BUPATI KATINGAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN PERATURAN, .PUPATI
Nonnon
4l
IATINGAN
TAHUN 2016
TENTANG
2015 KATINGAN NOMOR 32 TAHUN BUPATI PEKA*TURAN PERUBAHAN ATAS TENTANGPEDOMANpBTwuSUNANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHKABUPATENKATINGANTAHUNANGGARAN2016 YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN BUPATI KATINGAN'
Menimbang:a.bahwadalammelaksanakanKetentuanPasal34ayal Nomor 58 Tahun 2005 Pemerintah Peraturan l2l perlu dibuat Daerah' tentang Pengelolaan Keuangan
suatu Pedoman tentang Penyusunan
b.
Anggaran
Kabupaten Katingan Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2OL6; Katingan Nomor 32 Tahun
bahwa peraturan Bupati
zOtS tentang Pedornan Penyusunan
Anggaran
adanya Tahun Anggaran 2Ot6 perlu
beberapa
Kabupaten Katingan Pendapatal Dan Belanja Daerah Perbaikan;
sebagaimana berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu dimaksud pada huruf a dan
c. bahwa
Bupati Katingan; ditetapkan dengan Peraturan
Mengingat :
L'
Tahun 1999 tentang
Undang-Undang Nomor 43 8 Tahun 1974 perubahan Atas undang-undang Nomor (Lembalan Negara tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
1999 Nomor Republik Indonesia Tahun
169'
Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor
/
3890); ,t
*
[{'
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara' Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tahun Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4180);
L7 Tahun 2OO3 tentang
3.
Undang-Undang Nomor
4.
a2861; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 ' Tambahan Undang-Undang
Pusat dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan 5.
aa38l; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor L2 Tahun 2A11' tentang
Undang-Undang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia Tahun 2OlL {Lembaran Negara Republik 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor
Indonesia Nomor 523a1; 6.
7.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941 Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244' Tambahan Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor 5587)
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir, tentang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 23 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
Tahun2aBTentangPemerintahanDaerah(Lembaran' 58' Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia,tu Nomor
56791;
/
| 14,
t
PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentang
8.
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576\; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20L0 tentang 56 Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi
Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 1 10, Tambahan Lembaran 9.
Negara
Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
14O'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5rusrrnan dan Penera"pan Standar
10. Peraturan Pemerintah Nomor
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOS Nomor 150' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585); 2OO6 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
tahun 2006 {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal; t2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OAT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2OA7 Nomor 89' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7aLl;
tentang 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesian Tahun 2010 Nomor 123'
Republik
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2012 tentang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun
lN
PerubahanAtasPearturanPemerintahNomor5Tahun 2OOg tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2Ol2 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 2014 tentang 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Negara Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Republik Indonesian Tahun 2Ot4 Nomor 168' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558;) 2OOT tentang 16. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun Tunjangan Tenaga KePendidikan; Presiden Nomor 5 Tahun 2A14 tentang
t7. Peraturan
T\rnjangan Jabatan Fungsional Auditor; 18.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
3
Tahun 2008 tentang Pembagian urusan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan 2OO8 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
Nomor 3);
Nomor 19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
1
Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO9 Nomor
1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tahun2olltentangPajakDaerah(LembaranDaerah
8
Kabupaten Katingan Tahun 2Al.1 Nomor 8);
t4 21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tahun 2ALl tentang Retribusi Jasa Umum (lrmbaran 14); Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Ot1" Nomor Nomor 15 22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tahun2olltentangRetribusiJasaUsaha(l,embaran 15); Daerah Kabupaten Katingan Tahun }OLL Nomor
23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
16
Tahun2otLtentangRetribusiPerizinanTertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
Tahun 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 {1 Daerah Keuangan Pengelolaan f 2A06 tentang Pedoman
Ir/
rhr
kali' terakhir sebagaimana telah diubah beberapa Negeri Nomor 2t dengan Peraturan Menteri Dalam atas Peraturan Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tentang Pedoman Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
Nomor 2r Tahun 25. peraturan Menteri Dalam Negeri Kemampuan Keuangan 2OOT tentang Pengelompokan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban
Operasional Pimpinan Penggunaan Belanja Penunjang Trrnjangan DPRD serta Tata Cau:a Pengembalian
KomunikasilntensifdanDanaoperasional; Nomor 32 Tahun 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 2011 yang diubah dengan Permendagri
Tahun2olltentangPerubahanPeraturanMenteri Pedoman Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang
yang Bersumber Pemberian bantuan Sosial dan Hibah Daerah; dari Anggaran Pendapatan dan Belanja pendayagunaan Aparatur Negara 27. peraturan Menteri Nomor 47 Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan
Tahun 2013 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan
ReformasiBirokrasiRepubliklndonesiaNomor13 Tahun2ol3tentangJabatanFungsionalPembimbing Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya;
53 Tahun 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Daerah; zAF' tentang Pembentukan Produk Hukum 1 Tahun 2Al4 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pendapatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O15;
Tahun 2Ot4 30. Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Pendapatan Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
Dan Belanja
Peraturan Anggaran 2015 yang telah diubah dengan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2Al5 Tentang Dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015;
[&q'
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan:PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGPERUBAHAN ATASPERATURANBUPATIKATINGANNoMoR32TAHUN
2015TENTANGPEDOMANUMUMPEI{YUSUNAN
il::i;r*ffi#iH,3:I,Jffi PASAL
fr ,ul"RAH
1
BeberapaketentuandalramPeraturanBupatiKatinganNomor32Tahun penyusunan Anggaran Pendapatan Dan pedoman Umum tentang 2015 BelanjaDaerahKabupatenKatinganTahunAnggaran2016(Lembaran
DaerahKabupatenKatinganTahun2otsNomorz23|diubahsebagai berikut:
l.KetentuanpadaLampiranlHat.halkhususlainrtyaditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut
:
30.SKPDyangmemilikiUPTDdapatmenganggarkankegiatanuntuk UPTDberupabelanjaperjalanandinas,belanjaalattuliskantor, belanjacetakdanpenggandaan,belanjaMakanandanMinuman,
belanjaperbaikankendaraandinas,danbelanjaoparasional lainnYa sesuai kebutuhan UPTD' mengangkat Kuasa Pengguna 31. Pengguna Anggaran SKPD dapat
AnggaranpadaUPTDdalamhalpelimpahantugasdananggarall pada kegiatan yang ditangani oleh UPTD'
2.KetentuanpadaLampiran2kodeurusanpemerintahandaerahdan
Kabupaten Katingan diubah' kode organisasi di lingkungan pemerintah sehingga berbunyi sebagai berikut : KODE ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHAN
1
URUSAN WAJIB
1.01 PENDIDIKAN
i.01.1.1
1.O2 KESEHATAN
1,.O2.L"1 Dinas Kesehatan
1.O3 PEKERJAAN UMUM
Dinas Pendidikan
1.02.2.1
Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.3.1
Badan Layanan Umum Daerah
1.03.1.1
Dinas Pekerjaan Umum
I.Ub
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.07 PERHUBUNGAN
1.08 LINGKUNGAN HIDUP
I.IU 1.1
1
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 4Iv44
1.13 SOSIAL
r'u/ 'r'r,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.08.1.1
Badan Lingkungan HiduP
. 1'10'1'1
Dinas KePendudukan dan Pencatatan siPil Badan PemberdaYaan Perempuan, Anak dan Keluarga
l'06'1'1 < AH 1
1. 1 1.
1.1
1. 13.
1.'
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trrrr"migrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemuda Olahraga, K.brdayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, dan poutik
tI. r^ n,. ro.z. 1'
lE
1'
Ie
KEPEMUDAAN DAN oLAHRAGA KESATUAN BANGSA PoLITIK DALAM NEGERI
1' 18' 1'
1.19.
I
1.1
1.1g.2.1 [T1"r r..-cn
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Satuan Polisi Pamong
L.2A.1.1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
i.ro.r.,
f=l;Daerarr
l.2}.g
Sekretariat Daerah
1.20.4.1
Sekretariat DPRD
1.20.5.1
PPKD
1.20.6.1
Dinas PendaPatan Daerah
& wakil KePala
L.2O.7.1 InsPektorat 1.20.8.
1
l'2o'9'
1
1.2O. 10.
1
KabuPaten
BadanKepegawaian Daerah Bad.an Penanaman Moda1 dan
P"l"yanan Terpadu satu Pintu Kecamatan Katingan Kuala
1.20.11.1 Kecamatan KamiPang
1.20.12., 1.20. 13.
1
1.2a.L4.1
Kecamatan Tasik PaYawan Kecamatan Katingan Hilir
I:T"tan
Tewang Sanggalang
1.20.15.1 Kecamatan Pulau Malan
Id*'
1.20.16.1 Kecamatan Katingan Tengah 1.2O.L7.1 Kecamatan Sanaman Mantikei 1.2A.18.1 Kecamatan Marikit Kecamatan Katingan Hulu
1.2A.P.1
1.2O.2A.1 Kecamatan Mendawai Kecamatan Bukit RaYa
l.z}.zl.l
1.20.22.1 Kecamatan Petak Malai
L.2I
KETAHANAN PANGAN
^^ 1.22 MASYARAKAT DAN DESA PEMBERDAYAAN
I
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian' Perikanan dan Kehutanan
{L'zz'L' ^^ 1 ,t
Badan Pemberdayaan Masyaraka dan Pemerintahan Desa
1.2 1. 1.
1 o^ L' L L'za'
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2.OL PERTANIAN
n L' L z'vnlL' r,
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2.O2 I<EHUTANAN
2.A2J.l
Dinas Kehutanan
DAN SUMBER DAY
2.03.1.1
Dinas Pertambangan dan Energi
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.1.1
Dinas Kelautan dan Perikanan
2'u'/'t'L
DinasPrindustrian,Perdagangan' Koperasi dan UMKM
I.24 \<EARSIPAN
2
1,
URUSAN PILIHAN
2'o3 ENERGI MINERAL 2.05
2.07 INDUSTRI
KODE ORGANISASI DAERAH KABUPATEN KATINGAN SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KODE ORGANISASIANAK
KODE ORGANISASI INDUK DAERAH KABUPATEN KATINGAN
I . 2O.O3SEKRETARIAT
.,
1 o^ e L.Aw.a)..
Bagan Administrasi Pemerintahan umum
I.2O.3.2
Bagian Hukum
L.2A33
Bagian Organisasi
Administrasi Perekonomiart
L'2o'3'4 Baeian oai sumber DaYa Alam
\
i"r
1
1.20.3.5
.zO.OSSEKRETARIAT DAERAH KAE}UPATEN KATINGAN
Bagian Administrasi Pembangunan
ffian
Admlnistrasi Kesra Dan
L.2O.3.7
Bagran Perlengfuapan Dan Aset Dan Kas
1.20.3.9
BagianAk-rntansi
10 f .ZO.S.1 f
Bagian Umum
L-2A3.12
Bagtan layanan Pengadaan
1.20.3.
Baglan Humas Dan Protokol
Biaya ditambah 3. Ketentuan Pada I'amPiran 3 Daftar Satuan berburrYi sebagai berikut
sehinggg
:
URAIAN
Hoaorarium .l
SAT{JAN
HARGA
2
3
OB
Rp. 7o0.oo0
OB
Rp. 5O0.OOO
OB
Rp. 4OO.OO0
OB
Rp. 35O.OOO
OB
Rp. 300.000
OB
Rp.
OB
Rp. 5o0.o00
OB
Rp. 450.000
OB
Rp. 4O0.Oo0
OB
Rp. 35O.OOO
OB
Rp. s0o.ooo
Penlaga Sltue BudaYa'
Honoradnm TIM Seagxeta rraraE DsrB'5 Perkebunaa, Pettaaian dan Pertambangan I(ab. I(atlngan. Ketua Sekretaris 1a
Wakil Sekretans Anggota
Honorarium Tir
rcogGrcra
r(abunaten Katingaa. Pengarah Penangunglawao Pembina Suvenrisor/Pengawas
Administrasi Operator
6OO.OOO
UANG IIISTUK DIEERAJilITAn llDlrllr.,r, ?rGrrrrta-a rff AS\ZAP^IUIT -r,'r, rt'E[,rlr
Honorarium lomba keberslnan llngrulrgart iin"i"inr, Tingkat Sekolah di Kota Kasongan
a"i iingrit
Jra*l
Desa se Kabupaten Katingan
KelompoU Rp.25.000.000 DesalRT/ Sekolah/Kali 9
l.,t
Kelompol
Juara ll Juara lll
.:
Juara HaraPan
I
Desa/RTl Sekolah /Kali
-KelomPoU
Desa/RTl Sekolah/Kali KelomPok/ Desa/RT/ Sekotah/Kali
I
np.
5.000.000
Rp.
4.000.000
I
ffiahmdaerah
ffiri
luardaerah
Honorarium Tim Pelahsana itlnKronrgalrl Rencana Keria (RENJAI SKPD Penanggung iawab Ketua
Wakil Ketua Sekretaris
Koordinator Anggota
OH
Rp.300.000
OH
Rp.450.000
OB
Rp.750.000
OB
Rp.700.000
OB
Rp.650.000
68
oB
iRp. 625.ooo lRp. 0oo.ooo
oB I Rp. 550.000
Honorarium Tim Sistem lntegraal rererrcalrear b-"*n"rgunan Daerah Kabupaten Katingan Pinanggung iawab Ketua Sekretaris Koordinator Anggota/OPerator
OB
68-
Rp.750.000
lnp. zoo.ooo
OB
Rp.650.000
OB
Rp.600.000
OB
Rp.550.000
OB
Rp.650.000
OB
Rp.600.000
OB
Rp.500.000
OB
Rp.500.000
OB
Rp.3.500.000
OB
Rp.3.500.000
Honorarium Tim KOMINDA KaDupaten Ketua Pelaksana Harian Sekretaris Anggota
forum Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan Tim lnti Koordinator
iAnggota
4
ll,{t'
Tim Pendukung Penanggungjawab
OB
Rp.2.500.000
Ketua
OB
Rp.2.000.000
Sekretaris
OB
Rp. 1.750.000
Anggota
OB
Rp. 1.250.000
Anggota Sekratariat
OB
Rp. 1.000.000
PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2OL6, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah
Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal,lb - S- gotb
H. AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan pada tanggal
ilT-s-)otU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
NIKODEMOS BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR ZB5
LL
