Dalam mendukung peningkatan kinerja
lembaga-lembaga
infrastruktur politik daerah, peran pemerintah ditransformasikan dari pembinaan menjadi fasilitator berdasarkan prinsip kesatuan, kemitraan, harmonisasi, transparansi dan akuntabilitas. pola hubungan dibangun secara konstruktif dengan memberi ruang kebebasan (public sphere) dan tanggung jawab yang lebih besar sesuai kebutuhan, kehendak, dan
tuntutan masyarakat. Dengan begitu, peran dan fungsi partai politik sebagai wahana pendidikan politik, agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat yang vital dapat dilaksanakan secara optimal. Sedangkan peran dan fungsi ormas, LSM, dan pers dalam dinamikanya sendiri mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada di dalam domain kemasyarakatan secara otonom dan independen, melalui kekayaan inovasi dan kreatifitasnya sendiri. Jumlah ormas/LSM naik hingga 15
persen, atau menjadi 146 organisasi yang terdaftar
sehingga
diversifikasi aktivitas masyarakat untuk proaktif berperan serta dalam pembangunan semakin terbuka luas, Meningkatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi tersebut, pada gilirannya dapat dijadikan sebagai mitra pemerintah yang baik
untuk bersama-sama mendukung terbentuknya konsolidasi demokrasi tingkat lokal. Di samping itu juga akan mengakselerasi terwujudnya mekanisme checks and balances. Internalisasi nilai-nilai budaya politik demokratis dari lembaga-lembaga demokrasi akan mengarah pada pengembangan dan pendewasaan budaya politik masyarakat sehingga
tumbuh kesadaran politiknya dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian tingkat partisipasi politik warga masyarakat secara otonom dapat meningkat sebesar 5 dari angka rata-rata atau sekitar 83 o/o.
o/o
Dengan berkembangnya perilaku dan kurtur demokrasi akan semakin mendorong terselenggaranya good governance yakni pemerintah dan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel,
partisipatif, dan responsif. Dampaknya, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem politik di daerah, dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan, dapat diwujudkan secara lebih konkret. Kematangan dan kedewasaan RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 20i0
BAB II .37
menerjemahkan nilai-nilai demokrasi juga akan semakin memantapkan persiapan dan kesiapan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 secara lebih demokratis, adil dan jujur, baik dalam perumusan aturan normatif maupun dalam teknis operasionalnya.
Dengan demikian sasaran dalam peningkatan kinerja lembaga demokrasi yang makin kokoh adalah:
a. Semakin terjalinnya komunikasi interaktif antara lembaga legislatif dengan masyarakat.
b. Makin tumbuhnya kesadaran politik, .hak dan kewajiban
sebagai
warga negara
c. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan sistem politik di daerah. d. Makin mantapnya persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang demokratis.
3.
Hukum dan Aparatur Pembangunan bidang hukum dan aparatur, meliputi penegakan
hukum dan HAM dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
a.
Penegakan Hukum dan HAM
Penegakan hukum dan JAM serta ketertiban merupakan
syarat mutlak bagi upaya-upaya menciptakan kondisi daerah yang aman, damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tentram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Pelaksanaan penegakan hukum belum dilaksanakan secara optimal sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi. Pelanggaran itu disebabkan oleh : 1) Belum memadahinya jumlah produk-produk hukum daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang .Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
2) Masih lemahnya penegakan hukum, penghormatan dan penghargaan HAM;
RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II . 38
3)
lvlasih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangundangan oleh aparat dan masyarakat;
4)
Kurang lengkapnya sarana dan 'prasarana hukum termasuk layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
Perumusan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang kurang jelas dan kurang konsisten mengakibatkan sulitnya daerah melaksanakan dan mengimplementasikannya dalam penyusunan produk-produk hukum daerah
Rendahnya kualitas aparat penegak hukum, khususnya penegak Peraturan Daerah, dikarenakan jumlah aparat yang dimilikl. sangat kurang dibandingkan dengan tugas yang harus diembannya, sehingga dalam penegakan hukum masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum optimal. Hal ini memunculkan anggapan bahwa
aparat penegak hukum yang tersedia masih belum merata dan masih membedakan status sosial Di sisi lain, masyarakat kurang memiliki kesadaran terhadap
hak dan kewajibannya di bidang hukum. Masyarakat juga belum
mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum
sefta
menghormati HAM. Sebagai akibat kurang optimalnya pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang disebabkan belum tercukupinya sarana dan prasarananya.
Untuk mendukung upaya penegakan hukum dan HAM agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan sesuai kondisi yang diharapkan maka sasaran yang ingin dicapai adalah
1)
:
Tersedianya produk-produk hukum daerah yang sesuai dengan
semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
2)
Meningkatnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan HAM baik oleh aparatur maupun masyarakat;
3)
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana hukum yang mampu mendukung pelayanan hukum kepada masyarakat;
RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 39
4)
Tersedianya informasi hukum secara cepat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Agar produk-produk hukum daerah dapat dijadikan.landasan
hukum dalam penegakan hukum ' maka diperlukan
evaluasi,
penelaahan dan penyusunan produk-produk hukum yang ada untuk disesuaikan dengan semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun Undang-undang 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
Agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan maka diperlukan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan koordinasi dan kerjasama untuk menjamin efektifitas dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum. Agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat diterima dengan
baik, tepat dan mudah dipahami, maka perlu
peqingkatan
kemampuan tenaga penyuluh sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan
apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka.
Dalam rangka menyediakan pelayanan informasi hukum secara cepat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum perlu tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi dan tersedianya unit pelayanan informasi hukum di daerah serta tersedianya. tenaga trampil pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
b.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Secara umum semangat reformasi telah membawa bangsa
Indonesia pada suasana kehidupan yang sarat dengan harapan. Pada tingkat pertama, tuntutan reformasi tertuju pada aparatur pemerintah. Rakyat mengharapkan terwujudnya good governance, dan mereka cukup paham bahwa pemerintahan yang baik itu antara
lain dapat terwujud melalui kebijakan desentralisasi. Rakyat juga RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 40
semakin mendambakan adanya aparatur pemerintah profesiona
|
yang
,
Namun berbagai tuntutan itu tidaklah akan terpenuhi secara
otomatis. Banyak langkah yang mesti direncanakan, dilakukan, dan dinilai secara sistematis dan konsisten. Dalam konteks ini, penataan sumber daya aparatur menjadi hal yang sangat penting dilakukan, terlebih di era otonomi daerah seperti ,sekarang ini. Penataan sumber daya aparatur yang profesional dalam
manajemen otonomi daerah merupakan suatu yang harus dilaksanakan, karena reformasi di bidang administrasi pemerintahan mengharap.kan hadirnya pemerintahan yang lebih berkualitas, lebih
mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi.
Apabila dikaji secara lebih cermat, manajemen otonomi daerah yang luas dan utuh tidak saja bermakna sebagai peluang, tetapi juga tantangan bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Otonomi daerah memang memberi kesempatan yang besar kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengatur, melayani,
dan memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka hidup bermasyarakat dan berpemerintahan. Namun, sejumlah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah tidak secara otomatis diperankan oleh daerah bagi masyarakat daerah.
Untuk dapat bermakna positif bagi kehidupan masyarakat, otonomi daerah mensyaratkan terbentuknya sejumlah kondisi kelembagaan yang responsif dalam mengelola kewenangankewenangan daerah yang dimiliki, aparatur yang terampil, dan masyarakat yang siap serta kreatif dalam memanfatkan peluang-
peluang yang terbuka. Karena hal tersebut maka penyerahan kewenangan ke daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan,
kemampuan dan kemanfaatannya. Dalam konteks
ini,
profesionalisme aparatur merupakan faktor kunci.
Oleh karena itu keberhasilan manajemen otonomi daerah memerlukan berbagai kemampuan dari pelaksananya. Inisiatif pemerintahan daerah untuk mengupayakan tersedianya aparatur RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 20i0
BAB II
.4I
yang profesional, baik dalam arti kapabilitas maupun dalam arti integritas, moralitas dan etika yang tinggi merupakan suatu keharusan.
Sehubungan dengan hal di atas, maka aparatur pemerintah
daerah merupakan salah satu aset daerah yang setiap saat selalu harus diberdayakan serta ditingkatkan baik dari segi kemampuan, moralitas, etika, maupun budaya kerja yang baik dengan tujuan untuk dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah yang pada gilirannya akan mampu mengemban tujuan negara pada umumnya
dan tujuan daerah pada khususnya yaitu mensejahterakan masyarakat' sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar L945.
Pemerintah Kota Magelang, yang merupakan salah satu Kota terkecil di seluruh Indonesia pada tahun 2OO4 memiliki 3.924 personil PNS yang tersebar melaksanakan tugas di 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). PNS tersebut merupakan salah satu aset
yAng dimiliki Pemerintah Kota Magelang berupa sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah yang kesehariannya mempunyai tugas pokok secara umum menyelenggarakan roda pemerintahan daerah, pembangunan dan melayani masyarakat sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Dalam rangka peningkatan kualitas
dan profesionalisme SDM aparatur pemerintah Kota Magelang, telah
dilaksanakan pelatihan-pelatihan
yang
penyelenggaraannya
dilakukan secara mandiri maupun dengan cara mengirimkan peserta ke tingkat propinsi atau pusat. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut : 1) Diklat Pim II sebanyak 18 orang; 2) Diklat Pim III sebanyak 45 orang;
3) Diklat Pim IV sebanyak 221 orang; 4) Kursus Bendaharawan Daerah sebanyak 40 orang
yang
dilaksanakan pada tahun 2OO2;
5) Kursus manajemen proyek
sebanyak
40 orang
dilaksanakan pada tahun 2n02; RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 42
yang
6)
Diklat Manajemen Kepegawaian sebanyak 80 orang
yang
dilaksanakan pada tahun 2003; 7) Bintek inventarisasi barang daerah sebanyak L2O orang yang
dilaksanakan pada tahun 2003; B)
Diklat lain-lain yang dilaksanakan dari tahun 2000 sampai tahun 2004 sebanyak L.343 orang. Sebagai aset Pemerintah Kota Magelang dan dalam rangka
pengenda lian diperlu ka n adanya pen
katan efektifitas pengawasan
in g
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung terciptanya aparatur yang bersih. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pengawasan aparatur ini
adalah mengadakan pembinaan pegawai/peningkatan disiplin pegawai dengan mengedepankan etika, moral dan etos kerja yang
tinggi terhadap setiap individu aparatur. Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan dalam
rangka menunjang peningkatan kualitas aparatur, maka telah dibarengi dengan disediakannya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Salah satu
hal yang tidak kalah penting dalam mengelola kewenangankewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang adalah kelembagaan, dimana kelembagaan
ini
merupakan satu wadah untuk menjalankan fungsi yang menjadi kewenangan lembaga tersebut. Pemerintah Kota Magelang memiliki 27 lembaga daerah atau yang biasa dikenal dengan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO0 Nomor 165). Lembaga-lembaga daerah tersebut adalah
:
1) Sekretariat Daerah 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3) Dinas Pekerjaan Umum 4) Dinas Kesehatan RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 43
5) Dinas Pendidikan 6) Dinas Pertanian 7) Dinas Perdagangan, perindustrian dan penanaman Modal B) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 9) Dinas Perhubungan 10) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 12) Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup 13) Badan Perencanaan. 14) Badan Pengawasan 15) Badan Kepegawaian Daerah. 16) Badan Pelayanan Umum RSU Tidar 17) Kantor Informasi dan Kehumasan 1B) Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
19) Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat. 20) Kantor Satuan Polisi pamong praja.
2f) Kantor
Pusat Data Elektronik dan Arsip.
22) Kantor Kesejahteraan Sosial. 23) Kantor Kebudayaan dan pariwisata. 24) Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 25) Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 26) Kecamatan Magelang Utara.
27) Kecamatan Magelang Selatan.
Pelayanan kepada masyarakat akan terus ditingkatkan, untuk itu harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Meskipun sudah banyak langkah yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kemampuan aparatur baik meldlui diklat
penjenjangan maupun diklat fungsional, pemerintah Kota Magelang tetap terus berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi.
Sebagai contoh, dengan diundangkannya Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor B0 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan.Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana RPJM Kota
Mage/ang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 44
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, maka aparatur yang bertugas atau mempunyai kewajiban sebagai panitia pengadaan barang /jasa pemerintah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pengguna anggaran harus memahami proses serta aturan-aturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan wajib mempunyai sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu 5 tahun ke depan Pemerintah Kota Magelang berharap semua Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta kurang lebih 60 personil aparatur pemerintah Kota Magelang sudah memiliki sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, di samping itu juga
akan terus mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat penjenjangan maupun diklat teknis fungsional dengan tetap menyesuaikan kebutuhan.
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan diperlukan suasana kerja aparatur yang kondusif, sarana dan prasarana kerja adalah salah satu pendukung untuk menciptakan suasana tersebut, sebagai contoh adalah kantor tempat bekerja, alat transportasi dan lain sebagainya. Pada 5 tahun ke depan Pemerintah Kota Magelang
akan mengupayakan tambahan sarana dan prasarana kerja antara lain penambahan bangunan gedung perkantoran, rehabilitasi gedung kantor, penambahan bangunan rumah dinas pejabat dan beberapa tambahan alat transportasi. Dengan meningkatnya sarana dan prasarana kerja tersebut diharapkan mampu mendukung
kualitas aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kesesuaian antara jabatan yang ada dengan kemampuan aparatur (the right man on the right place) yang harus didukung dengan
standar Kompetensi Jabatan struktural dan Fungsional. standar tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan aparatur yang tepat.
Sementara itu di bidang kelembagaan, pemerintah Kota Magelang akan terus mengevaluasi keberadaan kelembagaan RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 45
perangkat daerah yang sudah ada saat ini, sambil menunggu adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan struktur organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien di'perlukan Analisis Jabatan (Anjab) yang merupakan dasar dalam
menentukan organisasi perangkat daerah (kelembagaan), kebutuhan pelatihan, kebutuhan formasi pegawai serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional yang diperlukan guna menunjang tugas pokok dan fungsi.
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah yang akan diikuti dengan Peraturan
Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka ke depan kelembagaan daerah di Kota Magelang akan disesuaikan kembali dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Aparatur, diperlukan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan prima diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di segala bidang pelayanan, Hal tersebut merupakan upaya reformasi birokrasi dengan mengurangi prosedur dan persyaratan yang diperlukan (debirokratisasi dan deregulasi) serta peningkatan transparansi. Untuk itu, dibutuhkan kelembagaan pelayanan masyarakat yang terpusat dalam satu atap. Selain itu, untuk memotivasi aparatur
pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya,
diperlukan
penghargaan bagi yang berprestasi dan sekaligus sanksi bagi yang
tidak mematuhi peraturan (reward and punishment) Sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja masingmasing perangkat daerah, diperlukan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, dengan pengukuran kinerja didasarkan pada target
yang telah ditetapkan pada awal tahun dalam bentuk penetapan
RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 46
kinerja, Untuk itu, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) setiap unit kerja mandiri yang setara eselon
III
pada
ke atas.
Sedangkan masalah koordinasi antar daerah, Pemerintah Kota Magelang akan terus selalu berupaya mengadakan koordinasi dengan Kabupaten maupun Kota yang berdekatan dengan tujuan saling menguntungkan.
D. SARANA PRASARANA PERKOTAAN DAN PARIWISATA Dalam upaya untuk menciptakan Kota Magelang sebagai kota jasa, maka salah satu Misi Kota Magelang adaiah meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan kota yang lebih efisien, efektif
dan berwawasan lingkungan serta pengembangan potensi daerah secara kreatif, inovatif yang didukung kapasitas pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan terutama ditujukan untuk mendukung penciptaan daya saing daerah,
Kondisi yang ingin dicapai dari sarana dan prasarana perkotaan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat
Kota Magelang. Kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan sarana perkotaan harus didukung dengan tersedianya akses yang memadai bagi masyarakat
Kota Magelang untuk mencapai sarana yang dibutuhkan. Selain itu distribusi sarana perkotaan juga diupayakan untuk dapat tersebar ke semua sudut kota, sehingga akan memudahkan masyarakat Kota Magelang guna mendapatkan sarana yang dibutuhkan. '
Sarana dan prasarana perkotaan merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan kawasan perkotaan. Sarana perkotaan meliputi sarana permukiman, sarana sosial-ekonomi, sarana rekreasi. Sedangkan prasarana perkotaan meliputi prasarana perhubungan, prasarana jaringan,
yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi,
serta
jaringan utilitas lainnya, serta prasarana persampahan.
1. Sarana Perkotaan Kebutuhan sarana perkotaan didasarkan pada prediksi jumlah penduduk pada tahun tertentu. Sesuai dengan rencana tata ruang kota, RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II .47
diprediksikan jumlah penduduk Kota Magelang tahun 2010 adalah lL7.3B7 jiwa, yang tediri dari 56.695 laki-laki dan 60'692 perempuan' Dari prediksi jumlah penduduk tersebut dan dihadapkan pada standar pelayanan Sarana perkotaan, maka akan didapatkan kebutuhan Sarana perkotaan untuk pelayanan kepada masyarakat'
a.
Sarana Permukiman Kawasan permukiman
di Kota Magelang merupakan
kawasan
yang paling dominan dalam alokasi lahan perkotaan. Lebih dari 72 o/o lahan perkotaan di Kota Magelang dialokasikan untuk mewadahi kegiatan permukiman. Alokasi lahan perkotaan untuk persawahan hanya + L2 o/o dari keseluruhan luas lahan. Konversi rata-rata lahan o/o' Dengan pertanian ke bukan pertanian tiap tahun adalah 4 - 5 demikian lahan persawahan semakin menyempit dan dialokasikan untuk mewadahi kegiatan perkotaan atau kegiatan bukan agraris, di
mana alokasi terbesar adalah untuk kegiatan permukiman. Karakterisitik kawasan permukiman di Kota Magelang dapat dibedakan menjadi
1)
:
Kawasan permukiman padat pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan ekonomi kota;
2) 3)
Kawasan permukiman pada wilayah perbatasan; Kawasan Permukiman baru.
Pada kawasan permukiman padat, permasalahan yang ada antara lain adalah kurang meratanya prasarana dasar permukiman perkotaan, ydtrg meliputi jalan lingkungan; drainase lingkungan; prasarana pembuangan limbah lingkungan; persampahan.
Kawasan permukiman pada wilayah perbatasan, saat ini terdapat pada Kelurahan Kramat, Jurangombo, Potrobangsan, Wates, Tidar. Karakteristik kawasan permukiman tersebut adalah pada umumnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pada wilayah
perbatasan
tidak ada perbedaan yang mencolok.
Sehingga
penanganan kawasan permukiman perbatasan seharusnya dilakukan secara sinergi antara Kota dan Kabupaten Magelang' Kawasan permukiman baru banyak dikembangkan untuk
memenuhi tuntutan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kota RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 48
Magelang. Pengembangan kawasan permukiman baru saat ini .
menempati lahan yang dialokasikan untuk pengembangan permukiman, melalui konservasi lahan pertanian ke bukan pertanian. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga
di Kota Magelang adalah 28.640, sedangkan jumlah rumah yang adalah 27.904 buah. Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kekurangan 745 unit rumah. Pendataan terhadap rumah tidak layak huni tahun 2003 menunjukkan bahwa m'asih terdapat 942 rumah yang tidak layak huni, sedangkan jumlah kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni adalah L.2LB kepala keluarga. Unit-unit hunian yan.g tidak layak huni pada umumnya terdapat pada
kawasan permukiman padat, yang berlokasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota. Pada kawasan-kawasan tersebut, pada umumnya kurang mendapatkan dukungan prasarana dasar permukiman perkotaan. Pada kawasan permukiman padat, pada umumnya masih dijumpai adanya jalan lingkungan yang belum diperkeras, serta kurang optimalnya fungsi drainase lingkungan. Sedangkan akses untuk mendapatkan air bersih juga masih kurang.
Dari kondisi tersebut, permasalahan yang dijumpai sarana permukiman adalah
pada
:
1) Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman; 2) Masih perlunya peningkatan kualitas unit hunian; 3) Masih dibutuhkannya penambahan unit hunian baru; 4) Perlunya pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman.
Dari tahun 1999 sampai dengan 2005 kegiatan yang bersifat stimulan untuk perbaikan kualitas unit hunian baru teralokasikan
sebanyak 390 unit rumah. Dengan demikian masih dibutuhkan terobosan baru untuk menangani masalah peningkatan kualitas unit hunian.
Sedangkan untuk perbaikan kualitas lingkungan permukiman
dari tahun 2000 sampai 2005 ditangani melalui beberapa program, RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II .49
yaitu Peningkatan Prasarana Dasar Permukiman (P2DP), yaitu dana stimulan yang bersifat dana block grant ke kelurahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Di samping itu kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman dari DPU juga sudah digulirkan. Sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, pembangunan
sarana permukiman dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas harus meliputi dua hal, yaitu pemenuhan kebutuhan perumahan baru dan peningkatan kualitas unit hunian yang masih kurang layak.'Kebutuhan unit hunian baru adalah 745 unit, sedangkan unit hunian yang harus ditingkatkan kualitasnya adalah 942 unit.
b.
Sarana Sosial-Ekonomi
Sarana sosial-ekonomi perkotaan, meliputi sarana kesehatan,
pendidikan, perdagangan, perkantoran, peribadatan yang saat ini lokasinya tersebar cukup merata ke semua sudut kota, sehingga
tidak ada kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan akses yang memadai dalam mencapai sarana yang dibutuhkan. Untuk sarana transportasi, saat ini telah tersedia L2 jalur angkutan perkotaan, yang mampu menjangkau hampir semua kawasan di Kota Magelang Sarana pelayanan kesehatan masyarakat, terutama ditunjang
oleh keberadaan rumah sakit dan puskesmas serta puskesmas pembantu, Jumlah rumah sakit umum yang ada adalah 5 buah, yaitu: RSU Tidar Magelang; RS Harapan; RS Lestari Raharjo; RS Islam dan RST Dr. Soedjono. Puskesmas sejumlah 5 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 11 buah. Selain itu di Kota Magelang
juga terdapat beberapa rumah sakit khusus, yaitu 1 buah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo dan Rumah Sakit Paru-Paru.
Sarana pendidikan di Kota Magelang terdiri dari sarana pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dengan skala pelayanan mulai dari tingkat lokal, regional dan nasional. Sarana pendidikan, terdiri dari taman kanak-kanak (TK), RPIM Kota Mage/ang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 50
Sekolah Dasar (SD), SMP, SMU dan Perguruan Tinggi, dan meliputi sekolah negeri dan swasta. Jumlah TK yang ada adalah 71 buah,38 buah berlokasi di Kecamatan Magelang Selatan dan 33 di Kecamatan Magelang Utara. Jumlah SD adalah
78 buah; SDLB
l
buah; MI
2
buah; SLTP 20 buah; MTs 2 buah; SLTA 13 buah; MA 2 buah; SMK 18 buah; SLB 1buah. Untuk tingkat pendidikan tinggi terdapat 2
universitas; dan beberapa pendidikan tinggi lainnya. Di Kota Magelang juga terdapat Akademi Militer dengan skala pelayanan nasiona l.
Sarana perdagangan
di Kota
Magelang mampu memberikan
keunggulan dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan tersedianya sarana perdagangan baik berupa sarana perdagangan tradisional, maupun sarana perdagangan modern. Pasar tradisional yang ada di Kota Magelang adalah Pasar Rejowinangun; Pasar Kebonpolo; Pasar Cacaban dan Pasar Gotong Royong. Jangkauan pelayanan keempat pasar tersebut adalah lokal dan regional. pasar Kebonpolo direnovasi pada tahun 2001, sedangkan Pasar Cacaban
selesai ditingkatkan kondisi fisiknya pada tahun 2004. Sedangkan Pasar Rejowinangun dan Pasar Gotong Royong sampai saat ini
sedang dalam proses renovasi. Pasar tradisional dengan skala pelayanan lokal dan kota adalah Pasar Ngasem dan Pasar Tukangan.
Selain itu masih terdapat beberapa pasar dengan skala pelayanan lingkungan.
Sedangkan untuk sarana perdagangan modern adalah Matahari Departmen Store; Trio Plaza; Hero Swalayan dan Gardena, Dalam tahun-tahun terakhir ini rencana pembangunan beberapa pusat perdagangan modern sudah banyak diajukan. Di samping itu juga terdapat kompleks pertokoan Jalan Pemuda atau dahulu dikenal sebagai kawasan Pecinan.
Untuk sarana peribadatan, saat ini tersedia 128 buah masjid;
181 buah mushola; 4 buah gereja katholik; 27 buah gereja kristen/protestan dan 1 buah vihara. Sebaran fasilitas peribadatan tersebut sudah cukup merata di semua wilayah kota.
RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 5I
Permasalahan yang dijumpai dalam sarana sosial-ekonomi adalah:
1) Kondisi fisik beberapa puskesmas pembantu perlu ditingkatkan; 2) Masih perlu peningkatan sarana pendidikan dalam rangka untuk mendukung terciptanya pelayanan pendidikan; Sedangkan untuk sarana perdagangan tradisional ybng ada,
yaitu Pasar Rejowinangun dan Pasar Gotong Royong, permasalahan yang dijumpai adalah
:
1) Tidak meratanya keramaian pengunjung pasar, sehingga perlu dilakukan penataan atau renovasi pasar;
2) Prasarana pasar, yaitu jalan lingkungan dan drainase lingkungan pasar perlu perbaikan;
Agar mampu memfasilitasi kebutuhan pelayanan
bagi
masyarakat Kota Magelang dan masyarakat sekitarnya, pengembangan sarana sosial-ekonomi perkotaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana kesehatan, pendidikan, perdagangan, perkantoran dan peribadatan,
Pada tahun 2OIO, belum dibutuhkan penambahan sarana kesehatan dan pendidikan, yang didasarkan pada perhitungan bahwa secara kuantitatif jumlah sararia kesehatan dan pendidikan
saat ini masih mampu memberikan pelayanan pada tahun 2010. Yang diprioritaskan adalah peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan kualitas sarana kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Untuk itu diperlukan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap semua sarana kesehatan dan pendidikan yang sudah ada.
c.
Sarana Olah Raga dan Rekreasi Publik
Olah raga dan rekreasi merupakan kebutuhan bagi kehidupan
masyarakat perkotaan, sehingga penyediaan sarana olah raga dan
rekreasi merupakan salah satu kelengkapan untuk mendukung terciptanya kehidupan di kawasan perkotaan. Kehidupan masyarakat
perkotaan
di Kota Magelang sangat heterogen,
sehingga
ketersediaan sarana olah raga dan rekreasi sangat diperlukan untuk RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
t]AB II - 52
memenuhi kebutuhan hiburan ' atau entertainment
bagi
masya ra katnya.
Sarana olah raga
di Kota Magelang meliputi sarana untuk
cabang olah raga sepak bola; tenis; bulu tangkis; golf; renang; basket; serta bola volley. Untuk cabang olah raga tenis dan bulu
tangkis terdapat beberapa sarana di dalam ruang atau in door. Untuk kolam renang juga terdapat di 2 hotel, yaitu Hotel Puri Asri
dan Hotel Trio. Berbagai sarana olah raga tersebut selain dimanfaatkan sebagai fasilitas olah raga juga sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat Kota Magelang,
Untuk keperluan rekreasi, selain dari sarana olah raga, juga menggunakan taman-taman publik. Salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan adalah ketersediaan sarana rekreasi bagi publik, yang salah satunya berupa taman-taman kota yang bersifat
taman yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Taman-taman kota dan sarana rekreasi kota yang dapat dinikmati publik saat ini hanya terdapat di Alun-Alun Kota Magelang serta Taman Badaan Timur, Sedangkan taman-taman kota lainnya, misalnya Taman Jalan A. Yani
bersifat sebagai taman penambah keindahan kota. Namun demikian beberapa taman kota masih terkesan kurang
indah dan kurang menarik, sehingga untuk penataan selanjutnya harus memperhatikan :
1) Karakter lokasi taman kota; 2) Pemilihan jenis vegetasi; 3) Jumlah pohon yang ditanam; 4) Asesori taman, serta 5) Elemen-elemen pendukung taman
lainnya.
Sai'ana rekreasi lain adalah gedung bioskop. Saat ini Magelang hanya terdapat
di
Kota
1 buah gedung bioskop, yaitu Magelang
Theater. Kondisi gedung bioskop tersebut sudah tidak layak sebagai sarana rekreasi, yaitu di samping kondisi fisik gedung juga jenis film
yang diputar sudah sangat ketinggalan dengan gedung dan film sekelas Studio 2t yang terdapat di kota-kota besar di Indonesia.
RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 53
Permasalahan yang dijumpai dalam sarana olah raga dan rekreasi adalah:
a) Kurang
meratanya sebaran sarana rekreasi publik berupa taman-
taman kota yang bisa dimanfaatkan oleh publik, sehingga masih perlu penambahan taman-taman publik secara lebih merata ke
' semua sudut kota;
b) Perlu penataan taman-taman kota yang sudah ada dalam rangka mendukung aspek keindahan kota dan membuat wajah Kota Magelang menjadi semakin cantik;
c) Perlunya peningkatan kondisi fisik gedung bioskop di
Kota
Magelang, sehingga lebih layak digunakan sebagai salah satu sarana rekreasi kota;
Memperhatikan
hal tersebut, maka penyediaan
sarana
rekreasi dan olah raga harus mampu dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dalam waktu lima tahun ke depan, sarana rekreasi masyarakat, yaitu berupa taman-taman kota harus direncanakan untuk dibangun secara merata, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sarana rekreasi tersebut. 2. Prasarana Perkotaan
a. Prasarana Transportasi Kota Prasarana perkotaan
di Kota Magelang didominasi
oleh
keberadaan prasarana perhubungan darat yang membentuk jaringan
jalan di Kota Magelang, ydfl9 berupa jalan kota maupun jalan propinsi. Posisi strategis Kota Magelang sangat memungkinkan terjadinya simpul pergerakan dan tempat transit bagi barang, orang
dan jasa untuk berbagai tujuan, seperti berdagang,
bekerja,
bersekolah, berwisata serta tujuan lainnya. Dengan demikian, maka
sistem transportasi kota menjadi sangat penting dalam mendukung terciptanya pergerakan tersebut.
Jumlah panjang jalan kota adalah 83,078 kilo meter, sedangkan jalan propinsi sepanjang 19,855 kilo meter. Pada tahun 2OO4, L6 o/o jalan kota dalam kondisi rusak ringan. Pada umumnya sebaran prasarana perhubungan darat masih di pusat kota atau RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 54
pusat pertumbuhan ekonomi kota. Sedangkan
prasarana
perhubungan darat pada kawasan perbatasan sudah mulai ditangani sejak tahun 2001, Posisi strategis Kota Magelang sangat mendukung peran dan
fungsi Kota Magelang sebagai simpul pergerakan dan tempat transit barang dan orang. Sebagai simpul pergerakan barang dan orang, maka keberadaan prasarana transportasi lain, yaitu terminal dan sub
terminal menjadi sangat penting. Terminal pada dasarnya adalah sebagai tempat yang memungkinkan dilakukannya pergantian moda angkutan, baik angkutan dalam kota maupun angkutan antar kota. Prasarana terminal di Kota Magelang adalah: Terminal Tidar,
yang merupakan terminal induk kota, dengan fungsi utama sebagai tempat pergantian moda angkutan dari luar kota ke angkutan kota, atau angkutan perdesaan.. Sedangkan sub terminal yang ada adalah: Sub Terminal Ikhlas dan Sub Terminal Kebonpolo,
Namun demikian, saat ini terdapat beberapa lokasi yang sebenarnya tidak berfungsi sebagai sub terminal, tetapi dalam kenyataannya pada lokasi tersebut berfungsi sebagai sub terminal, atau sebagai sub terminal 'bayangan '. Lokasi-lokasi tersebut adalah:
1) Shopping Center, sebagai tempat bagi angkutan kota untuk menjaring penumpang yang berasal dari Pasar Rejowinangun dan pertokoan Jalan Pemuda;
2) Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, yaitu di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Magelang, sebagai tempat pergantian moda angkutan dari dan ke Bandongan;
3) Jalan A. Yani, Sdmbung, sebagai tempat berputarnya angkutan kota Jalur 10.
Keberadaan beberapa sub terminal 'bayangan' tersebut selain mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas, juga tidak menambah pendapatan bagi Pemerintah Kota Magelang, sehingga pada masa yang akan datang harus segera dilakukan penanganan.
b.
Prasarana Air Bersih Kota Magelang
RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II .55
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan
utama
masyarakat Kota Magelang. Sumber air bersih secara garis besar
dibagi menurut 2 (dua) sumber, yaitu air bersih dari sumur tanah dan air bersih yang berasal dari jaringan perpipaan yang dikelola
oleh PDAM Kota Magelang. Jangkauan pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai L4 kelurahan. Jumlah pelanggan adalah 20.468, atau 79 o/o rumah tangga di Kota Magelang sudah terlayani. Sedangkan jumlah pendudul< yang terlayani adalah 9I.379 jiwa atau
80
o/o
dari penduduk kota. Sumber air bersih PDAM Kota Magelang sejumlah 7 sumber,
6 diantaranya berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang. Ke tujuh sumber air bersih tersebut adalah mata air Kalimas
i
dengan debit
Kalimas II dengan debit 73.29O liter/detik, mata air Wulung dengan debit 55,00 liter/detik, mata air Kalegen dengan debit 45,00 liter/detik, mata air Kanoman I dengan debit 73,OlO liter/detik, mata air Kanoman II dengan debit 42,96 liter/detik dan mata air Tuk Pecah dengan 320 liter/detik. Sehingga total debit air bersih untuk melayani masyarakat Kota Magelang sebesar 677,Ll5 liter/detik.
67,655 liter/detik, mata
c.
air
Prasarana Listrik
Kebutuhan pelayanan listrik merupakan kebutuhan utama
bagi masyarakat perkotaan. Di Kota Magelang palayanan listrik dikelola oleh PT PLN, dan saat ini jangkauan pelayanannya telah mencapai L7 kelurahan. Jumlah rumah tangga terlayani adalah 24.377 buah. Sedangkan tingkat pelayanan listrik meliputi: pelayanan fasilitas sosial; pelayanan rumah tangga; pelayanan unit usaha; pelayanan industri dan pelayanan fasilitas umum.
d.
Prasarana Telepon
Salah satu
ciri kehidupan masyarakat modern perkotaan
adalah ketersediaan layanan telekomunikasi dalam berbagai bentuk.
Jaringan telekomunikasi dapat dibedakan kedalam jaringan yang menggunakan kabel dan jaringan tanpa kabel atau nir kabel. Untuk RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAR II - 56
jaringan telepon kabel, jangkauan pelayanan yang dilakukan oleh
Telkom sudah meliputi L4 kelurahan
PT
di Kota Magelang. Jumlah
di Kota Magelang sebanyak 10.185 sambungan, yang terdiri dari: sambungan untuk bisnis sejumlah L.232; sefta pelanggan telepon
sambungan rumah tinggal sebanyak 8.953,
e.
Prasarana Pengairan
Pengertian pengairan adalah segala sesuatu'yang berkaitan
dengan tata penggunaan dan pengelolaan air. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pengelolaan pengairan seharusnya dibedakan menjadi:
a) b) c)
Pengelolaan irigasi
;
Pengelolaandrainase; Pengelolaan air limbah.
Untuk menunjang efektifitas pengelolaan ketiga hal tersebut, diperlukan ketersediaan jaringan yang merupakan prasarana utama.
di Kota Magelang saat ini
masih terdapat fungsi ganda, terutama menyangkut antara jaringan drainase dan jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang melintasi Kota Magelang terdiri dari 3 buah, yaitu saluran irigasi Kali Kota sepanjang 5.000 meter, saluran Kondisi
irigasi Kali Manggis sepanjang 9.700 meter dan saluran irigasi Kali Bening sepanjang 7.850 meter, Sedangkan jaringan drainase kota, terdiri dari jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan drainase primer ditampung oleh Sungai Progo dan Elo, sebagai dua sungai besar yang juga merupakan batas wilayah Kota Magelang. Sedangkan jaringan drainase sekunder terdapat pada hampir semua
sisi kiri dan kanan jalan utama kota, sebagai jaringan yang kemudian menyalurkan air hujan ke jaringan primer,
Dalam hal pengelolaan limbah, saat ini masih dilakukan dengan pola pengelolaan setempat. Instalasi pengelola limbah yang ada, yaitu IPLT (Instalasi Pengolah Limbah Tinja) yang berlokasi di Kompleks GOR Samapta masih belum berfungsi secara optimal.
Prasarana perkotaan yang paling dominan adalah prasarana
perhubungan darat, yaitu berupa jaringan jalan yang ada RPJM Kota
Magelang Tahun.2005 - 2010
di
BAB II .57
Kota
Magelang. Pada tahun 2010, persebaran prasarana perhubungan
.
darat yang tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan pusat kota, namun harus mampu menjangkau semua sudut kota. Untuk itu pqmbangunan dan peningkatan prasarana perhubungan darat te ruta
ma d i sisi
ba
rat kota ha rus
d ila ku ka
n, yaitu
denga n
jalur inspeksi Saluran Kali Bening mulai dari sisi selatan sampai utara kota. Di samping itu, perlu diciptakan meningkatkan
optimalisasi fungsi jaringan'utilita serta distribusi jaringan yang lebih merata dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pariwisata Seiring dengan visi Kota Magelang, ydtrg pada prinsipnya menjadikan Kota Magelang sebagai kota jasa, maka pengembangan pariwisata di Kota Magelang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penge;nbangan pariwisata harus dikemas dalam satu paket wisata, sehingga wilayah administrasi bukan sebagai hambatan.
Pengembangan pariwisata harus bertumpu pada keunikan, kekhasan, serta daya tarik wisata alam dan budaya, sehingga kelangsungan kegiatan pariwisata perlu pengelolaan yang mengacu pada prinsip pelestarian, keberlanjutan dan keterpaduan antar potensi
wisata. Pengembangan pariwisata Kota Magelang akan dilihat dari sisi produk wisata dan dari sisi pasar wisata. Aspek produk wisata terdiri dari:
a. Obyek dan daya tarik wisata; b. Fasilitas pelayanan wisata, serta c. Aksesibilitas. Obyek dan daya tarik wisata di Kota Magelang terdiri dari wisata
budaya, wisata alam dan wisata buatan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Taman Kyai Langgeng, Arung Jeram, Gunung Tidar merupakan obyek wisata alam;
b, Museum Diponegoro, Museum Abdul Djalil, Museum BPK, Museum Bumi Putera, Museum Diponegoro merupakan obyek wisata budaya; RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II .58
c.
Sendang Tuk Drajad, Makam Kyai Tuk Songo, Makam Kyai Syekh Subakir di Gunung Tidar, merupakan obyek wisata ritual dan masuk dalam kategori obyek wisata budaya;
d, Alun-Alun Kota Magelang, Taman Badaan, Kompleks perkantoran di Eks Karesidenan Kedu, Menara Air Minum di Alun-Alun, dan beberapa bangunan peninggalan Belanda lainnya merupakan obyek wisata buatan. Beberapa obyek wisata diatas belum semuanya dioptimalkan sebagai potensi pengembangan pariwisata di Kota Magelang.
Fasilitas pelayanan wisata Kota Magelang terdiri dari fasilitas akomodasi wisata serta fasilitas cinderamata. Fasilitas akomodasi wisata
terutama didukung dengan keberadaan hotel dan rumah makan. Kota Magelang saat ini mempunyai t hotel bintang 4; t hotel bintang 3 dan 2 hotel bintang 2. Sedangkan hotel dengan klasifikasi melati sebanyak 12
buah. Jumlah pengunjung hotel tahun 2OO4 sebanyak 67.863 wisatawan nusantara, dan 497 wisatawan mancanegara. Selain itu jumlah rumah makan adalah 40 buah.'Untuk menunjang pariwisata juga didukung 5 buah biro perjalanan. Sedangkan fasilitas cinderamata di Kota Magelang pada umumnya masilr seperti fasilitas cinderamata daerah lain, yaitu kerajinan dan makanan khas. Produk kerajinan pada umumnya dihasilkan dari industri kecil dan rumah tangga.
Dari aspek aksesibilitas, dukungan sistem transportasi
Kota
Magelang, yang terdiri dari sarana dan prasarana transportasi darat sudah mendukung pengembangan pariwisata kota. Namun demikian
untuk mengembangkan obyek wisata baru maka penambahan jalur angkutan yang mampu mencapai langsung dari dan ke obyek wisata tersebut perlu direncanakan.
Saat ini kepariWisataan Kota Magelang masih bertumpu pada keberadaan Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng. Sedangkan obyek dan
daya tarik wisata lainnya, seperti wisata budaya dan wisata buatan, masih belum dikembangkan secara optimal. Pada tahun 2004, jumlah pengunjung di Taman Kyai Langgeng mencapai BBB.572 orang. Saat ini
kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 59
sebesar Rp. 1.419.968,133,00 atau 27,40lo. Sedangkan jumlah tenaga
kerja yang bekerja di bidang kepariwisataan adalah 1-026 orang. Permasalahan dalam pengembangan pariwisata Kota Magelang adalah:
a.
Belum dikembangkannya semua potensi pariwisata yang ada di Kota Magelang sebagai obyek dan daya tarik wisata;
b.
Masih perlu penambahan fasilitas akomodasi pariwisata, terutama menyangkut fasilitas perhotelan; rumah makan dan ATM;
c.
Fasilitas cinderamata yang ada masih belum mencerminkan keunikan dan kekhasan Kota Magelang;
d.
Perlunya perencanaan
dan pengelolaan promosi wisata Kota
Magelang secara lebih optimal dalam rangka lebih mempublikasikan daya tarik wisata yang ada di Kota Magelang;
e.
Masih belum tertatanya pedagang kaki lima yang ada di Taman Kyai Langgeng;
t.
Perlunya penataan aksesibilitas ke Taman Kyai Langg€fl9, dengan suatu rancangan yang unik dan khas. Dalam menghadapi permasalahan di atas maka peningkatan daya
saing Kota Magelang harus tercipta melalui pengelolaan
dan
peningkatan obyek-obyek wisata kota, yang dilaksanakan secara lebih
optimal, sehingga pariwisata Kota Magelang dapat tumbuh dan berkembang sebagai daerah tujuan wisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif secara regional dan nasional. Dengan demikian bidang pariwisata dapat memberikan kontribusi yang
cukup dominan bagi pendapatan asli daerah melalui peningkatan arus kunjungan wisatawan ke Kota Magelang. Pengertian umum tentang pariwisata adalah segala kegiatan yang
berhubungan dengan wisatawan. Pengembangan pariwisata ditempuh
melalui pengelolaan obyek-obyek wisata, beserta faktor-faktor pendukungnya dengan tujuan untuk mendatangkan wisatawan. Sedangkan wisatawan dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengadakan perjalanan dari tempat tinggalnya ke suatu tempat tujuan tertentu dengan tanpa menetap.
RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 60
Berkembangnya bidang pariwisata akan menarik perkembangan
bidang-bidang lainnya, yaitu: usaha rumah makan, perhotelan, biro perjalanan, industri kecil-rumah tangga kerajinan, pedagang asongan, Dengan berkembangnya bidang-bidang tersebut maka akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi di bidang pariwisata.
4. Wilayah dan Tata Ruang Pengertian wilayah dan tata ruang merupakan dua aspek yang saling terkait dan saling menunjang di antara keduanya. Wilayah dapat
diartikan sebagai suatu ruang atau kawasan yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait dan ditandai dengan batas fisik dan administrasi tertentu. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan atau tidak. Penataan ruang merupakan salah satu acuan dalam pengembangan suatu wilayah
Penataan ruang diwujudkan dalam rencana tata ruang atau rencana penataan ruang, yang mencakup aspek spatial dan non spatial, serta dikategorikan sesuai dengan kedalaman materinya. Rencana tata ruang yang paling makro adalah Rencana Tata Ruang Wilayah, yang
menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Sedangkan rencana tata ruang yang paling detail atau bersifat teknis adalah Rencana Teknik Ruang Kawasan.
Kawasan perkotaan dapat diklasifikasikan ke dalam
3
(tiga)
jenis kawasan, yaitu: kawasan perkotaan metropolitan; kawasan perkotaan yang berstatus daerah kota; serta kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten. Kawasan perkotaan di Kota Magelang termasuk dalam klasifikasi kawasan perkotaan yang berstatus
daerah kota. Hal
itu dapat dilihat dari data pemanfaatan
lahan
perkotaan, bahwa saat ini lebih dari B0o/o wilayah Kota Magelang merupakan daerah terbangun dan dialokasikan untuk mewadahi kegiatan bukan pertanian, dan hanya *L2o/o luas lahan yang masih merupakan kawasan persawahan, yaitr,r kawasan dengan kegiatan utama adalah aqraris.
RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 6I
Rencana tata ruang kawasan perkotaan di Kota Magelang dapat
diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi yang dimiliki Kota Magelang serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota yang didukung dengan perencanaan sarana dan prasarana perkotaan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Pengembangan potensi-potensi yang dimiliki Kota Magelang akan mendukung peningkatan peran dan fungsi Kota Magelang, ydng pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan daya saing kota. Optima
lisasi penataan ruang a kan dapat
mendukung
pengembangan wilayah Kota Magelang yang memberikan sumbangan
terhadap peningkatan peran dan fungsi Kota Magelang agar mempunyai daya saing yang tinggi terhadap wilayah di sekitarnya. Untuk mencapai
kondisi tersebut, maka rencana tata ruang harus mampu berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan kota.
a.
Pembangunan Perwilayahan
Luas wilayah administratif Kota Magelang adalah 1.812 hektar, dengan batas fisik berupa sungai di sisi timur din barat. Secara morfologis, bentuk Kota Magelang adalah linear dengan dominasi arah utara-selatan, yang secara historis dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh jalur arteri primer yang menghubungkan antara Jogjakarta dan Semarang.
Dari sisi
kepadatan
penduduk, masih
dijumpai
ketidakmerataan distribusi penduduk, pada beberapa kelurahan mempunyai kepadatan diatas 10.000 jiwa/km2, dan di sisi lain
masih terdapat beberapa kelurahan dengan kepadatan dibawah 3.000 jiwa/km2, Ketidakseimbangan persebaran penduduk tersebut akan berdampak pada tidak seimbangnya pertumbuhan wilayah.
Untuk mengatasinya, diantaranya dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai simpul-simpul ekonomi kota, yaitu:
1) Pengembangan Kawasan Sidotopo, selain telah dilakukan studi ' kelayakan pengembangan kawasan dan pembebasan tanah, juga telah disiapkan infrastruktur kawasan, yang berupa jernbatan dan RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
UnBII-62
jalan, sehingga telah siap sebagai salah satu peluang investasi di Kota Magelang;
2) Kawasan GOR Samapta sudah mempunyai studi kelayakan pengembangan kawasan, yang antara lain meliputi rencana pembukaan jalan baru, yaitu dengan memanfaatkan jalan inspeksi Saluran Kali Bening, sehingga aksesibilitas kawasan menjadi lebih terbuka;
3) Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar Magelang, semula merupakan lahan tidak termanfaatkan seluas + 2,6 ha, saat ini telah dibuka akses dari sisi timur. Pembukaan akses tersebut terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomis kawasan, sehingga pada tahun 2003 Cabang Pegadaian Magelang berminat untuk memindahkan lokasi kantornya, yaitu semula di dalam Pasar Rejowinangun, dan sekarang menempati salah satu blok di Lembah Tidar;
4)Pengembangan Kawasan Soekarno-Hatta diupayakan dengan rencana pembangunan Pasar Induk, dan saat ini lahan seluas + 3 ha untuk pembangunan pasar telah dibebaskan; 5) Kawasan Kebonpolo, direncanakan untuk lebih ditingkatkan nilai ekonomisnya melalui pembangunan. fasilitas perdagangan
modern, dengan skala pelayanan tingkat lokal dan regional. Sarana perdagangan tersebut direncanakan berupa pusat pertokoan yang akan dipadukan dengan sub terminal.
Selain melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi kota, untuk lebih meratakan sebaran penduduk kota, maka dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, yaitu semula 2 (dua) kecamatan
dan L4 kelurahan, pada tahun 2005 telah dilakukan pemekaran menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 17 kelurahan. Pemekaran kecamatan akan diikuti dengan pembangunan kantor-kantor kecamatan dan kelurahan baru, yang juga akan membantu aspek penyebaran keramaian ke semua sudut kota, sesuai skenario dan kebijakan pengembangan wilayah. Selain itu kebijakan tersebut
juga akan
memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari kantor kelurahan dan kecamatan.
RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 63
Permasalahan yang dijumpai dalam pembangunan wilayah adalah:
1) Kurang meratanya sebaran pusat-pusat perekonomian kota, yaitu saat ini masih terkonsentrasi pada kawasan pusat kota;
2) Kurang meratanya rata-rata kepadatan penduduk per-kelurahan; 3) Belum optimalnya pengembangan kawasan-kawasan .strategis
yang ada di Kota Magelang untuk dapat mendukung
,
b.
pertumbuhan ekonomi kota;
Penataan Ruang dan Pertanahan
di
Kota Magelang ditunjukkan dari kinerja rencana tata ruang, yang meliputi kelengkapan dan kedalaman dokumen rencana tata ruang yang sudah disusun, dan Aspek penataan ruang
sejauh mana efektifitas rencana penataan ruang tersebut mampu memberikan arahan bagi pengembangan wilayah Kota Magelang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang (RTRWK), yang
disusun pada tahun L997/t998 dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 tahun 1999 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
tuntutan yang ada, sehingga pada . tahun 2OO4 disusun revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang. Dalam RTRWK juga sudah mengakomodasikan pemekaran wilayah kecamatan.
Selain rencana umum tata ruang, beberapa rencana yang bersifat lebih teknis juga telah disusun, yaitu : Rencana Induk Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Magelang, Rencana Induk Periklanan Kota Magelang, Rencana Induk Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Magelang, serta Master Plan Taman Kyai Langgeng dan Desa Buku Kota Magelang. Namun di sisi lain, kurangnya sosialisasi rencana tata ruang
dan masih belum dibentuknya Tim Koordinasi Penataan
Ruang
Daerah menjadi penyebab masih belum efektifnya dokumeri rencana
RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II .64
tata ruang sebagai dokumen perencanaan yang memberikan acuan dan arahan bagi pengembangan wilayah Kota Magelang.
Dari uraian di atas permasalahan yang dijumpai
dalam
penataan ruang dan pertanahan adalah:
1) Belum sepenuhnya tercapai kesepahaman tentang rencana tata ruang, hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi rencana
tata ruang sebagai unsur pengendali perkembangan kota;
2) Kurangnya sosialisasi rencana tata ruang kota; 3) Perlunya pembentukan lembaga yang secara koordinatif menangani pemanfaatan rencana tata ruang Kota Magelang.
Aspek penataan ruang di Kota Magelang ditunjukkan dari kinerja rencana tata ruang, yang meliputi kelengkapan dan kedalaman dokumen rencana tata ruang yang sudah disusun, dan
sejauhmana efektifitas rencana penataan ruang tersebut mampu memberikan arahan bagi pengembangan wilayah Kota Magelang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang (RTRWK), yang
disusun pada tahun 1997 /L998 dan dituangkan dalam Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 tahun 1999 dipandang sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan
tuntutan yang ada, sehingga pada tahun 2OO4 disusun revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang. Dalam RTRWK juga sudah mengakomodasikan pemekaran wilayah kecamatan,
Selain rencana umum tata ruang, beberapa rencana yang
bersifat lebih teknis juga telah disusun, yaitu: Rencana Induk Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Magelang, Rencana Induk Periklanan Kota Magelang, Rencana Induk Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Magelang, serta Master Plan Taman Kyai Langgeng dan Desa Buku Kota Magelang. Namun di sisi lain, kurangnya sosialisasi rencana tata ruang
dan masih belum dibentuknya Tim Koordinasi Penataan
Ruang
Daerah menjadi penyebab masih belum efektifnya dokumen rencana
RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
UAB ll - 65
tata ruang sebagai dokumen perencanaan yang memberikan acuan dan arahan bagi pengembangan wilayah Kota Magelang.
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2O04-20L4, meliputi aspek spasial dan non spasial. Dalam aspek
spasial terutama pengembangan wilayah Kota
Magelang
direncanakan ke dalam pengembangan unit-unit lingkungan atau
bagian wilayah kota, dan terdapat
lingkungan atau
5
5 (lima) unit pengembangan
Bagian Wilayah Kota (BWK), dengan arah
pengembangan adalah:
1) BWK I atau Bagian Wilayah Pusat Kota berfungsi sebagai kawasan yang mewadahi kegiatan perkotaan,
dengan
karakteristik kegiatan sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi/wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi. BWK
I terdiri dari seluruh Kelurahan Panjang, seluruh Kelurahan
Rejowinangun Selatan, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara,
sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Magelang dan sebagian Kelurahan Gelangan.
2)
BWK
II,
dengan konsentrasi kegiatan permukiman, pendidikan
tinggi, dan militer. BWK
II meliputi seluruh Kelurahan
Potrobangsan, sebagian
Kelurahan Wates, sebagian Kelurahan Gelangan, sebagian Kelurahan Cacaban dan sebagian Kelurahan Magelang.
3) BWK III, dengan pengembangan dan pemanfaatan ruang sebagai kawasan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan militer dan permukiman dengan kepadatan rendah.
BWK III meliputi seluruh Kelurahan Jurangombo Selatan, seluruh Kelurahan Jurangombo Utara, sebagian Kelurahan Magersari dan sebagian Kelurahan Kemirirejo.
4)
BWK IV, sebagai kawasan pusat pemerintahan, industri kecil dan
menengah, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, serta permukiman kepadatan rendah. RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 66
BWK IV terdiri dari seluruh Kelurahan Tidar Selatan, seluruh Kelurahan Tidar Utara, sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara dab sebagian Kelurahan Wates.
5) BWK V, sebagai kawasan olah raga dan rekreasi skala kota,
pusat pelayanan sosial-ekonomi skala lingkungan
dan
permukiman kepadatan menengah.
BWK
V meliput seluruh Kelurahan Kramat Utara, seluruh
Kelurahan Kramat Selatan dan seluruh Kelurahan Kedungsari. Dalam rencana tata ruang ini, diprediksikan jumlah penduduk
Kota Magelang tahun 20L4 adalah sejumlah 118.008 jiwa, dengan distribusi per-BWK adalah:
1)
BWK
I, luas wilayah + 26O,2 hektar, jurnlah penduduk 26.699
jiwa;
2)
BWK
II luas wilayah + 464,7 hektar, jumlah
penduduk 37.339
jiwa;
3)
BWK
III
+ 386,6 hektar, jumlah penduduk
15.349
IV luas wilayah + 334,9 hektar, jumlah penduduk
2O.Z5S
+ 465,6 hektar, jumlah penduduk
18.369
luas wilayah
jiwa;
4)
BWK
jiwa;
5)
BWK
V luas wilayah
jiwa. Sedangkan dari aspek pertanahan, pola pemanfaatan ruang
kota, terutama direncanakan untuk mewadahi kegiatan masyarakat perkotaan, dengan demikian kegiatan peftanian mendapatkan porsi' yang tidak dominan. Pola pemanfaatan lahan adalah:
1) Kawasan permukiman luas + 7OL,36 hektar; 2) Kawasan perdagangan/jasa luas + 120,86 hektar; 3) Kawasan perkantoran luas + 47,76 hektar; 4) Kawasan pendidikan luas + LO7,92 hektar; 5) Kawasan kesehatan luas + 42,46 hektar; 6) Kawasan peribadatan luas + 2,80 hektar; 7) Kawasan rekreasi/olah raga luas + 89,39 hektar; 8) Kawasan industri/perdagangan luas + 68,03 hektar; 9) Kawasan militer luas + 151,05 hektar; RPIM Kob Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II .67
+ 185,56 hektar; 11)Kawasan terbuka hijau luas + t2,82 hektar; 12)Kawasan perkebunan luas + L45,23 hektar; 10)Kawasan pertanian luas
13)Kawasan terminal luas + 4,85 hektar;
+ 35,65 hektar; 15)Pemanfaatan lain-lain luas + 96,26 hektar. 14) Kawasan pemakaman luas
5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan
sekarang tanpa menghalangi generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Kita bukan generasi terakhir tetapi masih ada generasi yang akan datang, yang juga harus melanjutkan kesempatan menentukan dan memilih kebutuhannya. Hampir semua aspek kehidupan tidak terlepas dari ketergantungan pada lingkungan.
Ini berarti bahwa apabila dalam melaksanakan
pembangunan
mengabaikan dan tanpa menjaga aspek kelestarian lingkungan, maka
akan berpengaruh dan mengganggu fungsi lingkungan itu sendiri dan berdampak turunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran tanah termasuk di dalamnya batuan dan mineral, pencemaran air termasuk di dalamnya air tanah, air laut, air hujan serta pencemaran udara termasuk di dalamnya gas-gas alam partikel debu masih perlu untuk mendapatkan penanganan secara tepat. Mengingat besarnya permasalahan lingkungan yang harus dihadapi maka perlu peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang memadai, antara lain berkenaan
dengan kelembagaan dan manajemen, misalnya :
peraturan,
pendanaan, sistem organisasi, sumber daya manusia, keterpaduan perencanaan dan sebagainya.
Beberapa permasalahan pokok bidang lingkungan hidup Kota Magelang :
a.
Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Persampahan
Sampah perkotaan akan tetap merupakan salah
satu
persoalan yang rumit yang dihadapi oleh pengelola kota dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana
perkotaannya. Di samping persoalan bagaimana menyingkirkan RPJM Kota
Magelang Tahun 2N5 - 2010
BAB II .68
sampah secara baik agar kota tersebut menjadi bersih dan tidak mengganggu lingkungan, muncul pula persoalan lain yaitu agar
daerah tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan. Kota Magelang memiliki TPA dengan luas 6,2 hektar terletak di Desa Banyuurip Kabupaten Magelang yang keberadaannya dimanfaatkan
sejak tahun 1993. Kapasitas TPA yang ada dapat menampung sampah sebesar 1.500.000 m3 dengan jumlah cell sebanyak 3 buah.
Produksi sampah Kota Magelang sebesar 331 m3 sampah/hari. Dengan melihat kondisi yang ada apabila pengelolaan sampah tidak dilaksanakan dengan baik maka beberapa tahun ke depan TpA yang ada sudah tidak bisa dipergunakan lagi.
Selama ini kegiatan penanganan sampah dianggap sebagai kegiatan kurang diprioritaskan, dapat dilihat dari sarana prasarana
yang terbatas, kurangnya dukungan anggaran, lahan tersedia terbatas dan sering kali tidak diperhitungkan dalam masterplan kota. Ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat sebagai penghasil sampah yang minimal terkait dengan pengumpulan sampah pada titik awal produksi sampah. Mengingat jumlah pemukiman penduduk di Kota Magelang semakin meningkat dan padat, maka tidak memungkinkan penanganan secara individual. Oleh karena itu, maka
1)
:
Paradigma membuang sampah harus diubah menjadi mengolah sampah;
2)
Konsep yang jelas dan bisa dijadikan dasar bagi peran setiap stake holder dalam menangani sampah, seperti
.
:
DPRD : dalam menyiapkan peraturan yang mengatur kewajiban, hak, sanksi bagi pihak-pihak yang hendak dilibatkan.
.
Pemerintah daerah dalam menyiapkan organisasi serta manajemen operasional yang diperlukan secara jelas dan tidak tumpang tindih.
.
RPJM Kota
Masyarakat jawab.
Magelang Tahun 2005 - 2010
/
swasta
:
tugas, partisipasi, hak, tanggung
BABil-69
3)
Tersusunnya rencana strategis penanganan sampah untuk
5-
25 tahun ke depan;
4) Terciptanya teknologi yang optimal untuk pengelolaan
b.
sampah.
Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Hutan
Hutan mempunyai fungsi multiguna yaitu mengatur tata air, pencegahan banjir dan menjaga erosi serta mengatur pemeliharaan
kesuburan tanah. Berdasarkan Undang-undang Pokok Kehutanan
nomor 5 tahun tg67 tentang ketentuan-ketentuan
pokok
kehutanan, ditetapkan bahwa 30 o/o dari luas wilayah harus terdiri
dari kawasan hutan. Sehingga untuk memenuhi sampai 30
o/o
sangatlah sulit bagi Kota Magelang mengingat disini tidak ada lahan
alternatif atau cadangan.
Kota Magelang mempunyai luas wilayah 1.812 hektar. Sedangkan sumber daya hutannya hanya seluas 99,56 hektar (5,48 o/o). Semakin menurunnya luas hutan dan taman kota terutama diakibatkan oleh pesatnya urbanisasi dan pembangunan fisik pendukung pemukiman dan perekonomian kota yang kurang terkendali. Jika hal ini terus berlanjut dan terjadinya perubahan alokasi fungsi lahan yang kurang memperhatikan tata ruang dari daya dukung lingkungan terus berjalan, maka suatu saat akan terjadi bencana yang menimpa kita semua. Hingga 5 (lima) tahun ke depan, kondisi pengelolaan dan pelestarian yang harus kita capai adalah
1) Pengelolaan hutan
:
dan taman kota perlu memperhatikan tata
ruang yang jelas;
2) Struktur tata ruang kota perlu selalu dievaluasi
dengan
memperhitungkan dan mengakomodasi keadaan biofisik dan
keunikan serta keindahan alami maupun sumber daya alam yang dimiliki suatu kota;
3)
Masyarakat perlu berpartisipasi dalam menjaga keberadaan dan kelestarian hutan dan taman kota;
4)
Terinformasi pentingnya keberadaan hutan dan taman kota serta kondisi hutan dan taman kota;
RHM Kob Magelang Tahun 20O5 - 2010
BABil-70
5)
Mempertahankan hutan dan taman kota yang sudah ada agar
tetap terjaga kelestariannya. Dan berusaha untuk tidak merubah kawasan tersebut;
6)
Mengembangkan dan memperluas areal hutan dan taman kota
dengan kegiatan penghijauan apabila areal
tersedia
memungkinkan.
c.
Peningkatan Kualitas Air
Kota Magelang dibatasi oleh 2 sungai yaitu di sebelah barat Sungai Progo dan di sebelah timur Sungai Elo. Kemiringan daerah ini mengarah ke bagian timur sehingga sebagian besar limbah akan cenderung mengalir ke arah timur yaitu ke Sungai Elo yang pada
akhirnya akan bertemu juga dengan Sungai Progo di Kabupaten Magelang. Kenyataan pada saat sekarang telah menunjukkan bahwa tanah subur di Kota Magelang telah banyak mengalami penciutan berubah menjadi perumahan atau kawasan industri sefta
kegiatan lainnya
di mana kesemuanya itu akan membawa
konsekuensi logis dan menimbulkan dampak terhadap kelangsungan
hidup bagi makhluk di dalamnya. Semua aktifitas manusia tersebut di atas akan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan itu sendiri.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
82 Tahun
2001
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
dan Peraturan Daerah Propinsi JawaTengah Nomor 10 Tahun 2OO4 Tentang Baku Mutu Air Limbah, bahwa sungai-sungai dan industri. industri, terutama industri kecil sepefti industri Tahu dan Tempe yang jumlahnya cukup banyak di Kota Magelang, harus sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Namun menurut hasil pemeriksaan .laboratorium pada dua tahun terakhir, rnenunjukkan bahwa hampir semua parameter melebihi baku mutu yang ditetapkan. Untuk itu pemantauan harus selalu dilaksanakan agar dampak yang terjadi bisa diketahui perkembangannya.
Pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air harus dilaksanakan secara RPJM
Kob Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB ll -
71
berkesinambungan
dan komprehensif dengan beragam
bentuk,
sehingga :
1) Tersedia acuan dalam rangka kegiatan pemantauan, pengendalian air khususnya sungai
2)
perlindungan,
.
Kualitas air sungai dan air sumur terpantau
3) Tersedia informasi data pencemaran air Kota Magelang. 4) Terwujud koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain di bidang pengendalian pencemaran air di sepanjang daerah aliran
sungai/ qAS.
5)
Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang meningkat di bidang
pengelolaan Lingkungan khususnya Sumber Daya Air. d.
Peningkatan Kualitas Udara Udara adalah salah satu faktor penting bagi kehidupan semua
makhluk di bumi, karena udara mengandung bahan kehidupan yaitu oksigen (Or). Oksigen adalah unsur yang sangat dibutuhkan karena digunakan untuk metabolisme, sehingga apabila terjadi pencemaran
udara maka akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara. Hal ini berarti kehidupan di muka bumi juga akan terganggu.
Sumber pencemar udara di Kota Magelang diidentifikasi berasal dari : 1) Kegiatan Industri : suara mesin , cerobong yang mengeluarkan asap, limbah yang dihasilkan kadang menimbulkan bau.
2)
Sumber Bergerak
:
suara bising dan gas buang dari knalpot
kendaraan bermotor
3)
Pembakaran Sampah : asap dan debu dari proses pembakaran.
Menurut hasil pengujian dan pemantauan kualitas udara ambient yang dilakukan pada tahun 2004 di wilayah Kota Magelang oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah, pada umumnya masih di bawah baku mutu udara ambient, tetapi untuk parameter debu dan kebisingan hampir mendekati baku mutu udara ambient.
Hal ini ditandai terjadinya
peningkatan suhu udara yang menyebabkan situasi menjadi tidak nyaman, panas, dan gerah.
RPJM
Kob
Mag*ng
Tahun 2005 - 2010
BABil-72
Situasi ini mulai dirasakan tidak hanya di Kota Magelang, tetapi kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep. 48lMenLH /tt/L996, tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu untuk kawasan perdagangan dan jasa : 7O dBA, perlu
diketahui bahwa dari hasil pengujian dari beberapa titik di kawasan perdagangan dan jasa umumnya diatas 66 dBA. Dengan melihat kondisi yang ada seiring semakin meningkatnya sektor industri,
semakin padatnya arus transportasi maka sangat dimungkinkan beberapa tahun ke depan kualitas udara di Kota Magelang akan mengalami penurunan.
Mengingat semakin tingginya berbagai aktifitas dan resiko bahaya yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan di atas maka : 1) perlu meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap
kualitas udara di wilayah Kota Magelang agar dapat diketahui perkembangannya terlebih untuk masa yang akan dating
2)
harus melaksanakan kerjasama, tukar informasi dan komunikasi
yang saling mendukung antara pihak pemerintah daerah, kalangan industri dan masyai'akat sekitar dalam rangka menciptakan kondisi yang sehat, nyaman dan bebas dari pencernaran
.
3)
harus mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan sefta untuk menciptakan kepedulian lingkungan yang didukung oleh tersedianya informasi data tentang pencemaran
E. PEMERINTAHAN UMUM
Pembangunan
bidang pemerintahan Umum,
meliputi
pembangunan kependudukan dan catatan sipil, revitalisasi pelaksanaan otonomi daerah sefta keteftiban dan keamanan. 1. Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pada tahun 2oo4, jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 116.839 jiwa yanE terdiri dari 56.418 laki-laki dan 6O.42t perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar Q,460/o dan kepadatan rata-rata penduduk adalah 6.448 jiwa/km2. RPJM
Kob Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 73
Kondisi penduduk tahun 2OO4 dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbanyak adalah pada tingkat SMA yaitu 31.196 orang dan terendah adalah 8.397 orang pada tingkat perguruan tinggi/akademi, sedangkan penducluk yang tidak/belum tamat sekolah sebanyak t9.278 orang. Ditinjau dari mata pencaharian penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, 50.979 penduduk Kota Magelang telah memiliki pekerjaan baik
formal maupun non formal. Mata pencaharian terbanyak adalah sebagai pedagang yang mencapai 23,L8o/o dari jumlah pe-ndduduk. Permasalahan kependudukan yang dihadapi adalah :
a.
di Kota Magelang
Rendahnya kesadaran penduduk terhadap kepentingan kepemilikan
identitas diri dan keluarga
b.
Rendahnya kualitas pelayanan kependudukan yang belum dapat terselesaikan dengan sistem pelayanan satu atap
oleh karenanya, pada tahun 2oLo, pembangunan kependudukan harus dapat
:
a.
Meningkatkan keserasian keoijakan pembangunan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan lainnya,
b.
Meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Revitalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg45
mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelavanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Di
samping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan
daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi cjan
RPJM
Kob Magelang Tahun 20OS - 2010
BABil-74
keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,
potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Agar mampu menjalankan
perannya tersebut, maka daerah diberikan kewenangan yang seluas-
luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan nega ra. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan implementasi pemberian otonomi kepada daerah di
seluruh Indonesia termasuk di dalamnya Pemerintah Kota Magelang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pengganti dari UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999. Latar belakang yang sangat mendasar
penggantian Undang-Undang tersebut adalah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945, disamping juga karena dipandang perlu adanya penyelarasan dengan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2OO4
tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4
tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara sefta beberapa Unrlang-Undang lainnya yang masih ada hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Magelang tidaklah mungkin
akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan apabila tanpa dibarengi dan
didukung dengan pemberian sumber-sumber keuangan, maka Kota RPJM
Kob Magelang Tahun 2005 - 2010
'BABll-?5
Magelang
juga telah diberikan sumber-sumber keuangan baik
yang
belbsal dari PAD maupun yang berasal dari Pemerintah pusat. Khusus sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 1999 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.
Pemberian sumber-sumber keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan amanat dari Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar t945, dimana ditegaskan bahwa agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undan9.
Dengan diberikannya kewenangan-kewenangan dan sumberSumber keuangan kepada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004, maka diharapkan agar daerah benar-benar menjalankan roda pemerintahan
mampu
dan pembangunan serta
pada
gilirannya rnasyarakat di daerah dapat hidup sejahtera secara adil dan mei'ata sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 khususnya pada alinea yang keempat.
Pemerintah Kota Magelang mempunyai letak cukup strategis, karena berada pada persimpangan antara Kota Semarang, Yogyakarta,
Wonosobo, Purworejo dan Salatiga serta dilingkari oleh daerah Kabupaten Magelang. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan
dan pembangunan dengan segala kemampuan dan keterbatasannya selalu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah yang RPIM Kota Magelang Tahun 2005 - 2010
saling menguntungkan. Banyak hal yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi antar daerah sebagai contoh adalah pelaksanaan pembangunan lembatan Kalimas pada Tahun 2002 yang
terletak di perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, dimana jembatan ini berfungsi menghubungkan antara Kota Magelang
dengan Kabupaten Magelang lewat jalur sebelah timur,
yang
manfaatnya sangat dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Magetang maupun masyarakat Kabupaten Magelang.
Pemerintah Kota Magelang menyadari sepenuhnya bahwa
pengaturan masalah otonomi daerah merupakan
kewenangan
Pemerintah Pusat, maka dalam rangka revitalisasi pelaksanaan otonomi
daerah, Pemerintah Kota Magelang akan melaksanakannya secara konsisten sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketertiban dan Keamanan Secara umum situasi keamanan dan ketertiban
di
Kota
ini berlangsung kondusif dan terkendali. Hubungan antar warga dalam kehidupan bermasyarakat juga berjalan secara serasi, selaras, dan harmonis. Walaupun dernikian, tidak dapat Magelang selama
dipungkiri, sejalan dengan proses dinamika kehidupan sosial, ekonomi
dan politik, berkembang pula gangguan terhadap keamanan
dan
keteftiban masyarakat. Adanya tindak kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tenteram dan damai. Berdasarkan data dari tahun 1999 hingga 2OO4 rata-rata jumlah
tindak kriminal (crime total) per tahun di Kota Magelang mencapai angka 287 kasus. Tahun 2OO4 tercatat sejumlah 32O kasus, atau mengalami peningkatan sebesar t4,7 o/o dibanding 2003 yakni sebanyak 279. Sementara itu, penyelesaian kasus kriminalitas justru
tahun RPJM Kota
o/o,
jika 2003 tercatat 49,39 o/o, di 2OO4 hanya sebesar 25,94 o/o. Meningkatnya angka tindak
mengalami penurunan sebesar 23,45
Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II .77
kriminal itu
di
samping disebabkan oleh mentalitas individu, belum
optimalnya kinerja aparat kamtibmas beserta petugas pendukungnya seperti Satuan Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja dalam memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat, juga karena adanya
imbas dari terjadinya krisis multidimensional yang berkepanjangan mengakibatkan penyempitan lapangan kerja dan peluang untuk berusaha. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada gilirannya sudah tentu menyebabkan terjadinya kerawanan sosial serta mengganggu keharmoniian hubungan masyarakat.
Sementara itu, dari data dua tahun terakhir
di atas, kasus
tindakan penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 2 persen. Data ini tampaknya tidak lebih hanya sekadar "puncak dari gunung es". Sebab
dalam realitanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah merambah ke segala penjuru lapisan pergaulan, utamapya kalangan remaja dan anak muda. Problematik yang serius ini harus segera dicarikan jalan keluarnya. Banyak generasi muda yang kehilangan masa
depannya
(lost generation) akibat dari
mengkonsumsi dan
menyalahgunakan narkoba. Dimensi kerusakannyd
tidak
hanya
terhadap jasmani dan mental saja, tetapi juga ekonomi, sosial, dan kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat.
Sebagai upaya pencegahan, pengungkapan dan penanganan perilaku kejahatan diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang tanggap dan sigap. Kapasitas dan kualitasnya yang rendah tidak akan mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tingkat kebutuhan di lapangan. Selain itu partisipasi masyarakat juga harus diikutsertakan di
dalamnya,
di
samping perlu ditingkatkan lagi dukungan lembaga-
lembaga terkait melaiui koordinasi yang intens.
Terciptanya iklim yang sejuk dan kondusif juga harus didukung oleh keharmonisan hubungan kehidupan dalam masyarakat. Sikap dan psikologi massa yang lebih menonjolkan kepenringan kelompok atau golongannya sendiri merefleksikan rendahnya wawasan kebangsaan RPIM
Kob Magelang Tahun 20O5 - 2010
BABll-78
dan belum dipahaminya nilai-nilai
nasionalisme dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kendati konflik sosial, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal, tidak merupakan kasus yang menonjol.
Namun semangat individualisme dan primordialisme tetap tampak dalam dinamika kehidupan sosial di Kota Magelang. Gesekan-gesekan sosial, meski tidak rnenjurus pada anarkhisme, bersifat laten dan kecil
indikasi sAM-nya, rnuncul terutama bersamaan dengan perhetatan sosial politik lokal, misalnya pemilu, atau momen-momen tertentu yang
bersifat massal. Berdasarkan uraian
di atas, upaya peningkatan
keamanan,
ketertiban dan harrnonisasi dalam kehidupan masyarakat dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan antara rain
a.
masih
:
Adanya !<ecenderungan perringkatan tindak kriminalitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. c. d.
Maraknya peredaran dan penyalahgunaan nai-koba. Masih rendahnya kernampuan dan ketrampilan aparat kamiibmas. Kecenderungan sernakin lemahnya wawasan kebangsaan dan nilai-
nilai nasionalisme.
Proses pelaksanaan pernerintahan, pembangunan,
dan
kemasyarakatan di Kota Magelang berjalan sesuai dengan agenda dan
strategi yang telah ditetapkan. Aktivitas masyarakat dalam sehariharinya juga bertangsung dengan normal tanpa ada gangguan yang berafti. suasana kota yang arnan, tertib dan terkendali mengundang para investor baik dalam maupun luar daerah untuk menanamkan modalnya. selain itu juga memupul< dengan subur tumbuh kembangnya
usaha-usaha produktif masyarakat. Terbentuknya rasa aman dan kelancaran dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat itu merupakan berkat dari terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Angka tindak kriminalitas berhasil dikurangi dan turun rata-rata sebesar 15
RPJM
- 20 o/o per tahun atau sekitar 230 - z4s kasus. Sedangkan
Kob Magelang Tahun 2005 - 2010
BAB II - 79
tingkat penyelesaian perkaranya rata-rata naik sebesar 20 persen atau sekitar 45
-
55
o/o
setiap tahunnya.
Peredaran narkoba dapat ditangkal dan didtteksi secara dini, sehingga mengacu pada data di atas, penyalahgunaannya dapat ditekan
serendah mungkirr sampai ke titik nadir. Praktek-praktek yang lepas
atau tidak terdeteksi selama ini diberantas dengan tegas dan tanpa pandang bulu melalui koordinasi antar instansi terkait (semua unsur aparat kamtibmas, Badan Narkotika Kota Magelang, dan stake holder lainnya). Dengan begitu, para remaja, generasi muda, dan masyarakat
pada umumnya dapat secara sehat dan bersemangat menyalurkan kreatifitas dan kreasinya bagi kemajuan dan perkembangan kota. Daya imajinasi dan responsifitasnya terhadap lingkungan sekitar juga
nreningkat sehingga tingkat ketahanan daerah
pun mengalami
penguatan.
Kapasitas sumber daya manusia (aparat kamtibmas) berkembang dan mengalami kemajuan, serta mampu menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan di lapangan dengan didukung sarana prasarana beserta anggaran operasionalnya yang kian memadai. Koordinasi antar intansi terkait (misalnya dengan Badan Koordinasi
Intelejen Daerah) oerjalan secara sinergis. Adanya pembinaan pelatihan yang diadakan secara kontiiryu bagi peningkatan skills
dan dan
manajemen aparat karntibmas maka profesionalismenya tumbuh, berkembang, dan meningkat dengan optimal guna meredam dan mengendalikan penyakit rnasyarakat serta tirrdak kejahatan lainnya.
Adanya sosialisasi dan transfer nilai- nilai wawasan. kebangsaan
dan nasionalisme yang intensif dari pemerintah dan seluruh
stake
holders berdanrpak sangat positif terhadap penguatan rasa persatuan
dan kesatuan dari warga masyarakat. Sikap toleransi dan tenggang rasa terhadap kemajenrukan (pluralisme) terpupuk dengan baik sehingga marnpu mereclam dan mencegah terjadinya konflik sosial. Perilaku-perilaku yang asosial dalam kehidupan bersama secara pelanRPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BABil-80
pelan terkikis tergantikan dengan kebersamaan dan kegotongroyongan. Pola hidup yang harmonis ini didukung pula oleh sikap dan perilaku keteladanan dari para pemimpin (formal dan informal), pejabat dan aparat pelaksana lainnya.
Dengan demikian sasaran peningkatan keamanan, keteftiban dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adalah:
a. b. c.
Terpeliharanya stabilitas keamanan dan keteftiban masyarakat. Menurunnya kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Meningkatnya kemampuan
dan ketrampilan anggota aparat
kamtibrnas.
d.
Terpeliharanya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme.
F. PERMASALAHAN
POKCK
Berdasarkan gambaran umum dan kondisi daerah di atas, maka permasalahan pokok yang perlu mendapatkan penanganan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut:
1. Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah,
walaupun
pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend membaik namun belum . sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti kemiskinan dan pengangguran, dikarenakan kontribusi pertumbuhan
ekonomi lebih didominasi dari sektor-sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.
2. Masih rendahnya kualitas penerapan dan penegakan hukum
serta
pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
3.
Perlunya peningkatan kualitas kehidupan beragama, moral, etika dan akhlak mulia masyarakat.
4.
Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat menyebabkan kerawanan sosial.
5. Masih banyaknya penduduk miskin sebagai akibat dari
rendahnya
ketrampilan, kurangnya kreatifitas dan inovasi, keterbatasan modal serta kurangnya akses untuk mendapatkan kesejahteraan. RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BABil-8r
6. Belum optimalnya peran .serta masyarakat dalam
pelaksanaan
pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan.
7. Belum Optimalnya kualitas dan relevansi pendidikan serta kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses
pelayanan
kesehatan yang lebih berkualitas.
9.
Belunr optimalnya pelaksanaan otonomi daerah yang disebabkan oleh
kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan,
terbatasnya
kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur serta terbatasnya kapasitas pembiayaan.
10.Masih rendahnya kualitas pelayanan publik, antara lain disebabkan
karena masih rendahnya kinerja sumber daya aparatur, penyalahgunaan kewenangan, serta belum optimalnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan.
11.Belum optimalnya pengelolaan potensi kawasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagai akibat dari keterbatasan pembiayaan.
12.Menurunnya daya dukung lingkungan terhadap fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup sebagai akibat kurang diperhatikannya kaidah-kaidah kelestarian SDA dan lingkungan hidup serta kurangnya integrasi dalarn pelaksanaan 'pembangunan berw'awasan ling kungan.
RPJM Kota
Magelang Tahun 2005 - 2010
BABil-82
BAB
VISI
III
MTSI
A. VISI Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi, maka ditetapkan
Visi Kota Magelang Tahun 2005-2010 yaitu "Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera", Adapun makna Visi Kota Magelang tersebut adalah
:
1. Terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Jasa karena letaknya yang sangat strategis, yaitu terletak pada titik pertemuan jalur ekonomi Yogyakafta-Solo-Semarang dan jalur pariwisata Borobudur-DiengYogyakarta, maka pengembangan Kota Magelang lebih diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan jasa.
2. Terwujudnya Kota
Magelang yang
Maju, yang memiliki "Keunggulan
Kontparatif" dan "Keunggulan Kompetitif" sehingga berdaya tahan dan berdaya saing tinggi baik di tingkat regional maupun tingkat nasional, yang didukung dengan kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar serta kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun dan damai.
3. Terwujudnya Kota Magelang yang Mandiri, yang mampu secara mandiri dalam mengelola dan membiayai pembangunan dengan mengurangi tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat maupun pihak lainnya.
4. Terwujudnya Kota Magelang yang Sejahtera, ydng mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak bagi masyarakat serta memberikan pondasi yang kokoh bagi berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.
RPJM Koto
Mogebrry Tohtn 2@5 - 2O1O
BAB III -
I
B.
MISI
Berdasarkan Visi Kota Magelang tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kota Magelang Tahun 2OO5-2O1O sebagai berikut :
1. Memfasilitasi proses peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan
masyarakat yang bersih, bebas KKN yang didukung kualitas SDM Aparatur Pemerintah yang handal sefta didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
3. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis sumber daya manusia yang produktif dan mandiri melalui pemberdayaan dan penataan basis produksi dan
distribusi dengan memperkuat kelembagaan UKM dan Koperasi dalam
4.
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan
kota yang lebih efisien, efektif dan berwawasan lingkungan sefta pengembangan potensi daerah secara kreatif inovatif yang didukung kapasitas pemberdayaan masyarakat.
RPJM Koto
hiogelong Tohun 2@5 - 2010
BAB
il
-2
