BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 5? TAHUN 2OL6 TENTANG
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
:
lanjut temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu memanfaatkan teknologi
pelaksanaan penanganan tindak
informasi;
dalam rangka membentuk database dokumen tindaklanjut yang terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tindak lanjut dalam bentuk digital/elektronik, perlu Sistem Informasi Tindak Lanjut
b. bahwa
Temuan Hasil Pemeriksaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Efektivitas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Melalui Teknologi Informasi;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2oo2 tentang Pernbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten sentyan, Kabupa"ten sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lpdonesia Tahun 2oa2 Nomor 18, TambaLran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O); 2. Undang-Undang
2
2.
3.
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll Pembentukan Peraturan Perund'ang-Undangan ilembaran
tentang
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 12 ' Tambahan Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerint ahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2ol4Nomor244,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah 9 beLerapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Fengawasan (Lembarai'i iiegara
RepublikIndonesiaTahun2OOSNomor165'Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraS9a\ 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupate nlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2co7 FJomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2oc9 tentang Perubahan Atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 2g Tahr:n 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2ol4 tentang Kebijakan Pembinaan dan Fengawasari di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7L Tairun 2015 tentang Kebijakan PeRgawasan di dan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG EFEKTIVITAS HASIL PEMEFJKSAAN PtrNYELESAIA.N TINDAK LANJUT MELALUI PEMERINTAH APARAT PENGAWASAN INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI.
-
.J
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Katingan' Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah'
2. Pemerintahan Daerah adalah
3.
pernerintah Daerah ad"alah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelen ggar a Pemerintahan D aerah'
4. Bupati adalah BuPati Katingan' yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah -pengelolaan pemerintahan daerah yang unsur pemlantu Birpati dalam Ralryat terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan PerwakilanLembaga Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lann.
6. Inspektorat ad.alah Inspektorat Kabup aten Katingan. 7. Standarisasi Pengelolaan Sistem Informasi adalah standar-standar dalam pembanguru., .plikasi software yang dikelola oleh Inspektorat.
g. Aplikasi adalah daerah lokasi jelajah dalam software yang dibuat /
dibeli
dari pihak ketiga oleh Inspektorat'
g. Fitur adaiah kemampuan layanan dari suatu produk
teknologi informasi
yang dihasilkan. 1O.
11.
12.
Domain adalah nama unik yang memastikan menu di aplikasi'
Sub Domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnYa.
Internet service Provider yang selanjutnya disingkat ISP
adalah
perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
13. Data Base adalah sistem yarrg menyimpan data dalam
jumlah yang besar
dengan mekanisme sistematis dan terstruktur'
14.
Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran yang berlaku secara umum' 15. Struktur content
4 15.
16.
i"i -"t1' konten dalam Struktur content adalah penggambaran rnengenai berhubungan'
aplikasi secara tersusun yang-satu sama lain saling
komputer yang Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem sistem operasi terdiri dari komporr"r-ko*po.r"r, arsitektur komputer dan yang mendefinisikan operasional dan kopatibilitas sistem'
17.
kebenaran' Integfitas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi' valiJasi dan kansisiensi suatu kun:pulan data'
18. Security adalah keamanan yang
menjamin sumberdaya tidak digunakan
dan atau dimodivikasi orang yan; tidaL memiliki otorisasi politis' dan
sehagai
pengaman atas masalah Gknis, man4jerial, legalitas
ig.Hostingadaiahiayananjiangmenumpa|Bkankesei.r.rruhanmuatarrsua.ru aplikasi kepada suatrr perarigkat kerag komputer (server) yang terhubung dlngan internet sehingga dapat melalui internet. dan prasarana pada 20. Co]Ioca,tion adalah layanan yang menyediakan sarana keras suatu lokasi dengan- fasilitas-fasilitai khusus, sehingga perangkat dapat ditempatkan.didalamnya agar dapat berfungsi
komputer lserverf -terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk secara optimal dan perangkai k"ra* pelayan suatu aplikasi'
21. Pembangunan aplikasi adalah aktivitas yang tarhapan aw-al sehlrngga tenvujud suatu aplikasi'
dilakukan dimuali dari
rangka 22. Pengembangan aplikasi adalah aktivitas yang dilakukan dalam mellu, neer-nperiuas dan mernperdalam aplikasi, baik dari sisi content, navigasi maupun mangsa Pasarnya' 23.
Admin adalah orang yang bertugas mengelola suatu apiikasi mulai ciari aspek pengaturan ta:ta letak halaman sampai kandungan isi mrratan'
orang yarrg bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin be{alannya operasionalitas dan pada
24. Administrator adalah
keamanan pada ii*tem serta mengatur hak akses atas sumber daya jaringan komPuter.
pelaporan kega$1 25. Operator adalah seseorang yang -or"ngmelakukan aktivitas melalui suatu media setelah melalui seseorang atau sekelompot tahapan pencar-ian data dan infcr-r:rasi dari satu atau beberapa sumber' dan 26.Editor adalah seseorang yarlLg melakukan evaluasi, memeriksa mengedit atas hasil suatu lulisan, sehingge dapat dianggap Layak untuk
dis4ilkan da-lam bentuk data atau informasi'
27. Apiilkasi adalah suatu insirumen yang mampu mengoiah suatu data atau informasi secara otomatis sed.emikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi Yang diPerlukan. 28. Server adalah
5
yang rnenjadi piranti khusus dalam jaringan -jaringankomputer. untuk bisa melakukan tempat bagi-- se'mua simpul di dalam
28. Server adalah
resouree sharing. 2g. sistem
jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya
konnputer' perangkat kJmpuiasi yang .dapat beniPa perangk*at-perangkat di akses dapat yang saling i.r-frLrt g *J"t i sistem liomunikasi sehingga secara bersama.
3O.
Aplikasi interoperabilitas adalah kerja sama antara aplikasi lingkunganPemerintahDaerahd.enganSotwareAplikasi.
31. Redirect adalah sebuah proses pengalihan kepad.a alamat Yarrg dituju'
milik SKPD di
alamat di sebuah hosting
yang selanjutnya disingkat DNP adalah sistem protocol penamaan Jo*"ir. yan; 6i-it"t3"*aft11an pada alamat internet
32. Domain Name Server addres.
URL adalah alamat 33. Uniform Resource Locator yang selanjutnya disingkat situs web Yang ditriju.
dilihat oleh pengunjung baik dan berupagambar,IuHsan,airirnasi,-':ideo,stlera,tennbolnan'igasi
34. Konten adalah segala sesuatu yang dapat sebagainYa.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
nama domain' Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk mengatur penggunaan hosting dan konten aplikasi, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah' Pasal 3
mampu Tujuan dari Peraturan Bupati ini agax tercipta aplikasi .yang memberikan dan menyedi&an data serta informasi bagi kepentingan pemeriatah Da-erah dala; aerehgkatkan pelayaoa:i iniorrr.rasi te.rhadap ti4dak
ranjut hasil pemeriksaan kepadi steak holders melalui software aplikasi /
jarigan internet.
BAB III SOFTWARE APLIKASI INSPEKTORAT Pasal 4
dan (1) Pengembangan software aplikasi Inspektorat terdiri dari server Induk ap6fasi ,rrt rk admin dan tperator SkPD yang sudah terintegrasi dengan Server induk
6
Katingan' server induk yang posisinya berada di Inspektorat {21
Kabupaten Aplikasi software penanganan tindak lanjut Inspektorat untuk (1) sebagai katingan sebagaimana, difuaksud pada
"y"t tindak lanjut menyampaikan informasi data akurat terhadap penanganan temuan hasil Pemeriksaan.
(3)
sebagaimana Penamaan aplikasi software tersebut dinamakan SIM-TLHP secara
dimaksud pada ayat (1) yaitu aplikasi software yang dibuat sistematis.
(4)
Aplikasi software nantinya terdiri dari Administrator, Admin dan operator untuk - mendukung sKpD yang rnempunyai masing-masing tugas tindak lanjut hasil kelancaran pengotahan dan p"irrg"t 2n data pemeriksaan.
(5)
penamaan aplikasi software untuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh administra.tor software aplikasi.
pada (6) Pedoman Standarisasi Pembuatan Aplikasi sebagaimana tercantum Laa:piran I Peraturen BuPati ini' Pasal 5
aplikasi Dalam hal SKpD belum memiliki sarana jaringan untuk software sarana *J.g.i*ana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dapat memanfaatkan sudah ini y-ang saat jaringen yeng sudsh berjalan seperti "qiiqa*i keuangan berjalan atau nantinya "r, dialur lebih lanjut untuk keperluan kelancaran "t informasi data tindak lanjut SKPD' Pasal 6
Aplikasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)' harus memuat konten r""g berisifan informasi terhadap progres tindak lanjut hasil pemeriksaan BPk-ru, gpKP serta APIP yang baik, aktual dan akurat sesuai d.rrg", Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku'
BAB IV PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu Pembuatan Pasal 7
(1) Admin InsPektorat akan memberikan user id dan pasword untuk operator SKPD sebagai
7 SKPD sebagai sarana untuk mengakses aplikasi.software' iekr administrator, dimana operator SKPD (21 Hak akses tersebut akan diatur masing-naasing' lia,nya diberikan ak-ses kliusus sesuai dengan SKPD 4 terdiri dari operator yang (3) Op.r.to, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kepala SKPD masing-masing, yang ditetapkan dengan
ditunjuk oleh
Keputusan BuPati'
(4)
setiap penginstalan atau akses Aplikasi software SKPD sebagaimana dengan dimaksud daram pasal 4 terlebih dahulu harus dikonsultasikan aplikasi pihak SKPD yang nantinya akan dibuat Mou untuk penggunaan tersebut.
(s)
Format MoU sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan BuPati ini'
a1,zat
(4) tercantum dalam
Bagian Kedua Pengembangan Pasa-l 8 (1)
Aplikasi software sebagaimana dimaksud dalam Setiap pengembangan "akan pa"af + dilakukan secara bertahap secara berjenjang (1)
"y"t kebutuhran pengguna' menyesixtikan
(2)
(1) Pengembangan Aplikasi software sebagaimana dimaksud pada ayat Uenipa p"rib.hon fitur-f!'r.ur dari aplik-asi yang terbangun -dan sudah dengan mencantumkan detil teknis perubahan dan
terstandarisasi,
pengembangannnya.
BAB V PENGENDALIAN Pasal 9 (1)
pengendalian terhadap pengelolaan aplikasi software sebagaimana dimLksud dalam Pasal 4 ditr.t rt rtt oleh Tim Penyusun dan Pengembang Inspektorat untuk mengatui' dan menertihkan pengelolaan aplikasi software.
{2t
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pengendalian teknis; dan b. pengendalian konten.
:
(r, Fengendalian teknis sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (2j huruf a, yaitrr terh"adap aspek teknis aplikasi software Induk dan SKPD, agar pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar' (4)
yaitu Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terh"adap aspek konten aplikasi untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (5) Pengendalian Teknis ............
8
sebagaimana dimaksud teknis -r"t dan pengendalian konten aplikasi pada pengelola rf. aptit asi dilakukan oleh pada ayat t2l
(s) pengend.alian
Inspektorat.
(6)
(7)
tidak diperkenankan setiap administtator, admin dan operator berkepentigan, wlji! menjamin
memberikan data kepada pihak yang tidak dan apabila kerahasiaan data /'dokum..t y".rgltertuang dalam aplikasi sanksi dokumen I d,ata tia* terjaga kerlahasiaannnya akan dikenakan sesuaid.enganketentuanPerundang-Undanganyangberlaku.
aplikasi tersebut Bagi SKPD yang akan menggunakan -l- .y"lga-kses terlebih dahulu mengikuti pelatihan pada tft sefagaimana-dinLksud ":i"tadmin Inspektorat Kabupaten Katingan "operator SKPD aaii pinak bagi
Aplikasi untuk mendapatkan alokasi ruangan hosting sebagai sub domain induk yang dibuat oleh Administrator Inspektorat.
BAB \rI PENGELOLA APLIKASI SOF*TWARE
Pasal 10
Aplikasi Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dilaf,ukan oleh Tim Pengembang dan Penyusun Aplikasi.
(1) Pengelola
(2)
{1)
Tim Pengelola Aplikasi Software Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagai berikut:
a. b. c. d.
Pelindung/Penasehat; ketua; wakil ketua; koordinator dan anggota.
Aplikasi software sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat terdiri dari : a. administrator; b. admin insPektorat entri dat-a; c. operator SKPD entri data; dan d. editor oleh admin.
(1)
Aplikasi / operator SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh BuPati.
(3)
(3) pengelola
(4) Pengelola
BAB VII PEMBIAYAAN
Pasal
1 1
Pembiayaan pengelolaan, pengembangan dan penyusunan APlikasi Software Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat KabuPaten Katingan. BAB VIII
BAB VIII PELAPORAN
Pasal 12 (1)
SetiapSKPDwajibmembuatlaporansetiappengelolaan u.rt.n T triwulan / semester/ tahunan hasil pelaksanaan
Aplikasi
SIM-TLHP. {2)
(3)
(4)
pada ayat Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud Katingan' (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21berisi tentang penginputan/ yang pengisian konten, Upload d-ata [inaak lanjut berupa dokumen file dapat berupa pdi / microsoft wod /excel /dokumen lainnya dan kegiatan p.ngrr*pulan data, dilakukan setiap saat' menyesuaikan output Laporan terdapat pada aplikasi sudah diatur yang berlaku'
format-format sesuai dengan kebutuhan dan peraturan BAB IX KBTENTUAN PENUTUP
Pasal 13
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati irri a.ngu".r penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di pada tanggal
H. AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan pada tanlgal 9'9-2016 SEKRET
DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
NIKODEMUS BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 3s1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
[:
TAHUN 2Cr6 3 6epteug,ev ?p-re'
6t
NOIViOR
TANGGAL TENTANG
EFEKTIVITASPEI{YETESAIANTINDAKLANJUTHASIL PEMERIKSAANAPARATPENGAWASANINTERNAL PEMERINTAHMELALUITEKNOLOGIINFORMASI
PEDoMANSTANDARISASIPEMBUATANAPLIKASI INSPEKTORAT }(ABUPATEN KATINGAN
I.
StandardisasiAplikasi Software standardisasi aplikasi software
di lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan dimaksudkan untuk membentuk pelaporan terhadap dan internal'
peiiaiiganan iindak lanjut hasii penteriksaan pihak eksternal Latar Belakang
diperlukannya keseragaman ini adalah untuk
a. b. c.
:
memudahkan proses interoperabilitas aplikasi software;
mewujudkan prinsip "one input for many purpose", dimana semua SKPD aplikasi maupun data yang berhubungan dengan data seluruh terintegrasi langsung dengan aplikasi software yang dibuat; membangun penallganan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
d.
memrrdahkan admin, operator dalam melakrrkan navigasi pada fiturfitur aPlikasi; dan
e.
agar memberikan panduan pengelolaan aplikasi kepada seluruh SKPD apiikasi dan
berbasis komPuterisasi'
[.
Lapisan Presentasi Layout dan Navigasi
Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi standard aplikasi naeliputi
a.
:
dalam DESAIN pada keseluruhan style yang ada secara konsisten
pemilihanwarnadanjenishuruf.danLAYOUTyangberstrukturjelas
dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
b.
Terstruktur .....
b.Terstrukturhalaman(Header,strrrkturNavigasimenupadakiriatau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer );
representatif dan tulisan yang menyatakan tersebut, identitas SKPD nraupun data temuan yaftg dimiliki aplikasi search, Home' Lambang Kabrrpaten Katingan, fasilitas : Peta aplikasi, tahun' kontak {struktur pengeola aplikasi}, dan tanggallbulan dan
c. Header (gambar yang
III. Penamaan Domain penamaan Domain untuk Aplikasi Inspektorat harus diinformasikan kepada- seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Katingan. IV. Pengajuan oPerator Inspektorat menetaPkan oPerator aplikasi pada tiap SKPD berdasarkan yang kebutuhan nomenklatur Yaog disesuaikan dengan peraturan berlaku;
V.
Penambahan Menu
Pada dasarnya, meill-menu standar di dalam Aplikasi sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Inspektorat itu sendiri, kecr-rali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang aplikasi yan; mefiputi menu input, output laporan, data-data temuan' Selain itu menjadi hak pihak Inspektorat untuk menambah dan mengubah, sesuai dengan ketentuan
:
Aplikasi yarrg telah dilakukan standarisasi sistem dan interopabilitas sebagai penunj ang penyelesaian tindak lanj ut, kemudian
a. Data base
dikoordinasi dengan SKPD; dan b. Setiap perubahan
struktur data base harus diinformasikan
kepada
seluruh SKPD. VI. Aplikasi Standard Aplikasi Standar meliPuti
:
a. data tindak lanjut (berupa tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
BPK-RI, BPKP dan APIP setiap ada penambahan, pengurangan atau pengr:bahaa men1l, langsung ber-pengaruh pada laporan aplika'si);
b. layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan Inspektorat atau berhubungan dengal]. fi.Iang lingkup fungsinya);
c.
data temuan
oleh
pemeriksaan dalam bentuk dan kalimati; rekapitulasi, dapat ditampilkan dalam beniuk angka
c. data temuan (data dari laporan hasil
d.linkterkait(Link-linkyangterkaitdenganwebsite I
nsPektora@katingankab'go' id) ;
e.
operator galeri (kumpulan menu yang dapat dilihat oleh admin dan SKPD berd'asarkan kategori_kategori yan8 sudah diatur};
f.
biasa advanced search (memiliki search Engine yang terdiri d.ari search search);
g.
(Contact us); mampu mengirimkan data kepada web administrator
h.
bahasa format: hari dd, bulan mm, tahun YY, Pilihan menu bahasa dua (Inelonesia, Inggris, Teks berjalan) ;
VII. Struktur Content
Struktur menu pada setiap aplikasi tergantung dart kebutuhan
Inspektorat. Namun terdapat beberapa diperhatikan, antara lain
hal penting yang harus
:
a.
dihapus bersifat dinemis idapat ditarnbairkan, diubah, dipindahkan, sesuai dengan kebutuhan);
b.
memiliki struktur hiera':'ki saenu;
c.setiappenambahan,pengurangan,penghapusan'danperubahan struktur menu langsung berpengaruh pada aplikasi; d. memiliki administrasi untuk pengaturan;
e. f. g. Vm.
manajemen menu {Content Management System); manajemen user; dan manajemen approval (baik untuk content data statistic, forum dsb.)
Interaksi Manusia-KomPuter
a.
Data tindak lanjut temuan berkesan profesional agar mencerminkan Inspektorat sebagai apara-tur pemerintah yang diwakilkan oleh meliputi d.ata, warna, dan huruf yang digunakan pada
aplikasi,
aPlikasi;
b. c.
memberikan kemudahan pengelolaaan bagi pengelola aplikasi, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada Pada aPiikasi; pengguna dapat mengetahui respon system; dan
d. Aplikasi
d. IX.
Aplikasi menampilkan data suatu content terakhir dimutakhirkan'
Teknologi
di lingkungan Teknologi (platform) yang digunakan oleh aplikasi Induk maupull Pemerintah Kabupaten Katingan, baik untuk Aplikasi berikut : operator SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai Aplikasi
a. b. c.
stabil dan aman;
tidak melanggar hak cipta siapapun; Kabupaten hak cipta dan source code sepenuhnya milik Inspektorat Katingan.
X.
Kodefikasi
berikut: contoh penamaan software aplikasi yang diusulkan, sebagai Inspektorat {SIM-TLHP Inspektorat}
XI.
Pengelola Software APlikasi
selalu update Dalam rangka menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban' pemeliharaan baik dalam pembangunan, pengembangan maupun dalam Pengelola Aplikasi dan Aplikasi untuk SKPD perlu adanya pengelola' aplikasi dibagi sebagai berikut:
a.
pengelola Aplikasi Induk dilakukan oleh Tim Pengelola Aplikasi insPektorat KabuPaten Katingan;
b.pengelolaaplikasioperatorsl{?Ddilakukanoleh:
XII.
1.
Web Administrator
2. 3.
Data Entry atau Author Data Hunting atau RePorter
Mekanisme Kerja Akses Internet Hosting
dan a. naenyaffipaikan surat permohonan dialokasikannya hosting jika belrrm pembrratan database untuk SKPD yang bersangkutan, memiliki hosting;
b. dengan alamat atau URL, Inspektorat melakukan redirect atau
teknik-teknik lain dalam mertg'crbah DNS stg5a]. pertgalamatan Aplikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
c.
pelaksana upload aplikasi data base dilakukan oleh admin Inspektorat Kabupaten Katingan dan operator SKPD;
upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator melakukan tahapan uji coba operasional;
d. selesai proses
e.
admin Inspektorat bertanggUngiawab dalam hal menjaga kelancaran akses yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya. BUPATI KATINGAN,
H. AHMAD YANTENGLIE
LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL TENTANG
PERATURAN BUPATI KATINGAN
5+ TAHUN 2OL63*fiensep 2016
EFEKTIVITAS PEI\TYELESAIAN TINDAK
LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA
INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN DENGAN
.tanggal ..... telah dibuat dan ditandatangani suatu Pada hari ini, Kesepakatan Bersama ( Memorandum Of Understanding ) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara : Nama
Jabatan
:
Alamat
:
Jl.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Inspektorat Kabupaten Katingan yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono Komplek Perkantoran Pemda (Kasongan) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama
: ...................
Jabatan
: Kepala SKPD
Alamat
:
Dalam hal
Jl. .......
ini bertindak dan atas nama SKPD yang
berkedudukan di
dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya para pihak dengan sebagai
1.
ini
menerangkan terlebih dahulu hal-hal
berikut:
PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga berbentuk SKPD, dimana produk yang dibuat / dibeli berupa softrvare aplikasi penganganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang disebut SIM-TLHP.
2.
PIHAK KEDUA
2. 3.
PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga SKPD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Katingan yang bekerjasama untuk melakukan kewajiban penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Produk Aplikasi adalah aplikasi yang dibuat / dibeli oleh Inspektorat dari pihak ketiga untuk penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
Sehubungan dengan
hal tersebut di atas, pana pihak setuju untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MOU ini sebagai berikut Pasal
:
1
MAKSUD DAN TUJUAN
Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal penghimpunan data, input data dokumen tindak lanjut berupa file atau surat dan penyaluran secara berkala kedalam aplikasi yang sudah dibuat maupun bukti tertulis yang berhubungan dengan tindak lanjut. (2) Hal di atas bertujuan agar Inspektorat Kabupaten Katingan mengajak SKPD untuk lebih maksimal dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan juga memberikan data yang akurat. (3) Bagi Inspektorat lembaga APIP sebagai penghimpun, pelapor, menangani data tindak lanjut tersebut akan bermanfaat terhadap kinerja itu sendiri maupun terhadap peningkatan profesionalisme Inspektorat kedepannya. (1)
Pasal 2
JANGKA WAKTU
ini berlaku untuk jangka waktu tanggal ...... sarnpai dengan tanggal .....
tahun terhitung sejak
Kerjasama
dan dapat diperpanjang
kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN
Masing-masing
pihak mempunyai hak dan kewajiban yarrg harus
dilaksanakan sebagai berikut
1.
:
Kewajiban PIHAK PERTAMA arttara lain
1.
:
Menyediakan petugas untuk melayani f menerima pembukaan I input data yang berhubungan dengan tindak lanjut ke dalam aplikasi SIM-TLHP.
2.
Administrator, Admin Inspektorat akan mengelola, menginput data
3.
Admin / operator Inspektorat akan menga{rninistrasikan setiap data yang termuat dalam aplikasi.
sesuai dengan trrgas masing-masing.
4.
Membuat laporan
4.
Membuat laporan bulananf triwulan/semester f tahunan
sesuai
Output aplikasi kepada pimpinan llembaga. 5. Menyampaikan informasi kepada masing-masing SKPD melalui operator SKPD yang ditugaskan terhadap data yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. 6. Melakukan reviu ulang / verifikasi data yang di input kedalam aplikasi baik yang dilakukan oleh operator SKPD maupun pihak Inspektorat sendiri.
2.
Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain : 1. Melakukan proses upload data berupa file dokumen tindak lanjut ke aplikasi tindak lanjut pad,a SKPD masing-masing sesuai dengan temuan yang ada SKPD itu sendiri.
2. Membuat laporan tertulis kepada Bupati Katingan melalui Inspektorat Kabupaten Katingan tiap bulan/triwulan/semester 3. 4.
/tahunan sesuai dengan format laporan yang ada pada aplikasi atas perkembangan tindak lanjut temuan yang dilakukan. Berkoordinasi dengan pihak admin Inspektorat melalui petugas operator yang sudah ditunjuk untuk menangani data tindak lanjut. Mengupayakan koordinasi / rapat intern pada SKPD masing-masing guna penyelesaian temuan yang ditindaklanjuti.
Pasal 4 KETENTUAN TAMBAHAN
Bahwa mengenai hal-ha-l yang tidak atau belum cukup diatur dalam MOU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MOU ini.
Pasal 5 PENUTUP
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
