BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG
SI$TEMAKUNTANSIPEMERINTAHKABUPATENISjT*TINGAN ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI KATINGAN,
Menimbang ;
a'
Nomor 71 bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintahan Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi yang menyatakan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Akuntansi Pemerintahan pada
bahwa Sistem
Peraturan Bupati Pemerintah Daerah diatur dengan
yang mengacu pada Pedoman Umum Akuntan si Pemerintahan b.
Sistem
;
pemerintalran bahwa penerapan stand'ar akuntansi yang mengakui berbasis akrual yakni basis akuntansi pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya dan peristiwa itu terjadi' lanpa
transaksi
kas diterima memperhatikan saat kas atau setara Peraturan atau dibayar sebagaimana diatur dalarn harus segera Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O transisi; diterapkan narrllrn memerlukan masa
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas untuk dimaksud dalam hrrruf a dan huruf b' tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah'
Kebijakan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bebas dari Penyelenggaraarl Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75' Tartbahan
1.
2.
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan' Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara'
Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Mumng Raya' dan Kabupaten Barito Timur di Proviosi Kalimantan Tahun Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2AA2 Nomor
18, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor a18O);
3.
Undang-Undang Nomor LT ?ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAg Nomor 4.
47
'
Tambahan
42861; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor I Tahun 2QA4 tentang
Undang-Undang
Republik Perbendah araart Negara (Lembaran Negara Lembararl Indonesia Tahun 2AO+ Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor a355);
15 Tahun 2AA4 kntang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66' Tambahan
5.
Undang-Undang Nomor
6.
44OO); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Undang-Undang
Pusat dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29671; 7.
Undang-Undang Nomor
L2 Tahun 2A11 bntang
Pembentukan Peraturan
Perundang:-Undangan
ZALL (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan l*mbatan Negara Republik",
Indonesia Nomor 523a1;
S.Undang.UndangNomorz}Tahun2oL4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan 9.
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorSSSTh peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanart Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 10.
Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 11.
14O'
Tambahan Lembaran Negara Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAT Nomor L2,
82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor a7371; peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2oLo tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun }OLO Nomor 123' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165h 13.
14.
Perahrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan tahun 2008 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok
15.
1
Pengelolaan
Keua-ngan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Katingan ?ahun 2AOg Nomor 1); peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun
2}CI6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuan*xt, Daerah;
16.
238/PMK .OS l2O11 17.
Keuangan
Peraturan Menteri
?ahun 2OLL tentang
Nomor
Pedoman
Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2OL3 tentang Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasa1
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
Daerah adalah Kabupaten Katingan. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai urlsur penyeleaggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yffitg selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yaflg dibahas dan disetqiui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi,
pencatatan,
pengukrrran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta pengtnterpretasiarr atas hasilnya.
6.
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat sAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam men]rusult dan menyeiikan laporan keuangan pemerintah.
7.
Pedoman Umum Sistem Akgntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang berhrjuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penJrusunan Sistem Akuntan si
/
dan Pemerintahan yang mengacu pada sAP berbasis Akrual
penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penJrusunan konsolidasi frskal dan statistik keuangan secafa nasional.
g.
sistem Alnrntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelen 1gN&, peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
g.
sampaidenganpelaporankeuangandilingkunganorganisasi Pemerintah KabuPaten l{atrngan' Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah KabupatenKatingandalampenyu.sunandanpenyajian laporan keuangan. 10. Sistem
Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnyadisebutSistemAkuntansiPPKD,adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai d.engan pelaporan keuangan selaku Bendahara Umum Daeratr1
1.
Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Sistem Alnrntansi SKPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewqiudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkunganSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD}selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang'
t2.BagxrAkr-rn standar,yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kod.e perkiraan buku besar akuntansi yar,g terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, hukr-r besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan' 13.
Basis Akmal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atY dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas setara kas diterima atau dibaYar'
akuntansi yang mengalmi pengaruh setara kas transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau
14. Basis Kas adalah basis
diterima atau dibaYar' 15.
yang Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi
kas mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis akruat' serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis kriteria 16. Pengalman adalah proses penetapan terpenuhinya pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagran yang melengkapi unsuraset,kewajiban,ekrritas,pendapatan-LRA,belanja, akart pembiayaan, pend apatan'L} dan beban' sebagaimana
termuatpadalaporankeuanganentitaspelaporanyang bersangkutan12.
pengukuran adalah proses penetapan
nilai uang untuk
mengakuidanmemasukkansetiapposdalamlaporan keuangan. 18.
yang Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan
menyajikansecaralengkapinformasiyangdibutuhkanoleh pengguna.
lg.LaporanRealisasiAnggaranyangselanjutayadisingkatLRA
adalahlaporanyangmenyajikaninformasirealisasi pendapatan.LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan yang pembiayaan, sisa lebih /laxang pembiayaan filggaran masing-masingdiperbandingkandenganar]lg lararlnyadalam satu periode.
Zo.LaporanPerubahansaldoAnggaranLebihyangselanjutnya disingkatLPSALadalahlaporanyangmenyajikaninformasi kenaikan dan penurunan sAL tahun pelaporan yang terdiri dariSALawal,SiLPA/SiKPA,koreksidanSALaldrir' posisi 2L.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi keuangansuatuentitaspelaporanmengenaiaset,kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu' adalah Z2.Laporan operasional yang selanjutnya disingkat Lo
laporanyangmenyajikaninformasimengenaiseluruh yang kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan tercerminkan dalam pendapatan-L0' beban dart ,/
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pel,aporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Z3.l,aporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat I"AK adalah
laporan yang menyqjikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perrrbahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Z4.Laporan Perubahan Ekuitas ygtrlg selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang rnenyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Lo, koreksi dan ekuitas akhir' 25. Catatan atas Laporast Keuangan yang selanjutnya disingkat caLK adalah laporan yang meny4iikan informasi tentang penjelasan atau daltgrr terinci atau analisis atas nilai suatu po$ yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Lo, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai' 26. Sahran Kerja Perangkat Daerah yang selanjutrrya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaranl pengguna barang'
27.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala sah:an Kerja Pengelola Keuangan Daerah yffig mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahxa umum daerah. 28.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelengarakan akuntansi dan men]rusun laporan
keuangan uatuk digabungkan pada entitas pelaporan. 29. F;ntttas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuartgan. 30. Rekening
Kas Umum Daerah adatah rekening
tempat
penyimpanan ual}g daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digUnakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetaPkan. 31".
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Ifbih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 32. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun aflgFlaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah33. Pembiayaan Daerah adalah semua penerima€m yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, bailk pada tahun anggaran yffLg bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya34. Pendapatxt-Lo adalah hak pemerintah pusat/daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 35. Beban adatah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yarrg menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulrrya kewajiban. 36. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai aL
37. Aset adalah
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. SS.Investasi adalah penggunaall aset unfuk memperoleh
manfaat ekonomis Seperti bunga, deviden, royalti, rrlarrfaat
/
sosial dan/atua manfaat larnrlya sehingga
dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. E}aritas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 39. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiarrnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. 40. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah' 41. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos ytrtg tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
42.Penyesuaian adalah tra:rsaksi penyesuaian pada akhir periode untrrk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang,
utang dan yang lain yang berkaitan dengan
adarrya,
perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yffii1berjalan'
BAB II SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2 Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri datt:.
a. Sistem Akuntansi SKPD; b. Sistem Akuntansi PPKD; dan c. Baga:r Akun Standar. Pasal 3
akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatal, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-Lo, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekritas, penyesuaian dan koreksi
(1) Sistem
serta per{rusunan laporan keuangan SKPD. (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-L0, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penJrusunan laporan keuangan PPKD serta penJrusunan laporan keuangan konstllidasian pemerintah daerah.
akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian ya.ng tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak
(3) Sistem
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
(u BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagai
pedoman bagr pemerintah daerah dalam melakukan kodelikasi mencakup akun-akun yang menggambarkart struktur laporan keuangan secara lengkap. (1} {2} BAS sebagaimana dimaksud pada ayat
terdiri atas leve1 1
sampai dengan level 5, meliPuti: a. level 1 {satu} menunjukkan kode akun;
b. c. d. e. (3)
2 (dua) menunjukkan kode kelompok; level 3 (tiga) menunjuklran kode jenis; level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek'
leve1
{u digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, BAS sebagaimana dimaksud pada ayat
pengklasi{ikasian pada buku besar dan pengikl:tisaran pada t:reraca saldo, dan penyeiian pada laporan keuangan' (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercanfum dalam Lampiran III sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
