BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR a TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA DAERAH KABUPATEN KATINGAN PERATURAN ATAS NOMOR 5 TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN, Menimbang:a.
bahwa dalam rangka penyesuaian
terhadap
peraturan Perundang-Undangan sebagai tindaklanjut
pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya
mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Katingan; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang
Mengingat :1. 2.
3.
4.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 1-69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Page
I of 12
1 Tahun
2OO4 tentang Perbendahara€ur. Negara (kmbaran Negara Republik
Undang-Undang Nomor
5.
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang perimb-angan Kiuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintJfr"tt Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26, Tambahan
6.
7.
8.
9.
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraaSSh Undang-undang Nomor t2 Tahun ?OLL tentang pembenfukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOLt illo*o, 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Republik ep*"tit Sipil Negara (Lembaran NegaraLembaran Indonesia Tahun zot+ Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ Uniang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahan 6aerah ( Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5SST)
sebagaimanatelahaiuuar,beberapakali'terakhir,
dengin Undang_undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penEtapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2oL4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2ALs itlo*o, 24, timUatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22' fairfafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $a7l;
ll.PeraturanPemerintahNomorlo0Tahun2o0o d"1"7 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Jabatanstrutturat(I,embaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2oooNomor|97,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Peme-rintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sifil 94:* Jabatan Republik Indonesia
struktural (Lembaran Negara
Tahun2ooo2Nomor33,Tamba}ranLembaranNegara Republik Indonesia Nomor a1.94l;
L2.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan nT-t4 - (Lembaran
Negara RepuUlik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O' tamuarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 'Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 13. Peraturan
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan
PenyelengaraarLPemerintahDaerah(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Page
2
of. L2
|4.PeraturanPemerintahNomor33Tahunzaa7 Antara
lentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerirtah, Peinerintahan Daerah Provinsi' dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran 82' io{; Republik Indonesia Tahun 2OoT Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
ls.PeraturanPemerintahNomor4lTahunzoa7tentang Negara brgttti*"*i Perangkat Dae-rah (Lembaran n"irrUfit IndonesiJTahun 2OOT Nomor 89' Tambahan trmUaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aLl;
l6.PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomor3 Tahun2oostentangPembagianUrusanPemerintahan nil Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katiigan lrc*trt"tt Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);
LT,PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomorS Dinas Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Daerah Kabupatei fatingan (Lembaran Daerah kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 5);
ls.Peraturantvtente-riDatamNegeriNomor56.Tahun 2OlO tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri n^t"*NegeriNomor5TTahun2oo7tentangPetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
lg.PeraturanMenterin.t.*NegeriNomorlTalrun2ot4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama KATINGAN DEWAN PERWAKII,AN-RAKYAT NABNETT KABUPATEN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN
:
Menetapkan:PERATURANDAERAHKABUPATENKATINGAN
TENTANGPERUBAHANKEDUAATASPERATURAN DAERAHKABUPATENKATINGANNoMoRSTAHUN
DINAS 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN.
Pasal I
Katingan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Dinas dan Tata Kerja Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi -Daerah Kabupaten Katingan Tahun Kabupaten Katingan (Lembaran 2OO8 Nomor 5) diubah sebagai berikut : 1.
2 pasal
Ketentuan BAB IV Bagian pertama Dinas Pendidikan Paragraf berikut 6 diubah, sefrirrgga keJeluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Dinas Pendidikan, a. KePala Dinas;
terdiri dari
:
b. Sekretariat, membawahkan
1. 2.
:
Sub Bagian Umum dan KePegawaian; Sub Bagian Keuangan; Page 3
of 12
:
3. Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan; c. Bidang Plngembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Data; 2. Seksi Pengembangan Standar Mutu; 3. Seksi Pengembangan Standar Akses' : d. Bidang penaii*an Nonformal dan Informal membawahkan 1. Seksi Pendidikan PenYetaraan; 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender; 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; e. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan : 1. Seksi Sekolah Dasar; 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; f. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, membawahkan : 1. Seksi Sekolah Menengah Atas - Luar Biasa; 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; g. Bidang Sarana dan Prasararla, membawahkan : 1. ssSeksi sarana dan Pras arana Pendidikan Anak usia Dini; 2. Seksi Sarana dan Prasaralla Pendidikan Dasar; 3. Seksi sarana dan Prasaralla Pendidikan Menengah-LB; h. KelomPok Jabatan Fungsional; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dalam (2) Bagan strrt t r organisasi Dinas Pendidikan tercantum ' ' laripiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2.
Komunikasi dan Ketentuan Bagian Ketiga Dinas Perhubungan,pasal L2 diubah, Informatika farigraf
t plsal 10, pasal 11 dan
sehingga keseluruh€urnya berbunyi sebagai berikut
:
tsagian Ketiga DINAS PERHUBUNGAN, TOUUNTKASI DAN INFORMATIKA
Paraglaf
1
Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 1O
tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai
pof.of. membaritu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Komunikasi desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan, dan Informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku' Pasal 11
fungsi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai perumus"" f,.uij"r."" teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi
a. b. c.
d. e. f.
dan Informatika;
p;;g"*prlan dan pengolahan data, pen,rusunan
program bidang
Pertiubungan, Komunikasi dan Informatika; Koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Koordinasi, p"?g**."r.r, dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; Koordinasi, pJrrgr*u.*u,* L* evaluasi pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika; Koordinasi, pengawasan dan dukungan fasilitas Bandar Udara'
Page 4
of t2
Paragral2 Susunan 0rganisasi Pasal 12
(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
terdiri
dari
:
a. KePaIa Dinas; b. Sekretariat membawahkan; 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan'
c.BidangLaluLintasAngkutanJalan'membawahkan: 1.set<siPengendalianl,atuLintasJalandanPerparkiran;
2. 3.
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; Seksi Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan-
d.BidangLaluLintasAngkutanPerairan,membawahkan: Danau 1. Seksi Pengendalian Latu Lintas Angkutan sungai, dan PenYeberangan; 2. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan; Perairan; 3. Seksi Perencanaan [,alu Lintas Angkutan membawahkan: e. Bidang udara, Komunikasi dan Informatika, 1. Seksi Udara, Komunikasi Publik; 2. Seksi Telekomunikasi dan Media Massa; f. KelomPok Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas' perhubungan, Komunikasi (21 E"g* strutctur organisasi Dinas dan Informatika tercantum dalam lampiran II sebagai bagian
yangtidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.
1 pasal 3. Ketentuan Bagran Keempat Dinas Pekerjaan Umum Paragraf sebagai 13, pasal t+" aan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi berikut:
Baglan KeemPat DINAS PEKERJAAN UMUM Paragraf 1 T\rgas Pokok dan Fungsi Pasal 13
Dinas Pekerjaan umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan umum sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Pasal L4
Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi : a. Merumuskan Kebij "k"' p"trt i"naan dan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Permukiman; b. Pelaks alaaarlurusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya; c. Mengelola barang milik Daerah atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab; d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. eenlampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran, Pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati'
Page 5
of L2
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal L5
(1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas; b. Sekret atiat membawahkan;
1. 2. 3.
Sub Bagian Umum dan KePegawaian; Sub Bagian Keuangan' Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan; c. Bidang Pengairan, membawahkan: 1. Seksi PerencanaanTeknis; 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air; 3. Seksi Pengamanan Sumber Daya Air' d. Bidang Bina Marga, membawahkan : 1. Seksi PerencanaanTeknis; 2. Seksi Jalan; 3. Seksi Jembatan; e. Bidang CiPta Karya, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan Teknis; 2. Seksi Tata Bangunan dan Permukiman; 3. Seksi PLP dan Air Bersih' f. Bidang Tata Ruang, membawahkan: 1. Seksi Pembinaan Tata Ruang dan Jasa Kontruksi; 2. Seksi Pengendalian dan Penataan Ruang' g. KelomPok Jabatan Fungsional; fr. Ut it Pelaksana Teknis Dinas' tercantum (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan umum dari terpisahkan yang tidak dalam lampiran III sebagai bagian Peraturan Daerah ini.
4. Ketenhran Bagtan Kelima Dinas Pertambangan dan Energi : Paragraf 2 pasal-18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut Paragraf.2 Susunan Organisasi Pasal 18 (1)
Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri
dari
i
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2. Sub Bagran Keuangan; 3.Subn"s,"''Pen5rusunanProgramdan-Pelaporan
: c. Bidang Oe6togi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan 1. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan; 2. Seksi Sumber DaYa Mineral; dan d. Bidang Bina Usaha i f"tt *bangan Um,m, Migas, Listrik
Energi membawahkan
:
1. Seksi Bina usaha Perijinan Pertambangan umum dan
Migas; 2. Seksi Bina Usaha Listrik dan Energi; e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan umum, Mineral, Migas, Listrik dan Energi; 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan dan K3; f. KelomPok Jabatan Fungsional ; Page 6
of 12
Unit Pelaksana Teknis Dinas' dan Energi (2) Eagan Str-*ttur Organisasi Dinas Pertambangan tidak yang tercantum dalam i"ampiran IV sebagai bagian terpisahkan dari Peraturan Daerah ini' g.
dan 5. Ketentuan Bagian Ketujuh Dinas sosial, Tenaga Kgrja berbunyi Transmigrasi Piragraf 2 pasal 24 diubah, sehingga sebagai berikut: Paragral 2 Susunan Organisasi Pasal 24 (1) Dinas sosial, Tenaga ]Keqadan Transmigrasi a. KePala Dinas ;
b.
terdiri dari
:
Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan;
3.SubBagianPen5rusunanProgramdanPelaporan. c.BidangKesejahteraxlsosial,membawahkan:
d.
1. 2. 3.
Seksi Pemberdayaarl Sosial; Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial' Bidang Ketenagakeiaart membawahkan :
1. Seksi Perencanaan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
2. Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan
e.
3.
Pemagangan Tenaga Kerja; Seksi-p"ribirr*"r, dan pengawasan Tenaga Kerja.
Bidang Ketransmigrasian, membawahkan:
l.SeksiPenyiapanPermukimandanPenempatan;
Femberd ayaa1, Masyarakat dan PerPindahan; 3. Seksi Peningkatan Mutu dan Ketrampilan' KelomPok Jabatan Fungsional; Unit Pelaksana Teknis Dinas'
2. Seksi
f.
g.
p,iga,- Struktur Organisasi (2)'trirsmigrasi
'
Fasilitasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
tercantum dalam lampiran v sebagai bagtan yang tidak terpisafrkan dari Peraturan Daerah ini'
Perdagangan' 6. Ketentuan Bagran Kedelapan Dinas Perindustrian, Koperasi dan uMru Paragraf 2 pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
Paragtaf 2
SusuffiOrganisasi (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi
dan UMKM terdiri
dari: a. KePala Dinas ;
b. Sekretariat membawahkan
1. 2.
c.
:
Sub Bagian Umum dan KePegawaian; Sub Bagian Keuangan;
3'subBagianPen5rusunanProgramdanPelaporan. Bidang Industri, membawahkan: 1. Seksi Agro Industri 2. Seksi Aneka Industri 3. Seksi Iklim Usaha dan Kerjasarna Industri Page 7
of 12
d. Bidang Perdagangan, membawahkan
1. 2. 3.
:
Seksi Perdagangan Dalam Negeri Seksi Perlindungan Konsumen' Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan'
e. Bidang Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM), membawahkan: 1. Seksi Pembinaan UMKM; 2. Seksi Bina Usaha KoPerasi; 3. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi' f. KelomPok Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas'
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan ' ' Blgan Kofierasi dan UMKM tercantum dalam lampiran VI sebagai bagran
(2)
v,r}stidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.
7.
pasal 28' Ketentuan Bagian Kesembilan Dinas Kehutanan Paragfaf 1 pasal 29 danp"asar 3o diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagran Kesembilan DINAS KEHUTANAN Paragraf 1 Tlrgas Pokok dan Fungsi Pasal 28
Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan; Pasal 29
Dinas Kehutanan mempunYai fungsi : a. Perumusan kebij akan teknis dibidang kehutanan;
perencanaan d; pelaksanaan program pembangunan bidang kehutanan; pelayanan umum c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan bidang kehutanan; yang d. r""goirainasian dan pembinaan tugas bidang kehutananhutan, mellputi bina pengelollan kawasan hutan, pemanfaatan pelestarian pl"d"*"""" rrit"i, penanggulangan bencana hutan, iariperlindungan hutan, serta perijinan usaha kehutanan; bidang kehutanan; e. p""g!"a*u, dr11 evaluasi pelaksanaan tugas f. pelJksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas; pelaksanaan tugi.s lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan o b'
b.
tugas pokok dan fungsinYa.
Pe-r:agraf 2
Susunan Organisasi Pasal 30
(1) Dinas Kehutanan membawahkan
:
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagran Umum dan KePegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan;
3.Subg"grr,,PenyusunanProgramdanPelaporan'
c. Bidang Peiataan dan Pemanfaatan Hutan membawahkan: 1. Seksi Penataan Kawasan; 2. Seksi Pemanfaatan Hutan' d. Bidang Pengusahaan Hutan membawahkan: 1. Selisi Produksi dan Punglrtan Kehutanan; Page 8
of L2
2. Seksi Pere
e. Bidang Keamanan Hutan membawahkan: 1. Seksi Keamanan dan Perundang-Undangan; 2. Seksi Konservasi Hutan; f. Bidang Bina Hutan membawahkan: 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan; 2. Seksi Pembinaan Hutan dan Reklamasi; g. KelomPok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas' (21 Bagan Struktur organisasi Dinas Kehutanan tercantum dalam
lampiran VII seUJgai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Kesepuluh Dinas Pertanian Paragraf I pasal 31' pasal z2 danPlsal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
8. Ketentuan Bagian
Bagian KesePuluh DINASPERTANIAN,PERKEBUNANDANPETERNAKAN Paragraf 1 T\.rgas Pokok dan Fungsi Pasal 31
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan urusan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan; Pasal 32
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dasar, kebijakan teknis operasional, di bidang tanaman p"rg*ir, hortikultura, peternakan_dan perkebunan sesgai kebijaksanr.rri yrt g ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundangundangan Yang berlaku; b. Penetapan standar teknis pelayanan minimal di bidang tanaman p"ttg"ti,hortikultura, perkebunan dan peternakan; c. int"riUrr*t dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan; d. irenyediaan dukungan pengembangan- infrastruktur, sarana, perl-indungan, benih, pengolahan dan pemasaran hasil, pembiayaan, investasi, perijinan, sumber daya i<elembag dan teknologi spesifik lokasi dibidang tanaman pangall', manusia ""n, hortikultura, perkebunan dan peternakan; dan e. Melakukan ioordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas pertanian, pembangunan di bidang harmonisasi penyelenggataan 'dan peternakan daerah oleh semua pemangku perkebunan keinginan; f. Pembinaan Pengolahan dan pemasarErn hasil pertanian, perkebunan dan peternakan; g. Penyelen ggaraar- pengaturan, pembinaan_ . dan bimbingan teknis, pengawasan, pamantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan, hortikultura,- perkebunan dan peternakan; h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,, monitoring, evaluasi dan ielaporan penyelenggaraan pertanian, perkebunan dan peternakan di daerah.
Page 9
of L2
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 33
(1) Susunan organisasi Peternakan terdiri dari :
Dinas Pertanian, Perkebunan
a. KePala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian 2. Sub Bagran Keuangan 3. Sub g"gt"" Penyusunan Progra* qtt' Pelaporan c. Bidang nrldiaaya dan Froduksi, membawahkan : 1.
Seksi nudidaya dan Produksi Tanaman
Hortikulhrra; 2. Seksi Budidaya dan Produksi Perkebunan; 3. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan'
d. Bidang Pengembangan Usaha dan membawahkan
:
1. Seksi Usaha
dan
dan
Pangan
Pemasaran'
Pemasaran Tanaman
Pangan
Hortikultura;
2. Seksi Usaha dan Pemasaran Perkebunan; 3. Seksi Usaha dan Pemasaran Peternakan'
e.BidangPrasaranadanSarana,membawahkan: l.SeksiPrasaranadanSaranaTanamanPangan 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan; 3. Seksi Frasarana dan Sarana Peternakan'
Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan, membawahkan : 1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2. Seksi Perlind'ungan Tanaman Perkebunan; 3. Seksi Perlindungan Hewan' g. KelomPok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas' (2lBagan struktur organisasi Dinas Pertanian tercantum dalam
f.
,' laripiran VIII sebJgai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pendapatan Daerah, 9. Ketentuan Bagran Kesebelas Dinaspasal 34, Pasal 35 dan pengelolaan reriangan dan Asset, pada p*"it 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
Bagran Kesebelas DINAS PENDAPATAN DAERAH Paragraf 1 T\.rgas Pokok dan Fungsi Pasal 34
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urus€ul rumah tangga dan kebljakan daerah serta tugas pembantuan dalam bidang PendaPatan daerah;
Pasal 35
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi
I
a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah sesuai dengan iebijakan Llmum uang ditetapkan oleh Bupati Katingan; b. Penyelenggaraan urusal pemerintahan dan pelayanan umu'm dibidang PendaPatan daerah; c. pembinian dan-pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; Page 10 of 12
d.
Pemmusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya;
e.
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya;
Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukuan dan pelaPoran; o b'
F".,r*rr"rn dan- penetapan kebijakan operasional, pembinaan,
pengatura.n, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah; h. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; i. Pengelolaan urusan kesekretariatan. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 36
(1)Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagran Pen5rusunan Program dan Pelaporan' c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan : 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB; 2. Seksi Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB; 3. Seksi Penagihan dan Restitusi PBB dan BPHTB; d. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
r. seksi
Pendataan
dan Pendaftaran Pqiak dan Retribusi
Daerah;
2. Seksi Penetapan dan Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah; 3. Seksi Penagihan dan Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah; e. Bidang Pembuku€Ln, membawahkan : 1. Seksi Pembukuan; 2. Seksi Pelaporan; 3. Seksi Verifikasi; f. Bidang Dana Perimbangan dan L,ain-lain Pendapatan Daerah, membawahkan : 1. Seksi Dana Perimbangan; 2. Seksi Lain-Lain Pendapatan Daerah; 3. Seksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah' g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum ' ' dalam lampiran Dl sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II (1) Pada saat Peraturan Daerah
ini mulai berlaku, semua ketentuan
Peraturan Daerah yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini wqiib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini; Page 11 of 12
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
(3) Peraturan Daerah
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada
20ts
H. AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan S DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NIKODEMUS LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 53
NtlPea VIYLDA : tt,/1ats
Page 12 of 12
a< do
../,ta
<x
<;s at
o J a o
,h
3
k
&
z
3
(,
z
t{
u
zFI fi
z
o
zt'l 2
E]
H
:v
J
zrd F z
E
s o M F]
a
o a
2
;
H
t{ fr a-r
17n
J
e4
a* ;a :M FH
TE ;a x2
EH 2fr 3a z9 2z s3 z* a
F
M (rl
o.
z zrd frl
s
o M fr]
a
,FH
b1 2
?s aFl H$ fi g3 E
ep 6
iE x 4,a V
fr
fre 5q Dn fiB *
E IE
g4
git* E
I
}-1F1./H
tl
frc Ae iA EseE; 2 HrlB H
z
E"i
g g
H9E
E
Esu
;
z M o"
3
I fi
z !
a D
v z z s o o
zrd o.
z (,
2 l{ ({
$ 2
H
t{ tr h
,, m 4
z a
u>
oa oil HR z<
SH 34. a D
zf'1
M
5
s
tr
z4 F1
F.I
EO
YA
:z
do
D
fra
oc !z D
o
o ;)
!4
z o
aa
M<
2z p< ad
x9 5 trl
rI]
t
J
o
zrd F z4
o.
M
>
t
t-.,1
H
({
*. lr{
f=r
o frr
oz
=
3E zi-i
HA ou Ot.l
H
z F D
M
az 2<
5D
EE r-o 2x 9i
z
!ia
EF
EF tu2
PH
<M
*u
zo.
Ya
a<
c\rH
o z D a zz d< -iF
J
D
J
s
H D BI
tr MIH
fr t-.
iad a
EH fi
*3 H6
(, = u
d; o Ha e 9 eg fr
E Efl P >5tsF{ A oz
Eu tqX
D U
Hs:r
E fr
ETCP
5
$3idr= H a
EtlH o.... .. z S
Jrli
egE rz il
1-
I
z< z
>z 5E
EE H0r Zz {E ZH
3X ZY Ha p"
J
TU E 9z * EH B* m5 a {
g3
LF
5 J
z(,
fre tr4
az L<
L
d f;
z s
a
z
FrM
.) t-
D
v o z a F z 5 3 I
5tr dff J01 eE
E6 22 hl< r'1 J
Es o"
z u
Ar g5
oZ 3H
3E o z f'l
r
a t z
=z ;s J< <5 J>
z4
u
ti!.1
p.
z
ag
o z
(,
2 FI h ff
D
u (-
t-
z
Mfr
fir,
a
E3 AZ
F
E3
>"
Z.t
z z o
EI
t{ fr h
= ,.L
*.i
J
m
z
EM
a= F
rl\ og
R=
z
i* BE
o
3p uz
zrn
zil
978O. aZ HE a
E8 t!<
dg Sg
qM
Z H
B E]
0. tn M
z
o p =
D
ft: (-
&
M
o
M
z z o z E] M
H (L
z z
rn
m
z
P
z
o.
t
a
g
C)
Bfi A g ?4 frz ft
z
Fr4
a
E
D =
M rn
H A
u = frl
m
n
7a
e
?
M
a z
z,
tZ
z zEl M
hl o-
tsa o
O
rn
;fi f,
5F F az rJ Fl rd< VO
[r]
5 $I F $9
D
E:3ff ;i,\B { frrirE ?' E*BH <EOF. M
a.z? J z d
:
s
tr)
t-
E
a e o f;
u
a 2 M
td F,
z
z o zrd
x o u
rd m
o"
>"
o M
H
o
D a z
D
F
z
r, rn
M
z rn = o.
a z E
o
zrn 0"
z riZ
x<
z
r Z< <J Z tr)
(,
5tu az D<
tr
frl o.
zH
r_u
z
3i BE
H*
tn
z
fi>
z a
>? <J ol
Vz
zo rdJ
d? a zfr <= o
.g \-,
F. H6 aE
E3 ;u, j= Hts r
z
M
F.
ri
ZQ
*z z<
lrl
L! !-l lrl p.
2 frl
t
z o z
J
z El F z o
tu h tJ
FJT
m
:[
x FI
(,
92
tT{
3rfl Zz 8a ?z
z* <Er
md
z
3g
3e ;m 4= Ah
zil z
3u ,i rn
z1
o>
>* =EM JT
z o
za
Z
<=",, l-U
.r't!
tia
5E= at- Z \U4
s3
<= a> D^ ZD ft\2 -D
O
;tsd Z>2 c0?3 zz .)FJ
a
M
il
aa H'ri 1F)
;z (Dz
4A z U
E]
&
TII
4z * 23 trz a4
sE za
a: sF
H
o5 dmH
A
Fii
c<
a 2
(, fi4 Eil il
Eq o e? u< E J 7V
Es - Ed a O rnti <M
Z
L?4
k
Y A {f 6z EE.^B
*I lE 7
3ilrE s rrrE o z
S
lri
5u*Z IgU u
E]U< H a.ZL- l-
; z M
+ = J
x
t{
A
2 d
O
E fi
?'64 gA Hz""E Q
P
J
,l M
zz <= o>
^< J Orv rn ;i UE 1..,1
z
,Z r\
q
z
o5
\z
oJ ri< (JF F.
a
H
a r m
D
a
z
z s a
(,
2 H ?
M
o :a
z
M
ilF-
ztf,
z
F
o
M
z
Zz
MS E*E
H2 Frn
*z zrn <4.
H M
Er
4 fi
s-
H
>z Fd DJ EE
e3a E5t eg2
zZ
Etr
SriE
7efr
gs
EQ* H
v,
m
z(rl
rd
E.
Fl
A
h
z
M
rl .l o 2
E]
F
I
z
E
s
o
t{
fi
4 d o H
-.i
a = a
7F An
8fi
z
Efl
ots
>*
s6 9A EZ
M
zS
Pfr
ZA
b
o
z}t
=H X= OA
Z
t
>E Dhl
M
o z
E]
t-
rd
td
z2 *E <M B<
ZH <-E
5 il
o;^ o
7t LJ<
AO
yci<
fra
:"sfr
iz
iYe
3g s3 Y&
EHE
az il<
o.
6Fl
14
zZ aEl
Efr 4< trts
3Hg
o
zrd
rn 0.
o;
F G
LI
4
AFFI x< a
a2B f;E a ag s
sa o a z
H
rd
Hfi 3 zA
5
E *s <:c '.1 ,s
"4. =4 Ft
?z to sfr d.
E4A
g AH s u 3 :{ e aza 1,a go I,)a
L,
zt
E
d6
A
EilnEE z A'lo
a M*,2
EgEf, il
Et(J< a.z? ri 1Z d E
s
J
u
L4
a
F]
M
J
J
3 a o a
EA )a
{
4a
z
o u F]
tr
:frl t!
a{ 5.J {6 ES O- Flr 'tII
M
z H<
dE A8
6e z2
gE (-<
z') LU
Jr
H,Z
x<
&x EO
E
x D =
z
z< tz) to" az D< 2o E] 0.
a v,
z*
p
o
f;?
EE (/)J
{z
E
E
o
Jtr klo
H
z
z
EH FJZ
s6 HE oo )4&
z
:tn
M
n H u
z
M =
Fl M
D
o
o
Ed (rl fd tdM
0
E
fr EI
*
o
t
d (,
z
Z8 aa PH E*
M rn
E]
z z
c.t
2A
8f,, ro tr
OB
ZZ ua ob
Eir ZZ
>* Drd =H
lt
zrd D
{
a Z o
o
z
z o z o o B] o"
v z
D
G
zn
a o
z
ae ll< ilj O Aa a o o u
trl
A
H
3e za Htr AA
a
A,Z EP N Et
H
+V
tl
sa# ?; 2 HE g
e20 xs fr ie
D ,
> frg M 8 Ag A
E,
g
HIeE J?,riZ
= fi A
HriBg Hr t-1
z S r/lr
aeE &
rd9< o.z? El? J z N
s
3
& Eq)
Etr M z o
a = &-
F
z
H H
a
H&
z<
hl>
sa L-<
EH
d3 ciE a a
o) MA
ilz
zE-
az D<
>o z
2
z
0.
F2
;s
|
zu E
rd
g
H u
(,
rd
zF
zH
t{
a
$
E lrl
zH
E
E{
9A
fiJ
3S 2F.
z
8a
eaL] =z e? zo
5Z
ef, H5 3E pfl 9a
H
rd
z F p
a u el a z o c
A
zz
3el
824g, *E EE fr
f;B E frE DE de 7AN
g2 ti
z Z f;E f; i,z sE Az < MA El
$srEE
fl,
iHg
z
z
t-
H D
o
z a p o 2 ri &
3z tL> z4
oH @(i v|4 p o o N
F 4 lr.
z
HA
Ir E{ ZD
kl
5
M rn o.
td
Hs$5 &< zz frl iJ < El
E
tzl
z
h)
z
UH d
t-
*
O.Z?-l^
E5
ts
z S r/h
E
z>
z a z
[,ln s
9,2 *l<
z
trs zq <;i H
#
Iqa
D
0"
EE z H5 g
rr) ?.4
g o z J
z
F
z
&
{F" Z
0.
L
z4
M
2
E3
H7
frl
o< 6t-
a a
z
llr ,Y
EN hH 5ld NH
4il lAz 2 H B4
EdE
.-EE XE HE l8 ilE{ EH
st 3; Z-n
NS EH ;a Ht{ 3q A
fi?2 E* 2 E 4- TI i= u6 3o E=33 4 U l$'r$
E? E,r;r E H
H3}E
Ex3? z4 fi>22 HEf,P g
itr z
s
zz
cfrl &
Afr dH 7A
*e EE
t{
zz
4,
z_
z4
u 5
)
ZJ
z9 z* d,e al 0.
o-z z F
fr f'l o
z g zH
17 =a Fr<
C{
zrn
o.
o
t2
o.
frl
t
H
4
ru h F,
EI
ets
EE Pil HH EE E2 EE 4de 79 EE YE
Rq Ha EE d
o
Efi
EH
rd
"
z
E -Io 3 Z
fd !J < tEl g.Z1t-
o.
s
ZE <4 EH
$:iiEE 2 $fiH E H
M
14
rd
d, AE E
x z
5 ftl
a
a3 E2 fi2 sU 2Z 0 f,2 Ha e eS fi D z3 t3 E sE 5
aEg &42
=* zo. =d
z if*
r!d
4"" o
ots
A
qr t
i-i
z
zs
H
a p 0
ilF
H
z
o 14
? o;
od za 5< tO
CDd
5 io' FA trtri
EA BE
ue Fo
>M
ryM
ard o, il) 29 <M
EH
3H
zp,
7z fH z\
4E EX zi
Hff
rn<
0. 0"
OH
iz
ga 6E e.d o.
