TRANSMIGRASI
1
pemindahan penduduk
perpindahan penduduk konsekuensi
untuk mendukung
pembangunan daerah
pengembangan wilayah Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2
adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi (UU no 29/2009) adalah perpindahan penduduk dari daerah padat kedaerah lain baik dilakukan oleh Pemerintah maupun secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk ( UU no 15/1997) umum, swakarya, swadaya dan spontan
Tipologi migrasi
Terwujudnya Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat kegiatan pengembangan ekonomi wilayah
Pindah menetap
Kawasan transmigrasi dibangun dengan program tahun jamak
sasaran tujuan
Meningkatkan kesejahteraan
3
adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa WPT atau LPT
Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan (SKP) yg salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Pasal 18 PP 2/1999 Industri kecil/rt Pasar harian Pertokoan Jasa perbankan Perbengkelan Pelayanan Pos Pendidikan Tk Pertama Pustu Yan Pemerintahan
Pasal 17 PP 2/1999 Pst kegiatan ekonomi wilayah Pst kegiatan industri dan olah hasil Pst pelayanan jasa dan perdagangan Pst pelayanan kesehatan Psat Dik Menengah Pst Pemerintahan
SP
Kim eksisting (300-500)
SKP (1.800-2000 kk)
SP
SP
(300-500)
(300-500)
(300-500)
(300-500)
(300-500)
SP
(300-500)
SKP (1.800-2000 kk)
SP
SP
SP
(300-500)
Kim eksis
Kim eksis (300-500)
(300-500)
SKP (1.800-2000 kk)
Pasal 19 PP2/1999 • Warung/koperasi • Pasar • SD • BP • Balai Desa • Tempat Ibadah
WPT
Kim eksis
(300-500)
Garis batas WPT
SP
(300-500)
SKP (1.800-2000 kk)
SP
(300-500)
WPT : 9.000 KK PP 2/99 Ps 16 (1)
Kim eksis (300-500)
Jalan Utama
SP
SP
(300-500)
(300-500)
6
Lokasi Pemukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
PPE
SKP baru
Desa/PTA/PTD
SP baru
Desa/PTA/PTD
8
PPE
Pddk Kim Eksis semula 325 KK Kim baru 175 KK Pddk Binaan Trans menjadi 500 KK Pembangunan jalan baru
Jalan yang ada dipugar
Kim Eksis (100 KK)
Kim Baru (75 KK)
Kim Eksis (100 KK)
Kim Eksis (75 KK)
Kim Baru (50 KK)
Kim Baru (50 KK)
Kim Eksis (50 KK) 9
SP Baru (75 KK) SP yg ada (100 KK) Pecahan KK penduduk setempat
TPA
Rumah penduduk setempat dipugar
TPA
Rumah penduduk setempat dipugar
F FU
F FU U
Pecahan KK penduduk setempat
TPA
FU FU
Pecahan KK penduduk setempat
Pecahan KK penduduk setempat
10
adalah satu kawasan yg terdiri dari atas beberapa satuan permukiman yg salah satu di antaranya merupakan permukiman yg disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru (3 – 5 SP) -
adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran (100 – 500 KK)
Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
Kawasan Perkotaan Baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan berfungsi perkotaan (Pasal 1 angka 4) Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,- pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pasal 1 angka 3)
13
TANGGUNG JAWAB PEMDA DAN JENIS TRANSMIGRASI Diselenggarakan oleh Pemerintah
Dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah Dapat dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau Pemda Dapat mengikutsertakan Badan Usaha
14
MAKNA PERUBAHAN TANGGUNG JAWAB TRANSMIGRASI
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
TRANSMIGRASI adalah URUSAN PILIHAN DAPAT DIPILIH MENJADI PROGRAM PEMDA
Apabila secara nyata ada dan berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
JIKA PEMDA MEMILIH,
TRANSMIGRASI merupakan
program pemda (asal dan
tujuan) yang difasilitasi dan dimediasi oleh Kementerian nakertrans
MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI PERTANAHAN PERENCANAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI
18
TANTANGAN
19
peran
sering timbul berbagai masalah
masyarakat
pemerintah waktu peran masyarakat meningkat, tetapi realitas menunjukkan bahwa belum seluruh masyarakat memiliki kemampuan peran pemerintah dibidang operasional berkurang, sementara dibidang regulasi dan pelayanan meningkat
20
DAMPAK AFTA Indonesia akan dibanjiri barangbarang produk China yang lebih kompetitif, sementara produktivitas dan kualitas produk kita jauh tertinggal OK, kembangkan TRANSMI GRASI Jangan dibeli
?
LAWAN KEMBANGKA N POTENSI DIRI 21
Jenis Usaha
PENYERAPAN TENAGA KERJA (ORANG)
%
Usaha Mikro
83.647.771
89,3
Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar
10.0264.773
11,7
Total yang bekerja
93.672.484
100
Sumber : Renald Kasali, 2010 22
DESA KITA Tahun
Prov
Kab
Kota
Kec
Kel
Desa
2005
33
349
91
5.263
7.365
61.409
2008
33
370
95
6.093
7.878
65.189
KAT
0
39
4
1.230
513
3.780
Perdesaan (82%)
Perkotaan (18%)
% pddk
% pddk
1970
82,6
17,40
1980
77,73
22,27
1990
69,10
30,90
1995
64,09
35,91
2002
56,01
43,99
2005
51,70
48,30
2010
47,97
52,03
2015
43,95
56,05
2020
39,61
60,39
2025
34,95
65,05
Tahun
Sumber : Bappenas (2005), Pustra (2008), diolah dengan asumsi growth 1.5%/thn
23
SDM Perdesaan
Kuantitas semakin berkurang Kualitas rendah Etos kerja/usaha rendah Cenderung pasif (tidak proaktif), Kreativitas rendah, Tergantung dengan Pemerintah/Pemda Permisif, memori pendek Cenderung ingin menjadi pegawai/pekerja
24
Kondisi Perdesaan Kita Potensi SDA kawasan belum dimanfaatkan
secara optimal Kurang adanya keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang umumnya di kawasan perkotaan Sarana dan prasarana terbatas Alternatif lapangan kerja terbatas Degradasi SDA dan lingkungan hidup meningkat Kelembagaan terbatas
25
Pembangunan Transmigrasi Kecil-kecil dan terpencar kurang fokus Berorientasi pada kawasan yang relatif
kosongcenderung eksklusif Kemampuan mengembangkan KIMTRANS terbatas Pemintaan masyarakat untuk bertransmigrasi sangat besar (260.000 Kel) , sementara yang diakomodasikan sangat kecil (46.053 Kel)
26
Korelasi Kenaikan Anggaran Dengan Penurunan Penduduk Miskin 70
41,8 36,1
35,1
51 37,2
39,3
35,0
23 18
2004
2005
Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Anggaran Kemiskinan (trilliun rp)
2006
2007
Maret-2008
Laporan Pemerintah, BPS
27
RPJM transmigrasi
dalam 2010-2014
28
ARAH PEMBANGUNAN RPJP NASIONAL UNTUK PENGEMBANGAN KETERKAITAN KOTA-DESA
MISI PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN PEMBANGUNAN PUSAT PERTUMBUHAN : 1.Menyeimbangkan pertumbuhan antar kota 2.Keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota 3.Pengendalian pemanfaatan ruang 4.Peran dan fungsi kotakota menengah dan kecil 5.Kegiatan ekonomi kota ramah lingkungan 6.Kemampuan keuangan daerah perkotaan 7.Pengembalian fungsi kawasan 8.Pelayanan fasilitas publik 9.Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar perkotaan
PEMBANGUNAN PERDESAAN:
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH: 1.Keterkaitan kegiatan ekonomi secara sinergis dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’. 2.Diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan
transmigrasi
1.Agroindustri berbasis pertanian & kelautan; 2.Peningkatan kapasitas SDM 3.Jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil; 4.Akses informasi, pemasaran, lemb keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; 5.Pengembangan social capital 6.Intervensi harga dan kebijakan pro pertanian 29 29 29
FOKUS PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2010-2014
BIDANG : WILAYAH DAN TATA RUANG PRIORITAS BIDANG : PEMBANGUNAN PERDESAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH
PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, TERDEPAN, DAN PASKA KONFLIK. PRIORITAS LAINNYA: BIDANG PEREKONOMIAN
ARAH PEMBANGUNAN BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG Aspek spasial harus diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua
tingkatan pemerintahan.
PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG MENCAKUP: Pembangunan Data dan Informasi Spasial Penyelenggaraan Penataan Ruang Reforma Agraria Pembangunan Perkotaan Pembangunan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perbatasan Pembangunan Daerah Tertinggal Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah
PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PERDESAAN
Road map Pembangunan PERDESAAN ARAH KEBIJAKAN
PRINSIP
DAYA SAING
LOKALITAS
KEMANDIRIAN
KELEMBAGAAN
STRATEGI MODAL SOSBUD
PROSES PELAKSANAAN MELALUI
SEKTOR PELAKSANA
KETAHANAN DESA SEBAGAI WILAYAH PRODUKSI
DAYA TARIK DESA
LINTAS SEKTOR
KEBERLANJUTAN
SARPRAS DAN PENATAAN RUANG PERDESAAN
INVESTASI EKONOMI
PENGELOLAAN SDA & LH
Membangun Desa Mandiri menuju Daya Saing Desa: - Wilayah Perbatasan - Desa Swasembada Pangan - Desa Mandiri Energi - Desa Wisata - Desa Konservasi
Memenuhi Basic Services: Wilayah tertinggal Pulau-pulau kecil terluar Wilayah perbatasan Wilayah Transmigrasi
MITRA
KESEIMBANGAN DAN KETAHANAN
DEPDAGRI Ditjen PMD
DEP PU Ditjen Penataan Ruang dan Cipta Karya
Deptan
Deperin
Depdag
Budpar
Kominfo
Dephut
DKP
BPN
Kop & UKM
DEPNAKERTRANS Ditjen P4-Trans dan P2MKT Diknas
Kes
KPDT
Sosial
LH
BNPB
SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
Meningkatnya kemandirian (otonomi) desa sebagai subyek pembangunan. Menguatnya kedudukan, peran dan kapasitas desa sebagai ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menguatnya kapasitas dan peran pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa serta kelembagaan masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan serta gizi. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan. Meningkatnya pengembangan ekonomi perdesaan, melalui penciptaan kemudahan/akses, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan terhadap permodalan, lahan, input produksi, pasar, dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan dan perikanan; pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan (termasuk didalamnya agrowisata, dan agroindustri); iklim kondusif untuk usaha dan investasi di perdesaan. Meningkatnya sarana prasarana perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. Meningkatkan kapasitas (teknis dan fiskal) pemerintah kabupaten dalam pembangunan perdesaan. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana. Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan adat dan budaya masyarakat.
PRIORITAS BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH
Road Map PELD Pembangunan Ekonomi Daerah
ARAH KEBIJAKAN PRINSIP
STRATEGI PROSES (DILAKSANAKAN MELALUI)
PERKOTAAN
PERDESAAN
Pusat pertumbuhan/Pasar
Wilayah Produksi
Fokus pada keunggulan komparatif/kompetitif daerah Tata Kelola Ekonomi Daerah
Kualitas/ Kompetensi SDM
Fokus pada pengembangan sistem pasar
Fasilitasi PELD
KAD
Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti kawasan industri berbasis kompertensi inti industri daerah, kawasan sentra produksi, kawasan perkotaan baru/KTM, agropolitan, minapolitan, dan sebagainya
MITRA PELAKSANA
Konsep Hulu-Hilir (Rantai Nilai)
DEPDAGRI Ditjen Bangda dan PMD
DEP. PU Ditjen Cipta Karya
DEPNAKERTRANS Ditjen P2MKT dan P4Trans)
DEPTAN
DEPERIN
DEPDAG
DEPHUB
KOMENEG UKM
KPDT
BKPM
BPPT
KOMINFO
ESDM
LINTAS SEKTOR
SASARAN PELD Meningkatnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah/kawasan produksi Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah Meningkatnya kemampuan para pemangku kepentingan pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam mengelola program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah, terutama di daerah Meningkatnya daya saing daerah
Keterkaitan Perdesaan dan Perkotaan pada Wilayah X
Wilayah Z
Perkotaan Industri
Jasa
Peningkatan Pendapatan dan Perubahan Distribusi Pendapatan
Transformasi Struktur Permintaan
Perdesaan Pertanian
Industri
Proses Akumulasi
Transformasi Struktur Ekonomi Wilayah Y
Transformasi Struktur Produksi
Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Antar Daerah
Transformasi Struktur Tenaga Kerja
Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah : Menciptakan Orientasi Pasar Lokal Pasar Regional PasarNasional Pasar Globalsecara berantai Dalam sistem KETERKAITAN ANTAR WILAYAH KOTA-DESA, JAWA-LUAR
JAWA, PUSAT PERTUMBUHAN-WIL.TERTINGGAL/PERBTSAN
Pusat Kegiatan Lokal (desa, Kws Trans, kota kecil)
PKN
Pusat Kegiatan Nasional (Kota besar & metropolitan), KEK
PKW
PKL
Pusat Kegiatan Wilayah/Regional (Kota menengah, Kws Khusus (misalnya KEK)
40
Arah Kebijakan Transmigrasi
(berdasarkan UU No. 29/2009 dan RPJMN 2010-2014)
kewajiban pemerintah
mengurangi kesenjangan sejahterakan rakyat
MASALAH Persebaran (jumlah dan mutu) penduduk tidak seimbang Kesenjangan antar wilayah, antar kawasan, perdesaan dan perkotaan dll Keterbatasan akses serta SARPRAS Peluang kerja dan berusaha terbatas
transmigrasi
kepentingan nasional
kebutuhan daerah mengelola ruang kawasan perdesaan terintegrasi dg kawasan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah
Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah dlm rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah 41 41
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 2010-2014 TANAH 470.642 Ha
KTM 26 Kawasan Dlm proses bang sarpras 14 Kws Perencanaan 13 kawasan Potensi masyarakat berminat 250 ribuan Keluarga Potensi Badan Usaha Memperoleh IPT : 8 dan MoU : 11 BU Dalam proses IPT : 25 Badan Usaha Pemda yang mengajukan usulan pembangunan Kawasan Transmigrasi 150 Kabupaten Pemprov telah tandatangan MoU : 20 Pemprov Tujuan dengan 10 Pemprov Asal
Base line anggaran dalam RPJMN 2010-2014
Rp. 3,8 Trilyun
Pengembangan peranserta masyarakat Penyediaan tanah Penyusunan rencana pemb Kawasan Pembangunan Permukiman Faspintrans Dukungan administrasi
Terbangunnya Kws Trans menjadi satu kesatuan sistem pengembangan wilayah 35 Kawasan
Terbangunnya permukiman transmigrasi 221 SP Terlaksananya perpindahan trans ke Kws Trans 44.233 Keluarga Terlaksananya penataan penduduk di Kws Trans 132.650 Keluarga Badan Usaha mengembangkan investasi di Kws Trans dengan nilai rencana investasi Rp. 20,3 Trilyun 42
RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2010-2014 dalam milyar Rp TAHUN ANGGARAN
NO
KEGIATAN
1
Pengembangan peranserta masyarakat
22,94
24,22
26,67
29,34
31,65
2
Penyediaan Tanah Transmigrasi
32,63
34,49
37,95
41,74
45,92
3
Perencanaan Pembangunan Kawasan
18,89
19,97
21,97
24,17
26,58
4
Pembangunan Permukiman
435,39
460,55
506,62
557,29
613,55
5
Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan
64,69
68,38
75,22
82,74
91,11
6
Dukungan teknis dan manajemen
79,29
76,41
84,05
92,45
101,69
646,86
684,07
752,48
827,73
910,51
Jumlah
2010
2011
2012
2013
2014
3,8 Trilyun 43
Integrasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dephub merancang trayek angkutan dan sarana yang diperlukan (pelabuhan, terminal, dsb)
Dep PU merancang pembangunan jalan penghubung kawasan, drainase dll
Dep Agama merancang dan memprogramkan pembinaan mental spiritual
Deptan merancang dan memprogramkan pengembangan budidaya pertanian
DKP merancang dan memprogramkan pengadaan alat tangkap dan pengembangan budidaya kelautan
BPN merencang dan memprogramkan kegiatan sertifikasi lahan
Kawasan dirancang dan dibangun oleh Pemda difasilitasi Depnakertrans
Kementerian Perumahan Rakyat merancang dan memprogramkan pengembangan perumahan
Kementerian Koperasi dan UKM merancang dan memprogramkan pengembangan Koperasi dan UKM
MEMBANGUN WPT DAN LPT
45
Pasal 18 PP 2/1999 Industri kecil/rt Pasar harian Pertokoan Jasa perbankan Perbengkelan Pelayanan Pos Pendidikan Tk Pertama Pustu Yan Pemerintahan
Pasal 17 PP 2/1999 Pst kegiatan ekonomi wilayah Pst kegiatan industri dan olah hasil Pst pelayanan jasa dan perdagangan Pst pelayanan kesehatan Psat Dik Menengah Pst Pemerintahan
SP
Kim eksisting (300-500)
SKP (1.800-2000 kk)
SP
SP
(300-500)
(300-500)
(300-500)
(300-500)
(300-500)
SP
(300-500)
SKP (1.800-2000 kk)
SP
SP
SP
(300-500)
Kim eksis
Kim eksis (300-500)
(300-500)
SKP (1.800-2000 kk)
Pasal 19 PP2/1999 • Warung/koperasi • Pasar • SD • BP • Balai Desa • Tempat Ibadah
WPt
Kim eksis
(300-500)
Garis batas Kws Trans
SP
(300-500)
SKP (1.800-2000 kk)
SP
(300-500)
WPT : 9.000 KK PP 2/99 Ps 16 (1)
Kim eksis (300-500)
Jalan Utama
SP
SP
(300-500)
(300-500)
46 46
PPE
SKP baru
Desa/PTA/PTD
SP baru
Desa/PTA/PTD
47 47
PPE
SP baru 48 48
PPE
Pddk Kim Eksis semula 325 KK Kim baru 175 KK Pddk Binaan Trans menjadi 500 KK Pembangunan jalan baru
Jalan yang ada dipugar
Kim Eksis (100 KK)
Kim Baru (75 KK)
Kim Eksis (100 KK)
Kim Eksis (75 KK)
Kim Baru (50 KK)
Kim Baru (50 KK)
Kim Eksis (50 KK) 49 49
Kim Baru (75 KK) Kim Eksis (100 KK) Pecahan KK penduduk setempat
TPA
Rumah penduduk setempat dipugar
TPA
Rumah penduduk setempat dipugar
F FU
F FU U
Pecahan KK penduduk setempat
TPA
FU FU
Pecahan KK penduduk setempat
Pecahan KK penduduk setempat
50
51
