BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 31 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DINAS DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN, Menimbang :

Mengingat

:

a.

bahwa rumah dinas daerah adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Katingan perlu penataan, penertiban dan pendayagunaan yang dilakukan melalui penetapan status golongan rumah dinas daerah milik Pemerintah Kabupaten Katingan;

b.

bahwa golongan rumah dinas daerah Kabupaten Katingan belum dilakukan Identifikasi jenis golongan bangunan dimaksud;

c.

bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya tertib administrasi dan penataan aset dalam pengelolaan barang milik daerah berupa rumah dinas daerah Kabupaten Katingan dengan tetap menjunjung tinggi good governance;

d.

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4855);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 1);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DINAS DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Katingan; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan; 3. Bupati adalah Bupati Katingan; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan; 5. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Katingan yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu; 6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan; 7. Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta sarana penunjang pelaksanaan tugas Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil; 8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Tenaga Kontrak Khusus, Pensiunan, Janda/Duda PNS, atau masyarakat umum lainnya; 9. Tenaga Kontrak Khusus adalah Dokter PTT, Bidan PTT, Guru kontrak, Tenaga Kontrak Penjaga Malam Kantor, tenaga kontrak lainnya yang dibutuhkan karena keahliannya; 10. Rumah Dinas Golongan I (rumah jabatan) adalah Rumah Dinas yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal dirumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu; 11. Rumah Dinas Golongan II (rumah instansi) adalah Rumah Dinas yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi tertentu dan hanya disediakan untuk di diami oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berdinas di instansi tersebut serta apabila mutasi, pensiun, berhenti, dan atau meninggal dunia, rumah tersebut wajib dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan; 12. Rumah Dinas Golongan III adalah Rumah Dinas yang tidak termasuk Rumah Dinas Golongan I dan Rumah Dinas Golongan II;

13. Penghuni Rumah Dinas Daerah adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menempati Rumah Dinas Daerah; 14. Surat Izin Penghunian adalah Izin Penghunian Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan melalui pejabat yang berwenang; 15. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin penghunian rumah dinas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat ketentuan; 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Daerah, Badan Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. BAB II JENIS DAN GOLONGAN RUMAH DINAS DAERAH Pasal 2 Golongan Rumah Dinas Daerah terdiri atas : 1. Rumah Dinas Daerah Golongan I/a; 2. Rumah Dinas Daerah Golongan I/b; 3. Rumah Dinas Daerah Golongan II/a; 4. Rumah Dinas Daerah Golongan II/b; 5. Rumah Dinas Daerah Golongan III/a; 6. Rumah Dinas Daerah Golongan III/b; Pasal 3 (1). Rumah Dinas Daerah Golongan I/a terdiri atas ; a. Rumah Jabatan Bupati; b. Rumah Jabatan Wakil Bupati; (2). Rumah Dinas Daerah Golongan I/b terdiri atas ; a. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah b. Rumah Jabatan Ketua DPRD; c. Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD; (3). Rumah Dinas Daerah Golongan II/a adalah Rumah Jabatan diruang lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu Pegawai Negeri Sipil Daerah Pangkat/Golongan IV/a keatas yang melekat dengan tugas pokok pekerjaannya; (4). Rumah Dinas Daerah Golongan II/b adalah Rumah Jabatan diluar ruang lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu Pegawai Negeri Sipil Daerah Pangkat/Golongan I sampai dengan Pangkat/Golongan III ; (5). Rumah Dinas Daerah Golongan III/a adalah Rumah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan III dan IV; (6). Rumah Dinas Daerah Golongan III/b terdiri atas ; a. Rumah Jabatan diluar maupun didalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Katingan dengan Pangkat/Golongan I dan II; b. Rumah Jabatan Dinas berupa : 1. Mess; 2. Kopel; 3. Barak; 4. Asrama.

BAB III TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH Pasal 4 Penghunian Rumah Dinas Daerah hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Katingan. Pasal 5 (1). Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Daerah Golongan I/a dan Golongan I/b dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah; (2). Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Daerah Golongan I/c dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; (3). Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Daerah Golongan II/a, Golongan II/b, Golongan III dikeluarkan dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; (4). Pemilik Surat Ijin Penghunian wajib menempati Rumah Dinas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima; (5). Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak ijin penghunian diterima ternyata Rumah Dinas Daerah tidak ditempati oleh Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka surat Ijin tersebut dianggap batal dan Pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan Surat Ijin Penghunian yang baru bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah lain; (6). Persyaratan bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dapat menggantikan untuk menghuni Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut : a. Telah mengabdi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut pada Pemerintah Kabupaten Katingan; b. Belum memiliki rumah/tempat tinggal; c. Membuat surat pernyataan untuk meninggalkan Rumah Dinas Daerah dengan tidak menuntut ganti rugi apabila sewaktu-waktu Rumah Dinas Daerah diperlukan; d. Mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Katingan; e. Wajib membayar sewa Rumah Dinas yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan; (7). Surat Ijin Penghunian yang ditandatangani oleh Pengelola, paling sedikit memuat: a. Obyek penghunian; b. Jangka waktu; c. Hak dan kewajiban penghuni; d. Larangan; dan e. Sanksi.

BAB IV TATA CARA PENGALIHAN STATUS RUMAH DINAS DAERAH Pasal 6 Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah Golongan II menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Umur Rumah Dinas Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Katingan atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Dinas Daerah; 2. Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan; 3. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan; 4. Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 5. Penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghuni (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Dinas Daerah paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III dengan ketentuan: karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut, kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan; dan 7. Untuk Rumah Dinas Daerah yang berbentuk Rumah Susun, sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi. Pasal 7 (1). Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah Golongan II menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni; (2). Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah Golongan II menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III kepada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan; (3). Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan melakukan kajian terhadap usul pengalihan Status Rumah Dinas Daerah Golongan II menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan : a. Statistik Rumah Dinas Daerah yang ada; b. Jumlah Rumah Dinas Daerah; dan c. Analisis Kebutuhan Rumah Dinas Daerah. (4). Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati Katingan dengan melampirkan dokumen; a. Salinan Keputusan Penetapan Status Rumah Dinas Daerah Golongan II; b. Salinan Surat Izin penghunian (SIP) Rumah Dinas Daerah Golongan II; c. Surat Keterangan status kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin penghunian (SIP) Rumah Dinas Daerah Golongan II dari instansi yang bersangkutan; dan d. Gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan situasi.

(5). Berdasarkan kajian yang dilakukan Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Instansi yang bersangkutan mempertimbangkan usul Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah Golongan II yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III; (6). Bupati Katingan memberikan persetujuan secara tertulis atas usul Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah sebagaimana maksud pada ayat (5); (7). Dalam hal Bupati Katingan menolak usul Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah sebagaimana maksud pada ayat (5), maka penolakan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dengan disertai alasan penolakan; (8). Dalam hal usul Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah Golongan II menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Rumah Susun/Kopel, maka Pengalihan Status Rumah Dinas Daerah tersebut diusulkan untuk satu Blok Rumah Susun/Kopel; BAB V PENSIUNAN PEGAWAI, JANDA/DUDA PENSIUNAN, DAN PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH LAINNYA Pasal 8 (1)

(2)

Penghuni Rumah Dinas Non PNS yang telah memiliki Surat Ijin Penghunian sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati Katingan ini, masih tetap berlaku sampai surat perjanjian berakhir; Pensiunan pegawai dan janda/ duda pensiunan yang telah memiliki Surat Ijin Penghunian dapat mengajukan kembali permohonan penghunian kepada Pengelola;

(3)

Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Surat Ijin Penghunian;

(4)

Apabila Penghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan penghunian kembali, maka hak mengajukan permohonan pemanfaatan dinyatakan hilang. BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 9

(1)

Penghuni Rumah Dinas Daerah berkewajiban : a. Memelihara dan memanfaatkan Rumah Dinas Daerah sesuai dengan fungsinya; b. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, rekening air, rekening listrik dan rekening telepon; c. Bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah ke instansi diluar Pemerintah Kabupaten harus meninggalkan Rumah Dinas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Kepindahan diterima;

d. Bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mutasi ke instansi lain dalam daerah, pensiun atau meninggal dunia harus mengosongkan atau meninggalkan Rumah Dinas Daerah dalam jangka waktu selambatlambatnya 2 (dua) bulan e. Pemungutan tarif sewa Rumah Dinas dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2012 Bab III pasal 3 ayat 12. (2)

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf b dan e adalah penghuni Rumah Dinas Golongan I.

(3)

Tata cara dan besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati Katingan. Bagian Kedua Larangan Pasal 10

Penghuni Rumah Dinas Daerah dilarang : a. b. c.

Menyerahkan sebagian atau seluruh Rumah Dinas Daerah kepada Pihak Lain; Mengubah sebagian atau seluruh bangunan Rumah Dinas Daerah; Menggunakan Rumah Dinas Daerah tidak sesuai fungsinya. BAB VII SANKSI-SANKSI Pasal 11

(1)

(2)

(3)

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Bupati Katingan memberikan teguran kepada Pemegang Ijin Penghunian Rumah Dinas Daerah; Apabila tindakan pemegang Izin Penghunian Rumah Dinas Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian materil terhadap Daerah, pemegang ijin wajib memberikan ganti rugi materil terhadap nilai kerugian berdasarkan hasil penghitungan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten Katingan. Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teguran tertulis dari Bupati Katingan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Teguran pertama dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari; b. Teguran kedua dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari; c. Teguran ketiga yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan paksa oleh aparat Pemerintah Kabupaten Katingan yang berwenang; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Katingan ini, kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menempati Rumah Dinas Golongan II dan III wajib mengajukan permohonan ijin penghunian selambat-lambatnya tiga bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati Katingan ini.

BAB IX PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 18 April 2016 BUPATI KATINGAN,

ttd H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan pada tanggal , 19 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR : 275

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 31 TAHUN 2016 TANGGAL : FORMAT SURAT IJIN PENGHUNIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

SEKRETARIAT DAERAH Jl. Garuda Nomor 01 Telp. (0536) 4043510 KASONGAN

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS GOLONGAN I Nomor : ............................ BUPATI KATINGAN Memberikan izin kepada : Nama NIP Pangkat Jabatan Instansi Jumlah keluarga

: : : : : : ..... Orang, sebagai berikut:

No.

Nama Anggota Keluarga

L/P

Tempat/Tgl Lahir

Hubungan Keluarga

Keterangan

1

2

3

4

5

6

Ket : L = laki-laki, laki, P = perempuan Untuk menempati rumah jabatan tertentu yang berlokasi di : Alamat Rumah Kelurahan Kecamatan Kota Luas Tanah /Bangunan

: : : : :

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Katingan Katingan,, berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan ketentuan sebagai berikut: 1.

Penghuni berkewajiban : a. Setelah SIP Rumah Dinas diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat selambat-lambatnya lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; bulan (2) Penunjukan Penghuni/menempati rumah dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan dan penarikan kembali SIP Rumah Dinas adalah wewenang Bupati Katingan; c. Wajib memelihara kebersihan, keind keindahan, ahan, bangunan termasuk halaman/perlengkapan dengan sebaik-baiknya baiknya dan mengembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Katingan apabila Rumah Dinas tidak ditempati lagi oleh penghuni; d. Memelihara kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan; dan

e. Menyerahkan kembali rumah dinas kepada Pemerintah Kabupaten Katingan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan apabila SIP berakhir dan/atau dicabut, tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun. 2.

Penghuni dilarang : a. Memindahtangankan dan/atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain; b. Mengubah bentuk bangunan dan/atau menambah bangunan baik permanen maupun semi permanen tanpa izin tertulis; dan c. Mengubah fungsi rumah.

3.

Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini berlaku selama masih menduduki jabatan tertentu dan SIP berakhir, apabila : a. Pindah tugas; b. Tidak lagi menduduki jabatan tertentu; c. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 3 dalam SIP ini; d. Mengundurkan diri; dan e. Meninggal dunia. Pemegang SIP tidak boleh meminta kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan akibat pemberian izin penambahan atau perubahan bangunan sebagaimana dimaksud nomor 3 huruf b; Penambahan dan/atau perubahan bangunan menjadi milik Daerah; Apabila Penghuni tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3, maka akan dikenakan sanksi pencabutan SIP.

4.

5. 6.

Demikian Surat Ijin Penghunian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kasongan, a.n. Bupati Katingan Sekretaris Daerah,

Nama NIP. Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Bupati Katingan di Kasongan; 2. Ketua DPRD Katingan di Kasongan; 3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan; 4. Sekretariat Daerah di Kasongan : Up. a. Kepala Bagian Umum; b. Kepala Bagian Akuntansi; c. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset. 5. Dinas Pendapatan Daerah Kaabupaten katingan di Kasongan; 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 31 TAHUN 2016 TANGGAL : FORMAT SURAT IJIN PENGHUNIAN



SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS GOLONGAN II/III MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN Nomor…………………………………. BUPATI KATINGAN Memberikan izin kepada 1. Nama 2. NIP 2. Tempat dan Tanggal Lahir 3. Instansi tempat bekerja 4. Jabatan 5. Pangkat/Golongan 6. Masa Kerja 7. Nomor Telepon Rumah/HP 8. Susunan Keluarga (segaris lurus)

: : : : : : : : :

No.

Nama

L/P

Umur (Tahun)

1

2

3

4

Hubungan Keluarga 5

Untuk menempati perumahan dinas : a. Letak : Jalan/Nomor Kelurahan/Desa RT/RW Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi b. Luas Bangunan c. Luas Tanah d. Konstruksi e. Golongan Rumah Dinas f. Tercatat Pada g. Mulai menempati rumah

: : : : : : : : : : : :

Katingan/…………. Kalimantan Tengah ………….. m2 …………….m2

Keterangan 6

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Katingan, berkewajiban mentaati ketentuan - ketentuan sebagai berikut : 1. Setelah SIP Rumah Dinas diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 2. Penunjukan Penghuni/menempati rumah dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan dan penarikan kembali SIP Rumah Dinas adalah wewenang Bupati Katingan melalui Pembantu Pengelola; 3. Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini wajib membayar Sewa Rumah Dinas (Retribusi) setiap bulannya sesuai ketentuan yang berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Retribusi Jasa Usaha; 4. Setiap penghuni Rumah Dinas yang terlambat membayar Sewa Rumah Dinas, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok setiap bulan keterlambatan; 5. Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Dinas sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni; 6. Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/ perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Katingan apabila Rumah Dinas tidak ditempati lagi oleh penghuni; 7. Rumah dinas/inventaris pemerintah dipergunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakkan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini; 8. Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan, penghuni tidak lagi bertugas pada Pemerintah Kabupaten Katingan, penggunaan Rumah Dinas tidak sesuai peruntukannya, pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil dan penghuni meninggal Dunia; 9. Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas rumah dinas tanpa izin/ persetujuan Bupati Katingan dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan menambah biaya sewa rumah dinas yang disesuaikan dengan luas dan konstruksi bangunan; 10. Kerusakan-kerusakan rumah dinas yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Dinas atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama didalam rumah dinas maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Dinas; 11. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ...........s/d..........., selanjutnya harus diajukan permohonan SIP perpanjangan lagi atas persetujuan Bupati Katingan; 12. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas dapat diperpanjang kembali, sepanjang Pemerintah Kabupaten Katingan dan selama instansi-instansi terkait masih belum memanfaatkannya untuk kebutuhan kedinasan; 13. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati Katingan melalui Pengelola untuk melakukan pengecekan rumah dinas maka pemegang SIP rumah dinas wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang aslinya dan memberikan keterangan apa adanya;

14. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabut SIP rumah dinas ini; 15. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) lembar aslinya untuk pemegang SIP Rumah Dinas dan lembar kedua untuk arsip lembar 8 s/d berikutnya disimpan untuk instansi-instansi terkait, sebagaimana tersebut tembusan SIP rumah dinas. Kasongan, a.n. BUPATI KATINGAN SEKRETARIS DAERAH,

Nama Nip.

Seaslinya Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan ini disampaikan kepada .............. di Kasongan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bupati Katingan di Kasongan; Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan; Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan; Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten katingan di Kasongan; Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan di Kasongan; Sekretariat Daerah di Kasongan : Up. a. Kepala Bagian Umum; b. Kepala Bagian Akuntansi; c. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset. 8. Kepala SKPD Yang bersangkutan 9. Yang bersangkutan 10. A r s i p

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 31 TAHUN 2016 TANGGAL : FORMAT SURAT IJIN PENGHUNIAN



* form bagi Janda/Duda/Anak Kandung

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN Nomor :............................. BUPATI KATINGAN Memberikan izin kepada : 1. 2. 3. 4.

Nama Tempat dan Tanggal Lahir Pekerjaan Nomor Telepon Rumah/HP

: : : :

Yang Merupakan Janda/Duda/Anak Kandung ( Ahli Waris Yang Sah) dari Alm ................................................... 1. Instansi tempat bekerja terakhir Alm. 2. Nomor dan Tanggal Akta/Surat Kematian Susunan Keluarga (segaris lurus ) No.

Nama

L/P

Umur (Tahun)

1

2

3

4

: : Hubungan Keluarga 5

Untuk menempati perumahan dinas : [

a. Letak : Jalan/Nomor Kelurahan/Desa RT/RW Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi b. Luas Bangunan c. Luas Tanah d. Konstruksi e. Golongan Rumah Dinas f. Tercatat Pada g. Mulai menempati rumah

: : : : : : : : : : : :


Keterangan 6

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Katingan, berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Setelah SIP Rumah Dinas diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; Penunjukan Penghuni/menempati rumah dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan dan penarikan kembali SIP Rumah Dinas adalah wewenang Gubernur Kalimantan Tengah; Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini wajib membayar Sewa Rumah Dinas (Retribusi) setiap bulannya sesuai ketentuan yang berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Retribusi Jasa Usaha; Setiap penghuni Rumah Dinas yang terlambat membayar Sewa Rumah Dinas, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok setiap bulan keterlambatan; Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Dinas sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni; Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/ perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Katingan, apabila Rumah Dinas tidak ditempati lagi oleh penghuni; Rumah dinas/inventaris pemerintah dipergunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakkan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini; Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan, penghuni tidak lagi bertugas pada Pemerintah Kabupaten katingan, penggunaan Rumah Dinas tidak sesuai peruntukannya, pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri dan penghuni meninggal Dunia; Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas rumah dinas tanpa Izin/ persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan menambah biaya sewa rumah dinas yang disesuaikan dengan luas dan konstruksi bangunan; Kerusakan-kerusakan rumah dinas yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Dinas atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama didalam rumah dinas maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Dinas; Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ...........s/d............, selanjutnya harus diajukan permohonan SIP perpanjangan lagi atas persetujuan Bupati Katingan; Surat Izin Penghunian Rumah Dinas dapat diperpanjang kembali, sepanjang Pemerintah Kabupaten Katingan dan selama instansi-instansi terkait masih belum memanfaatkannya untuk kebutuhan kedinasan; Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati Katingan melalui Pembantu Pengelola untuk melakukan pengecekan rumah dinas maka pemegang SIP rumah dinas wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang aslinya dan memberikan keterangan apa adanya; Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabut SIP rumah dinas ini;

15. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) lembar aslinya untuk pemegang SIP Rumah Dinas dan lembar kedua untuk arsip lembar 8 s/d berikutnya disimpan untuk instansi-instansi terkait, sebagaimana tersebut tembusan SIP rumah dinas. Palangka Raya, a.n. BUPATI KATINGAN SEKRETARIS DAERAH,

Nama NIP. Seaslinya Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan ini disampaikan kepada .............. di Kaasongan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 31 TAHUN 2016 TANGGAL : FORMAT SURAT IJIN PENGHUNIAN



* form bagi Pensiunan PNS Kab.Katingan

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN Nomor:.................................... BUPATI KATINGAN Memberikan izin kepada : 1. 2. 3. 4. 4. 5.

Nama/NRP Tempat dan Tanggal Lahir Instansi tempat bekerja terakhir Nomor dan Tanggal SK Pensiun Nomor Telepon Rumah/HP Susunan Keluarga (segaris lurus )

: : : : : :

No.

Nama

L/P

Umur (Tahun)

1

2

3

4

Hubungan Keluarga 5

Untuk menempati perumahan dinas : [

a. Letak : Jalan/Nomor Kelurahan/Desa RT/RW Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi b. Luas Bangunan c. Luas Tanah d. Konstruksi e. Golongan Rumah Dinas f. Tercatat Pada g. Mulai menempati rumah

: : : : : : : : : : : :


Keterangan 6

Dengan ketentuan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Katingan, berkewajiban mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Setelah SIP Rumah Dinas diterbitkan, maka rumah tersebut harus segera ditempati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; Penunjukan Penghuni/menempati rumah dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan dan penarikan kembali SIP Rumah Dinas adalah wewenang Gubernur Kalimantan Tengah; Kepada pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini wajib membayar Sewa Rumah Dinas (Retribusi) setiap bulannya sesuai ketentuan yang berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Retribusi Jasa Usaha; Setiap penghuni Rumah Dinas yang terlambat membayar Sewa Rumah Dinas, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok setiap bulan keterlambatan; Keterlambatan pembayaran Sewa Rumah Dinas sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni; Wajib memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/ perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Katingan, apabila Rumah Dinas tidak ditempati lagi oleh penghuni; Rumah dinas/inventaris pemerintah dipergunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan untuk keperluan lain, disewakan/dikontrakkan maupun dihuni oleh yang tidak sesuai dengan Surat Izin Penghunian ini; Surat Izin Penghunian (SIP) berakhir apabila telah habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan, penghuni tidak lagi bertugas pada Pemerintah Kabupaten katingan, penggunaan Rumah Dinas tidak sesuai peruntukannya, pemegang SIP diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri dan penghuni meninggal Dunia; Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas rumah dinas tanpa Izin/ persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan menambah biaya sewa rumah dinas yang disesuaikan dengan luas dan konstruksi bangunan; Kerusakan-kerusakan rumah dinas yang ditimbulkan oleh karena kelalaian pemegang SIP Rumah Dinas atau penghuni lain yang tinggal berdiam bersama didalam rumah dinas maka biaya perbaikan wajib ditanggung sepenuhnya oleh pemegang SIP Rumah Dinas; Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ...........s/d............, selanjutnya harus diajukan permohonan SIP perpanjangan lagi atas persetujuan Bupati Katingan; Surat Izin Penghunian Rumah Dinas dapat diperpanjang kembali, sepanjang Pemerintah Kabupaten Katingan dan selama instansi-instansi terkait masih belum memanfaatkannya untuk kebutuhan kedinasan; Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas ini agar ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dan jika Pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati Katingan melalui Pembantu Pengelola untuk melakukan pengecekan rumah dinas maka pemegang SIP rumah dinas wajib memperlihatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang aslinya dan memberikan keterangan apa adanya; Pelanggaran terhadap ketentuan ini dan atau syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan dicabut SIP rumah dinas ini;

15. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) lembar aslinya untuk pemegang SIP Rumah Dinas dan lembar kedua untuk arsip lembar 8 s/d berikutnya disimpan untuk instansi-instansi terkait, sebagaimana tersebut tembusan SIP rumah dinas.

Palangka Raya, a.n. BUPATI KATINGAN SEKRETARIS DAERAH,

Nama NIP. Seaslinya Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan ini disampaikan kepada .............. di Kaasongan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 31 TAHUN 2016 TANGGAL : FORMAT PERJANJIAN SEWA -MENYEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN YANG TERLETAK di JL. ....................... NOMOR :..........................

Pada hari ini ..... Tanggal ......... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat

: ...................... : ....................... : …………………

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU. 2. Nama Alamat Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan

: : : :

........................ ........................ ........................ ........................

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan Rumah Daerah milik Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan : a. Letak : Jalan/Nomor : Kelurahan/Desa : RT/RW : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Katingan/…………. Provinsi : Kalimantan Tengah b. Luas Bangunan : ………….. m2 c. Luas Tanah : …………….m2 d. Konstruksi : e. Golongan Rumah Dinas : f. Tercatat Pada : g. Mulai menempati rumah :

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut : BAB I DASAR HUKUM Pasal 1 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 1); Peraturan Bupati Katingan Nomor : ………… Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Katingan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1). Maksud Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dalam Pengelolaan serta mengoptimalkan pendayagunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Katingan; (2). Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengikat kedua belah pihak dalam memanfaatkan Rumah Dinas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud isi perjanjian diatas. BAB III OBYEK PERJANJIAN Pasal 3 Obyek perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas berupa : Tanah seluas : ................... m2 Rumah Dinas seluas : ................... m2 Terletak di : ...................…. Dengan kondisi yang sudah diketahui oleh PIHAK KEDUA.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4 (1). Jangka waktu Perjanjian ini ... (.......) Tahun terhitung sejak tanggal ......sampai dengan………….., selanjutnya pengajuan perpanjangan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa ini; (2). Apabila salah satu dari PARA PIHAK akan memutuskan perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain. BAB V BIAYA SEWA Pasal 5 (1). Biaya sewa Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. ...................................(...............................) per bulan dan pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat penandatanganan perjanjian sewa menyewa berlangsung melalui bendahara penerima (Nama SKPD) Kabupaten Katingan untuk selanjutnya disetorkan kepada Rekening kas Daerah Kabupaten Katingan: (2). Keterlambatan dalam membayar Sewa Rumah Dinas Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok setiap bulan keterlambatan dan keterlambatan pembayaran sewa sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan perjanjian sewa tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh penghuni. BAB VI KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 6 PIHAK KESATU wajib : (1). Menanggung dan menjamin rasa aman hak PIHAK KEDUA untuk menempati selama waktu perjanjian; (2). Menjamin PIHAK KEDUA tidak akan dapat tuntutan/gugatan dan/atau rintangan dari pihak lain menyangkut kepemilikan tentang pemakaian/penggunaan Rumah Dinas Daerah yang disewakan. Pasal 7 PIHAK KEDUA wajib : (1). Membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada PIHAK KESATU sesuai yang ditentukan; (2). Menjaga keutuhan obyek perjanjian sewa – menyewa dimaksud dari pemanfaatannya; (3). Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Kabupaten Katingan apabila sewaktu-waktu memasuki areal obyek yang disewakan tersebut dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaannya;

(4). Memperlihatkan perjanjian sewa menyewa yang aslinya dan memberikan keterangan apa adanya jika pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Bupati Katingan melakukan pengecekan rumah dinas. (5). Memelihara kebersihan, keindahan, bangunan termasuk halaman/perlengkapan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Katingan apabila Rumah Dinas Daerah tidak ditempati lagi oleh penghuni. (6). Kerusakan-kerusakan rumah daerah yang ditimbulkan karena kelalaian penghuni, biaya perbaikannya ditanggung sepenuhnya oleh penghuni Rumah Dinas Daerah; (7). Mengembalikan obyek perjanjian dalam keadaan kosong seperti semula dan terawat dengan baik serta tanpa beban biaya apapun apabila jangka waktu sewa menyewa ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU tidak menanggung resiko atau biaya yang ditimbulkan akibat pengosongan dimaksud. BAB VII LARANGAN Pasal 8 Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk : (1).

Dilarang membongkar, mengubah dan memperluas rumah dinas tanpa izin/persetujuan Bupati Katingan dan apabila terdapat perubahan bangunan maka akan menambah biaya sewa yang disesuaikan dengan luas dan konstruksi bangunan; (2). Memindahtangankan, mengubah fungsi/menyewa/ mengontrakkan kembali, menjaminkan / menggadaikan / menganggunkan atau melakukan transaksi apapun terhadap obyek perjanjian kepada pihak lain. Pasal 9 Apabila PIHAK KEDUA selama masa menyewa berlangsungan tidak mentaati ketentuan dalam perjanjian ini sebagaimana mestinya, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan perjanjian ini serta mengambilkan langkah-langkah pengamanan atas tanah dimaksud secara sepihak dan semua resiko serta segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 10 Apabila dikarenakan sesuatu hal PIHAK KEDUA tidak meneruskan sewa menyewa hingga waktu sewa menyewa berakhir dan/atau terjadi pemutusan sepihak atas sewa menyewa yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA karena melanggar Pasal 7 dan Pasal 8, maka PIHAK KESATU tidak ada kewajiban mengembalikan sisa uang sewa yang sudah dibayarkan kepada PIHAK KESATU.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 PIHAK KEDUA dapat memperpanjang masa sewa tanah dan bangunan Rumah Dinas Daerah dimaksud yang harus didahului permohonan baru dari PIHAK KEDUA dan apabila permohonan sewa dimaksud disetujui oleh pejabat yang berwenang,maka proses sewa menyewa dapat di jalankan. Pasal 12 (1). Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu kejadian diluar jangkauan PIHAK KEDUA yaitu peperangan, pemogokan, kebakaran yang bukan karena kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA, epidemi, dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi; (2). Jika terjadi force majeure, maka PIHAK KEDUA harus membertahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya force majeure, demikian pula apabila force majeure telah berakhir; (3). Harus ada kaiatan sebab akibat antara force majeure dengan tidak dapat dilaksanakan kewajiban oleh PIHAK KEDUA sebagaimana telah diperjanjikan/tercantum dalam surat perjanjian ini. BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 13 Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini, dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akan diselesaikan secara musyawarah, apabila jalan musyawarah tidak terjadi mufakat para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kasongan. Pasal 14 Apabila terdapat hal-hal yang penting namun belum diatur dalam perjanjian sewa menyewa ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perubahan perjanjian ini. Demikian Surat Perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani diatas materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU SEKRETARIS DAERAH

………………………………….

……………………………

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 31 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents