Olla Maria Amalia Universitas Lampung
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Olla Meria Amalia, Nurmayani, S.H., M.H., Agus Triyono, S.H., M.H. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung, 35154 Email:
[email protected]
ABSTRAK Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak secara terperinci diatur dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang menerangkan bahwa, kenaikan tarif nilai objek pajak dilakukan setiap tiga bulan dan dilakukan oleh Walikota. Selain itu dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan di kota Bandar Lampung, menjelaskan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota menyusun klasifikasi dan besarnya nilai objek pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung terhadap kenaikan NJOP PBB P2? 2) Apa saja dampak kenaikan NJOP PBB P2 di Kota Bandar Lampung?Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis dan empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder. Selanjutnya prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, setelah data terkumpul dilanjutkan dengan prosedur pengolahan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan 1) Bahwa Kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam menaikan NJOP PBB P2 Kota Bandar Lampung dalam hal ini kewenangannya mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 69 Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 2) Dampak positif dan dampak negatif kenaikan NJOP PBB P2 bagi masyarakat sebagai berikut; Bahwa pengenaan PBB mencerminkan keikut sertaan dan kegotong royongan masyarakat dibidang pembiayaan pembangunan sehingga semua obyek pajak dikenakan pajak, secara presentasi pembayaran
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
setelah kenaikan mengalami penurunan dalam pembayaran dibandingkan sebelum kenaikan NJOP PBB, kesadaran masyarakat membayar pajak mengalami penurunan setelah kenaikan NJOP PBB, dan banyaknya keluhan dari masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap kenaikan PBB oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Saran yang diberikan sebagai berikut: 1) Perlu adanya koordinasi dan sosialisasi antara pemerintah kota dengan masyarakat mengenai kenaikan NJOP PBB dan perlu adanya himbauan oleh pemerintah kota Bandar Lampung kepada masyarakat mengenai NJOP PBB. 2) Perlu adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak taat pajak. Kata kunci: Kewenangan, Pemda, Pajak.
ABSTRACT Taxes and levies as the sources oflocal revenues that have been collected since the beginning of Indonesian independence. This sources of revenues are maintained until today’s era of regional autonomy. The authority of Bandar Lampung government indetermination of Tax Object Sale Value in detail under article 70 local regulation of Bandar Lampung number 01 year 2011 about local taxes explainsthat, the increasing of tax rateobject value is done every three months and conducted by Mayor. In addition, under article 7 of mayor’s regulation of Bandar Lampung number 120 year 2011 about determination the value of tax object classification and its amount as the basic imposition of land and building tax in Bandar Lampung, explains that the Head of Department of Revenue on behalf of the Mayor composes the classification and amount of value of tax object on the surface of land and/or building. The problems in this reaserch are 1) How isthe authority of Bandar Lampung goverment towards the increasing ofNJOP PBB P2? 2) What are the effects of the increasing ofNJOP PBB P2 in Bandar Lampung? The research method is using juridical and empirical problem approach with the data derived from primary data and secondary data. Furthermore, it is analyzed by qualitative descriptive analysis. The results show 1) That the Regional Authority of Bandar Lampung in increasingNJOP PBB P2 Bandar Lampung in this case refers to the act number 28 year 2009 about local taxes and levies and local regulations of Bandar Lampung article 69 number 01 year 2011 about local taxes. 2) The positive and negative effects of the increasing ofNJOP PBB P2 for the society as follows: That the imposition of PBB reflects the mutual participation and community development in finance field so that all taxed objectsshould be charged by tax,in the presentation of payment after the increasingof payment has decreased,
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
compare to before the rise of the NJOP PBB, the public awareness to pay taxes decreases after the increasing of NJOP PBB, and there are number of complaints from societydue to lack of socialization of the increasing of PBB by the Government of Bandar Lampung. Suggestions are given as follows: 1) It is needed coordination and socialization between the city government with the society regarding the increasing of NJOP PBB and it is needed an urge by the city of Bandar Lampung to the society regarding NJOP PBB. 2) It is needed a strict sanctions for those who do not obey the tax . Keywords: Authority, Local Government, Tax
melaksanakan
I. PENDAHULUAN
otonomi
pembantuan. Menurut
Undang-undang
Dasar
1945
Pasal 18 Negara Kesatuan Republik
Susunan
dan dan
tugas
tata
cara
penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.
Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah Provinsi, daerah Provinsi itu dibagi lagi
Pemerintahan daerah provinsi, daerah
atas daerah kabupaten dan daearh kota.
kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
dan daerah kota mempunyai pemerintahan
anggotanya
daerah yang diatur dengan undang-undang.
umum Gubernur, Bupati dan Walikota
Pemerintahan daerah provinsi, daerah
masing-masing
kabupaten
Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten
dan
kota
mengatur
dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan.
dipilih
melalui
pemilihan
sebagai
Kepala
dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintah daerah menjalankan otonomi
menyebutkan
seluas-luasnya,
urusan
pemerintah oleh pemerintah daerah dan
pemerintahan yang oleh undang-undang
DPRD menurut asas otonomi dan tugas
ditentukan sebagai urusan pemerintah
pembantuan
pusat.
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
kecuali
Pemerintah
menetapkan
peraturan
peraturan-peraturan
daerah daerah lain
berhak dan untuk
penyelenggaraan
dengan
prinsip
urusan
otonomi
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.1
Dasar
Pengenaan
II. METODE PENELITIAN
adalah dengan menggunakan pendekatan
2.
lapangan,
setelah
data
Penilaian sebagaimana dimaksud pada
cara, yaitu:
prosedur
a. Penilaian
pengumpulan data dilakukan dengan cara dan
dinas
ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua)
data yang bersumber dari data primer dan
kepustakaan
oleh
ditunjuk oleh walikota;
masalah secara yuridis dan empiris dengan
penelitian
dilakukan
pendapatan atau pihak lain yang
Metode penelitian yang dipergunakan
Selanjutnya
dan
Penilaian objek pajak bumi dan bangunan
skunder.
Bumi
Bangunan Di Kota Bandar Lampung: 1.
data
Pajak
valuation),
penelitian
penilaian
terkumpul
massal
(mass
adalah
proses
yang
sistematis
terhadap sejumlah objek pajak
dilanjutkan dengan prosedur pengolahan
yang
data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
dilakukan
pada
tertentu
secara
dengan
bantuan
saat
bersamaan program
computer; b. Penilaian
(individual valuation), adalah
III. HASIL DAN PEMBAHASAN A.
suatu Kewenangan Pemerintah Daerah
cara
Menaikan NJOP PBB P2 Kota
menghitung
seluruh
objek.
Menurut Pasal 3 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 120 Tahun 2011 Klasifikasi
penilaian
karakteristik individu setiap
Bandar Lampung.
Penentuan
system
terhadap objek pajak dengan
Kota Bandar Lampung dalam
tentang
individual
dan
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai
3.
Nilai
jual
objek
pajak
dapat
diperoleh dengan 3 (tiga) cara pendekatan : a. Pendekatan data pasar (market data
1
LihatPasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
approach), adalah penilaian dengan cara membandingkan objek yang akan
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
dinilai dengan objek lain yang nilai
disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009.
jualnya
dengan
Melalu UU PDRD, diharapkan dapat lebih
memperhatikan factor letak, kondisi
mendorong peningkatan pelayanan kepada
fisik, waktu, fasilitas dan ingkungan.
masyarakat
Pendekatan
data pasar terutama
Dalam UU tersebut, pajak daerah dan
diterapkan dalam penentuan NJOP
retribusi daerah menjadi salah satu sumber
tanah,
pendapatan daerah yang penting guna
sudah
diketahui,
tetapi
tidak
tertutup
kemungkinan untuk penentuan NJOP
membiayai
Bangunan;
daerah.
dan
kemandirian
pelaksanaan
daerah.
pemerintahan
b. Pendekatan biaya (cost approach), adalah
penilaian
memperkirakan
dengan
cara
biaya-biaya
yang
dikeluarkan untuk membuat bangunan yang dinilai, dikurangi penyusutan. Dengan memperhitungkan biaya ratarata
per-M2
setiap
komponen
pendapatan
(income
approach), adalah penilaian dengan cara
menghitung/memproyeksikan
seluruh pendapatan dari objek pajak tersebut
dikurangi
kekosongan
dan
dengan biaya
biaya operasi,
selanjutnya dikapitalisasi dengan suatu tingkat bunga pengembalian modal dan keuntungan.
Pada
daerah
diberikan
kewenangan
untuk
menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum
bangunan dan material lainnya; c. Pendekatan
Dalam UU PDRD 2009, pemerintah
umumnya
pendekatam
ini
diterapkan
untuk
objek-objek
komersil/objek
pajak
khusus. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), telah berlaku sejak
dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah. Pemberian
kewenangan
kepada
pemerintah daerah untuk mengadakan pemungutan PDRD dalam pelaksanaan otonomi
selain
kriteria-kriteria
mempertimbangkan
yang
berlaku
secara
umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan
PDRD.
PDRD
yang
baik
sebagaimana dikemukakan oleh Richard M. Bird memiliki kriteria, yaitu: 1.
Mudah dikelola oleh pemerintah daerah setempat (easy to administer locally)
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
2.
3.
Dipungut utamanya dari penduduk
Lampung Nomor 01 Tahun 2011 sebagai
lokal (imposed mainly on local
dasar hukumnya yakni berikut ini:
resident)
(1)
Tidak
menimbulkan
masalah
Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah
harmonisasi atau kompetisi antar
bumi
pemerintah
dimiliki,
daerah
pemerintah
atau
daerah
antara dengan
dan/atau
bangunan
dikuasai,
yang
dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
pemerintah pusat.
badan,
kecuali
kawasan
yang
digunakan untuk kegiatan usaha Selain itu, Pemerintah Daerah dalam
perkebunan,perhutanan
melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan
pajak
sesuai
dengan
fungsinya. Adapun fungsi pajak antara
pertambangan. (2)
Termasuk
a. Jalan
1. Fungsi budgeter yaitu bahwa pajak
hotel,
pabrik,
dan
bangunan tersebut; b.Jalan tol;
dipergunakan sebagai alat mengatur untuk
mencapai
pajak
ekspor
tujuan,
tertentu
dalam
kelangkaan
tersebut di dalam negeri.
c. Kolam renang;
misalnya:
dimaksudkan pertumbuhan
menghindari
terletak
suatu kesatuan dengan komplek
2. Fungsi regulator yaitu bahwa pajak
komoditi
yang
emplasemennya, yang merupakan
dan
pembangunan.
mengekang
lingkungan
seperti
membiayai
pemerintahan
pengertian
dalam satu kompleks bangunan
sebagai alat untuk mengisi kas negara
kegiatan
dalam
bangunan adalah:
lain:
yang digunakan untuk
dan
d.Pagar mewah;
untuk
e. Tempat olahraga;
ekspor
f. Galangan kapal,dermaga;
rangka
g.Taman mewah;
produk
h.Tempat
penampungan/kilang
2
minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. Menara.
Kewenangan pemerintah dalam kenaikan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan Berdasarkan Pasal 68 Perda Kota Bandar
(3)
Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan
2
http://anitasilalahi.wordpress.com/2013/04/12perlu nya-perubahan-uu-no-28-thn-2009tentangpajakdaerahdanretribusidaerah. Diakses Tanggal 10 Desember 2013. Pukul 11.35
dan perkotaan adalah objek pajak yang:
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
a.
b.
Digunakan oleh pemerintah
Menurut Pasal 69 Peraturan Daerah Kota
dan pemerintah daerah untuk
Bandar Lampung nomor 01 Tahun 2011
penyelenggaraan pemerintah;
tentang Pajak Daerah, sebagai berikut:
Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah,
kesehatan,
pendidikan
dan
kebudayaan
nasional,
yang
tidak
(1)
perdesaan dan perkotaan adalah
sosial,
dimaksudkan
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat
untuk
atas
memperoleh keuntungan; c.
Digunakan
untuk
(2)
Wajib pajak bumi dan bangunan
hutan
orang pribadi ataub badan yang
wisata, taman nasional, tanah
secara nyata mempunyai suatu hak
negara yang belum dibebani
atas bumi dan/atau memperoleh
suatu hak;
manfaat
suaka
Digunakan
alam,
oleh dan
konsulat
berdasarkan
asas
perlakuan
lembaga
internasional yang ditetapkan peraturan
menteri
keuangan.
Besarnya nilai jual objek pajak tidak
atas
bumi,
dan/atau
menguasai,
dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan. Pada
Digunakan oleh badan, atau
dengan
memiliki,
perwakilan
diplomatik
perwakilan
(4)
memperoleh
perdesaan dan perkotaan adalah
hutan
timbal balik;dan f.
dan/atau
memiliki,
lindung,
Merupakan hutan
e.
dan/atau
manfaat atas bangunan.
peninggalan purbakala, atau
d.
bumi,
menguasai,
kuburan,
yang sejenis dengan itu;
Subjek pajak bumi dan bangunan
bagian
kedua
dalam
Peraturan
Daerah Kota Bandar Lampung nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak yakni sebagai berikut: Pasal 70 (1)
Dasar pengenaan pajak bumi dan
kena pajak ditetapkan sebesar Rp
bangunan perdesaan dan perkotaan
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
adalah NJOP.
untuk setiap wajib pajak.
(2)
Besarnya
NJOP
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk
keadaan objek pajak pada tanggal januari
objek pajak tertentu dapat ditetapkan
tahun berjalan.”
setiap
tahun
sesuai
dengan
perkembangan wilayah kota. (3)
Penetapan
besarnya
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun NJOP
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal
dilakukan oleh walikota.
ditetapkan
156
ayat
1
dengan
bahwa
retribusi
Peraturan
Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun Pasal 71
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
“Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan
Pasal 156 ayat 7 bahwa Peraturan Daerah
dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,2%
untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam
(nol koma dua persen).”
Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat
Pasal 72
sebelum ditetapkan dan menurut Undang-
“Besaran pokok pajak bumi dan bangunan
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
perdesaan dan perkotaan yang terutang
Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 156 ayat
dihitung dengan cara mengalikan tarif
8 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
sebagaimana dimaksud dalam pasal 71
tata cara dan mekanisme pelaksanaan
dengan
penyebarluasan
dasar
pengenaan
pajak
Peraturan
Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 70
sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4).”
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 120 Tahun 2011 tentang
Penentuan
Klasifikasi
dan
Berdasarkan Bagian ketiga pada saat
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai
terutang pajak dalam Peraturan Daerah
Dasar
Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun
Bangunan di Kota Bandar Lampung
2011 tentang Pajak Daerah, yakni Pasal
sebagai berikut:
73:
(1)
“Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang terjadi pada saat
Pengenaan
Pajak
Bumi
dan
Kepala Dinas Pendapatan atas nama
Walikota
menyusun
Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
bumi
dan/atau
bangunan
dalam Lampiran V Peraturan ini.
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat
(1)
yang
dirinci
per
Kelurahan, Kecamatan dan Kota
(2)
Bandar Lampung, dengan rincian
Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana
sebagai berikut:
dimaksud
a) Klasifikasi dan besarnya Nilai
pada
ayat
(1),
dikirimkan oleh Kepala Dinas
Jual Objek Pajak atas Bumi
Pendapatan
untuk
mendapat
ditetapkan berdasarkan criteria
persetujuan
dari
Walikota,
Blok, nama jalan, kode ZNT,
selanjutnya ditetapkan dengan
kelas bumi dan pengelompokan
Keputusan Walikota.
nilai
jual
contoh
bumi
format
mengikuti sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.
Objek
dikeluarkannya
Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 120 Tahun
2011
tentang
Penentuan
Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek
b) Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual
Alasan
Pajak
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
atas
Bumi dan Bangunan di Kota Bandar
ditetapkan
Lampung adalah untuk mengatur secara
berdasarkan criteria komponen
khusus mengenai Nilai Jual Objek Pajak
jenis penggunaan bangunan,
di wilayah Kota Bandar Lampung dan
luas,
sebagai acuan bagi Pemerintah Kota
Bangunan
type,
volume,
lebar
bentang, lantai, tinggi kolom
Bandar
mengikuti
mengatur tentang Nilai Jual Objek Pajak
contoh
sebagaimana
Daftar
format
tercantum
itu
sendiri
untuk
Biaya
Komponen Bangunan (DBKB) yang
Lampung
dalam
Lampiran IV Peraturan ini.
Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam
c) Klasifikasi dan Besarnya Nilai
menaikan NJOP PBB P2 Kota Bandar
Jual Objek Pajak atas Bumi dan
Lampung dalam hal ini kewenangannya
Bangunan
dengan
Nilai
mengacu pada Undang-Undang Nomor 28
mengikuti
contoh
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
format sebagaimana tercantum
Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar
Individu
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
Lampung Nomor 01 tahun 2011 tentang
dalam menaikkan NJOP PBB P2 antara
Pajak Daerah dan Peraturan Walikota
lain sebagai berikut:3
Bandar Lampung Nomor 120 Tahun 2011 tentang
Penentuan
Klasifikasi
dan
1.
yang pada kenyataannya di lapangan
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan
Pajak
Bumi
Kemampuan masyarakat membayar,
sering timbul keluhan dari aparat
dan
pemda yang terbebani dengan target
Bangunan di Kota Bandar Lampung
penerimaan PBB yang meningkat atau masyarakt yang sering keberatan
B.
Dampak Kenaikan NJOP PBB P2
jika kenaikan PBB atau efek pajak
Di Daerah Kota Bandar Lampung Terdapat beberapa dampak dari kenaikan
lainnya akibat jual beli jadi naik. 2.
Kondisi sosial, politik dan keamanan
NJOP PBB P2 di Daerah Kota Bandar
suatu daerah misalnya kondisi rill
Lampung, yaitu dampak pada pemerintah,
dimasyarakat
keuangan
masyarakat.
pertimbangan pemda agar kenaikan
Pada dasarnya NJOP tidak mengalami
PBB ditunda karena pilkada juga
kenaikan
merupakan
daerah,
melainakan
dan
hanya
sebagai
penyesuaian Nilai Objek Pajak nya saja.
contohnya
adanya
pertimbangan
tidak
dinaikkan PBB.
Adapun alasan kenaikan NJOP secara Kondisi
perekonomian
daerah.
PBB terakhir pada tahun 2008 dan tidak
Dengan
adanya
kondisi
mengalami kenaikan selama kurang lebih
perekonomian
5 (lima) sampai 6 (enam) tahun hingga
peningkatan missal adanya bencana
terjadi kenaikan di tahun 2013.
alam, krisis ekonomi, dan sebab
keseluruhan dikarenakan kenaiakan NJOP
3.
yang
belum
ada
ekonomi lainnya juga merupakan Penerapan NJOP dalam suatu wilayah
pertimbangan
banyak terdapat distrosi dengan harga
menentukan besarnya NJOP.
pasar
mengingat
dalam
penilai
dalam
praktik
penerapannya, terdapat beberapa factor
4.
Faktor faktor
yang dipertimbangkan oleh pemerintah
kebijaksanaan ini
dipertimbangkan
pemerintah
juga
harus
penilai
dalam
menentukan besarnya NJOP. 3
http://ekobayuaji.blogspot.com/2008/09/njopproduk-perpajakan.html?m=1. Diakses Tanggal 11 Desember 2013. Pukul 11.40
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
Dampak kenaikan NJOP PBB P2 bagi
tahun 2012 dan 2013 yakni, pada
pemerintah adalah sebagai berikut:
tahun 2012 target PBB adalah
1.
Akurasi data objek dan subjek PBB
51.500.000.000 sedangkan realisasi
P2 dapat lebih ditingkatkan karena
nya adalah 39.082.402.187. pada
aparat pemerintah daerah lebih
tahun 2013 target PBB adalah
menguasai
80.000.000.000
wilayahnya
apabila
dengan
aparat
realisasinya hanya 43.386.892.278.
pemerintah pusat sehingga dapat
2. Berdasarkan hasil wawancara pada
dibandingkan
meminimalisir
2.
3.
pengajuan
penelitian
sedangkan
ini,
narasumber
keberatan dari para wajib pajak
menyatakan
PBB P2.
kenaikan NJOP PBB P2 untuk
Daerah
memiliki
kemampuan
pihak
bahwa
badan
setelah
usaha
seperti
meningkatkan potensi PBB P2 dan
perkantoran, restoran, rumah sakit,
penentuan NJOP selama ini oleh
dan lain lain pada dasarnya sudah
pemerintah pusat dinilai masih
taat pajak akan tetapi untuk pihak
dibawah nilai pasar objek yang
individu
atau
perorangan
bersangkutan (optimalisasi NJOP).
mengalami
kurang
taat
Pemberdayaan kewenangan penuh
membayar
pajak
daerah dalam penentuan tarif dan
penghasilan yang tidak menentu
pengelolaan
administrasi
bagi golongan menengah kebawah.
pemungutan untuk mewujudkan
3. Penggunaan tarif maksimum guna
transparansi dan akuntabilitas.
nya
dikarenakan
meningkatkan potensi PBB P2 apabila tidak hati-hati dan dikaji
Dampak kenaikan NJOP PBB P2 bagi
secara
keuangan daerah adalah sebagai berikut:
menimbulkan gejolak masyarakat karena
mendalam
penggunaan
dapat
tarif
1. Berdasarkan hasil penelitian pada
maksimum dapat menaikkan PBB
dinas pendapatan daerah (dispenda)
P2 dan PBB P2 pemerintah daerah
Kota
harus mengeluarkan biaya yang
Bandar
penulisan
skripsi
mendapatkan Dispenda
Lampung ini
data
yang
dari
mana
dalam penulis
cukup
mahal,
baik
untuk
Kabid
kemungkinan penambahan kantor
terdapat
dan pegawai baru maupun untuk
perbandingan jumlah total PBB
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM. 4. Kesenjangan penerimaan PBB P2 antar
daerah
karena
makin
menonjol
disparitas
potensi
penerimaan pajak daerah lainnya. Daerah
1. Bahwa pengenaan PBB mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat
dibidang
pembiayaan
pembangunan sehingga semua obyek pajak dikenakan pajak. 2. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan
yang memiliki potensi
kepada tujuan kepentingan masyarakat
penerimaan pajak daerah lainnya
didaerah yang bersangkutan, maka
atau mengandalkan bagi hasil lain
sebagian besar hasil penerimaan pajak
dari pemerintah pusat, cenderung
diserahkan kepada pemerintah daerah.
mengabaikan pemungutan PBB P2
3. Penggunaan pajak yang demikian oleh
(karena sulit dan kompleks bahkan
daerah akan merangsang masyarakat
tidak dipungut) dan sebaliknya
untuk memenuhi kewajiban membayar
daerah
semata-mata
pajak yang sekaligus mencerminkan
mengandalkan penerimaan PBB P2
sifat kegotongroyongan rakyat dalam
kemungkinan
pembiayaan pembangunan.
tarif
yang
akan
yang
menerapkan
maksimal
guna Dampak negatif dalam kenaikan NJOP
menggenjot penerimaannya. 5. Pendaerahan
PBB
mengakibatkan kebijakan
antara
P2
beragamnya satu
daerah
dengan daerah lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP, dan NPOPTKP.
Perbedaan
tersebut
dapat mengakibatkan ketidakadilan baik bagi masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya.
PBB P2 bagi masyarakat sebagai berikut:
1. Secara presentasi pembayaran setelah kenaikan mengalami penurunan dalam pembayaran
PBB P2 bagi masyarakat adalah sebagai berikut:
dibandingkan
sebelum
kenaikan NJOP PBB. 2. Kesadaran
masyarakat
membayar
pajak mengalami penurunan setelah kenaikan NJOP PBB. 3. Banyaknya keluhan dari masyarakat dikarenakan
Dampak positif dalam kenaikan NJOP
adalah
terhadap
kurangnya kenaikan
sosialisasi PBB
pemerintah kota Bandar Lampung.
oleh
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
menguasai,
IV. PENUTUP
dan/atau
memperoleh
manfaat atas Bangunan. (2) Wajib
A. Kesimpulan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Berdasarkan
penelitian
pembahasan
maka
dan
dapat
ditarik
dan Perkotaan adalah orang pribadi atau
Badan
yang
secara
nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi
kesimpulan sebagai berikut:
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam menaikan
dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
NJOP PBB P2 Kota Bandar Lampung
2. Dampak kenaikan NJOP PBB P2 bagi
dalam hal ini kewenangannya mengacu
pemerintah adalah sebagai berikut:
pada
Undang-Undang
Nomor
28
Akurasi data objek dan subjek PBB P2
Pajak
dan
dapat lebih ditingkatkan karena aparat
Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 10 yang
pemerintah daerah lebih menguasai
berisi Pajak Daerah, yang selanjutnya
wilayahnya
disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
dengan
kepada Daerah yang terutang oleh
sehingga
orang pribadi atau badan yang bersifat
pengajuan keberatan dari para wajib
memaksa
pajak PBB P2.
Tahun
2009
tentang
berdasarkan
Undang-
apabila
aparat
dibandingkan
pemerintah
dapat
pusat
meminimalisir
Undang, dengan tidak mendapatkan
Dampak kenaikan NJOP PBB P2 bagi
imbalan
keuangan
secara
langsung
dan
daerah
digunakan untuk keperluan Daerah
berikut:
bagi
Berdasarkan
sebesar-besarnya
kemakmuran
adalah
hasil
sebagai
penelitian
pada
rakyat.dan Peraturan Daerah Kota
dinas pendapatan daerah (dispenda)
Bandar Lampung Pasal 69 Nomor 01
Kota
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang
penulisan
berisi (1) Subjek Pajak Bumi dan
mendapatkan data dari Kabid Dispenda
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang
adalah orang pribadi atau Badan yang
jumlah total PBB tahun 2012 dan 2013
secara nyata mempunyai suatu hak atas
yakni, pada tahun 2012 target PBB
Bumi dan/atau memperoleh manfaat
adalah
atas
realisasi nya adalah 39.082.402.187.
Bumi,
dan/atau
memiliki,
Bandar
Lampung
skripsi
mana
ini
terdapat
51.500.000.000
dalam penulis
perbandingan
sedangkan
1
Olla Maria Amalia Universitas Lampung
pada tahun 2013 target PBB adalah
1.
Perlu
adanaya
koordiinasi
dan
80.000.000.000 sedangkan realisasinya
sosialisasi antara pemerintah kota
hanya 43.386.892.278.
dengan
Dampak positif dalam kenaikan NJOP
kenaikan NJOP PBB dan perlu
PBB P2 bagi masyarakat
adanya himbauan oleh pemerintah
adalah
masyarakat
sebagai berikut:
kota
Bahwa pengenaan PBB mencerminkan
masyarakat mengenai NJOP PBB.
keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat
dibidang
pembiayaan
pembangunan sehingga semua obyek
2.
Bandar
Lampung
mengenai
kepada
Perlu adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak taat pajak.
pajak dikenakan pajak. Dampak negatif dalam kenaikan NJOP PBB P2 bagi masyarakat
adalah Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang
sebagai berikut: Secara presentasi pembayaran setelah kenaikan mengalami penurunan dalam pembayaran
V. DAFTAR PUSTAKA
dibandingkan
sebelum
kenaikan NJOP PBB.
Pemerintahan Daerah http://anitasilalahi.wordpress.com/2013/04 /12perlunya-perubahan-uu-no-28thn-2009tentangpajakdaerahdanretribusidaera
B. Saran
h. Diakses Tanggal 10 Desember 2013. Pukul 11.35
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan dalam penulisan skripsi ini,
http://ekobayuaji.blogspot.com/2008/09/nj
penulis memberikan saran atau pemikiran
op-produk-perpajakan.html?m=1.
sebagai berikut:
Diakses Tanggal 11 Desember 2013. Pukul 11.40
1
