BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG IZTN PENGEI,OLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGI.ATAN PEhTNMPANAN DAN PENGUMPUI"AN SKALA KABUPATEN
tsUPATI KATINGAN,
Menimbang
:
untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat memsak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan Pengelolaan Limbah
a. bahwa guna menjaga kualitas lingkungan hidup serta
b.
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bahwa untuk dapat memperoleh Izir: Pengelolaan Limbah ElS pada kegiatan Penyimpanan Limbah 83, Setiap orang yang menghasilkan Limbah 83 wajib memiliki liala Lingkungan dan harus
mengqjukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
dengan melampirkan persyaratan izinnya; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa Pengumpul Limbah 83 untuk memperoleh Izin Pengelolaan Limbah El3 pada kegiatan Pengumpulan Limbah 83 harus menga.jukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk Pengumpulan Limbah E}3 skala Kabupaten; d. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 238 dan Pasal 239
huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bahwa Bupati sesuai dengan kewenangannya
e.
Mengingat :
1.
melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan perizinan untuk Izin Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Skala Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Skala Kabupaten; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2OA2 bntang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Senryan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten [.amandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Munrng Raya dan Kabupaten Barito Tirnur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA2 Nomor L8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a
180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
5.
6.
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2ALS tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56s7); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urursan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahttn 2OL2 tentang Izin Lingkungan (kmbaran Negar:a Republik Indonesia Tahun 2AL2 Nomor 48, Tambahan kmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8. 9.
56171;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2OA9 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 1 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-OZ /BAPEDAL /09 I 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; L3. Keputusan Kepala Nomor : Bapedal Kep-O2 / BAPEDAL/ O 1 / 1998 tentang Tata Laksana
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
MEMUTUSKAN: MenetapKAN
:
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG IZIN PENGEI,OIAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PEI\TYIMPANAN DAN PENGUMPUI.AN SKAU. KABUPATEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelen ggara Pemerintahan Daerah\). Bupati adalah Bupati Katingan. 4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. 6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingftat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, danf atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan linglmngan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hiduP lain. 7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah E}3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83. g. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicitg Charqcteristic Leaching Proedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian BS dari suatu Limbah. 10. Uji Toksikologi Letlwt Dose-1? yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LDSO aaaUf, uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 5O% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji. 11. Simbol Limbah 83 adalah gambar yang menunjukan karakteristik Limbah 83. 1.2. Label Limbah 83 adalah keterangan mengenai Lirnbah 83 yang bentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah 83, alamat Penghasil Limbah 83, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah 83. 13. Pelabelan Limbah El3 adatah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah 83. 14. Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi Pengurangan, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
15. Pengurangan Limbah 83 adalah kegiatan Penghasil Limbah 83 untuk
16. L7.
18. 19. 20.
mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah E}3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Penghasil Limbah 83 adatah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah 83. Pengumpul Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah 83 sebelum dikirim ketempat Pengolahan Limbah 83, Pemanfaatan Limbah 83, dan/atau Penimbunan Limbah 83. Pengangkut Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah E}3. Penyimpanan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan Limbah 83 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah 83 yang dihasilkannYa. Pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah 83 dari
Zl. 22.
23.
24. 25.
26.
27. 28.
Fenghasil Limbah 83 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limbah 83, dan/atau Penimbun Limbah 83Pengumpulan Limbah B3 skala kabupatenlkota. adalah kegiatan mengumpulkan Limbah Bg dari penghasil Limbah 83 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi prbaut yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan p.notorrg, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pejabat Pengawas Lingkung€ul Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat ppLHO adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, kewenangan, kewajibandan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang adalah or€rng perseor€rngan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukumPencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energp, danfatau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkr.rngan hidup yang ditetapkan. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat lisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan HidupPemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan
penalganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan HidupBAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang Lingkup perizinan Pengelolaan Limbah 83 meliputi: a. Kegiatan Penyimpanan Limbah 83; b. Kegiatan Pengumpulan Limbah 83.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN Pasal 3 {1} Tujuan Peraturan Bupati ini adalah : Mengatur tata cara perizinan Pengelolaan Limbah 83 yang meliputi kegiatan Penyimpanan dan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten. (2) Sasaran pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 adalah : a. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk mengelola limbah yang dihasilkan; b. Mengurangi residu Limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil Limbah dengan upaya 4R (reduce, reuse, recycle dan recovery); c. Meningkatkan pemanfaatan Limbah 83; d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan lalu lintas Limbah 83 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengolahan danlatau pembuangan akhir.
BAB IV KEWENANGAI{ Pasal 4
(1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; {21 lan Pengelolaan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila telah memiliki Izirl Lingkungan dan memenuhi persyaratan administrasi dan telcris; (S) Bupati memberi kewenangan kepada Kepala Badan dalam melakukan verifikasi permohonan izifl dan menerbitkan iin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Pasal 5
(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 w4iib mengqiukan Permohonan Izin Pengelolaan Limbah E}3 untuk kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah 83 skala Kabupaten; (2) Permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teloris, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. (3) Daftar Limbah 83 yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (L), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. Pasal 6
Kegiatan Penyimpanan
dan Pengumpulan Limbah B3 harus
memenuhi
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
a.
b. c. d. e. f.
Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam serta berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83; Fasilitas Penyimpanan Limbah 83 yang sesuai dengan jumlah Limbah E}3, karakteristik Limbah 83, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan HiduP; Parameter Uji Karakteristik Limbah 83 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; Peralatan penanggulangan keadaan darurat paling sedikit memuat alat kebakaran api dan alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai; Pemilihan lokasi untuk kegiatan Penyimpanan dan pengumpulan Limbah 83 harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan Pemberian Simbol dan Label Limbah Bg sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fasal 7
Kegiatan Pengumpulan Limbah 83 hanya diperbolehkan apabila a. Jenis Limbah E}3 tersebut dapat dimanfaatkan;
:
b. Badan usaha Pengumpul Limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak Pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limbah Bg dan/atau Penimbun Limbah E}3 yang telah memiliki Izin. Pasal
I
tsadan usaha yang kegiatan utamanya berupa Pengumpulan Limbah 83 wajib
memiliki: a. Laboratorium analisa atau Pengumpulan Limbah B3
alat analisa Limbah 83 dilokasi kegiatan atau bekerja sama dengan l,aboratorium
Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
b.
Tenaga yang terdidik di bidang Analisa dan Pengelolaan Limbah 83.
BAB V TATA LAKSANA PERIZINAN Pasal 9
Proses pefinnan sebagaimana dimaksud dalam pasal a dilakukan oleh Kepala Badan melalui tahaPan : a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal4; b. Verffikasi teknis penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud datam pasal 6 dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verilikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dilengkapi dengan Berita
c. d.
Acara; Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yffig dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan Keputusan permohonan izir: oleh Kepala Badan.
Fasal
1O
(1l Keputusan perrnohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat {1} huruf d dapat berupa penerbitan iztn ata,u penolakan permohonxt izin; (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap/belum memenuhi persyaratan dan/atau tidak benar, maka surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon unhrk dilengkapi; (B) Prosedur penerbitan lzin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah 83 skala Kabupaten tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan Bupati ini. Fasal L1 {U Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diterbitkan datam bentuk Keputusan Bupati. {2)
1O
Keputusan penerbitan izrrr sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling sedikit memuat: a. Identitas badan usatra yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha,nama penanggungjawab kegiatan; Sumber Limbah 83; Lokasilarea kegiatan Pengelolaan Limbah 83; Jenis dan karakteristik Limbah 83;
b. c. d. e. Persyaratan lingkungan hidup meliputi : memfungsikan tempat
f.
Penyimpanan Limbah 83 dan mengumpulan Limbah E}3 sesuai dengan nama d.an karakteristiknya, menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah 83, melakukan Pengemasan Limbah 83 dan Simbol Limbah 83 sesuai dengan ketentuan Pengemasan Limbah B3; dan Kewajiban-kewajiban yang hanrs dilakukan, antara lain: 1. Melakukan identilikasi Limbah Bg yang dihasilkan atau yang dikumpulkan; 2. Mencatat Neraca Limbah B3; 3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan; 4. Melakukan Pemanf,aatan Limbah 83, Pengolahan Limbah 83, dan/atau Penimbunan Limbah 83 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah 83, Pemanfaat Limbah El3, Pengolah Limbah 83, dan/atau Penimbun Limbah B3; 5. Melakukan segregasi Limbah 83 sesuai dengan nama Limbah 83 dan karakteristik Limbah 83 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 83;
Mencegah terjadinya tumpahan/ceceran Limbah 83; dan Men5rusun serta menyampaikan laporan Penyrmpanan Limbah 83 dan/atau PengumPulan Limbah 83g. Sistem pengawasan;dan h. Masa berlaku izin. (3) Pencatatan Neraca Limbah E}3 sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf f
6. Z.
angka 2 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 ayat (1) : memenuhi persyaratan
Penolakan permohonanizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a. Dilakukan apabila permohonan izLn tidak b.
1O
administrasi dan teknis; dan Diterbitkan dalam bentuk surat Bupati ditandatangani oleh Kepala Badan disertai dengan alasan penolakan. Pasal 13
(ll lzin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 83 dan
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 83 skala Kabupaten berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izrn sebagaimana dimaksud pada ayat (U diqiukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lama 6O (enam puluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir(3) Permohonan perpanjangan izin dilakukan menggunakan formulir dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini(4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 1OFasal 14 (1)
(21
Pemeganglzn Pengelolaan Limbah E}3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 83 dan untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 83 wajib mengajukan perubatran izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi : a. Identitas pemegang izin; b. Akta pendirian badan usaha; c. Nama Limbah B3 yang disimPan; d. Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; e. Desain dan kapasitas Penyimpanan Limbah 83; dan/atau f. Skala Pengumpulan Limbah 83. PermohonEur perubahan izin diaiukan secara terhrlis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi pembahan
dilengkapi dengan dokumen yang menunjukan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud ayat {1}. (3) batam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan melakukan evaluasi. Dalam hal evaluasi menuqiukan : a. Kesesuaian data, Kepala Badan menerbitkan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah E}3 dan untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; b. Ketidaksesuaian data, Kepala Badan menolak permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah E}3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 83 disertai dengan alasan penolakan-
BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 15
(1) Setiap badan usaha yang menghasilkan Limbah 83 wajib : a. Melakukan 4 R (reduce, reltse, recycle dan recovery) terhadap Limbah 83 yang dihasilkannya; b. Melakukan analisis laboratorium TCLP (Toxicity Charaeteristic Leashing Prosedure) untuk Limbah yang tidak terdaftar dalam Limbah 83; c. Melakukan pemisahan Limbah 83 dengan sampah domestik; d. Mengisi Neraca Limbah El3 sesuai dengan format yang berlaku; dan e. Mendapatkan salinan Manifest Limbah B3 dari Pengangkut Limbah E}3. (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan pengangkutan Limbah 83 skala Kabupaten wajib disertai/dilengkapi dengan dokumen Limbah atau Manifest. (3) Setiap Badan Usaha yang bergerak dalam Pengelolaan Limbah 83 wajib memiliki standar operasi prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesilikasi Limbah 83 yang dihasilkan, meliputi : a. Sistem Tanggap Darurat; dan b. Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup serta Pemulihan Ftrngsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Limbah 83. (4) Setelah Izin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 83 dan/atau untuk kegiatan Pengumpulan Limbah El3 terbit, pemegang izrn wajib : a. Memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewqiibansebagaimana tercantum dalam lzrn Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 83 dan/atau untuk kegiatan Pengumpulan Limbah
b.
c. d.
B3;
Melakukan Penyimpanan Limbah El3 paling lama : 1. 9O (sembilan puluh) hari sejak Limbah 83 dihasilkan, untuk Limbah 83 yang dihasilkan sebesar 5O kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; 2. L8O (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah 83 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah El3 kategori 1; 3. 365 (tiga ratus enarn puluh lima) hari sejak Limbah Et3 dihasilkan, untuk Limbah 83 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (tima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategon 2 dan sumber tidak spesilik dan sumber sPesifrk umum; 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategon 2 dar:* sumber spesilik khusus; Untuk kegiatan Pengumpulan Limbah E}3 wajib melakukan segregasi Limbah 83 dan melakukan Penyimpanan Limbah 83 paling lama 9O (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83; dan Men5rusun serta menyampaikan Laporan Izin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah El3 dan/atau untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 83. BAB VII PEI"APORAN Pasal 16
(1) Laporan lzirl Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d paling sedikit memuat : a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah El3; b. Pelaksanaan Penyimpanan Limbah 83; c. Pemanfaatan Limbah El3, Pengolahan Limbah 83 danlatau Penimbunan Limbah 83 yang dilalmkan sendiri oleh pemega.ng izrn dan/atau
penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah 83, Pengolah Limbah Et3, dan/atau Penimbun Limbah 83; d. Salinan bukti penyerahan Limbah E}3 untuk kegiatan Pengumpalan Limbah 83 dan bukti salinan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah 83; e. Identitas Penganglmt Limbah B3; f. Pelaksanaan Pengumpulan Limbah E}3; dan g. Penyerahan Limbah 83 kepada Pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limbah 83, dan/atau Penimbun Limbah B3Izin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah (2)Laporan ' '83 dan/atau untuk kegiatan Pengumpulan Limbah Bg sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Kepala Badan sesuai dengan kewenangarnnya setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak izin diterbitkan. BAB VIII PENGAWASAN PENGELOIAAI{ LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH 83 Pasal 17
Pengawasan Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah ElS dan untuk kegiatan Pengumpul,an Limbah 83 skala Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Badan sesuai dengan kewenangannyaPasal 18
(u Penyelenggaraan Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah Ei3 dan
Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah E}3 dilakukan oleh Tim Pengawas. l2l Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (sattr) orang anggota tim. (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harrs Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) yang memenuhi persyaratan : a. Telah mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dartlatau b. Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup. (41 Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus memenuhi persyaratan: a. Telah mengilmti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dan/atau b. Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 19
{1} Penyelenggaraan Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Limbah 83 dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah El3 dilakukan oleh Tim Pengawas. (2) Tim Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Surat Thgas yang diterbitkan oleh Kepala Badan dan wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan Pengelolaan Limbah El3 kepada Kepala Badan selaku kepala instansi yang bertanggungiawab terhadap Pengelolaan lingkungan hidup. (3) Pelaksanaan pengavrasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Pasal 2O
PPLHD Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah 83 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Tata Laksana Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat
B3
sebagaimana tercantum dalam La.mpiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini-
pencemaran Limbah
X
yang
Pasal 21 PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O berrrenang
a.
b. c. d. e.
:
Memasuki xeal Penghasil, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengumpulan, Pengolahan dan Penimbunan Limbah B3dan areal lingkungan tercemar Limbah 83; Mengambil contoh Limbah El3, dokumen administrasi Limbah 83, dan contoh lainnya; Meminta keterangan berhubungan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemar€rn Limbah 83; Melakukan pemotretan; dan Memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap perizinan Pengelolaan Limbah
E}3.
BAB IX PEMBINAAN Pasal 22
Pembinaan terhadap pelaksanaan Perizrnart dan Pengawasan Pengelolaan Limbah 83 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat Pencemaran Limbah 83 di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 23
(1) Biaya permohonarr izar. dibebankan kepada pemohon izin. (2) Biaya penyelenggaraan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten KatinganBAB i{I SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 24
(1) Setiap or€rng yang menghasilkan Limbah 83 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bempa : a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; atau c. Pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 unhrk kegiatan Penyimpanan Limbah 83. (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b meliputi : a. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau b. Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau; c. Tindakan lain yang berhrjuan unhrk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup(4) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebarryak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah El3 sebagaimana dimaksud ayat (1). (5) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka wakhr paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan, Bupati memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
83 tidak
mematuhi paksaan pemerintah, Bupati memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izar, Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3{7) Dalam hal Pengumpul Limbah 83 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Bupati memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah 83 untuk kegiatan PengumPulan Limbah E}3. (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. DitetapkandiKasongan -?ots ,
H. AHMAD YANTENGLIE
t73'rL'.
KABUPATEN KATINGAN,
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR
Z{3
