok/supplier pada saat pengambilan uang muka Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP



DAFTAR SIMAK PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK


45

19. BUKU HARIAN & LAPORAN


URAIAN


Buku harian/ laporan Harian telah dibuat oleh pemasok/supplier sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen kontrak

2

Buku harian/Laporan Harian telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi teknik dan diketahui oleh Pimpro/Pejabat Lapangan dan telah didistribusikan sesuai dengan ketentuan………………………………… Laporan Mingguan telah dibuat oleh pemasok sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak dan disampaikan setiap bulan………………… Pemasok telah membuat laporan bulanan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan disampaikan setiap bulan ………………… Laporan-laporan yang telah dibuat tersimpan dengan rapih, tersusun secara teratur sesuai tanggal dan bulan laporan………………………… Proyek melaksanakan dokumentasi berupa foto-foto pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkansaat sebelum,dalam pelaksanaan dan setelah selesai pelaksanaan

3 4 5 6

Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


16



20. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN


URAIAN 1

2

3

46

Pengaturan pembayaran dengan: • Sistem termyn Sistem sertifikat bulanan (monthly certificate/MC) • Sistem sertifikat tengah bulanan (semi-monthly certificate)…… Pada penyusunan sertifikat bulanan (monthly certificate)/termyn telah diperhitungkan potongan antara lain: Monthly certificate/termyn sebelumnya Angsuran Uang muka Pajak, denda dan pembayaran lain yang diperlukan …………… Peringatan kepada pemasok/supplier tentang bukti pembayaran antara lain: • Bukti pembayaran premi asuransi termasuk ASTEK • Bukti pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan pemasok Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP





21. PERUBAHAN PEKERJAAN, PEKERJAAN TAMBAHAN/KURANG DAN PERCEPATAN WAKTU


URAIAN 1 2 3 4 5 6 7 8

9

47

Perubahan berdasarkan perintah tertulis Pimpro/Pimbagpro Berdasarkan usul dari pemasok//konsultan/supplier Dibuat secara tertulis dan ditanda tangani ketiga pihak …………… Alasan perubahan didasarkan penilaian Panitia/Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpro/Pimbagpro Perubahan mengakibatkan nilai kontrak tetap Perubahan mengakibatkan nilai kontrak berkurang ………………… Perubahan mengakibatkan nilai kontrak bertambah Dalam hal nilai kontrak bertambah: - Sampai dengan Rp 50 juta sudah disetujui Pimpro/Pimbagpro …… - Diatas Rp 50 juta disetujui sidang peripurna komisi Dalam hal nilai pekerjaan pokok/utama berubah melebihi prosentase tertentu bila ditentukan dalam dokumen kontrak, ada perubahan harga satuan …………………………………… Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP



48


22. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN


URAIAN

SUDAH TANGGAL ACUAN 1 2 3 4 5 6 7 8

Sudah ada permintaan perpanjangan waktu dari pemasok/supplier, diajukan sebelum kontrak berakhir disertai dengan alasan-alasannya Perpanjangan waktu bukan kesalahan pemasok/pemilik (bencana alam, force major) Perpanjangan waktu karena kesalahan pemilik (perubahan desain, pengiriman bahan) Usulan pemasok sudah dievaluasi oleh Panitia/Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpro/Pimbagpro Usulan Panitia/Tim tersebut diatas (butir 5) sudah disetujui Atlas…… Usulan Pantia/Tim tersebut diatas sudah disetujui Eselon I ………… Dalam hal kontrak tahunan, perpanjangan waktu sampai dengan akhir tahun anggaran Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


16

49


23. DENDA (LIQUIDATED DAMAGES)


URAIAN


Kentuan besarnya denda apakah tela sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keppres, Kepmen, Guidelines)……………………………… Sejak waktu pelaksanaan kontrak dilampaui apakah denda telah diperhitungkan dan dibayar ke Kas Negara pada saat a setiap pembayaran: b APBN Murni, dapat memotong langsung setiap pembayaran Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


16

50


24. SUBKONTRAKTOR


URAIAN 1 2 3 4 5 6

Pekerjaan yang disub kontrakkan telah disetujui oleh Pimpro/Pimbagpro Pelaksanaan pekerjaan yang disubkontrakkan telah dilaksanakan oleh pengusaha kecil/koperasi Pekerjaan yang disubkontrakkan sudah ditentukan kurang dari 30% nilai kontrak dan bukan pekerjaan pokok Jika tidak memenuhi butir 2 dan 3 sudah disetujui atasan langsung/ atasan Tanggung jawab kuaitas dan penyelesaian pekrejaan oleh sub pemasok telah diambil alih oleh pemasok utama ……………………………… Semua persyaratan tentang sub pemasok telah dicantumkan dalam kontrak Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP



51


25. PEMUTUSAN KONTRAK & THREE PARTIES AGREEMENT


URAIAN


2

3

4

5

6

Sebelum mengambil langkah penyelesaian antara lain penghentian kontrak, pemutusan kontrak atau three parties agreement: “Pelaksanaan kontrak diyakini tidak selesai sesuai jadwal waktu” …… Penghentian kontrak: a. Terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak mungkin melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak b. Hal-hal tersebut antara lain: • Timbul perang • Pemberontakan, perang saudara, sejauh kejadian-kejadian diatas berkaitan dengan RI • Keributan, kekacauan dan huru-hara • Bencana alam • Pimpro memberitahu kepada pemasok secara tertulis bahwa kontrak dihentkan karena alasan tersebut diatas dan kontrak berakhir lebih awal dari tanggal yang diajukan ……………… c. Pimpro membayar kepada pemasok atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos seperti diatur dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak Penilaian kondisi kontrak: a. Kontrak dalam kategori “kritis” - Pada periode I ………………………………… - Pada periode II ………………………………… - Pada periode III ………………………………… - Sudah dikenakan denda ……………………… b. Kontrak dalam kategori “terlambat” - Pada periode I - Pada periode II Pengamanan terhadap kontrak dalam kategori kritis: a. Diadakan show cause meeting tingkat proyek ………………… Dibuat berita Acara ……………………… b. Pemasok dapat menunjukkan kemajuan fisik sesuai dengan target fisik dan batas waktu yang ditetapkan dalam show cause meeting tingkat proyek c. Bila jawaban butir b di atas adalah tidak, diadakan show cause meeting tingkat kanwil………………………………… Dibuat Berita Acara Pemasok dapat menunjukkan kemajuan fisik sesuai dengan target fisik dan bata waktu yang ditetapkan dalam show cause meeting tingkat Kanwil Bila jawaban butir f di atas adalah tidak, Pimpro mengusulkan kepada Atlas/Atasan Langsung untuk dilakukan: - Three Parties agreement ? atau Pemutusan kontrak Three Parties Agreement = TPA (kesepakatan tiga pihak): a. Pimpro memberitahu secara tertulis kepada koraktor, bahwa pemasok telah cidera janji tidak dapat memnuhi kesanggupan seperti dalam show cause meeting tingkat Ditjen, dan akan dilakukan three parties agreement Pemasok diberi batas waktu untuk mengusulkan pemasok pengganti b. Bila pemasok gagl menunjuk pemasok pengganti, maka Pimpro memberitahu secara tertulis kepada pemasok bahwa sudah ditunjuk pemasok pengganti dan segera diadakan pembicaraan/negosiasi antara pemasok dengan pemasok pengganti dengan sepengetahuan Pimpro/Pimbagpro …… MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

16

52 c.

Pimrpo/Pimbagpro mengusulkan nama konraktor pengganti kepada Pejabat Eselon I/Menteri untuk minta persetujuan disertai dengan pertimbanganpertimbangannya (SKN & PK pemasok pengganti) … d. Persetujuan pejabat yang berwenang mengenai rencana TPA telah terbit e. Pimpro telah membuat perjanjian three parties agreement yang berupa addendum kontrak dan ditanda-tangani oleh ketiga pihak …… f. Dalam perjanjian tersebut: - Ada letentuan bahwa pemasok semula tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak Ada ketentuan bahwa pembayaran program fisik pekerjaan langsung oleh konraktor pengganti ………………… - Ada perhitungan sisa pekerjaan yang harus diselesaikan dan sisa uang yang akan diterima pemasok pengganti ……………… Pemutusan kontrak: a. Pemasok cidera janji tidak dapat memnuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak … b. Sebelum dilakukan pemtutusan kontrak, seluruh jaminan bank antara lain uang muka dan pelaksanaan masih berlaku ……… c. Pimrpo memberitahu secara tertulis kepada pemasok bahwa pemasok cidera janji tidak dapat memnuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatu dalam kontrak, dan akan dilakukan pemutusan kontrak …………………………… d. Dilakukan pembicaraan abtara Pimpro dengan pemasok menenai penyelesaian administrasi dan keuangan dalam rangka pemutusan kontrak Hal –hal yang perlu dibicarakan anatara lain perhitungan prestasi fisik, stock bahan/material on site …… - posisi saat pemutusan kontrak terhadap jadual waktu pelaksanaan masa konstruksi belum berakhir masa kontruksi berakhir denda maksimum dilampaui - Perhitungan keuangan yang didasarkan pada: Realisasi fisik …………………… Material on site ……………………………… Sisa uang muka …………………………… Denda bila saat pemutusan kontrak melampaui masa konstruksi berakhir Bila melampaui masa denda maksimum, tetap dikenakan denda maksimum Retention of money ……………………… Sewa peralatan Denda bila masa pemutusan kontrak melampaui masa kontruksi e. Hasil pembicaraan dibuatkan Berita Acara f. Jaminan pelaksanaan dicairkan/ditarik oleh Pimpro/Pimbagpro g. Sisa jaminan uang muka dicairkan oleh Pimpro/Pimbagpro … Atau dilunasi oleh konraktor secara tunai Sisa uang muka dari hasil perhitungan fisik, meterial on site, sisa uang muka, denda (bila ada) yang seharusnya dibayarkan kepada pemasok, sudah dibayarkan kepada pemasok …… h. Sisa uang muka dari hasil perhitungan fisik, meterial on site, sisa uang muka, denda (bila ada) yang seharusnya dibayarkan kembali oleh pemasok kepada negara, sudah dibayarkan kepada Negara i. Bilamana pemasok tidak dapat membayar, maka masalahnya dilimpahkan ke PUPN Pemasok yang diputus kontrak tersebut, dikenakan sanksi tambahan berupa “daftar hitam” uantuk jangka waktu dan wilayah kerja tertentu dalam proyek-proyek di lingkungan Dep PU … Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

53


25. SERAH TERIMA PEKERJAAN


URAIAN


4

5

6 7

8

9

10

11 12

13

14

Pemasok /supplier mengajukan permintaan secara tetulis kepada Pimpro untuk diadakan serah terima pekerjaan pertama (Provisinal Hand Over) Pemasok /supplier menunjuk wakilnya untuk keperluan tsb Pimpro/Pimbagpro menunjuk staf proyek/bagian proyek untuk mempersiapkan serah terima pekerjaan atau Pimrpo/Pimbagpro membuat surat keputusan tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan yang terdiri dari staf proyek/bagian proyek Susunan kepanitiaan untuk proyek pusat dapat juga terdiri dari: - Ketua: Unsur Bidang Teknik)…………… - Sekret: Unsur Proyek …………………………………… - Anggota: Unsur Bidang Pengujian - Anggota: Unsur Direktorat Pelaksana/Pembina ………… Susunan kepanitiaan untuk proyek daerah dapat juga terdiri dari: - Ketua: Unsur Bidang Teknik - Sekret: Unsur Proyek …………………………………… - Anggota: Unsur Bidang Pengujian Anggota: Unsur Direktorat Pelaksana/Pembina ………… Pimpro/Pimbagpro membuat jadual rencana pemeriksaan pekerjaan oleh staf proyek/panitia Dalam surat keputusan Pimpro, disebutkan tugas staf proyek/panitia serah terima antara lain: “melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pemasok sebelum diserahkan kepada Pimpro/Pimbagpro………………………………… Dalam waktu 7 hari setelah menerima surat permintaan serah terima pekerjaan dari pemasok, Pimpro memberitahukan secara tertulis kepada lpemasok mengenai jadual waktu pemerikasaan dan susunan dari Pantia Serah Terima Pekarjaan…………………………………… Dalam waktu 10 hari setelah menerima surat permintaan serah terima pekerjaan dari pemasok, Direksi melakukan investigasi dan memberitahukan secara tertulis kepada panitia dan Pimpro mengenai perkiraan tanggal serah terima pekerjaan ………………………… Dalam waktu 30 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari Direksi, Panitia melakukan kunjungan pertama untuk pemerikasaan lapangan dan mengadakan testtest yang programnya telah disiapkan oleh Direksi Panitia membuat daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat (list of defect & Deficiencies) hasil test sebagai lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Dalam tenggang waktu yang diberikan sesuai dalam syarat-syarat umum kontrak, pemasok memperbaiki kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat sesuai dengan daftar tersebut diatas ……………………… a. Bila kekurangan dan cacat adalah kesalahan pemasok, tanggung jawab oleh pemasok b. Bila kekurangan dan cacat adalah bukan kesalahan pemasok, diperhitungkan dalam pekerjaan tambah …………………… Panitia melakukan kunjungan kedua setelah pemasok memperbaiki kekurangan dan cacat, dan dibuat daftar perbaikan dan hasil pemeriksaan kedua, sebagai lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditanda tangani oleh Pimpro, Panitia dan pemasok…………… MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PENGADAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

15

54 15

16

17

18

19 20

21

22 23 24

Dalam Berita Acara disebutkan antara lain: - Tanggal ditetapkannya serah terima pekerjaan pertama …………… - Masa pemeliharaan (Waranty Period) dihitung sejak tanggal serah terima pekerjaan pertama ………………… - Kewajiban pemasok untuk tetap memelihara sehingga kondisi tetap seperti pada saat serah terima pekerjaan pertama…… - Perkiraan tanggal dilakukan serah terima pekerjaan kedua (Final Hand Over)…………………………………………… Dalam masa pemeliharaan, pemasok melakukan perbaikan atas kerusakankerusakan yang terjadi …………………… a. Bila kerusakan yang terjadi adalah kesalahan pemasok, tanggung jawab oleh pemasok (wajib)………………… b. Bila kerusakan yang terjadi adlah bukan kesalahan pemasok, diperhitungkan dalam pekerjaan tambah ……………… Apabila pemasok tidak memperbaiki kerusakan selama masa pemeliharaan, Pimpro menunjuk pihak lain untuk melaksanakan perbaikan atas beban pemasok dengan memotong uang pemasok yang ditahan (Retention of Money)………………………… Pada akhir masa pemeliharaan, pemasok mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpro untuk serah terma pekerjaan kedua (FHO)………………………………… Permohonan diajukan paling lambat 21 hari sebelum masa pemeliharaan berakhir … Direksi membuat rekomendasi secara tertulis kepada Pimpro atas pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan pemasok, selambat-lambatnya 21 hari setelah menerima permohonan dari pemasok …… a. Bila pemeliharaan dilaksanakan dengan baik, maka Pimpro memberitahu secara tertulis kepada pemasok bahwa serah terima pekerjaan kedua (FHO) dapat dilaksanakan dan Bank Garansi untuk Retention of Money dapat diambil kembali…………… b. Bila ada kerusakan yang masuh perlu diperbaiki, maka Pimpro memberitahu secara tertulis kepada kotraktor, mengenai sebab-sebab kerusakan dan perbaikan apa yang harus dilakukan oleh pemasok… Bila perbaikan telah dilaksanakan dengan baik, maka Pimpro memberitahu secara tertulis kepada pemasok bahwa serah terima pekerjaan kedua (FHO) dapat dilaksanakan dan Bank Garansi untuk retention of money dapat diambil kembali ……………… Panitia melakukan kunjungan di lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan pemeliharaan oleh pemasok…………………………… Panitia membuat laporan pemeriksaan, sebagai lapiran Berita Acara serah terima pekerjaan kedua (FHO) ……………………………… Dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua (FHO) yang ditanda tangani oleh Pimpro, panitia dan pemasok ………………………… Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP


55


26. DOKUMENTASI KONTRAK


URAIAN


2

Penyimpanan dan pemeliharaan terhadap dokumen-dokumen proyek setelah proyek dinyatak selesai telah dilakukan dengan melengkapi bahan-bahan sbb: a. Kontrak/amandemen kontrak b. Semua laporan pelaksanaan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan Semua korespondensi anatara Pimpro/Pimbagpro dan pemasok selama masa pelaksanaan c. Berita Acara Pembayaran d. Berita Acara dan Notulen Rapat e. Foto-foto pada saat pekerjaan belum, sedang dan selesai pekerjaa yang nantinya tidak kelihatan pada saat pekerjaan selesai…… Final Report dilengkapi dengan As Built Drawing ( pekerjaan konstruksi ) manual (barang dan pengoperasian dan disampaikan ke biro pembina Tanggal Yang mengisi Daftar Simak (Status/Jabatan) Tanda tangan Nama NIP

MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

16

56

POLA PENYIMPANGAN PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa publik. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana dan/atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi. Ujung-ujungnya sama saja, pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran dan hasil pengadaan yang tidak optimal. Berikut ini diuraikan berbagai pola penyimpangan dalam berbagai tahap proses pengadaan publik, mulai dari perencanaan pengadaan sampai penyerahan barang. Pengenalan terhadap pola dan gejala atau Symptom: penyimpangan ini, diharapkan menjadi bekal para pelaksana, pemerhati maupun pemantau pengadaan publik, untuk dapat mengambil tindakan preventif, detektif, maupun kuratif.

1 TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN Berbagai bentuk penyimpangan dalam tahap ini, di antaranya 1.1 Penggelembungan biaya pada rencana pengadaan. 1.2 Rencana pengadaan yang diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor tertentu. 1.3 Pemaketan untuk memudahkan KKN. 1.4 Rencana yang tidak realistis. 1.1. Penggelembungan biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya Gejala penggelembungan dapat terlihat dari unit-price yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah anggaran APBN/APBD. Akibatnya, • Terjadi pemborosan dan/atau kebocoran pada anggaran: • Terjadi “tender arisan”, hal ini jamak dalam pemaketan yang kolutif. • Kualitas pekerjaan rendah yang mengakibatkan durability hasil pekerjaan pendek • Negara dirugikan dengan alokasi anggaran yang yang tidak realistis atau melebihi alokasi anggaran yang seharusnya. 1.2 Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor tertentu Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan pengusaha tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha lain). Perencana, panitia, pemimpin proyek, dan mitra bekerja secara kolutif.


57

1.3. Pemaketan untuk mempermudah KKN. Dalam kaitan dengan pemaketan tersebut, pengadaan di daerah-daerah dijadikan satu sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh perusahaan besar. Symptom: Hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bila ada kelompok lain yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan itu, mereka akan merugi. 1.4 Rencana yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga mereka yang mampu melaksanakan pekerjaan hanyalah pengusaha yang telah mempersiapkan diri lebih dini. Hal tersebut dapat mereka lakukan dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih dulu daripada peserta lain. Pembelian barang dan jasa tanpa memperhatikan kebutuhan substantif. 2 TAHAP PEMBENTUKAN PANITIA Pada tahap Pembentukan panitia lelang ini paling tidak ditemukan 4 jenis pola penyimpangan, Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil 2.1 Panitia tidak jujur. 2.2. Kelompok yang tidak jujur 2.3. Panitia memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. 2.4. Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu 2.1 Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil. Patologi ini muncul karena panitia tidak lagi memiliki sifat jujur, terbuka, & dapat dipercaya. Prinsip good governance (transparency dan accountability) tidak dapat ditegakkan sebab pemegang kendali pada proses yang bias semacam ini adalah uang atau katabelece dari penguasa. Symptom: Dalam melaksanakan tugas panitia tidak pernah melakukan diseminasi informasi yang diperlukan oleh masyarakat pemerhati. Panitia juga tidak memberi layanan atau penilaian yang sama di antara peserta lelang karena sogokan atau tekanan dari atasan. Ketertutupan tersebut didorong oleh petunjuk atasan, KKN, atau karena adanya kendali dari kelompok tertentu. 2.2Panitia tidak jujur. Kelompok yang tidak jujur Mereka bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab. Keputusan yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan sogok/suap dari peserta.

Symptom: • •

Panitia tidak pernah memberikan informasi yang benar kecuali bila mereka disuap. Mitra kerja bersikap yang sama sehingga panitia dan mitra kerja dapat menjadi kelompok yang kuat. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

58

2.3 Panitia memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Panitia mengacu kepada kesepakatan tidak tertulis. Tidak ada formalitas, panitia sepenuhnya berpihak ke kelompok tertentu: mengabaikan kehendak kelompok lainnya. Diupayakan kelompok lain tidak lulus dalam proses.

Symptom: •

•

Panitia bekerja dengan mengacu pada kriteria yang tidak baku dan muncul kelompokkelompok yang memiliki kedekatan dengan pimpro sehingga kualitas produk pengadaan rendah dan timbul tender arisan. Terjadi kelompok interinstitusi yang menjadikan dana proyek sebagai konspirasi untuk dihamburkan tanpa memikirkan outcome dari proyek itu.

2.4 Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu. Dalam rangka mengatur pelaksanaan Pengadaan agar mengikuti atau terpakai, kelompok tertentu mengendalikan panitia melalui sogok/suap, sehingga keinginan kelompok tersebut tercapai. Biasanya kelompok tersebut mengarah pada “tender arisan”.

Symptom: • • • •

Dalam melaksanakan tugas, panitia bekerja secara tidak accountable, profesional, dan lamban karena mereka selalu menunggu perintah dari atasan. Panitia ibarat mesin operator tanpa memiliki daya analisis, kemudi diambil alih oleh atasan atau pendana “operasi tender”. Sesuai harapan birokrat, panitia akan menyusun dokumen yang bersih. Tender arisan tersebut hanya dapat terlihat di data resume akhir tahun, (pada awal proses belum terlihat) 03 TAHAP PRAKUALIFIKASI PESERTA

Pada tahap prakualifikasi perusahaan ditemukan jenis penyimpangan di antaranya, 3.1 Dokumen mitra kerja tidak memenuhi persyaratan 3.2 Data sertifikasi palsu atau ada surat tugas tanpa dokumen. 3.3. Data mitra kerja asli tetapi palsu (aspal). 3.4. Dokumen prakualifikasi tidak diperkuat oleh data otentik namun tetap diluluskan karena terjadi KKN. 3.5 Evaluasi yang dilakukan panitia, tidak dilakukan sesuai dengan kriteria evaluasi. 3.1 Dokumen mitra kerja tidak memenuhi syarat (tidak didukung oleh data yang benar) Dokumen mitra kerja tidak didukung oleh data yang benar, namun diluluskan oleh panitia dalam tahap prakualifikasi. Data sertifikasi palsu, atau ada surat tugas tanpa dokumen. Symptom: Dengan dalih merujuk kepada Kepmen Sesneg 3547/85, panitia meluluskan peserta lelang. Dengan jurus tersebut asas pembuktian terbatas tidak diperlukan lagi.


59

4 TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN TENDER Pada tahap penyusunan dokumen lelang. ditemukan jenis penyimpangan yang mungkin timbul, diantaranya 4.1. Spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk atau pihak tertentu. 4.2. Kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberi penambahan yang tidak perlu untuk mempermudah terjadinya KKN. 4.3 Dokumen lelang bersifat non standar 4.4 Dokumen lelang tidak lengkap. 4.1 Spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk tertentu Pada kasus yang umum terjadi adalah pembelian perkakas tertentu, agar perkakas tersebut yang dibeli specteknisnya diarahkan ke spesifikasi teknis perkakas terkait. Symptom: Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam tender tersebut berkurang dan hanya kelompok tertentu yang survive sehingga timbul gejala “tender arisan”. 4.2 Kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberikan penambahan yang tidak perlu Penambahan dilakukan untuk membatasi peserta diluar daerah, kelompok atau groups. Pemenuhan kriteria tersebut mengakibatkan pengusaha di luar kelompok jangkauan tidak dapat memenuhi syarat atau akan merugi. Symptom: Banyak peserta yang gagal akibat tidak mampu melampaui kriteria evaluasi dan ternyata mereka yang mampu lulus evaluasi adalah kelompok eksklusif yang melakukan praktek KKN. Tender dengan paket besar memerlukan mobilisasi peralatan berat yang menyulitkan pengusaha dari luar kota. Meskipun persyaratan tersebut dipenuhi, mereka pun belum tentu memenangkan tender itu. 4.3 Dokumen lelang non-standar (sehingga KKN mudah terjadi). Dokumen lelang dibuat dengan tidak mengikuti kaidah dokumen lelang, antara lain: Instruksi kepada peserta lelang dibuat dengan menambah syarat yang sukar, persyaratan tentang penyusunan pendukung dokumen penawaran yang seharusnya tidak diperlukan, namun diminta kalau tidak dipenuhi dapat mematikan, persyaratan tentang prakualifikasi yang seharusnya tidak lagi dimuat, namun menjadi persyaratan yang mematikan. Symptom: Hanya kelompok tertentu yang akhirnya survive “berkat” praktek KKN dengan panitia lelang atau dengan kelompok yang lain. Hal ini berawal dari upaya kelompok tertentu agar menang tender melalui rekayasa dokumen sehingga mitra kerja yang gugur secara suka rela menerima dokumen rekayasa ini. Cacat dalam dokumen tersebut hanya dapat diungkap melalui suatu cermatan yang tajam terhadap apa yang seharusnya ditegakkan oleh panitia dalam menyusun Dokumen Pengadaan. Persyaratan mengada-ada dan tidak standar (lihat pengobatan dan terapi)


60

4.4 Dokumen lelang yang tidak lengkap Dokumen ini tidak lengkap karena tidakmampuan panitia dalam menyusun dengan baik dan benar, hal ini akan membuat peluang untuk berbuat kkn, dari buku 1(pentunjuk untuk peserta lelang sampai syyarat kontrk, dan specifikasi tehnik, serta dokumen-dokumen lainnya. kekurangan dankelebihan dokumen akan memberi kesempatan dan peluang bagi opportunis untuk memainkan peran dalm proses pengadaan barang dan jasa. Symptom: Dalam mencerna dokumen tersebut, mitra kerja yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa,akan mengalami kebingungan, peluang untuk para mitra kerja taahu adalah saat proses penjelasan/ aanwijzing. Pada saat terssebut panitia akan mempeloleh pertanyaan yang cukup banyak. Dalam kondisi seperti ini ada kelompok –kelompok tertentu yang memfaatkan untuk melakukan kolusi dengan mitra dan panitia untuk melakukan pengaturan tender, kalau paket pekerjaan tersebut hanya ada beberapa paket, pengaturan mengarah kepadaa perakarsa untuk memenangkan tender. Sedangkan untuk multi paket,kolusi diarahkan pada tender “arisan.”. Dalam melakukan evaluasi, panitia dalam melakukan tugasnya tidak dapat konsistant dengan aturan yang lazim diperganakan dalam proses evaluasi., dalam klarifikasi, panitia achirnya melakukan proses pembenaran untuk kelompoknya, dan melakukan pensalahan untuk yang harus jatuh. (hal ini tidak terjadi apabila tender sudah diformulasikan tender arisan). Sedangkan dalam snagghan, panitia akan lebih tidak menghiraukan sanggahn itu sendiri, karena jawabannya hanyalah sanggahan tidak benar.dalam penyusunan dokumen kontrak, panitia achirnya harus menerima kondisi pahit, apabila ternyata kontrak tidak lagi diatur winwin, namun lebih menguntungkan mitra kerja. 5 TAHAP PENGUMUMAN TENDER Pada tahap pengumuman lelang ini ditemukan 4 jenis penyimpangan yang mungkin timbul 5.1 Pengumuman lelang semu/palsu 5.2 Materi pengumuman yang membingungkan. 5.3 Jangka waktu pengumuman terlalu singkat. 5.4 Pengumumn lelang tidak lengkap (untuk mengurangi peswerta lelang) 5.1 Pengumuman lelang yang semu atau palsu Symptom: Panitia bersepakat dengan mitra kerja untuk melakukan tindakan KKN. Dua institusi penyedia dan pengguna jasa sudah sepakat untuk melakukan penyimpangan dari pedoman yang ada. Semua produk pengadaan adalah produk rekayasa. Symptom:nya; 1) pelaksanaan tender mulus, sanggahan yang ada bersifat proforma, nilai penawaran sangat mendekati harga perkiraan sendiri, dan kualitas pekerjaan sangat rendah.


61

5.2 Materi Pengumuman yang membingungkan (ambigious) Symptom: Peserta Aanwijzing banyak, namun yang ikut tender akhirnya sedikit (tender yang diatur). Suasana audensi sudah merefleksikan semangat tender yang diatur tersebut. Pemenangnya sudah dapat ditebak, peserta lainnya berperan hanya sebagai penggembira saja. 5.3 Jangka waktu pengumuman terlalu singkat Hal ini terkait dengan Peraturan Perundang-undangan di antaranya, Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 bab I Tentang Petunjuk Umum dan IIB tentang Prosedur Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Swakelola Symptom: Peserta terbatas dan kelompok yang dekat dengan proyek saja yang siap mengikuti tender. Sebaliknya, pengusaha yang tidak mengenal personil di proyek tersebut secara dekat, jangan berharap mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan tendering proyek tersebut. 5.4 Pengumuman lelang tidak lengkap Pengumuman ini dibuat untuk mengurangi peserta lelang sehingga agar tender hanya dikuti oleh kelompok sendiri. Symptom: Peserta lelang relatif terbatas dan kelompok dekat proyek yang mengikuti. Hampir tidak ada peserta luar daerah walau pekerjaan cukup besar 6 TAHAP PENGAMBILAN DOKUMEN TENDER Pada tahap pengambilan dokumen lelang penyimpangan yang dapat terjadi di antaranya, 6.1 Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama. 6.2 Waktu pendistribusian terbatas. 6.3 Adanya pungli terhadap penyerahan dokumen. 6.4 Penyebarluasan dokumen yang cacat (ada unsure kesengajaan /KKn) 6.1 Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (partial). Dalam proses penyempurnaan dokumen dijumpai dokumen konsep dan dokumen final. Untuk mengalakkan peserta lain diluar kelompok (yang tidak ikut dalam kelompok kolusi) mereka diberi dokumen yang masih konsep. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

62

Symptom: Banyak peserta gugur akibat tidak memenuhi kriteria evaluasi. Peserta yang tidak gugur hanya kelompok tertentu (termasuk dalam kelompok KKN karena memiliki 6.2 Waktu pendistribusian informasi terbatas Hal itu dilakukan dengan sengaja agar hanya kelompok tertentu yang dapat memperoleh informasi tersebut/praktik KKN. Symptom: Hanya sedikit peserta yang memperoleh dokumen (kelompok KKN) dan terlihat adanya pengaturan dalam tender. Dalih yang digunakan untuk menjustifikasi perbuatan itu adalah keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan atau musim hujan yang segera datang. Peserta yang masih “sempat” mengambil dokumen ialah mereka yang dekat dengan pimpinan proyek. 6.3 Penyebarluasan dokumen yang cacat. Misalnya dengan pemilihan tempat yang tersembunyi. Symptom: • Peserta terbatas dan tender diatur baik dengan metoda arisan maupun metoda lainnya. • Penyampaian dokumen lelang dilakukan di tempat yang sukar ditemukan dan papan pengumuman tidak dipasang. Hal itu dimaksudkan agar mitra kerja yang datang mengambil hanya mereka yang kenal baik dengan panitia. TAHAP PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI Pada tahap penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS/Owner’s Estimate) ditemukan penyimpangan, diantaranya 7.1 Gambaran nilai perkiaraan sendiri ditutup-tutupi. 7.2 Penggelembungan (mark-up) untuk keperluan KKN. 7.3 Harga dasar yang non standar (dalam KKN) 7.4 Pementuan estimasi harga tdak sesuai aturan (dalam rangka KKN).

7.1 Gambaran nilai Harga Perkiraan Sendiri ditutup-tutupi Walaupun sudah ada pedoman bahwa Harga Perkiraan Sendiri tidak bersifat rahasia bukan berarti mitra kerja mudah memperoleh dokumen tersebut. Hanya kelompok tertentu yang mudah mengakses kandungan dokumen Harga Perkiraan Sendiri tersebut. Symptom: MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

63

• • • •

Penawaran yang ada berkisar jauh di atas atau di bawah Harga Perkiraan Sendiri. Ada cluster penawaran yang berdekatan dengan Harga Perkiraan Sendiri. Ada mitra kerja yang memasukkan nilai penawaran “asal hitung” karena panitia tidak mengumumkan nilai Harga Perkiraan Sendiri secara terbuka. Intransparansi panitia pada kasus di atas ditujukan agar mereka memperoleh suap/uang pelicin.

7.2 Penggelembungan (mark up) untuk keperluan KKN. Dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri banyak besaran yang harus diperhatikan. Besaran tersebut mempunyai andil dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri, antara lain: Koefisien penggunaan pealatan, Koefisien tenaga kerja, Koefisien material perhitungan sewa alat, faktor kesukaran lapangan, faktor material, Efesiensi peralatan, ketidak pastiannya hal tersebut memudahkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk memainkan perannya, sehingga dengan penjelasan yang meyakinkan Harga Perkiraan Sendiri dapat dihitung dengan cara yang sama namun nilainya berbeda Symptom: • Nilai penawaran mendekati Harga Perkiraan Sendiri karena sudah diatur sebelumnya dengan mitra kerja. • Nilai kontrak menjadi tinggi karena nilai yang ditawarkan pemenang akan dekat dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri. • Koefisien dan faktor yang mempengaruhi suatu harga tidak menguntungkan. • Produktivitas rendah karena upaya ini digunakan untuk ber-KKN oleh pihak-pihak terkait. Mitra kerja terkait akan memanfaatkan nilai Harga Perkiraan Sendiri. 7.3 Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN) Harga dasar material, peralatan, & tenaga merupakan salah satu penentu dalam HPS. Data yang tidak “valid” akan mengakibatkan HPS menjadi berbeda/ berubah. Symptom: • Walau metoda sudah dibeberkan namun panitia menyusun harga dasar non standar (yang cenderung tinggi). • Panitia membuat harga satuan tinggi untuk pekerjaan konstruksi terutama alat, material, dan tenaga, khusus untuk konsultan lihat rate tenaga kerja, sedangkan untuk barang, sampel diambil dari harga penawaran ranking tertinggi. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

64

• •

•

Harga Perkiraan Sendiri akan mendekati nilai pagar Panitia tidak cermat dalam menyusun perhitungan dan analisa harga terhadap bagian pekerjaan (ada kesengajaan untuk menempatkan penawaran tinggi). Sedangkan bagi pengusaha/mitra kerja yang melakukan perhitungan dengan perkiraan optimis (rendah) akan merasa tidak yakin untuk melakukan pekerjaan (Misal 50% dari Harga Perkiraan Sendiri) Dari para penawar ada cluster yang saling berdekatan karena mereka mengetahui nilai HPS dan cara perhitungan. Di samping itu, ada cluster yang saling berjauhan nilainya.

7.4 Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN) Harga dasar material, peralatan, & tenaga merupakan salah satu penentu dalam HPS. Data yang tidak “valid” akan mengakibatkan HPS menjadi berbeda/ berubah. Symptom: • Walau metoda sudah dibeberkan namun panitia menyusun harga dasar non standar (yang cenderung tinggi). • Panitia membuat harga satuan tinggi untuk pekerjaan konstruksi terutama alat, material, dan tenaga, khusus untuk konsultan lihat rate tenaga kerja, sedangkan untuk barang, sampel diambil dari harga penawaran ranking tertinggi. • Harga Perkiraan Sendiri akan mendekati nilai pagar • Panitia tidak cermat dalam menyusun perhitungan dan analisa harga terhadap bagian pekerjaan (ada kesengajaan untuk menempatkan penawaran tinggi). Sedangkan bagi pengusaha/mitra kerja yang melakukan perhitungan dengan perkiraan optimis (rendah) akan merasa tidak yakin untuk melakukan pekerjaan (Misal 50% dari Harga Perkiraan Sendiri) • Dari para penawar ada cluster yang saling berdekatan karena mereka mengetahui nilai HPS dan cara perhitungan. Di samping itu, ada cluster yang saling berjauhan nilainya. 7.5 Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan (Dalam rangka KKN) Biasanya yang menyusun HPS adalah panitia, namun dalam rangka kolusi, yang menyusun adalah ‘calon pemenang’ (jadi yang menyusun mitra kerja). Cara dan data serta methoda mirip dengan usulan mitra kerja dalam rangka kolusi (di samping panitia juga tidak berkemampuan menyusun HPS sendiri. Symptom: • Panitia tidak tahu banyak mengenai detail HPS karena bukan panitia yang menyusunnya namun mitra kerja telah dicalonkan sebagai pemenang. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

65

• • •

Ada kelompok penawar yang penawarannya mirip satu sama lain, yakni sebagai pemenang dan pendamping. Bagian tertentu bernilai tinggi sehingga ketika ada addendum nilai kontraknya akan bertambah/membengkak. Penyusunan HPS berbeda dengan pedoman yang formal digunakan dalam proyek. 6

TAHAP PENJELASAN TENDER (AANWIJZING)

Pola penyimpangan dalam tahap Aanwijzing di antaranya, 8.1 Penjelasan yang terbatas dalam rangka KKN. 8.2 Informasi dan deskripsi terbatas. 8.3 Ketiadaan partisipasi masyarakat. 8.4 Penjelasan yang kontroversial (dapat terjadi dalam proyek APBN). Sedangkan untuk proyek BLN diperlukan rekonfirmasi dari badan pemberi bantuan. 8.1 Pre-bid meeting yang terbatas (dalam rangka KKN) Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok dekat saja yang memiliki informasi lengkap. Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan: Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 IIA5 (a, b, c, d, dan f) dan bab III c (a, b, c, dan d) Symptom: Dalam penawaran, ada cluster yang penawarannya lengkap dan ada cluster lain yang penawarannya tidak lengkap. 8.2 Informasi dan deskripsi terbatas Symptom: • • •

Panitia memberikan penjelasan dalam bentuk question and answer. Formulasi dan distribusi addendum tidak merata antar peserta (setelah aanwijzing). Penjelasan yang parsial dimaksudkan untuk ber-KKN, sehingga kelompok yang ikut KKN akan memperoleh informasi yang lebih sempurna. Sebaliknya pihak yang tidak ber-KKN akan menyampaikan penawaran yang kurang sempurna dan cenderung dinyatakan gugur secara administratif

8.3 Ketiadaan partisipasi masyarakat Karena masyarakat pemerhati dilarang mengikuti (Hal ini dikaitkan dengan proyek yang direkayasa-pekerjaan fiktif)


66

Symptom: Beberapa hal dapat terjadi akibat tersumbatnya informasi publik yaitu seperti pada kasus 8.1 dan 8.2. Penjelasan normal namun diantara peserta ada yang ber-KKN Panitia tertutup kepada pemerhati 8.4 Penjelasan yang kontroversial Hal ini dapat terjadi dalam proyek APBN. Sedangkan untuk proyek BLN diperlukan rekonfirmasi dari badan pemberi bantuan. Symptom: • Penawar banyak yang gugur karena perbedaan persepsi, penawar yang survive adalah mereka yang menyelaraskan dengan penjelasan panitia. • Panitia melanggar pedoman dalam keppres dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000. Seharusnya panitia menjelaskan mengenai materi dokumen lelang. Bila panitia menjelaskan hal di luar dokumken tersebut, maka dia harus bertanggung jawab atas penjelasan tersebut.

09 TAHAP PENYERAHAN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN Pada tahap penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran, penyimpangan yang dapat terjadi di antaranya: 9.1 Relokasi penyerahan dokumen penawaran (dimaksudkan untuk membuang penawaran yang tidak mau diatur) 9.2 Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat (biasanya penawar itulah yang dijagokan) 9.3 Penyerahan dokumen yang semu dalam upaya menjatuhkan rival tertentu. 9.4 Ketidaklengkapan dokumen penawaran (karena tender telah diatur sebelumnya) dan apabila paket cukup, pengaturan meruncing ke tender arisan. 9.5 Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu.


67

9.1. Relokasi Penyerahan Dokumen Penawaran Dimaksudkan untuk membuang penawaran yang tidak mau diatur). Symptom: • Relokasi penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia dalam rangka pengaturan tender. Hal dimaksudkan untuk menyingkirkan peserta yang tidak termasuk dalam kelompok KKN mereka. Sebaliknya, kelompok mereka telah diberitahukan sebelum pemasukan penawaran. • Dalam melakukan relokasi panitia sudah membuat skenario sedemikian rupa agar peserta non kelompok akan terlambat datang. • Kelompok yang datang lebih awal adalah kelompok yang ber-KKN dengan panitia. 9.2 Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat Biasanya penawar itulah yang dijagokan. Symptom: • Penawar biasanya menyampaikan penawaran pada detik-detik terakhir. Faktor transportasi dapat saja menjadi aral dalam proses penyampaian tersebut, sehingga dokumen tiba terlambat. • Sesuai yang tertera di Juklak, panitia dilarang menerima dokumen yang terlambat. 9.3 Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat Biasanya penawar itulah yang dijagokan. Symptom: • Penawar biasanya menyampaikan penawaran pada detik-detik terakhir. Faktor transportasi dapat saja menjadi aral dalam proses penyampaian tersebut, sehingga dokumen tiba terlambat. • Sesuai yang tertera di Juklak, panitia dilarang menerima dokumen yang terlambat. 9.4 Penyerahan dokumen yang semu Dalam upaya menjatuhkan rival tertentu.


68

Symptom: • • •

•

Dalam rangka menjatuhkan lawan usaha, mitra kerja melakukan tindakan ilegal yakni memasukkan dokumen palsu atas nama penawar lain. Dokumen palsu tersebut memiliki banyak kesamaan dengan dokumen lain, dalam hal perwajahan dan bentuk tanda tangan. Bila hal tersebut terjadi, maka akan ditemukan 2 dokumen penawaran dari satu perusahaan yang sama. Kedua dokumen tersebut saling menjelaskan (berupa dokumen perubahan). Bila indikasi tersebut ternyata tidak terbukti, maka dalam proses selanjutnya kedua dokumen tersebut akan dinyatakan tidak sah sebab dalam dokumen lelang disebutkan bahwa pemasukan dokumen penawaran hanya diperkenankan satu kali saja)

9. 4 Ketidaklengkapan Dokumen Penawaran Hal ini bisa terjadi karena tender telah diatur sebelumnya). Apabila paket cukup, pengaturan meruncing ke tender arisan. Symptom: Banyak penawar yang gugur karena silly mistake. 9.5 Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran Oleh oknum tertentu agar peserta tersebut terlambat mennnyampaikan dokumen penawarannya Symptom: Banyak penawar yang gugur karena terlambat memasukan penawaran akibat kecelakaan, gangguan dijalan 10

TAHAP EVALUASI PENAWARAN

Pada tahap evaluasi ini, penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya. 10.1 Kriteria evaluasi cacat 10.2 Penggantian dokumen untuk memenangkan mitra kerja tertentu dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal 10.3 kurangnya monitoring dan pengawasan panitia sehingga memudahkan panitia mengatur segala sesuatunya dalam rangka KKN 10.4 Ketidaklengkapan dokumen penawaran (karena tender telah diatur sebelumnya) dan apabila paket cukup, pengaturan meruncing ke tender arisan

10.1 Kriteria evaluasi cacat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenangkan calon yang berani menyuap dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari penyusunan kriteria awal, telah diterakan


69

hal-hal yang khusus yang sukar dipenuhi oleh mitra kerja (dalam rangka justifikasi bagi kelompok tertentu) Symptom: • Penawar yang tidak kompeten ternyata mampu memenangkan tender • Sekali panitia menyimpang dari peraturan yang ada, bukanlah hal yang sulit bagi mereka untuk menyelewengkan juga langkah dan aktivitas pengadaan dari pedoman yang baku. • Produk yang dihasilkan dari pola kerja yang cacat tersebut, akan berada di bawah standar. • Symptom: lainnya adalah perusahaan bonafid akan gugur, sebaliknya perusahaan yang kinerjanya lebih buruk akan lulus evaluasi administratif. • Lembaga klarifikasi menjadi tempat persekongkolan antara panitia dengan mitra kerja. • Hasil yang diperoleh masyarakat tidak prima sebab pemenang tender atau pelaksana pekerjaan tersebut bukan mitra kerja yang terbaik, melainkan mereka yang bersedia bermain “kotor” untuk menjadi pemenang kontrak. 10.2 Penggantian dokumen Untuk memenangkan mitra kerja tertentu, penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal. Dengan evaluasi tertutup tempat tersembunyi dan sukar dijangkau, panitia dapat berbuat apa saja dalam menangani dokumen termasuk mengganti atau menukar dokumen penawaran agar dokumen Pengusaha itu diganti menjadi pemenang, misal: walaupun dipenawaran bukan terendah dokumen diganti sedemikian rupa, sehingga setelah dilakukan koreksi aritmatik penawar tersebut dapat menjadi pemenang (karena terendah). Symptom: • Pemenang belum tentu mewakili penawaran yang terbaik, karena bersifat kolutif. • Panitia bekerja secara tertutup dan akses terhadap kontrol diberlakukan. Seluruh informasi diusahakan tidak tersebar ke publik. • Dalam kegiatan panitia akan mengganti dokumen yang sesuai dengan keinginan mereka terutama yang terkait dengan aritmatik korektif atau yang sejenis. • Panitia yang telah masuk dunia perkeliruan, akan berusaha memenuhi keinginan mitra kerja yang bersedia mengeluarkan uang suap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. 10.3 Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi Untuk memudahkan panitia mengatur segala sesuatunya dalam rangka KKN Sesungguhnya pemilihan tempat yang terpencil dan tersembunyi dimaksudkan MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

70

untuk untuk memperoleh hasilyag mantap, antara lain ini bersumber dari keterbatasan tenaga yang menjadi panitia tidak punya banyak waktu, sehingga konsinyasi bagi mereka adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, tidak banyak gangguan dari pihak luar yang akan mempengaruhi jalannya evaluasi, namun realisasinya lain dari yang diharapkan. Justru dengan terpencilnya lokasi evluasi, akan dimanfaatkan penitia untuk melakukan KKN denga mitra kerja. Symptom: •

•

• •

Tempat rapat panitia tersembunyi sehingga memudahkan panitia memanipulasi dokumen. Pembiayaan rapat evaluasi eksklusif (tergantung siapa yang membiayai) Agar ketidakjujuran yang dilakukan panitia berhasil, mereka akan memilih tempat evaluasi yang tidak terjangkau oleh atasan. Di samping itu, mereka juga menjadikan aktivitas kepanitiaan yang seharusnya sebagai kegiatan paruh waktu menjadi kegiatan pokok mereka. Mereka memilih tempat yang nyaman untuk evaluasi tersebut, seperti di hotel berbintang. Pertanyaannya adalah, bila proyek tidak menyediakan anggaran untuk akomodasi semacam itu, lalu siapa yang menjadi penyandang dananya? Evaluasi yang dilakukan di tempat tertutup akan mengarah pada Intransparansi. Atasan, mitra kerja, dan panitia yang bersekongkol akan mengeluarkan dokumen hasil evaluasi sementara sebagai bahan manuver. Semua honor dan kebutuhan panitia akan dipenuhi oleh mitra kerja.

10.4 Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi. Pengaturan seperti ini banyak dijumpai dalam tender arisan, sehingga beban evaluasi panitia tidak banyak dan panitia hanya mengevaluasi syarat minimum tertentu. Symptom: • Jumlah peserta yang ikut prakualifikasi, memasukkan dokumen, dan yang lulus semakin menurun secara mencolok., dengan pola 15-10-5 penawar, (contoh) • Pada tender yang diatur, akan tampak jumlah peserta prakualifikasi banyak, namun yang lulus dan ikut tender hanya separuhnya. Selanjutnya ditemukan setengah dari total peserta, memasukkan penawaran yang salah dan akhirnya tinggal 3 peserta (sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000, panitia akan mengusulkan tiga calon).


71

•

Symptom: pada tender arisan tidak terlampau jelas, namun akan terlihat pada proses berikutnya (banyak surat kuasa, banyak kecerobohan, banyak kesamaan isi, pengetikan sama, dam nomor jaminan berurutan). 11. Tahap Pengumuman calon pemenang.

Pada tahap Pengumuman calon pemenang ini penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya, 11.1 Pengumuman yang disebarluaskan kepada publik sangat terbatas (dengan maksud mengurangi sanggahan). 11.2 Penggantian dokumen untuk memenangkan mitra kerja tertentu dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal 11.3 Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi untuk memudahkan panitia mengatur segala sesuatunya dalam rangka KKN. 11.4 Ketidaklengkapan dokumen penawaran (karena tender telah diatur sebelumnya) dan apabila paket cukup, pengaturan meruncing ke tender arisan. 11.1 Pengumuman yang disebarluaskan sangat terbatas Dengan maksud mengurangi sanggahan). Symptom: • Proses pengadaan adalah proses yang mengkaitkan kegiatan birokrat dengan kegiatan publik. Bila semua langkah pengadaan hanya terbuka bagi mitra kerja, maka publik akan betul-betul buta mengenai proses tersebut. Ketertutupan panitia akan terus berlangsung hingga tahapan akhir proses pengadaan. Untuk menghindari kondisi itu, panitia harus lebih terbuka pada publik. • Informasi baru akan dibuka setelah pelaksanaan pekerjaan (hal ini membuat pejabat di lokasi merasa heran). • Sanggahan tidak ada, masukan dari publik tidak ada (karena tidak terbaca) 11.2 Pengumuman tidak mengindahkan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan publik Dengan harapan tidak adanya sanggahan Symptom: • Panitia bekerja sangat tertutup; • Tidak adanya sanggahan dari peserta lelang.


72

11.3 Pengumuman tanggal ditunda Hal ini dilakukan agar panitia memperoleh uang sogok/ suap dari peserta yang menang Symptom: • Pengumuman agar terlambat dari hari yang ditentukan karena proses suap/ sogok terjadi. • Secara psikis, calon pemenang yang sudah mengetahui tentang tentang kemenangannya, ingin segera kemenangan itu diumukan agar tidak terjadi perubahan. • Hal tersebut dilakukan dengan menyogok panitia. Bila suap tersebut diterima, maka telah terjadi kesalahan yang bersifat random. 11.4 Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman. Pengumuman dimaksudkan unytuk memberi tahu masyarakat tentang hasil lelang yang dilakukan dengan jujur dan adil, apabila ada kejanggalan agar masyarakat memberitahu kepada pimpro untuk pembenahan Symptom: • Tidak ada masukan dari masyarakat.karena masyarakat tidak tahu. • Sejak awal proses, sudah ada upaya untuk mengelabui pihak pemerhati dan mitra kerja, yakni melalui pengumuman yang tidak informatif. • Hal di atas memunculkan hambatan pada mekanisme pasca evaluasi dan mereduksi sanggahan dari mitra kerja. 12 TAHAP SANGGAHAN PESERTA LELANG Pada tahap Sanggahan Peserta Lelang ditemukan penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya,: 12.1. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi itu untuk menghindari adanya polemik 12.2. Substansi Sanggahan tidak ditanggapi untukmenghindari polemik 12.3. Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur. 12.4. Panitia yang kurang independen dan akuntabel. 12.1 Tidak seluruh sanggahan ditanggapi Terutama untuk menghindari adanya polemik Symptom: • Pengumuman yang dilakukan panitia akan ditanggapi oleh mitra kerja yang kurang setuju dengan hasil evaluasi • Mereka mengkritik tugas panitia yang menyimpang dari pedoman yang ada serta menunjukkan bukti bahwa panitia berKKN dengan kelompok mitra kerja tertentu. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

73

•

•

Respon yang disampaikan panitia kepada pejabat yang berwenang kurang mencerminkan jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh mitra kerja. Proses pengadaan tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

12.2 Substansi Sanggahan tidak ditanggapi Terutama untuk menghindari polemik Symptom: • •

•

Adanya polemik berkepanjangan namun surat rekomendasi tetap dengan alasan kekhawatiran keterlambatan proyek Jawaban yang disusun oleh panitia yang nantinya akan disampaikan oleh pejabat terkait, tidak menyentuh substansi sanggahan. “Bahwa sanggahan immaterial”, demikian kira-kira bunyi tanggapannya, sesuai dengan klausul instruksi kepada bidder. Seluruh sanggahan diarahkan pada klausul mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi tersebut.

12.3 Sanggahan proforman untuk menghindari tuduhan tender diatur Symptom: •

•

•

Jumlah penyanggah cukup banyak, namun isi sanggahan bernuansa asal menyanggah, tanpa menghiraukan materi sanggahan, sehingga terlihat bahwa sanggahan mitra kerja adalah sanggahan yang dibuat-buat. Jawaban yang disusun oleh panitia yang nantinya akan disampaikan oleh pejabat terkait, tidak menyentuh substansi sanggahan. “Bahwa sanggahan immaterial”, demikian kira-kira bunyi tanggapannya, sesuai dengan klausul instruksi kepada bidder. Seluruh sanggahan diarahkan pada klausul mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi tersebut dan ini paling mudah DIBUAT.

12.4 Panitia kurang independen dan kurang akuntabel Symptom: • •

Jumlah penyanggah cukup banyak.Sanggahan memang memncakup ketidak puasan mitra kerja dalam menerima hasil evaluasi. Jawaban yang disusun oleh panitia yang nantinya akan disampaikan oleh pejabat terkait, tidak menyentuh substansi sanggahan. “Bahwa sanggahan immaterial”, demikian kira-kira bunyi tanggapannya, sesuai dengan


74

•

klausul instruksi kepada bidder. Panitia sepertinya tidak bertanggungjawab atas troses ini. Seluruh sanggahan diarahkan pada klausul mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi tersebut dan ini paling mudah DIBUAT.

13 TAHAP PENUNJUKAN PEMENANG Pada tahap penunjukan pemenang lelang ditemukan 4 jenis patologi yang mungkin timbul (penyimpangan ini dikaitkan dengan penyimpangan terhadap pilar-pilar Good governance) jakni: 13.1. Surat penunjukan yang tidak lengkap. 13.2. Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya. 13.3. Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru. 13.4. Penandatanganan surat penunjukan tidak sah. 13.1 Surat penunjukan yang tidak lengkap Symptom: • Penunjukan sudah dikeluarkan, namun proses sanggahn belum selesai, data pendukung berita acara tentang sanggah jawab belum ada, seolaholah tidak ada sanggahan • Panitia bekerja secara tertutup. Mereka memasuki tahap berikutnya sebelum menyelesaikan proses yang seharusnya mereka selesaikan lebih dulu. 13.2 Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya. Symptom: • Pada hari yang telah ditentukan surat tersebut belum dikeluarkan oleh proyek, ada berbagai alasan untuk membenarkan langkah tersebut. • Dibalik itu semua, adalah perlu adanya uang pelicin 13.3 Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru. Symptom: • Dengan dikeluarkan surat tersebut seolah-olah tidak ada masalah tentang tender yang sedang dilaksanakan. • Namun dalam kenyataannya saat tersebut proses sanggah jawab sedang berlangsung sehingga sangat merugikan mitra kerja yang sedang memproses sanggahan tersebut


75

13.4 Surat penunjukan yang tidak sah. Symptom: • Surat yang belum lengkap sudah beredar atau sudah sampai kepada calon pemenang (dalam hal ini posisinya masih sangat rawan, sebab ada kemungkinan sanggahan benar) • dalam hal ini tanggal dan tanda tangan belum ada, sesungguhnya belum memiliki kekuatan hukum. • Digunakan semacam suap kepada pihak tertentubahwa calon pemenang tersebut memang betul menang, • Ada kemungkinan dalam proses akhirnya urutan pertama gugur dan yang mendapat kemenangan adalah terendah ke II. 14.TAHAP PENANDATANGAN KONTRAK Pada tahap Penandatanganan Kontrak penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya, 14.1 Penandatanganan kontrak yang kolutif secara sistemik 14.2 Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda. 14.3 Penandatanganan kontrak secara tertutup 14.4 Penandatanganan kontrak tidak sah.

14.1 Penandatanganan kontrak yang kolutif secara sistemik Symptom: • Kontrak diatur rapi dan lengkap, namun dengan mengkaji agak mendalam, akan dijumpai adanya kejanggalan, • Tidak terdapatnya jaminan pelaksanaan, jaminan untuk penarikan uang muka belum ada. • Dan jadwal mobilisasi juga belum ada (kalau ada belum tentu tepat). • Kontrak fiktif mengandung banyak kekurangan dalam dokumen pendukung. 14.2 Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda. Symptom: • Jaminan pelaksanaan belum ada sehingga kontrak belum dapat ditandatangani, (ini terjadi pada mitra keja yang kurang memiliki kemampuan, ini merupakan produk prakualifikasi yang kurang credible). • Mitra kerja tidak saja melaksanakan tugas karena kemampuan keuangannya terbatas. • Akhirnya, mereka sulit memenuhi persyaratan yang diminta seperti jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan mobilisasi pengadaan. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

76

14.3 Penandatanganan kontrak tidak sah Symptom: • Kontrak ditanda tangani tanpa adanya dukungan yang disyaratkan, • Atau data pendukung yang kurang dipercaya(kemungkinan fiktip/ palsu). 15 TAHAP PENYERAHAN BARANG DAN JASA Tahap Penyerahan barang dan jasa.dibagi menjadi: 15A: Penyerahan Barang. 15B: Penyerahan Hasil Jasa Konsultasi 15C Penyerahan Hasil Jasa Pemborongan . Untuk PENYERAHAN BARANG penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya: 15A.1 Kualitas barang tidak sama dengan yang dispecifikasi 15A.2 Kriteria penerimaan barang bias (kkn) 15A.3 Jaminan pasca jual palsu. 15A.4 Volume barang menyimpang dalam rangka kkn.

15A.1 Kualifikasi Barang tidak sama dengan yang didalam spesifikasi Hal ini terkait dengan peraturan-perundang-undangan • Keppres 18/2000 pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan dan; • Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.S-42/A/2000-No.S2262/D.2/05/2000 No.S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab V C.2.g, babV.C.3 g, bab V C.4 h.i tentang Pelaksanaan Kontrak. Symptom: • Serah terima pekerjaan pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan volume, mutu, dan waktu, sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. • Namun dalam pelaksanaannya penyerahan dapat dilakukan secara partial atau secara menyeluruh. • Penyerahan barang/peralatan diloakukan sesuai dengan prosedure melalui dua tahap sebagaimana diungkap pada bab didepan(sebelum test run, dan sesudah test run yang dianngap memenuhi syarat.. • Kinerja dari barang dengan kualitas yang rendah tidak akan memenuhi kriteria sempurna (seperti komputer hang, mesin fotocopy macet, otomotif


77

menemukan banyak hambatan, dan kualitas peralatan kantor dan produk kurang prima), namun dalam serah terima kedua, nyatanya diterima. 15A.2 Kriteria penerimaan barang bias. Symptom: • Serah terima barang pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua barang telah dilakukan checking sesuai dengan volume, mutu, dan waktu, sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.Namun karena kriteria penerimaan menyimpang, barang yang diterima ternyata dibawah mutu. • Panitia serah terima barang bersekongkol dengan panitia pelelangan tentang kolusi yang diatur dengan mitra kerja. Hal ini terbaca pada kriteria penerimaan barang. • Civil society/ stakeholder/ masyarakat akan dirugikan akibat deviasi kualitas tersebut sebagai akibat penerapan kriteria yang bias yang mengagrah pada kkn. 15A.3 Jaminan pasca jual palsu Hal ini terkait dengan peraturan-perundang-undangan: Keppres 18/2000 pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan dan;

Symptom: •

• •

Penelitian tanggung jawab mitrakerja saat serah terima barang mencakup pemeliharaan pasca jual.ternyata kemampuan layanan pemeliharaan peralatan tidak terdukung dengan kondisi saat ini (tidak ada kemampuan sama-sekali) Surat-surat jaminan pemeliharaan dikirim keluar negeri. Hal ini kemampuan setempat/ dalam negeri tidak ada. Panitia serah terima barang dari awal tidak memperhatikan jaminan pemeliharaan (sedangkan jaminan pemeliharaan tersebut merupakan hal yang pokok).walaupun dalam spesifikasi tehnik tertuang kriteria barang yang harus diterima, termasuk program pemeliharaannya.

15A.4 Volume barang tidak sama dengan dokumen lelang. Symptom: • Serah terima barang pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua barang telah diserahkan sesuai dengan volume, mutu, dan waktu, sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. • serah terima barang tetap terjadi walaupun volume barang tidak sesuai (antara de facto dan dejure lain. dan ada sebagian fiktif) • Panitia penerima barang mempunyai hubungan dalam rangka kolusi dengan panitia pengadaan (yang seharusnya tidak boleh ada hubungan, sehingga kolusi /persekongkolan tidak terjadi)


78

15B: PENYERAHAN HASIL JASA KONSULTASI Untuk Penyerahan Hasil Jasa Konsultansi penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya: 15B.1 Kualitas desain/studi tidak sama dengan ynag diminta dalam spesifikasi. 15B.2 Kriteria Penerimaan hasil study bias. 15B.3 Perintah perubahan kak yang tidak mengacu pedoman. 15B.4 Jenis studi tidak sama dengan yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja. 15B. 1 Rekomendasi palsu

Symptom: •

•

• •

Serah terima pekerjaan pada dasarnya baru dapat terjadi apabila semua pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. Namun dalam pelaksanaannya penyerahan dilakukan tanpa menghiraukan kesesuaian hasil kerja konsultan dengan term of reference/kerangka acuan kerja. Penyerahan hasil karya konsultan tanpa ada penelitian sampling yang komprehensip untuk pembuktian pemenuhan syarat terhadap KAK. Hasil rekomendasi terlihat seperti “sesuai dengan pesanan“

15B.2 Kriteria penerimaan karya konsultan bias Symptom: • Serah terima karya konsutan baru diterima setelah dilakukan seminar/ workshop apakah masukan dari pakar akan tertuang dalam diskusi.Namun proses ini tidak dilakukan,namun panitia menentukan lain. • Panitia serah terima karya konsultan bersekongkol dengan panitia pengadaan agar pengaturan sebalumnya dengan mitra kerja dapat terjadi. Hal ini terbaca pada kriteria penerimaan hasil karya konsultan. • Hasil kerja konsultan dimasukkan dalam bookshelf saja, karena penerima karya itu sendiri merasa bhwa produk tersebut bias (cenderung proforma). 15B.3 Data lapangan dipalsukan Symptom: • Hasil rekomendasi sesuai dengan pesanan pemberi kerja,yang didasarkan pada data lapanganyang dikumpulkan secara “komprehensif” sehingga seolah-olah data pendukung dapat dipertanggungjawabkan • Serah terima hasil karya dilakukan dengan cepat, tanpa adanya kajian yang “komprehensif”, semua data seolah telah teruji dan rekomendasi merupakan yang paling baik. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

79

•

Panitia serah terima karya konsultan dari awal tidak begitu memperhatikan detail dari dokumentasi lengkap termasuk data lapangan yang merupakan kunci pokok rekomendasi, tanpa adanya kajian. (yang penting rekomendasi cocok dengan yang diinginkan)

15B.4 Design Plagiate (tanpa dukungan design note) Symptom: • Serah terima karya konsultan (dalam hal ini terkait dengan design) tanpa/tidak dilengkapi data pendukung berupa design note. Panitia penerima meng “ia “kan hasil tersebut karena desakan pihak mitra kerja yang sudah terlibat kkn sejak awal. • Serah terima karya konsultan tetap dilaksanakan oleh panitia penerima hasil karya konsultan dengan catatan design note dilengkapi dikemudian hari. • Panitia penerima karya konsultan mempunyai hubungan dalam rangka kolusi dengan panitia pengadaan (yang seharusnya tidak boleh ada hubungan, sehingga kolusi /persekongkolan tidak terjadi) Untuk PENYERAHAN HASIL JASA KONSTRUKSI penyimpangan yang mungkin timbul di antaranya: 15C.1 Kualitas konstruksi tidak sama dengan yang diminta dalam specifikasi. 15C.2 Kriteria penerimaan hasil pekerjaan jasa konstruksi bias. 15C.3 Perintah perubahan volume/ contract change order/ Amandemen kontrak dalam rangka KKN. 15C.4 Volume konstruksi tidak sesuai dalam rangka KKN. 15C.1 Volume konstruksi tidak sama dengan yang diminta dalam specifikasi/BOQ Symptom: • Manipulasi atau kegiatan legal resmi yakni perintah perubahan kontrak (contract change order/CCO) agak sukar dilakukan pada pekerjaan penyediaan barang, tidak demikian sebaliknya pada pekerjaan fisik serta konsultansi. • Proses perhitungan volume dilakukan oleh orang-orang atau petugas tertentu yang sudah dilatih untuk itu, tentu saja dengan imbalan kusus (mereka berasal dari konsultan supervisi, petugas proyek, dan staf mitra kerja itu sendiri) • Untuk pekerjaan yang terpendam, tersembunyi, seperti pembetonan, atau pekerjaan survey untuk pekerjaan konsultansi, manipulasi volume dilakukan melalui pengelabuan frekuensi di lapangan dan pengurangan ukuran lewat pabrik (di mana pengusaha besi beton telah mengantisapasi MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

80

•

•

hal ini dengan mencamtumkan label tertentu dengan volume yang tidak tepat. Untuk pekerjaan lapisan-lapisan, mereka menyediakan khusus untuk tempat pemeriksaan, sehingga apabila dilakukan pengeboran di tempat tersebut akan dijumpai ketebalan yang sesuai dengan spesifikasi tehnik. Apabila terjadi pemeriksaan mendadak untuk kebenaran volume, para mitra kerja akan dengan sigap menyediakan orang-orang yang dilatih khusus untuk keperluan itu.

15C.2 Kriteria penerimaan hasil kerja konstruksi bias. Symptom: • Pengawas lapangan bekerja tidak profesional.mengekor hasil laporan uji mutu pengawas internal mitra kerja. • Direksi lapangan kurang memperhatikan produk dan mereka cenderung mempercayai sepenuhnya data yang diberikan oleh inspektor lapangan. • Ada kesengajaan untuk pekerjaan yang tersembunyi, sengaja tidak melaporkan setiap perkembangan pekerjaan agar tidak mengundang pertanyaan (kemajuan tidak di-expose secara rinci, namun digambar secara global dalam barchart) • Dalam progres report bulanan juga tidak diungkapkan pekerjaan secara detail. Upaya tersebut dilakukan agar dikemudian hari bila ada bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan, hasilnya tidak terlalu terlihat.

15C.3 Perintah perubahan volume dalam rangka KKN Symptom: • Terjadinya CCO dalam pelaksanaan kontrak adalah sesuatu yang umum terjadi, karena tidak mungkin suatu design dapat merepresentasikan rupa/kenampakan topografi. Terlebih tentang apa-apa yang terkandung didalamnya. CCO merupakan perangkat legal untuk melakukan penyesuaian kontrak agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. • Namun dalam hal tejadi deviasi pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat adanya komitmen dalam KKN, CCO merupakan tempat yang paling populer untuk menempatkan dana yang susah dipertanggung jawabkan; dalam ini CCO dapat dilakukan terhadap pergantian volume material yang murah (dikurangi) ke volume material yang bernilai tinggi, sehingga terjadi kenaikan harga (volume material yang mahal diperbesar). • CCO terjadi pula pada pekerjaan konstruksi tambahan sebagai sesuatu hal yang memang harus dilakukan karena pada awal pekerjaan volume jenis pekerjaan tersebut dipasang kecil. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

81

• •

CCO terjadi juga pada pekerjaaan yang yang sederhana namun pelaksananya akan memperoleh benefit yang lebih besar. Dalam CCO, memang mungkin terjadi penyesuaian akan tetapi mungkin ditujukan untuk mengakomodasi volume fiktif yang tidak mudah dibuktikan (bila sudah tertimbun oleh lapisan yang lain).

15C.4 Volume Konstruksi Tidak Sesuai Dalam Rangka KKN Symptom: • Panitia serah terima barang dan jasa menerima kasil karya konstruksi tanpa melakukan uji mutu dan volume secara komprehensip, namun percaya hasil yang disampaikan oleh mitra kerja/konsultan pengawas. • Kenampakan dari ketidaksesuaian pekerjaan untuk sementara berwujud deformasi bentuk permukaan dari pekerjaan yang diserahkan, deformasi tersebut kadang-kadang tidak tampak, dan adakalanya kenampakan tersebut baru terlihat setelah kurun waktu tertentu sebingga sulit untuk melakukan deteksi pada dampak penyimpangan kualitas dalam waktu singkat (kecuali dilakukan tes uji mutu secara komprehensif) kenampakan tersebut tidak menjadi perhatian penitia serah terima pekerjaan.


82

DASAR HUKUM PAKTA INTEGRITAS (LAMPIRAN)


83

Dasar Hukum Pakta Integritas di Indonesia 1. TAP MPR No. VIII/2001 tentang keterbukaan informasi bagi masyarakat dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 186 tahun 2002 tentang PETUNJUK PALAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM. 3. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Pasal 22: ‘Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.’ 4. UNDANG-UNDANG No 20/2001 tentang: PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PASAL 5 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dgn suap PASAL 7 PASAL 10

: Pemborong terkait dengan perbuatan curang : Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus utk pemeriksaan administrasi

PASAL11&12 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau wewenangnya 5. UNDANG-UNDANG No. 30/2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 15 : Perlindungan terhadap terhadap saksi yang melapor mengenai terjadinya tindak korupsi Pasal 16 : Tata cara pelaporan bagi penerima gratifikasi Pasal 17 : Penetapan status kepemilikan gratifikasi 6. UNDANG-UNDANG N0 18/1999 tentang PENGEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI a. PASAL 55 BAB VII PP NO 29 TAHUN 2000.


84

(1)

Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

(2)

Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikan nilai pekerjaan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan negara.

(3)

Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa atau masyarakat.

(4)

Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.

(5)

Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat a, b, c, dan d, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI DAN AKIBATNYA. 1. PENERAPAN PASAL 47,48 49 UNDANG-UNDANG 5/99 a.Tindakan Administrasi : Komisi KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undangundang no 5/99. Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

85

monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan atau, Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau, Pengenaan denda serendahrendahnya satu milyar dan setinggi-tingginya dua puluh lima milyar. Pidana pokok. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 undang-undang no 5, tahun 1999 diancam denda serendah-rendahnya 5 milyar dan setinggi-tingginya 25 milyar, atau pidana kurungan selama-lamanya 5 bulan

(3) Pidana tambahan berupa : a) Pencabutan izin usaha. b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang no 5/99 untuk penduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

2. PENERAPAN SANKSI PADA PP 28/2000. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah no 28 tahun 2000, tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi adalah : 1. Pemerintah kepada lembaga dan pengguna jasa , berupa peringatan tertulis. 2. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa : a. peringatan tertulis. b. pembekuan izin usaha. c. pencabutan izin usaha. MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

86

d. larangan melakukan pekerjaan. 3. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa: a. Peringatan tertulis. b. Memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha. c. Pencabutan akreditasi. d. Pembatasan bidang usaha. e. Pencabutan tanda registrasi badan usaha, dan atau f. Pencabutan sertifikat ketrampilaan atau keahlian kerja. 4. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa : a. Peringatan tertulis. b. Pencabutan keanggotaan asosiasi. c. Pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.

3. PENERAPAN SANKSI PADA PP 29/2000. 1. Sanksi administrasi terhadap pelanggaran berupa persekongkolan dikenakan peringatan tertulis untuk pemerintah kepada lembaga. 2. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah berupa persekongkolan yang dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada penyedia jasa berupa:

i. Peringatan tertulis. ii. Penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi. iii. Pembekuan izin usaha. iv. pencabutan izin usaha.. v. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. vi. pencabutan izin pelaksanaan konstruksi. vii. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, atau. viii. larangan melakukan pekerjaan. 3 . Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna jasa berupa : a. Peringatan tertulis. b. Penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi. c. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. d. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atau MODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

87

e. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi. 4.

Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi , berupa: a. Peringatan tertulis.,atau b. Pembatasan bidang usaha dan atau profesi.

5. Pelanggaran terhadap PP 29/2000 dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh asosiasi kepada anggota , berupa: a. Peringatan tertulis, atau b. Pembekuan sertifikat.


88

DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG & JASA SEBAGAI ACUAN DAFTAR SIMAK

I.

PERENCANAAN (0) 1. Tahapan perencanaan pengadaan ini terkait dengan Keputusan Presiden 18/2000 pasal 5, tentang kode ethik, pasal 7, pasal 23, pasal 24, undang undang no 9 tahun 1995, dan petunjuk tehnis pengadaan barang dan jasa pemerintah No 5-42/a/2000 &5-2262/D2/05/2000 bab V , bab I.8.7, bab II tentang dokumen lelang.

II. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG ( 0 ) 1. Tahapan Pembentukan Panitai Lelang ini terkait dengan Keputusan Presiden 18/2000 pasal 5, pasal 7, pasal 8 , pasal 23, dan pasal 24, Undang-undang no 9 tahun 1995, dan Petunjuk Tehnis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 5-42/A/2000 & 5-2262/D2 /05 / 200 babI.4 dan bab I.8.7.

III. PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN ( 03 ) Keputusan Presiden 18/2000 pasal 9-1 dan pasal 9-2 tentang Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, pasal 8-2 tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan, pasal 10-1, pasal 10-2 dan pasal 10-3 tentang Penggolongan Penyedia Barang/Jasa, pasal 40 tentang Peraturan Peralihan dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 bab II.3 tentang, bab III-C3 tentang Penyusunan Daftar Pendek Konsultan, bab III D3 tentang Penyusunan Daftar Pendek Konsultan, bab III F3 tentang Penyusunan Daftar Pendek Konsultan, bab


89

III G2 tentang Peserta Pengadaan, bab III H2b tentang Peserta Pengadaan, dan PP 28 pasal 13, 16, 17, dan 18.

IV. DOKUMEN LELANG ( 04 ) Keputusan Presiden 18/2000 pasal 8 (2b) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan, pasal 16 (2) tentang Metode Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi, pasal 22 tentang Preferensi Harga, pasal 23 tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri, pasal 24 tentang Peran Serta Usaha Kecil/Koperasi Kecil, pasal 17 tentang Metode Pengadaan Jasa Konsultasi, pasal 18 tentang Sistem Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi, pasal 19 tentang Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultasi, pasal 20 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri, pasal 26 tentang Pelelangan yang Gagal dan Pelelangan Ulang, pasal 27 tentang Isi Dokumen, pasal 29 tentang Penandatanganan Kontrak, pasal 30 tentang Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak, pasal 31 tentang Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan, pasal 33 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak, pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan, pasal 35 tentang Penyelesaian Perselisihan, dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000

bab I.8 tentang Penyiapan Dokumen

Pengadaan. bab III AS tentang Penyiapan Dokumen Pengadaan, serta Peraturan Pemerintah No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pasal 9, pasal 10, pasal 11 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha, pasal 12 tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 tentang Forum Jasa Konstruksi, dan pasal 30 dan pasal 32 tentang Sanksi Administratif.


90

V. PENGUMUMAN LELANG ( 05 ) Keputusan Presiden 18/2000 pasal 8 (2c) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan, dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S2262/D.2/05/2000 bab IIA.2 tentang Pengumuman dan Pendaftaran Peserta Pelelangan, bab III C.4 tentang Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pengadaan, bab IIID.3 tentang Penysunan Daftar Pendek konsultan, dan bab IIIG.4.

VI. PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG ( 06 ) Keputusan Presiden 18/2000 pasal 8 (2f) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan, dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S2262/D.2/05/2000 bab IIA.4 tentang Penyusunan Daftar Calon Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Lelang, bab III C.4 tentang Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pengadaan, bab IIID.3 tentang Penyusunan Daftar Pendek Konsultan dan bab IIIE tentang Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Sistem Evaluasi Pagu Anggaran.

VII. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

( 07 )

Keputusan Presiden 18/2000 pasal 7 (3) tentang Kual;ifikasi dan Tugas Pokok Kepla Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, pasal 16 (2) tentang Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi, dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 pelaksanaan APBN bab I.6b tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan bab III A.4 tentang Harga Perkiraan Sendiri


91

VIII. PENJELASAN/ AANWIJZING ( 08 ) Keppres no 18/2000 pasal 8 (2) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan dan pasal 15 (2), dan (3) tentang Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 keppres 18/2000 bab IIA.5 tentang Penjelasan Lelang (Aanwijziing) dan III. C5 tentang penjelasan Dokumen Pengadaan.

IX.

PENYERAHAN

PENAWARAN

HARGA

DAN

PEMBUKAAN

PENAWARAN ( 09 ) Keppres 18/2000 pasal 8, 2g, h, I tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengaduan, dan SKB Menkeu dan Kepala Bappenas No. S-42/A/20002262/D.2/05/2000 Bab II A6 tentang Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran, bab III C6 tentang Pemasukan Dokumen Penawaran, dan bab III E3 tentang Pemasukan Dokumen Penawaran.

X. EVALUASI PENAWARAN ( 10 ) Keppres 18/2000 tentang pedoman pelaksanaan APBN/ APBD : 1. Pasal 8 (2 h dan i) tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengaduan, 2. Pasal 14 (2, 3, 4) tentang Sistem Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya, 3. Pasal 15 (4, 5, 7, 8, 9) tentang Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya, dan pasal (1 dan 6) serta Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. SMODUL PAKTA INTEGRITAS & SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN BARANG & JASA DI INSTITUSI/ LEMBAGA PUBLIK

92

2262/D.2/05/2000 Bab I-10, bab II-A7 tentang Evaluasi Penawaran, Bab II-A8 tentang Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan, bab IIIB tentang Sistem Evaluasi Penawaran, Bab III-C8 tentang Evaluasi Kelengkapan Data Administrasi, Bab III C9 tentang Evaluasi Penawaran Teknis, bab III D5 tentang Evaluasi Gabungan Teknos dan Biaya, Bab III E5 tentang Evaluasi Teknis, bab III F4 tentang Evaluasi Teknis, bab III H2 tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan dengan Seleksi Umum atau Seleksi Langsung

XI. PENGUMUMAN CALON PEMENANG ( 11 ) 1.

Keppres 18/2000 pasal 7 (2) h tentang Kualifikasi dan ;

2.

Tugas Pokok Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000-No. S-2262/D.2/05/2000 No. S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab II A10 tentang Pengumuman Pemenang Lelang, bab III C.10c tentang Penyusunan dan Pengumuman Peringkat Evaluasi Teknis, dan bab IIIC.15 tentang Pengumuman Pemenang.

XII. SANGGAHAN PESERTA LELANG (12) Keppres 18/2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara : 1.

Pasal 8 (2) h tentang Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan dan;

2.

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000 No. S2262/D.2/05/2000

No. S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab II A11

tentang Sanggahan Peserta Lelang dan III C 11 tentang Sanggahan.


93

XIII. PENUNJUKKAN PEMENANG LELANG ( 13 ) Keppres 18/2000 pasal 8 (2) h dan SKB Menteri Keuangan & Kepala Bappenas No. S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab II A12 dan III C 16

XIV. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KONTRAK ( 14 ) Keppres 18/2000 pasal 7 (3f), pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35, dan SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas No. S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab II A17 dan III C. XV. PENYERAHAN BARANG DAN JASA ( 15 ) 1.

Keppres 18/2000 pasal 34 tentang Serah Terima Pekerjaan dan;

2.

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

No.S-42/A/2000-No.S-

2262/D.2/05/2000 No.S-42/A/2000-S2262/D.2/05/2000 bab V C .2.g, babV.C.3 g, bab V C.4 h.i tentang Pelaksanaan Kontrak. XVI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ( 16 )


LEMBAGA PUBLIK TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA 2003

Recommend Documents