ANALISA REKANAN KPU PEMILU 2004 PADA PENGADAAN SEGEL KERTAS SUARA OLEH PT ROYAL STANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 Oleh : Egy Andrian Suez NPM : 5207220011 Latar Belakang Dalam pelaksanaan Pemilu, berbagai perangkat baik system hukum Pemilu maupun system pengadaan peralatan domestic Pemilu harus dipersiapkan sebagai prasyarat penyelenggaraan Pemilu sehingga Pemilu yang direncanakan dan akan diselenggarakan lancar dan sukses serta bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa mencerminkan suara rakyat dimana hasil pelaksanaan Pemilu tersebut tidak terlalu memiliki implikasi politik yang terlalu besar seperti adanya penyelenggaraan Pemilu yang dianggap tidak sukses dan kurang berjalan lancar yang bisa menimbulkan adanya kesan bahwa Pemilu tersebut dianggap berupaya direkayasa untuk memenangkan salah satu pihak tertentu atau dianggap memiliki tujuan lain yang dapat menodai demokrasi sehingga hasilnya dianggap tidak syah dan bisa menimbulkan gejolak politik dan dapat mencoreng nama baik tidak hanya kinerja Panita penyelenggara Langsung seperti Komisi Pemilihan Umum dan rezim Pemerintahan yang berkuasa saat itu, tetapi bisa mencoreng nama baik Negara Indonesia dan bangsa Indonesia di dunia internasional. System pengadaan dalam Peralatan domestic yang sifatnya teknispun menjadi bagian yang sangat penting, karena praktek pengadaan peralatan domestic keperluan Pemilu ini melibatkan berbagai pihak terutama pihak Swasta atau Badan Usaha yang berperan langsung pada kelancaran penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dalam system rekanan KPU-nya pun diatur menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku seperti menurut Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Permasalahan Adapun masalah pokok penelitian Tesis ini adalah tentang pemilihan dan penentuan pemenang rekanan yang tidak sesuai dengan KepPres Nomor 80 tahun 2003. Atas uraian tersebut maka penulis membatasi pertanyaan penelitian thesis ini sebagai berikut: 1. Apakah tujuan pedoman pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah? Apakah pedoman itu mutlak ataukah dapat disimpangi? Bagaimana pula dengan Kepres No. 80/2003? 2. Apa alasan KPU pada kasus PT Royal Standard menyimpangi KepPres No. 80/2003? Mengapa hal ini dianggap pula telah melanggar UU No. 5/1999 tentang Larangan Monopoli? 3. Bagaimana analisa tentang kasus PT. Royal Standard ini dapat memberi sumbangan pada perkembangan hukum di Indonesia?
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penelitian ini adalah dapat memberikan penjelasan mengetahui persoalan atau permasalahan yang penulis usulkan diatas. Yaitu mengenai proses dan tahapan-tahapan pemilihan rekanan KPU pada kasus PT ROYAL STANDARD pada pengadaan segel pemilu 2004. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan mendalami putusan pengadilan pada kasus rekanan KPU PT ROYAL STANDAR dalam melaksanakan pengadaan segel suara dalam pemilu 2004 berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan usaha tidak sehat. Adapun tujuan penelitian ini adalah memperoleh dan mengumpulkan data yang kemudian dijadikan sebagai bahan penunjang untuk dapat memahami secara mendalam mengenai kewenangan KPU dalam menentukan pemilihan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan segel suara pemilu 2004, serta proses dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sehingga PT ROYAL STANDARD berhak menjadi rekanan KPU terkait dalam pengadaan segel suara pemilu 2004. Serta putusan pengadilan atas kasus yang melibatkan PT ROYAL STANDARD. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli yang dikaitkan dengan kasus PT ROYAL STANDARD ini, serta menurut undangundang lain dari undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Metodologi Tesis sebagai suatu karya ilmiah harus diuraikan secara jelas, tegas, logis, dan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipercaya, dalam rangka penulisan karya ilmiah tersebut maka perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Dalam penyusunan thesis ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan cara, bentuk dan batasan-batasan tertentu sehingga thesis ini bisa menjadi karya ilmiah. Metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 1. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan thesis ini adalah tipe penelitian hukum normative, karena penulis menggunakan penelitian yang dilakukan dari segi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan proses pelaksanaan pemilihan rekanan KPU pada PT ROYAL STANDARD terkait dengan pengadaan segel Pemilu 2004. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis dalam mencari jawaban dengan permasalahan yang diajukan Penulis. 3. Data a. Sumber Data : 1) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, dimana penulis mencari informasi melalui kegiatan studi dokumen yang berkaitan dengan topik penulisan thesis ini.
a) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Usaha Yang Tidak Sehat, dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku ilmiah maupun artikel serta dokumen yang diperoleh dari kantor Komisi Pemilihan Umum. 2) Data Primer adalah yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu informan dalam hal ini Ketua Bidang Pengadaan Segel Pemilu. b. Cara dan Alat Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dalam penulisan thesis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan membaca dan memahami buku-buku, Undang-undang, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek yang dijadikan permasalahan dalam penulisan thesis ini. Sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan para informan pada Komisi Pemilihan Umum. c. Analisa Data Dalam membahas suatu permasalahan maka data yang berhasil dihimpun akan di analisis secara kualitatif berdasarkan kerangka teori dan konseptual, sehingga diperoleh jawaban yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. 4. Metode Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan digunakan dengan metode deduksi, yaitu cara berfikir di mulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dibandingkan dengan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan. Tinjauan Pustaka 1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah. 2. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pembahasan Kasus Pengadaan Barang dan Jasa Segel Kertas Suara Pemilu 2004 oleh PT Royal Standar Pengadaan segel sampul surat suara yang pernah dilaksanakan oleh KPU, dalam rangka Pemilu tahun 2004 adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : - Pengadaan segel sampul surat suara untuk PEMILU Legislatf
-
Pengadaan segel sampul surat suara untuk PEMILU Pemilihan Presiden Wapres Putaran I. Pengadaan segel sampul surat suara untuk PEMILU Pemilihan –Wapres Putaran Presiden II.
Penyimpangan KPU dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kertas Suara Pemilu tahun 2004 Berdasarkan Resume Laporan Kejadian Korupsi KPK pada kasus Pengadaan Barang dan Jasa Segel Kertas Suara PT. ROYAL STANDARD, bahwa penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini Panitia Pengadaan Segel Kertas Suara Pemilu 2004 adalah sebagai berikut: - Bahwa Tugas panitia Segel yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Mengusulkan calon pemenang. 2. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Sedangkan yang belum/ tidak dilaksanakan adalah : 1. Membuat harga prakiraan sendiri (HPS). 2. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang dan jasa. 3. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan. 4. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi. 5. Menyiapkan dukumen pengadaan. 6. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi dan melalui website KPU. 7. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai. - Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Segel Kertas Suara Pemilu 2004 tidak melaksanakan tugas pokok sebagai ketua panitia pengadaan segel Legislatif karena metode evaluasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan penunjukan langsung sudah ditetapkan oleh ketua KPU sebelum dibentuk panitia. - Bahwa Panitia telah menandatangani Nota Dinas yang berisi penunjukan PT Royal Standard untuk diajukan kepada Ketua KPU sebagai penyedia barang dan jasa pada Segel legislatif tahun 2004 dengan dilampiri Skep tentang Penetapan Penyedia barang dan Jasa pembuatan dan pencetakan segel pemilu legislatif yang melaporkan tentang kegiatan pengadaan segel sedang berjalan kepada Ketua KPU sewaktu ada rapat pleno secara lisan. - Bahwa yang menjadi penyedia barang/jasa berupa Segel pemilu (legislatif) tahun 2004 adalah PT ROYAL STANDARD yang dipimpin oleh UNTUNG SASTRAWIJAYA dan atas dasar Penunjukan langsung dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22.1/SK/KPU/TAHUN 2004, tanggal 24 Pebruari 2004.ditetapkan oleh Ketua KPU PROF. DR. NAZARUDIN SJAMSUDDIN. - Bahwa Nomor Surat Keputusan Nomor 22.1/SK/KPU/TAHUN 2004 tentang penetapan penyedia barang dan jasa tersebut pembuatannya tidak sama dengan tanggal yang tertera atau dibuat untuk berlaku surut, surat tersebut
dibuat hanya untuk melengkapi dokumen sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Nomor: 1569.1/15/IX/2004, tanggal 09 September 2004 yang dikeluarkan oleh Ketua KPU. - Alasan penunjukan langsung PT ROYAL STANDARD untuk mengerjakan dan mencetak segel yang harga kontrak kerja diatas Rp. 50.000.000,- adalah karena menurut ketua KPU bahwa waktu sangat mendesak (darurat) dan tidak mungkin untuk melakukan tender. Bahwa Panitia Pengadaan Segel tidak pernah melaksanakan pra kualifikasi maupun menetapkan Harga Perkiraan Sendiri. Pembahasan Penyimpangan KPU & PT Royal Standard terhadap Kepres Nomor 80 tahun 2003 Bahwa Perkara pengadaan Kertas Segel Sampul Surat Suara, berawal dari adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) N0 : 06/ KPU/ tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Sampul dan Kelengkapan Administrasi di Tempat Pemungutan Suara (termasuk segel) dalam pemilu anggota DPRD, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota tahun 2004, Surat Keputusan KPU No. 63.2/KPU/Tahun 2004 tanggal 10 Juni Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Segel PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Melihat dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut sebenarnya masih ada waktu / cukup waktu untuk melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seseai prosedur sesuai dengan Keppres no 80 tahun 2003, sedangkan pelaksanaan Pemilu Legislatif adalah pada tanggal 5 April 2004, Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden I pada tanggal 5 Juli 2004 dan Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden II pada tanggal 20 September 2004. Proses Pengadaan Segel Sampul Surat Suara Pemilu Legislatif dilakukan Penunjukkan Langsung adalah berdasarkan NOTA DINAS Nomor 87.1/ND/II/2004, tanggal 25 Februari 2004 dan Keputusan KPU Nomor 22.1/SK/KPU/2004 tanggal 24 Pebruari 2004. Proses Pengadaan Segel Sampul Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden I dilakukan Penunjukkan Langsung adalah berdasarkan NOTA DINAS Nomor 641/ND/VI/2004 tanggal 9 juni Tahun 2004 dan Keputusan Ketua KPU Nomor 63.1/SK/KPU/2004 tanggal 9 Juni 2004. Proses Pengadaan Segel Sampul Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran II dilakukan Penunjukkan Langsung adalah berdasarkan berdasarkan NOTA DINAS Nomor. 810/ND/VI/2004 tanggal 6 Agustus Tahun 2004 dan Keputusan Ketua KPU Nomor 84.2/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 9 Agustus Tahun 2004. Proses Penunjukkan Langsung dalam Pengadaan Segel Sampul Surat Suara Pemilu 2004 tidak dalam keadaan darurat, pekerjaannya bukan merupakan rahasia publik karena sudah di umumkan, tidak mempunyai tarif yang standar/ resmi dari pemerintah dan bukan merupakan barang yang spesifik karena banyak perusahaan yang mempunyai ijin dalam percetakkan security paperseal serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai penyedia barang/ jasanya. Pelaksanaan pekerjaan pencetakkan Kertas Segel Sampul Surat Suara oleh PT. Royal Standart ( UNTUNG SASTRAWIJAYA ) mendahului kontrak. Sales Order ( SO ) untuk Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden I
diturunkan pada tanggal 14 Juni 2004 sedangkan penyerahan pada tanggal 16 Juni 2004. Sales Order ( SO ) untuk Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden II diturunkan pada tanggal 20 Agustus 2004 sedangkan penyerahan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Agustus 2004, Dilihat dari waktu pelaksanaan pekerjaan/ produksi berdasarkan bukti formal yang dibuat oleh PT. Royal Standard/ yang tersimpan di dalam arsip Bagian Penjualan saja tidak mungkin secara fakta terjadi. Dapat dipastikan bahwa Produksi/ Pencetakkan dilaksanakan sebelum tanggal tersebut di atas dengan didahuluiperintah lisan dari UNTUNG SASTRAWIJAYA selaku Direktur Utama PT. Royal Standard. Surat Perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan pembuatan segel pemilu tahun 2004 No :29.B/15-A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004, Perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan segel pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tahun 2004 No : 52/15-A/IV/2004 tanggal 15 juni 2004, Perjanjian tentang Pelaksanaan pekerjaan pembuatan dan pencetakan segel pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 putaran kedua No : 84/15-A/VIII/2004 tanggal 16 agustus 2004. Bahwa secara fakta Untung Sastrawijaya telah memerintahkan bagian Produksi PT. Royal Standard untuk mencetak yaitu Segel Pemilu Legislatif dimulai 5 Maret 2004, Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden putaran I dimulai pada tanggal 5 Juni 2004 dan Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden putaran II dimulai pada tanggal 10 Agustus 2004 sebelum adanya Sales Order sedangkan menurut keterangan UNTUNG SASTRAWIJAYA sendiri tidak akan bisa kegiatan tersebut dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Stándar Operasional Prosedur ( SOP ) PT. Royal Stándar. Pada saat UNTUNG SASTRAWIJAYA memerintahkan bagian produksi untuk melaksanakan pencetakkan Segel Sampul Surat Suara Belum ada Perikatan/ Perjanjian/ Hubungan Hukum dengan Komisi Pemilihan Umum. Proses pelelangan tidak sesuai prosedur dalam Keppres no. 80 tahun 2003 yang meliputi : 1. Undangan untuk pengambilan dokumen PQ maupun untuk dokumen Penunjukan Langsung. 2. Pengembalian dokumen PQ dan dokumen Penunjukan Langsung. 3. Pemasukan dokumen PQ dan penilaian kwalifikasi. 4. Pra Kualifikasi. 5. Penjelasan. 6. Penawaran. 7. Evaluasi Penawaran. 8. Negoisasi tehnis maupun harga. 9. Penetapan penyedia barang/jasa. 10. Penandatanganan sesuai Kontrak. Tidak dilaksanakan sesuai prosedur, NOTA DINAS Nomor 641/ND/VI/2004 tersebut secara Fakta atau sesungguhnya dibuat pada tanggal 16 Juni tahun 2004, sedangkan Keputusan Ketua KPU Nomor 63.1/SK/KPU/2004 tersebut secara Fakta dibuat pada tanggal 17 Juni Tahun 2004 sedangkan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor 84.2/SK/KPU/Tahun 2004 tersebut secara fakta dibuat pada tanggal 18 agustus tahun 2004, sedangkan karena waktu yang mendesak bukan merupakan alasan/ kriteria untuk dilakukan Penunjukan Langsung. Bahwa Proses pengadaan dengan Pemilihan langsung tidak memenuhi kriteria sesuai
dengan Keppres no. 80/ 2003 karena : banyak Perusahaan kertas sekuriti yang telah memenuhi syarat dan memperoleh ijin dalam hal tersebut dengan jenis barang bukan merupakan barang yang khusus. Kriteria kekhususan kertas sekuriti hanya dalam hal variasi bentuk dan jenis pengamannya ( disain ). Parameter mengenai harga disain di dalam usaha percetakan mempunyai standar harga yang tidak tak terbatas dan nilainya sudah including ( termasuk ) dalam nilai kontrak/ perjanjian. Bahwa dalam perjanjian/ kontrak tidak tercantum mengenai royalti maupun pertimbangan peralatan yang dipakai. Dasar atau acuan untuk melaksanakan pencetakan Segel/ Pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena PT. Royal Standar ( UNTUNG SASTRAWIJAYA ) melaksanakan pekerjaan pencetakkan Segel berdasar pada spesifikasi teknis yang ditawarkan kepada KPU bukan berdasarkan spesifikasi teknis barang yang tertuang di dalam Perjanjian, dikarenakan secara fakta Perjanjian ditandatangani setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan tanggal mundur ( Back date ). Pencetakkan Segel Sampul Surat Suara Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden putaran I dan Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden putaran II tidak mempuyai Acuan/ Dasar yang sah secara hukum. Hasil produksi pencetakkan Segel tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam penawaran PT. Royal Standart itu sendiri.Menurut Keterangan Ahli yaitu : 1. ASPERSINDO menerangkan bahwa Segel Pengaman untuk Pemilu Legislatif Amplop Surat Suara produksi PT. Royal : Jenis bahan, bukan kertas stiker sekuriti, tetapi kertas Uncoated Wood Free Paper 70 gram (istilah dagang = HVS), tidak ada cetak barcode, tidak ada Gambar Garuda invisible print. Untuk Segel Pengaman Amplop Surat Suara produksi PT. Royal Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden I : Jenis bahan, bukan kertas stiker sekuriti, tetapi kertas Uncoated Wood Free Paper 70 gram (istilah dagang = HVS, Gambar dasar terdiri dari security guilloche lines dan security micro teks warna merah dan orange, bukan kuning tua, Gambar Garuda invisible print tidak ada. Untuk Segel Pengaman Amplop Surat Suara produksi PT. Royal Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden II : Jenis bahan, bukan kertas stiker sekuriti, tetapi kertas Uncoated Wood Free Paper 70 gram (istilah dagang = HVS, Gambar Garuda invisible print tidak ada. 2. PERURI menerangkan bahwa Segel Pengaman Amplop Surat Suara produksi PT. Royal untuk Pemilu Legislatif : Jenis bahan, bukan kertas stiker sekuriti, tetapi kertas Uncoated Wood Free Paper 70 gram yang memendar kebirubiruan di bawah sinar ultra violet ( HVS ), tidak ada cetak barcode, Gambar dasar terdiri dari security guilloche lines dan security micro teks warna merah dan ungu tidak ada yang berwarna kuning tua, Gambar Garuda invisible print tidak ada. Untuk Segel Pengaman Amplop Surat Suara produksi PT. Royal Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden I : Jenis bahan, bukan kertas stiker sekuriti, tetapi Uncoated Woodfree Paper 70 gram yang memendar kebiru-biruan di bawah sinar ultra violet ( HVS ), Gambar dasar terdiri dari security guilloche lines dan security yang tidak ada berwarna kuning tua, Gambar Garuda invisible print tidak ada. Untuk Segel Pengaman Amplop Surat Suara produksi PT. Royal Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden II : Jenis bahan bukan kertas stiker sekuriti, tetapi kertas Uncoated Wood Free Paper 70 gram yang memendar kebiru-biruan di bawah sinar ultra violet (
HVS ), Warna tidak sesuai karena terdiri dari 4 ( empat ) warna merah, kuning, biru, (hitam) dan nomor seri (hitam), Gambar Garuda invisible print tidak tampak di bawah sinar ultra violet. 3. BALAI BESAR SELULOSA menerangkan bahwa Segel Pengaman Amplop Surat Suara produksi PT. Royal untuk Pemilu Legislatif : Jenis bahan, bukan kertas stiker sekuriti, tetapi Uncoated Woodfree Paper 70 gram ( HVS ), Warna tidak sesuai karena terdiri dari 4 (empat) warna merah, kuning, ungu dan hitam, dicetak dengan 6 kali naik cetak termasuk cetak teks kode daerah (hitam), tidak ada cetak barcode, Gambar dasar terdiri dari security guilloche lines dan security micro teks warna merah dan ungu, tidak ada yang berwarna kuning tua, Gambar Garuda invisible print tidak ada. Untuk Segel Pengaman Amplop Surat Suara produksi PT. Royal Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden I : Jenis bahan, bukan kertas stiker sekuriti, tetapi Uncoated Woodfree Paper 70 gram ( HVS ), Warna tidak sesuai karena terdiri dari 4 (empat): merah, kuning, oranye, hitam dan cetak nomor seri (hitam), Gambar dasar terdiri dari security guilloche lines dan security micro teks, warna merah, tidak ada yang berwarna kuning tua, Gambar Garuda invisible print tidak ada. Untuk Segel Pengaman Amplop Surat Suara produksi PT. Royal Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden II : Jenis bahan, bukan kertas stiker sekuriti, tetapi Uncoated Woodfree Paper 70 gram ( HVS ), Warna tidak sesuai karena terdiri dari 4 warna merah, kuning, biru, hitam, dicetak dengan 6 kali naik cetak termasuk cetak teks ”PUTARAN 2” (hitam) dan nomor seri (hitam), Gambar Garuda invisible print tidak ada. Praktek Monopoli Usaha pada PT Royal Standard Kasus yang menimpa PT ROYAL STANDARD dapat pula dianggap melanggar Undang-Undang tentang Larangan Monopoli Usaha Tidak Sehat. Yang menjadi dasarnya adalah Pelanggaran pada Pasal 22 tentang Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: - Pelaksanaan pekerjaan pencetakkan Kertas Segel Sampul Surat Suara oleh PT. Royal Standart ( UNTUNG SASTRAWIJAYA ) mendahului kontrak. Sales Order ( SO ) untuk Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden I diturunkan pada tanggal 14 Juni 2004 sedangkan penyerahan pada tanggal 16 Juni 2004. Sales Order ( SO ) untuk Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden II diturunkan pada tanggal 20 Agustus 2004 sedangkan penyerahan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Agustus 2004, Dilihat dari waktu pelaksanaan pekerjaan/ produksi berdasarkan bukti formal yang dibuat oleh PT. Royal Standard/ yang tersimpan di dalam arsip Bagian Penjualan saja tidak mungkin secara fakta terjadi. Dapat dipastikan bahwa Produksi/ Pencetakkan dilaksanakan sebelum tanggal tersebut di atas dengan didahuluiperintah lisan dari UNTUNG SASTRAWIJAYA selaku Direktur Utama PT. Royal Standard. - Surat Perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan pembuatan segel pemilu tahun 2004 No :29.B/15-A/III/2004 tanggal 12 Maret 2004, Perjanjian tentang pelaksanaan pekerjaan pengadaan segel pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tahun 2004 No : 52/15-A/IV/2004 tanggal 15 juni 2004, Perjanjian
-
-
tentang Pelaksanaan pekerjaan pembuatan dan pencetakan segel pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 putaran kedua No : 84/15A/VIII/2004 tanggal 16 agustus 2004. Bahwa secara fakta Untung Sastrawijaya telah memerintahkan bagian Produksi PT. Royal Standard untuk mencetak yaitu Segel Pemilu Legislatif dimulai 5 Maret 2004, Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden putaran I dimulai pada tanggal 5 Juni 2004 dan Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden putaran II dimulai pada tanggal 10 Agustus 2004 sebelum adanya Sales Order sedangkan menurut keterangan UNTUNG SASTRAWIJAYA sendiri tidak akan bisa kegiatan tersebut dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Stándar Operasional Prosedur ( SOP ) PT. Royal Stándar. Pada saat UNTUNG SASTRAWIJAYA memerintahkan bagian produksi untuk melaksanakan pencetakkan Segel Sampul Surat Suara Belum ada Perikatan/ Perjanjian/ Hubungan Hukum dengan Komisi Pemilihan Umum. Tidak dilaksanakan sesuai prosedur, NOTA DINAS Nomor 641/ND/VI/2004 tersebut secara Fakta atau sesungguhnya dibuat pada tanggal 16 Juni tahun 2004, sedangkan Keputusan Ketua KPU Nomor 63.1/SK/KPU/2004 tersebut secara Fakta dibuat pada tanggal 17 Juni Tahun 2004 sedangkan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor 84.2/SK/KPU/Tahun 2004 tersebut secara fakta dibuat pada tanggal 18 agustus tahun 2004, sedangkan karena waktu yang mendesak bukan merupakan alasan/ kriteria untuk dilakukan Penunjukan Langsung. Bahwa Proses pengadaan dengan Pemilihan langsung tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Keppres no. 80/ 2003 karena : banyak Perusahaan kertas sekuriti yang telah memenuhi syarat dan memperoleh ijin dalam hal tersebut dengan jenis barang bukan merupakan barang yang khusus. Kriteria kekhususan kertas sekuriti hanya dalam hal variasi bentuk dan jenis pengamannya ( disain ). Parameter mengenai harga disain di dalam usaha percetakan mempunyai standar harga yang tidak tak terbatas dan nilainya sudah including ( termasuk ) dalam nilai kontrak/ perjanjian. Bahwa dalam perjanjian/ kontrak tidak tercantum mengenai royalti maupun pertimbangan peralatan yang dipakai. Dasar atau acuan untuk melaksanakan pencetakan Segel/ Pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena PT. Royal Standar ( UNTUNG SASTRAWIJAYA ) melaksanakan pekerjaan pencetakkan Segel berdasar pada spesifikasi teknis yang ditawarkan kepada KPU bukan berdasarkan spesifikasi teknis barang yang tertuang di dalam Perjanjian, dikarenakan secara fakta Perjanjian ditandatangani setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan tanggal mundur ( Back date ). Pencetakkan Segel Sampul Surat Suara Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden putaran I dan Pemilu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden putaran II tidak mempuyai Acuan/ Dasar yang sah secara hukum.
Implikasi Hukum Dari pembahasan kasus diatas, berdasarkan dokumen resmi KPK Resume Laporan Kejadian Perkara No : LKK - 01 / I / 2006 / KPK tanggal 2 Januari 2006 menunjukkan bahwa kasus yang dimunculkan terkait dengan perkara Pengadaan
barang Segel Kertas Suara Pemilu 2004 adalah berfokus pada aspek penyimpangannya terhadap Undang-Undang No. 80 tahun 2003, dan dalam penulisan tesis ini penulis juga mengangkat kasus tersebut dilihat dari sudut pandang adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang lain yaitu berupa pelanggaran berupa persekongkolan untuk memenangkan suatu tender dengan menyiasati segala bentuk perbuatan dan tindakan yang merupakan bentuk persaingan tidak sehat dan tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 22 UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini bisa dimunculkan karena tidak hanya merugikan Negara dengan adanya dugaan pengerukan uang Negara dengan bersekongkol dengan oknum aparat melalui penyuapan-penyuapan dan pembengkakan-pembengkakan harga pengadaan produk tetapi juga telah merusak persaingan usaha dimana hak-hak pengusaha atau perusahaan lain yang masuk dalam kualifikasi yang disyaratkan KPU memiliki hak yang sama untuk ikut berperan aktif dalam pengadaan barang tersebut. Penutupan-penutupan “keran-keran” peluang bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk memperoleh kesempatan untuk mengikuti tender “dihambat” melalui penunjukkan langsung dengan dalih bahwa barang yang dibutuhkan sangat mendesak dari segi waktunya dan tidak mungkin lagi dilakukan mekanisme tender seperti yang diharuskan melalui Undang-Undang No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kasus tersebut di Pengadilan kini memang tidak memunculkan pelanggaran terhadap adanya persaingan tidak sehat, oleh karena itu penekanan-penekanan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 harus dapat direalisasikan tidak hanya dalam kontek Pengadaan barang/jasa pemerintahan tetapi dalam kontek-kontek lain dimana ketidakadilan pemberian kesempatan berusaha dan berbisnis diduga terjadi. Kesimpulan Dari pembahasan Tesis diatas tersebut maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa tujuan dari Pedoman pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah adalah Agar penyediaan Barang dan Jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran Tugas Pemerintah dan pelayanan Masyarakat. 2. Pedoman pengadaan barang dan Jasa atau lainnnya tersebut dapat disimpangi apabila memiliki karakteristik yang disebutkan sesuai Undang-Undang, seperti dalam kondisi Darurat atau Barang & Jasa yang bersifat spesifik. 3. Alasan KPU pada Kasus PT Royal Standard menyimpangi KepPres No. 80 Tahun 2003, karena Pengadaan Segel Kertas Suara Pemilu pada saat itu tidak berada dalam keadaan terdesak atau tidak dalam keadaan darurat sehingga pengadaan melalui mekanisme Tender masih dapat dilakukan, dan barang
yang dibutuhkan bukan benda spesifik karena banyak perusahaan lain yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan benda atau barang yang dibutuhkan tersebut. 4. PT. Royal Standard juga dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak khususnya pada Pasal 22 tentang Persekongkolan dimana perusahaan tersebut telah berupaya melakukan tindakan-tindakan pemenangan projek dan berhasil mendapatkan projek yang terbukti dengan memproduksi Segel Kertas Suara Pemilu 2004 sebelum adanya Sales Order ataupun adanya kontrak hukum perjanjian dengan Komisi Pemilihan Umum atau sebelum memiliki status hukum perjanjian dengan Komisi Pemilihan Umum. Saran Dari hasil penulisan Tesis diatas, maka hal tersebut dapat memberikan sumbangan pada perkembangan Hukum di Indonesia, antara lain: 1. Menurut pendapat saya, kasus pencurian uang negara yang terjadi melalui projek-projek pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah sering terjadi dan jarang tersentuh hukum karena setiap projek yang terungkap hanya karena projek tersebut menjadi isu terbesar yang menjadi perhatian wartawan dan publik dan hal ini menandakan sistem hukum yang ada kurang berjalan secara efektif dijalankan hanya dengan pengendalian dan pengawasan internal oleh Pemerintahan atau Institusi pengawasan yang berwenang. 2. Lemahnya sistem hukum tersebut dengan dinamika perubahannya tetap saja masih dapat disiasati untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari hubungan kemitraan dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dalam bentuk praktek KKN. Pertama, pemberian suap (bribery) yaitu Pemberian dalam bentuk Uang, Barang, fasilitas dan Janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu. Kedua, pemerasan (extortion) adalah memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan. Ketiga, penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of discretion) adalah mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya. Keempat, pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (internal trading) adalah melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah. Kelima, pilih kasih adalah memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan, yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja. Keenam, menerima komisi (commission) dimana pejabat Publik yang menerima sesuatu
yang bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang dll, sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah. Ketujuh, nepotisme (nepotism) adalah tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sefaham, dalam penunjukkan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang. Kedelapan¸kontribusi atau sumbangan ilegal (ilegal contribution) yang terjadi apabila pihak mitra dalam hal ini perusahaan yang memenangkan projek atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak- kontrak pemerintah.
Egy Andrian Suez
