BAB II REALISASI PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
H. Gambaran umum Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Pakpak Bharat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi, terletak pada garis 2˚ 15’00’- 3˚ 32’00’ Lintang Utara dan 90˚ 00’- 98˚31’ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi, sebelah Timur dengan Kabupaten Toba Samosir, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Singkil. 28 Luas keseluruhan Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,30 km2, yang terdiri dari 8 kecamatan yakni Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut dan Kecamatan Pagindar. 29 Luas wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya atas seluruh wilayah di luar kawasan lindung untuk pemanfaatan adalah seluas 77.893,39 Ha. Sedangkan kawasan hutan lindung seluas 43.936,61 ha. Kabupaten Pakpak Bharat tergolong ke daerah iklim tropis. Ketinggian antara 700 – 1500 M diatas permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit-bukit. 28
Pakpak Bharat Dalam Angka Tahun 2009, dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat, 2009. 29
Ibid. hal. 3.
Universitas Sumatera Utara
Kabupaten Pakpak Bharat beriklim sedang, dengan rata-rata suhu 28˚C dengan curah hujan per tahun sebesar 311 MM. 30 Administrasi pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2008 terdiri atas 8 kecamatan dan 52 desa. Selanjutnya dari 8 kecamatan tersebut terdiri atas 52 desa swakarsa. Di kabupaten ini hanya mempunyai anggota DPRD sebanyak 20 orang dan jumlah pegawai negeri sipil yang ada sebanyak 1507 orang. 31 Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten yang memiliki penduduk paling sedikit dari seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 44.062 penduduk Kabupaten Pakpak Bharat menyebar di delapan kecamatan dan 52 desa. Persentase yang terbesar terdapat di Kecamatan Kerajaan (21,97%) sedangkan persentase terkecil terdapat di Kecamatan Pagindar (2,98%). Melihat luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk di kabupaten ini relatif sangat kecil yaitu 34 jiwa/km2. Hal ini masih sangat memungkinkan menerima perpindahan penduduk dari daerah lain.32 Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu dari kabupaten yang ada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Salak dengan luas 1.218,30 km2. Dari luas wilayah tersebut dalam kaitannya dengan objek PBB mempunyai jumlah SPPT 11.294 buah, dengan jumlah baku PBB sebesar Rp. 167.430.190,-. Pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat dibedakan dalam 2 sektor, yakni sektor pedesaan dan sektor perkotaan. Sektor Perkotaan pada tahun 30
Ibid. Hal.4.
31
Ibid, hal 18.
32
Ibid. Hal. 32.
Universitas Sumatera Utara
2009 jumlah wajib pajak sebesar 5.353 SPPT dan sektor perdesaan dengan jumlah wajib pajak 5.941 SPPT, sehingga wajib pajak sektor perkotaan dan sektor perdesaan seluruhnya berjumlah 11.294 SPPT.
33
I. REALISASI PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. 34 PBB juga merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besamya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besamya pajak. Prinsip yang ada dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pemerintah dalam menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki tujuan yaitu:
33
Data: Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2008 Keadaan S/D 31 Desember 2009. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Pakpak Bharat. 34
Rochmat Soemitro, Loc. Cit, Hal. 1.
Universitas Sumatera Utara
a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat. b. Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekalian menyerasikan pajak atas harta tak gerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur. c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajiban, menghilangkan pajak berganda yang terjadi sebagian akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama. d. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah. e. Menambah penghasilan bagi daerah. 35 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air dan bangunan mendapatkan kedudukan social ekonomi yang lebih baik dan memperoleh keuntungan dari itu, dan berdasarkan hal itu dianggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada Negara guna mewujudkan kelangsungan hidup Negara dan guna meningkatkan pembangunan. Orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air, dan bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik dan memperoleh keuntungan dan itu, dan berdasarkan hal itu dianggap wajar jika mereka
35
Ibid.hal.2.
Universitas Sumatera Utara
memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup Negara dan guna meningkatkan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak gerak. maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besaraya pajak, maka oleh karena itu disebut juga pajak yang objektif. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini dikarenakan dikenakan setiap tahun maka merupakan pajak tidak langsung yang pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 36 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB menentukan bahwa yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transakasi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan atau bangunan yang melekat di atasnya. Dalam melakukan penilaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak biasanya digunakan pendekatan yang secara teknis ada tiga pendekatan yaitu:
36
Rochmat Soemitro,Op. Cit, Hal.2..
Universitas Sumatera Utara
4. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) yaitu membandingkan objek pajak yang belum diketahui harga jualnya ditambah faktor penyesuaian yang diperlukan. 5. Pendekatan Biaya (Cost Approach). Pendekatan ini biasanya digunakan untuk penilaian bangunan, dengan cara menghitung biaya setiap komponen utama bangunan, material dan fasilitas lainnya. 6. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (lncome Approacly. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapat sewa/penjualan dalam satu tahun pajak yang dinilai kemudian dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan atau hak pengusaha. Pendekatan ini biasanya diterapkan untuk objek-objek komersial, yang dibangun untuk usaha/menghasilkan pendapatan seperti hotel dan gedung perkantoran. Dalam penentuan NJOP, penilaian berdasarkan pendekatan kapitalisasi dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan lainnya. Salah satu sumber pendapatan dari pajak yang dipungut di daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sebagian besar hasil penerimaannya diberikan kepada daerah. Seperti kita ketahui bahwa hasil pungutan pajak dari suatu daerah dikembalikan kembali sekitar 90 % ke daerah. Pajak bumi dan bangunan ini dikenakan atas nilai harta tak gerak dan nilai ini didasarkan pada nilai jual tanah.
Universitas Sumatera Utara
Dan nilai jual ini (market value) tercermin pada harga jual yang pernah terjadi. Harga jual tanah dan bangunan sangat dipengaruhi oleh letak tanah, luas bangunan, kualitas dan penggunaan tanah. Tanah yang digunakan untuk pemukiman harganya lain dari pada tanah yang digunakan untuk perindustrian, pertokoan, perkantoran, pertanian, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besar kecilnya ketetapan PBB ditentukan oleh NJOP. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB menentukan bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Yang dimaksud dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. 37 NJOP merupakan satu unsur yang mutlak diketahi agar besarnya PBB atas suatu objek pajak dapat ditentukan. Tanpa mengetahui NJOP atas objek dimaksud maka tidak akan mungkin dihitung besarnya PBB terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ini ditentukan melalui proses penilaian oleh para fungsional penilai Pajak Bumi dan Bangunan (official Assesment).
37
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1
angka3.
Universitas Sumatera Utara
Dalam
era
demokratisasi
berbagai
hal
termasuk
di
dalamnya
demokratisasi dalam pemungutan PBB, perlu dimaksimalkan melibatkan unsur masyarakat, stekholder di pemerintah daerah mulai dari aparatur tertinggi sampai aparatur setingkat desa lebih-lebih unsur pemilik obyek pajak bumi dan bangunan agar pajak bumi dan bangunan dapat menjadi suatu pajak yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Untuk itu perlu dipikirkan suatu kebijakan dalam mendukung peningkatan pajak bumi dan bangunan ini. Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu dari kabupaten yang ada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Salak. Luas Kabupaten Pakpak Bharat 1.218,30 km2 dengan jumlah SPPT 11.294 buah, dengan jumlah baku PBB sebesar Rp. 167.430.190,-. Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat dibedakan dalam 2 sektor, yakni sektor pedesaan dan sektor perkotaan. Sektor Perkotaan pada tahun 2009 jumlah wajib pajak sebesar 5.353 SPPT dan sektor perdesaan dengan jumlah wajib pajak 5.941 SPPT, sehingga wajib pajak sektor perkotaan dan sektor perdesaan seluruhnya berjumlah 11.294 SPPT. Target pencapaian PBB pada tahun 2009 keadaaan sampai tanggal 29 Desember 2009 adalah dengan perincian SPPT awal sektor perkotaan 5.282 SPPT dan sektor perdesaan 5.648 SPPT dengan jumlah keseluruhan 10.928 SPPT, dengan target potensi sebesar Rp. 148.318.337,- jika ditambahkan dengan perubahan pada tahun 2009 yaitu dengan bertambahnya objek baru dengan jumlah SPPT 366 buah dengan potensi sebesar Rp. 11.373.194,- , maka secara keseluruhan jumlah SPPT sesuai target tahun 2009 adalah sebesar 11.294 SPPT
Universitas Sumatera Utara
dengan perincian sektor perkotaan 5.353 SPPT dan sektor perdesaan 5.941 SPPT, dengan jumlah potensi penerimaan secara keseluruhan sebesar Rp. 159.691.531,(Lihat lampiran I) Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2009 yaitu dengan perincian sebagai berikut. Jumlah penerimaan pokok adalah sebesar Rp. 159.691.531,- ditambah dengan jumlah penerimaan atas denda secara keseluruhan sebesar Rp 1.712.966,- maka jumlah keseluruhan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2009 adalah Rp. 161.404.497,- (persentase realisasi sebesar 101,07%) 38 (lihat lampiran I). Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 12 tahun 1994 tentang PBB, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkan berdasarkan harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Adapun mekanisme disebut dengan Analisis Zona Nilai Tanah (ZNT), di mana penilaian objek pajak dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu, Pendekatan Data Pasar (untuk pajak bumi), Pendekatan Biaya (untuk data bangunan) dan Pendekatan Pendapatan (terutama untuk tanah-tanah produktif/pertanian). Menurut informasi yang dihimpun dari hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin Lubis, S.I.P, M.M, (Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kabanjahe) pada tanggal 19 Agustus 2010, bahwa untuk PBB di perkotaan di Kabupaten Pakpak Bharat, yang dijadikan acuan adalah transaksi jual beli tanah dan harga bangunan yang ada di masyarakat dan 38
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
perkembangan suatu wilayah. Adapun faktor-faktor yang dijadikan acuan untuk NJOP bumi/tanah adalah: letak, peruntukan, pemanfaatan tanah, sedangkan untuk NJOP bangunan adalah bahan bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, bahwa data yang digunakan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe untuk menentukan harga tanah diperoleh berdasarkan laporan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Notaris, yang biasanya diberikan tiap akhir bulan yang memuat tentang letak tanah yang dijadikan objek jual beli, luas tanah dan harga tanahnya. Berdasarkan harga tersebut selanjutnya nilai jual tanah/bumi tersebut dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak untuk bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993, untuk dilihat berapa ketentuan nilai jualnya. Sementara itu untuk nilai jual objek pajak untuk bangunan ditentukan dengan pendekatan biaya yang didasarkan atas harga bahan bangunan yang dipergunakan. Dalam hal ini kepada wajib pajak diminta untuk mengisi formulir rincian data bangunan yang disediakan oleh petugas dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kabanjahe dibantu oleh pegawai dari Dinas Pendapatan, keuangan dan Asset Kabupaten Pakpak Bharat. Berdasarkan data dalam formulir tersebut selanjutnya untuk penetapan NJOP nya dilakukan penilaian berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang dipergunakan, dimana informasinya diperoleh dari toko-toko bangunan yang ada. Dari data-data tersebut selanjutnya oleh petugas dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kabanjahe mengumpulkan data tersebut untuk diolah dalam program komputer
Universitas Sumatera Utara
yang sudah disediakan dari pusat, hingga akan diperoleh suatu nilai jual objek pajak untuk bangunan. Selanjutnya Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe mengolah data-data seperti yang dikemukakan diatas yakni atas dasar NJOP yang sudah ditentukan baik bumi dan bangunan tersebut maka dilakukan penghitungan besarnya PBB yang harus dibayar, yaitu dengan mengurangi total NJOP dengan Nilai jual Objek Tak Kena Pajak (NJOPTKP) sehingga ditemukan suatu besarnya nilai jual objek pajak untuk penghitungan PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak. Adapun besarnya NJOPTKP untuk masing-masing daerah berbeda-beda, di mana untuk Kabupaten Pakpak Bharat ditentukan besarnya adalah Rp. 6.000.000,-. Besarnya nilai jual kena pajak adalah 20 % dari NJOP untuk penghitungan PBB. Selanjutnya berdasarkan NJKP tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang yaitu 0,5 % dari NJKP. Dengan kata lain besarnya PBB yang harus dibayar setiap wajib pajak di Kabupaten Pakpak Bharat adalah: 0,5 % x 20% x NJOP dikurangi NJOPTKP. Sebagai contoh perbandingan dalam penentuan harga menurut harga yang berlaku di masyarakat dengan penghitungan NJOP tersebut yakni pada salah seorang warga Desa Salak II, Kecamatan Salak di Jalan Lae Ordi (disekitar Pekan Salak) yakni: Sahata Munthe merupakan wajib pajak atas sebuah rumah tinggal yang memiliki luas tanah 150m2 dan luas bangunan 100 m2. Diketahui bahwa harga jual tanah tersebut Rp 300.000,00 per m2 dan nilai bangunan adalah Rp.1.000.000,00 per
Universitas Sumatera Utara
m2. Maka NJOP sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak milik Bapak Sahata Munthe dapat dihitung sebagai berikut: Konversi nilai:
harga jual tanah Rp 300.000,00 per m2 dikonversi masuk dalam kelas A-24 {penggolongan nilai jual permukaan bumi (tanah)/lampiran II, tabel 1) > Rp.262.000,00 s.d. 308.000,00 per m2} dengan Nilai Jual Permukaan Bumi Rp 285.000,00 per m2 dan
nilai bangunan Rp 1.000.000,00 per m2 dikonversi masuk dalam kelas A-02 {penggolongan nilai jual bangunan (lampiran II, tabel 3) > Rp 902.000,00 s.d. 1.034.000,00 per m2} dengan Nilai Bangunan Rp 968.000,00 per m2.
Perhitungan NJOP NJOP Bumi : 150 m2 x Rp 285.000,00 per m2
= Rp
42 .750.000,00
NJOP Bangunan : 100 m2 x Rp 968.000,00 per m2
= Rp
96.800.000,00 +
NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan pajak
= Rp 139.550.000,00
Untuk menghitung PBB terutang sebagai berikut: NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan pajak
= Rp 139.550.000,00
NJOPTKP di Pakpak Bharat
= Rp
NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan pajak
= Rp 133.550.000,00
NJKP= 20% X Rp 133.550.000,00
= Rp
26.710.000,00
PBB Terutang = 0,5% X Rp. 26.710.000,00
= Rp
133.550.00
6.000.000,00 –
Dari perhitungan diatas seharusnya Bapak Sahata Munthe membayar PBB nya seharga Rp. 133.550,-, ternyata yang dibayarkan setiap tahunnya sangat jauh dari kenyataan tersebut. Ini dapat dilihat ketika kita menghitung NJOP sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-72/WJP.26/BD.03/2009, tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk Kabupaten Pakpak Bharat. Sesuai
Keputusan
Menteri
Keuangan
RI
Nomor:
KEP-
72/WJP.26/BD.03/2009, tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar
Universitas Sumatera Utara
pengenaan PBB untuk Kabupaten Pakpak Bharat, NJOP tanah milik Sahata Munthe adalah Rp. 41.000,- s/d Rp. 55.000,-/m2 (Lampiran III), dengan nilai jual permukaan tanah Rp. 48.000,-. Selanjutnya untuk bangunan dengan nilai Rp. 653.000,- /m2 untuk luas 100 s/d 149 (lampiran IV). Jika dihitung dapat kita lihat sebagai berikut: Perhitungan NJOP NJOP Bumi : 150 m2 x Rp 48.000,00 per m2
= Rp
7.200 .000,00
NJOP Bangunan : 100 m2 x Rp 653.000,00 per m2
= Rp
65.300.000,00 +
NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan pajak
= Rp
72.500.000,00
NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan pajak
= Rp
72.500.000,00
NJOPTKP di Pakpak Bharat
= Rp
NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan pajak
= Rp
66.500.000,00
NJKP= 20% X Rp 66.500.000,00
= Rp
13.300.000,00
PBB Terutang = 0,5% X Rp. 13.300.000,00
= Rp
Untuk menghitung PBB terutang sebagai berikut:
6.000.000,00 –
66.500.00
Maka dengan melihat penghitungan berdasarkan penentuan NJOP yang ditentukan oleh pusat, maka Bapak Sahata Munthe hanya membayar PBB setiap tahun sebesar Rp 66.500,- jauh dari harga yang seharusnya dibayarkan. Secara umum masyarakat sangat menginginkan pembayaran pajaknya rendah. Ini dapat kita lihat dari kenyataan dilapangan bahwa masyarakat dalam memberikan data yang berkaitan dengan pengisian SPOP banyak yang tidak jujur. Mereka berusaha menutup-nutupi data assetnya supaya pembayaran pajak atas bumi dan bangunannya agar rendah setiap tahunnya. Masyarakat sebagai wajib pajak disatu sisi menginginkan dan berusaha untuk membayar pajak dengan serendah-rendahnya, disisi lain pemerintah terutama pemerintah daerah harus berusaha menggenjot pemungutan pajak karena
Universitas Sumatera Utara
alokasi dari pemungutan PBB ini sebahagian besar kembali ke daerah dan hal ini menjadi peluang bagi daerah untuk membenahi pendapatan di daerahnya. Karena bagaimana mungkin suatu daerah dapat menyelenggarakan pembangunnanya jika pajak di daerah tersebut sangat minim. Untuk itu diperlukan kebijakan yang baik dalam pengaturan pajak bumi dan bangunan misalnya dengan memberdayakan stake holder yang ada di daerah untuk mengemban dan menggenjot peningkatan pajak di daerah sesuai aspirasi daerahnya untuk kesinambungan pembangunan daerahnya. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PBB penetapan Nilai Jual Objek Pajak diperbaiki setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunannya sangat pesat mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapannya dilakukan setahun sekali. Penetapan ini dilakukan oleh pusat. Menurut informasi dari pihak KPPP Kabanjahe, untuk Kabupaten Pakpak Bharat penetapan NJOP PBB dilakukan setiap 3 tahun sekali. Terakhir penentuan NJOP ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor; KEP72/WJP.26/BD.03/2009, tanggal 11 Desember 2009 tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten Pakpak Bharat. Kebijakan seperti ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan perekonomian daerah setempat. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yakni pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kabanjahe tersebut, bahwa
Universitas Sumatera Utara
sumber data nilai jual objek pajak bumi dan bangunan yang ada selama ini didapat dari: a. Bersumber dari majalah dan koran yang membuat suatu harga penawaran, contoh: iklan. b. Agen properti atau pengembang. c. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). d. Notaris. e. Kepala Desa. Sedangkan jenis data yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat berupa: a. Dari jual beli. b. Lelang. c. Penawaran lelang. J. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Penetapan NJOP PBB di Kabupaten Pakpak Bharat. Penetapan NJOP dilakukan secara tersentralisis oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kabanjahe sebagai perpanjangan tangan dari pusat sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang masih membawahi pelayanan perpajakan di Kabupaten Pakpak Bharat, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan dengan menggunakan komputer yang sudah ditetapkan oleh pusat. Hal itu seperti dikemukakan oleh Bapak Syafruddin Lubis (Kepala Seksi Ekstensifikasi di KPPP Kabanjahe) sebagai berikut: ”Untuk penetapan dilakukan secara tersentalisir oleh pusat. Kami sendiri pun tak tahu tentang bagaimana proses penentuan yang ditentukan oleh pusat yang telah diprogrammer di komputer, kami hanya memasukkan data-data yang telah terkumpul dari lapangan berkaitan dengan penentuan NJOP ini dan memasukkannya ke program yang ada di komputer tersebut dan akan muncul hasilnya, kami hanya mengacu pada SK Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993. Kami tinggal memasukkan data
Universitas Sumatera Utara
yang diperlukan kemudian akan diperoleh nilai jual objek pajaknya terutama untuk bangunan. Namun demikian, untuk memenuhi persyaratan data kelengkapan baik untuk penetapan NJOP bumi maupun bangunan kami melibatkan beberapa komponen masyarakat, seperti notaris, aparat desa, pengembang, pedagang bahan bangunan dan gubernur” 39 Selanjutnya menurut Bapak Syafruddin, ”sebenarnya untuk lebih memberikan objektifitas dalam penentuan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan di daerah ini, seyogianya diberikan tanggung-jawab tersebut kepada daerah. Ini berguna bagi kelangsungan pemungutan pajak supaya lebih efektif. Daerah tentu lebih tau dan lebih serius dalam sosialisasi dalam pemungutan pajak untuk menggenjot pemasukan dari pungutan pajak ini. Seperti informasi yang berkembang bahwa dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan ini mulai tahun 2014 depan akan diberikan wewenang kepada daerah untuk mengelolanya. Tentu dibutuhhkan persiapan untuk melaksanakan kebijakan itu, terutama bagi daerah sebagai muara dari kebijakan ini.” 40 Jika kita cermati lebih jauh, wewenang daerah sebagai pemungut pajak saja tentu tidaklah memberikan hasil yang optimal dalam pemungutan pajak di negara ini. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa keterlibatan komponen lain diluar Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang dalam hal ini didelegasikan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset di Kabupaten Pakpak Bharat hanyalah 39
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjake, Tanggal 19 Agustus 2010. 40
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
merupakan bentuk keterlibatan secara tidak langsung saja. Pihak Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Leading Sector dalam pajak bumi dan bangunan di daerah hanya sebagai pemungut pajak saja. Dalam hal penentuan tidak dilibatkan, padahal hal ini sangat penting karena seharusnya merekalah lebih tau kondisi dan perkembangan daerahnya. Di pihak lain Notaris misalnya memberikan informasi yang berkaitan dengan harga tanah pada suatu tempat. Tetapi hal ini tidak seperti yang diharapkan pihak KPPP kabanjahe dalam pengumpulan data dari Notaris ini, karena biasanya pihak notaris dengan para pihak dalam hal ini pihak penjual dan pembeli tanah misalnya tidak memncantumkan harga yang sebenarnya dalam akta mereka. Aparat desa membantu memberikan penyuluhan dan sosialisasi pada warga masyarakat serta membantu mengisikan rincian data bangunan, Pedagang bahan bangunan memberikan informasi untuk mengisi DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan), dan Gubernur membantu memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan, dan sebagainya. Melihat kenyataan tersebut perlu dipertimbangkan upaya melibatkan pemerintah kabupaten secara riil khususnya untuk menyiasati pengisian data terutama yang berkaitan dengan rincian bangunan dan harga bahan bangunan sehingga masyarakat tidak terlalu merasa berat untuk membayar PBB, khusunya jika terjadi kenaikan. Hal itu perlu dilakukan agar usaha tersebut tetap menjamin peningkatan penerimaan PBB tanpa mengabaikan masalah kepastian dan keadilan bagi wajib pajak.
Universitas Sumatera Utara
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini pihak pemerintah kabupaten lebih banyak dilibatkan hanya dalam upaya pemungutan PBB saja, sementara dalam hal penetapan berpatokan dengan apa yang telah ditentukan oleh pusat. Di samping itu aktifitas pembaharuan data mestinya dilakukan langsung kepada pemilik bangunan sekaligus memberikan pengertian pada wajib pajak. Selanjutnya bagaimana realisasi penentuan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe yang membidangi pelayanan pajak bumi dan bangunan setiap dua tahun sekali menentukan besarnya Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan dengan meminta rekomendasi dari Bupati Pakpak Bharat. b. Bupati Pakpak Bharat membuat rekomendasi besarnya nilai jual objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat yang dikirim kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa penentuan nilai jual pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe yang membawahi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, dengan rekomendasi dari Bupati Pakpak Bharat kepada Menteri Keuangan dalam hal ini direktorat jenderal pajak. 41 K. Patokan dasar dan Peran Serta Masyarakat Dalam Penentuan NJOP PBB Di Kabupaten Pakpak Bharat. 41
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa patokan yang dijadikan dasar untuk penetapan NJOP adalah harga tanah yang diperoleh dari Notaris (untuk NJOP bumi). Sementara pengisian rincian data bangunan yang dibuat oleh petugas yang dibantu aparat desa untuk kemudian disesuaikan dengan DBKB dari pedagang bahan-bahan bangunan (untuk NJOP bangunan) yang selanjutnya diklasifikasikan seperti tertuang dalam SK Menkeu Nomor 174/KMK.04/1993. Adapun berbagai tanggapan yang muncul dari masyarakat tentang proses tersebut, cenderung menyatakan bahwa prosesnya kurang transparan, dan kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa proses penetapan NJOP PBB belum memenuhi rasa keadilan. Ketelitian petugas PBB juga dirasa masih kurang. Sebahagian besar masyarakat menyatakan masih banyak hal yang tidak sesuai. Hal lainnya, banyak masyarakat menyatakan nilai tanah dan bangunan yang mereka miliki tidak sesuai dengan harga pasar. Sering ditemukan bangunan yang seharusnya nilai PBB nya lebih besar tetapi malah sebaliknya. Hal ini tentu berkaitan dengan
ketaatan dalam membayar PBB oleh masyarakat dan rasa
tanggung jawab masyarakat untuk mendaftarkan segala assetnya yang dapat di pungut pajak oleh negara. Dalam kaitan dengan berbagai tanggapan warga masyarakat tersebut, wawancara dengan Bapak Ahmad Manik (Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Pakpak Bharat) pada tanggal 09 Agustus 2010 memang menyadari akan hal diatas. Seperti yang dikemukakan
Universitas Sumatera Utara
oleh Kepala Bidang Pendapatan sebagai berikut: ” kami sangat menyadari akan hal tersebut. Karena sebahagian besar masyarakat belum mengetahui, karena sosialisasi yang kami lakukan sangat kurang terutama disebabkan karena keterbatasan personil dan masih terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi, ini dapat di maklumi karena kabupaten kita adalah daerah pemekaran baru. Di samping itu dalam hal penghitungan NJOP bangunan terdapat biaya untuk keperluan jasa konstruksi yang biasanya hanya dilakukan oleh para pemborong bangunan. Hal ini menyebabkan besarnya NJOP bangunan sedikit agak membengkak. Namun demikian, sebenarnya kita juga sudah melakukan upaya-upaya dalam menyeimbangkan hal tersebut.” 42 Peran serta masyarakat dalam penentuan nilai jual objek pajak merupakan keterlibatan masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam proses penentuan besarnya nilai jual objek pajak. Dalam penentuan nilai jual objek pajak, masyarakat sebagai wajib pajak tidak dilibatkan. Dalam pelaksanaan di lapangan penentuan nilai jual objek pajak hanya melibatkan kepala desa, camat, dan notaris serta personil dari Dinas pendapatan, keuangan dan Asset Kabupaten Pakpak Bharat sebagai leading sektor yang membidangi perpajakan di Kabupaten Pakpak Bharat. Masyarakat sebagai wajib pajak hanya menerima SPPT kemudian membayar kepada kepala desa. Dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa data dalam Penentuan NJOP berasal dari jual beli, lelang dan penawaran lelang. 42
Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 09 Agustus 2010.
Universitas Sumatera Utara
Dalam proses jual beli, penjual dan pembeli hadir di hadapan PPAT atau notaris. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku berada di tangan Camat, sedangkan notaris biasanya dipercayakan kepada notaris yang banyak berdomisili di Sidikalang Kabupaten Dairi. Kompetensi para pihak ini biasanya menjadi saksi untuk pengesahan akta jual beli. Bagi penjual berhak menerima uang dari harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib membayar dan menerima akta jual beli. Demikian halnya dengan lelang, pemenang membayar harga yang telah dimenangkan dihadapan notaris dan menerima akta jual beli dari proses lelang. 43 Akta jual beli diajukan kepada Kantor Pertanahan sebagai salah satu syarat persertifikatan tanah. Kantor Pertanahan memproses mulai dari persyaratan administratif, pengukuran hingga penyelesaian sertifikat yang merupakan hak kepemilikan. 44 Berdasarkan akta jual beli dari notaris dan pejabat pembuat akta tanah, kepala desa membuat laporan kepada Dinas Pendapatan, keuangan dan asset Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal ini bidang pendapatan, untuk diadakan suatu perubahan/mutasi wajib pajak lama kepada wajib pajak yang baru dan seterusnya proses administrasi ini dilanjutkan oleh dinas ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe yang membawahi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe akan mengeluarkan SPPT yang baru
43
Ibid.
44
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
sesuai dengan usulan. Dalam SPPT tersebut sudah tercantum NJOP dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. 45 Masyarakat yang tidak terlibat dalam jual beli dan lelang pada umumnya tidak tahu tentang penentuan NJOP ini. Setiap awal tahun masyarakat hanya menerima SPPT yang dibagikan oleh aparat desa yang ditugasi oleh bidang pendapatan dari dinas, tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya proses penentuan itu. Dalam SPPT sudah tercantum item-item pajak yang harus dibayar dan besarnya NJOP PBB. Setiap awal tahun masyarakat hanya menerima SPPT tersebut, serta membayar kewajibannya sesuai yang tercantum di dalamnya tanpa mengetahui bagaiaman sebenarnya proses penentuan yang sesungguhnya. Dalam pemenuhan kewajibannya masyarakat sebagai wajib pajak segera membayarkan utang pajaknya untuk menghindari denda. Dari proses yang terjadi di atas, dapat diketahui bahwa dalam penentuan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat tidak melibatkan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak. Masyarakat hanya mengetahui bahwa setiap awal
tahun secara rutin menerima SPPT yang di
dalamnya sudah tercantum besarnya pajak dan besarnya NJOP. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Salak II Kecamatan Salak perihal penentuan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan ini bahwasanya masyarakat tidak tahu menahu tentang bagaimana penentuan NJOP serta prosesnya. Pengetahuan masyarakat hanya sebatas harga umum yang
45
Ibid
Universitas Sumatera Utara
ada dalam domisilinya masing-masing tentang harga tanah jika terjadi proses jualbeli. Seperti yang dikatakan oleh Bapak B. Berutu pada tanggal 08 Agustus 2010, yang beralamat di sekitar pekan Salak, ”mengenai bagaimana penentuan nilai jual objek pajak untuk PBB, kami masyarakat tidak mengetahuinya secara pasti, selama ini kami hanya membayar kewajiban kami terhadap PBB tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya proses penentuan tersebut.” Pemahaman yang kurang bagi masyarakat tentang penentuan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan terutama dalam proses dan prosedur tentang hal ini. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan tentang apa dan bagaiamana sebenarnya NJOP itu. Sangat penting juga dilakukan upaya-upaya dalam memberikan sosialisasi mengenai keberadaan masyarakat dalam penentuan NJOP ini. Keberadaan dimaksud adalah memberdayakan masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam proses penentuan NJOP tersebut. Ini berguna bagi pemahaman masyarakat terhadap proses penentuan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada mereka sebagai wajib pajak. 46
46
Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Salak II Kecamatan Salak pada tanggal 10 Agustus 2010,
Universitas Sumatera Utara
