,r
BUPATI KATINGAN PERATURAN BUPATI KATINGAN TAHUN 2OL5 NOMOR : ZI TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan program Keluarga Berencana ( KB ) dan pelayanan
pemasangan alat dan obat kontrasepsi kepada masyarakat perlu aturan tentang pelayanan Program Keluarga Berencana;
b.
bahwa keterlibatan instansi Kesehatan diperlukan dalam pelayanan alat dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB);
c.
Mengingat
1.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Mumng Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180);
Undang Undang Nomor 25 Tahun
2.
2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor lL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O);
4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl;
5.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ot4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S559),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tat)l,un L994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); 8.
Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
l
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 1O.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata. Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L7);
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluaraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'4 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 561a); 12.
Perahrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten l{attngan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2OL5 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Ol4 Nomor 43);
14. Peraturan
Bupati Katingan Nomor 29 Tahun
T\rgas Pokok dan Fungsi Badan
2OO9 tentang
Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
MEMUTUSI(AN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELAYANAN KELUARAGA BERENCANA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal L
Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Katingan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 4. Rumah sakit adalah tempat pelayanan pengobatan medis dan perawatan
kesehatan Masyarakat. 5.
Klinik adalah tempat atau lokasi yang secara tetap memberi pelayanan
terhadap masyarakat. 6. Puskesmas adalah hrsat Kesehatan Masyarakat7. hrstu adalah Puskesmas Pembantu. 8. Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa. 9. KB adalah singkatan dari Keluffga Berencana. 10. KKB adalah singkatan dari Klinik Keluarga Berencana. 11.Alat dan obat kontrasepsi disingkat dengan alkon adalah satuan alat atau obat yang dapat mencegah terjadinya konsepsi (pembuahan) dalam rahim. 12. PUS adalah Pasangan Usia Subur.
13. AKDR adalah alat kontrasepsi dalam rahim. 14. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga
yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan,
sadang, papan, dan Pendidikan. 15. Keluarga Sejahtera I adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutr.rhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan dan bisa baca tulis. BAB II PENGERTIAN PELAYANAN KB Bagran Kesatu Pengertian Pasal 2
pelayanan Keluarga Berencana adalah Pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran anakjarak dan usia ideal melahirkan,mengatur kehamilan,melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkr-ralitas melalui pelayanan keluarga berencana termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta. Pasal 3
pelayanan Keluarga Berencana adalah suatu kegiatan pemasa.ngan atau pemberian alat dan obat kontrasepsi kepada laki-laki atau perempuan dari pas€ulgan usia subur.
Bagran kedua Maksud Pasal 4
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
bagr
pemerintah Daerah dalam percepatan pemberian Alkes dan pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara merata kepada masyarakat,sesuai r-rrusan dan kewenangannya. Bagtan Ketiga
Tujuan Pasal 5
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah : a. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB; b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat; c. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelaya.nan kepada masyarakat dalam memperoleh hak hak dasar; d. Terlaksananya mekanisme pembiayaan pelayanan KB; e. Terjaminnya ketersedian alat dan obat kontrasepsi; f. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB. g. Terlaksananya advokasi dan komonikasi ,informasi ( KIE) dan edukasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. h. Terselenggaraannya monitoring dan evaluasi.
Bagran Keempat Ruang Lingkup Pasal 6 Ruang Lingkup ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah
1. Penyrapan data sasaran,
2. 3.
:
Penyrapan Kesertaan KB,Pendataan Faskes KB
yangbekerjasama dengan BPJS Kesehatan; Pengorganisasian; Advokasi dan Komunikasi,Informasi dan Edukasi ( KIE) KB dan kesehatan
reproduksi;
4. Pembentukan kelompok kerja KB ; 5. Pelayanan KB di Faskes dan pelayanan KB bergerak (Mobil Moyan ); 6. Tertib mekanisme pembiayaan pelayanan KB ; 7. Penggerakan kesertaan ber KB oleh penyuluh KB ( PLKB); 8. Jaminan ketersedian alat dan obat kontrasepsi; 9. Pencatatan dan pelapor€rn pelayan KB; 1O.
Monitoring dan evaluasi pelayanan KB. Bagran Kelima Fungsi Pasal 7
Fungsi Pelayanan Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
adalah: a. Menjadi acu€rn bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan
b.
c. d.
yang disediakan oleh Pemerintatr Daerah; Sebagai toluk ukur (benchmark ) Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menentukan besaran biaya yang diperlukan untuk penyedian pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Sebagai Acuan perioritas perencanaan daerah dalam pembiayaan anggaran pendapatan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan; Sebagai alat pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat bertrpa akses dan mutu pelayanan secara merata. BAB III PROSEDUR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA ( KB Pasal 8
)
(1) Sistem Pelayanan Keluarga Berencana adalah : a. Pelayanan KB di Faskes, disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta menerapkan pilihan kontrasepsi secara cafeteria;
b. Mengisi lembar imformed consent untuk pelaksanaan
c. d. e. f. g. h.
suntik,IUD / implan,vasektomi dan tubektomi; Pelayanan dilkukan melalaui pendekatan satu atap; Pelayanan dilakukan secara terpadu dengan komponen kesehatan lainnya; SDM dan sarana prasarana yang tersedia harus memenuhi ketentuan; Semua tindakan harus terdokumentasi dengan baik; harus ada sistem monitoring evaluasi dan umpan balik dari klien dalam rangka pengendalian kualitas pelayanan; Ayoman pasca pelayanan.
KB
Sistem Rujukan Pelayanan KB diciptakan untuk mengendalikan mutu dan biaya secara terpadu dan berkesinambungan,terutama ditujukan untuk menunjan g upaya penurunan angka kejadian efek samping dan komplikasi penggunaan kontrasepsi. Sistem Rujukan Vertikal ,rujukan antar pelayanan KB yang berbeda tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggt. b. Honzontal,rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan . (21
Pelaksana PelaYanan Pasal 9 Tenaga Kesehatan/Orang yang akan melaksanakan pelayanan KB adalah
:
a. Tenaga kesehatan yang dimaksudkan adalah dokter,bidan,perawat,dan tenaga promosi kesehatan;
b. c. d. e. f. g. h. i.
pelayanan kontrasepsi Medis Operasi Wanita (Tubektomi), adalah dokter yang Spesialis Kandungan dan Kebidanan,Dokter Spasialis Anastesi. Tenaga untuk pelayanan KB , Vasektomi adalah Dokter spesialis Urologi,Dokter spasialis BedahlDokter Umum yang mendapat pelatihan untuk melay ani Vasektomi ; Tenaga untuk pelayanan KB ,IUD adalah Dokter Bidan yang telah mendapat pelatihan CTU,IUD. Tenaga Untuk Pelayanan KB,Implan adalah Dokter, Bidan ,yang telah mendapatkan pelatihan CTU ImPlan; Administrasi adatah Tenaga Administrasi peralatan dan pelaporan pelayanan KB; Tenaga pelayanan,Alat Kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah Dokter,bidan dan perawat. Tenaga pelayanan obat kontrasepsi pil atau suntikan adalah dokter,bidan dan perawat kesehatan. Tenaga pelayanan pemberian alat kontrasepsi berupa kondom adalah dokter dan perawat kesehatan. BAB IV TEMPAT PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Pasal 10
Tempat Pelayanan Keluarga Berencana adalah Sarana dan Prasaralla Swasta atam Pemerintah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk Klinik,Poli Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas,Puskesmas Pembantu,Poskesdes serta sar€rna lainnya yang diintegfasikan dengan program Keluarga Berencana (KB).
Pasal 11
Setiap Tempat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Katingan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes diwajibkan ""p"rtimenjadi tempat pelayanan Keluarga Berencana (KB). untuk
BAB V KLINIK KELUARGA BERENCANA Pasal L2
Klinik Keluarga Berencana yang disingkat dengan KKB adalah tempat lokasi yang dikelola oleh Pemerintah atau swasta yang secara tetap memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi kepada Klien/Masyarakat pUS, J"ri yang sifai pelayanannya sederhana,seperti Puske.smas/Puskesmas pembantu sampai pada yang sangat canggih pelayanannya (Paripurna ) seperti di rumah Sakit Besar. Pasal L3 (1)
(2)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan dan Puskesmas yang ada Di Kabupaten Katingan diwajibkan untuk membentuk Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Katingan. pendaftaran Tempat Pelayanan Keluarga Berencana meliputi Klinik Keluarga Berencana di daftarkan kepada SKPD Pengelola Frogram Keluarga Berencana Kabupaten Katingan. Pasal 14
Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Katingan dikelola dan biaya oleh Pemerintah Kabupaten Katingan
Pasal 15 (1) petugas Pengelola KKB Pemerintah Daerah adalah Dokter,Bidan dan Perawat
Kesehatan.
(21 petugas Pengelola KKB pada Rumah Sakit Umum Kasongan ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan. (3) petugas pengelola KKB pada Puskesmas yang ada di kabupaten Katingan ditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan. (41 Petugas Pengelola KKB dapat diberikan honor ltrrrnba}ran penghasilan berdasarkan beban kerja atau sebutan lainnya sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah. Pasal 16 (1)
(21
KKB Pemerintah atau Swasta dapat memperolehfasilitas pelayanan KB serta alat ,obat kontrasepsi dari pemerintah melalui SKPD pengelola KB Kabupaten Katingan KKB puskesmas menyalurkan alat,obat kontrasepsi berupa Pil,Suntikan , Kondom dan obat vagina kepada tempat pelayanan KB yang ada diwilayah kerja Puskesmas bersangkutan sesuai ketersedian alat, obat kontrasepsi Pemerintah.
BAB VI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN Pasa1 17
(1) Dalam melaksanakan pelayanan KB kepada PUS, Petugas pelayanan KB atau KKB mengisi Registrasi Register (RIR) KB
(2) petugas pelayan KB Kabupaten Katingan.
atau KKB d.apat melayani PUS dart luar
daerah
Pasal 18
(1) petayanan KB kepada Keluarga Pra Sejahtera daurr Keluarga Sejahtera I,pemberian alat,obat kontrasepsi tidak dipungut biaya. (2) Dalam pelayanan KB kepada peserta ASKES, hanya berlaku unhrk pelayanan KB setelah kelahiran anak ke 1 ( satu) dan anak ke2 (dua). Pasal 19
(1) Petugas tempat pelayanan I{B wajib melaporkan setiap bulan hasil pelayan KB yang dilaksanakan serta jumlah pemakaian dan persedian alkon kepada pimpinan kepala puskesmas. (21 prmpinan KKB Puskesmas dan KKB Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan dan KKB Swasta berkewajiban melaporkan setiap bulan hasil pelayanan KB yang dilaksanakan serta jumlah pemakai dan persediart
alkon yang diterima dari Pemerintah kepada Badan
Pemberdayaan
Perempuan Anak dan KB Kabupaten Katingan. (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaporkan setiap awal
bulan berikutnya. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 2O
(1) Bupati melakukan pembinaan dan suvervisi terhadap Kegiatan Pelayanan KB secara berjenjang. (21 Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tduan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB. Pasal 21
(l) Pembinaan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20
meliputi
Pembinaan Perencana.an,Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Bupati menugaskan Kepala Badan pemberdayaan Perempuan Anak dan I(B Kabupaten Katingan.
Eagian KeCua Fer:gawasa:: Fasal 22
(i.) ffiupati Katingan m*lakuk*n pengawa$anlevetrue$i
dan palap*ran atas
peiaksanaaxr PetraYanasr KB (2) Fengawasan sebagairnffia ayat I {satra} ditujukam ixntuk menjanalit a&er petaksanaan pelayaraa::r KE berjaia:r secara efesiem ,efekfif dan profesional" peraturan d*n ig) Fengawaeare fi;nsiona-l daxr strukt"lrai dilaksanakan sesuai perumdang*uerdangan"
uasal Z"i
Kegiatan evaluasi sebagairnana dirnaksuld pad,a pasa"l 22 berh-ljua:l i-:.nf,u}< pelaks&naan rmengetahui kesiapan, Lrambatar:.,nreiuang dan tingkat keberhasitran pelayanan KIE serta sebagai bahan &euaxl untuk upaya Perbaikam dan pe&yerrlpUt"nafi-fi."
BAM V{fi KET&NTUAN PMNUTUP
Fasal 24
Peraturan Bupati ini maulai berlaku partra tanggatr diundangkan" Agar setiap on**g dapat naengetahuitrya, r-*emerifi tahkan pemgur ldanga{x FJra*.rran-Eupad ini dengan penernpatanrtya datram werita Daerah Kabupaten Katingan.
di Kas*nga-rt pa&atanggatr, zi Jutri ZCIL5.
Dit*tapkan
A}{NXAD YA}}TENGI,TM
Diundaragkatr di Kasongan Jr.rli 2*tr5 pada t-awgga} , SEK$EET'ARI
ERAF{ KABUPATEN KATINGAN
Drs" NlKfimmMUS, hdh{
MERTTA MAERAFf KP"BUPATEIE K&TTISGAIS TAHUN 2015
NOMOR zt8
