TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI TENTANG PELAYANAN PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN

1

TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI TENTANG PELAYANAN PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DILAKSANAKAN FISKUS DI LINGKUNGAN SETIA BUDI KELURAHAN ASAM KUMBANG MEDAN DIAJUKAN O L E H NAMA NIM

: NIA TRISNANING AYU : 062600047

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN MEDAN 2009 Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

2

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr.wb Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke alam yang penuh keimanan yang ditandai berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun judul laporan PKLM yang dipilih penulis adalah “PELAYANAN PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DILAKSANAKAN FISKUS DI LINGKUNGAN SETIA BUDI KELURAHAN ASAM KUMBANG MEDAN”. Laporan PKLM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, memberikan, kasih sayang yang tidak ternilai harganya.

Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

3

Selama menyusun laporan PKLM ini penulis banyak menerima bantuan dorongan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nasutian, Msi Selaku Ketua Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara dan Dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan sehingga dapat sehingga dapat selesai dengan baik. 3. Ibu Dra.Elita Dewi, MSP yang telah memberikan nasehat kepada penulis. 4. Seluruh staf pengajar terutama abang Faisal Eriza dan pegawai diprogram studi Diploma III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengajaran Ilmu Pengetahuan kepada penulis. 5. Buat ke dua orangtuaku ayahanda Sutrisno dan ibunda Sri Rahartatik, kakakkakak ku kanda Novalia Mediana dan kanda Diana Amarilis, dan 2 keponakan yang sangat ku sayang dava dan dika n for all my family. 6. Buat teman-temanku tersayang terutama Putri, Sheilla, Dona, yang selama ini menjadi teman yang sangat luar biasa Thank’s atas semuanya, dan yang tidak ketinggalan temen-temen FISIP USU terutama Jurusan Administrasi Perpajakan stambuk 06 khususnya kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.


4

7. Special thank’s Buat Deddy Azwarasyah yang telah banyak memberi semangat dan dukungan semoga dirimu diberi yang terbaik oleh ALLAH SWT. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam laporan ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran dan kritik sehat yang sifatnya membangun dari pembaca. Akhirnya penulis berharap laporan PKLM ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ALLAH SWT selalu berkenan memberikan tuntunan dan ridhonya kepada kita semua. Amin

Medan, Juni 2009

Nia Trisnaning Ayu


5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………

i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………

ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…………………………………………………….

1

B. Tujuan dan Manfaat………………………………………………….

4

C. Ruang Lingkup……………………………………………………..

6

D. Metode PKLM……………………………………………………...

7

E. Metode Pengumpulan data.…………………………………………

8

F. Sistematika Penulisan Laporan PKLM…..…………………………

9


6

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Umum KPP Pratama Medan Polonia…………………........

11

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia.…………………

14

C. Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia.…….....…

19

D. Sumber Daya Manusia KPP Pratama Medan Polonia…...….....…..

20

BAB III : GAMBARAN DATA PAJAK

A. Definisi dan Fungsi Pajak …………………………...……………

23

B. Jenis-Jenis Pajak …………………………….…………………….

24

C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan……………

25

D. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan…..………...……...

29

F. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan……………...……….

26


7

BAB IV : PENYAJAIN DATA DAN ANALISA DATA

A. Pendataan dan Penyajian data…………………………………….

40

B. Cara Menentukan NJOP sebagai Dasar Penerima PBB..….……….

45

C. Sosialisasi Dalam Mengoptimalkan Penerimaan PBB…..….………

57

D. Kendala dan Mengatasi Dalam Mementukan Indikator yang Benar Untuk Penentuan NJOP PBB………………………...…………….

58

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan…………………………………………………………

60

B Saran…………………………………………………………….......

61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sesuai dengan peraturan yang terkandung dalam GBHN, perlu diadakan pembaharuan yang lebih dikenal dengan reformasi/modernisasi sistem perpajakan sehingga kemampuan Negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber

dalam

negeri

makin

meningkat,

mendorong

pemerataan

pembangunan serta memungkinkan pemanfaatan sumber alam secara optimal. Dalam melaksanakan perpajakan, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkandan memperhitungkan sendiri besarnya pajak yang terhutang,

sementara

pihak

fiskus

diberi

kewajiban

untuk

melakukan

pengawasa,pembinaan terhadap wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, jadi penerimaan pajak berasal dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu pajak merupakan salah

satu

bentuk

partisipasi

masyarakat

untuk

menunjang

kelangsungan

penyelenggara kehidupan pemerintah dan pembangunan nasional.salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pelaksanaan perpajakan, wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pembayaran yang telah dilakukan, oleh karena itu pelayanan di bidang perpajakan sudah selayaknya harus lebih baik sebagai kontraprestasi atas pembayaran Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

9

yang telah dilakukan. Hal itu perlu disadari karena permintaan dan pelayanan atas hak kewajiban perpajakan cenderung meningkat sejalan dengan kebijaksanaan perpajakan dan laju pembangunan nasional. Sebagai tindak lanjut dari pembaharuan sistem dari perpajakan tersebut maka lahir lah beberapa Undang-undang tentang perpajakan yaitu UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. Bumi dan Bangunan tidak dapat disangkal lagi memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai satu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya, oleh karena itu perlu peran serta dan kegotong-royongan dari masyarakat dan wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehkannya kepada Negara melalui pajak. Tujuan pembaharuan sistem perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda mewujudkan adanya kesederhanaan, kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak karena UndangUndang sistem perpajakan yang terdahulu disusun pada zaman kolonial sehingga tudak dapat sesuai lagi dengan perkembangan zaman pembangunan sekarang. Dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan pendapatan pemerintah daerah akan lebih meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka laju pembangunan daerah akan meningkat pula, untuk itu dari pihak fiskus sendiri perlu memberikan kemudahan, kejelasan, baik kepada masyarakat maupun kepada aparat Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

10

dalam pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta meningkatkan tertib administrasi, pokok ketetapan pelayanan pajak kepada wajib pajak, penerimaan dan dan keadilan. Tapi mengingat jumlah objek pajak yang sangat banyak dan menyebar di Indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilaian dan waktu yang sangat terbatas maka pemerintah melakukan supaya untuk mempermudah pekerjaan bagi aparat sehingga fiskus dengan cepat dapat melaksanakannya tugasnya. Sistem penentuan nilai jual objek pajak dapat dilaksanakan dengan cara pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain yang ditunjuk Oleh Direktorat Jenderal Pajak,tetapi ada juga dengan cara pemutakhir data yaitu suatu kegiatan memperbaharuan mutasi objek dan/atau subjek pajak dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 12 Tahun 1994. Sistem penentuan nilai jual objek jual pajak juga meliputi semua kegiatan untuk memperkirakan nilai jual objek pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini dibutuhkan data pendukung untuk mendapatkan harga jual pasar wajar dan penganalisaan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari uraian di atas masalah yang diambil adalah: Sulit bagi Fiskus untuk mencari indikator yang benar dalam penentuan nilai jual objek pajak, dalam menentukan nilai jual objek pajak sulit bagi fiskus untuk menganalisa data yang ada. Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

11

Hal ini yang mendasari dan melatarbelakangi saya membuat Proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri dengan judul: “PELAYANAN PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DILAKSANAKAN FISKUS DI LINGKUNGAN SETIA BUDI KELURAHAN ASAM KUMBANG MEDAN”.

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian a. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan fiskus dalam menentukan nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan dan menganalisa data sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang, Medan. 2. Untuk mengetahui kendala dalam menentukan indikator yang benar dalam penentuan nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang, Medan. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan fiskus untuk mengatasi kendala dalam menentukan nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang, Medan b. Manfaat Penelitian 1) Bagi Mahasiswa


12

a) Untuk pengembangan ilmu dalam bidang perpajakan khususnya dalam bidang penilaian dan penganalisaan data sebidang tanah atau bangunan dalam satu nilai zona tanah. b) Untuk menciptakan dan menanamkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya. c) Untuk meningkatkan frekwensi komunikasi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. d) Guna merangsang mahasiswa untuk beraktivitas dalam melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). e) Sebagai sarana latihan berfikir mahasiswa dalam menyusun suatu karya ilmiah berdasarkan ilmu yang diperoleh selama dalam perkuliahan. 2) Bagi Institusi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a) Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan lembaga pendidikan khususnya Universitas Sumatera Utara. b) Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

13

maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja lingkungan tersebut. c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan informasi mengenai prosedur pelaksanaan pendataan objek pajak yang mereka miliki. 3) Bagi Lembaga Pendidikan Khususnya Universitas Sumater Utara a) Membuka interaksi antara dosen dengan instansi yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). b) Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu khususnya di bidang perpajakan. 4) Bagi Masyarakat a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengetahui bagaimana cara pengukuran, penilaian dan penganalisaan data dari sebidang tanah atau bangunan dalam suatu zona tanah yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, Penulis memusatkan perhatian pada penentuan nilai jual objek pajak, masalah serta tingkat kesadaran wajib pajak serta Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

14

upaya meningkatkan kesadaran yang dilaksanakan fiskus di Lingkungan Setia Budi, Kelurahan Asam Kumbang Medan pada Kantor Pelayanan Kantor Pajak Pratama Medan Polonia. D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : a) Tahap Persiapan Hal ini berkaitan dengan persetujuan dan pengesahan pelaksanaan PKLM baik dari Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. b) Studi Literatur Penulis mengumpulkan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui buku-buku, majalah, Undang-undang, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pajak pembahasan. c) Observasi Lapangan Penulis langsung melakukan pengamatan terhadap sistem pelayanan nilai jual objek pajak yang dilaksanaka di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan maksud untuk mendapatkan informasi. d) Metode Laporan Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penilisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

15

menguraikan kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual yang terjadi pada saat penelitian, menafsirkan dan menganalisa data yang diperoleh sehinnga dapat ditarik kesimpulan.

e) Analisa dan Evaluasi Data Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data secara kualitatif sesuai dengan bentuk dan macam data yang diperoleh sesuai tuntutan permasalahan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). E. Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data mengenai Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Penulis mengumpulkan data dan informasi dengan mengunakan metode sebagai berikut : a) Metode Observasi Dalam metode ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang telah didata oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan maksud mendapatkan informasi. b) Metode Wawancara Dalam metode ini penulis akan melakukan tanya jawab langsung denag fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. c) Metode Dokumentasi Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

16

Dengan metode ini penulis meminta dan melampirkan data berupa dokumendokumen yang berhubungan dengan laporan PKLM ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN Dimana hal ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah singkat tentang berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, struktur organisasi dan tugas serta fungsinya, keadaan pegawai, tingkat pendidikan dan masa kerja serta golongan pegawai di lingkungan fiskus.

BAB III

: GAMBARAN DATA


17

Menguraikan pengertian-pengertian, dasar ketentuan, subjek dan objek pajak, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Pelayanan Objek Pajak yang dilaksanakan fiskus di Kelurahan Asam Kumbang

BAB IV

: PENYAJIAN DAN ANALISA DATA Pada bab ini penulis menguraikan berbagai kendala yang dihadapi oleh fiskus untuk mendapatkan data dalam rangka menentukan harga jual pasar,dan bagaimana menentukan serat menganalisa nilai jual objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan dari tugas akhir ini serta memberikan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak fiskus yang membaca Laporan PKLM ini.


18

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan Sebelum Terjadi Modernisasi

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan merupakan kantor PBB tipe A, yang terletak di Gedung Keuangan Negara Jl.Diponegoro no.30 A lanati dua, didirikan pada Tahun 1989. Kantor ini didirikan dengan maksud untuk melayani semua kepentingan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan. Untuk lebih jelasnya, berukut ini akan disampaikan secara singkat sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan sebelum terjadinya modernisasi.


19

Sehubungan dengan dikeluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) tahun 1959, maka sebagai tindak lanjutnya dibentuklah Kantor Perwakilan Pajak Hasil Bumi di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), pada tahun 1960 kantor perwakilan ini mengendalikan pengolahan pajak hasil bumi untuk semua daerah tingkat dua di Sumatera bagian utara. Pada tahun 1965 Kantor Perwakilan Pajak Hasil Bumi diubah menjadi Kantor Perwakilan Direktorat Iuran Pendapatan Dearah (IPEDA) Sumatera Utara, yang kemudian pada tahun 1971 diganti namanya menhadi Kantor Inspeksi IPEDA Sumatera Utara.

Pada tahun 1977direktorat IPEDA yang semula berbeda dibawah direktorat jenderal moneter dialihkan kepada direktorat jenderal pajak dan dibawah naungan departemen keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1979 kantor inspeksi IPEDA Medan di pecah menjadi dua kantor yaitu: 1. Kantor Inspeksi IPEDA Medan 2. Kantor Inspeksi IPEDA Pematang Siantar Wilayah kerja kantor inspeksi IPEDA Medan Meliputi daerah tingkat dua sebagai berikut : a) Kotamadya Medan b) Kotamadya Tebing Tinggi c) Kabupaten Deli Serdang Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

20

d) Kabupaten Langkat e) Kabupaten Sibolga f) Kabupaten Tapanuli Utara g) Kabupaten Tapanuli Selatan h) Kabupaten Tapanuli Tengah i) Kabupaten Nias

Dengan dikeluarnya UU no.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, maka sejak tahun 1987 kantor inspeksi IPEDA Medan diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Medan, yang selanjutnya tahun 1989 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak sehubungan dikeluarnya SK MenKeu RI no.276/KMK.04/1989 tanggal 25 Maret 1989; maka nama Kantor inspeksi Pajak berubah menhadi Kantor Pajak (KP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wilayah Sumatera bagian utara di mekarkan menjadi 6 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) yaitu : a) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan b) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tebing Tinggi c) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pematang Siantar Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

21

d) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kisaran e) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Padang Sidempuan f) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gunung Sitoli Dan sekarang Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Pelayanan Pajak terjadi perubahan pada pertengahan tahun 2008 menjadi Kantor Pelayanan Pratama, yang di bagi atas 8 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu:

a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia b) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur d) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota e) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah f) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai g) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam h) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat


22

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 55/PMK.01/2007 sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Ekstensifikasi 3. Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) 4. Seksi Penagihan 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 9. Seksi Pemeriksaan 10. Kelompok Fungsional 11. Seksi Pelayanan

Adapun tugas pokok dan fungsi pada masing-masing seksi pada KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut: 1. Sub Bagian Umum


23

Memiliki tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan. 2. Seksi Pelayanan Memiliki tugas dalam hal penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Memiliki tugas dalam hal pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalaokasian, dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing dan penyiapan laporan kinerja. 4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPH, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak lainnya), bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

24

dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial) tertentu. 5. Seksi Ekstensifikasi Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Seksi Pemeriksaan Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Penagihan Memiliki tugas dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Kelompok Fungsional Kelompok Fungsional yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertangggung jawab secara langsung kepada Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

25

Kepala KPP Pratama Medan Kota. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan

Pejabat

Fungsional

Penilai

berkoordinasi

dengan

Seksi

Ekstensifikasi. 9. Unit Fiskal Luar Negeri Unit Fiskal Luar Negeri bertugas member pelayanan fiscal luar negeri kepada warga Negara yang hendak bepergian ke luar negeri. Unit ini berada di Bandara Internasional Polonia Medan, dan bertugas setiap hari.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia struktur organisasinya terdiri dari : 1. Kepala Kantor ……………………….... =

1

orang

10

orang

2. Kepala Seksi

………………………… =

3. Supervisor

……. …………………

=

1

orang

4. Account Representative ………………

=

14

orang


26

5. Pemeriksa Pajak ……………………..

=

5

orang

6. Pelaksana ………………………………

=

54

orang

=

85

orang

Jumlah


27


28

D. Sumber Daya Manusia (SDM) a. Berdasarkan Golongan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam tahun 2008 menurut golongan diperinci sebagai berikut : 1. Golongan I

=

---

orang

2. Golongan II

=

48

orang

3. Golongan III

=

33

orang

4. Golongan IV

=

4

orang

Jumlah

=

85

orang

b. Berdasarkan jenis Pendidikan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam tahun 2008 menurut jenis pendidikan sebagai berikut : 1. SD

=

2

orang

2. SLTP

=

1

orang

3. SLTA

=

14

orang


29

4. Program Diploma 1 (D1)

=

30

orang

5. Sarjana Muda (D3) Progran Diploma

=

4

orang

6. Sarjana ( S1 )

=

18

orang

7. Pasca Sarjana / Master ( S2 )

=

6

orang

8. Doktor ( S3 )

=

-

orang

=

85 orang

Jumlah

c. Sumber Daya Manusia, yang ditempatkan di unit seksi Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia pada Tahun 2008 secara keseluruhan mencapai 85 orang yang dibagi menurut Seksi sebagai berikut

:

1. Sub Bagian Umum

=

6

orang

2. Seksi PDI

=

11

orang

3. Seksi Pelayanan

=

14

orang

4. Seksi Ekstensifikasi

=

9

orang

5. Seksi Penagihan

=

5

orang


30

6. Seksi Waskon I

=

6

orang

7. Seksi Waskon II

=

6

orang

8. Seksi Waskon III

=

5

orang

9. Seksi Waskon IV

=

5

orang

10. Seksi Pemeriksaan

=

3

orang

11. Kelompok Fungsional

=

6

orang

12. Unit Fiskal Luar Negeri

=

8

orang

=

85

orang

Jumlah


31

BAB III GAMBARAN DATA

A. Definisi dan Fungsi Pajak Pajak merupakan penerimaan Negara yang sangat penting. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara. Besarnya pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang atau dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa “Segala penerimaan pajak harus berdasarkan Undang-undang.” Namun demikian masih banyak wajib pajak yang menghindarinya, karena kurang menyadari akan arti dan fungsi pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ada dua Fungsi pajak, yaitu ; 1. Fungsi Budgetter Pajak senbagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya.


32

2. Fungsi Reguler Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. B. Jenis-Jenis Pajak 1. Menurut Golongannya a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahakan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 2. Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

33

3. Menurut Lembaga Pemungutannya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari : 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan C. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.12 tahun 1994. D. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dasar sistem pemungutan yang dianut dalam Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sama dengan sistem yang dianut dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu berdasarkan system self Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

34

assessment. Pada PBB sistem ini terletak pada kerelaan Wajib Pajak untuk memberitahukan data objek pajak yang dimilikinya dan / atau dikuasainya kepada Fiskus sebagaimana tertuang dalam SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) E. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.12 tahun 1994 terdapat pengertian dan pembagian mengenai PBB, antara lain : 1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indinesia. 2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan. b. Jalan tol. c. Kolam renang. d. Pagar mewah. e. Tempat olah raga. f. Galangan kapal, dermaga. g. Taman mewah. Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

35

h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. i.

Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undangundang Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP wajib Pajak. 5. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual – beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi : a. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan b. Objek Pajak Sektor Perkebunan c. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri


36

d. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri e. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi f. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi g. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C h. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C i.

Objek Pajak sector pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama

j.

Objek Pajak usaha bidang perikanan laut

k. Objek Pajak Usaha bidang perikanan darat l.

Objek Pajak yang bersifat khusus

6. Objek Pajak a. Yang menjadi Objek Pajak adalah bumi dan atau bangunan b. Yang

dimaksud dengan klasifikasi bumi dan

bangunan adalah

pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menetukan klasifikasi bumi / tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : 1) Letak Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

37

1) Peruntukan 2) Pemanfaatan 3) Kondisi lingkungan dan lain-lain Dalam menetukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : 1) Bahan yang digunakan 2) Rekayasa 3) Letak 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

c. Pengecualian Objek Pajak Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang : 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain : a) Dibidang ibadah, contoh : mesjid, gereja, vihara. b) Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit c) Dibidang pendidikan, contoh : madrasah dan pesantren. d) Dibidang Sosial, contoh : panti asuhan. e) Dibidang kebudayaan Nasional, contoh : Museum, Candi.


38

f) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 2) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasain oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 2) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 3) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang dilakukan oleh menteri keuangan. d. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penetuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimilki / dikuasai / digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pmerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai Bumi dan atau


39

Bangunan milik perseorangan dan atau bukan yang digunakan oleh Negara, kewajiban perpajakannya, tergantung pada perjanjian yang diadakan. e. Besarnya Nilai Jual Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten / kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. 7. Subjek Pajak Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. 8. Tarif Pajak Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. 9. Dasar Pengenaan Pajak a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP) b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama menteri Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

40

keuangan

dengan

mempertimbangkan

pendapat

Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) d. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pmerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan satu tahun sekali. 10. Cara Menghitung Pajak Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tariff pajak dengan NJKP. Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP = 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]

11. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang a. Tahun pajak adalah jakngka waktu 1 tahun takwin, jangka waktu satu tahun takwin adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

41

b. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak tanggal 1 Januari.

c. Tempat pajak yang terutang : 1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten atau Kota. Tempat pajak yang terutang adalah Batam, di wilayah Propinsi Riau. 12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) a. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu serta ditandatangani den disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah : Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

42

Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diterima dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak sendiri. Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperi luas tanah dan atau bangunan, tahun

dan harga

perolehan dan sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat PemberitahuanObjek Pajak(SPOP). c. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP

yang

diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. d. Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut : 1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. 2) Apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jmlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.


43

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dala SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang disampainkan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP secara jabatan. e. Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam huruf d point pertama adala pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadapa wajib pajak yang tidak menyampainkan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. SKP ini bedasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terhutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. f. Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam huruf d point kedua, adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

44

pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang.

13. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan a. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. b. Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. c. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. d. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib Pajak. e. Pajak yang terutang dapat di bayar di BANK, Kantor Pos, dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak di atur oleh Menteri Keuangan.


45

g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak. h. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan UU no.19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU no.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. 14. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening kas Negara. Namun demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut : a) 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat b) 90% (sembilan puluh persen) untuk Perintah Daerah

Jumlah 10% bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh wilayah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut :


46

a. 65% dibagikan secara merata kepada selurh wilayah kabupaten dan kota, dan b. 35% dibagikan secara intensif kepada daerha kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sector tertentu Jumlah 90% bagian Pemerintah daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut : a. 16,5% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota c. 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 90% dari hasil penerimaan tersebut merupakan penerimaan bagian Daerah yang dibagikan dengan rincian sebagai berikut : a. 16,2% untuk Daerah Provinsi, yang dibagi dengan imbangan : 1) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui rekening khusus dana pendidikan 2) 70% untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Provinsi Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

47

b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang dibagi dengan imbangan : 1) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkam melalui rekening khusus dana Pendidikan 2) 70% untuk Daerah Kabupaten/Kota dan disalurkanmelalui rekening kas Daerah Kabupaten/Kota c. 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah


48

BAB IV PENYAJAIN DATA DAN ANALISA DATA

A. Pendataan dan Penyajian Data 1. Maksud dan tujuan dilaksnakannya pendataan dan penilaian didalam menetukan Nilai Jual Objek Pajak.

Tujuan dilakukan pendataan dan penilaian adalah dimaksudkan untuk menciptakan pengenaan pajak yang adil dan merata terhadap seluruh masyarakat Wajib Pajak. Dalam hal pengenaan pajak PBB, pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkan oleh wajib pajak, hal ini dikarenakan PBB adalah merupakan pajak yang hanya memperhatikan objek pajaknya saja, yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Mekanisme penentuan nilai jual Objek Pajak PBB nya berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang–undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 12 tahun 1994 yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata–rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

49

transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

a. Perbandingan harga dengan Objek Pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual objek dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama, dan telah diketahui harga jualnya. b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nialai jual suatu objek yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Untuk pelaksanaan penilaian nilai tanah di dapat dari Nilai Indikasi Rata–rata (NIR) sedangkan nilai bangunan dari analisa BOW yang terangkum dalam DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan). Selanjutnya nilai tanah dan bangunan yang telah diperoleh diklasifikasikan kedalam kelas–kelas untuk penentuan NJOP. Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

50

2. Pendataan Sebelum objek pajak didata terlebih dahulu wajaib pajak haruslah mendaftar objek pajaknya dengan mengisi SPOP yang telah diberikan kepada wajib pajak. Di dalam pengisian surat pemberitahuan ini harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap karena penulisan yang salah akan mengakibatkan adanya kerugian disalah satu pihak. Setelah di isi lalu dikembalikan lagi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Pengembalian ini mempunyai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu selambat–lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak. Setelah pendaftaran dilaksanakan oleh wajib pajak maka dilaksanakan juga pendataan. Pendataan juga dilakukan oleh petugas Dirjen Pajak. Ada 4 cara melakukan pendataan tersebut : a. Penyebaran SPOP Yaitu dengan cara membagi–bagikan SPOP kepada wajib agar di isi dengan lengkap dan jelas mengenai objek pajaknya. b. Indenfiksi subjek pajak dan objek pajak


51

Yaitu dengan mengenali tentang subjek pajak baik pekerjaan atau penghasilannya dan mengetahui dimana saja letak objek pajak yang dimilikinya. c. Verifikasi subjek dan objek pajak Yaitu dengan cara menemui langsung objek pajak tersebut serta melihat langsung objek pajaknya.

d. Pengukuran/penghitungan objek pajak Yaitu dengan cara mengukur luas bumi dan bangunan yang dimiliki subjek pajak. Secara manual maupun dengan bantuan komputer (melalui CAV SISMIOP/Sistem ataupun DBKB 2000) Ada juga data pendukung, yaitu: a. Harga Material dan Upah pada tahun pajak yang akan digunakan b. Data Pasar sebagai referensi nilai tanah seperti dari data penawaran, laporan PPAT terbaru, analisa Assessment Sales Ratio dan data lain yang relevan. 3. Penilaian Setelah didata objek yang bersangkutan kemudian barulah dapat dinilai harga rata–rata setiap objek pajak. Harga atau nilai jual dari pada objek pajak tersebut termasuk kedalam dasar pengenaan PBB. Ada dua nilai jual yang termasuk kedalam pengenaan PBB yaitu: Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

52

a. Nilai Jual Objek Pajak Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata–rata transaksi jual beli secara wajar maksudnya harga tersebut dapat berubah setiap tahunnya dan

tidak bisa

ditetapkan harganya. Seperti misalnya harga tanah yang nilai jualnya tidak menurun akan tetapi meningkat setiap tahunnya mengikuti perkembangan Nilai Jual Objek Pajak ditentukan dengan cara: 1) Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis yaitu: dengan melihat dan membandingkan harga jual objek pajak yang lain yang sejenis lalu ditetapkan setelah mendapatkan harga rata–ratanya. 2) Menilai perolehan baru: dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek yang dimaksud dikurangi penyusutan. 3) Nilai Jual Pengganti: menghitung nilai objek pajak berdasarkan hasil produksi ataupun pendataan dari objek pajak tersebut. b. Nilai Jual Kena Pajak Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 menetapkan besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak yaitu 20%, kecuali untuk objek perumahan dengan wajib pajak perseorangan dan Nilai Jual Objek Pajaknya diatas 1 Miliar, persentase Nilai Jual Kena Pajaknya ditetapkan besar 40% (tidak termasuk pegawai negeri sipil, ABRI, pensiunan, janda, dan duda yang penghasilannya semata–mata berasal dari gaji atau pensiunannya). Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

53

B. Cara Menentukan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Penerima PBB Di dalam ilmu penilaian dikenal beberapa metode (pendekatan) penilaian yang dapat digunakan oleh penilai dalam rangka penentuan nilai properti. Beberapa pendekatan penilaian yang selama ini digunakan, diantaranya adalah yang di bawah ini: a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) b. Pendekatan Biaya (Cost Approach) c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) d. Pendekatan Keuntungan (Profit Approach) e. Pendekatan Sisa (Residual Approach) f. Pendekatan Discounted Cash Flow (Discounted Cash Flow Approach) g. Pendekatan Throughput (Through Approach)


54

Di antara pendekatan diatas,terdapat beberapa pendekatan yang kurang begitu dikenal di Indonesia. Tiga pendekatan utama yang selama ini banyak digunakan oleh para penilai di Indonesia adalah : a.

Pedekatan Data Pasar (Market Data Approach) Suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai suatu properti berdasarkan perbandingan antara properti lain yang sejenis atau mirip yang telah dijual/disewa (terjadi transaksi) di pasaran.

b.

Pendekatan Biaya (Cost Approach) Suatu pendekatan penilaian properti yang dilakukan dengan cara memperkirakan biaya pembangunan baru bangunan kemudian dikurangi penyusutan dan ditambah dengan nilai tanahnya. Pendekatan biaya ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang yang mempunyai pengetahuan didalam membangun suatu properti tidak akan sudi membeli suatu properti yang lebih tinggi dari pada biaya untuk membangun properti tersebut. Oleh karena itu, jika pembanguan properti ( biaya pembelian tanah + biaya pembangunan gedungnya) adalah Rp 150.000.000.- , maka berdasarkan pendekatan ini nilai properti tersebut adalah Rp 150.000.000.- . Ini berlaku dalam keadaan properti yang dinilai tersebut masih dalam keadaan baru selesai akan dibangun. Kebayakannya properti yang dinilai adalah properti-properti yang telah berumur beberapa tahun. Oleh karena itu harus


55

dipertimbangkan nilai penyusutan, yang dapat berakibat pada penurunan nilai properti tersebut. c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) Suatu pendekatan penilaian properti yang berdasarkan kepada pendapatan bersih per tahun (yang diterima dari pengusaha properti tersebut), yang kemudian dikapitalisasikan dengan suatu tingkat faktor kapitalisasi tertentu untuk mendapatkan nilai pasar wajar properti tersebut. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai propertiproperti komersial atau

properti yang

pendapatan (Income Producing

mampu

menghasilkan

Properties) seperti pertokoan,

perkantoran, apartemen yang disewakan, dan lain–lain. Properti–properti tersebut biasa nya tidak sesuai jika dinilai dengan pendekatan biaya karena beberapa properti kadang – kadang mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada biaya pembangunannya. Dari ketiga pendekataan tersebut di atas yang dipakai Daerah Setia Budi Medan adalah Pendekatan Data Pasar. Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penilai didalam menerapkan Pendekatan Data Pasar ini adalah sebagai berikut : 1. Mengumpulkan Data Pembanding Dalam mrngumpulkan data pembanding hendaklah diperhatikan hal– hal di bawah ini : Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

56

a. Properti pembanding hendaknya berada pada lokasi yang sama dengan properti yang dinilai. Lokasi yang sama dalam hal ini adalah dipandang dari segi zoningnya, sedangkan batas wilayah administratif tidak digunakan sebagai batasan yang mutlak. Properti yang berada dalam satu wilayah administratif tetapi berada dalam zoning yang berbeda, maka dianggap tidak berada dalam satu lokasi yang sama. b. Properti pembanding hendaknya mempunyai kegunaan yang sama dengan properti yang dinilai. Maksudnya, jika properti yang adalah rumah tinggal maka data pembanding juga harus rumah tinggal. Begitu juga jika properti yang dinilai adalah pertokoan maka data pembandingnya juga harus pertokoan dan sebagainya. c. Telah terjadi transaksi pada properti pembanding tersebut property yang digunakan sebagai data pembanding adalah properti – properti yang terhadapnya telah dilakukan transaksi. Misalnya, properti tersebut baru saja dijual/dibeli, disewakan, dan lain–lain. Data transaksi properti pembanding inilah yang kemusian digunakan sebagai dasar indikasi nilai properti yan dinilai, setelah disesuaikan dengan menggunakan faktor–faktor penyesuaian tertentu. d. Jangka waktu terjadinya transaksi masih baru jangka waktu ini terjadi jika transaksi properti pembanding dengan tanggal penilaian hendaknya tidak terlalu lama. Samakin dekat jangka waktu transaksi Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

57

dengan tanggal penilaian maka semakin baik mutu data tersebut. Walau bagaimanapun jangka waktu 1 atau 2 tahun masih merupakan jangka waktu yang masih dapat diterima. e. Karakteristik data pembanding hendaknya mempunyai kemiripan dengan property yang dinilai. Jika yang dinilai adalah tanah kosong, hendaknya data (tanah) yang digunakan sebagai pembanding hendaknya mempunyai karakteristik fisik yang mirip dengan properti yang dinilai. Misalnya : Luas tanah, bentuk tanah, permukaan (kontur) tanah, elevasi tanah dan lain–lain. Jika yang dinilai adalah bangunan, maka data (bangunan) yang dugunakan sebagai pembanding hendaknya mempunyai karakteristik fisik yang mirip dengan properti yang dinilai, seperti : Luas bangunan, jumlah tingkat, komponen bangunan, dan lain-lain. f. Jumlah data pembanding diusahakan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak data pembanding yang dikumpulkan, maka semakin baik hasil penilaian yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan data pasar ini. Jika keadaan memungkinkan, diusahakan untuk mengumpulkan data sebanyak–banyaknya. Hanya saja keadaan ini jarang terpenuhi, hal ini disebabkan managemen informasi data jual properti di negara kita pada masa ini belum begitu baik.


58

Penyusutan Informasi Penyusutan informasi yang diperoleh dari data pembanding hendaknya lengkap dan jelas. Data–data yang perlu dicatat dan dikumpulkan: a.Jenis properti b.Penjual c.Pembeli d.Tanggal penjualan/pembelian e.Harga transaksi f.Nomor sertifikat, dan data–data yuridis properti yang lain g.Lokasi h.Sifat fisik i.Syarat pembayaran j.Motivasi penjualan/pembelian

Sumber Data Sumber–sumber pengumpulan data pembanding ini adalah antara lain : a.Pejual b.Pembeli c.Notaris d.Perantara, Broker, Agen e.Lurah/camat Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

59

f.Iklan g.Surat kabar, Majalah, dan lain–lain h.Buku informasi harga properti 2. Analisa Data Pembanding Data–data yang dikumpulkan pada langkah pertama diatas kemudian dianalisis, untuk kemudian dipilih data–data yang baik dan memenuhi syarat. Analisis data ini memperhatikan lokasi, waktu transaksi, jenis properti dan lain–lain. 3. Adjustment (Penyusutan) Penentuan nilai Properti, dilakuakan dengan cara membuat perbandingan antara properti yang dinilai dengan properti pembanding. di dalam membuat properti perbandingan dilakukan dengan cara diberikan penyesuaian-penyesuaian terhadap properti pembanding berdasarkan perbedaan- perbedaan yang dimiliki antara properti pembanding dengan properti penilai. Faktor–faktor pembanding adalah Lokasi, accessibility(pencapaian), waktu dan karakteristik properti. Sedangkan penyesuaian dilakuakan dengan cara menggunakan metode rata-rata yaitu keseluruhan nilai jual objek pajak yang telah dihitung ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah objek yang diteliti. Untuk daerah Setia Budi, cara menganalisa data pembanding dan penentuan nilai jual objek pajak dapat dilakukan sebagai berikut :

Analisis Data Pembanding : (Sampel Khusus untuk ZNT AB) Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

60

1. Komplek Taman Setia Budi Indah Blok X X No. 16 -Harga transaksi (penawaran tanah dan bangunan)

Rp 70.000.000,-

-Nilai bangunan (ditentukan dengan menggunakan DBKB) Rp 14.000.000,-Nilai tanah (Transaksi – Harga Bangunan)

Rp 56.000.000,-

-Nilai tanah/Meter (nilai tanah : luas tanah)

Rp

288.000,-

-Penyesuian

Rp

45.362,-

-Nilai indikasi rata–rata

Rp

334.021,-

2. Komplek Taman Setia Budi Indah Blok V V No.147 -Harga transaksi ( penawaran tanah dan bangunan)

Rp115.000.000,-

-Nilai Bangunan (ditentukan dengan menggunakan DBKB) Rp 23.000.000,-Nilai tanah (Transaksi – Harga bangunan)

Rp 91.291.000,-

-Nilai tanah/meter(nilai tanah : Luas tanah)

Rp

304.000,-

-Penyesuaian

Rp

----------

-Nilai Indikasi Rata–rata

Rp

304.000.-

Jadi Nilai Jual Objek Pajak di daerah Setia Budi Medan adalah sebagai berikut: Rp.334.021,- + Rp.304.000,2 Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

61

= Rp. 319.010

Jadi nilai indikasi rata–rata pajak nya untuk daerah setia budi khusus zona nilai tanah kelompok AB adalah Rp.319.010,- berada dikelas 23 yaitu antara Rp.308.000 s/d Rp.362.000 = Rp.335.000,-

Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (tanah) Kelas

Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)

Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)

1

2

3

1 2 3

> 3’000’000 > 2’850’000 > 2’708’000

s/d s/d s/d

3’200’000 3’000’000 2’850’000

3’100’000 2’925’000 2’779’000


62

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

> 2’573’000 > 2’444’000 > 2’261’000 > 2’091’000 > 1’934’000 > 1’789’000 > 1’655’000 > 1’490’000 > 1’341’000 > 1’207’000 > 1’086’000 > 977’000 > 855’000 > 748’000 > 655’000 > 573’000 > 501’000 > 426’000 > 362’000 > 308’000 > 262’000 > 223’000 > 178’000 > 142’000 > 114’000 > 91’000 > 73’000

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

2’708’000 2’573’000 2’444’000 2’261’000 2’091’000 1’934’000 1’789’000 1’566’000 1’490’000 1’341’000 1’207’000 1’086’000 977’000 855’000 748’000 655’000 573’000 501’000 426’000 362’000 308’000 262’000 223’000 178’000 142’000 114’000 91’000

2’640’000 2’508’000 2’352’000 2’176’000 2’013’000 1’862’000 1’722’000 1’573’000 1’416’000 1’274’000 1’147’000 1’032’000 916’000 802’000 702’000 614’000 537’000 464’000 394’000 335’000 285’000 243’000 200’000 160’000 128’000 103’000 82’000

Kelas



1

2

3

31 32 33 34

> > > >

55’000 41’000 31’000 23’000

s/d s/d s/d s/d

73’000 55’000 41’000 31’000

64’000 48’000 36’000 27’000


63

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

> 17’000 > 12’000 > 8’400 > 5’900 > 4’100 > 2’900 > 2’000 > 1’400 > 1’050 > 760 > 550 > 410 > 310 > 240 > 170 > 170

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

23’000 17’000 12’000 8’400 5’900 4’100 2’900 2’000 1’400 1’050 760 550 410 310 240

20’000 14’000 10’000 7’150 5’000 3’500 2’450 1’700 1’200 910 660 480 350 270 200 140

Klasifikasi, Penggolongan ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelas



1

2

3

1

> 1’034’000

s/d

1’366’000

1’200’000


64

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

> > > > > > > > > > > > > > > > > > >

902’000 744’000 656’000 534’000 476’000 382’000 348’000 272’000 256’000 194’000 188’000 136’000 128’000 104’000 92’000 74’000 68’000 52’000 52’000

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

1’034’000 902’000 744’000 656’000 534’000 476’000 382’000 348’000 272’000 256’000 194’000 188’000 136’000 128’000 104’000 92’000 74’000 68;000

968’000 823’000 700’000 595’000 505’000 429’000 365’000 310’000 264’000 225’000 191’000 162’000 132’000 116’000 98’000 83’000 71’000 60’000 50’000

C. Sosialisasi Dalam Mengoptimalkan Penerimaan PBB. 1. Bagaimana Sosialisasi Dalam Mengoptimalkan Penerimaan PBB di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan?


65

Di dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Dearah Tk.I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II. a. Pasal 1 : Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan keputusan ini;dilimpahkan untuk masing–masing Dearah kepada; 1) Gubernur kepala Daerah Khusus Ibukota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota; 2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya. b. Pasal 2 : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Dalam sosialisasi untuk optimalkan penerimaan PBB sebagian besar dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan RT/Kepala Lingkungan sebagai ujung tombak peneriamaan PBB.

2. Pihak Yang Dilibatkan Dalam Mengoptimalisasikan Penerimaan PBB Pihak pihak yang dilibatkan dalam penerimaan ini adalah : a. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

66

b. Pihak Aparat Kecamatan c. Pihak Kelurahan d. Pihak Kantor Pajak dalam Penagihan Aktif

D. Kendala dan Mengatasi Dalam Mementukan Indikator yang Benar Untuk Penentuan NJOP PBB.

Di dalam menentukan penentuan Nilai Jual Objek Pajak PBB terdapat dua kendala dan upaya untuk mengatasinya yaitu : 1. Data yang dikumpulkan terkadang tidak aktual Data yang dikumpulkan kadang tidak actual seperti data jual beli yang sudah lama terjadi, data PPAT yang menggunakan data NJOP, data iklan Koran maupun majalah yang berupa data penawaran bukan data jual beli, hal ini menyangkut kompotensi dari penilai sendiri yang melakukan penilaian NJOP tersebut dalam hal penyesuaian–penyesuaian untuk memperoleh harga pasar yang wajar. Sebisa mungkin data yang dikumpulkan adalah data haraga pasar yang wajar. 2. Pengisian SPOP yang dilakukan Wajib Pajak hanya sekali dan tidak di muktakhirkan lagi oleh wajib pajak sedangkan perkembangan kota secara riel sangat cepat. Dengan melakukan pendataan langsung ke lapangan ke


67

objek pajak bersangkutan unuk memutakhirkan sesuai dengan keadaan sebanarnya. 1. Target dan Realisasi PBB di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang. Target penerimaan PBB setiap tahun selalu meningkat diimbangi dengan penerimaan yang juga setiap tahun nya meningkat.


68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Cara yang dilakukan fiskus dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dan menganalisa data sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang, Medan adalah Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomer 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang-undang nomer 12 tahun 1994 tentang perubahan undangundang nomer 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa yang dimaksud dengan : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. 2. Kendala dalam menentukan indikator yang benar dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang medan adalah data yang dikumpulkan tidak aktual dan pengisian SPOP yang dilakukan Wajib Pajak hanya sekali dan tidak dimutakhirkan lagi oleh wajib pajak sedangkan perkembangan kota secara riel sangat cepat. Nia Trisnaning Ayu : Pelayanan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Yang Dilaksanakan Fiskus Di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang Medan, 2009.

69

3. Upaya-upaya yang dilakukan fiskus untuk mengatasi kendala dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Setia Budi Kelurahan Asam Kumbang, medan adalah a. Data yang dikumpulkan kadang tidak actual seperti data jual beli yang sudah lama terjadi, data PPAT yang menggunakan data NJOP, data iklan Koran maupun majalah yang berupa data penawaran bukan data jual beli, hal ini menyangkut kompotensi dari penilai sendiri yang melakukan penilaian NJOP tersebut dalam hal penyesuaian–penyesuaian untuk memperoleh harga pasar yang wajar. Sebisa mungkin data yang dikumpulkan adalah data haraga pasar yang wajar. b. Pengisian SPOP yang dilakukan Wajib Pajak hanya sekali dan tidak di muktakhirkan lagi oleh wajib pajak sedangkan perkembangan kota secara riel sangat cepat. Dengan melakukan pendataan langsung ke lapangan ke objek pajak bersangkutan unuk memutakhirkan sesuai dengan keadaan sebanarnya.


70

B. Saran 1. Penerimaan pajak bagi Negara jangan sampai menjadi beban yang berat bagi masyarakat, untuk itu pemerintah harus lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. 2. Untuk menghindarkan terjadinya kesalahan–kesalahan dalam melakukan pendataan dan penilaian hendaknya pendataan dan penilaian dilakukan secara langsung dan teliti terhadap setiap daerah. 3. Peningkatan disiplin kerja pegawai hendaknya lebih diperhatikan lagi, untuk memperoleh hasil kerja yang terbaik. .


71

DAFTAR PUSTAKA

Bohari., 1985, Pengantar Perpajakan, Galia Indonesia, Jakarta Timur.

Mardiasmo.,2008, Perpajakan Edisi Revisi 2008, Andi, Yogyakarta

Soemitro,Rochmat., 1988, Azas dan Dasar Perpajakan 2.

Tarigan, Mion., 1995, Panduan Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang No.12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan.


TUGAS AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI TENTANG PELAYANAN PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN

Recommend Documents