Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Tentang : Diajukan O L E H NAMA : RUSNEDI SEPTIYANTA GINTING NIM :

Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Tentang : TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEROLEHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Diajukan O L E H

NAMA : RUSNEDI SEPTIYANTA GINTING NIM

: 062600114

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN INI DISETUJUI UNTUK DIPRESENTASIKAN OLEH :

Nama : RUSNEDI SEPTIYANTA GINTING Nim : 062600114 Program Studi : DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN Judul :TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEROLEHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Ketua PRODIP III Adm perpajakan

Dosen Pembimbing

(Drs.M. Husni Thamrin Nst, M.Si) (Dra.Nurlela Ketaren, M.SP) NIP. 131 930 631 NIP.131 124 049

Supervisor Lapangan

(Anieka Komarioseli, SE) NIP. 060 094 517

Diketahui Dekan FISIP USU

(Prof. M. Arif Nasution, MA) NIP. 131 757 010

Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerah, kekuatan dan cinta kasih Yesus kepada sayalah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul : TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEROLEHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI.

Sungguh, jika bukan karena Yesus yang memampukan, saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Saya menyadari bahwa tugas akhir ini dapat selesai juga karena dukungan dari berbagai pihak kepada saya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih

yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini : 1.

Bapak Prof. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

2.

Bapak Drs.M. Husni Thamrin Nst, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

3.

Ibu Dra.Nurlela Ketaren, M.SP selaku dosen pembimbing tugas akhir, terimakasih banyak atas waktu, kesediaan, kesabaran Ibu dalam membimbing saya ditengah-tengah kesibukan Ibu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini

4.

Bapak Drs Edward Ridwan,M.SP yang telah menjadi dosen pembimbing akademik saya selama saya kuliah di Administrasi Perpajakan.


5.

Kepada seluruh dosen dan staf lainnya di Administrasi Perpajakan yang telah mengajari dan membantu saya selama saya kuliah di Administrasi Perpajakan.

6.

Kedua orangtua saya H. Ginting dan M. Br. Surbakti, terimakasih buat doa, dukungan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Kalian adalah orangtua yang terbaik dalam hidup saya.

7.

Kakak dan abang saya Kak Rustina, Kak Ruslinda, Bang Jeki, serta keponakan saya Ezy dan Echa. Terimakasih buat doa dan dukungan kalian.

8.

Buat semua Bapak dan Ibu yang ada di tempat saya mengadakan penelitian ini, terimakasih atas izin meneliti dan kesediaan untuk menjadi partisipan penelitian saya ini. Tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.

9.

Buat sahabat-sahabat saya semuanya yang ada di Kos Sarmin 81 : Esther, Tio, Ernita, Kak Juni Purba, Juni Keliat, terimakasih buat dukungan doa dan dorongan semangat kalian semua selama saya mengerjakan skripsi ini. Terimakasih juga buat persahabatan, kekeluargaan yang sudah terjalin diantara kita. Biarlah ini tetap terjalin diantara kita semua.

10. Buat sahabat-sahabat saya : Senop, Fery, Bang Ciuz, Tomas ginting, Rolaz, Markus, terimakasih buat kebersamaan diantara kita, buat keceriaan, sukacita, konflik, airmata yang terjadi dalam persahabatan kita. Terimakasih buat dukungan doa dan semangat kepada saya. 11. Buat teman-teman di Administrasi Perpajakan stambuk 2006 kelas C : Panji, Robinson, Rio, Andika Eko, Rico, Silvester, Datuk, Pak Roy, Dody, Benny Roy, Riky, Armada, Handoko, Joker,Yudi Roza, Fauzi, Nurdin, Desman, Zainudin,Yakup Pinem, Tita, Tika, Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

Cici, Luly, Retno, Fany, Nova, Ely, Lely, pokoknya semua stambuk 2006 kelas A B dan C yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.Terimakasih ya buat kebersamaannya selama 3 tahun. Semoga kita semua sukses. Semangat Ya…. 12. Buat My Honey De San Q thanks buat kebersamaan, doa dan dukungannya selama ini. Jesus Love You n I Love You so much... 13. Buat Rekan-rekan PERMATA khususnya Pengurus PERMATA Klasis Kuala-Langkat. Terimakasih buat semangat dan doanya, semoga kita semua berhasil.....Amin.

Akhir kata saya berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik pada Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Saya menyadari tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya membuka kesempatan atas masukan, kritikan dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini.

Medan, Juni 2009

Penulis


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................

i

Daftar Isi ..........................................................................................................

iv

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................

1

B. Tujuan dan Manfaat PKLM ...............................................................

4

C. Ruang Lingkup PKLM ......................................................................

6

D. Metode PKLM ..................................................................................

6

E. Metode Pengumpulan Data ................................................................

8

F. Sistematika Penulisan Laporan ..........................................................

9

BAB II. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PRATAMA PAJAK BINJAI ...............................................................................

11

A. Sejarah Singkat Perpajakan Indonesia .................................................

11

B. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ...

12

C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai................

18

D. Bidang-Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ............

19

BAB III. GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI .......................................................................................

28

A. Pengertian Pajak .................................................................................

28

B. Fungsi Pajak ......................................................................................

29

C. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .........................................

30


D. Pengelompokan Pajak .........................................................................

31

E. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak ................................................

32

F. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak ......................................................

33

G. Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak ..........................................

34

H. Tempat Pendaftaran ............................................................................

35

I. Perubahan Data Wajib Pajak ..............................................................

35

J. Penghapusan Nomor Wajib Pajak .......................................................

36

K. Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak ..

37

L. Sanksi Nomor Wajib Pajak .................................................................

40

BAB IV. ANALISA DAN EVALUASI DATA ............................................

42

A. Tata Cara Pendaftaran dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak.......

42

B. Hak dan Kewajiban setelah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ..

45

C. Upaya-upaya yang dilakukan Fiskus untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya Pajak ..................................

47

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................

49

A. Kesimpulan ......................................................................................

49

B. Saran .................................................................................................

50

Daftar Pustaka ..................................................................................................

vi

Lampiran


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) PKLM adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dilapangan yang secara langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima dari para dosen Program Studi Administrasi Perpajakan guna mengetahui secara langsung fungsi dan tugas pekerjaan sebenarnya. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang,

oleh

karena

itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan Nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan pembiayaan Negara.


Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan Nasional tersebut melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Self Assesment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan dapat pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit akan dapat dihindari. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang sangat diperlukan oleh setiap Wajib Pajak. Berdasarkan pasal 2(1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.16 Tahun 2000, dan kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP) menyebutkan bahwa : “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini penulis ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangatlah penting untuk dimiliki oleh Wajib Pajak, karena dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

yang dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak serta Wajib Pajak tersebut kurang memahami tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangat penting karena seluruh proses pengadministrasian dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan pada umumnya memerlukan NPWP sebagai dasar kerjanya. Sebagai contoh dalam melakukan penyortiran, pengarsipan dokumen atau berkas-berkas perpajakan yang diperlukan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik. Alasan penulis tertarik untuk mengambil judul “Tata Cara Pendaftaran dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)” agar penulis dapat menjelaskan persoalan-persoalan yang belum dimengerti oleh masyarakat luas. Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data dan informasi,penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik kerja lapangan mandiri merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa perpajakan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Tujuan penulis melakukan praktik kerja lapangan mandiri adalah: a. Untuk mengetahui bagaimana cara mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Pajak (NPWP) serta hak dan kewajiban pajak setelah memperoleh Nomor

Wajib

Pokok Wajib

Pajak (NPWP). Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan kesadaran

wajib

pajak akan pentingnya pajak. Manfaat praktik kerja lapangan mandiri adalah : 1. Bagi Mahasiswa a. Mengaplikasikan teori maupun ilmu yang sudah diperoleh dan dalam permasalahan yang timbul selama melakukan mandiri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama b.

menuangkannya

peraktik kerja lapangan

Binjai.

Meningkatkan komunikasi dan pendekatan sosial terhadap dunia kerja nyata.

c. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan. d. Menumbuhkan dan menciptakan semangat profesional dalam melaksanakan pekerjaan, serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. e. Membina hubungan yang baik dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak

(KPP)

Pratama Binjai.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai a. Untuk meningkatkan kualitas generasi muda dengan praktik kerja

lapangan

jangka pendek. b.

Sebagai sarana menciptakan hubungan yang baik dengan pihak Universitas Sumatera Utara.

c. Mempromosikan citra aparat pajak yang baik kepada masyarakat.


d. Memperoleh ide-ide baru dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM).

3. Bagi Universitas/Program Studi Diploma III Aministrasi Perpajakan a.

Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

b. Mempromosikan sumber daya manusia Universitas. c. Membuka interaksi antar mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah.

4. Bagi Masyarakat a.

Agar

masyarakat

khususnya

Wajib

Pajak

mengerti

dan

memahami

pentingnya NPWP. b. Pentingnya

penerimaan

pajak

bagi

Negara

untuk

melaksanakan

pembangunan.

C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling dasar dalam melakukan PKLM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai di seksi pelayanan dengan data tahun 2008 adalah: 1. Tata cara pendaftaran dan perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 2.

Hak dan kewajiban pajak setelah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Upaya-upaya yang dilakukan Fiskus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak. Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, metode yang digunakan dalam melakukan PKLM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan Pada tahapan ini penulis melakukan berbagai persiapan, dimulai dari penentuan judul, tempat PKLM, mencari bahan atau data untuk pembuatan proposal, hingga pada konsultasi dengan pihak dosen. 2. Studi literatur Penulis mencari berbagai sumber-sumber bacaan, seperti buku-buku, surat edaran, surat keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak serta Undang-Undang serta literatur lain yang berhubungan dengan objek PKLM. 3. Observasi lapangan Penulis melakukan observasi atau pengamatan lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mengenai objek PKLM. 4. Pengumpulan data Didalam tahap ini penulis melakukan 2 metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data primer dan data sekunder a. Data Primer


Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan masukan dan informasi-informasi serta observasi penulis dilapangan tempat objek PKLM.

b. Data sekunder Data atau informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber pustaka, Undang-Undang, dokumentasi maupun

sumber-

literatur lain yang

berhubungan dengan objek PKLM. 5. Analisis dan evaluasi data Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap dengan objektif.

E. Metode pengumpulan data Beberapa cara pengumpulan data yaitu: 1. Daftar pertanyaan (interview guide) Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan laporan ini. 2. Daftar observasi(observation guide)


Dalam metode ini penelitian dilaksanakan dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan masalah yang diteliti. 3. Daftar Dokumentasi Dalam hal ini, penulis meminta dokumen yang berhubungan dengan objek PKLM, dokumentasi tersebut dapat berupa struktur organisasi dan formulirformulir yang dibutuhkan.

F. Sistematika Penulisan Laporan Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, metode praktek kerja lapangan mandiri, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Dalam hal ini penulis menguraikan gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Tentang sejarah singkat, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran pegawai.

BAB III GAMBARAN DATA PRAKTIK


Penulis menguraikan gambaran data mengenai tata cara pendaftaran NPWP, Syarat-syarat pendaftaran, penghapusan NPWP, dan sanksi yang diperoleh. BAB IV ANALISIS EVALUASI DATA Dalam bab ini menyajikan pembahasan dan menganalisa data tentang kendala yang menyebabkan Wajib Pajak enggan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, dan mengapa Wajib Pajak yang sudah memperoleh NPWP tersebut enggan melaksanakan kewajibannya dan tidak menggunakan hak yang dimilikinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan untuk mengatasi permasalahan dalam PKLM.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

A. Sejarah Singkat Perpajakan Indonesia Di negara Indonesia yang merupakan bekas jajahan Hindia Belanda, undang-undang perpajakan merupakan warisan dari penjajahan tersebut. Sejarah Perpajakan Indonesia terdiri dari dua periode yaitu : 1. Periode sebelum kemerdekaan 2. periode sesudah kemerdekaan

1. Periode sebelum kemerdekaan Periode sebelum kemerdekaan ini diawali sejak Indonesia dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan perpajakan dibuat semata-mata hanya menghimpun dana sebesar-besarnya bagi pemerintah dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya ditanah air Indonesia. Oleh karena itu pemungut pajak pada saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang sangat berat, sebab baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dirasakan tidak adil serta tidak menghiraukan kemampuan serta penderitaan bagi rakyat Indonesia.


2. Periode sesudah kemerdekaan Periode ini dibagi atas dua tahap yaitu : 1. Dimulai tanggal 17 Agustus 1945 s.d 31 Desember 1983 2. Dimulai tanggal 1 Januari 1984 s.d sekarang

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa periode sebelum kemerdekaan masih tetap berlaku setelah kemerdekaan. Namun dilakukan beberapa perubahan dissesuaikan dengan tuntutan dan tambahan tetapi pada dasarnya masih berlandaskan pada falsafah warisan. Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak dulunya bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1976 mulai bulan juni 1976 Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

B. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor535/KMK.01/2001 tentang

“Koodinator Pelaksana Direktoral Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi

Direktoral Jenderal Pajak, yang di dalam keputusan Menteri tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sebelum nama sebutan Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Inspeksi Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai didirikan pada tangggal 1 April 1994, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/ KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993. Kantor Pelayanan Pajak Binjai merupakan penambahan dari tiga Kantor Pelayanan Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan. Kemudiaan, terhitung mulai 1 April 1994 berubah menjadi empat wilayah teritorial kerja, yaitu Kantor Pelyanan Pajak Medan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktoral Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, PTLL, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun lingkup daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Pelayanan Pajak Binjai, meliputi : a. Kotamadya Binjai b. Kabupaten Langkat c. Kabupaten Deli Serdang •

Kec. Labuhan Deli

•

Kec. Sunggal

•

Kec. Pancur Batu

•

Kec. Hamparan Perak

•

Kec. Sibolangit


•

Kec. Kutalimbaru

d. Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 27 Mei 2008, KPP Binjai berubah nama menjadi KPP Pratama Binjai yang artinya KPP Pratama Binjai telah menjadi KPP Modern dimana pelayanan perpajakan yang telah menjadi pelayanan satu atap. KPP Pratama Binjai Memiliki wilayah kerja sebagai berikut : a. Kotamadya Binjai b. Kabupaten Langkat

Kantor Pelayanan Pajak oleh Kepala, yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktoral Jenderal Pajak (kep. Men Keu RI No. 433/ KMK.01/2001). Secara umum tugas Kantor Pelayanan Pajak meliputi : 1. Mengumpulkan data dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak. 2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 3. Penyuluhan Perpajakan. 4. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 5. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.


6. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 7. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 8. Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 9. Pelaksanaan Administrasi Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada akhir tahun 2008, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis,yaitu: 1. KPP Wajib Pajak Besar yang terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Badan Usaha Milik Negara. 2. KPP Madya yang terdiri dari KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Medan, KPP Madya Palembang, KPP Mada Pekanbaru, KPP Madya Batam, KPP Madya Tangerang, KPP Madya Bekasi, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Malang, KPP Madya Balikpapan, KPP Madya Denpasar, KPP Madya Makassar. 3. KPP Pratama. Beberapa karakteristik untuk setiap jenis KPP, diantaranya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.


KPP No URAIAN

WP

BESAR

KPP KPP MADYA

PRATAMA

Skala Wajib BUMN & WP

WP Besar Kanwil

WP Menengah

Pajak

(Regional)

Kecil ( SME)

1.

Jenis

Besar Nasional Wajib Badan

Badan(Corporate)

2.

Badan dan OP Pajak

(Corporate)

dan Ekspatriat

300 - 400

200 - 500

Ribuan

PPh, PPN &

PPh, PPN &

PPh, PPN &

PTLL

PTLL

PTLL, PBB &

Jumlah Wajib 3.

Pajak

4.

Jenis Pajak


BPHTB 5.

PPN

Sentralisasi

Sentralisasi

Desentralisasi

6.

P2PPH

Desentralisasi

Desentralisasi

Desentralisasi

AR

Sektor Industri

Sektor Industri

Wilayah

Fungsi

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

9 (Sembilan)

9 (Sembilan)

10 (Sepuluh)

Nasional

Regional

Lokal

Penugasan 7.

8. Ekstensifikasi Jumlah 9.

Eselon IV Wilayah

10. Kerja

Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya telah diselesaikan pada akhir tahun 2006, sedangkan KPP Pratama yang ada saat ini baru berjumlah 15 KPP Pratama, yaitu KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dan pembentukan KPP Pratama untuk seluruh Indonesia

direncanakan akan diselesaikan pada akhir tahun 2008. Sebagaimana

lazimnya KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu : Organisasi berdasarkan fungsi,Sistem informasi yang berintegritas, Sumber daya manusia yang kompeten, Sarana kantor yang memadai, Tata kerja yang transparan, Penggabungan KPP, KPPBB, dan Karikpa, Prinsip Utama Penggabungan KPP, KPPBB, dan Karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut tetapi membagi hasil seluruh tugas yang ada ke masingRusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama digabung menjadi seksi yang ada di KPP Pratama.

C.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Adapun struktur yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah

Stuktur Organisasi linier dan staf yang berada dibawah seorang koodinasi kepala kantor wilayah I Direktoral Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara, dimana seluruh pengawainya adalah Pengawai Negeri Sipil dibawah naungan Depertemen Keuangan RI. Kantor Pelayanan Pajak dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu tipe A dan B. Kantor Pelayanan Pajak tipe A merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang tergolong dalam skala besar, yang biasanya di ibukota provinsi sedangkan Kantor Pelayanan Pajak tipe B merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya tidak melebihi dari wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tipe A, biasanya berada di kotamadya dan kabupaten, jadi berdasarkan wilayah diatas maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dapat digolongkan KPP tipe A karena wilayahnya berkedudukan di ibukota provinsi Sumatera Utara. Namun berdasarkan SK. Menkeu RI No.162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997 tentang peningkatan Kantor Pelayanan Pajak tipe B menjadi tipe A, sehingga dengan adanya surat keputusan itu KPP tipe B tidak ada lagi di kantor wilayah I Dirjen Pajak Sumbagut.

D. Bidang-Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Secara umum tugas Kepala Kantor dan masing-masing Seksi KPP Pratama Binjai. 1. Kepala Kantor Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan Karikpa maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan ,dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum ( Subbag Umum) Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan Subbagian Umum yaitu: 1. Penerimaan Dokumen di KPP. 2. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Subbagian Umum. 3. Penyampaian Dokumen di KPP. 4. Pelaksanaan Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan Serta Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS). 5. Permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai. 6. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa. 7. Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Melalui Mekanisme Langsung Kepada Rekanan. 8. Pemusnahan Dokumen, Penyusunan Laporan Berkala KPP dan Pembuatan Laporan Tahunan. 9. Penyusunan Laporan/Daftar Realisasi Anggaran Belanja. Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

3. Seksi Pelayanan Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan pada Seksi Pelayanan yaitu: 1.

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.

Penatausahaan Surat,Dokumen dan Laporan Wajib Pajak Pada Tempat Pelayanan Terpadu.

3.

Perubahan Identitas Wajib Pajak.

4.

Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

5.

Penerbitan Surat Teguran penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan PPh

6.

Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi dan lain-lain.

7.

Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi yaitu: 1. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi PDI. 2. Penatausahaan Alat Keterangan. 3. Pembentukan Bank Data. 4. Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan(SPH) Kirim ke kantor Pelayanan Pajak Lainnya.


5. Penyusunan

Rencana

Penerimaan

Pajak

Berdasarkan

Potensi

Pajak,

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan. 6. Penerbitan STP Bunga Penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) serta Surat Keputusan Pencabutan Sita 7. Pembuatan Usulan Pencegahan dan Penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu dan lain-lain

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II,III,IV) Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu: 1. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 2. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP). 3. Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga(SPMIB). 4. Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan. 5. Penetapan Wajib Pajak Patuh. 6. Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP 7. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di KPP


6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan pada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yaitu: 1.

Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

2.

Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Kantor.

3.

Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP.

4.

Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Lapangan.

5.

Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

6.

Penyelesaian Permohonan Penundaan Pengembalian SPOP dan mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB

7.

Penerbitan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi dan lain-lain

7. Seksi Pemeriksaan Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan pada Seksi Pemeriksaan yaitu: 1. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pemeriksaan. 2. Penyelesaian Usulan Pemeriksaan. 3. Penyelesaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 4. Pemeriksaan Kantor.


5. Penyelesaian Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar. 6. Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan 7. Pengamatan KPP, pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan dan penyelesaian Usulan Pemeriksaan dan lain-lain.

8. Seksi Penagihan Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan pada Seksi Penagihan yaitu: 1. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Penagihan. 2. Menjawab Konfirmasi Data Tunggakan Wajib Pajak. 3. Penyelesaian Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak. 4. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. 5. Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan. 6. Penghapusan Piutang Pajak. 7. Penerbitan STP Bunga Penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) serta Surat Keputusan Pencabutan Sita

9. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPP, Kepala KPPBB, atau Kepala Karikpa yang bersangkutan.

10.

Kantor

Pelayanan,

Penyuluhan

dan

Konsultasi

Perpajakan

(KP2KP) KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama,dalam melaksanakan tugasnya KP2KP menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat. b. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, c. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayana Pajak Pratama, e. Pelaksanaan administrasi kantor


BAB III GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI

1. Pengertian Pajak Beberapa pendapat ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut: a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso

Brotodiharjo

: Pajak adalah iuaran kepada Negara(yang dapat dipaksakan)yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. b. Menurut Prof.DR.Rochmat Soemitro,SH : Pajak adalah iuaran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan)dengan tidak mendapat jasa imbal balik(kontraprestasi)yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : a. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

yang

sifatnya dipaksakan.


b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerinta d.

Pajak

diperuntukkan

bagi

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah,

daerah. bila

dari

pemasukannya masih surplus, dipergunkan untuk membiayai public investment e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair , yaitu mengatur.

2. Fungsi pajak Ada 2(dua) fungsi pajak yaitu : a. Fungsi penerimaan(budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai penerima dalam Negara. b. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh : 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk menguranggi konsumsi minuman keras. 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

3. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak Negara mempunyai hak untuk memungut pajak, terdapat beberapa teori yang menjelaskan hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-toeri tersebut antara lain adalah : a. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut b. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak karena rakyat didsarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua)pendekatan yaitu : 1. Unsur Objektif , dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

2. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi

4. Pengelompokan Pajak a. Menurut golongannya 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya yaitu Pajak Penghasilan(PPh). 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Menurut sifatnya 1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contonhnya yaitu Pajak Penghasilan(PPh). 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM). c. Menurut lembaga pemungutannya 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk

membiyai

rumah

tangga

Negara,

contohnya

yaitu

Pajak

Panghasilan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dan Bea Materai. Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

5. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepda wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan identitas ini wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang diisyaratkan untuk memiliki identitas perpajakan. Setiap wajib pajak hanya memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibanya. Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai 15 (lima belas) digit, dengan susunan sebagai berikut : a. 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak b. 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode Administrasi Perpajakan

6. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

Setiap wajib pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantum Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut sebagai berikut : a. Untuk mengetahui tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan c. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan d. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak e. Untuk memenuhi kewajiban-kewajibab perpajakan, misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotong/ pemungut oleh pihak ketiga harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak f. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dokumen-dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor dan dokumen ekspor.

7. Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak Dasar hukum Nomor Pokok Wajib Pajak adalah keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP 161/PJ/2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi : “Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktot Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

8. Tempat Pendaftaran Tempat pendaftaran diri wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan. Apabila tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja kantor Direktur Jendral Pajak, Direktur Jendral Pajak menetapkan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran diri wajib pajak di tempat-tempat yang mudah dijangkau, Direktur Jendral Pajak dapat menentukan tempat pendaftaran lain, selain Kantor Pelayanan Pajak(KPP). 9. Perubahan Data Wajib Pajak Yang dimaksud dengan perubahan data wajib pajak meliputi perubahaan identitas wajib pajak, pemindahan wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak, serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

Perubahan identitas wajib pajak meliputi : a. Perbaikan data karena kesalahan dalam keluaran (data dalam dokumen masukan tidak sama dengan data keluaran ) b. Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak karena adanya kesalahan (misalnya kode wajib pajak cabang tidak sama dengan pusat ) c. Perubahan bentuk badan hukum. d. Perubahan nama wajib pajak karena penggantian nama. e. Perubahan status usaha wajib pajak f. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha wajib pajak. g. Perubahan jenis pajak, karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah. h. Perubahan alamat wajib pajak karena perpindahan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak(KPP) yang sama. i. 10. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak


Yang dimaksud dengan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari data usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dilakukan dalam hal : a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. c. Warisan yang telah selesai terbagi. d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- udangan yang berlaku. e. Badan Usaha Tetap (BUT) yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap f. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak.

11. Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak A. Surat pernyataan pindah diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak yang lama


1. Memberikan surat pernyataan pindah yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang sah beserta lampiran yang diisyaratkan atau dari Kantor Penyuluhan Pajak, yaitu : a). Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (1). Pindah tempat tinggal, adalah surat keterangan tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya atau kepala desa.Dalam hal wajib pajak yang tidak me

lakukan

usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan keterangan dari pimpinan

lurah kegiatan

tersebut dapat berupa surat

perusahaannya.

(2). Pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, adalah surat keterangan tempat usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari

instansi

yang

berwenang

sekurang-kurangnya

lurah

atau

kepala desa. b).Untuk Wajib Pajak Badan (1).

Pindah tempat kedudukan

yang

kedudukan, baru

adalah dari

surat

instansi

keterangan tempat yang

berwenang

sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. (2).

Pindah tempat

tempat

kegiatan

kegiatan

usaha

usaha, yang

adalah baru

dari

surat

keterangan

instansi

yang

berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

B. Surat pernyataan pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak baru : 1.

Menyerahkan

surat

pernyataan

pindah

dan

formulir

permohonan

pendaftaran dan perubahan data wajib pajak, kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, surat keterangan terdaftar dan atau surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kontor Pelayanan Pajak yang lama, dari wajib pa jak atau dari Kantor Penyuluhan Pajak. 2. Memberikan kelengkapan-kelengkapan lampiran yang dibutuhkan berupa : a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (1).

Pindah

tempat

tinggal,

adalah

fotokopi

Kartu

Tanda

Penduduk,

tempat

tinggal

yang

baru

Surat

dari

Keterangn

Terdaftar,

atau

surat

keterangan

instansi

yang

berwenang

sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa

bagi penduduk

Indonesia,

atau

ditambah

surat

keterangan

tempat

instansi

yang

kepala

desa.

paspor

bagi

tinggal

orang

yang

asing

baru

berwenang

sekurang-kurangnya

lurah

Dalam

wajib

tidak

hal

usaha dapat

pajak

yang

atau pekerjaan bebas

dari atau

menjalankan

berupa

surat

kegiatan keterangan

dari pimpinan instansi atau perusahaannya. (2). Pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, adalah Surat

Keterangan

Pengusaha

Kena

Terdaftar Pajak,

dan

dalam

hal

atau

Surat

pengusaha

Pengukuhan kena

pajak,


dan surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

yang

baru

dari

instansi

yang

berwenang

sekurang-

kurangnya lurah atau kepala desa. b.Untuk Wajib Pajak Badan : (1). Pindah tempat kedudukan, adalah fotokopi akte perubahan atau

surat

instansi

keterangan

yang

tempat

berwenang

kedudukan

yang

sekurang-kurangnya

baru

dari

lurah

atau

fotokopi

akte

kepala desa. (2). Pindah

tempat

kegiatan

usaha,

adalah

perubahan atau surat keterangan tempat kegiatan usaha yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, dan Surat Keterangan Terdaftar dan atau Surat

Pengukuhan

Pengusaha

Kena

Pajak

dalam

hal

Pengusaha Kena Pajak.

12. Sanksi Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu setiap orang yang dengan sengaja :


1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2(dua);atau 2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan(SPT) ; atau 3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan(SPT) dan atau keterangan lain yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ; atau 4. Menolak untuk dilaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ; atau 5. Memperhatikan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar ; atau 6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan, atau dokumen lainnya ; atau 7. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.


BAB IV ANALISA DAN EVALUASI DATA

A. Tata Cara Pendaftaran dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak a. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) / Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) setempat dengan melampirkan : 1. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau Fotokopi paspor di tambah pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang

asing

Formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak. 2.

Untuk

Wajib

Pajak

Orang

Pribadi

yang

menjalankan

usahanya

atau

pekerjaan bebas : a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor di tambah surat peryataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing, bentuk formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak. b. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari wajib pajak bentuk formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak. 3. Untuk Wajib Pajak Badan :


a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi BUT ( Bentuk Usaha Tetap) b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor di tambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing bentuk formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak dari salah seorang pengurus aktif. c. Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah satu pengurus aktif. 4. Untuk bendahara sebagai pemungut/pemotong a. Fotokopi KTP bendahara b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara 5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut : a. Fotokopi kerja sama sebagai Joint Operation b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota Joint Operation c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor di tambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing formulir ditentukan oleh Direktoral Jenderal Pajak dari salah seorang pengurus Joint Operation. 6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat

keterangan

terdaftar kantor pusat/domisili/suami. 7. Untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, persyaratan Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

tambahan yang diminta antara lain fotokopi sertifikat tanah dan atau bangunan (bila usahanya merupakan milik sendiri) atau surat perjanjian dan SPPT PBB (bila tempat usahanya bukan milik sendiri) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini harus melalui pembuktiaan alamat dari wajib pajak tersebut.

Khusus wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan atas namanya sendiri, dengan persyaratan sesuai dengan kondisi dari wanita tersebut (butir 1 dan 2). Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan membuka situs Direktoral Jenderal Pajak. Langkah-Langkahnya adalah : a. Cari situs Direktoral Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak .go.id. b. Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration). c. Pilih menu “ buat account baru” dan isilah kolom sesuai dengan yang diminta. d. Setelah itu anda masuk ke menu “ Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki e. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut sebagai bukti anda sudah terdaftar sebangai wajib pajak. f. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara


anda. Setelah itu anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. (Sumber : Siti Resmi 2008, perpajakan : halaman 29-31)

B. Hak dan Kewajiban setelah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Banyak wajib pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.Dalam hal tidak mau atau tidak tahu menggunakan hak sering dikarenakan wajib pajak menganggap segala yang berhubungan dengan pajak merepotkan dan peraturan-peraturan yang senantiasa berubah membuat masyarakat bingung,misalnya wajib pajak tidak menggunakan haknya membuat surat permohonan penundaan masuknya Surat Pemberitahuan (SPT) karena wajib pajak merasa malas dan menganggap urusannya sulit sehingga ia lebih memilih dikenakan denda dari pada mengurus surat permohonan penundaan masuknya Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan sebagian lagi belum mengetahuai apa sebenarnya hak dan kewajibannnya sebagai wajib pajak. Sehingga wajib pajak tersebut tidak menjadi wajib pajak yang aktif, hanya sekedar menjadi wajib pajak saja agar memproleh

Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan untuk

kepentingan pribadinya, padahal seharusnya setelah menjadi wajib pajak, mempunyai kewajiban menghitung/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya.Walaupun nihil, wajib pajak tetap mempunyai kewajiban melapor, jika wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan pajaknya maka wajib pajak tersebut akan tetap dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai kewajiban :


1. Menghitung/memperhitungkan sendiri besar pajaknya yang harus dibayar oleh wajib pajak. 2. Menyetorkan pajaknya yang terutang ke bank-bank persepsi atau kantor pos. 3. Melaporkan pembayaran pajaknya yang masih terutang ke Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama. 4. Meminta adanya suatu keterangan tertulis yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak(SKP) 5. Memungut pajak bagi wajib pajak Bendaharawan.

Wajib pajak juga mempunyai hak, yaitu : 1. Mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu atau fiskus. 2. Memperoleh dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran pajak yang terutang. 3. Membuat permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT), penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak. 4. Meminta adanya suatu keterangan tertulis yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP). 5. Melakukan keberatan dan banding. 6. Meminta kompensasi dan restitusi pajak. 7. Meminta penghapusan atau pengurangan sanksi serta pembetulan Surat Pemberitahuan(SPT) yang salah.


8. Memberi kuasa kepada orang

lain untuk

melaksanakan kewajiban

perpajakannya. (Sumber : www.pajak.go.id )

C. Upaya-upaya yang dilakukan Fiskus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pajak Upaya peningkatan wajib pajak yang dilakukan Fiskus untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dapat ditempuh dengan dua(2) cara yaitu : 1. Ekstensifikasi Pajak yaitu tindakan yang dilakukan oleh Fiskus dalam menjaring wajib pajak dengan cara dilakukan survey langsung kelapangan.Misalnya para pengusaha yang membuka usaha disebuah mall, diperiksa oleh Fikus apakah mereka sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atau belum,jika belummaka Fiskus akan memberi himbauan agar mendaftarkan sebagai wajib pajak,jika dalam waktu tertentu tidak ada tanggapan dari pihak pengusaha tersebut Fiskus lalu menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dan menyampaikan pemberitahuan bahwa pengusaha tersebut telah terdaftar dan harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya, jika Surat Pemberitahuan(SPT) itu tidak ditanggapi juga,maka pihak Fiskus menetapkan sendiri pajak yang harus dibayar oleh pengusaha dan pengusaha itu juga terkena sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Intensifikasi Pajak yaitu tindakan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baik itu karena adanya kepentingan pribadi,misalnya untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi dimana Rusnendi Septiyanta Ginting : Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, 2010.

wajib pajak bisa mendapatkan/mengajukan kredit dan dapat juga untuk membuat jenis usaha. Selain itu Fiskus juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan

terutama

lembaga pendidikan yang mempunyai program studi perpajakan agar menyebarluaskan informasi mengenai pajak, atau meningkatan informasi melalui media masa ataupun media elektronik yang gunanya untuk menyadarkan bahwa pentingnya pajak baik berupa acara tanya jawab seputar pajak ataupun slogan-slogan yang ditempatkan di pinggir-pingggir atau persimpangan jalan raya. (Sumber : wawancara langsung kepada kepala seksi pelayanan ,Ibu Anieka Komariseli,S.E.)


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Dari uraian bab demi bab dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Wajib pajak mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak atau tempat kedudukan wajib pajak. 2. Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak akan diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk semua jenis usaha. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak berguna sebagai identitas wajib pajak, sebagai sarana administrasi perpajakan, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan untuk mendapatkan pelayanan dari instansiinstansi tertentu. 4. Penyortiran, pencatatan dan pengarsipan dokumen-dokumen perpajakan dalakukan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 5. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajaknya yang terhutang sesuai dengan sistem perpajakan self assessment system 6. Banyaknya masyarakat tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dikarenakan wajib pajak menganggap pajak itu merepotkan dan wajib pajak kurang mengetahui arti pentingnya pajak.


B. SARAN 1. Wajib pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan belum mengerti tata cara didalam pengurusan dokumen perpajakannya hendaknya di upayakan agar mereka termotivasi untuk segera datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 2. Untuk fiskus yang menangani masalah Nomor Pokok Wajib Pajak khususnya diseksi pelayanan, agar membantu dan memberikan penerangan dan pelayanan yang baik 3. Bagi wajib pajak yang telah memperolah Nomor Pokok Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu sesui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya sanksi dan menggunakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya. 4. Bagi fiskus yang menangani pengadministrasian dokumen-dokumen perpajakan, agar melaksanakan tugasnya secara efisien, teliti dan benar terhadap nomor-nomor yang ada pada dokumen wajib pajak untuk menghindari terjadinya pertukaran berkas antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak lainnya. 5. Adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kantor Palayanan Pajak Pratama kepada wajib pajak, tentang arti pentingnya pajak bagi Negara.


DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Yogyakarta: Penerbit Andi. Edisi revisi. Suwandi Early, 2002, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat Sihaloho Cyrus, Drs, 2003, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Rajawali

Pers,

Jakarta. Resmi Siti, 2008, perpajakan:teori dan kasus. Yogyakarta: Penerbit salemba empat. Edisi 4. Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Departemen keuangan Republik Indonesia. www.pajak.go.id



Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Tentang : Diajukan O L E H NAMA : RUSNEDI SEPTIYANTA GINTING NIM :

Recommend Documents