LEMBAGA MITRA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS TAHUN 2015

LAPORAN AKHIR

EVALUASI KUALITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS TAHUN 2015

DIREKTORAT KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL

KATA PENGANTAR Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasann (Strategis, Rawan Bencana, Perbatasan dan Daerah Tertinggal) disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 04/M.PPN/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Adanya Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan (Strategis, Rawan Bencana, Perbatasan dan Daerah Tertinggal) ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi konsistensi perencanaan, mengevaluasi kualitas belanja lembaga mitra, dan melihat kualitas hasil-hasil yang telah dicapai dalam penerapan proses perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan khususnya dibeberapa lokasi sebagai studi kasus serta melihat permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi. Kemudian akan dirumuskan alternatif rekomendasi dan saran perbaikan untuk penyusunan rencana program pembangunan dan pengembangan kawasan pada tahun yang akan datang. Laporan Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasann (Strategis, Rawan Bencana, Perbatasan dan Daerah Tertinggal) tahun 2014 ini masih belum sempurna, oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritiknya sebagai langkah penyempurnaan dalam pelaksanaan pemantauan perencanaan dan program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan pada tahun berikutnya.

Jakarta,

Desember 2015

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas

Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi

Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus Tahun 2015

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

i ii iii iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 1.5. Keluaran (Output) 1.6. Manfaat 1.7. Metodologi 1.8. Sistematika Penulisan

1 3 4 4 5 6 6 8

BAB II METODOLOGI 2.1. Konsep Evaluasi Kebijakan 2.2. Indikator Kinerja 2.3. Metode Pelaksanaan 2.4. Tahap Analisis dan Evaluasi 2.5. Jenis dan Sumber Data 2.6. Metode dan Lokasi FGD

9 10 11 12 14 14

BAB III EVALUASI KUALITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN MITRA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL 3.1. Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 Kemendesa PDT dan Transmigrasi 3.2. Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 BNPP 3.3. Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 BNPB 3.4. Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 BP Sabang 3.5. Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 BP Batam BAB IV PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4.1. Kesimpulan 4.2. Rekomendasi

15 20 26 28 34

38 39

DAFTAR PUSTAKA


ii

DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2016 Tabel 3.2 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA BNPP Tahun 2016 Tabel 3.3 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA BNPB Tahun 2016 Tabel 3.4 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA BP Sabang Tahun 2016 Tabel 3.5 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA BP Batam Tahun 2016

15 20 26 28 34


iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Metode Evaluasi Gambar 2.1 Kerangka Pikir Evaluasi

7 13


iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dalam mata rantai proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN). Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Perencanaan dan pembangunan kawasan merupakan upaya terencana untuk merubah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi kawasan khusus (KAPET, KEK & KPBPB), perbatasan, kawasan rawan bencana dan daerah tertinggal. Permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan adalah (1) masih lemahnya koordinasi program/kegiatan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah dan masih tinggi ego sektoral; (2) belum terpadunya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap pembangunan kawasan khusus, rawan bencana dan daerah tertinggal/perbatasan; (3) masih besarnya ketergantungan pendanaan pembangunan kawasan dari pusat; (4) masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, dan (5) kurang dipatuhinya rencana program/kegiatan prioritas nasional dalam implementasi oleh stakeholder terkait. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan program/kegiatan pembangunan yang lebih difokuskan pada upaya-upaya strategis untuk mendukung percepatan pembangunan di kawasan khusus (KAPET, KEK & KPBPB), perbatasan, kawasan rawan bencana dan daerah tertinggal. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis berada di daerah terpencil seperti daerah perbatasan antar negara, pulau-pulau kecil, pedalaman, rawan bencana alam dan bencana social. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), Kementerian PPN/Bappenas setiap tahunnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan setiap


1

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja-K/L (Renja K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu kepada RKP yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Kerja Aanggaran-KL (RKA K/L) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari RKP dan Renja K/L serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Untuk meningkatkan kesesuaian perencanaan dan penganggaran maka diperlukan suatu sinkronisasi antara RKP 2015, Renja K/L 2015, dan RKA K/L 2015. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 maka Kementerian PPN/Bappenas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja K/L dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra KL dan RPJMN. Kemudian untuk menjaga kesesuaian dengan penganggaran dilakukan penelaahan terhadap RKA K/L. Berdasarkan hasil penelaahan RKA K/L mitra kerja, ditemukan adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan yang terdapat di RKP dan Renja K/L dengan RKA K/L. Penyusunan RKA-K/L masih banyak yang belum mengacu pada RKP dan Renja, hal ini tercermin dari indikator output yang berbeda antara RKA-K/L dengan RKP dan Renja, serta output/suboutput/komponen/sub komponen dll pada RKAK/L yang belum mendukung pencapaian indikator output. Kementerian/lembaga mitra, khususnya yang bersifat koordinatif, memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pembangunan di kawasan khusus (KAPET, KEK & KPBPB), perbatasan, kawasan rawan bencana dan daerah tertinggal. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pembangunan yang bersifat operasional sebagai turunan dari kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP yang bersifat makro. Kebijakan yang bersifat operasional tersebut kemudian diwujudkan dalam RKA K/L mitra kerja dan rencana aksi pembangunan Kawasan yang menjadi instrument koordinasi terhadap seluruh stakeholder terkait lainnya. Dalam rangka melihat kembali keberhasilan dan efektivitas penyusunan perencanaan dan perumusan serta implementasi program/ kegiatan pembangunan kawasan tahun sebelumnya, diperlukan adanya kegiatan evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kementerian/ Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus Tahun 2015

2

lembaga mitra agar dapat secara langsung dan tidak langsung mendukung percepatan pembangunan di kawasan khusus (KAPET, KEK & KPBPB), perbatasan, kawasan rawan bencana dan daerah tertinggal Hasil dari evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kementerian/ lembaga mitra dalam mendukung pembangunan Kawasan ini akan menjadi umpan balik dalam penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya dan akan menghasilkan rekomendasi untuk meminimalisir permasalahan dan perbaikan program pembangunan kawasan pada masa yang akan datang.

1.2 Tujuan Hasil dari evaluasi Kajian Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Tahun 2015 ini akan menjadi umpan balik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun berikutnya. Selain itu, bahan ini menjadi alternatif rekomendasi untuk meminimalisir permasalahan dan perbaikan program pembangunan kawasan pada masa yang akan datang. Adapun tujuan dari kegiatan evaluasi kebijakan ini adalah: 1.

Mengidentifikasi konsistensi perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RKP dengan RKA-K/L mitra;

2.

Mengevaluasi kualitas belanja Kementerian/Lembaga mitra dalam mendukung pembangunan kawasan;

3.

Menilai kualitas hasil perencanaan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kementerian/ Lembaga mitra dalam mendukung pembangunan kawasan di lapangan;

4.

Merumuskan alternatif rekomendasi dan saran perbaikan untuk penyusunan rencana program pembangunan dan pengembangan kawasan sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan RKP tahun berikutnya.


3

1.3 Sasaran Berdasarkan tujuan seperti disebut di atas, maka sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi hasil evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kawasan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan RKP tahun berikutnya, Renja K/L dan RKA-KL tahun 2016.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan evaluasi ini mencakup: 1. Identifikasi dan inventarisasi hasil evaluasi kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kementerian/ lembaga mitra dalam mendukung pembangunan kawasan 2. Menentukan tingkat permasalahan dan kendala dalam evaluasi kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kementerian/ lembaga mitra dalam mendukung pembangunan kawasan 3. Mengadakan konsinyering yang membahas evaluasi kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kementerian/ lembaga mitra dalam mendukung pembangunan Kawasan khususnya pada kegitan yang diidentifikasi memiliki multiplier effect besar dalam mendukung pembangunan kawasan, dan juga untuk mendiskusikan hasil analisis terhadap sinkronisasi perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RKP dengan RKA-KL mitra kerja. Yang akan menjadi Narasumber yang dalam rapat koordinasi adalah Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga Mitra Kerja serta Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas. 4. Dalam rangka mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan kegiatan, akan dilakukan kunjungan insidentil oleh Kepala Sub Direktorat (Golongan IV) disertai staf terkait (Golongan III) pada beberapa lokasi antara lain:


4

o Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kendari dan Kabupaten Konawe dalam rangka melakukan koordinasi pelaksanaan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Instansi yang akan dituju adalah Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, BP KAPET, dan SKPD yang terkait dengan pengembangan perikanan dan potensi daerah lainnya. o Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Mentawai, dalam rangka melakukan evaluasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruktsi pasca bencana alam. Instansi yang akan dituju adalah BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta SKPD yang terkait dengan penganganan Kawasan rawan bencana. o Provinsi Maluku Barat Daya, Kalimantan Barat dalam rangka melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal. Instansi yang akan dituju adalah Bappeda Provinsi/Kabupaten dan SKPD yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan.

1.5 Keluaran (Output)

Hasil keluaran yang diharapkan (output) kegiatan evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kementerian/ lembaga mitra dalam mendukung pembangunan kawasan adalah : Teridentifikasinya fakta secara sistematis sebagai bahan penyusunan laporan yang berguna bagi perbaikan penyusunan rencana

strategi

dan

kebijakan

program/kegiatan

pembangunan nasional dimasa yang akan datang. Secara lengkap output yang diharapkan dari hasil kegiatan evaluasi ini adalah : 1.

Teridentifikasikannya sinkronisasi RKP, Renja dan RKA KL mitra dalam mendukung pembangunan kawasan;


5

2.

Terindetifikasinya permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam sinkronisasi RKP, Renja dan RKA KL mitra dalam mendukung pembangunan kawasan;

3.

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam sinkronisasi RKP, Renja dan RKA KL mitra dalam mendukung pembangunan kawasan;

4.

Meningkatnya pelaksanaan program yang sesuai dengan RKP baik secara kualitas maupun kuantitas;

5.

Meningkatkan

kualitas dan kinerja perencanaan,

penganggaran

dan

pelaksanaan

kementerian/

lembaga

mitra

program/kegiatan dalam

mendukung

pembangunan kawasan.

1.6 Manfaat Sementara itu manfaat/benefit yang didapat dari hasil evaluasi kebijakan penyusunan perencanaan dengan pelaksanaan program pembangunan kawasan adalah : 1.

Terlaksananya efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan/ pengembangan kawasan di lapangan oleh K/L mitra.

2.

Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RKP dengan RKA-KL mitra

3.

Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan kementerian/ lembaga mitra dalam mendukung pembangunan kawasan, sebagai dasar untuk penyempurnaan dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal tahun berikutnya;

1.7 Metodologi Terkait dengan maksud dan tujuan dari kegiatan evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kementerian/ lembaga mitra dalam mendukung pembangunan Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus Tahun 2015

6

Kawasan, maka metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi ini dijelaskan sebagai berikut: 1. Pemilihan kriteria Pemilihan kriteria bertujuan untuk menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan penilaian kinerja pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal. Kriteria yang dipilih diharapkan sesuai dengan tujuan dari evaluasi kebijakan perencanaan. 2. Penetapan Kriteria Berdasarkan pilihan kriteria yang ada, ditetapkan setidaktidaknya satu kriteria yang dianggap tepat dan sesuai dengan tujuan dari evaluasi kebijakan perencanaan ini. Agar evaluasi tidak menjadi terlalu rumit, maka jumlah kriteria yang akan digunakan adalah sebanyak-banyaknya tiga (3) kriteria. 3. Penyusunan Indikator Berdasarkan kriteria yang terpilih, maka ditetapkan indikator untuk setiap kriteria. Jumlah indikator yang dipilih untuk setiap kriteria minimal satu indikator dan maksimal tiga (3) indikator. 4. Penetapan Parameter Untuk setiap indikator yang terpilih ditentukan parameter yang manjadi tolok ukur penilaian. Untuk mempermudah penilaian maka hasil evaluasi akan dikelompokkan kedalam empat kelompok (quartil) yaitu sangat baik, baik, cukup dan kurang. Gambar 1.1 Metode Evaluasi Pemilihan Kriteria

Sangat Baik

Penetapan Kriteria Penyusunan Indikator

Baik Penetapan Parameter

Cukup Kurang


7

1.8 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan laporan evaluasi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang meliputi:  Bab I Pendahuluan  Bab II Metodologi  Bab III Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal  Bab IV Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi


8

BAB 2 METODOLOGI 2.1 Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan. Kegiatan evaluasi dilakukan baik sebelum suatu program/kegiatan dilaksanakan, pada saat berlangsungnya maupun setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan (ex-post evaluation). Pada pelaksanaan evaluasi ini adalah ex-post evaluation yang merupakan hasil pelaksanaan program tahun 2011 dan 2012. Sebagaimana diketahui bahwa sistem anggaran yang digunakan saat ini dari tahap peralihan dari anggaran berbasis pada input, proses dan output menjadi menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja, dimana pendekatan penyusunan anggaran didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Sementara itu program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran, tujuan dan memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaannya. Disamping program juga akan dijelaskan mengenai kerangka regulasi, anggaran masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akibat dari hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau program pembangunan, disamping juga faktor efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran yang dicapai. Sedangkan kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran perukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, (sumberdaya mausia), maupun yang berupa modal termasuk


9

eralatan dan teknologi yang diperlukan, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa, dengan berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi.

2.2 Indikator Kinerja

Secara operasional, khususnya pada sector public, ada beberapa indikator kinerja yang umum di gunakan. Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : a. Indikator masukan ( inputs ),yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan,baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknoligi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. b. Indikator proses (process), yaitu indikator yang menggambarkan upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibat stakeholders, termasuk penerima manfaat (beneficiaries); serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar unit organisasi. c. Indikator keluaran ( outputs ), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan,baik berupa fisik maupun berupa organisasi. d. Indikator hasil ( outcomes ),yaitu indikator yang menunjukan telah dicapainya maksud dan tujuan dri kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. e. Indikator manfaat ( benefits ),yaitu indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. f. Indikator dampak (impacts),yaitu indkator yang mwnunjukkan pengaruh,baik positif maupun negatif,yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan.


10

Persyaratan Indikator kinerja, Indikator yang baik harus memenuhi berbagai syarat, persyaratan yang umum digunakan adalah SMART (Speecific, Measurable, Attributabel, Relevant, dan Timely), yaitu :  Specific ( spesifik dan jelas ). Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.  Measureable ( dapat diukur secara objektif).Indikator kinerja yang disusun harus menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya. Kejelasan ukuran tersebut akan menunjukan tempat dan cara untuk mendapatkan data pencapaian indikator tersebut.  Attributabel (bermakna).indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan.  Relevant (sesuai).indikatorkinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program/kegiatan dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator.  Timely (tepat waktu) Indikator kinerja yang disusun harus didukung oleh ketersediaan data yang dapat diperoleh pada waktu yang tepat dan akurat,sehingga dapat digunkan sebagai bahan pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan.

2.3 Metode Pelaksanaan

Berdasarkan latar belakang, maksud, dan tujuan evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan K/L mitra kerja Direktorat KKDT dalam mendukung pembangunan kawasan khusus Tahun 2015 yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka metode pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan tiga metode pengumpulan data, yaitu: Desk study, Focus Group Discussions (FGD), dan kuesioner atau panduan wawancara. Desk study dilakukan pada tahap awal untuk mempelajari data, informasi, dan dokumen terkait dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (KKDT). Desk study terdiri dari: 

Review target dan alokasi Rencana Kerja Pemerintah


11

Tahun 2016 khusus untuk Mitra Kerja Direktorat KKDT. 

Review RKA K/L Tahun 2016 melalui laporan Midterm laporan hasil penelaahan yang telah dilakukan oleh Bappenas dengan Kemenkeu Tahun 2015.

Sementara Focus Group Discussion (FGD) dilakukan pada tahap awal maupun akhir dengan berbagai pihak (Instansi Pusat, Daerah, serta ahli dalam bidang pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal). Tujuan FGD adalah untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal pada Tahun 2015. Instrumen kuesioner ataupun panduan wawancara digunakan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan pembangunan sektoral dan daerah di dalam pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal, serta mendapatkan masukan rekomendasi bentuk affirmative dalam pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal pada masa yang akan datang.

2.4 Tahap Analisis dan Evaluasi

Data dan informasi, baik bersumber dari desk study, Focus Group Discussions (FGD), dan kuesioner atau panduan wawancara dianalisa secara deskriptif untuk mendapatkan hasil evaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan K/L mitra kerja Direktorat KKDT dalam mendukung pembangunan kawasan khusus Tahun 2015, yaitu meliputi: (1) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi c.q Drektorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan Drektorat Pengembangan Daerah Tertentu; (2) Badan Nasional Pengelola Perbatasan; (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (4) BP Batam dan BP Sabang. Dalam menganalisis evaluasi hasil pembangunan bidang pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal, kerangka berpikir analisis yang digunakan adalah kerangka teoritikal ROCCIPI (Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Procces dan Ideology) dengan perpaduan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats). Kerangka berpikir ROCCIPI digunakan untuk sebuah pemecahan masalah, meliputi hal: (1) mengenali suatu permasalahan; (2) mencari penyebab perilaku bermasalah; (3) menyusun solusi; (4) pemantauan dalam pelaksanaan. Sementara SWOT


12

dititikberatkan pada peluang (opportunities) and tantangan (threats), untuk melihat peluang dan tantangan atas solusi dan permasalahan yang ada. 3 Dengan kerangka berpikir analisa tersebut, beberapa hal yang hendak dituju antara lain yaitu: (1) Teridentifikasinya sinkronisasi substansi kebijakan perencanaan bidang kawasan khusus dan daerah tertinggal; (2) Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program bidang pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal; serta (3) rekomendasi bentuk-bentuk affirmative action terhadap pembagunan kawasan khusus dan daerah tertinggal. Secara ringkas, diagram dibawah ini menggambarkan tahapan kerangka fikir dalam melakukan evaluasi kualitas perencanaan mitra kerja Direktorat KKDT dalam mendukung suatu program pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal: Gambar 2.1 Kerangka Pikir Evaluasi

Sumber: Analisa Tim Evaluasi Kebijakan (2014)

3

Metode ROCCIPI acapkali digunakan sebagai metode dalam kerangka penyusunan peraturan-perundangan. Namun, dalam konteks ini ROCCIPI digunakan sebagai alat bantu (guidance) untuk mengidentifikasi permasalahan dalam bidang kawasan khusus dan daerah tertinggal. Metode ROCCIPI dikombinasikan dengan SWOT untuk merumuskan pemecahan masalah.


13

2.5 Jenis dan Sumber Data

2.6 Metode dan Lokasi FGD

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kajian evaluasi ini mencakup data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

Data primer: yaitu data atau informasi yang diperoleh dari bahan Focus Group Discussions (FGD) di Pusat dan Daerah maupun in-depth interview dengan beberapa stakeholders terpilih. Data dan informasi didapatkan berupa informasi yang mendalam, hasil wawancara, maupun jawaban responden terhadap kuesioner (panduan wawancara).



Data sekunder: berasal dari berbagai dokumen atau literatur terkait pelaksanaan pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal (KKDT) dari kajian terkait, serta kesesuaian antara RKP Tahun 2016 dengan RKA KL Mitra dalam mendukung pembangunan kawasan.

Proses pengumpulan data primer dimulai dengan melakukan proses pemilihan lokasi sampel yang akan dikunjungi untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam (in-depth interview). Lokasi sampel yang akan ditetapkan berdasarkan kriteria, sebagai berikut:  Merupakan daerah yang termasuk 122 Daerah tertinggal periode RPJMN 2015-2019.  Merupakan kawasan perbatasan, yaitu daerah yang berbatasan dengan negara lain.  Merupakan daerah rawan bencana, yaitu memiliki indeks risiko bencana tinggi berdasarkan data IRBI tahun 2013.  Merupakan bagian dari kawasan strategis ekonomi (KAPET atau KEK) maupun wilayah hinterlandnya. Berdasarkan kategori tersebut, maka lokasi sampel yang akan dipilih sebagai lokasi penelitian terdiri dari 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) provinsi. Adapun lokasi Focus Group Discussion (FGD), terpilih adalah: 1) Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Jogjakarta, 2) Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan 3) Provinsi Maluku Utara.


14

BAB 3 EVALUASI RKP 2016 MITRA KERJA DIREKTORAT KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL

3.1 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 Kemendesa PDT dan Transmigra si

Setelah adanya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di tahun 2015 ini Direktorat hanya bermitra dengan 2 (dua) Unit Kerja Eselon I (diluar Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal), yaitu : Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, sehingga pada evaluasi kualitas pelaksanaan dan perencanaan tahun ini hanya difokuskan pada unit kerja tersebut. Berikut hasil review dari kesesuaian antara RKP 2016 dengan Renja dan RKA Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2016: Tabel 3.1

Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2016 NO

ASPEK KESESUAIAN MUATAN

RENJA/ RKA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

EVALUASI SINKRONISASI RKP-RENJA 1

Sasaran

Sasaran strategis Renja KL Dirjen PDT dan PDTu 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran RKP 2016

Sasaran strategis KL dalam RKP 2016 masih terdapat ketidaksesuaian

Sebagian sasaran KL belum sesuai dengan RKP 2016

2

Program

1. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Sesuai

2. Program Pengembangan Daerah Tertentu


3

Kegiatan

Sudah sesuai dengan kegiatan dalam RKP 2016

Sudah sesuai dengan kegiatan dalam RKA K/L 2016

Sesuai

4

Indikator

Masih terdapat ketidaksesuaian antara

Sebagian besar sudah mengakomodasi

Sesuai


15

NO


RENJA/ RKA KL 2016

RKP 2016

Indikator dalam Renja

perubahan indikator dalam proses trilateral meeting.

ANALISIS KESESUAIAN

5

Target

Terdapat penambahan dan ada pengurangan target di beberapa indikator output

Masih terdapat ketidaksesuaian (tidak sama dengan Dokumen Trilateral Meeting)

Adanya perubahan target yang dilakukan karena perubahan alokasi internal

6

Anggaran

Anggaran per program dan kegiatan telah sesuai dengan RKP 2016 dan kesepakatan Trilateral meeting

Anggaran per program dan kegiatan telah sesuai dengan Renja KPDT

Sesuai, anggaran per program dan kegiatan telah sesuai antara Renja K/L dan RKP 2016

EVALUASI SINKRONISASI RKP-RKA KL 1

Sasaran

Sasaran strategis Renja KL Dirjen PDT dan PDTu 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran RKP 2016

Sasaran strategis KL dalam RKP 2016 masih terdapat ketidaksesuaian

Sebagian sasaran KL belum sesuai dengan RKP 2016

2

Program



Sesuai



3

Kegiatan

Sudah sesuai dengan kegiatan dalam RKP 2016.

Sudah diakomodasi dalam RKA K/L 2016.

Sesuai

4

Indikator

Pada indikator kegiatan sebagian besar telah sesuai, namun terdapat perubahan komponen indikator (IKK) yang disesuaikan dengan tusi masing-masing unit.

Sebagian besar sudah mengakomodasi perubahan indikator dalam proses trilateral meeting.

Ketidaksesuaian terjadi karena adanya perubahan internal kemendesa

5

Target

Terdapat penambahan dan pengurangan target tidak sesuai dengan RKP 2016.

Masih terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen RKAKL.

Ketidaksesuaian terjadi karena adanya perubahan internal kemendesa, tertama karena adanya pemotongan anggaran tiap UKE II


16

Dari review tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas perencanaan kedepan yang harus dilakukan oleh K/L mitra Direktorat KKDT dan harus dipantau perkembangan dari pelaksanaan kegiatan mitra tersebt oleh Direktorat KKDT, diantaranya sebagai berikut: 1. Aspek Koordinasi. Setiap UKE-II di Ditjen PDTu dan PDT harus dapat meningkatkan kualitas koordinasi sehingga anggaran yang direncanakan dapat memberikan hasil yang nyata dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi di daerah tertinggal. Koordinasi dimulai dengan identifikasi kebutuhan pembangunan dan masalah yang dihadapi secara spesifik oleh setiap bidang dengan pemerintah daerah dan selanjutnya di tindaklanjuti dengan koordinasi terbatas dengan K/L terkait di pusat. Output dari koordinasi menghasilkan kesepakatan bersama K/L terkait mengenai upaya pemenuhan kebutuhan dan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi secara spesifik pada setiap bidang di daerah tertinggal. Kesepakatan tersebut juga menjadi dasar dalam penentuan bentuk dan lokasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh setiap UKE-II. 2. Output Kegiatan. Mengingat skala pelayanan Ditjen PDTu dan PDT merupakan wilayah kabupaten, maka output kegiatan yang dipilih merupakan kegiatan yang memiliki jangkauan pelayanan yang luas, menghubungkan beberapa desa dan kecamatan, sesuai aspek ketertinggalan dominan di daerah, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah tertinggal dalam RKP 2016. Oleh karena itu, diharapkan dapat mempertimbangkan kembali penentuan output kegiatan yang memiliki jangkauan pelayanan terbatas dan kurang berdampak signifikan terdapat pencapaian sasaran pembangunan daerah tertinggal dalam RKP 2016, antara lain perpustakaan berskala desa; Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (Gerobak dan Tenda), dll. Dalam rangka persiapan penyusunan RKP 2017, setiap UKE II diharapkan dapat memilih bentuk intervensi utama yang relevan dilakukan pada beberapa kabupaten. Dengan demikian maka variasi output kegiatan akan berkurang (seperti kegiatan pengembangan sumber daya manusia di daerah tertinggal yang memiliki 22 output), dan tidak ada output yang hanya memiliki sedikit atau bahkan 1 (satu) lokasi saja. Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus Tahun 2015

17

3. Lokasi kegiatan pada RKA KL Ditjend PDTu. Terdapat intervensi kegiatan yang berlokasi di kabupaten non tertinggal. Sebagai contoh, intervensi kegiatan Penanganan Daerah Rawan Bencana, lebih banyak diberikan pada daerah non tertinggal (16 kabupaten/kota), dibandingkan daerah tertinggal (13 kabupaten). Lokasi penanganan PDTu fokus di daerah tertinggal yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan prioritas penanganan yang ditetapkan oleh K/L yang yang menjadi leading sector. 4. Lokasi kegiatan pada RKA KL Ditjend PDT. Ditjend PDT harus menjadi pilot project konsep pengembangan daerah tertinggal yang berbasis kewilayahan, dimana intervensi dari seluruh UKE II di Ditjend PDT fokus untuk menangani daerah tertinggal secara terintegrasi. Hal tersebut menjadi inisiasi pengembangan daerah tertinggal yang berbasis kewilayahan pada tahun yang akan datang. Penentuan lokasi intervensi diharapkan diprioritaskan berdasarkan kondisi ketertinggalan secara nasional. Pada RKA KL masih ditemukan lokasi intervensi yang tidak prioritas, yaitu pembangunan PLTMH dan PLTS di Kabupaten Parigi Moutong, Lombok Barat dan Sumbawa yang memiliki nilai rasio elektrifikasi tinggi sebesar 83.62%; 93.60%; dan 96.78%, sedangkan rata-rata nilai rasio elektrifikasi adalah sebesar 69.99%. 5. Desentralisasi fiskal. Sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-PPDT) Provinsi dan Kabupaten sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan evaluasi pelaksanaan PPDT di daerah. Untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, maka mekanisme penyaluran bantuan dalam Penyusunan RAD Provinsi dan Kabupaten diharapkan melalui dana dekonsentrasi. 6. Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal. Terdapat beberapa output yang perlu dipertimbangkan kembali, antara lain: a. Reformulasi Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal. Berdasarkan PP 78/2014 tentang PPDT pasal 6, disebutkan bahwa “Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator dan sub indikator ketertinggalan daerah”. b. Penyusunan rancangan Perpres tentang RAN PPDT. Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus Tahun 2015

18

Berdasarkan PP 78/2014 pasal 11 (2) menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai RAN-PPDT diatur dengan Peraturan Presiden”. Hal ini menunjukkan bahwa yang ditetapkan dalam Perpres bukan RAN tahunan, tetapi Pepres mengenai mekanisme dan substansi dalam penyusunan RAN. c. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) PPDT. RUU PPDT merupakan RUU inisiatif DPR yang pernah diusulkan kepada pemerintah pada tahun 2012. Namun mengingat sudah terdapat berbagai peraturan perundangan yang telah memihak terhadap pembangunan daerah tertinggal, maka disepakati bahwa diperlukan pemihakan dalam PPDT tetapi cukup diatur melalui peraturan di internal Pemerintah (PP 78/2014 tentang PPDT), serta didukung komitmen seluruh pihak dalam penyusunan perencanaan dan koordinasi di pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar di daerah tertinggal. d. Terdapat kesamaan output antara “Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan Perencanaan PPDT 122 kabupaten” senilai Rp 13.26 M dengan “Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan RAD Kab. Daerah Tertinggal” senilai Rp 23.08 M. 7. Pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan. Berdasarkan PP 78/ 2014, Pasal 30, “Daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal diberikan pembinaan oleh Menteri paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan”. Oleh karena itu Kemendes PDTT dapat melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal tertentaskan berdasarkan Kepmen PDT Nomor 141/2014 tentang 70 Daerah Terentaskan maksimal s/d tahun 2017. Namun demikian, diperlukan perbedaan treatment dalam melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan yaitu tidak berorientasi fisik, melainkan berorientasi peningkatan kapasitas 8. Ruang Lingkup Sekjen. Terdapat beberapa output yang perlu dipertimbangkan, antara lain: a. Biro Hukum diharapkan melakukan reviu terhadap peraturan perundang-undangan yang disharmoni dengan pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi b. Alokasi publikasi pada Biro Humas senilai Rp 52 M diharapkan tidak sekedar menginformasikan eksistensi Kemendesa, tetapi Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus Tahun 2015

19

diarahkan untuk lebih komunikatif dan produktif dalam menginformasikan potensi unggulan wilayah sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi c. Mengingat adanya kesamaan output antara Biro Umum dengan setiap Sesditjen, maka pengadaan alat pendukung perkantoran yang dilakukan oleh masing-masing Sesditjen berdasarkan atas asistensi Biro Umum d. Biro Keuangan dan BMN diharapkan melakukan penghapusan BMN dengan baik, agar tidak menghambat pengadaan barang yang menunjang pekerjaan pegawai secara langsung Biro Perencanaan diharapkan dapat melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan rapat koordinasi dengan UKE II lainnya agar berjalan efektif dan tidak mengulang rapat koordinasi yang telah dilakukan. Selain itu, Biro Perencanaan diharapkan dapat menyusun pusat database dan mengkonsolidasikan database yang disusun oleh setiap UKE II.

3.2 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 BNPP

Dalam penilaian kesesuaian yang dilakukan dengan menyandingkan antara substansi – substansi yang terdapat dalam RKP dan Renja yang dapat mencerminkan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan yang akan dilakukan oleh mitra kerja Direktorat KKDT. Hasil dari sandingan kesesuaian Renja dan RKA BNPP dengan RKP 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2

Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA BNPP Tahun 2016 No


RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

Sasaran pembangunan daerah tertingggal pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Sesuai, seluruh sasaran pembangunan dalam Renja BNPP disesuaikan dengan


Sasaran

Sasaran strategis Renja KL mitra kerja Dit. KKDT dengan sasaran RKP 2016 Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan


20

No


RENJA/RKA KL 2016 (BNPP) sudah sejalan.

2

Program

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

RKP 2016 1. Berkembangny a Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan di sekitarnya. 2. Terwujudnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai simpul utama tranportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan negara tetangga. 3. Terwujudnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pintu gerbang internasional. 4. Terwujudnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pos pemeriksaan lintas batas negara tetangga. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

ANALISIS KESESUAIAN yang tertera dalam RKP 2016 buku I, sehingga kesesuai Renja K/L dengan RKP 2016 sebesar 100%

Sesuai. Renja KL 2016 telah mengacu RKP 2016


21

No


RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

3

Kegiatan

Kegiatan telah sesuai sebagaimana pertemuan pada Trilateral Meeting 2015 antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

Kegiatan telah sesuai sebagaimana pertemuan pada Trilateral Meeting 2015 antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

Sesuai. Kegiatan yang tercantum pada Renja 2016 telah mengacu pada RKP 2016

4

Indikator

Indikator dalam Renja K/L telah disesuaikan dengan RKP 2016

Sesuai. Indikator pada Renja telah mengakomodir indikator RKP 2016

Sesuai. Indikator pada Renja telah mengacu/mengako modir indikator RKP 2016

5

Target

Target yang tercantum pada RKP 2016 sebagian besar telah diakomodir pada Renja

Masih terdapat ketidaksesuaian (tidak sama dengan Dokumen Trilateral)

Sesuai, akan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan yang targetnya mengalami pergeseran

6

Anggaran

Terdapat pergeseran alokasi anggaran antar program dan kegiatan BNPP

Anggaran telah sesuai pagu indikatif dari Kementerian Keuangan,

Sesuai. Sebagian besar telah sama. Namun, terdapat pergeseran antar program/kegiatan


Sasaran

Sasaran strategis RKA-KL mitra kerja Dit. KKDT (BNPP) dengan sasaran RKP dan Renja K/L 2016 Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan sudah sejalan.

Sasaran strategis RKP mitra kerja Dit. KKDT dengan sasaran RKA K/L 2016 Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan sudah sejalan.

Sesuai. Sasaran strategis dalam RKA KL mitra kerja (BNPP) telah sejalan dengan RKP 2016, maupun Renja KL.

2

Program



Sesuai. RKA-KL 2016 telah mengacu RKP 2016

3

Kegiatan

Sudah sesuai dengan kegiatan dalam RKP 2016.

Sudah diakomodasi dalam RKA K/L 2016.

Sesuai. Kegiatan yang tercantum pada RKA-KL 2016 telah mengacu pada RKP 2016


22

No 4

5

ASPEK KESESUAIAN MUATAN Indikator

Target

ANALISIS KESESUAIAN

RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

Terdapat perubahan indikator (IKK) disesuaikan dengan tusi masing-masing unit.


Tidak Sesuai. Ketidaksesuaian disebabkan oleh:

Terdapat penambahan dan pengurangan target tidak sesuai dengan RKP 2016.


Tidak Sesuai. Ketidaksesuaian disebabkan oleh:

1. Perbedaan input dalam Renja dan RKAKL (sekitar 40%) 2. Kesesuaian indikator ratarata 60%. 3. Perbedaan disebabkan perubahan kebijakan di Sekretariat BNPP, yaitu kegiatan Tugas Pembantuan di Keasdepan dalam rangka filling the gap pembangunan kawasan perbatasan yang tidak dilaksanakan K/L. Porsi anggaran transfer ke daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dengan kegiatan rutin di BNPP sekitar 40%:60%.

Perbedaan disebabkan perubahan kebijakan di Sekretariat BNPP,


23

No


RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN yaitu kegiatan Tugas Pembantuan di Keasdepan dalam rangka filling the gap pembangunan kawasan perbatasan yang tidak dilaksanakan K/L.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dari hasil penelaahan RKA KL BNPP adalah sebagai berikut : 1. Pada Kegiatan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (4039), jumlah Pagu RKA BNPP disebutkan Rp. 13,5 Milyar, tetapi Jumlah Pagu pada RKP disebutkan sebesar Rp. 14,5 Milyar; 2. Pada Komponen Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, jumlah Volume Kegiatan pada RKA BNPP disebutkan 3 dokumen (4039.024), tetapi Jumlah Volume Kegiatan pada RKP 2016 disebutkan 2 dokumen; 3. Pada Kegiatan Pengelolaan Lintas Batas Negara (4041), jumlah Pagu RKA BNPP disebutkan Rp. 16,3 Milyar, tetapi Jumlah Pagu pada RKP disebutkan Rp. 17,5 Milyar; 4. Pada Komponen Kegiatan Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Lintas Batas Negara (4041.31), jumlah Volume Kegiatan pada RKA BNPP disebutkan 8 dokumen, tetapi Jumlah Volume Kegiatan pada RKP 2016 disebutkan 10 dokumen; 5. Pada Komponen Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Lintas Batas Negara (4041.032), jumlah Volume Kegiatan pada RKA BNPP disebutkan 3 dokumen, tetapi Jumlah Volume Kegiatan pada RKP 2016 disebutkan 2 dokumen; 6. Pada Komponen Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas Negara (4041.033), jumlah Volume Kegiatan pada RKA BNPP disebutkan 8 dokumen, tetapi Jumlah Volume Kegiatan pada RKP 2016 disebutkan 31 dokumen; Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus Tahun 2015

24

7. Pada Kegiatan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (4042), jumlah Pagu RKA BNPP disebutkan Rp. 12,8 Milyar, tetapi Jumlah Pagu pada RKP disebutkan Rp. 13,8 Milyar; 8. Pada Kegiatan Penetapan Ruang Kawasan Perbatasan (4043), jumlah Pagu RKA BNPP disebutkan Rp. 17,7 Milyar, tetapi Jumlah Pagu pada RKP disebutkan Rp.14,7 Milyar; 9. Pada Komponen Kegiatan Penetapan kebijakan Program Penataan Ruang Kawasan Perbatasan [Output Baru – Perubahan Kebijakan] (4043.021), jumlah Volume Kegiatan pada RKA BNPP disebutkan 12 dokumen, tetapi Jumlah Volume Kegiatan pada RKP 2016 disebutkan 25 dokumen; 10. Pada Komponen Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara (4043.023), jumlah Volume Kegiatan pada RKA BNPP disebutkan 4 laporan, tetapi Jumlah Volume Kegiatan pada RKP 2016 disebutkan 8 laporan; 11. Pada Kegiatan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (4044), jumlah Pagu RKA BNPP disebutkan Rp. 12,8 Milyar, tetapi Jumlah Pagu pada RKP disebutkan Rp. 13,8 Milyar; 12. Pada Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan (4045), jumlah Pagu RKA BNPP disebutkan Rp. 15,8 Milyar, tetapi Jumlah Pagu pada RKP disebutkan Rp. 83,1 Milyar; 13. Pada Komponen Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan (4045.20), jumlah Volume Kegiatan pada RKA BNPP disebutkan 3 laporan, tetapi Jumlah Volume Kegiatan pada RKP 2016 disebutkan 23 laporan; 14. Pada Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan (4046), jumlah Pagu RKA BNPP disebutkan Rp. 13,5 Milyar, tetapi Jumlah Pagu pada RKP disebutkan Rp. 14,3 Milyar; 15. Pada Pengelolaan Infrastruktur Pemerintah Kawasan Perbatasan (4047), jumlah Pagu RKA BNPP disebutkan Rp. 13,5 Milyar, tetapi Jumlah Pagu pada RKP disebutkan Rp. 12,5 Milyar;


25

3.3 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 BNPB

Program penanggulangan dan mitigasi bencana adalah program lintas sector, untuk itu perlunya peningkatan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dan untuk menjaga konsistensi dari dokumen perencanaan ini, maka perlu adanya komitmen bersama untuk dapat menjalankan perencanaan ini dengan baik. Dalam penilaian kesesuaian yang dilakukan dengan menyandingkan antara substansi – substansi yang terdapat dalam RKP dan Renja yang dapat mencerminkan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan yang akan dilakukan oleh mitra kerja Direktorat KKDT. Hasil dari sandingan kesesuaian Renja dan RKA BNPB dengan RKP 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3

Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA BNPB Tahun 2016 NO


RENJA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN


Sasaran

Sasaran strategis Renja KL mitra kerja Dit. KKDT dengan sasaran RKP 2016 Bidang Penanggulangan Bencana secara umum sudah sesuai.

Sasaran Renja KL telah terakomodir dalam sasaran RKP.

Sasaran yang terdapat dalam Renja KL merupakan penjabaran dari sasaran dalam RKP.

2

Program

Sudah sesuai dengan program dalam RKP 2016

Sudah sesuai dengan kegiatan dalam Renja 2016

Sesuai

3

Kegiatan

Sudah sesuai dengan kegiatan dalam RKP 2016

Sudah sesuai dengan kegiatan dalam Renja 2016

Sesuai

4

Indikator

Sudah sesuai dengan Indikator dalam RKP 2016

Sudah mengakomodasi indikator dalam proses trilateral meeting.

Sesuai


26

NO


5

Target

Target sesuai dengan RKP 2016

Sesuai dengan Renja KL

Sesuai

6

Anggaran

Besaran anggaran sudah sesuai dengan RKP

Besaran anggaran sudah sesuai Renja KL

Sesuai

RENJA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN


Sasaran

Sasaran strategis dalam RKA KL mitra kerja Dit. KKDTsudah sejalan dengan Renja 2016 Bidang Penanggulangan Bencana sudah sejalan.

2

Program

Sudah sesuai dengan Renja KL 2016.

Renja KL 2016 sudah diakomodasi dalam RKAKL 2016.

Sesuai

3

Kegiatan

Sudah sesuai dengan kegiatan dalam Renja KL 2016.

Sudah diakomodasi dalam RKAKL 2016.

Sesuai

4

Indikator

Indikator (IKK) RKA-KL tidak sesuai dengan Renja KL.


Ketidaksesuaian disebabkan oleh:

Target dalam RKA-KL tidak sesuai dengan


Ketidaksesuaian diakibatkan Adanya perubahan oleh KL akibat penyesuaian kembali berdasarkan perhitungan

5

Target

Sesuai

1. Ketidaksesuaian indikator RKAKL 2016 akibat sistem aplikasi RKAKL masih menggunakan indikator pada tahun 2015. Perlu tindak lanjut baik dari Bappenas (Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan dengan Direktorat Sistem Pembangunan- DJA, Kemkeu) untuk penyesuaian indikator. 2. Kesesuaian indikator rata-rata 85%.


27

NO


RENJA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

Renja 2016.

alokasi anggaran.

Terdapat ketidaksesuaian satuan target dalam RKA-KL dengan Renja KL.

3.4 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 BP Sabang

Sama halnya dengan mitra kerja Direktorat KKDT yang lain, dalam penilaian kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan Renja dan RKA BP Sabang juga dilakukan dengan menyandingkan antara substansi – substansi yang terdapat dalam RKP dan Renja yang dapat mencerminkan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan yang akan dilakukan oleh mitra kerja Direktorat KKDT. Hasil dari sandingan kesesuaian Renja dan RKA BP Sabang dengan RKP 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.4

Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA BP Sabang Tahun 2016 NO


RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN


Sasaran

1. Terwujudnya Pelabuhan Sabang yang Mampu Mendukung Perdagangan Bebas Secara Teknis Mampu Melayani Kapal dengan Kapasitas 10.000-14.000 Teus yang Berlayar Melalui Samudra Hindia Dengan Unggulan Penyediaan Kebutuhan Air, Listrik, Logistik, dan Fasilitas Perbaikan Kapal. 2. Meningkatnya

1. Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas. 2. Terwujudnya KPBPB sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, pariwisata dan perdagangan. 3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di KPBPB

Sasaran dalam Renja BP Sabang 2016 telah mengakomodir 3 dari keseluruhan 6 sasaran sasaran yang terdapat dalam dokumen RKP 2016. Kesesuaian antara Renja BP Sabang 2016 dengan RKP 2016 sebesar 50%.


28

NO


RENJA/RKA KL 2016 Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelabuhan Sabang. 3. Meningkatnya Prasarana Transportasi Laut dan Infrastruktur Pendukungnya dalam Melayani Pelayaran Baik Dengan Kontainer Internasional Maupun Nasional. 4. Meningkatnya Prasarana Transportasi Laut Dengan Segala Infrastrukturnya agar dapat Melayani Pelayaran Kontainer Baik Internasional Maupun Nasional. 5. Meningkatnya Prasarana Transportasi Laut Dengan Segala Infrastrukturnya agar dapat Melayani Pelayaran Domestik di Deudap. 6. Meningkatnya Prasarana Transportasi Laut Dengan Segala Infrastrukturnya agar dapat Melayani Pelayaran Internasional di Gapang. 7. Terjadinya Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Perdagangan Bebas di Balohan, Industri Perikanan di Lampuyang, dan Kawasan Oil Refenery dan Bunker di Lhok Pria Laot. 8. Terbangunnya Pelabuhan Sabang, Gapang dan Balohan Sebagai Port Of Entry Pariwisata Khususnya Wisata Bahari, Budaya, Keluarga, Mounteenering dan Ekowisata. 9. Menjadikan Sabang

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. 4. Terwujudnya hubungan kelembagaan perusahaan dan tenaga kerja yang harmonis. 5. Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepelabuhanan di kawasan KPBPB. 6. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BP yang mampu mengelola kawasan yang lebih berdaya saing.


29

NO


RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

Sebagai DTW Khususnya Wisata Bahari. 10. Tersedianya Sistem Penataan Ruang Laut, Pesisir dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan dan Usaha Perikanan Rakyat di Kawasan Sabang. 11. Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan BPKS yang Bersih, Efesien, Efektif, Transparan, Profesional dan Akuntabel. 12. Terbangunnya Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara, Juga Infrastruktur Lainnya Seperti Listrik, Gas, Air Bersih, Telekomunikasi, Drainase Pembuangan Air Limbah Serta Prasarana Penginapan Seperti Hotel dan Resort Untuk Menunjang Kegiatan Pariwisata Serta Perekonomian Kawasan Sabang. 2

Program

Program Perencanaan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang


Sudah sesuai antara rencana program yang tercantum dalam dokumen RKP 2016 dengan Renja BP Sabang 2016.

3

Kegiatan

Terdapat 6 kegiatan dalam program perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan kawasan.

Terdapat 6 kegiatan dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan.

Kedua dokumen perencanaan telah mengacu pada kesepakatan para pihak dalam pertemuan tiga pihak.

4

Indikator

Telah mengakomodir

Sudah mengakomodir

Terdapat 3


30

NO


RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

perubahan indikator kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

hasil pertemuan tiga pihak dengan mitra BP Sabang.

indikator yang tidak sesuai dari 16 indikator antara Renja BP Sabang 2016 dengan RKP 2016. Hal ini dikrenakan Renja BP Sabang melakukan penyesuaian nomenklatur indikator kinerja.

5

Target

Disesuaikan dengan keluaran dari indikator sebagainama disepakati dalam pertemuan tiga pihak.

Disesuaikan dengan keluaran indikator sebagaimana disepakati dalam pertemuan tiga pihak.

Terdapat 6 target yang tidak sesuai dari 16 indikator antara Renja BP Sabang 2016 dengan RKP 2016. Hal ini dikrenakan Renja BP Sabang tidak mengikuti kesepakatan pertemuan tiga pihak.

6

Anggaran

Sesuai

Sesuai

Sesuai.


Sasaran

1. Terwujudnya Pelabuhan Sabang yang Mampu Mendukung Perdagangan Bebas Secara Teknis Mampu Melayani Kapal dengan Kapasitas 10.000-14.000 Teus yang Berlayar Melalui Samudra Hindia Dengan Unggulan Penyediaan Kebutuhan Air, Listrik, Logistik, dan Fasilitas Perbaikan Kapal. 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelabuhan Sabang. 3. Meningkatnya Prasarana Transportasi Laut dan Infrastruktur Pendukungnya dalam

1. Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas. 2. Terwujudnya KPBPB sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, pariwisata dan perdagangan. 3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di KPBPB baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. 4. Terwujudnya

Sasaran dalam Renja BP Sabang 2016 telah mengakomodir 3 dari keseluruhan 6 sasaran sasaran yang terdapat dalam dokumen RKP 2016. Kesesuaian antara Renja BP Sabang 2016 dengan RKP 2016 sebesar 50%.


31

NO


RENJA/RKA KL 2016 Melayani Pelayaran Baik Dengan Kontainer Internasional Maupun Nasional. 4. Meningkatnya Prasarana Transportasi Laut Dengan Segala Infrastrukturnya agar dapat Melayani Pelayaran Kontainer Baik Internasional Maupun Nasional. 5. Meningkatnya Prasarana Transportasi Laut Dengan Segala Infrastrukturnya agar dapat Melayani Pelayaran Domestik di Deudap. 6. Meningkatnya Prasarana Transportasi Laut Dengan Segala Infrastrukturnya agar dapat Melayani Pelayaran Internasional di Gapang. 7. Terjadinya Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Perdagangan Bebas di Balohan, Industri Perikanan di Lampuyang, dan Kawasan Oil Refenery dan Bunker di Lhok Pria Laot. 8. Terbangunnya Pelabuhan Sabang, Gapang dan Balohan Sebagai Port Of Entry Pariwisata Khususnya Wisata Bahari, Budaya, Keluarga, Mounteenering dan Ekowisata. 9. Menjadikan Sabang Sebagai DTW Khususnya Wisata Bahari. 10. Tersedianya Sistem Penataan Ruang Laut, Pesisir dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

hubungan kelembagaan perusahaan dan tenaga kerja yang harmonis. 5. Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepelabuhanan di kawasan KPBPB. 6. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BP yang mampu mengelola kawasan yang lebih berdaya saing.


32

NO


RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

dan Usaha Perikanan Rakyat di Kawasan Sabang. 11. Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan BPKS yang Bersih, Efesien, Efektif, Transparan, Profesional dan Akuntabel. 12. Terbangunnya Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara, Juga Infrastruktur Lainnya Seperti Listrik, Gas, Air Bersih, Telekomunikasi, Drainase Pembuangan Air Limbah Serta Prasarana Penginapan Seperti Hotel dan Resort Untuk Menunjang Kegiatan Pariwisata Serta Perekonomian Kawasan Sabang. 2

Program



Sudah sesuai antara rencana program yang tercantum dalam dokumen RKP 2016 dengan RKA Sabang 2016.

3

Kegiatan

Terdapat 6 kegiatan dalam program perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan kawasan.



4

Indikator

Telah mengakomodir perubahan indikator kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Terdapat 3 indikator yang tidak sesuai dari 16 indikator antara Renja BP Sabang 2016 dengan RKP 2016.

Sudah mengakomodir hasil pertemuan tiga pihak dengan mitra BP Sabang.

Ketidaksesuaian dikrenakan RKA BP Sabang melakukan penyesuaian nomenklatur indikator kinerja.


33

NO


5

Target

3.5 Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan RKA K/L 2016 BP Batam

RENJA/RKA KL 2016

RKP 2016

Disesuaikan dengan keluaran dari indikator sebagainama disepakati dalam pertemuan tiga pihak. Hanya 5 target dari 16 target yang sesuai.


ANALISIS KESESUAIAN Terdapat ketidaksesuaian antara RKA BP Sabang 2016 dengan RKP 2016. Hal ini dikrenakan RKA BP Sabang tidak mengikuti kesepakatan pertemuan tiga pihak.

BP Batam merupakan otorita pengusahaan yang sudah settle dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengingat peran vital yang diemban oleh BP Batam yaitu berhadapan langsung dengan Negara tetanga menjadikan konsistensi dan eksistensi BP Batam harus baik. Dari sandingan kesesuaian Renja dan RKA BP Batam dengan RKP 2016 masih ada beberapa yang perlu perbaikan dan konsisten, diantarnya sebagai berikut: Tabel 3.5

Evaluasi Kesesuaian RKP 2016 dengan Renja dan RKA BP Batam Tahun 2016 NO

ASPEK KESESUAIA N MUATAN

RENJA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN


Sasaran

1. Terwujudnya kapasitas pelabuhan bongkar muat kontainer yang berstandar internasional. 2. Terwujudnya Bandar Udara yang mampu melayani lalu

1. Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas. 2. Terwujudnya KPBPB sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, pariwisata dan perdagangan. 3. Terwujudnya iklim

Sasaran dalam Renja BP Batam 2016 telah mengakomodir 5 dari keseluruhan 6 sasaran sasaran yang terdapat dalam dokumen RKP 2016. Kesesuaian antara Renja BP Batam 2016


34

NO


RENJA KL 2016 lintas barang dan jasa yang berstandar internasional. 3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif. 4. Terwujudnya target peningkatan nilai investasi yang terukur. 5. Terwujudnya sistem pelayanan yang jelas dan terukur. 6. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya yang handal dalam mendukung pengelolaan kawasan.

RKP 2016 investasi yang kondusif di KPBPB baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. 4. Terwujudnya hubungan kelembagaan perusahaan dan tenaga kerja yang harmonis. 5. Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepelabuhanan di kawasan KPBPB. 6. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BP yang mampu mengelola kawasan yang lebih berdaya saing.

ANALISIS KESESUAIAN dengan RKP 2016 sebesar 83%.

2

Program

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam.

Sudah sesuai antara rencana program yang tercantum dalam dokumen RKP 2016 dengan Renja BP Batam 2016

3

Kegiatan




4

Indikator

Telah mengakomodir perubahan indikator kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Sudah mengakomodir hasil pertemuan tiga pihak dengan mitra BP Batam.

Kedua dokumen perencanaan telah mengacu pada kesepakatan para pihak dalam pertemuan tiga pihak, namun terdapat perbedaan 4 indikator dari 45 indikatoryang tidak tercantum dalam Renja BP Batam.


35

NO


5

Target

Disesuaikan dengan keluaran dari indikator sebagaimana disepakati dalam pertemuan tiga pihak.

6

Anggaran

Sesuai

RENJA KL 2016

RKP 2016 Disesuaikan dengan keluaran indikator sebagaimana disepakati dalam pertemuan tiga pihak.

Sesuai

ANALISIS KESESUAIAN Kedua dokumen perencanaan telah mengacu pada kesepakatan para pihak dalam pertemuan tiga pihak, namun terdapat perbedaan 9 target dari 45 target yang tidak tercantum dalam Renja BP Batam. Sesuai


Sasaran

2

Program

1. Terwujudnya kapasitas pelabuhan bongkar muat kontainer yang berstandar internasional. 2. Terwujudnya Bandar Udara yang mampu melayani lalu lintas barang dan jasa yang berstandar internasional. 3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif. 4. Terwujudnya target peningkatan nilai investasi yang terukur. 5. Terwujudnya sistem pelayanan yang jelas dan terukur. 6. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya yang handal dalam mendukung pengelolaan kawasan. Program Pengelolaan dan

1. Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas. 2. Terwujudnya KPBPB sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, pariwisata dan perdagangan. 3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di KPBPB baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. 4. Terwujudnya hubungan kelembagaan perusahaan dan tenaga kerja yang harmonis. 5. Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepelabuhanan di kawasan KPBPB. 6. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BP yang mampu mengelola kawasan yang lebih berdaya saing. Program Pengelolaan dan

Sasaran dalam RKA BP Batam 2016 telah mengakomodir 5 dari keseluruhan 6 sasaran sasaran yang terdapat dalam dokumen RKP 2016. Kesesuaian antara RKA BP Batam 2016 dengan RKP 2016 sebesar 83%.

Sudah sesuai antara


36

NO


RENJA KL 2016

RKP 2016

ANALISIS KESESUAIAN

Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam.

Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam.

rencana program yang tercantum dalam dokumen RKP 2016 dengan RKA BP Batam 2016.

3

Kegiatan




4

Indikator

Terdapat perbedaan 6 indikator dari 50 indikator dalam RKA BP Batam 2016 dengan RKP 2016.

Sudah mengakomodir hasil pertemuan tiga pihak dengan mitra BP Batam.

Terdapat perubahan indikator dalam RKA BP Batam sehingga tidak mengacu pada dokumen pertemuan tiga pihak.

5

Target

Terdapat perbedaan 12 target dari 50 target dalam RKA BP Batam 2016 dengan RKP 2016.


Terdapat penyesuaian target dalam RKA BP Batam sehingga tidak mengacu pada dokumen pertemuan tiga pihak.


37

BAB 4 PENUTUP : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4.1 Kesimpulan

Evaluasi ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan metode evaluasi setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan (ex-post evaluation), khususnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal. Hasil analisis evaluasi tersebut dapat dikemukakan bahwa sebagian besar rencana program/kegiatan dengan Renja K/L secara umum dapat dikemukakan telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam RKP. Namun dalam analisa pada tingkat RKA-KL mitra kerja terkait, sebagian besar RKAKL yang disusun sebagai pelaksanaan dalam program/kegiatan tidak mengacu kepada program maupun kegiatan prioritas nasional sebagaimana tercantum RKP pada tahun 2016. hal ini mengakibatkan sasaran program/kegiatan yang telah disusun sebagaimana tercantum dalam RKP banyak yang tidak mencapai sasaran/target, sebagaimana tercantum dalam RKP. Adapun kesimpulan hasil analisis evaluasi adalah (a) belum digunakannya RKP dan Renja K/L sebagai pedoman/dasar dalam perencanaan penyusunan RKA-KL khususnya mitra kerja, sehingga banyak ditemukan kegiatan K/L yang tidak sesuai dengan RKP; (b) lemahnya koordinasi program/kegiatan antar K/L dalam melaksanakan program/kegiatan pengembangan wilayah; (c) belum adanya system pelaporan secara berkala atas kemajuan pelaksanaan program/kegiatan K/L mitra kerja (BNPB, BNPP, Kemendesa, PDT & Transmigrasi, BP-Batam, dan BP-Sabang) kepada Bappenas; (d) masih lemahnya koordinasi antar K/L dalam implementasi pelaksanaan program/kegatan untuk


38

percepatan pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal; (e) belum jelasnya persentase capaian kinerja yang dihasilkan oleh K/L dalam mengatasi permasalahan pembangunan khususnya pada kawasan khusus dan daerah tertinggal, akibat tidak adanya peta kemajuan (progress map) wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program/kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing K/L mitra kerja; Kesesuaian Renja dan RKA KL Kementerian terhadap RKP merupakan dasar Rencana Kerja Pemerintah dalam menentukan Arah Pembangunan Nasional. Dari kelima mitra kerja Direktorat KKDT, telah lebih dari 50 persen sesuai, namun demikian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bukan hanya ditangkan dalam sebuah dokumen administratif semata. Diperlukan komitmen bersama dalam menjaga kualitas perencanaan tetap baik. Selain itu, manfaat program dan kegiatan juga perlu ditingkatkan, hal ini sejalan dengan prisip perbaikan secara berkelanjutan, dan agar perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan secara efekti dan efisien.

4.2 Rekomendasi

Dari hasil evaluasi ini ada beberapa yang harus ditindaklanjuti oleh Bappenas dalam upaya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KL, diantaranya: 1. Dalam sinkronisasi antara RKP dengan Renja K/L dan RKA-KL diperlukan adanya komitmen dari masingmasing K/L terkait mulai penyusunan perencanaan program/kegiatan dan pelaksanaannya, sehingga RKP digunakan betul sebagai acuan dalam penyusunan Renja K/L dan penerapannya dalam RKA-KL serta pelaksanaan program/kegiatan dilapangan. Disamping itu, hendaknya Bappenas selaku penanggungjawab RKP harus selalu mengawal dan memonitor perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran oleh K/L terkait untuk dapat mengetahui


39

penerapan implementasinya. 2. Bappenas hendaknya diberikan peran untuk melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKP yang diterjemahkan dalan Renja dan RKA-KL oleh K/L, dan kemungkinan untuk diberikan teguran atau kemungkinan sanksi kepada K/L bila K/L tidak melaksanakan program /kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKP. 3. Untuk peningkatan kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tupoksi Direktorat (kajian, monitoring, evaluasi, dan koordinasi) serta kegiatan khusus lainnya agar tujuan dan sasaran menjadi target dapat tercapai, diperlukan adanya kedisiplinan dalam penggunaan alokasi anggaran yang sesuai dengan plafon mata anggaran kegiatan (MAK) yang direncanakan.


40

DAFTAR PUSTAKA Blair, N. Et al. 2007. Delivering Cross-border Spatial Planning. Proposal for The Island of Ireland. TPR 78 (4). Evams, P. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton University Press. Princeton. Dunn, William N, 1994. ”Public Policy Analysis : An Introduction”. Prentice Hall, New Jersey. Goodal, K. & J. Robert. 2003. Repairing Managerial Knowledge Ability Over Distance. Organization Studies vol 24 (1153-1175). Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2011. “ Buku Panduan Konsinyering Evaluasi Kinerja pembangunan daerah di 33 Provinsi th 2011”.Bappenas. Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 2009. “Peraturan Menteri Nomor 04/M.PPN/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Bappenas, Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2016, Tahun 2015. Sugiyono, 2004. ”Metode Penelitian Bisnis”. Alfabeta, CV. Bandung


LEMBAGA MITRA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS TAHUN 2015

Recommend Documents