TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TIGA BINANGA KABUPATEN KARO

TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TIGA BINANGA KABUPATEN KARO

Diajukan Oleh :

Putri Cikita Br Sebayang NIM. 062600081

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar .............................................................................................

i

Daftar Isi .......................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN A. B. C. D. E. 8 F.

Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) .............. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ...... Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) .............. Metode Praktik Kerja lapangan Mandiri (PKLM) ........................... Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

1 4 5 5

Sistimatika Penulisan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ...

8

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TIGA BINANGA A. Sejarah Singkat Kecamatan Tiga Binanga ...................................... B. Letak Geografi dan Topografi ........................................................ C. Sejarah Singkt Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tiga Binanga .. D. Penduduk ...................................................................................... E. Struktur Organisasi .........................................................................

9 10 11 11 12

BAB III

A. B. C. D.

GAMBARAN DATA PBB TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DI KECAMATAN TIGA BINANGA Pengertian Umum PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ...................... Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak PBB ................................. Tata Cara Perhitungan PBB dan Penetapan NJOP-nya ................... Tata Cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ......................

BAB IV ANALISA DAN EVALUASI A. Tata Cara dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di KP PBB Kabanjahe ....................................................................... B. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Menetapkan Tata Cara Penetapan NJOP PBB di KP PBB Kabanjahe ................................ C. Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo .............................................................................


15 18 19 21

28 33 34

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan .................................................................................... B. Saran ………………………………………………………………. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


38 39

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.

Penyebaran Tanah di Kecamatan Tiga Binanga.......................................

11

Tabel 2.2

Potensi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur ...............................

11

Tabel 2.3

Potensi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Mata Pencaharian.............

12

Tabel 4.1.

Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PBB ................................

34


KATA PENGANTAR

Dengan penuh ucapan syukur kepada Allah dan Segala Kasih dan Karunia terutama atas limpahan hikmat pengetahuan yang dicurahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Adapun tujuan dari penulisan Proposal ini untuk memenuhi sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh Program DIII Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Penulis menyadari bawa penulisan Praktik kerja Lapangan mandiri ini belum sempurna, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca atas proposal ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih

Medan,

Juli 2009

Putri Cikita Sebayang


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Negara memerlukan sumber-sumber penerimaan kas negara yang diperuntukkan bagi Pembayaran Pengeluaran Umum, sala satunya berasala dari sektor pajak. Tanpa adanya sumber-sumber penerimaan kas negara maka negara tidak akan mampu menjalankan segala kewajibannya. Pajak adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak yang pelaksanaannya harus didasarkan pada Undang-Undang. Prinsp ini berlaku disemua negara demokrasi, beberapa jenis pajak antara lain pajak Bumi dan Bagunan (PBB) sebagai pajak pusat, pemungutan PBB didasarkan Undang-Undang no. 12 tahun 1994 tentangt pajak bumi dan bangunan, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipaksakan kepada wajib pajak tanpa adanya balas jasa yang secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak. Pemerintah berhak untuk memungut pajak dari rakyat dan al ini tidak dapat ditolak atau dibantah oleh pihak manapun, menurut peraturan perundang-undangan no. 18 pelaksanaa pemungutan pajak. Secara sederhana berdasarkan alur penalaran diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dilakukan dalam kegiatan PKLM maka penulis menuangan dalam judul “Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo”.


B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa perpajakan dalam memnyelesaikan pendidikan Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut : I. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKLM) 1. Untuk mengetahui tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten karo. 3. Untuk mengetahui besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam perhitungan PBB di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.

II. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Adapun Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKLM) adalah: 1. Membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan industri pemerintah 2. Mendapatkan masukan berupa gagasan dan ide-ide baru khususnya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 3. Meningkatkan kemampuan manajemen diri dalam bersosialisasai dan bekerja sama dengan institusi pemerintah. Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

4. Menambah wawasan pengetahuan tentang sistem perpajakan khususnya Pajak Bumui dan Bangunan (PBB). 5. Memperoleh gambaran perbandingan antara teori ilmu yang diperoleh dalam dunia akademis dan praktek nyata dalam dunia kerja. b. Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKLM) bagi Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. 1. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dalam memberi pelayanannya kepada masyarakat dan pencapaian target penerimaan PBB pertahun sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Membina kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan. 3. Mendapat gagasan inovatif untuk mengoptimalkan perolehan PBB lewat sosialisasi

perpajakan

kepada

masyarakat

secara

bertahap

dan

berkesinambunagan. c. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bagi mahasiswa 1. Menambah wawasan pengetahuan tentang sistem perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2. Dapat mempraktekkan teori yang telah diperoleh kedalam seluruh kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKLM). 3. mempelajari perilaku dan keahlian- keahlian baru dalam dunia kerja 4. Memahami kondisi dan situasi dari dari lokasi Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 5. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang memliki kemampuan di bidang Diploma III administrasi perpajakan.


C. Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam hal ini penulis melakukan PKLM di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah : 1. Data tentang sejarah singkat wilayah-wilayah kerja kecamatan Tiga Binanga kabupaten Karo. Struktur Organisasi Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, keadaan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. 2. Tata cara pendaftaran , pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib pajak di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. 3. Target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo tahun 2007-2008.

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Persiapan Dilakukan sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ke lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang meliputi kegiatan seperti pemilhan objek dan lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, konsultasi dengan pihak jurusan dan dengan dosen pembimbing serta penyusunan proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 2. Studi Literatur Merupakan dasae teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang akan dibahas bersala dari buku-buku, peraturan perundang-undangan Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

perpajakan, majalah, surat kabar, catatan-catatan yang berhubungan dengan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 3. Observasi Lapangan Dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung di lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), yaitu Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. 4. Pengumpulan Data Berdasarkan studi literatur dan observasi lapangan, penulis melakukan pengumpulan data primer dan sekunder tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo sebagai berikut : a. Data primer Data primer bersumber dari Kantor Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. b. Data sekunder Data sekunder bersumber dari undang-undang, buku dan internet. 5. Analisa Data dan Evaluasi Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa data secara kuantitatif dan kemungkinan akan diinterprestasikan secara objektif jelas dan sistematis tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.


E. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : 1. Metode interview (wawancara) Dalam metode interview penulis mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang berkaitan dengan kebutuhan penulis untuk melengkapi laporan ini. 2. Metode Observasi Dalam metode ini, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan, pengamatan dan pencatatan sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. 3. Metode Dokumentasi Dalam metode ini penulis membuat angket bersifat langsung yang isinya mengenai data responden wajib pajak dan daftar pertanyaan serta data yang diperoleh di tabulasikan dan dianalisis dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).


F. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) BAB I

: Pendahuluan Dalam bab ini akan dibahas secara singkat tentang latar belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri, tujuan dan manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri, metode praktek kerja lapangan mandiri, metode pengumpulan data dan praktek kerja lapangan mandiri,metode pengumpulan data dan praktik kerja langan mandiri dan sistematika praktik kerja lapangan mandiri.

BAB II

: Gambaran Umum Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo Dalam bab ini penulis menguraikan tentang letak geografis,struktur organisasi,sejarah singkat PBB dikecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo serta gambaran umum objek lokasi praktik kerja lapangan mandiri (PKLM).

BAB III

: Gambaran Data PBB Tentang Tata Cara Penghitungan NJOP,PBB di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran data PBB,ketentuan menjadi Subjek pajak,cara-cara penghitunganPBBdan penetapan NJOP tersebut.

BAB IV

: Analisis dan Evaluasi Pada bab ini dijelaskan dan diuraikan tentang data yang dikumpulkan dari hasil pengkajian data yang dikumpulkan dari hasil penelitian dan hasil penelitian selanjutnya di analisis secara mendeteil, yang artinya dalam data tersebut terdapat pembahasan


data tentang tata cara penetapan NJOP yang dilakukan di kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA


BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah yang berudara sejuk di Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 63 tahun yang lalu tanah karo terbagi atas 2 (dua) Kawedanaan yaitu : Kawedanaan Kabanjahe dan Kawedanaan Tiga Binanga. Untuk Kawedanaan Kabanjahe meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Kabanjahe 2. Kecamatan Tiga Panah 3. Kecamatan Barus Jahe 4. Kecamatan Merek 5. Kecamatan Payung/Tiga Nderket Sedangkan untuk Kawedanaan Tiga Binanga sendiri juga meliputi

5

(lima) Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Tiga Binanga 2. Kecamatan Marding-ding 3. Kecamatan Juhar 4. Kecamatan Munthe 5. Kecamatan Kuta Buluh Pada waktu penjajahan Belanda, kampung-kampung di Tanah Karo oleh pemerintah Belanda setiap desa/kampung akan diangkat seorang kepala dusun, kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan oleh Pemerintah Indonesia setiap desa diangkat seorang kepala kampung. Pada tahun 1950-an disekitar daerah Tiga Binanga terdapat beberapa daerah administrasi antara lain meliputi : desa Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

Pergendangen, desa Perbesi, desa Gunung, desa Kem-kem- Lau Kapur, desa Kuta Bangun dan desa Kuala dan pusat pasar Kecamatan Tiga Binanga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973, Kecamatan Tiga Binanga ditetapkan menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Karo, sehingga pada tahun 1984 sampai dengan 1985 kedudukan administrasi menjadi sebuah Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. B. Letak Geografi dan Topografi Kecamatan Tiga Binanga terletak pada ketinggian 1.300 m dari permukaan laut, memiliki suhu udara rata-rata 12 sampai dengan 32°C dan curah hujan 3500 mm pertahun. Lokasi Kecamatan Tiga Binanga berada sekitar 29 km arah Timur Laut ibukota Kabupaten Karo, adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tiga Binanga meliput i : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Buluh dan Kecamatan Payung b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kecamatan Tanah Pinem c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lau Baleng d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Juhar Kondisi topografi permukaan tanah di Kecamatan Tiga Binanga adalah dataran dan perbukitan serta luasnya sekitar ± 535 Ha, dengan tata guna tanah disajikan secara terperinci dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 2.1. Penyebaran Tanah di Kecamatan Tiga Binanga No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tata Guna Tanah Areal pemukiman umum Areal Jalan Areal bukit/lembah Areal Perladangan/persawahan Areal Lain-lain Jumlah

Luas (Ha) ± 235 ± 0,9 ± 60 ± 120 ± 119 ± 535

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tiga Binanga (2008)

C. Sejarah Singkat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tiga Binanga Pada jaman Belanda pajak disebut dengan Blasteng, kemudian sesudah kemerdekaan pajak disebut dengan IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah). Sekitar tahun 80 an IPEDA berubah menjadi PBB. Sumber-sumber PBB ditetapkan dari luasnya lahan atas tanah persilnya kemudian bangunan yang berdiri diatas tanah/persilannya itu ditetapkan nilai jual bangunan. D. Penduduk 1. Menurut Usia Berdasarkan data statistik jumlah penduduk di Kecamatan Tiga Binanga ± 3.559 jiwa. Adapun potensi sumber daya manusia menurut usia dapat dillihat pada tabel 2.2. berikut. Tabel 2.2. Potensi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur No. 1. 2. 3.

Usia (Tahun) 0 – 25 26 – 60 > 61 Jumlah

Jumlah 1.123 1.452 984 3.559

Persen (%) 31,6 40,8 27, 100,0

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tiga Binanga (2008)


Berdasarkan tabel 2.2. diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Tiga Binanga yang tebanyak berusia 26-60 tahun yaitu 1.452 jiwa (40,8%). 2. Menurut Mata Pencaharian Kecamatan Tiga Binanga merupakan suatu tempat dimana penduduknya sebagain besar hidup dari bertani dan berdagang, tetapi ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai pegawai swasta. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut. Tabel 2.3. Potensi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Mata Pencaharian No. 1. 2. 3. 4.

Usia (Tahun) Petani Pedagang PNS Lain-lain Jumlah

Jumlah 1.567 379 57 1.556 3.559

Persen (%) 44,0 10,6 1,6 43,8 100,0

Sumber :Kantor Camat Kecamatan Tiga Binanga (2008)

Berdasarkan tabel 2.3. diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo lebih banyak bekerja sebagai petani yaitu ada 1.567 orang (44%). E. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah gambaran rangkaian hirarki dan hubungan formal sejumlah orang dalam suatu organisasi menyangkut tugas dan fungsi sehingga tujuan yang diharapkan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kecamatan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah. Susunan organisasi Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo berdasarkan UU N0. 12 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 17 tahun 2004 terdiri dari : Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

1. Kepala Kecamatan 2. Sekretaris Kecamatan 3. Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan 4. Kepala Seksi Pembangunan 5. Kepala Seksi Kemasyarakatan 6. Kepala Seksi Umum 1. Tugas dan fungsi Kepegawaian Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo a. Kepala Kecamatan, Camat sebagai pemimpin di dalam susunan pemerintahan di Kecamatan berada di puncak hirarki struktur organisasi, Camat bertugas untuk : - Mengkoordinasikan tugas-tugas para Kepala Seksi agar berjalan dengan baik - Menandatangani surat-surat yang masuk dan keluar dari Kantor Kecamatan b. Sekretaris Kecamatan Tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan adalah : - Melaksanakan urusan

surat

menyurat,

kearsipan dan

langsung

membawahi pelaksanaan urusan keuangan, urusan pemerintahan dan kemasyarakatan - Menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan dan membreikan pelayanan staf kepada Kepala Kecamatan c. Kasie Pemerintahan Tugas dan fungsi kasi pemerintahan adalah sebagai berikut : - Urusan tentang peraturan dan pemerintahan kecamatan - Kartu Rumah Tangga dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

- Urusan Kepala Lingkungan - Urusan kependudukan - Urusan surat pindah masuk dan surat pindah keluar - Urusan surat jalan d. Kasie Pembangunan Kasi pembangunan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : - Pembangunan Kecamatan - Sosial ekonomi masyarakat Kecamatan - Urusan lingkungan perumahan - Penelitian tanah dan bangunan - Sektor pertanian dan perikanan e. Kasie Kemasyarakatan Kasie kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : - Kesejahteraan masyarakat - Keluarga Berencana - Olahraga, kesenia, pendidikan dan kebersihan - Keagamaan/kerohanian - Surat keterangan mohon ijin keramaian f. Kasie Umum Kasie umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : - Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) - Inventarisasi Parpol/Ormas/LSM - Urusan agenda surat masuk dan keluar - Inventarisasi tokoh/pemuka masyarakat Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

BAB III GAMBARAN DATA PBB TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DI KECAMATAN TIGA BINANGA

A. Pengertian Umum PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 1. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Direktorat Jendral Pajak (2007), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. 2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap harta tak bergerak berupa bumi dan bangunan. Berdasarkan undangundang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 PBB merupakan salah satu pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pembebasan pajak ditentukan oleh keadaan objek pajak itu saja yaitu bumi dan bangunan, bumi dan bangunan memiliki pengertian yakni sebagai berikut :’ a. Bumi adalah permukaan bumi (meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut yang berada di permukaan bumi) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. b. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah : -

Jalan tol


-

Kolam renang

-

Tempat olah raga

-

Galangan kapal, dermaga

-

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

-

Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

c. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, bilamanan tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Objek Pengganti. d. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang. e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)adalah surat yagn digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak. 3. Subjek, Objek dan Wajib Pajak PBB a. Subjek Pajak PBB Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata : -

mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

-

memperoleh manfaat atas bumi , dan atau:

-

memiliki bangunan, dan atau;

-

menguasai bangunan,dan atau;

-

memperolah manfaat atas bangunan

b. Objek Pajak Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

Di dalam UU PBB No.12 Tahun 1994 pasal 2 ayat (2) mengatur pengenaan objek PBB berdasarkan klasifikasi, dimana nilai jual bumi dan bangunan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : -

Letak

-

Peruntukan

-

Pemanfaatan

-

Kondisi lingkungan dan lain-lain Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan

faktor-faktor sebagai berikut : -

Bahan yang digunakan

-

Rekayasa

-

Letak

-

Kondisi lingkungan, dan lain-lain. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan. B. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak PBB 1. Tarif pajak Besarnya tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Tarif pajak sebesar 0,5% berlaku untuk semua objek PBB, karena persentasenya tetap maka tarif seperti ini disebut tarif tunggal atau tarif tetap. 2. Dasar Pengenaan Pajak PBB Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan : a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya c. Nilai perolehan baru d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah seabgai berikut : -

Objek Pajak perkebunan adalah 40%

-

Objek Pajak kehutanan adalah 40%

-

Objek Pajak pertambangan adalh 20%

-

Objek Pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) : •

Apabila NJOP-nya ≥ Rp. 1.000.000 adalah 40%

•

Apabila NJOP-nya < Rp. 1.000.000 adalah 20%

C. Tata Cara Penghitungan PBB dan Penetapan NJOP-nya a. Cara Penghitungan PBB Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

PBB = Tarif x NJKP = 0,5% x { Persentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP)} a. Perhitungan PBB Atas Tanah dan Bangunan


Contoh : Diatas tanah pada soal diatas berdiri sebuah bangunan seluas 200 m², NJOP-nya Rp.150.000.000. Hitung PBB tshun 2003 atas tanah dan bangunan tersebut. Jawab : -

Luas tanah 400 m², NJOP Rp. 80.000.000 atau Rp.200.000/m² konversi Kelas A26 NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.200.000/m².

-

Luas bangunan 200 m², NJOP Rp.150.000.000 atau Rp.750.000/m² konversi kelas A3, NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.823.000/m²

-

NJOP tanah = 400 x Rp.200.000

= Rp. 80.000.000,-

-

NJOP Bangunan = 200 x Rp.823.000

= Rp. 164.600.000,-

-

NJOP Tanah dan Bangunan

= Rp. 244.600.000,-

-

NJOPTKP

= Rp.

-

NJOP untuk perhitungan PBB

= Rp. 236.600.000,-

-

NJKP = 20% x Rp.236.600.000

= Rp. 47.320.000,-

-

PBB = 0,5% x Rp.47.320.000

= Rp.

8.000.000,-

236.000,-

b. Perhitungan PBB lebih dari satu objek Pajak Tn Ibnu memiliki rumah dan toko yang letaknya di Jalan Jamón Ginting, dengan rincian sebagai berikut : 1. Rumah Luas tanah 600 m², NJOP-nya Rp.60.000.000 Bangunan 300 m², NJOP Rp.120.000.000 Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

2. Toko Tanah 300 m², NJOP-nya Rp.48.000.000 Bangunan 200 m², NJOP-nya Rp.70.000.000 Berapa PBB terhutang Tn Ibnu ? 1. Rumah - Luas tanah 600 m², NJOP Rp.60.000.000 atau Rp. 100.000/m². Konversi kls A. 29 NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 103.000/m² - Luas bangunan 300 m², NJOP-nya Rp.120.000.000/ m² atau Rp.400.000/ m². Konversi kls A.7. NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.429.000/ m². Maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tanah = 600 x Rp. 103.000

= Rp. 61.800.000,-

Bangunan = 300 x Rp.429.000

= Rp. 128.700.000,-

NJOP

= Rp. 190.500.000,-

NJOPTKP

= Rp.

NJKP

= Rp.182.500.000,-

8.000.000,-

PBB terhutang atas rumah = 0,5% x 20% x Rp. 182.500.000 = Rp. 182.500 2. Toko - Luas tanah 300 m², NJOP Rp.48.000.000 atau Rp. 160.000/ m². Konversi kls A.27. NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 160.000/ m² - Luas bangunan 200 m², NJOP Rp. 70.000.000 atau Rp.375.000/ m². Konversi kls A.8. NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.365.000/ m². Maka hasilnya adalah sebagai berikut : Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

Tanah = 300 x Rp.160.000

= Rp. 48.000.000,-

Bangunan = 200 ;x Rp.365.000

= Rp. 73.000.000,-

NJKP

= Rp. 121.000.000,-

PBB terhutang atas toko Tn. Ibnu adalah = 0,5% x 20% x Rp.121.000.000 = Rp. 121.000,-

D. Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Cara penetapan objek pajak dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pendaftaran dan pendataan objek pajak PBB. 1. Pendaftaran Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan dikembalikan atau ke kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat

atau

tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti-bukti pendukung seperti : -

Sket/denah objek pajak

-

Foto copy sertifikat tanah

-

Foto copy akta jual beli

-

Atau bukti pendukung lainnya. Pendaftaran di wilayah yang berbasis datanya belum terbentuk pola

SISMIOP, Nilai Objek Pajak (NOP) yang diberikan bukan merupakan hasil kegiatan pendataan sehingga tidak dapat menunjukkan posisi relatifnya. Adapun tahap kegiatannya sebagai berikut : Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

a. Persiapan - Kantor Pelayanan PBB memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat tentang kegiatan pendaftaran objek pajak sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. - Kantor Pelayanan PBB bersama Pemerintah Daerh setempat menujuk tempattempat pengambilan dan pengembalian SPOP. Tempat yang ditunjuk antara lain : 1. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 2. Kantor Penyuluhan Pajak 3. Kantor Dinas Pendapatan Daerah 4. Kantor Kecamatan 5. Kantor Desa Kelurahan 6. Tempat lain dianggap memungkinkan b. Pelaksanan Persiapan Pelaksanaan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan akan melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu subjek pajak, petugas tempat pengambalian dan pengembalian SPOP, serta petugas Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan dalam rangka pembinaan wilayah. Masing-masing unsur mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. Kewajiban Petugas pada Tempat Pengambilan dan Pengembalian SPOP - Memberikan formulir SPOP kepada subjek pajak yang datang mendaftarkan objek pajak - Memberikan tandfa terima penyampaian SPOP kepada subjek pajak untuk diisi dan ditandatangani Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

-

Mencatat identitas subjek pajak dan atau kuasanya yang menerima SPOP, dalam hal ini kepada subjek pajak atau kuasanya supaya diminta untuk menunjukkan identitasnya (copy SIM/KTP dan lain-lain)

-

Menerima SPOP yang sudah diisi, ditandatangani, dilengkapi dengan data pendukungnya, dan dikembalikan oleh subjek pajak atau kuasanya serta memberikan Tanda terima Pengembalian SPOP

-

Mengirimkan laporan Daftar Penjagaan dan Penyampaian dan Pengembalian SPOP kepada KP PBB pada setiap hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu jatuh pada hari libur desertai dengan : a. Tanda terima penyampaian SPOP b. SPOP yang sudah dikembalikan oleh subjek pajak, beserta tanda terima pengembalian SPOP c. Surat pengantar

-

Mengajukan

permintaan

kepada

Direktorat

Jenderal

Pajak

untuk

mendapatkan tambahan formulir SPOP, dalam hal persediaan SPOP sudah tidak mencukupi. 2. Kewajiban Subjek Pajak pada Pelaksanaan Pendaftaran Objek Pajak -

Mengambil formulir SPOP pada tempat-tempat yang ditunjuk

-

Mengisi formulir SPOP dengan jelas dan lengkap serta menandatanganinya, bila perlu dilengkapi dengan data pendukungnya

-

Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan hukum, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus/direksi

-

Dalam hal SPOP ditandangani bukan oleh subjek pihak yang bersangkutan, maka harus dilampiri surat kuasa khusus dari subjek pajak


-

Mengembalikan formulir SPOP yang sudah diisi ke Kantor Pelayanan PBB setempat atau tempat dimana formulir SPOP diperoleh, selambat-lambatnya tiga objek pajak yang dilaporkan sebelumnya bahwa objek pajak tersebut telah dikenakan PBB

3. Kewajiban Petugas Kantor Pelayanan PBB -

Membuat Buku Penjagaan Penyampaian dan Pengembalian SPOP mengenai semua SPOP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB baik langsung maupun dari tempat yang ditunjuk sebagai tempat pengambilan dan pengembalian SPOP dalam daftar rekapitulasi SPOP yang diterima kembali dari subjek pajak

-

Menerima dan menatausahakan laporan yang disampaikan oleh petugas penanggung jawab tempat pengambilan dan pengembalian SPOP.

-

Meneliti SPOP yang sudah dikembalikan baik langsung maupun dari tempat yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran.

-

Memberikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB mengenai subjek pajak yang belum mengembalikan SPOP setelah batas waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah batas waktu pengembalian SPOP untuk pengembalian SPOP ditentukan paling lama 15 hari terhitung mulai tanggal pengiriman (stempel pos).

-

Melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB dengan tindasan kepada Kepala Seksi Penetapan apabila subjek pajak tidak juga mengembalikan SPOP setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran pengembalian SPOP, untuk diterbitkan SKP-nya.

2. Pendataan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

Pendataan objek dan subjek PBB dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurangkurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Pendataan dapat dilakukan dengan cara : a. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kegiatan ini daapt dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil b. Pendataan dengan identifikasi Objek Pajak Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah memiliki peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif Objek Pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap. c. Pendataan dengan Vertifikasi Objek Pajak Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif Objek Pajak dan mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap

d. Pendataaan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak Alternatid ini dapat dilaksanakan pada daerh/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif Objek Pajak. 3. Cara Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Mengingat jumlah objek pajak yang sangat banyak dan menyebar diseluruh wilayah Indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilai dan waktu yang Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

tersedia sangat terbatas maka pelaksanaan penilaian dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu : a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) Pada pendekatan ini NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenisnya dengan objek pajak lain yang telah diketahui harga pasarannya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. b. Pendekatan Biaya Pada pendekatan ini NJOP dihitung dengan menjumlahkan nilai tanah dan nilai bangunan. Nilai tanah ditentukan dengan menjumlahkan nilai tanah menggunakan pendekatan data pasar, sedangkan bangunan ditentuan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi penyusutannya. c. Pedekatan Pendapatan (Income Approach) Pada pendekatan ini NJOP dihitung dengan cara merekapitulasikan pendapatan 1 (satu) tahun dari objek pajak yang bersangkutan. Pada umumnya pendekatan ini diterapkan untuk objek pajak yang dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan seperti hotel, gedung perkantoran yang disewakan, jalan tol, objek rekreasi dan sebagainya. Dalam penentuan NJOP, penilaian berdasarkan pendekatan dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan lainnya.


BAB IV ANALISA DAN EVALUASI

A. Tata Cara dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di KP PBB Kabanjahe

Hasil gambaran data yang diperoleh melalui penelitian tentang mekanisme dan prosedur penetapan NJOP PBB di KP PBB Kabanjahe, dimana penetapan NJOP ini sangat berpengaruh besar dalam penetapan pajak terhutang atas PBB masyarakat, baik itu tanah maupun bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut. Tata cara Penetapan NJOP PBB KP Kabanjahe baik itu NJOP PBB perkotaan dan pedesaan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta peraturan pemerintah atas PBB. Hal ini dapat kita lihat pada penetapan NJOP PBB di KP PBB Kabanjahe disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 523.KMK 04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB yang telah mengatur pokok-pokok sebagai berikut : 1. Standar

Investasi

adalah

jumlah

yang

diinvestasikan

untuk

suatu

pembangunan dan atau penggalian jenis sumber daya alam atau budi daya tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat mulai dari awal pelaksanaan sampai tahap produksi atau menghasilkan. 2. Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus.


3. Dalam hal Objek Pajak yang nilai jual per m² nya lebih besar dari ketentuan NJOP maka NJOP yang terjadi di lapangan digunakan sebagai dasar pengenaan PBB. 4. Objek Pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus NJOP ditentukan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata yang diperoleh dari penilaian secara masal. 5. Besarnya NJOP sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan serta usaha dibidang perikanan, peternakan dan perairan untuk areal produksi dan atau areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi atau nilai jual pengganti atau dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti. 6. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai secara individual. Tata cara penetapan NJOP PBB yang berlaku atau ditetapkan di KP PBB Kabanjahe pada saat ini adalah : a. Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak ke Dirjen Pajak setempat atau tempat-tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP. b. Pendataan Objek dan Subjek PBB dilakukan oleh KP PBB Kabanjahe atau pihak lain yang ditunjuk Dirjen Pajak setelah dilakukan pendaftaran oleh wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya. Pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut : Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

1. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP terdiri dari: -

Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan dimana penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada.

-

Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif ini untuk daerah yang potensi PBB-nya relatif lebih kecil, cakupan wilayah dan objek pajak luas, dengan alternatif ini SPOP disebarkan melalui aparat desa atau kelurahan setelah terlebih dahulu membuat sket/peta.

2. Pendataan dengan Indentifikasi Objek Pajak Pendataan

dengan

alternatif

ini

dapat

dilaksanakan

pada

daerah/wilayah yang sudah memiliki peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak, tetapi tidak memiliki data administrasi pembukuan PBB. Data tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap tiga tahun terakhir. 3. Pendataan dengan Verikasi Data Objek Pajak Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB, hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap 4. Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak Alternatif ini dapat dilaksanakn pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Biro Pusat Statistik atau Instalasi lain) dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak. Adapun kegiatan pendataan berdasarkan : a. Pengadaan sket, peta desa/kelurahan, sarana pendukung lainnya b. Pembuatan Konsep Sket/Peta desa/ Kelurahan Dalam pekerjaan dalam pembuatan konsep sket/peta desa/kelurahan adalah berdasarkan : - Orientasi lapangan, kegiatan ini bertujuan untuk mencocokan keadaan yang tergambar pada konsep sket/peta desa/kelurahan dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan - Penentuan batas blok, kegiatan ini harus memperhatikan karakteristik fisik yang tidak berubah dalam kurun waktu yang lama - Pemberian nomor blok, nomor blok yang terdiri dari tiga digit dimulai dari kiri atas peta dengan menggunakan angka Arab, dan disusun secara spiral sesuai dengan arah jarum jam c. Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT - Tahap persiapan - Pengumpulan data harga jual - Kompilasi Data - Rekapitulasi Data - Menentukan Nilai Pasar Tanah per m² - Membuat Batas Imajiner TNT - Analisa Data Penentuan NIR - Pembuatan Peta ZNT Akhir d. Pembuatan Konsep DBKB Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

- Tahap pembuatan DBKB - Biaya Komponen Bangunan terdiri dari : 1. Biaya Komponen Utama 2. Biaya Komponmen Material Bangunan 3. Biaya Komponen Fasilitas Bangunan c. Penilaian dilakukan setelah diadakan pendataan terhadap objek pajak baik itu bumi dan bangunan. Penilaian dialkukan dengan tiga pendekatan yaitu : - Pendekatan Data Pasar Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Pendekatan pasar terutama diterapkan untuk penentuan NJOP bumi dan bangunan. - Pendekatan Biaya Pendekatan Biaya digunakan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru objek yang dinilai dikurangi penyusutan - Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan Dilakukan dengan cara berdasarkan penilaian pendekatan kapitalisasi pendapatan. Cara penilaian setelah dilakukan pendekatan adalah sebagai berikut : 1. Penilaian Massal Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan berdasarkan DBKB 2. Penilaian Individual Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

Penilaian Individual dapat diterapkan untuk objek tertentu yang bernilai tinggi baik itu objek pajak khusus dan objek pajak umum yang telah dinilai dengan CAV walaupun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program. Maksud dan tujuan kegiatan pendataan, pendaftaran, penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB kedalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

B. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Menetapkan Tata Cara Penetapan NJOP PBB di KP PBB Kabanjahe Menghadapi beban tugas yang semakin kompleks terutama di penetapan NJOP PBB dituntut kerja keras serta kebijakan-kebijakan aktual, sehingga mampu mendorong dan merangsang efisiensi dan efektifitas kerja mereka dalam penetapan NJOP lebih adil dan merata. Dalam operasionalnya KP PBB Kabanjahe mengalami beberapa kendala antara lain : 1.

Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB

nya 2. Kurangnya aktifitas pemungutan desa/aparat kecamatan dalam melaksanakan penetapan NJOP PBB masyaraakt. 3. Kurangnya kerja sama dengan instansi-instansi dalam lingkungan Pemda di Kabanjahe Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

4.

Masih banyaknya tanah-tanah kosong yang sulit diketahui pemiliknya

5.

Terbatasnya suber daya manusia dan dana

6.

Terlambatnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)diterima oleh wajiib pajak

7.

Adanya data yang tercantum dalam SPPT tidak sama dengan kondisi di lapangan

8.

Krisis ekomomi yang berkepanjanann yang membuat masyarakat enggan atau tidak peduli terhadap kewajiban membayar pajak Pada umumnya upaya-upaya yang dilakukan dalam Menetapkan

Mekanisme dan Prosedur Penetapan NJOP di KP PBB Kabanjahe yaitu : -

Intensifikasi, dalam tata cara penetapan NJOP dimaksudkan dengan kegiatan yang secara terus menerus yang dibarengi dengan pengelolaan atas klasifikasi penetapan NJOP yang telah ada dengan sasaran untuk meningkatkan penetapan NJOP PBB masyarakat lebih adil

-

Ekstensifikasi, dalam tata cara penetapan NJOP dimaksudkan dengan penggalian sumber-sumber baru diluar dari klasifikasi NJOP yang sudah ada untuk meningkatkan penetapan NJOP PBB masyarakat lebih adil.

C. Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo

Tabel 4.1. Target Peneriman dan Realisasi Penerimaan PBB No. 1. 2. 3.

Tahun 2006 2007 2008 Total

Target Penerimaan 25.592.175 34.478.981 42.855.794 102.926.950

Realisasi penerimaan 25.592.175 34.478.981 42.855.794 102.926.950

Persentase 100% 100% 100% 100%

Sumber > Camat Kecamatan Tiga Binanga Tahun 2008 Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

Pada tabel 4.1. diatas menunjukkan target penerimaan PBB dari wajib pajak Kecamatan Tiga Binanga tahun 2006 sejumlah Rp. 25.592.175, target penerimaan tahun 2007 sejumlah Rp. 34.478.981 dan target penerimaan tahun 2008 sejumlah Rp. 42.855.794, sehingga total target penerimaan PBB secara keseluruhan tersebut adalah Rp. 102.926.950, sedangkan persentase pelunasan PBB dari target penerimaan untuk setiap tahun pajak merupakan hasil yang baik karena pada tahun 2006 – 2008 mencapai ±100%. Adanya perbedaan antara angka target penerimaan PBB dengan angka realisasi penenrimaan dapat dipahami karena dalam realisasi penerimaan PBB tersebut, tunggakan PBB dari tahun sebelumnya, tetapi hasil realisasi penerimaan tetap memenuhi target yang ditetapkan oleh petugas pajak. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab antara lain sebagai berikut : 1. Petugas pajak atau fiksus yang diberi jabatan fungsional di Kantor Kelurahan sedang menjalankan kewajibannya secara perokatif yaitu langsung turun ke lapangan dengan mendatangi wajib pajak untuk menyampaikan SPPT dan sekaligus mengingatkan secara jelas agar wajib pajak membayar PBB sebelum jatuh tempo. Disamping itu fiksus juga membuka pelayanana satu kali seminggu di Kantor Kecamatan untuk memberikan penyuluhan dan soisialisasi PBB sehingga mempermudah wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. 2. Tingkat pendidikan masyarakat wajib pajak Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo termasuk kedalam kategori baik, karena sarana pendidikan Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas baik negeri maupun swasta sudah ada meskipun sebagian lokasi sarana tersebut bukan daerah Kecamtan tetapi jaraknya dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Secara umum tingkat pendidikan yang baik berhubungan dengan tingkat kesadaran yang baik juga termasuk kedalam kewajiban membayar PBB. 3. Faktor ekonomi, Masyarakat wajib pajak Tiga Binanga bertempat tinggal di sekitar Kecamatan Tiga Binanga. Oleh karena itu sebagian besar wajib pajak mempunyai mata pencarian sebagai petani dan wiraswasta, karena lokasi perladangan dan sawah mereka tidak jauh dari tempat tinggal mereka, disamping itu sebagai pedagang wajib pajak terbiasa dengan pungutan pajak. Dengan tingkat pendapatan masyarakat wajib pajak yang sudah memadai dan sudah membayar pungutan-pungutan lain yang berhubungan dengan jkgiatan usaha mereka,makatingkat kesadaran PBB sebelum tanggal jatuh tempo sudah tinggi. 4. Tata cara penyampaian Surat Penetapan Pajak Terhutang (SPPT) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) lewat Dinas Pendapatan Kabupaten Karo sampai kepada masyarakat wajib pajak dengan melibatkan peran serta pihak kantor kecamatan untuk lebih memudahkan, bahkan Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo juga melibatkan peran serta kepala lingkungan yang ada di wilayahnya. Waktu penyerahan SPPT kepada wajib pajak sudah dianggap tepat yaitu untuk memenuhi tanggal jatuh tempo penbayaran PBB petugas Kelurahan sudah menyerahkan SPPT kepada wajib pajak selambat-lambatnya pada bulan Mei. Di Kecamatan Tiga Binanga Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.

Kabupaten Karo penyampaian SPPT kepada wajib pajak sudah sepenuhnya diserahkan oleh Dispenda Kabupaten Karo menjadi tanggung jawab kecamatan. Selanjutnya mengenai tata cara pemungutan atau pembayaran PBB dapat dilakukan oleh wajib pajak di BRI unit Tiga Binanga atau melalui petugas pemungutan pajak di Kecamatan, dalam hal ini wajib pajak melunasi PBB sebelum tanggal jatuh tempo melaui petugas pemungut pajak di Kecamatan. Sebagai bukti

pembayaran akan diberikan Tanda Terima

Sementara (TTS), setelah PBB disetorkan ke BRI unit Tiga Binanga oleh petugas pemungut pajak di Kecamatan, maak wajib pajak akan mendapat Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Demikian pula apabila wajib pajak langsung ke BRI unit Tiga Binanga cukup menunjukkan SPPT dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak menerima surat tanda teima setoran (STTS). Selanjutnya BRI unit Tiga Binanga yang akan mengadministrasikan penerimaan pembayaran PBB tersebut.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tata cara Penetapan NJOP di KP PBB Kabanjahe disesuaikan dengan undangundang yang berlaku atas Pajak Bumi dan Bangunan dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK 04/1998 tentang penentuan klasifikasi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB masyarakat. Tata cara peneetapan NJOP sdi KP PBB Kabanjahe melalui tiga tahap : - Pendaftaran wajib pajak atas bumi dan bangunan - Pendataan atas pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak - Penilaian atas bumi dan bangunan setelah dilakukan pendataan 2. Upaya-upaya yang dilakukan olah Diirektorat Jenderal Pajak dalam penetapan NJOP PBB masyarakat adalah melalui : - Intensifikasi Penetapan NJOP PBB - Ekstensifikasi Penetapan NJOP PBB Kendala-kendala yang dihadapi dalam penetapan NJOP PBB datang dari wajib pajak dan fiskus 3. Pemecahan terhadap kendala-kendala penetapan NJOP dalam pembayaran PBB yang dilakukan KP PBB Kabanjahe dalam pencarian kecurangan atas NJOP yang berbeda-beda terhadap objek pajak setiap tahunnya .


B. Saran 1. Perlunya petugas atau fiskus KP PBB Kabanjahe terjun langsung ke lapangan dalam penetapan NJOP PBB masyarakat atau pemantauan terhadap petugas lain yang diberi kewenangan dalam penetapan NJOP, sehiongga penetapan NJOP masyarakat lebih adil 2. Dalam penetapan NJOP masyarakat diharapkan kepada fiskus tidak hanya berdasarkan laporan yang diberikan oleh petugas yang diberi kewenangan melankan melalui sistem dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan 3. Melihat kondisi Negara Indonesia diharapkan KP PBB Kabanjahe menetapkan NJOP PBB masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan kemampuan sehingga diharapkan kepada pihak KP PBB Kabanjahe agar lebih meningkatkan pelayanan dan penyuluhan tentang besarnya peran NJOP terhadap pembayaran PBB, baik itu langsung ke masyarakat atau melalui KP PBB Kabanjahe,


DAFTAR PUSTAKA

Boediono, B. 2000. Seri Sinopsi Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Edisi II, BPFE Yogyakarta. Euginia, LM. 1999. Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan, Penerbit Harvarindo, Jakarta. Handoko, H,T. 1993. Manajemen Edisi II, BPFE Yogyakarta. Mardiasmo, 2002. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi Ofset Yogyakarta. Muhammad, Z. 2003. Himpunan Undang-Undang Perpajakan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Prawirosentono S, 2000. Manajemen Operasi, Analisis Studi Kasus Penerbit Bumi Angkara, Jakarata. Profil Pemerintah Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo Tahun 2008. Rochmat S, 1989. Pajak Bumi dan Bangunan. PT Eresco. Seri Pajak Bumi dan Bangunan, Penerbit Sinar Grafika tahun 2000


TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TIGA BINANGA KABUPATEN KARO

Recommend Documents